Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006
ISSN: 14123258
PENGEMBANGAN REGULASI TENTANG KESIAPSIAGAAN NUKLIR Sudarto, Wiryono, Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir, BAPETEN, Jakarta
ABSTRAK Secara hipotetis kedaruratan nuklir dapat disebabkan oleh atau melibatkan beberapa jenis bahaya yang berbeda, meliputi akibat alam (misalnya petir, gempa), penggunaan teknologi (misalnya kedaruratan fasilitas nuklir atau reentry nuclear satelite), atau tindakan kriminal (misalnya pencurian, sabotase, serangan teroris pada fasilitas nuklir atau selama pengangkutan zat radioaktif, senjata nuklir, penyebaran zat radioaktif ke lingkungan dengan menggunakan peledak konvensional atau bom kotor atau mekanisme lain). Dalam Undangundang No. 10 Tahun 1997 tetang Ketenaganukliran, Pasal 16 ayat (1), dinyatakan bahwa “Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, dan ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup”, dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Dengan mempertimbangkan skenario hipotetis dan Undangundang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, dalam makalah ini dibahas proses pengembangan regulasi tentang kesiapsiagaan nuklir. Pengembangan regulasi ini dimaksudkan untuk menghasilkan konsepsi rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Kesiapsiagaan Nuklir Nasional (SKNN), dengan memfokuskan pada system nasional yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Sampai dengan sekarang, ruang lingkup peraturan yang terkait dengan kesiapsiagaan nuklir terbatas pada pemegang izin/pengusaha instalasi nuklir yang subyek dan obyeknya tidak mencakup koordinasi pemerintah tingkat nasional dan lokal. Dalam makalah ini dibahas subyek dan obyek SKNN secara menyeluruh yang harus diatur dalam peraturan tersebut. Subyek dan obyek SKNN masingmasing adalah pemegang izin, institusi/lembaga tingkat nasional dan daerah yang terkait kesiapsiagaan nuklir; pemanfaatan tenaga nuklir termasuk penggunaan secara tidak syah bahan nuklir/zat radioaktif atau sumber tak bertuan ataupun reentry nuclear satelite di Indonesia. Akhirnya, dalam makalah ini disajikan hasil pengembangan regulasi tentang kesiapsiagaan nuklir yang dapat digunakan sebagai pertimbangan utama untuk mendukung penyusunan konsepsi RPP tentang SKNN. Dan dalam penutup disajikan beberapa implikasi yang diharapkan, apabila regulasi tersebut ditetapkan, yaitu implikasi hukum, kelembagaan, bisnis, dan peran serta masyarakat. Kata kunci: kedaruratan nuklir, subyek dan obyek SKNN, konsepsi draft RPP tentang SKNN.
770
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006
ISSN: 14123258
REGULATION DEVELOPMENT ON NUCLEAR EMERGENCY PREPAREDNESS
Sudarto, Wiryono, Directorat of Regulating the Control of Nuclear Installation and Fuel, Deputy of Nuclear Safety Assessment, National Energy Regualtory Agency, Jakarta
ABSTRACT Hypotetical scenarios of nuclear emergency may be caused by or may involve different types of hazards, including natural (e.g. storms, earthquake), technological (e.g. nuclear facility emergency or reentry nuclear satelite), or criminal or malicious activity (e.g. theft, sabotage, terrorist attacks on nuclear facility or during transport of radioactive material, nuclear weapon, dispersion of radioactive material into the environment by using the conventional explosive or dirty bomb or other mechanism). In the Act No. 10 Year 1997 on Nuclear Energy, Article 16 (1), stated that “Any use of nuclear energy shall consider the safety, security, and properity, worker and public health, and environment protections”, and in Article (2) stated that “Provision as intended in Article 16 (2) will be governed by Goverment Regulation”. By considering this hypotetical scenarios and Act No. 10 Year 1997 on Nuclear Energy, Article 16, in this paper discussed the process of regulation development on nuclear emergency preparedness. Regulation development is intended to produce conceptual draft regulation government on national’s system of nuclear emergency preparedness, by focusing this national’s system which has important role in the social, economical and continuosly environmental developments. Up to now, the scope of existing regulations concerning the nuclear emergency preparedness limited to licensee which subject and object of regulations not covered the national’s and local’s coordinations. In this paper dicussed the holistic subjects and objects of national’s system of nuclear emergency preparedness which shall be governed in that regulation. The Subjects and objects of national’s system of nuclear emergency preparedness are repectively the licensee, national’s and local’s institution/agency related to emergency preparedness; the use of nuclear energy include illegal use of nuclear/radiation sources or orphane sources or reentry nuclear satelite in Indonesia. Finally, in this paper presented the result of regulation development on nuclear emergency preparedness which can be used as main considerations to support in formulating the draft Government Regulation on national’s system of nuclear emergency preparedness. In the last chapter presented the expected implications, if this Government Regulation is stipulated, are implications of law, institutions/agencies, and role of public Keywords: nuclear emergency, subjects and objects of national’s system of nuclear emergency preparedness, conceptual draft Government Regulation, expected implications
771
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006
ISSN: 14123258
1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Keselamatan, keamanan, dan ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup dalam pemanfaatan tenaga nuklir akan terwujud apabila sistem keselamatan dan keamanan instalasi bahan nuklir dan fasilitas radiasi dan zat radioaktif memenuhi persyaratan perizinan, dan kedaruratan nuklir dapat ditangani dengan baik dan dilakukan secara terintegrasi. Skenario hipotetis kedaruratan nuklir dapat terjadi akibat kecelakaan nuklir/radiasi yang bersal dari kesalahan atau kelalaian sistem keselamatan atau gangguan/serangan terhadap sistem keamanan (tidak disengaja ataupun disengaja, misalnya serangan teroris) yang dimiliki oleh pemegang izin (PI) atau pengusaha instalasi nuklir (PIN), selain itu kecelakaan nuklir/radiasi dapat berasal dari sumber radioaktif/bahan nuklir yang hilang atau tidak diketahui pemiliknya (misalnya berupa SADM, RDD, reentry nuclear satelite). Dalam kenyataannya, sebagaimana kita ketahui akhirakhir ini, banyak kecelakaan yang terjadi baik kecelakaan nuklir/radiasi dan/atau kecelakaan nonnuklir dapat/berpotensi menimbulkan kedaruratan nuklir (misalnya peristiwa 11 September di Amerika dan kecelakaan JCO di Jepang, peristiwa bom di Bali dan Hotel JW Marriot). Dalam Pasal 16 ayat (1) Undangundang RI No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dinyatakan bahwa ”Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, dan ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup”. Dan dalam Pasal 16 ayat (2) Undangundang RI No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dinyatakan bahwa ”Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Pasal 14 ayat (2) BAPETEN melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi. Namun demikian sampai dengan saat ini, peraturan perundangundangan ketenaganukliran yang ada (misal Perka BAPETEN No. 05P/03 tentang Pedoman Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat) belum mengatur tentang SKNN. Dengan pertimbangan skenario hipotetis kedaruratan nuklir dan landasan hukum tersebut (Undangundang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Pasal 16) dalam makalah ini dibahas proses pengembangan regulai kesiapsiagaan nuklir.
772
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006
ISSN: 14123258
1.2 Identifikasi Masalah dan Pemecahannya Pengembangan regulasi ini diarahkan untuk dapat menghasilkan konsepsi Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Sistem Kesiapsiagaan Nuklir Nasional, dengan kesadaran bahwa kesiapsiagaan nuklir memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Berbagai masalah yang ingin dipecahkan oleh regulasi ini dapat disimak pada Tabel 11.
Tabel 11. Identifikasi Masalah dan Pemecahannya Masalah Pemecahan Masalah Menurut PP ini 1. Kebijakan kesiapsiagaan nuklir masih Mengingat pentingnya peranan terbatas pada lingkup pemegang izin kesiapsiagaan nuklir di tingkat nasional, (fasilitas) dan belum terkoordinasi maka kesiapsiagaan nuklir harus terpadu, dengan baik. 2. Koordinasi
terarah, dan terencana dengan baik.
pelaksanaan Guna menjaga koordinasi kesiapsiagaan
kesiapsiagaan nuklir masih belum nuklir, maka pelaksana kesiapsiagaan nuklir efisien, rasional, dan belum bijaksana wajib melaksanakan prosedur/rencana dengan memperhatikan segisegi kesiapsiagaan nuklir secara efisien, rasional teknologi, keselamatan kerja, sosial, dan bijaksana dengan memperhatikan segi ekonomi dan lingkungan hidup.
segi teknologi, keselamatan kerja, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
3. Terjadinya perkembangan model Diupayakan pengembangan sistem ancaman yang semakin meluas kesiapsiagaan nuklir dengan memanfaatkan bahkan lintas negara. Misalnya, pelbagai ilmu dan teknologi yang terorisme lintas negara.
berkembang di dalam atau di luar negeri. Koordinasi lintas negara dalam mendukung kesiapsiagaan nuklir dapat memanfaatkan instrumen hukum yang ada, misal konvensi.
4. Banyaknya lembaga yang langsung Harus
ada
kelembagaan
yang
atau tidak langsung berhubungan mengkoordinasi kebijakan kesiapsiagaan dengan kesiapsiagaan nuklir dapat nuklir, sehingga menjadi terarah dan menimbulkan konflik kepentingan.
terintegrasi dengan baik.
773
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006
ISSN: 14123258
5. Belum adanya regulasi mengenai Mengatur agar kebijakan mengenai kesiapsiagaan yang secara eksplisit kesiapsiagaan nuklir memenuhi prinsip memuat fungsi pemerintahan yang prinsip tata pemerintahan yang baik untuk baik, di antaranya membuka akses berpartisipasi dalam sistem kesiapsiagaan bagi masyarakat untuk ikut berperan nuklir. serta dalam sistem kesiapsiagaan nuklir. 1.3 Tujuan Yang Ingin Diwujudkan Untuk menjamin adanya perlindungan bagi pekerja, masyarakat, dan/atau lingkungan dari bahaya radiasi dalam keadaan operasional maupun kondisi kecelakaan pada pemanfaatan tenaga nuklir atau kepemilikan tidak sah sumber radioaktif/bahan nuklir (misal untuk RDD, SADM atau reentry satellite) melalui pembentukan sistem kesiapsiagaan nuklir nasional.
1.4. Ruang Lingkup Berkaitan dengan kesiapsiagaan nuklir, sampai saat ini Peraturan Kepala BAPETEN No. 05P/KaBAPETEN/V03 tentang Pedoman Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat pengaturan hanya mencakup fasilitas nuklir, jangkauan pengaturan baru sampai pada pemegang izin, sedangkan koordinasi tingkat lokal dan nasional belum terjalin dengan memadai karena belum adanya regulasi yang mengatur Sistem Kesiapsiagaan Nuklir Nasional. Obyek Sistem Kesiapsiagaan Nuklir secara menyeluruh yang harus diatur meliputi: Instalasi dan bahan nuklir (IBN); fasilitas radiasi dan zat radioaktif (FRZR); dan zat radioaktif/van nuklir yang tidak jelas penanggung jawabnya: contohnya Orphan Source, SADM, RDD, reentry nuclear satelite. Sedangkan subyek yang harus dicakup oleh SKNN adalah PI/PIN, Pemda (termasuk lembaga/instansi teknis di daerah terkait kesiapsiagaan dan respon kedaruratan jika terjadi kecelakaan nuklir); dan Nasional (termasuk Badan Pengawas, lembaga/instansi teknis di pusat terkait kesiapsiagaan dan respon kedaruratan jika terjadi kecelakaan nuklir). Sehingga ruang lingkup regulasi KN yang dibahas dalam konsep ini mengatur setiap pemanfaatan tenaga nuklir (baik IBN maupun FRZR, termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan pemanfaatan tenaga nuklir yang memungkinkan terjadinya kedaruratan nuklir (misalnya kepemilikan bahan nuklir atau zat radioaktif secara tidak syah untuk SADM, RDD, ataupun reentry nuclear satelite).
774
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006
ISSN: 14123258
1.5 Keluaran Tersedianya bahan pertimbangan utama untuk penyusunan konsepsi Peraturan Pemerintah dalam penyiapan dan pembentukan SKNN (nasional dan daerah serta PI/PIN) dan memfungsikannya jika terjadi kecelakaan nuklir/radiologi pada pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia atau pada kepemilikan van nuklir atau sumber radioaktif secara tidak sah (untuk RDD, SADM) dan reentry nuclear satelite. 1.6 Metodologi Pengembangan Regulasi Kesiapsiagaan Nuklir Pengembangan Regulasi KN ini disusun dengan menggabungkan pendekatan legal formal (analisis terhadap berbagai instrumen hukum yang ada), analisis kebutuhan, dan dengar pendapat publik (pendekatan sosiologis) berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004. Pada Tabel 12 disajikan Proses Pengembangan Regulasi KN berdasarkan pendekatan legal formal dan pendekatan sosiologis. Tabel 12 Proses Pengembangan Regulasi KN berdasarkan pendekatan legal formal dan pendekatan sosiologis No.
Proses/Kegiatan Keluaran
Keluaran
1.
Analisis terhadap substansi berbagai Pemahaman mengenai kerangka peraturan perundang undangan yang kerja hukum dan peraturan secara langsung atau tidak langsung perundang undangan mengenai berhubungan dengan kesiapsiagaan kesiapsiagaan nuklir saat ini.
2.
nuklir. Identifikasi kebutuhan dan cakupan Identifikasi masalah yang akan substansi yang akan diatur dalam dipecahkan, tujuan, jangkauan dan
3.
Regulasi kesiapsiagaan nuklir. arah regulasi kesiapsiagaan nuklir. Penulisan Konsep Awal Pengembangan Konsep Awal Pengembangan
4.
Regulasi KN Dengar Pendapat Publik
Regulasi KN Masukan dari berbagai stakeholder terhadap
5.
Konsep
Awal
Pengembangan Regulasi KN. Penulisan Naskah Akademis agar Naskah akademis yang memuat latar substansi Pengembangan Regulasi KN belakang, metode, tujuan, dan ruang dapat
difahami
dan lingkup yang akan datur Regulasi
dipertanggungjawabkan kepada publik. 6.
KN, berikut substansi disajikan
dalam bentuk pasal per pasal. Pembahasan Naskah Akademis Naskah Akademis pengembangan pengembangan regulasi KN yang telah regulasi KN yang telah dilampiri dilampiri naskah akademisnya.
naskah akademisnya.
775
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006
ISSN: 14123258
2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN REGULASI 2.1. Landasan Filosofis, Jangkauan, dan Arah Regulasi a. Landasan Filosofis Materi muatan konsep pengembangan regulasi kesiapsiagaan nuklir didasarkan pada asasasas keselamatan dan keamanan nuklir sebagai sistem yang harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan nuklir yang baik, efektif dan efisien. b. Jangkauan Regulasi Regulasi mengenai KN diarahkan untuk mengatur Kesiapsiagaan nuklir sebagai sistem nasional, daerah, dan PI/PIN yang berfungsi untuk mengantisipasi kedaruratan nuklir melalui pengorganisasian, langkahlangkah yang tepat dan berdaya guna serta evaluasi. c. Arah Regulasi Pengembangan regulasi mengenai KN diarahkan untuk menjadikan SKNN ini dapat berfungsi sesuai dengan asasasas universal yang berlaku bagi Kesiapsiagaan nuklir. Asasasas ini juga diharapkan dapat diterima oleh seluruh elemen sosial dan kemasyarakatan seluruh indonesia. Asas tersebut meliputi sifat, fungsi, kewenangan, tugas, proses kerja, susunan, dan proses penentuan, perubahan, serta pertanggungjawaban pelaksana SKN disetiap tingkat. 2.2 AsasAsas Materi Muatan Asasasas materi muatan sekurangkurangnya memuat: Asas Keselamatan manusia, Asas Keamanan, Asas NonDiskriminasi, Asas Keadilan, Asas kelestarian lingkungan hidup, Asas Akuntabilitasi, Asas Koordinasi, Asas Partisipatif, Asas Pemberdayaan Masyarakat. 2.3 PokokPokok Materi Muatan Yang Akan Diatur A. Kesiapsiagaan Tingkat koordinasi kesiapsiagaan nuklir terdiri dari tingkat onsite (pemegang izin atau pengusha instalasi nuklir), offsite (Pemda), dan Nasional. 1) Kesiapsiagaan Nuklir Pemegang Izin atau Pengusaha Instalasi Nuklir a. PIN harus menyusun program kesiapsiagaan nuklir dengan infrastruktur lokal dan fungsi penanggulangan yang lengkap. Dalam menyusun program kesiapsiagaan tersebut, PIN harus berkoordinasi dengan Pemda yang memiliki wilayah jurisdiksi
776
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006
ISSN: 14123258
yang termasuk dan instansi teknis terkait di daerah. Ketentuan mengenai program kesiapsiagaan nuklir diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN. b. PIN bertanggungjawab atas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kedaruratan nuklir, dan berkoordinasi dengan Pemda dan instansi terkait. c. Pelatihan Kedaruratan terpadu dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pemda dan instansi terkait 1 (satu) kali tiap 2 (dua) tahun. 2) Kesiapsiagaan Nuklir Pemda a. Pemda yang memiliki wilayah jurisdiksi yang termasuk dalam zona perencanaan kedaruratan, harus menyusun program kesiapsiagaan nuklir dengan infrastruktur dan fungsi penanggulangan yang lengkap. b. Pemda yang memiliki wilayah jurisdiksi yang termasuk dalam zona perencanaan kedaruratan mendirikan dan mengoperasikan Pusat Gabungan Informasi Publik di luar tapak memberikan informasi yang akurat dan terpusat mengenai bencana nuklir kepada PIN, instansi/lembaga teknis di daerah, dan masyarakat. c. Pemda yang memiliki wilayah jurisdiksi yang termasuk dalam zona perencanaan kedaruratan mempertimbangkan pendapat atau saran dari komisi teknis/instansi/lembaga yang terlibat dalam kesiapsiagaan nuklir tingkat daerah. d. Pemda terlibat aktif dalam latihan kedaruratan yang diselenggarakan oleh PIN 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun. 3). Kesiapsiagaan Nuklir Nasional a. Departemen/lembaga teknis terkait kesiapsiagaan nuklir meliputi sekurang kurangnya: Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesejahteraan Rakyat, Departemen Keuangan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, Komunikasi dan Informatika, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Palang Merah Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Meteorologi dan Geofisika b. BAPETEN mengkoordinasikan pembentukan sistem kesiapsiagaan nuklir nasional, termasuk didalamnya penetapan OTDN dan posko tanggap darurat nuklir. c. Departemen/lembaga teknis terkait kesiapsiagaan nuklir tersebut harus menyediakan infrastruktur dan fungsi penanggulangan sesuai dengan bidang tugasnya.
777
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006
ISSN: 14123258
d. Dalam hal kesiapan pemberian layanan medis kedaruratan nuklir, Depkes harus menyediakan pusat medis kedaruratan nuklir nasional. e. BAPETEN mengkoordinasikan pelatihan dan gladi kedaruratan nuklir tingkat nasional yang melibatkan Pemda dan pemegang izin 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun. B. Tanggap Darurat Dalam sub bagian ini mengatur pokokpokok materi muatan yang meliputi kewajiaban pemegang izin, tanggap darurat Pemda, tanggap darurat nasional. 1) Kewajiban PIN a. Pengusaha instalasi harus melakukan upaya pencegahan terjadinya kecelakaan nuklir. b. Dalam hal terjadi kadaruratan, pengusaha instalasi wajib melakukan upaya penanggulangan. c. Dalam upaya penanggulangan kedaruatan nuklir sebagaimana dimaksud pada huruf b keselamatan manusia harus diutamakan. d. Dalam hal terjadi kedaruratan nuklir, pengusaha instalasi harus segera melaporkan terjadinya kedaruratan nuklir dan upaya penanggulangannya kepada BAPETEN dan instansi terkait lainnya. 2) Tanggap Darurat Pemda a. Pemda menetapkan OTDND dan posko tanggap darurat nuklir. b. Pelaksanaan tanggap darurat Pemda mengikuti mekanisme BAKORNAS PB sebagaimana diatur dalam PERPRES. 3) Tanggap Darurat Nasional a. Tanggap darurat nasional diaktivasi setelah mendapat laporan dari PIN. c. Pelaksanaan tanggap darurat nasional mengikuti mekanisme BAKORNAS PBP sebagaimana diatur dalam PERPRES. d. BAPETEN dapat memimpin langsung tindakan penanggulangan apabila kedaruratan nuklir/radiasi berasal dari kecelakaan yang melibatkan kepemilikan zat radioaktif/bahan nuklir secara tidak syah (seperti SADM, RDD) atau reentry nuclear satelite. C. Deklarisasi Kedaruratan Presiden menetapkan tingkat bencana nasional atau lokal setelah adanya pernyataan kecelakaan nuklir oleh Badan Pengawas (Kepala BAPETEN). Pernyataan kecelakaan nuklir oleh Badan Pengawas didasarkan atas Bagian 2.2.3 huruf B nomor 3.
778
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006
ISSN: 14123258
D. Kerjasama Internasional Dalam hal terjadinya kedaruratan nuklir, BAPETEN memberitahukan Badan Tenaga Atom Internasional serta negaranegara terkait mengenai rincian kedaruratan nuklir dan meminta bantuan kedaruratan, jika perlu, dalam rangka Konvensi Pemberitahuan Dini Kecelakaan Nuklir, Konvensi mengenai Bantuan dalam hal terjadinya Kecelakaan atau Kedaruratan nuklir, konvensikonvensi internasional lainnya serta persetujuan bilateral. E. Sanksi Administratif Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah ini, PIN harus bertanggung jawab atas sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Ketentuan pidana mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku. F. Pendanaan 1)
Pembiayaan untuk penyiapan dan penyelenggaraan sistem kesiapsiagaan nuklir nasional dibebankan kepada APBN masingmasing depatemen/lembaga sesuai dengan bidang tugasnya.
2)
Pembiayaan untuk penyiapan dan penyelenggaraan sistem kesiapsiagaan nuklir tingkat daerah dibebankan kepada APBD Pemda yang memiliki jurisdiksi atas semua atau sebagian zona perencanaan kedaruratan.
3)
Pembiayaan untuk penyiapan dan penyelenggaraan sistem kesiapsiagaan nuklir tingkat fasilitas dibebankan kepada anggaran PIN.
2.4 Kedudukan Hukum Melihat posisi dan cakupan materi yang diatur, maka peraturan ini sebaiknya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Dalam konstelasi peraturan perundang undangan yang lain, Peraturan Pemerintah ini dapat ditempatkan sebagai:
1)
Perekat dari berbagai peraturan perundangundangan yang terkait dengan kesiapsiagaan nuklir bersifat sektoral. Dengan kata lain Peraturan Pemerintah ini harus menjadi rujukan dalam menyusun sistem kesiapsiagaan nuklir di setiap tingkatan (PIN, daerah dan Nasional), termasuk akibat RDD (radiological dispersal device) atau dikenal dengan dirty bomb, SADM, sumber tak bertuan (orphan source), jatuhnya satelit yang bertenaga nuklir (satellite reentry)
2)
Dasar yang mengikat berbagai lembaga/instansi di pusat dan daerah yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kesiapsiagaan nuklir agar dapat berkoordinasi dengan baik. Secara umum, koordinasi dilakukan oleh BAKORNAS PB yang langsung diketuai oleh Wakil Presiden. Badan koordinasi ini menjamin
779
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006
ISSN: 14123258
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penanggulangan bencana termasuk kesiapsiagaan nuklir sehingga dapat terintegrasi dengan baik. 3)
Dasar bagi keberadaan OTDNN yang memberikan masukan kepada Ketua BAKORNAS PB mengenai strategi, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan di bidang Kesiapsiagaan nuklir. OTDNN ini penempatannya dalam struktur operasional penanggulangan bencana ditetapkan dalam PERPRES.
2.5 Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup Klausul mengenai ketentuan peralihan dan penutup ditentukan berdasarkan status perizinan instalasi dan bahan nulkir atau fasilitas radiasi dan zat radioaktif yang telah ada. Adapun materi pokok muatan ketentuan peralihan dan penutup ini disusun berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004.
3. PENUTUP Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang Sistem Kesiapsiagaan Nuklir Nasional, maka ada beberapa konsekwensi yang harus segera diantisipasi sebagai berikut ini. 3.1 Implikasi Hukum Perlu dibentuk Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, Lembaga/Instansi teknis di pusat/daerah yang merupakan aturan pelaksanaan lebih lanjut dan/atau yang terkait dengan Peraturan Pemerintah ini. 3.2 Implikasi Kelembagaan Pembentukan OTDN ditingkat pusat, daerah serta milik PIN. 3.3 Implikasi Bisnis Tersusunnya OTDN sebagaimana dimaksud angka 3.2, akan menarik bagi investor, misalnya memudahkan PIN dalam memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana diatur tersendiri dalam PP Perizinan reaktor nuklir. 3.4 Implikasi Peran Serta Masyarakat Peraturan Pemerintah ini memberikan akses pada masyarakat untuk mengetahui dan berpartisipasi baik dalam prosesproses pembuatan kebijakan maupun pengawasan pelaksanaan kebijakan sistem kesiapsiagaan nuklir. Dengan kata lain Peraturan Pemerintah ini menempatkan sistem kesiapsiagaan nuklir sebagai bagian dari urusan publik yang penetapan kebijakannya harus diproses melalui ruang publik. Dengan
780
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006
ISSN: 14123258
pendekatan ini, maka kebijakan sistem kesiapsiagaan nuklir dan pelaksanaanya dapat lebih absah dan diterima oleh masyarakat luas. Kondisi ini penting dan merupakan syarat utama bagi stabilitas dan kemajuan masyarakat.
781
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006
ISSN: 14123258
DAFTAR PUSTAKA 1)
UndangUndang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Jakarta, 1997.
2)
UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Jakarta, 2004.
3)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion, Jakarta, 2000.
4)
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana, Jakarta, 2005.
5)
DP2IBNDeputi PKN, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Reaktor Nuklir, BAPETEN, Jakarta, 2006.
6)
DP2IBNDeputi PKN, KonsepsiAwal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Kesiapsiagaan Nuklr Nasional, , BAPETEN, Jakarta, 2006
7)
IAEA NSC Report, Sistem Kesiapsiagaan Nuklir Korea dan Jepang, IAEA, 2004.
8)
Technical Document IAEA 953 updating, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA, 2004.
9)
GSR2 Nuclear or Radiological Emergency Preparedness and Respond (Kesiapsiagaan dan Tanggap Kedaruratan Nuklir atau Radiologi), IAEA, 2004.
782
Seminar Keselamatan Nuklir 2 – 3 Agustus 2006
ISSN: 14123258
783