BAHARI Jogja Vol.VII No.11/2007
Juli 2007
PENGGOLONGAN UNSUR PENDAPATAN DAN BIAYA PELABUHAN SEBAGAI DASAR PENENTUAN KEUANGAN PELABUHAN DI INDONESIA Cahya Purnomo Staf Pengajar Akademi Maritim Yogyakarta (AMY) ABSTRAK Pelabuhan adalah suatu perusahaan sebagaimana perusahaan yang lain, dapat dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, swasta , pengusaha lokal atau sekelompok warganegara. Pelabuhan dapat hidup dan beroperasi dalam melaksanakan fungsinya dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia, baik sumber-sumber tersebut milik sendiri atau milik fihak lain. Sumber-sumber itu antara lain : tanah, bangunan, dermaga, peralatan, tenagakerja , bahan-bahan, serta dana. Dilihat dari kepemilikannya pelabuhan dapat digolongkan menjadi pelabuhan milik negara dan pelabuhan milik swasta. Pelabuhan milik negara bentuknya adalah PT (persero) Pelabuhan Indonesia, disingkat PT(persero) Pelindo. Diseluruh Indonesia dibagi menjadi empat wilayah pelabuhan. PT (persero) Pelindo I berpusat di Medan, PT (persero) Pelindo II berpusat di Jakarta, PT (persero) Pelindo III berpusat di Surabaya dan PT (persero) Pelindo IV berpusat di Makassar. Pelabuhan milik perusahaan-perusahaan swasta ini disebut Pelabuhan khusus. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang keuangan pelabuhan terutamna PT (persero) Pelindo, sebab untuk pelabuhan khusus penggunaannya tidak dikomersialkan. Untuk melaksanakan fungsinya, salah satunya adalah fungsi keuangan, pelabuhan dituntut untuk dapat melaksanakan secara sehat, akuntabel, dapat berkembang serta mencapai tujuan. Keuangan pelabuhan yang tercermin dari laporan keuangan tahunan berupa :neraca dan rugi laba akan mudah disusun dan dipahami kalau dalam proses awal tarnsaksi keuangannya dilaksakan dengan tertib, akurat dan konsisten . Di sinilah pentingnya manajemen keuangan pelabuhan
PENDAHULUAN Good Corporate Governance (GCG) merupakan proses pengelolaan perusahaan dalam suatu negara dengan melibatkan berbagai pihak /stake holder serta menggunakan sumberdaya dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keaddilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Dua alasan pentingnya isu GCG adalah : 1. Perubahan lingkungan yang amat cepat yang berdampak pada peta kompetisi pasar global. 2. Semakin banyak dan komleknya pihak-pihak yang berkepenting- an dengan perusahaan Kondisi tersebut akan menimbulkan turbulensi , stres, resiko ketidakpastian bagi perusahaan . Hal ini menuntut respon perusahaan terhadap ancaman dan peluang dalam merancang dan menggunakan strategi serta sistim pengendalian yang prima untuk mempertahankan sustainability-nya ( Rusdin, Drs, Msi, 2002 ) Ada beberapa laporan yang menyangkut suatu pelabuhan. Beberapa di antaranya bersifat analisis dan memberikan gambaran mengenai situasi tertentu. Misalnya laporan tentang rincian piutang, utang, persediaan dan aktiva tetap, laporan sumber dan penggunaan dana /kas . Sementara yang lain menunjukkan gambaran secara umum, keadaan pelabuhan secara keseluruhan. Di samping itu ada laporan yang disusun untuk memenuhi ketentuan hukum atau anggaran dasar. . Laporan keuangan yang klasik adalah neraca dan rugi laba Hal-ihwal yang yang dilakukan oleh pelabuhan tidak berbeda dengan perusahaan lain pada umumnya, yaitu menggunakan sumber-sumber ekonomi yang ada agar fungsi dapat berjalan. Sumbersumber ekonomi yang dapat digunakan meliputi : aktiva lancar, aktiva tetap, hutang lancar, hutang jangka panjang serta modal baik saham maupun laba ditahan. Manajemen keuangan secara sederhana dapat diartikan bagaimana merencanakan dana perusahaan, melakukan pengelolaan, agar lebih berdaya guna serta mengendalikannya supaya terarah pada tujuan optimalisasi sumber dana perusahaan. Manajemen keuangan pelabuhan dapat diartikan sebagai upaya menghimpun dana yang berasal dari usaha pelayanan jasa dan usaha-usaha lain yang digunakan untuk kebutuhan kelangsungan hidup pelabuhan, yaitu membiayai kebutuhan operasional, pemeliharaan fasilitas dan sebagainya, dengan tujuan akhir memperoleh keuntungan dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan jasa pelabuhanan (Tim Penyusun Manajemen Pelabuhan, 2000 ) Manajer keuangan dituntut untuk dapat menghimpun dana baik secara internal yang berasal dari pelayanan jasa pelabuhan maupun secara eksternal yaitu dana yang berasal dari pinjaman dalam /
BAHARI Jogja Vol.VII No.11/2007
Juli 2007
luar negeri. Dana yang dihimpun tersebut penggunaannnya harus terkendali, pengeluaran-pengeluaran sesuai rencana dan ketentuan yang dibakukan. Manajer keuangan pelabuhan yang baik adalah dapat mengoptimalkan sumber dana yang dapat dihimpun pelabuhan dan dapat mengalokasikannya secara tepat sasaran sesuai kaidah –kaidah keuangan. Sejalan dengan pertumbuhan pelabuhan, jarak antara fungsi yang satu dengan fungsi lainnya dan antara manajer yang satu dengan manajer lainnya menjadi semakin renggang. Rentang kendali manajemen, yaitu jarak antara manajer dengan bawahan juga semakin lebar. Celah-celah itu harus dijembatani melalui koordinasi dan komunikasi yang baik. Dengan koordinasi antar bagian maka disusunlah pedoman pembelanjaan, yang tercermin dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Pencatatan dan laporan terjadinya transaksi keuangan dikerjakan dengan tertib, akurat, konsisten. Analisa terhadap laporan keuangan disajikan dengan informatif sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam menentukan kebijakan ke depan. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PELABUHAN Kompleknya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (pelabuhan) yang kesemuanya memerlukan informasi dan pelayanan pelabuhan yang prima. Jika pelayanan pelabuhan prima maka bagi eksportir-importir akan lebih lancar dalam mengurus barangnya, menyelesaikan tagihan biaya asuransi, biaya angkutan laut, klaim dan lain-lian berkenaan dengan pengiriman barang ekspor-impor (Amir, MS, 2000 ). Selanjutnya kalau pelayana jasa kepelabuhanan lancar maka manajemen dapat memilih alternatif terbaik yang bisa menaikkan pendapatan atau menurunkan biaya (Adolph Matz, Milton F. Usry, 1992) 1. Kepentingan Internal Pelabuhan Penganalisaan atau penilaian terhadap posisi atau keadaan keuangan dan perkembangan suatu pelabuhan dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI), di mana mereka bebas untuk melihat data akuntansi secara terperinci dan asli. Manajer keuangan dikatakan berhasil jika ia dapat mengkaji tugas-tugas yang harus dilaksanakan, mencari data dari sumber yang relevan dan menggunakannya sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang efektif dan dilakukan secepatnya, yang kemungkinan besar dapat membantu pelabuhan dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Misalnya melayani bongkar muat kapal sedemikian rupa sehingga dapat memuaskan semua pihak yang berkepentingan baik dari segi waktu maupun biaya. Informasi yang diterima dari sistim keuangan harus dapat digunakan untuk membantu melaksanakan tugasnya dengan efektif. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mendorong pelabuhan untuk berkembang lebih besar dan seterusnya perkembangan pelabuhan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pelabuhan ini tak pelak akan menuntut perbaikan dan penambahan fasilitas agar konsumen tetap dapat menggunakannya dengan puas. Ini tak terlepas dari perencanaan penggunaan dana pelabuhan. Kontribusi dari fungsi keuangan dapat menunjang ke arah terciptanya suasana kerja yang memuaskan di lingkungan pelabuhan. Jika tidak disertai dengan pemahaman tentang bagaimana cara kerja angka-angka yang disajikan dalam laporan itu diolah, maka seorang manajer tidak akan dapat memanfaatkan secara maksimal informasi itu.. Sebaliknya jika dapat memahami cara kerja sistim keuangan akan memungkinkan bagi seorang manajer untuk dapat menentukan apakah data yang diterimanya relevan dengan kebutuhannya Oleh karena itu dengan memahami konsep dasar dari fungsi keuangan, para manajer akan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan masalah pengambilan keputusan. Ruang lingkup kebijakan keuangan PT (persero) Pelabuhan Indonesia meliputi pengaturan pencatatan operasi pelabuhan dan pertanggungjawaban keuangan yang terdiri dari seluruh pos-pos neraca, yaitu aktiva, kewajiban dan modal, serta pos-pos laporan rugi laba, yaitu penghasilan dan biaya. 2. Kepentingan Eksternal Pelabuhan Selain itu juga harus dinilai oleh fihak luar, yaitu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Suatu laporan keuangan yang telah dinilai (diaudit) oleh BPKP lebih penting, karena laporan tersebut telah dicocokkan dengan catatan-catatan akuntansi terhadap manajemen pelabuhan. BPKP setelah setelah mengadakan penelitian dengan standar dan prosedur pemeriksaan
BAHARI Jogja Vol.VII No.11/2007
Juli 2007
yang lazim, akan memberikan pendapatnya tentang kewajaran laporan keuangan itu, bahwa laporan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dan telah diterapkan secara konsisiten UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN PELABUHAN Laporan keuangan umumnya terdiri atas neraca dan laporan rugilaba. Laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan dana oleh manajemen. Kegiatan akuntansi keuangan lebih dititikberatkan pada tujuan penyajian informasi keuangan kepada fihak luar pelabuhan. Manajemen hanya memperoleh informasi biaya total untuk menyerahkan pelayanan jasa kepelabuhanan. Unsur-unsur laporan keuangan itu adalah : 1. Neraca Pelabuhan Neraca pelabuhan memberikan gambaran tentang keadaan pelabuhan pada periode akuntansi tertentu. Keadaan pelabuhan dimaksud adalah tentang penanaman sumber-sumber dalam berbagai bentuk aktiva, hutang, cadangan, modal. Aktiva digolongkan menurut likuiditasnya, menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Hutang digolongkan menurut jatuh temponya, menjadi hutang lancar dan hutang jangka panjang. Sedangkan modal digolongkan menurut kekelannya, menjadi modal saham dan cadangan/ laba ditahan. Pelabuhan juga seperti perusahaan lainnya, memperoleh aktiva fisik dengan membelinya, misal forklif, truk, atau membangun sendiri misalnya dermaga baru. Pembayaran aktiva ini dapat dilakukan dengan kas / cek atau dengan utang. Pada beberapa pelabuhan saat didirika mungkin menerima warisan dari fihak lain sehingga tidak memerlukan pengeluaran. Misalnya bekas pangkalan Angkatan Laut lengkap dengan bangunan dan dermaganya. Namun pemilik semula telah mengeluarkan pengorbanan sumber-sumber. Selanjutnya aktiva disajikan berdasar likuiditasnya, yaitu tingkat kecepatan pencairan aktiva itu menjadi uang dalam kegiatan yang normal. Untuk kepentingan penafsiran maka aktiva dibagi menjadi aktva lancar , yaitu aktiva yang diperoleh dan kemudian digunakan dalam jangka paling lama 1 tahun. Termasuk golongan aktiva ini adalah : uang kas, tagihan kepada pengguna jasa pelabuhan, bahan-bahan, dan sumber jangka pendek lainnya. Kemudian aktiva tetap, yaitu aktiva yang dimiliki untuk jangka panjang, terdiri atas prasarana dan sarana pelabuhan, forklift, gantry crane, truk, bangunan dan lainnya.. Berikutnya adalah utang pelabuhan. Sumber yang digunakan untuk operasi pelabuhan sebagian telah dibayar dengan kas, sebagian masih ditangguhkan pembayannya kepada pemasok dan rekanan. Termasuk juga pinjaman yang diterima dari kreditur, pinjaman dari bank untuk kepentingan pemenuhan finansiil.. Utang digolongkan berdasar jatuh temponya. Pertama utang jangka pendek, yaitu utang / kewajiban pelabuhan yang harus ditunaikan dalam waktu paling lama 1 tahun. Termasuk dalam golongan ini misalnya utang pajak, utang kepada pemasok bahan, utang kepada pegawai pelabuhan dan utang jangka pendek lainnya. Kedua adalah utang jangka panjang, yaitu utang yang bisa diselesaikan lebih dari 1 tahun. Misalnya utang obligasi dan utang jangka panjang lainnya. Unsur terakhir yaitu modal / ekuitas. Modal bisa berasal dari setoran modal pemerintah dan dari swasta. Untuk PT (Persero) Pelindo, karena termasuk badan usaha milik negara maka modalnya adalah milik pemerintah. Selain itu, yang termasuk dalam golongan modal adalah laba operasi pelabuhan yang tidak diambil, namun ditanamkan kembali ke pelabuhan sehingga menambah besarnya modal, disebut retained earning. 2. Rugi laba Pelabuhan Laporan rugilaba disusun secara sistimatis agar memberi gambaran mengenai hasil usaha pelabuhan dalam periode 1 tahun. Laporan rugilaba ini berisi unsur penghasilan dan beban pelabuhan sesuai dengan fungsi pelabuhan sebagai penyedia jasa kepelabuhanan, artinya produk yang dijual adalah jasa / pelayanan. Dalam laporan ini juga dibenarkan memasukkan pendapatan dan biaya di luar usaha pokok pelabuhan. Laporan rugi laba pelabuhan disusun dalam bentuk staffel. Penghasilan yang diterima pelabuhan berasal dari nota penjualan/ tagihan setelah jasa kepelabuhan telah ditunaikan kepada pelanggan. Nota tagihan berdasar tarip yang telah ditentukan oleh masingmasing pelabuhan. Sedangkan beban pelabuhan adalah beban / biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka memperoleh hasil tersebut. Termasuk dalam biaya adalah biaya personil, biaya administrasi, biaya pemeliharaan alat, biaya pengerukan pelabuhan dan biaya lainnya. Cara lain dalam memperoleh sumber untuk pelabuhan adalah melalui subsidi pemerintah. Dana dari subsidi ini dimaksudkan untuk menjamain kelancaran operasi pelabuhan. Misalnya dalam
BAHARI Jogja Vol.VII No.11/2007
Juli 2007
rangka menunjang kebijakan pemerintah, beberapa jenis barang tertentu yang melewati pelabuhan dikenai tarif yang lebih rendah daripada tarip yang normalnya. Oleh karena itu diperlukan subsidi sebagai kompensasi atas pendapatan pelabuhan yang hilang. Akan tetapi jika subsidi berlangsung tanpa batas waktu dan diberikan setiap tahun untuk menutup defisit kas yang timbul dari berbagai usaha dan kegiatan pelabuhan, maka hal ini merupakan subsidi yang salah arah dan tidak menimbulkan daya saing pelabuhan dalam penyelenggaraan pelayanannya. Jika dalam operasinya pelabuhan menderita kerugian yang seharusnya ditempuh adalah dengan pengawasan pengeluaranpengeluaran secara ketat. PERINCIAN PENDAPATAN PELABUHAN Pendapatan dimaksudkan sebagai hasil pelayanan jasa yang telah diberikan, baik yang telah maupun yang belum terbit tagihannya. Titik beratnya adalah terjadinya transaksi pelayanan jasa pada suatu periode. Dengan demikian antara produksi yang dihasilkan atas pelayanan jasa harus sama dengan pendapatan hasil perhitungan produksinya. Pendapatan merupakan sumber dalam pembiayaan kegiatan pelabuhan, maka pengendalian pendapatan sangat diperlukan agar tidak terjadi kebocoran yang dapat merugikan pelabuhan. Pendapatan dapat diperoleh dari operasional pelabuhan maupun non operasional ( pendapatan di luar usaha pokok pelabuhan ), misalnya dari hasil bunga bank, selisih kurs, laba penjualan aset dan sebagainya. Komponen pendapatan dapat digolongkan sebagai berikut : 1. Pendapatan Pelayanan Kapal. Pendapatan ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dari penyediaan fasilitas atau penyediaan jasa kapal, sejak kapal berlabuh, pemanduan, tunda, sampai penambatan di dermaga serta pengisian air ke kapal. Dari kegiatan di atas maka pendapatan dirinci menjadi : a. Pendapatan Labuh b. Pendapatan Pemanduan c. Pendapatan Penundaan d. Pendapatan Tambatan e. Pendapatan Air Bersih 2. Pendapatan Pelayanan Barang Pendapatan ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dari penyediaan fasilitas bongkar muat barang, sejak dari lambung kapal, melewati dermaga, masuk gudang atau lapangan penumpukan. Pendapatan Pelayanan Barang dirinci menjadi : a. Pendapatan Dermaga b. Penndapatan Gudang Penumpukan c. Pendapatan Lapangan Penumpukan 3. Pendapatan Pelayanan Terminal Konvensional Pelabuhan yang menyelenggarakan pelayanan bongkar muat barang umumnya mendirikan semacam anak perusahaan bongkar muat (PBM). Kegiatan pelayanan bongkar muat ini menghasilkan pendapatan, sejak barang diturunkan dari kapal ke dermaga (stevedoring), memindahkan barang dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan (cargodoring), sampai penyerahan barang ke pemilik (delivery). Atau sebaliknya penerimaan barang dari pemilik (receiving), kemudian cargodoring lalu memuat ke kapal (stevedoring). Di samping itu kadang-kadang ada kegiatan pemindahan barang dari gudang atau lapangan penumpukan ke tempat penumpukan yang ditunjuk (overbrengen). Juga ada kalanya menyewakan alat-alat kerja serta kegiatan-kegiatan bongkar lainnya. 4. Pendapatan Pelayanan Terminal Peti Kemas Pendapatan ini diperoleh dari adanya pelayanan Usaha Terminal Peti Kemas (UTPK). Kegiatan bongkar muat peti kemas di lokasi yang telah ditetapkan sebagai UTPK umumnya dilakukan langsung oleh PT (persero) Pelindo melalui anak perusahaan bongkar muat peti kemas. Pada beberapa pelabuhan, UTPK semacam ini hanya melayani kegiatan ekspor-impor saja, sedangkan kegiatan antar pulau dilaksanakan pada terminal konvensional yang dilayani oleh PBM milik pelabuhan maupun milik swasta 5. Pendapatan Pengusahaan Tanah, Bangunan dan Listrik (TBL)
BAHARI Jogja Vol.VII No.11/2007
6.
7.
8.
9.
Juli 2007
Pendapatan ini diperoleh dari hasil kegiatan pemanfaatan tanah dan bangunan dalam suatu kontark yang disepakati, serta persewaan penerangan listrik untuk kegiatan bongkar muat barang, baik di dermaga , di gudang maupun di lapangan penumpukan. Misalnya salah satu gudang di Pelabuhan Tanjungperak Surabaya disewa oleh suatu perusahaan bongkar muat (PBM) selama 1 tahun. Kemudian selama waktu sewa tersebut PBM melaksanakan kegiatan bongkar muat. Dalam kegiatannya PBM menggunakan lapangan penumpukan, jika sampai malam harus menggunakan penerangan listrik pelabuhan.. Penggunaan fasilitas-fasilitas pelabuhan tersebut berarti adanya pendapatan bagi pelabuhan. Pendapatan ini dirinci menjadi : a. Pendapatan Tanah b. Pendapatan Bangunan c. Pendapatan Listrik Pendapatan Pelabuhan Khusus. Karena pelabuhan khusus tidak dikomersialkan maka pendapatan dari pelabuhan ini hanya dari pemanduan dan penundaan kapal karena menggunakan kapal pandu dan kapal tunda milik PT (Persero), di mana sudah dimasukkan ke dalam pendapatan pelayanan kapal Pendapatan Kerjasama Operasi (KSO) Pendapatan ini doperoleh dari adanya pengembangan usaha berupa kerjasama usaha , baik berupa kerjasama operasi (KSO), kontark manajemen (KM), kerjasama bagi hasil, built operate transfer (BOT) dan sebagainya, yang umumnya harus mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan maupun Menteri Keuangan. Kerjasama bagi hasil akibat suatu konsesi seperti retribusi tunda swasta , bagi hasil kegiatan bongfkar muat yang dilakukan pihak ke tiga dimasukkan dalam pendapatan ini. Perinciannya adalah : a. Pendapatan Retribusi Tunda Swasta b. Pendapatan Bagi Hasil Bongkar Muat c. Pendapatan Kerjasama Operasi d. Pendapatan Kontrak Manajemen e. Pendapatan Built Operate Transfer Pendapatan Rupa-Rupa Pendapatan ini diperoleh dari kegiatan rupa-rupa selain kegiatan pokok pelabuhan, yaitu : penjualan pas masuk pelabuhan, imbalan jasa terhadap alat-alat bongkar muat swasta yang beroperasi di daerah kerja pelabuhan, pemberian jasa konstruksi serta usaha-usaha lain. Pendapatan di Luar Usaha Pendapatan ini diperoleh dari kegiatan di luar usaha penyediaan fasilitas pelabuhan , terdiri atas : a. Laba Selisih Kas b. Laba Selisih Persediaan Bahan c. Laba Selisih Kurs d. Laba Penjaualan Surat Berharga e. Laba Penjualan Aktiva Tetap f. Pendapatan Denda g. Pendapatan Giro h. Pendapatan Bunga Deposito i. Pendapatan Deviden j. Pendapatan Biaya Obligasi, dsb.
PERINCIAN BIAYA PELABUHAN Biaya pelabuhan adalah beban pelabuhan yang harus dikeluarkan yang berhubungan dengan proses operasi pelabuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kriteria biaya pelabuhan adalah : dikeluarkan dalam usaha untuk menghasilkan pendapatan pelabuhan pada periode berjalan, tidak dapat dimanfaatkan pada periode akuntansi berikutnya, tidak mungkin dihindari / relevan untuk dikeluarkan Pembagian fungsi yang baik di departemen biaya akan dapat mempermudah analisis biaya dan penyusunan laporan. Fungsi-fungsi ini harus dikoordinasikan dengan fungsi akuntansi lainnya seperti akuntansi umum, yang amat erat hubungannya dengan akuntansi biaya (Adolph Matz, Milton F. Usry, 1992).
BAHARI Jogja Vol.VII No.11/2007
Juli 2007
1. Penggolongan Biaya Berdasarkan Jenis Kegiatan Biaya yang terjadi dikelompokkan sesuai fungsi biaya yang bersangkutan dalam hubungannya dengan aktivitas pelabuhan secara keseluruhan. Biaya ini terdiri atas : a. Biaya Operasi Langsung (BOL), b. Biaya Operasi Tidak Langsung (BOTL), c. Biaya Penunjang Operasi (BPO) d. Biaya Pengelolaan Kantor Pusat (BPKP) 2. Penggolongan Biaya Berdasarkan Pusat Pelayanan / Pusat Biaya Biaya yang terjadi dikelompokkan menurut terjadinya biaya sesuai dengan tingkat dan jenis kegiatan pelayanan jasa. Pusat pelayanan adalah tempat-tempat di mana terjadi pendapatan dan biaya. Sedangkan pusat biaya adalah tempat-tempat di mana terjadi biaya saja . 3. Penggolongan Biaya Berdasarkan Sub Pusat Pelayanan / Sub Pusat Biaya Sub Pusat Pelayanan merupakan rincian dari Pusat Pelayanan/Pusat Biaya, di mana pada tempat-tampat ini terjadi pendapatan dan atau biaya yang lebih rendah tingkatnya. Pembagian struktur biaya tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa biaya pelabuhan mempunyai struktur tertentu dalam kaitannya dengan tingkat jenis kegiatan yang dilaksanakan, makin rendah suatu strata biaya makin terinci macam dan jenis biaya tersebut. (Tim Penyusun Manajemen Pelabuhanan, 200 ). Secara lengkap Struktur Biaya Pelabuhan adalah sebagai berikut : JENIS KEGIATAN 1 1.Operasi Langsung
PUSAT PELAYANAN/ PUSAT BIAYA 2 Pelayanan Kapal
Pelayanan Barang Pengusahaan Alat-alat
SUB PUSAT PELAYANAN/ SUB PUSAT BIAYA
a. b. c. d. e. f. g. a. b. a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
3 Labuh Tambat Dermaga Pemanduan Penundaan Air Kapal Telepon Kapal Dermaga Gudang Kran Darat : Pengusahaan Kran Darat Sewa Kran Darat Kran Apung : Pengusahaan Kran Apung Sewa Kran Apung Forklift : Pengusahaan Forklift Sewa Forklift Head Truck: Pengusahaan H. Truck Sewa Head Truck Chassis: Pengusahaan Chassis Sewa Chassis Tongkang: Pengs. Tongkang Sewa Tongkang Tug Boat: Pengs. Boat Sewa Boat Towing Tracktor:
BAHARI Jogja Vol.VII No.11/2007
Juli 2007
Pelayanan Bongkar Muat
Pelayanan Terminal Peti Kemas
Pengusahaan Tanah, Gedung, Air, dan Listrik
Pengusahaan Pelabuhan Khusus dan
Pengush. T. Tracktor Sewa Towing Tracktor i. Timbangan : Pengusahaan & Sewa a. Per Paket : Stv/Carg/Rec/Delivery Stevedoring/Cargodoring Stv/Rec/Delivery Carg/Rec/Delivery Truck Lossing Conveyor Pipa Peti Kemas b. Per Mata Rantai : Stevedoring Cargodoring Stv/Rec/Delivery Receiving / Delivery Overbrengen c. Lain-lain : Bagi Hasil Peng. Alat Mekanik Peng. Alat Non Mekanik a. Operasi Kapal Captive Cargo Transhipment Shifting Uncontainerized Over High Buka Tutuo Palka b. Operasi Lapangan : Lift on / Lift off Relokasi Haulage / Trucking Gerakan Ekstra Reefer Container Penumpukan Container Pengusahaan Lapangan Pembatalan Muatan c. Operasi CFS : Stuffing Stripping Receiving a. Tanah Tanah Daratan Tanah Perairan b. Bangunan Bangunan Ruangan c. Pengusahaan Air Minum d. Pengusahaan Listrik a. Pemanduan b. Penundaan
BAHARI Jogja Vol.VII No.11/2007
Juli 2007
Dermaga Khusus Pelayanan RS / Unit Kesehatan
Rupa – Rupa Usaha
2.Kegiatan Operasi Tdk. Langs.
Usaha Muat
Bongkar
Usaha Terminal Peti Kemas
Div. Komersiil / Divisi Usaha & Teknik
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Klinik Umum Klinik Spesialis Klinik Gigi Klinik Rontgent Laboratorium Farmasi Rawat Inap Ambulan Lainnya
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. a. b. c. d. a. b. c. d. a. b.
Pengusahaan telpon/fax Pengusahaan Pas Pelabuhan Retribusi Bengkel Balai Diklat Jasa Konstruksi Jasa Konsultan Persetujuan Mendirikan Bang Rugi/Laba Anak Perusahaan Mobil PMK Lainnya Manajer/Asisten Manajer Dinas Operasi Dinas Penyediaan. Peralatan Dinas TU dan Keuangan Manajer UTPK Dinas Operasi Kapal & Lap Dinas Peny. Peralat. Bengkel Dinas TU dan Keuangan Manajer/Asisten Manajer Dinas Pengkajian Pemas dan Promosi Dinas Pusat Pelayanan Adm. Jasa / Usaha Dinas Aneka Usaha Manajer/asisten Manajer Dinas Pelay. Pemanduan Dinas Penyiapan Armada Pandu Dinas Pelayaran Terminal Konvensional Dinas Pelayanan PMK dan Rupa-Rupa Manajer/Asisten Manajer Dinas Pekerjaan Sipil Dinas Peralatan dan Instalasi Dinas Perencanaan dan Administrasi Teknik Manajer/Asisten Manajer Dinas Akuntansi Umum Dinas Akuntansi Biaya Dinas Perbendaharaan Dinas TUK Sub Bag Tata Usaha Sub Bag Hukum dan Humas Sub Bag Kesehatan Sub Bag Statistik General Manajer / Manajer Cabang Manajer/Asisten Manajer Urusan Datin & Umum
c. Divisi Pelayanan Kapal dan Barang
d. a. b. c. d. e.
3.Kegiatan Penunjang Operasi
Divisi Teknik
a. b. c. d.
Divisi Keuangan
a. b. c. d. e. f. g. h. i. a.
General Manajer /Manajer Cabang Urusan Umum dan Data
b.
BAHARI Jogja Vol.VII No.11/2007
Juli 2007
Informasi
Rumah Sakit / Unit Kesehatan 4.Kegiatan Pengelolaan Kantor Pusat (BPKP)
Kantor Pusat
c. Sub Urus. Data & Laporan d. Sub Urus. Sistim Informasi & Perangkat Elektronik / Komp e. Sub urusan Personalia f. Sub Urusan Hukum & Humas g. Sub Urusan Keamanan a. Kepala Rumah Sakit b. Bag, Pelayanan Medik c. Bag. Penunjang Medik d. Bag, Umum & Keuangan a. Direksi & Staf Direksi b. Dekom, Sekretaris & Staf Dewan Komisaris c. Satuan Pengawasan Intern d. Bagian Perencanaan & Pengembangan e. Bagian Humas f. Subdit Pemasaran g. Subdit Aneka Usaha h. Subdit Pelayanan Jasa i. Subdit Fasilitas j. Subdit Peralatan k. Subdit Perbendaharaan l. Subdit Akunt. Keuangan m. Subdit Akunt. Manajemen n. Subdit Umum o. Subdit Pembinaan SDM p. Subdit Hukum & Hub. Inter. q. Badan PUKK
(Sumber :Tim Penyusun Manajemen Pelabuhanan , 2000) 4. Penggolongan Biaya Berdasarkan Jenisnya Di samping pengelompokan biaya ke dalam struktur seperti di atas, untuk pengungkapan dan analisis biaya diperlukan rincian pengelompokan biaya menurut jenisnya (bedakan dengan pengglongan berdasarkan jenis kegiatan pada penggolongan point 1). Selengkapnya penggolongan ini sebagai berikut : a. Biaya Pegawai Ternasuk ke dalam kelompok ini adalah semua biaya yang dibarkan kepada pegawai, baik yang bersifat rutin seperti gaji, tunjangan-tunjangan, ataupun yang bersifat insidentil seperti lembur dan sebagainya b. Biaya Bahan Ternasuk ke dalam kelompok ini adalah semua biaya yang dikeluarkan pelabuhan untuk pengadaan bahan, seperti BBM, bahan makanan, air, listrik,telepon, obat-obatan, bahan medis c. Biaya Pemeliharaan Ternasuk ke dalam kelompok ini adalah semua biaya yang dikeluarkan pelabuhan untuk memelihara aset / alat produksi agar selalu sisp operasi. Misalnya biaya perbaikan gantry crane, biaya perbaikan kapal pandu / kapal tunda d. Biaya Penyusutan Biaya penyusutan adalah biaya non kas sehubungan pemakain alat produksi dan operasi pelabuhan. Misalnya biaya penyusutan gantry crane, biaya penyusutan kapal pandu /kapal tunda. Biaya ini dibebankan kepada haraga jasa. e. f.
Biaya Sewa Biaya sewa adalah biaya yang dikeluarkan pelabuhan sehubungan dengan sewa penggunaan alat yang bukan milik pelabuhan, misalnya biaya sewa trailer, biaya sewa kapal pandu / kapal tunda Biaya Administarsi Kantor
BAHARI Jogja Vol.VII No.11/2007
Juli 2007
Ternasuk ke dalam kelompok ini adalah semua biaya yang dikeluarkan pelabuhan untuk penyelenggaraan administrasi dan keperluan kantor antara lain : biaya cetak, fotocopy, kertas, surat kawat, surat kabar, jamuan rapat, bunga bank, dsb. g. Biaya Penugasan Ternasuk ke dalam kelompok ini adalah semua biaya yang dikeluarkan pelabuhan yang tidak ada kaitannya dengan pengelolaan perusahaan dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, akan tetapi didasarkan pada perintah dari instansi pemerintah yang terkait dengan PT (Persero) Pelindo misalnya : biaya pemeliharaan jalur, biaya penunjang departemen teknis. Biaya penugasan ini tidak tercakup dalam Struktur Biaya Pelabuhan Cabang (BOL, BOTL, BPO) tetapi seluruhnya ditampung dalam Biaya Pengelolaan Kantor Pusat (BPKP). Biaya penugasan tidak turut diperhitungkan dalam perhitungan biaya satuan pelayanan jasa pelabuhan karena biaya-biaya tersebut tidak ada kaitannya dengan operasi pelayanan jasa pelabuhan. h. Biaya Umum Ternasuk ke dalam kelompok ini adalah semua biaya yang dikeluarkan pelabuhan untuk pengelolaan perusahaan yang tidak dapat dikelompokkan dalam jenis-jenis biaya butir a. sampai dengan butir f. Contoh biaya umum : biaya perjalanan dinas, biaya penyisihan piutang tak tertagih, biaya keamanan pelabuhan, biaya promosi, biaya pajak, biaya olahraga dan kesenian, , biaya pakaian dinas, biaya bantuan sosial dsb. (Tim Penyusun Manajemen Pelabuhanan , 2000). Catatan : Biaya di luar usaha tidak perlu dirinci lagi menurut jenis biaya atau dengan kata lain jumlah dari jenis-jenis biaya di atas dikelompokkan ke dalam BOL, BOTL, BPO, BPKP. Disadari bahwa penyajian biaya secara total tidak memberikan informasi yang cukup bagi pemakai laporan. Dengan cara mengidentifikasikan setiap biaya pelayanan jasa pelabuhan sesuai dengan fungsi dari masing-masing biaya menurut jenis kegiatan, pusat biaya/pelayanan, sub pusat biaya/pelayanan akan diperoleh informasi biaya yang lebih berguna. Untuk dapat mengidentifikasikan biaya dengan tepat diperlukan penjelasan yang rinci mengenai jenis kegiatan, pusat biaya/pelayanan dari biaya – biaya yang termasuk dalam setiap kelompok jenis biaya. Pengidentikasi biaya prosesnya dimulai dengan mengklasifikasikan suatu biaya sesuai kelompok jenis biaya , kemudian menghubungkan biaya tersebut dengan jenis kegiatan, pusat biaya / pelayanan dan akhirnya sub pusat biaya / pelayanan. IDENTIFIKASI JENIS KEGIATAN, PUSAT BIAYA/ PELAYANAN, SUB PUSAT BIAYA / SUB PUSAT PELAYANAN Ditinjau dari seluruh aktifitas pelabuhan , maka kegiatan dapat dibagi ke dalam 3 jenis kegiatan utama, yaitu : 1. Kegiatan Operasi 2. Kegiatan Penunjang Operasi 3. Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Operasi adalah kegiatan pelabuhan yang menangani pelaksanaan pelayanan jasa (Divisi Operasional). Kegiatan Operasi dibedakan menjadi : a. Kegiatan Operasi Langsung Kegiatan Operasi Langsung adalah kegiatan operasional di lapangan yang diselenggarakan oleh suatu pelabuhan dalam rangka menjalankan fungsinya yang berhubungan langsung dengan penyediaan fasilitas / sarana untuk kelancaran arus kapal dan barang. Biaya yang berhubungan dengan kegiatan operasi langsung disebut Biaya Operasi Langsung ( BOL). b. Kegiatan Operasi Tidak Langsung Kegiatan Operasi Tidak Langsung adalah kegiatan Divisi / Dinas Operasional yang secara tidak langsung terkait dengan operasi pelabuhan , yaitu meliputi kegiatan perencanaan dan pengendalian pelayanan jasa. Biaya yang berhubungan dengan kegiatan operasi tidak langsung disebut Biaya OperasiTidak Langsung (BOTL).
BAHARI Jogja Vol.VII No.11/2007
Juli 2007
Kegiatan Penunjang Operasi adalah kegiatan pelabuhan yang diselenggarakan untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa di cabang-cabang pelabuhan. Kegiatan ini meliputi : a. Kegiatan Perbaikan dan Pemeliharaan (Divisi Teknik) b. Kegiatan Keuangan (Divisi Keuangan) c. Kegiatan Administrasi Umum (Bagian Umum) Biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan penunjang operasi disebut Biaya Penunjang Operasi (BPO). Kegiatan Pengelolaan adalah kegiatan yang diselenggarakan kantor pusat untuk pengelolaan pelabuhan secara keseluruhan. Biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan disebut Biaya Pengelolaan Ketiga jenis kegiatan utama tersebut dapat diuraikan lebih lanjut ke dalam pusat-pusat biaya / pelayanan . Pusat biaya / pelayanan dapat diuraikan lagi menjadi sub pusat biaya / sub pusat pelayanan yang merupakan tempat terendah dari terjadinya biaya atau pendapatan.. Kegiatan di luar operasi / usaha adalah kegiatan pelabuhan yang tidak termasuk dalam kegiatn operasi maupun penunjang operasi . Biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan di luar operasi / usaha disebut Biaya Di luar Usaha (BDU). Tidak diselenggarakan pusat-pusat biaya / pelayanan dalam kegiatan di luar usaha. KESIMPULAN 1. Bahwa sesuai tuntutan perkembangan dunia kepelabuhanan dan kepuasan pengguna jasa kepelabuhanan, maka departementalisasi pelabuhan semakin komplek. Koordinasi antar departemen yang berubungan dengan transaksi keuangan menjadi sangat penting. 2. Tujuan laporan keuangan pelabuhan pertama untuk internal pelabuhan itu sendiri agar pelabuhan bisa hidup dan berkembang melalui pelayanan jasa kepelabuhanan, kedua untuk keperluan eksternal pelabuhan sebagai bentuk akuntabilitas publik. 3. Bahwa pendapatan dan biaya pelabuhan di golongkan berdasarkan jenis kegiatan yang dilaksanakan, pada jenis kegiatan tertentu mengahsilkan pendapatan dan sekaligus menanggung beban biaya yang harus dikeluarkan. 4. Selanjutnya pendapatan dan biaya digolongkan menjadi pusat-pusat pelayanan yang menghasilkan pendapatan dan pusat-pusat biaya yang menjadi pos-pos beban pengeluaran pelabuhan. 5. Terakhir pusat-pusat pelayanan dan pusat-pusat biaya pelabuhan dirinci menjadi sub-sub pusat pelayanan dan sub –sub pusat biaya. 6. Semakin rinci penggolongan suatu pendapatan atau suatu biaya pelabuhan, maka akan memberi informasi transaksi keuangan pelabuhan yang semakin jelas. DAFTAR PUSTAKA Adolph Matz, Milton F. Usry, 1992, Akuntansi Biaya, Erlangga, Jakarta. Amir, MS, 2000, Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri, Penerbit PPM, Jakarta Marwan Asri S, Drs, MBA, 1087, Dasar-Dasr Ilmu Pembelanjaan, BPFE, Yigyakarta. Mulyadi, 1993, Akuntansi Biaya, Bag Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta. Suad Husnan Drs, MBA, 1982, Alat-Alat Pengendalian dan Analisa Keuangan, Liberty, Yogyakarta. Tim Penyusun Manajemen Kpelabuhanan, 2000, Pelabuhan Indonesia, Jakarta.
