PERENCANAAN PENGEMBANGAN PELABUHAN GENERASI KETIGA DI PELABUHAN INDONESIA Ari Rahadini ST.MT. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, Semarang Email:
[email protected]
ABSTRAK Salah satu kemungkinan penyebab terpuruknya perusahaan pelayaran Nasional adalah produktivitas kerja pelabuhan yang masih kurang optimal, sehingga kapal terlalu lama berada di pelabuhan. Hal ini mengurangi waktu kapal untuk digunakan berlayar mengangkut muatan. Kurang optimalnya produktivitas kerja pelabuhan karena kurang adanya tekanan dari luar untuk melaksanakan efisiensi. Penyelenggaraan pelabuhan seperti yang ada saat ini tidak dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi secara terus menerus, karena memang tidak ada tuntutan secara nyata untuk itu. Penyelenggaraan pelabuhan cenderung ke arah monopoli karena hanya satu operator pada setiap pelabuhan yaitu PT. Pelabuhan Indonesia. Perlu adanya peningkatan kepengelolaan pelabuhan. Pelabuhan Generasi Ketiga merupakan model yang menerapkan tidak lagi sistem monopoli yang hanya menerapkan kombinasi laut-pelabuhanlaut namun sudah menerapkan jaringan fasilitas pelabuhan yang terintegrasi hingga sarana transportasinya untuk pendistribusian barang. Pelabuhan yang selama ini dinamai sebagai pintu gerbang perekonomian, dirubah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mata rantai distribusi barang baik berupa bahan mentah atau barang jadi. Artinya sektor industri dan perdagangan terintegrasi ke dalam sistem penyelenggaraan pelabuhan, dengan demikian dapat diperpendek atau dihilangkan mata rantai kegiatan antara industri dan perdagangan di satu pihak dan pelabuhan di lain pihak. Pemanfaatan spasial yang optimal sangat diperlukan dalam mendukung konsep pengembangan lahan Pelabuhan Generasi Ketiga yang terintegrasi. Kesuksesan sebuah pelabuhan harus dipahami peranannya dalam rantai pergerakan termasuk arus informasi. Penelitian ini merupakan penelitian phenomologik yang dikomparasi dengan literatur. Hasil penelitian ini adalah sebuah rekomendasi yaitu penggunaan GIS untuk dapat mencari pola pemanfaatan spasial pada kawasan Pelabuhan Tanjuang Emas untuk diterapkan model Pelabuhan Generasi Ke III yang disesuaikan dengan aktivitas dan kebutuhan ruang dari sebuah Pelabuhan. Kata kunci: Pelabuhan Generasi Ketiga, Pengelolan Pelabuhan Indonesia, Pemanfaatan Spasial.
1. PENDAHULUAN
berlanjut pada munculnya perubahan gaya hidup yang cepat. Alasan yang sangat kuat terhadap tumbuhnya ekonomi global ini adalah pertumbuhan kelompok perdagangan internasional, misalnya terbentuk NAFTA (North American Free trade Agreement). Saat ini merupakan era dimana pemilik perusahaan domestik asing meningkatkan aset dengan cara akuisisi dan merger. Proses pelaksanaan bisnis internasional membutuhkan biaya yang cukup besar dan terdapat banyak rintangan, maka kesuksesan akan tergantung pada kemampuan membentuk
Sejak tahun 1990-an mulai terjadi perubahan besar dalam bidang sosial-politik dan ekonomi baik di Eropa maupun di Asia. Dunia terasa menjadi lebih kecil dan dengan mudah dapat dijangkau dengan peralatan modern. Kesadaran baru terhadap ekonomi global telah menjadi pembicaraan internasional. Dalam “desa yang global”, pemberitaan lintas dunia bahkan menjadi lebih cepat sehingga gerakan transnasional tentang produk, trend, nilai dan inovasi
ISBN No. 978-979-18342-0-9
C-67
Ari Rahadini ST.MT.
tanggung jawab transnasional yang baik. Kompetensi merupakan fungsi dan sensitivitas budaya seperti halnya ketrampilan teknis (Schemerhorn, dkk, 1994: 66-70). Pada tahun 1992, para pemimpin ASEAN memutuskan didirikannya AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang bertujuan meningkatkan keunggulan bersaing regional karena produksi diarahkan pada orientasi pasar dunia melalui eliminasi tarif/ bea maupun menghilangkan hambatan tarif. Tarif diperkirakan akan berkisar sekitar 0 - 5 persen, berarti relatif sangat rendah. Enam negara telah menandatangani persetujuan CEPT (The Common Effective Tariff) yang pada dasarnya menyetujui penghapusan bea impor setidak-tidaknya dari IL (Inclusion List) pada tahun 2003. Pada tahun 2000 terdapat 53.294 produk dalam IL yang merupakan kurang lebih dari semua produk ASEAN. Globalisasi ekonomi dan sistem pasar bebas dunia menempatkan Indonesia bagian dari sistem tersebut (Budiharjo, 2000 : 1). Kawasan Asia Pasifik diperkirakan akan tetap melaju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indonesia yang terletak dipersimpangan lalu lintas perdagangan internasional akan tetap berperan. Untuk itu perlu pengembangan beberapa pelabuhan beserta kelengkapan fasilitasnya. Bila dilihat dari kecenderungan arus barang melalui pelabuhan setiap tahunnya mengalami peningkatan, selain dalam bentuk terurai/ bulk, juga utamanya dalam bentuk kemasan (container). Melihat kecenderungan tersebut, untuk pengembangan Pelabuhan di Indonesia diarahkan sebagai pusat unit ekonomi yang efektif dan efisien, yang mendukung industri terkait serta meningkatkan sistim distribusi yang efisien (multi moda transport). Bila melihat contoh kasus penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia yaitu Tanjung Emas maka dalam pengembangan Tahap II (saat ini) telah direncanakan dan disesuaikan dengan volume barang melalui pelabuhan. Hal ini mengingat berdasarkan pengamatan yang ada, bahwa pengiriman barang pada perdagangan dunia, baik ekspor maupun impor, cenderung pada kontenerisasi. Pelabuhan Tanjung Emas harus menyediakan peralatan bongkar muat seperti Gentry Crane, Transtainer, maupun lapangan penumpukan Container. Sehubungan dengan ini, pengembangan Tahap II difokuskan ISBN No. 978-979-18342-0-9
kepada pengembangan fasililtas dan penyediaan peralatan bongkar muat untuk pelayanan container. Dengan demikian nantinya akan terwujud fasilitas Full Terminal Container di Pelabuhan Tanjung Emas pada propinsi Jawa Tengah ini. Didalam pelaksanaan pengembangan fasilitas Pelabuhan Tanjung Emas, mengingat beban yang dipikul oleh pengelola pelabuhan semakin berat, dan dana yang tersedia semakin terbatas dibandingkan dengan demand yang ada, maka kebijaksanaan yang ditempuh yaitu pengusaha swasta diberi kesempatan ikut berpartisipasi. a. PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III telah mempersiapkan diri dalam melangkah menuju era perdagangan bebas. Visi perusahaan adalah menjadikan Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas dan Benoa sebagai pelabuhan kelas dunia (world class port); Pelabuhan Banjarmasin, Tanjung Intan, Kotabaru, Sampit, Kumai dan Gresik sebagai pelabuhan dengan laju pertumbuhan tinggi; dan pelabuhan lainnya sebagai pelabuhan dengan laju pertumbuhan lokal/ regional. Visi tersebut dijabarkan dalam bentuk: Memberikan mutu pelayanan terbaik (cepat, tepat, aman dan nyaman) sesuai harapan pelanggan dengan standar internasional b. Menetapkan biaya pelayanan yang kompetitif c. Mampu mengantisipasi setiap perkembangan dimensi usaha d. Mempunyai jaringan kerja global e. Memanfaatkan teknologi tepat guna f. Menyiapkan Pelabuhan Generasi Ketiga sebagai upaya menempatkan diri dalam Jaringan Pelabuhan Internasional pada beberapa wilayah usaha PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III. Konsep awal pembentukan kawasan pelabuhan berawal dari kebutuhan akan perubahan sistem pelabuhan yang selama ini dirasa masih tidak efektif dan efisien. Perubahan ini berawal dari persiapan untuk menghadapi pasar bebas dan globalisasi serta diterbitkannya UU tentang otonomi daerah. Ide awal untuk merubah sistem penyelenggaraan pelabuhan ini merupakan perubahan yang sangat strategis dan C-68
Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Generasi Ketiga di Pelabuhan Indonesia
fundamental, karena akan dapat merubah segala sendi penyelenggaraan pelabuhan. Oleh karena itu memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam. Namun apabila dapat dilaksanakan maka akan dapat diharapkan terjadi efisiensi dan efektifitas perekonomian pada skala makro. Terpuruknya perusahaan pelayaran Nasional, dimana salah satu kemungkinan penyebabnya adalah produktivitas kerja pelabuhan yang masih kurang optimal, sehingga kapal terlalu lama berada di pelabuhan. Hal ini mengurangi waktu kapal untuk digunakan berlayar mengangkut muatan. Kurang optimalnya produktivitas kerja pelabuhan karena kurang adanya tekanan dari luar untuk melaksanakan efisiensi. Penyelenggaraan pelabuhan seperti yang ada saat ini tidak dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi secara terus menerus, karena memang tidak ada tuntutan secara nyata untuk itu. Penyelenggaraan pelabuhan cenderung ke arah monopoli karena hanya satu operator pada setiap pelabuhan yaitu PT. Pelabuhan Indonesia. Sistem Land Lord adalah sistem dimana kepengelolaan pelabuhan dimiliki oleh Pemerintah. Pemerintah menyewakan kepada beberapa pihak swasta untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan, mulai dari penambatan kapal, bongkar muat, pergudangan dan transportasi ke pemilik barang. Pihak swasta akan dapat bersaing secara sehat. Bila ada perlakuan yang kurang efisien terhadap pengguna jasa mereka dapat memilik pelaksana kegiatan lain. Sehingga apabila tidak efisien dan efektif maka akan dijauhi oleh pengguna jasa, yang berarti perusahaan di ambang kebangkrutan. Perdagangan untuk bahan mentah dan barang jadi untuk industri dapat diminimalkan dengan mengalihkan fungsi perdagangan ini di pabrik-pabrik industri yang bersangkutan, sedangkan transportasi diperpendek melalui transportasi khusus dengan jalan khusus bebas hambatan antara pelabuhan dengan lokasi industri/ perdagangan. Dengan demikian terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara sektor industri/ perdagangan di satu pihak dan pelabuhan di lain pihak. Semakin tinggi kecepatan ISBN No. 978-979-18342-0-9
perkembangan industri dan perdagangan semakin tinggi pula kegiatan di pelabuhan. Konsep ini disebut PELABUHAN GENERASI KEDUA (Second Generation Port) yang menuju PELABUHAN GENERASI KETIGA (Third Generation Port). Pelabuhan Generasi Ketiga merupakan bentuk pengembangan yang paling tepat untuk pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia. Untuk saat ini pada sistem pengembangan pelabuhan di dunia, sudah terdapat pengembangan konsep Pelabuhan Generasi Keempat pada sejumlah pelabuhanpelabuhan besar dunia. Pelabuhan yang selama ini dinamai sebagai pintu gerbang perekonomian, dirubah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mata rantai distribusi barang baik berupa bahan mentah atau barang jadi. Sektor industri dan perdagangan akan terintegrasi ke dalam sistem penyelenggaraan pelabuhan, dengan demikian dapat diperpendek atau dihilangkan mata rantai kegiatan antara industri dan perdagangan di satu pihak dan pelabuhan di lain pihak. Pemanfaatan spasial yang optimal sangat diperlukan dalam mendukung konsep pengembangan lahan Pelabuhan Generasi Ketiga yang integrated. Pola pemanfaatan ini akan mendukung operasional pelabuhan menjadi efektif dan efisien karena dalam konsep Pelabuhan Generasi Ketiga ini adalah terintegrasinya antara perindustrian dan perdagangan dengan pelabuhan. Sektor industri dengan mudah untuk memperoleh akses masuk dan keluar untuk mendapatkan bahan mentah dan melempar barang jadi ke pasaran termasuk pasaran global. Distribusi dan transportasi akan lebih efisien dibutuhkan informasi dan pelayanan yang cepat. Bahan mentah tidak memerlukan penumpukan/ pergudangan di pelabuhan tetapi dapat langsung dikirim ke gudang industri yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya. Lokasi industri dan perdagangan yang disiapkan mempunyai jalan penghubung khusus yang dipisahkan dengan jalan umum. Untuk mempersiapkan pelabuhan seperti dimaksud khususnya integrasi perindustrian dan perdagangan diperlukan kemauan dan peranan dari Pemerintah Daerah (Pemda) serta instansiinstansi terkait.
C-69
Ari Rahadini ST.MT.
Tujuan utama penyelenggaraan pelabuhan bagi pemerintah yakni mendukung proses perpindahan barang dan jasa serta mobilisasi manusia dapat terselenggara dengan aman, lancar, cepat, teratur dan terjangkau oleh konsumen. Atau dengan kata lain efektif dan efisien. Pola pemanfaatan spasial di Pelabuhan Tanjung Emas pada penerapan Konsep Pelabuhan Generasi Ketiga dengan menggunakan SIG merupakan langkah awal dalam menyusun pola tata ruang di kawasan pelabuhan yang terintegrasi antara pelabuhan, perindustrian dan perdagangan. Konsep tata ruang kawasan pelabuhan ini merupakan bagian dari pengoptimalan operasional pelabuhan menjadi efektif dan efisien dalam menghadapi perdagangan bebas baik di tingkat ASEAN (AFTA) maupun di tingkat Asia Pasifik (APEC). Dengan penyelenggaraan pelabuhan yang efektif dan efisien pemerintah kota akan mendapatkan forward linkage melalui pesatnya perkembangan industri dan perdagangan, terserapnya tenaga kerja dan akhirnya peningkatan pemasukan pemerintah melalui pajak-pajak/ retribusi yang lazim dipungut. Hal ini akan menguntungkan pemerintah propinsi dan kota. 2. Kecenderungan Pelabuhan di Dunia
Penyelenggaraan
Konsep awal pembentukan kawasan pelabuhan yang terintegrasi berawal dari kebutuhan akan perubahan sistem pelabuhan yang selama ini dirasa masih tidak efektif dan efisien. Perubahan ini berawal dari persiapan untuk menghadapi pasar bebas dan globalisasi serta diterbitkannya UU tentang otonomi daerah. Ide awal untuk merubah sistem penyelenggaraan pelabuhan ini merupakan perubahan yang sangat strategis dan fundamental, karena akan dapat merubah segala sendi penyelenggaraan pelabuhan. Oleh karena itu diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam. Namun apabila dapat dilaksanakan maka akan dapat diharapkan terjadi efisiensi dan efektifitas perekonomian pada skala makro. Konsep awal pembentukan kawasan pelabuhan yang terintegrasi berawal dari kebutuhan akan perubahan sistem pelabuhan yang selama ini dirasa masih ISBN No. 978-979-18342-0-9
tidak efektif dan efisien. Perubahan ini berawal dari persiapan untuk menghadapi pasar bebas dan globalisasi serta diterbitkannya UU tentang otonomi daerah. Ide awal untuk merubah sistem penyelenggaraan pelabuhan ini merupakan perubahan yang sangat strategis dan fundamental, karena akan dapat merubah segala sendi penyelenggaraan pelabuhan. Oleh karena itu diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam. Namun apabila dapat dilaksanakan maka akan dapat diharapkan terjadi efisiensi dan efektifitas perekonomian pada skala makro. Ada 2 (dua) kecenderungan dalam sistem penyelenggaraan pelabuhan di dunia: 1) Penyelenggaraan pelabuhan menggunakan sistem Land Lord a) Pada prinsipnya sistem Land Lord dalam penyelenggaraan pelabuhan adalah bahwa pemilik pelabuhan khususnya prasarana pelabuhan adalah pemerintah. Namun pemerintah tidak melaksanakan aktivitas/ kegiatan dalam penyelenggaraan pelabuhan b) Pelabuhan dibagi-bagi dalam satu kesatuan kegiatan dan disewakan kepada swasta-swasta, yang selanjutnya di sebut Terminal Operator. Artinya yang disewa oleh Terminal Operator berupa dermaga lapangan penumpukan dan gudang serta fasilitas lain yang ada. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Terminal Operator dimulai sejak penyandaran kapal, steve doring dan delivery charge. Fasilitasfasilitas untuk bongkar muat dalam rangka mempertinggi produktivitas kerja, dipersiapkan oleh Terminal Operator. Persewaan prasarana pelabuhan seperti ini lazimnya 20 tahun. c) Pemerintah dapat menyewakan pantai dalam rangka ekspansi pelabuhan kepada Terminal Operator untuk dapat dibangun fasilitas pelabuhan (dermaga, lapangan penumpukan dan gudang), jangka waktu sewa menyewa khusus hal ini karena dengan melalui membangun failitas yang cukup besar biasanya dengan jangka waktu 70 tahun. d) Penunjukan terminal operator dengan syarat-syarta tertentu dan ditenderkan. e) Keuntungan dari sistem ini:
C-70
Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Generasi Ketiga di Pelabuhan Indonesia
Akan terjadi kompetisi terhadap pelayanan kapal dan pemilik barang antar Terminal Operator, sehingga penyelenggaraan pelabuhan dapat berlangsung secara efisien dan efektif. – Pemerintah tidak perlu menyediakan dana yang cukup besar untuk membangun pelabuhan. Hampir sebagian beasr pelabuhan di dunia menggunakan sistem penyelenggaraan semacam ini. Rotterdam pelabuhan terbesar di dunia, Hamburg, Port KLang, HIngkong dan sebagainya. Bila kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang maka dalam pasar bebas kita akan benarbenar terpuruk. Menuju Pelabuhan Generasi Ketiga di Indonesia Dalam gambaran pelabuhan di dunia yang dilakukan UNCTAD/ UNO maka terdapat 3 (tiga) generasi pelabuhan yang tahaptahapnyadapat disampaikan sebagai berikut: First Generation (prior to 1950): Sea approach, transfer of goods, temporary storage, delivery Second Generation (1950-1980): Includes A plus industrial and commercial activities which give added value to the goods. The port is handling and service centre Third Generation (since 1980): Includes a plus b plus structuring of the port community, plus strengthening links between town and port and between port-users, plus extension of the range of service offere (e.g. distribution) beyond the port boundary, plus an integrated system of data collection and processing (“infostructure”). The port has become a logistics platform for trade Dari gambaran di atas maka apabila ukuran tersebut di gunakan untuk pelabuhan di Indonesia termasuk di Semarang secara extreme (kecuali pelabuhan khusus yang dimiliki industri) pelabuhan-pelabuhan di Indonesia masih berada pada generasi pertama Dalam rangka mempersiapkan globalisasi perekonomian maka sektor industri dan perdagangan harus berjalan dengan efektif dan efisien. Artinya bagi sector
industri kemudahan, kecepatan, ketepatan dan jumlah untuk mendapatkan bahan mentah sangat penting artinya. Demikian pulas ebliknya untuk menjual produk. Pada pelabuhan generasi kedua, mengisyaratkan bahwa industri dan perdagangan harusnya menjadi satu kesatuan dengan penyelenggaraan pelabuhan atau diperlukan kecepatan transportasi baik waktu maupun biayanya. Di Negara-negara tetangga telah dipersiapkan jauh-jauh hari, Thailand dengan lem cahbang, Malaysia dengan Port Klang, Pasir Gudang, Singapore dengan Jurong Industry Pelabuhan sebagai infrastruktur perekonomian yang sangat penting 1) Penyelenggaraan pelabuhan bagi pemerintah baik pusat maupun kota seharusnya tidak beranggapan bisnis murni Tujuan utama penyelenggaraan pelabuhan bagi pemerintah yakni mendukung proses perpindahan barang dan jasa serta mobilisasi manuisa dapat terselenggara dengan aman, lancer, cepat, teratur dan terjangkau oleh konsumen. Atau dengan kata lain efektif dan efisien. Dengan penyelenggaraan pelabuhan yang efektif dan efisien pemerintah kota akan mendapatkan forward linkage melalui pesatnya perkembangan industri dan perdagangan, terserapnya tenaga kerja dan akhirnya peningkatan pemasukan pemerintah melalui pajak-pajak/ retribusi yang lazim dipungut. 2) Peran pemerintah dalam pengembangan pelabuhan Pelabuhan tidak dapat berdiri bebas terhadap lingkungannya, karena kegiatan pelabuhan tergantung cargo flow/ arus barang yang lalu lalng di pelabuhan. Sedangkan cargo flow sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan perekonomian yang menggunakan pelabuhan dimaksud. Sehingga peranan pemerintah kota dalam menata perkonomian ikut menentukan besarn cargo flow di pelabuhan. Artinya cepat atau lambatnya perkembangan pelabuhan
–
f)
2) a)
–
–
–
b)
c)
ISBN No. 978-979-18342-0-9
C-71
Ari Rahadini ST.MT.
ditentukan aktivitas perekonomian sector industri dan perdagangan yang pada hakekatnya banyak dipengaruhi konsep penataan-penataan oleh Pemerintah. a) Penyelenggaraan Pelabuhan bersifat individual - Setiap pelabuhan mempunyai karakteristik tersendiri baik berupa kondisi lingkungan, tingkat kesulitan, kebiasaan-kebiasaan dalam bonkat muat, panjang pendeknya approach channel dan sebagainya yang sangat berbeda antara pelabuhan yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu membutuhkan pengaturanpengaturan yang berbeda. - Tingkat margin suatu pelabuhan seharusnya dapat digunakan untuk membiayai/ menumbuhkan pelabuhan itu sendiri apabila tidak maka pelabuhan tersebut akan menjadi kesulitan bahkan dapat menimbulkan stagnasi 3. Penyelenggaraan Sistem land Lord
Pelabuhan
a. Bertindak professional termasuk terhadap SDM Bongkar Muat yang dimiliki, untuk menghindari kerusakan dan kehilangan barang b. Mengadakan/ menyiapkan peralatan secukupnya dengan teknologi yang tepat untuk peningkatan kecepatan bongkar muat dan pengangkutan cargo c. Optimalisasi penggunaan waktu kapal tambat di dermaga, bila diperlukan dapat melaksanakan/ menggunakan waktu penuh salama 24 jam Keutuhan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan secara sederhana dapat dijelaskan dalam gambar 1
dengan
Seperti telah diuraikan di muka bahwa kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dilakukan oleh Terminal Operator dengan menyewa fasilitas pelabuhan. Terminal operator melakukan seluruh rangkaian kegiatan pelabuhan dari awal sampai dengan akhir dengan demikian tanggung jawab sepenuhnya utuh kepada Badan Usaha dimaksud Penyelenggaraan pelabuhan dengan sistem Land Lord, pelayanan terhadap kapal dan pemilik barang dapat dilakukan secara utuh dalam satu tangan. Oleh karena itu Terminal Operator bertanggung jawasb terhadap: a. Kehilangan atau kerusakan barang b. Ketidakcepatan proses bongkar muat, sehingga kapal terlalu lama di dermaga yang dapat pula mengakibatkan tertundanya kapal lainnya untuk sandar c. Kecepatan pengiriman barang kepada pemilik barang setelah proses clearance Bea cukai selesai Oleh karena mempunyai tanggung jawab seperti tersebut di atas, maka terminal operator akan melaksanakan:
ISBN No. 978-979-18342-0-9
Gambar 1. Skema Sistem LandLord Pelayanan pelabuhan pada Terminal A seluruhnya dikuasai oleh TO A sejak dari penambatan kapal, penumpukan di depan storage/ gudang, steve doring, cargo doring, delivery charge. Terminal operator A dapat melaksanakan bongkar muat selama 24 jam. Perusahaan pelayaran dapat melaksanakan kontrak mengenai berapa lama kapal sandar di dermaga sesuai jumlah muatan yang akan diangkut atau dibongkar. Keterlambatan atas waktu yang disepakati, perusahaan pelayaran dapat menggunakan denda kepada Terminal Operator yang lazim disebut demurrage. Demikian sebaliknya mendahului schedule/ lebih cepat diberikan dispatch. Dari gambaran di atas maka pelayanan terhadap kapal dan angkutan barang dari dan ke pelabuhan dilaksanakan secara kompetisi yang sehat antara terminal Operator A, B, C s/d Z. Apabila diperlakukan buruk oleh Terminal Operator A dapat C-72
Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Generasi Ketiga di Pelabuhan Indonesia
3.3. Pengukuran efisien dan efektif pelabuhan Pengukuran secara umum terhadap efisien dan efektif pelabuhan dilakuakn dengan pendekatan out put dan out come melalui kinerja pelabuhan. Secara toritis ukuran kinerja pelabuhan telah dibakukan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut melalui ukuran masing-masing. Pelayanan terhadap kapal dengan pendekatan waktu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan di pelabuhan. Ukuran-ukuran untuk masing-masing kegiatan secara garis besar dirumuskan: a. Waiting Time: waktu tunggu kapal dihitung sejak kapal masuk daerah pelabuhan sampai dengan kapal digunakan untuk tambat di dermaga b. Approching Time: Sejak digunakan pada posisi (a) sampai dengan kapal tersebut sandar di dermaga c. Berthing Time: Dihitung sejak kapal tambat di dermaga sampai dengan digerakkan keluar pelabuhan. Dalam Berthing Time tersebut dibagi ke dalam 1) Effektif Time: dibuktikan kapal betul efektif melakukan kerja bongkar muat 2) Non Operating Time: diartikan bahwa kapal tidak melaksanakan pekerjaan bongkar muat 3) Idle Time: kapal tidak melaksanakan kegiataan bongkar muat karena ada gangguan yang diebabkan oleh kendaraan (bersifat insidentil) Dari ukuran kinerja tersebut apabila digunakan untuk mengukur beberapa pelabuhan besar milik Pelindo, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan waktu sandar kapal tidak digunakan secara efektif. Rata-rata E.T tercapai berkisar 30%-40%, artinya kapal sandar di pelabuhan terlalu lama yang mengakibatkan antran kapal di belakangnya bertambah, selanjutnya menciptakan waiting Time (waktu tunggu) kapal berikutnya.
memilih B, atau C dan seterusnya sehingga kegiatan ini tidak merupakan kegiatan monopoli. 3.1. Perbedaan dengan sistem yang ada sekarang Penyelenggaraan pelabuhan dewasa ini hakekatnya monopoli, yaitu: a.
b.
Adanya tekanan tututan efisiensi dari luar tidak terasa adanya, karena tidak ada persaingan dan siapa yang harus bertanggung jawab. Kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dipotong-potong dengan pertanggungjawaban yang berbeda. Sehingga memerlukan koodinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang sangat tinggi. Hal ini merupakan titik lemah manajemen di Indonesia. Kegiatan tersebut meliputi: 1) Perencanaan pelaksaan penambatan oleh PT. Pelindo 2) Bongkar muat barang (PBM/ Perusahaan Bongkar Muat) 3) Penumpukan dan Pergudangan 4) Angkutan ke dan dari pelabuhan oleh jasa transportasi
3.2. Kelemahan sistem Land Lord Kelemahan dari sistem ini apabila terjadi suatu tingkat kesibukan yang luar biasa, fasilitas sangat tinggi digunakan, maka Terminal-terminal Operator tidak dapat memberikan pelayanan yang baik cenderung mengakibatkan biaya tinggi. Dermagadermaga yang bersifat umum selama ini dapat menjadi komersial yang tinggi. Cara mengatasi permasalahan ini segera membangun fasilitas-fasilitas dermaga, lapangan penumpukan yang baru. Apabila penyelenggara pelabuhan tidak memilik dana, maka pantai dan lahan yang telah disiapkan untuk ekspansi ini dapat dikontrakkan kepada pihak III (calon TO) melalui penyewaan jangka panjang (±70 tahun)
ISBN No. 978-979-18342-0-9
C-73
Ari Rahadini ST.MT.
Kinerja tersebut dapat didiskripsikan pada gambar 2
4. Menuju Pelabuhan Generasi Ketiga Seperti telah diuraikan bahwa penyelenggaraan pelabuhan berjalan dengan 3 (tiga) tahapan, berdasarkan pentahapan tersebut maka pelabuhan-pelabuhan di Indonesia masih berada pada Generasi I (pertama) Terlepas dari kriteria-kriteria tahapan yang ada, maka yang dapat disiapkan pada pelabuhan adalah terintegrasinya antara perindustrian dan perdagangan dengan pelabuhan. Sektor industri dengan mudah untuk memperoleh akses masuk dan keluar untuk mendapatkan bahan mentah dan melempar barang jadi ke pasaran termasuk pasaran global Distribusi dan transportasi akan lebih efisien dibutuhkan informasi dan pelayanan yang cepat. Bahan mentah tidak memerlukan penumpukan/ pergudangan di pelabuhan tetapi dapat langsung dikirim ke gudang industri yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya. Lokasi industri dan perdagangan yang disiapkan mempunyai jalan penghubung khusus yang dipisahkan dengan jalan umum. Perkembangan yang cepat di sektor perindustrian dan perdagangan akan mengakibatkan perkembangan-perkembangan yang cepat pula atas cargo flow di pelabuhan. Secara matrik evaluasi pelabuhan yang ditetapkan oleh UNCTAD/ UNO dapat dilihat di Tabel 1. Pelabuhan Generasi Ketiga ini akan diarahkan sebagai pusat unit ekonomi yang efektif dan efisien, yang mendukung industri terkait serta meningkatkan sistim distribusi yang efisien (multi moda transport)
Gambar 2. Skema kinerja dalam Sistem Land Lord Sedangkan hubungan dengan fungsi pemerintahan diatur dalam UU No. 21/ Tahun 1999, Pasal 21, maka fungsi pemerintah di pelabuhan terdiri atas: a. Keselamatan pelayaran b. Bea cukai c. Imigrasi d. Karantina e. Keamanan di Pelabuhan Kelima fungsi tersebut ditangani oleh Departemen yang berbeda-beda yang masing-masing fungsi tersebut pelaksanaannya dapat mempengaruhi proses kinerja sebagaimana diuraikan pada butir 3 di muka. Oleh karenanya pembagian tugas, wewenang hak dan kewajiban di antara masing-masing fungsi harus diatur secara tegas dan jelas.
ISBN No. 978-979-18342-0-9
C-74
Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Generasi Ketiga di Pelabuhan Indonesia
Tabel 1. Matrik Evaluasi Pelabuhan Period of Development Main Cargo Attitude & strategy of port development
Scope of activities
Organization Characteristics
Production characteristics
First Generation Before 1960s Break Bulk cargo § Conservative § Changing point of development
Second Generation After 1960s Break and dry liquid bulk cargo § Expansionist § Transport, industrial and commercial centre
Cargo loading discharging storage, navigational service § Quay and waterfront area
1. Cargo loading discharging storage, navigational service § Quay and waterfront area 2. Cargo transformation, ship related industrial and commercial service § Enlarge port area
§ Independent activities within port § Informal relationship between port and port users
§ Close relationship between port and port users § Loose relationship between activities within port § Casual relationship between port and municipality § Cargo flow § Cargo transformation § Combined service § Improved value adde Capital
§ Cargo flow § Simple individual service § Low value added
Decisive factors Labour/ capital Sumber: UNCTAD/ UNO, 1992
Third Generation After 1980s Bulk and unitized containerized cargo § Commercial oriented § Integrated transport centre and logistic platform for international trade 1. Cargo loading discharging storage, navigational service § Quay and waterfront area 2. Cargo transformation, ship related industrial and commercial service § Enlarge port area 3. Cargo & information. Distribution, logistic, activities § Terminals & distribelt toward ladside § United port community § Integration of port with trade and transport chain § Close relationship between port and mincipality § High value added § Cargo information flow § Cargo information distribution § Multiple service package § High value added Technology/ knowhow
5. Rekomendasi Pelabuhan Generasi III dengan kawasan pelabuhan sebagai pendukungnya dapat disiapkan dengan skema pada gambar 3
Pola pemanfaatan spasial di pelabuhan pada penerapan konsep Pelabuhan Generasi Ketiga ini dapat didukung dengan menggunakan teknologi Geographic Information System (GIS). Jika suatu kegiatan infrastruktur direncanakan akan ditempatkan pada suatu lokasi, maka perlu adanya peta topografi dari lokasi tersebut sebagai data informasi utama untuk mendukung kegiatan tersebut. Pada saat ini banyak peta topografi untuk keperluan perencanaan yang dibuat dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis atau lebih dikenal dengan Geographic Information Sistem (GIS) (Madcoms, 2004) Sistem ini mampu menghasilkan peta yang aktual dan mampu memvisualisasikan suatu informasi yang berguna untuk merencanakan, mengelola dan memantau perkembangan suatu pekerjaan geografis. Untuk pengembangan tanah yang luas dan proyek konstruksi yang besar, cara yang lebih modern dikembangkan untuk menghasilkan peta-peta topografi.
Gambar 3. Pelabuhan Generasi 3
ISBN No. 978-979-18342-0-9
C-75
Ari Rahadini ST.MT.
Pembuatan peta saat ini memanfaatkan fotografi udara, komputer (CAD), alat digital medan, stereoplotter, sistem informasi geografis (GIS) (Budiyanto, 2002). Pola pemanfaatan spasial dengan penggunaan GIS pada perencanaan pelabuhan Generasi Ketiga ini memerlukan data yang detil dan komprehensif seperti; Penggunaan lahan, penggunaan lahan ini berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan dan fasilitas-fasilitas yang akan dibutuhkan pelabuhan penyelenggaraan Generasi Ketiga. Penentuan jumlah dan besaran fasilitas-fasilitas pelabuhan membutuhkan perhitungan yang cermat dan teliti kaitannya dengan kelancaran barang masuk dan keluar; Iklim terutama air pasang dan surut air laut, hal ini memungkinkan data yang berbeda pada tiap pelabuhan di Indonesia ; Kedalaman Laut ; Sedimentasi, tiap pelabuhan berbeda-beda dll. Daftar Pustaka 1. Eko Budiyanto (2002) Sistem Informasi Geografis Menggunakan Arc View GIS, Yogyakarta : Andi 2. Madcoms (2004) Aplikasi Pemetaan dan Database dengan MapInfo, Yogyakarta : Andi 3. UNCTAD (1992) Port Marketing and The Challenge of The Third Generation Port, Trade and Development Board Commitee and Shipping, Ad Hoc Intergovermental Group of Port Experts.
ISBN No. 978-979-18342-0-9
C-76
