B IV IRAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR

43

BA B IV IRAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR

A. Deskripsi Negara Iran A.1. Kondisi Geografis Iran (atau Persia) adalah sebuah Negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Meski didalam negeri Negara ini telah dikenal sebagai Iran sejak zaman kuno, hingga tahun 1935 Iran masih dipanggil Persia di dunia Barat. Pada tahun 1959, Mohammad Reza Shah Pahlevi mengumumkan bahwa istilah tersebut boleh digunakan. Nama Iran adalah nama kognat “Aryan” yang berarti “Tanah Bangsa Arya”. Dan pada tahun 1979, sebuah Revolusi Iran yang dipimpin Ayatollah Khumaini mendirikan sebuah Republik Islam teokratis sehingga nama lengkap Iran saat ini adalah Republik Islam Iran Iran berbatasan dengan Azerbaijan (500 km) dan Armenia (35 km) di Barat Laut dan Laut Kaspia di Utara, Turkmenistan (1000 km) di Timur Laut, Pakistan (909 km) dan Afghanistan (936 km) di timur , turki (500 km ) dan Irak (1.458 km ), di Barat dan perairan Teluk Persia dan teluk Oman di Selatan. Luas tanah total adalah 1.648.000 km2 (daratan : 1.636.000 km2, perairan : 12.000 km2). Lanskap Iran didominasi oleh barisan gunung yang kasar yang memisahkan basin drainage atau dataran tinggi yang beragam. Bagian barat yang memiliki populasi terbanyak adalah bagian yang paling bergunung, dengan barisan seperti Pegunungan Kaukasus, Pegunungan Zagros dan Albortz, yang terakhir merupakan tempat titik tertinggi Iran, dan gunung Damavand pada 5.604 m sebelah timur terdiri dari gurun di dataran rendah yang tak dihuni seperti Dasht-e Kavir yang asin, dengan danau garam yang kadang muncul. Ladang lapang yang luas terletak di sepanjang pesisir Laut Kaspia dan diujung utara Teluk Persia, dimana Iran berbatasan dengan sungai Arvand (Shatt al Arab). Plain yang lebih kecil dan terputus ditemukan disepanjang pesisir Teluk Persia, Selat Hormuz dan Laut Oman. Iklim Iran kebanyakan kering atau setengah kering, meskipun ada yang subtropics sepanjang pesisir Kaspia. Iran dianggap sebagai salah satu dari 15 negara yang membentuk apa yang disebut sebagai tempat lahirnya kebudayaan manusia.

Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

44 A.2. Kondisi Geopolitik Politik Iran ( Rusydi, 2007: 19-21) didasarkan pada kerangka Republic Teokratis Islam. Konstitusi Desember 1979, dan amandemen tahun 1989, menegaskan tataran politik, ekonomi dan social Republik Islam Iran /RII. Konstitusi tersebut mendeklarasikan bahwa Islam Syiah dari sekte keduabelas (Ja’fari) adalah agama resmi Iran. Ini tercantum dalam undang-undang dasar negara Iran pasal 12 yang berbunyi: “Agama resmi negara Iran adalah Islam dengan mazhab ja’fariyah 12 imam. Pasal ini tidak boleh diubah selamanya. “ Negara Iran berdasar atas ideologi sektarian, yaitu berdasar mazhab ja’fari 12 imam, yang tak lain nama lain dari Syi’ah imamiyah. Ini diperkuat lagi dengan pasal 72 yang berbunyi: “Majlis syura Islami tidak berhak membuat undang-undang yang menyelisihi prinsip-prinsip mazhab resmi negara.” Hal ini juga tercantum pada pasal 85. Begitu juga pasal 144 berbunyi: “Tentara republik Islam Iran haruslah berbentuk tentara Islam, yaitu berdasarkan kepada akidah dan terdiri dari pasukan yang meyakini visi dan misi revolusi Islam.” Sumpah presiden Iran yang tercantum pada pasal 121 berbunyi sebagai berikut: “Saya sebagai presiden bersumpah demi Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa, di depan Al Qur’an dan di depan seluruh rakyat Iran, saya akan menjaga mazhab resmi negara….” Selain berdasarkan pada mazhab syi’ah imamiyah, negara Iran adalah negara kesukuan persia. Bahasa dan tulisan persia dijadikan bahasa resmi negara. Hal ini termaktub dalam pasal 15. Gabriel Ben –Dor (1988) menyatakan bahwa baik Agama dan nasionalisme Iran dapat mempersatukan masyarakat Iran, namun Iran tetap merupakan Negara dengan berbagai macam etnis dan agama. Populasi Iran terdiri dari 51 % bangsa Persia, 24 % Azeri Turk, 8 % Mazandarani, 7 5 Kurdi, 3 % Arab, Baluch 2 5 Lur dan 2 % Turkoman. Ditinjau dari komposisi agama penduduknya, Iran terdiri dari Muslim Shiah 85 % dan lainnya adalah Sunni, Kristen, Bahais dan Yahudi. A.2.1. Institusi dan Periodesasi Kepemerintahan Iran Iran adalah salah satu Negara tertua di dunia. Sejarahnya dimulai dari 5000 tahun yang lalu dengan bukti ditemukan keberadaan manusia di masa lampau pada periode Palaeolitikum Awal di pegunungan Iran di Lembah Kerman Shah. Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

45 Era modern di Iran dibagi menjadi tiga sub periode : Pertama, yang dibuka dengan abad ke -19, Iran bisa digambarkan sebagai Negara semi koloni dengan partisipasi yang relative kecil pada pasar dunia. Periode ini mencapai titik kulminasi pada revolusi konstitusional pada tahun 1906 (dibawah resolusi Rusia tahun 1905 dan berakhir dengan bermulanya produksi minyak bumi secara ekstensif tahun 1908). Kedua, (1908 – 1953) ditandai dengan meningkatnya integrasi Iran di pasar dunia (meski masih berupa Negara semi koloni). Periode ini diikuti dengan pertumbuhan produksi minyak dan industrialisasi, serta pertumbuhan dan peningkatan konsentrasi kelas pekerja. Perselisihan menyangkut kemandirian minyak bumi dan bagian Irak atas pendapatan darinya adalah wajah karakteristik periode ini. Konflik ini mencapai klimaks pada masa pemberonatakan social (1941-1953). Ketiga, (1953 -1979) ditandai dengan tumbuhnya partisipasi Iran dalam pasar dunia sebagai Negara yang berdaulat, dengan kontrol yang kuat atas sumberdaya minyak bumi, peningkatan pendapatan yang tinggi dari minyak dan pertumbuhan ekonomi yang sangat mengesankan. Institusi-institusi politik utama di Iran (Cipto, 2004: 9-20) menjadi penentu utama demokrasi yang kini sedang berlangsung. Institusi-institusi tersebut adalah : 1. Konstitusi, Secara teoritis Republik Islam Iran merupakan Negara yang berbasis konstitusi. Sebagaimana konstitusi Negara lain. Setiap warga Negara Iran secara konstitusional berhak atas perlindungan dari pemerintah yang bertanggung jawab. 2. Pemimpin Tertinggi/Pemimpin Spiritual, Institusi paling dominan dan tak ada tandingannya adalah lembaga Pemimpin Tertinggi Iran yang dipersonifikasikan oleh Pemimpin Spiritual Iran, Imam Khomeini sampai ia meninggal tahun 1989. Khomeini menjadikan dirinya sebagai penentu akhir dari segala konflik yang muncul dari berbagai lembaga yang berada di bawahnya. Sebagai The Supreme Leader, Khoemeini menempati posisi sangat istimewa karena tak ada kekuatan lain yang dapat melampaui wewenangnya, bahkan konstitusi sekalipun. 3. Dewan Pengawal, tediri dari 6 mullah dan 6 ahli hukum yang kesemuanya diangkat oleh Pemimpin tertinggi adalah institusi politik yang mengawasi proses legislasi di Majlis. Mereka berhak mendukung atau menentang keputusan Majlis. Mereka berhak mendukung atau menentang keputusan Majlis. Dewan Pengawal juga berkuasa mendiskualifikasi calon-calon presiden maupun calon-calon anggota Majlis (Boroumand, 2000: 117). Pemilihan di Iran khususnya penetapan calon Presiden (Capres) dan calon anggota legislative (caleg) dikendalikan sepenuhnya oleh Dewan Pengawal. Badan-badan konservatif di daerah melakukan penelitian mendetail terhadap para capres maupun caleg. 4. Majlis (Parlemen), adalah salah satu dari institusi utama pada Republic Islam Iran. Sistem politik Iran didominasi oleh kubu konservatif yang menguasai Posisi Pemimpin Tertinggi (Rahbah), Dewan Pengawal, Kementrian Kehakiman dan Institusi Keamanan. Secara konstitusional Majlis diposisikan sebagai lembaga politik Negara yang bersifat Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

46 independen dan mengawasi jalannya eksekutif. Tetapi konstitusi juga menulis bahwa Dewan Pengawal dapat menganulir keputusan Majlis. Praktis posisi Majlis sesungguhnya lemah dihadapan Dewan Pengawal yang selalu didominasi oleh garis keras. 5. Institusi Lain, Kementrian Kehakiman, Pasdaran (Pengawal Revolusi )Basij, dan aparat keamanan (termasuk didalamnya polisi moral) lain adalah badan-badan yang menjalankan tugas law enforcement dan pendukung setia garis keras. Badan yudikatif dapat secara leluasa menuduh seorang pejabat public (yudikatif, eksekutif, akademisi) yang tidak disukai garis keras bersalah dan harus diproses secara hukum. B. Nuklir B.1. Selayang Pandang Nuklir Berbicara mengenai nuklir, orang seringkali membayangkan mengenai senjata, perang, bom dan korban yang berjatuhan. Kedahsyatan nuklir dalam bom atom yang dijatuhkan di Hirosima dan Nagasaki dalam perang Dunia II tahun 1945 kiranya meninggalkan pengaruh yang masih dirasakan sampai sekarang, yakni sebagai senjata pemusnah massal. Namun ada sisi positif dari nuklir itu sendiri untuk meningkatkan peradaban manusia demi kesejahteraan manusia, yang tidak banyak diketahui orang. Untuk melakukan aktivitas hidup manusia, kita memerlukan energi untuk hidup atau menggerakkan semua organ tubuh kita sampai pada sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Energi tersebut bisa didapat umumnya dari makanan, sinar matahari, alat-alat elektronik yang membantu tubuh untuk mendapatkan energi dan lain-lain. Di sisi lain aktivitas hidup manusia diluar tubuh manusia yang dapat menunjang hidup manusia diantaranya bisnis, kantor, industri, transportasi dan lainnya memerlukan energi baik itu dalam bentuk bahan bakar maupun listrik. Secara umum energi diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar yaitu pertama, energi berbahan bakar tak terbaharukan (non-renewable) khususnya bahan bakar fosil, bahan bakar terbaharukan (renewable) dan bahan bakar nuklir. Penjelasan ketiganya secara lebih lengkap, yaitu: 1. Energi Fosil, seperti: Minyak, Batubara, dan Gas Alam ·

Minyak: mudah digunakan dalam bentuk cair, berdampak besar terhadap lingkungan, terkonsentrasi di Timur Tengah

·

Batubara: cadangan besar, berdampak besar tehadap lingkungan


47 ·

Gas Alam: dampak lingkungan lebih rendah, terkonsentrasi terutama di daerah Timur Tengah dan bekas negara Blok Komunis

2. Energi Nuklir ·

Jaminan pasokan energi stabil

·

Ramah lingkungan

·

Harga relatif rendah dan stabil

·

Menghasilkan limbah radioaktif

3. Energi Terbarukan, seperti: Hidro, Solar dan Angin ·

Hidro: energi terbarukan bersifat lokal, kurang stabil dan sangat bergantung pada curah hujan

·

Solar dan Angin: bersih dan tidak akan habis, sangat bergantung pada kondisi alam, mengalami kesulitan dalam jumlah besar

Nuklir merupakan solusi terbaik permasalahan energi dunia, efek samping dari efisiensi daya tersebut adalah polusi yang sangat minim. Nuklir merupakan teknologi yang diharapkan mampu menggantikan minyak bumi sebagai tumpuan penyuplai energi bagi dunia di masa global. Efisiensi yang sangat tinggi serta cadangan uranium yang masih sangat melimpah ruah memungkinkan hal itu. Zat radio aktif yang dikandungnya telah dapat dipergunakan secara luas dalam berbagai bidang, antara lain bidang industri, kesehatan, pertanian, peternakan, pengawetan bahan makanan maupun bidang ketekniksipilan. Mengenal Sifat-sifat Nuklir Dalam Memenuhi Kebutuhan Energi: 1. Energi alam yang paling fundamental 2. Konsentrasi energi sangat tinggi ·

1 gm U-235 = 3.000.000 gm barubara (fisika/teori)

·

1 gm U-235 = 100.000 gm batubara (teknologi - 90'an)

·

1 gm PU = 1.000.000 gm batubara (teknologi - 90'an) Universitas Indonesia

Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

48 3. Bersifat intensif teknologi, tidak intensif sumberdaya alam 4. Reaktor Nuklir tidak bisa meledak karena:·

Pengkayaan Uranium-235 kurang dari 20%

·

Adanya zat struktural: SS, Zr

·

Adanya zat pendingin H2O

·

Adanya racun Neutron yang kuat

·

Batang kendali (HF, B, SS)

5. Volume limbah kecil, mudah dikumpulkan, diproses dan disimpan (diisolasi dari lingkungan manusia) 6. Pembelahan melalui reaksi inti dengan neutron tidak menimbulkan polutan organik (sebaliknya batubara dibakar dengan oksigen, menimbulkan polutan organik dan non organik: VHC, SOX, NOX, dan lain lain yang berbahaya bagi kesehatan) 7. Polusi radiasi mudah diatasi dengan perisai dan sistem keselamatan lain 8. Bahan bakar bersifat kuasi - domestik (mudah diperoleh di pasar internasional dan dapat ditimbun) 9. Sumber daya energi nuklir mampu memasok energi dengan skala besar dan untuk jangka panjang. Energi yang dihasilkan satu kilogram uranium murni adalah setara dengan yang dihasilkan oleh puluhan juta liter solar atau 1800 ton batu bara. Bisa dibayangkan bagaimana keuntungan yang bisa diraih sebuah negara dengan efisiensi seperti itu. Selain itu dalam penggunaannya tidak menimbulkan efek samping berbahaya berupa emisi gas CO2, SO2,dan NOx yang biasa dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Sisa pembakaran uranium hanya menghasilkan ampas padat yang bisa disimpan di PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) (Ardian, 2007). B.2. Pemanfaatan Energi Nuklir a. Nuklir Positif Energi nuklir dapat didayagunakan dalam berbagai sisi pemanfaatan oleh manusia. Pemanfaatan adalah Kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekpor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioakif Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

49 untuk menunjang aktivitas maupun kesejahteraan manusia (Undang-undang Nomor 10 tahun L997 mengenai Ketenaganukliran, Bab I, pasal 1, ayat (4)). Pemanfaatan energi nuklir, bisa dikelompokkan untuk keperluan damai dan untuk senjata atau alat ledak nuklir lain yang membahayakan umat manusia, karena kegiatan pengayaan uraniumnya yang pada tingkat tertentu dapat dijadikan senjata nuklir. Berkaitan dengan senjata nuklir, hal yang essensial yang membedakan reaktor nuklir dengan senjata nuklir adalah kadar pengayaan uraniumnya yang sampai 90% pengayaan dibanding reactor grade dibawah 20 % pengayaan sesuai aturan IAEA. Ditambah lagi secara desain memerlukan susunan tersendiri yang berbeda dengan desain reaktor untuk daya. Pemanfaatan untuk keperluan damai inilah yang bisa kita sebut sebagai Pembangkit tenaga nuklir (PTN) atau nuclear power plant (NPP). Dari PTN inilah bisa digunakan untuk semua keperluan bagi peradaban manusia, antara lain : ·

Bidang Pangan (rekayasa pertanian dan peternakan)

·

Bidang Energi

·

Bidang Teknologi Informatika & Komunikasi

·

Bidang Kesehatan dan Obat-obatan, dipakai untuk menentukan Diagnosa penyakit (penetapan penyakit), misalnya: kanker tulang, hati, kelainan ginjal; menentukan bentuk dan fungsi organ tubuh; pengobatan: proses sterilisasi (alat kesehatan, bahan obat dan kosmetika), pengawetan makanan, vulkanisasi karet alam, pembuatan bahan yang tahan radiasi, dan pembuatan bahan aditif sesuai permintaan industry.

·

Bidang Kelautan dan Kebumian, misalnya Untuk penentuan debit alir dan aliran sugai rembesan air laut ke darat, pendangkalan pelabuhan, danau dan sungai.

·

Bidang Manufaktur

·

Bidang Transportasi, dibagi menjadi dua tipe, yaitu pemanfaatan langsung reaktor nuklir untuk transportasi, dan pemanfaatan secara tak langsung dengan produksi hidrogen dari kelebihan panas reaktor nuklir, yang nantinya hidrogen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, misalnya untuk kapal selam dan pesawat luar angkasa.

·

Sumber energi ramah lingkungan karena tidak menghasilkan efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Sebagaimana disampaikan salah seorang pendiri organisasi lingkungan dunia greenpeace Dr. Patrick Moore, PhD, dalam Congressional Subcommittee on Nuclear Energy (April 28, 2005) : Nuclear energy is the only non-greenhouse gas emitting power source that can effectively replace fossil fuels and satisfy global demand . Tabel 3 berikut akan menggambarkan status PLTN dunia, dan kebutuhan Uranium. Dimana Iran per tahun 2005

kebutuhan uraniumnya 125 ton U, dan dan PLTN dalam konstruksi per September 2005 950 MWe. Berbeda dengan Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

50 Indonesia yang masih baru mengusulkan sebanyak 2. Sedang Amerika kebutuhan uranioum per 2005 22.397 ton U, dan PLTN beroperasi hingga September 2005 97.383 MWe, dan PLTN dalam Konstruksi per September 2005 sebanyak 1065 MWe. Hal ini wajar, karena Amerika telah lama dan lebih dulu memanfaatkan dan membanguin PLTN, sehingga kebutuhan industri dan sebagainya telah lama dipenuhi dari operasi PLTN nya. Berbeda dengan Iran yang dalam taraf perkembangan, dan Indonesia yang baru mulai tumbuh. Hal ini berkaitan pula dengan kebijakan, SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA (Sumber Daya ALam) nya.


51 Krisis nuklir Iran yang terjadi saat ini adalah berdasar pada asumsi yang berbeda antara keperluan pengembangan energi nuklir dari negara Iran dan dari negara-negara Amerika dan Eropa. Iran bersikukuh bahwa program nuklirnya hanya untuk keperluan sipil, damai yaitu untuk pembangkit listrik bukan untuk pembuatan senjata. Disisi lain Amerika dan negara-negara Eropa mencurigai program nuklir Iran akan dijadikan pengembangan senjata nuklir. Negara-negara tersebut tetap mencurigai apabila untuk reactor grade saja Iran bisa membuat pengayaan uranium, maka akan mampu untuk keperluan senjata dengan teknologi pengayaan uranium yang telah dikuasainya.

b. Nuklir Negatif Salah satu pemanfaatan energi nukklir yang berbahaya atau sisi negatif bagi umat manusia adalah untuk penggunaan senjata, disamping juga bahaya yang mengintai seperti Interaksi Radiasi Dengan Materi Biologi, kemungkinan Kecelakaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan Industri – seperti terjadi ledakan di Laboratorium Kimia Pusat Pengembangan Industri Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional di Kompleks Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek), Serpong, Tangerang, Banten, pada 10/9/2007, juga ledakan yang terjadi di Three Mile Island, AS (1979), dan Chernobyl, Rusia (1986)--, Aksi Terorisme dan Pencurian Bahan Nuklir, Penambangan yang tak terkontrol, Polutan dan limbah nuklir. Lebih khusus, pembahasan akan kami fokuskan kepada sisi negatif energi nuklir dalam penggunaannya untuk senjata, sebagaimana yang dituduhkan sedang dilakukan oleh negeri Iran dengan pengayaan uraniumnya yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan oleh IAEA. Senjata nuklir adalah senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya pemusnah yang dahsyat - sebuah bom nuklir mampu memusnahkan sebuah kota. Senjata nuklir telah digunakan hanya dua kali dalam pertempuran - semasa Perang Dunia II oleh Amerika Serikat terhadap kota-kota Jepang Hiroshima dan Nagasaki. Pada masa itu daya ledak bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki sebesar 20 kilo (ribuan) ton TNT. Sedangkan bom nuklir sekarang ini berdaya ledak lebih dari 70 mega(jutaan) ton TNT.


52

Gambar : 2 Awan cendawan pengeboman Nagasaki, Jepang, 1945, menjulang sampai 18 kmdi atas hiposentrum.

Gambar :3 Bentuk bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki

Negara pemilik senjata nuklir yang dikonfirmasi adalah Amerika Serikat, Rusia, Britania Raya (Inggris), Perancis, Republik Rakyat Tiongkok, India dan Pakistan. Selain itu, negara Israel dipercayai mempunyai senjata nuklir, walaupun tidak diuji dan Israel enggan mengkonfirmasi apakah memiliki senjata nuklir ataupun tidak. Senjata nuklir kini dapat dilancarkan melalui berbagai cara, seperti melalui pesawat pengebom, peluru kendali, peluru kendali balistik, dan Peluru kendali balistik jarak benua. Pemanfaatan nuklir yang bagai dua sisi, yakni positif dan negatif, dapat melahirkan perspektif yang berbeda bagi setiap realitas nuklir. Demikian juga yang terjadi di Iran, Pasca perang teluk II (pasukan koalisi vs Irak) tahun 1991, yang kemudian disusul dengan keruntuhan Uni Sovyet, telah menciptakan Negara hegemoni dunia secara total dikuasai oleh AS. Perubahan system global, yakni status unipolar AS telah memberikan pengaruh fenomenal terhadap system Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

53 keseimbangan internasional dan menjadikan AS satu-satunya Negara paling dominan di dunia. Dibawah kepemimpinannya (Pax Americana), khususnya Timur Tengah tanpa hambatan telah dimasuki oleh hegemoni AS yang dari waktu ke waktu semakin kuat. Dengan perspektif kuatnya hegemoni ini menjadi tidak mustahil, mendorong Iran untuk membuat kebijakan untuk melindungi kepentingan nasionalnya dengan pertahanan dan keamanan sebagai reaksi dari aksi stimulan yang berasal dari lingkungan internasional. Ideologi Islam revolusioner dan nasionalismenya yang tinggi mempengaruhi kebijakan untuk selalu bertahan dan pantang terhadap intervensi dari Negara Asing. Produksi senjata nuklir mungkin menjadi jaminan masa depan untuk menghadapi berbagai ancaman dari luar khususnya AS dan Israel. Pandangan ini terutama dialamatkan oleh AS ke Iran yang merasa terusik hegemoninya dengan dikhawatirkan tumbuhnya kekuatan baru yang akan menjadi rivalnya.

B.3. Aturan Internasional Pemanfaatan Energi Nuklir NPT ( Treaty on the No-Proliferation of Nuclear Weapons ) adalah alat terpenting untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia, khususnya dari ancaman perang nuklir. Badan Tenaga Atom Internasional / Internasional Atomic Energy Agency (IAEA) , merupakan salah satu badan khusus PBB, yang mendapat kepercayaan dan memainkan peranan kunci dan tanggung jawab dalam implementasi NPT. Dalam Analisis CSIS disebutkan bahwa NPT secara tegas mengatur pembedaan antara lima Negara nuklir dan non nuklir. Negara nuklir adalah lima Negara yang pada saat penandatanganan NPT telah mempunyai dan melakukan pengembangan senjata nuklir, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina serta Uni Soviet, yang kini diambil alih fungsi dan tugasnya oleh Rusia. Sesuai dengan kesepakatan NPT , pertama, negara non nuklir tidak dapat memproduksi senjata nuklir, kedua, Negara nuklir akan melakukan negosiasi dan langkah-langkah untuk mengakhiri perlombaan senjata nuklir. Ketiga, seluruh Negara saling bekerjasama untuk menyebarkan teknologi nuklir bagi kepentingan damai. Keempat, akan dibentuk badan untuk melakukan verifikasi dan mengawasi aktivitas nuklir, termasuk penyebaran material dasar senjata nuklir.

C. Latar Belakang Pengembangan Nuklir Iran C. 1. Sejarah Nuklir Iran dan Perkembangannya Program Pengembangan Nuklir sebagai tenaga alternatif bagi kepentingan jutaan rakyat Iran merupakan salah satu perangkat kebijakan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan dan keterbatasan energi yang berasal dari fosil (gas alam dan minyak bumi). Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

54 Menurut Oil and Gas Journal, Iran memiliki cadangan terbukti gas alam sebesar 970 triliun Tcf. Potensi ini membuat Iran menduduki posisi kedua setelah Rusia. Namun sekitar 62 persen kandungan gas alam Iran belum dikembangkan.

Cadangan Terbukti dan Produksi Gas Alam Dunia

Grafik : 1 Dengan cadangan minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi dan cadangan gas terbesar kedua dunia sesudah Rusia, Iran adalah negeri kaya energi. Posisi geostrategi Iran dan jaringan pipanya yang telah ada di laut Kaspia, menjadikannya sebagai aktor kunci dalam energi dunia. Gambar : 4 Jalur Pipa Minyak Wilayah Laut Caspia


55 Jalur Pipa Minyak Wilayah Laut Caspia

Sumber: EIA dan CIA

Akibat dari akses ke wilayah Laut Caspia, Iran secara otomatis menjadi salah satu negara vital yang dilewati oleh pipa-pipa minyak dan gas menuju Asia, seperti ke India, Pakistan, dan China. India, Pakistan, dan China secara


56 kebetulan berada di timur Iran. Negara-negara penghasil minyak dan gas dari wilayah Laut Caspia pada umumnya mengekspor kebutuhan energi Asia melalui 2 negara, yakni Iran dan Afghanistan. Gambar : 5 Infrastruktur Ekspor Gas di Asia Tengah dan Kaukasus

Iran memasok sekitar 5% suplai minyak dunia. Pada Februari 2006 seorang pejabat perminyakan Iran menyebutkan produksi minyaknya berkisar 3,5-4 juta barrel per hari, angka yang masih dapat ditingkatkan lagi hingga sebesar 1 juta barrel per hari. Penerimaan dari ekspor minyak diproyeksikan sedikitnya mencapai 45 milyar dollar hingga Maret 2007, yang akan mendanai sekitar 50% anggaran tahunan Iran. Iran pada tahun 2006, perusahaan minyak Rusia Lukoil dan perusahaan minyak negara Kazakh Kasmunaigas menawarkan kerjasama dengan Iranian Northern Drilling Company (NDC) untuk pengembangan kilang minyak di Laut Caspia. Pada tahun yang sama pula, NDC melakukan kerja sama dengan China’s Oilfield Services Ltd untuk pengeboran kedalaman 2000 kaki. Ini membuktikan wilayah yang mempunyai akses dengan laut Caspia sangat strategis untuk energi. Sejak tersingkirnya Taliban dari pemerintahan Afghanistan akibat invansi AS dan sekutunya tahun 2001, jalur pipa Trans-Afghan pun lancar dikembangkan. Sejak saat itu, perusahaan energi asal AS leluasa membangun jalur pipa Trans-Afghan. Salah satu perusahaan AS, Unocal, saat itu berkepentingan atas pembangunan jalur pipa tersebut. Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

57 Malah ada dugaan terdapat konspirasi perusahaan-perusahaan minyak besar (big oil company) terkait serangan AS ke Afghanistan demi pembangunan jalur pipa tersebut. Sedangkan di jalur pipa yang melewati Iran, kepentingan perusahaan-perusahaan energi AS sulit untuk membangun pipa ataupun kilang-kilang minyak dan gas karena adanya Iran-Libyan Sanction Act (ILSA). Pada tahun 1996, AS mengeluarkan ILSA; sebuah peraturan hukum AS yang “menghukum” Iran dan Libya terkait “terorisme” ataupun nuklir. ILSA ternyata tak banyak berpengaruh di dunia. Akibatnya, perusahaan-perusahaan non-AS yang menikmati lowongnya pembangunan jalur pipa ataupun proyek energi lainnya di Iran. Ternyata ILSA tidak mempan untuk negara-negara lain. Pada tahun 1997, Iran dan Turkhmenistan membangun jalur pipa gas Korpezhe-Kurt Kui senilai 190 juta USD, sebuah jalur pipa pertama dari Asia Tengah yang mem-bypass jalur pipa Asia Tengah-Rusia. Gambar : 6 infrastruktur Ekspor Gas di Asia Tengah dan Kaukasus

Pada masa mendatang, kebutuhan minyak global dapat diperoleh dari minyak laut Kaspia, Asia Tengah. Menurut U.S. Energi Information Administration (EIA), kebutuhan minyak dunia pada saat ini sekitar 72 milyar juta barel per hari dan akan meningkat menjadi 103 milyar juta barel per hari pada tahun 2015. Total konsumsi gas alam adalah sekitar 78 trilyun kaki kubik per tahun dan gas alam tersebut pada masa mendatang akan digunakan secara besar-besaran dibandingkan minyak karena ada kelebihan produksi gas alam di dunia (Sokolsky and Charlek-Paley, Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

58 1999:70). Peningkatan yang tinggi akan permintaan minyak dunia ini akan dicukupi oleh suplai minyak dari Teluk Persia (sekitar 66 persen). Akan tetapi suplai minyak dari laut Kaspia (sekitar 6 persen) akan membantu mencukupi permintaan energi dunia ini. Program energi nuklir Iran telah menimbulkan kontroversi pada beberapa tahun terakhir. Beberapa pengeritik internasional mengatakan bahwa Iran tidak perlu nuklir mengingat cadangan minyak dan gasnya yang luar biasa tersebut. Orang sering mendengar dan beranggapan bahwa tujuan real Iran mengejar teknologi nuklir adalah untuk mengembangkan senjata nuklir dan bahwa dengan cadangan minyak dan gasnya yang luar biasa besarnya, ia tidak memerlukan energi nuklir, baik sekarang maupun di masa depan, karena dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan energinya tanpa menggantungkan pada sumber daya nuklir. Pengayaan uranium dibagi menjadi dua pengertian yang pertama Low Enriched Uranium (LEU), dimana kadar persentase pengayaan uraniumnya lebih kecil dari 20 persen dan Highly Enriched Uranium (HEU), dengan persentasi pengayaannya lebih besar dari 20 persen. Meskipun dalam weapon grade atau pengayaan uranium untuk produksi senjata diperlukan lebih dari 90 persen, akan tetapi karena adanya potensi menggunakan lebih kecil grade-nya bisa digunakan untuk hulu ledak, maka untuk reactor grade dibatasi hanya dibawah 20 persen pengayaan. Iran menyebutkan bahwa programnya hanya untuk tujuan pembangkit listrik dan tidak akan diteruskan menjadi proyek senjata dengan meninggikan pengayaan uraniumnya, akan tetapi beberapa kalangan mensinyalir bahwa dengan reactor grade saja dapat diproses menjadi bom. Kekhawatiran tersebut pernah dibahas dalam satu konferensi internasional di Rusia. Langkah awal pengembangan program nuklir Iran, sebenarnya sudah mulai dirintis sejak dekade 60-an. Saat itu, bukan hanya Iran saja yang melakukan penelitian atas program pengembangan nuklir, tapi sejumlah Negara Arab lainnya juga mulai melakukan hal yang sama. Saat mengawali kiprahnya dalam bidang nuklir, Iran justru sempat dibantu oleh Amerika. Dengan demikian, program nuklir bagi Iran bukanlah hal baru, terutama untuk sumber daya alternatif. Program seperti ini sudah digagas sejak tahun 1950-an. Saat itu, Iran menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat (AS) untuk pengembangan program nuklir guna pembangunan power plant. Melalui program pengembangan nuklir Iran ini, AS akan diuntungkan sedikitnya USD 6 miliar. Proyek nuklir pertama kali ini (Bushehr Project) dikembangkan dengan menggunakan teknologi dari Jerman. Proyek itu melakukan desalinasi air laut bagi pemenuhan kebutuhan air bersih untuk konsumsi harian dan irigasi di provinsi Bushehr. Saat itu hampir 90 persen proyek tersebut selesai dan 60 persen instalasi telah terpasang.


59 Juni 1967, Iran mendirikan pusat Riset Nuklir di Teheran, yang memiliki reactor nuklir berskala 5 megawatt. Iran mendirikannya sebagai dasar riset ilmiah untuk membangun kapasitas reactor nuklir yang jauh lebih besar, yaitu 20.000 megawatt. Perencanaan pengembangan energy nuklir Iran dimulai sejak kepemimpinan Shah Iran dimana pertengahan tahun1990-an, diharapkan 23 sumber tenaga nuklir akan dimiliki oleh Iran. Pada tahun 1974, Shah meresmikan Operasi energy atom Iran (AEOI) dimana organisasi ini langsung mengadakan negosiasi dengan pemerintah Amerika, Perancis dan Jerman Barat terkait dengan reactor tenaga nuklir. Pada tahun 1967 Iran memesan reactor energy nuklir kepada AS sebesar lima megawatt yang berlokasi di Amirabad Teheran. (Skootsky, 2006: 5). Menjelang runtuhnya rezim Shah, Iran telah melakukann kontrak sebanyak enam reactor nuklir dengan Jerman, Perancis dan AS. Shah juga telah mempersiapkan program energy nuklir Iran dengan mengadakan kesepakatan dengan Negara-negara Barat dengan hanya menyediakan pengayaan uranium tingkat rendah juga mengadakan pelatihan tentang nuklir kepada tim nuklir Iran. Namun, pada tahun 1979 program itu terhenti akibat terjadinya revolusi Iran yang menggulingkan kekuasaan Shah Reza Pahlevi. Program itu kemudian tidak jelas, akibat adanya perang Irak-Iran yang mengakibatkan rusaknya power plant tersebut. Saat runtuhnya rezim Shah 1979, dan digantikan oleh Ayatollah Khomeini, sebagai rezim yang sangat fundamental, seluruh kerjasama Shah dengan Barat menjadi hancur. Termasuk didalamnya pelatihan personel, suplai uranium, dan pembangunan reactor tenaga nuklir. Ayatollah menunda Shah untuk membangun tempat pengembangan reactor nuklir, kecuali sebatas untuk penelitian nuklir saja. Iran baru memulai kembali ambisi nuklirnya pada tahun 1984, dimana Iran memutuskan untuk melanjutkan pembangunan reactor Bushers dan penyediaan fasilitas riset nuklir di Isfahan. Tahun 1979, dengan adanya Revolusi Islam Iran, proyek program nuklir terhenti, hingga sebelas tahun kemudian, tahun 1990 Rusia dan Cina bersedia membantu untuk membangkitkan kembali aktivitas riset nuklir Iran. Ditahun itu, Rusia segera mengirimkan beberapa bantuan teknis pendirian fasilitas reactor nuklir. Sedang di tahun 1991, giliran Cina mengirimkan 1800 gram beberapa jenis Uranium ke Teheran, untuk selanjutnya dipakai dalam proses pengayaan bahan nuklir. Tahun 1995, pertemuan Rusia dan Iran kembali digelar. Tujuannya untuk memantapkan kesepakatan akhir mengenai proses penyempurnaan pembangunan reactor nuklir Iran. Saat itu, reaktor yang sudah berjalan beberapa tahun telah mampu memproduksi energy nuklir 1000 megawatt. Sesuai rencana, kemampuan produksi itu akan terus Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

60 ditingkatkan, hingga mencapai 6000 megawatt. Serta diperkirakan selesai tahun 2020, dengan puncak produksi 23.000 megawatt, jumlah fantastis yang diharapkan dapat menutupi kebutuhan pasokan listrik Iran setiap tahunnya (Simanjuntak, 2007:41). September 2002, Para teknisi Rusia memulai pembangunan reactor nuklir pertama Iran di Bushehr meskipun muncul keberatan dari Amerika. Hingga akhir tahun 2002, Iran tetap mengembangkan program nuklirnya dibawah pengawasan regular Badan Tenaga atom Internasional (IAEA). Di Tahap ini, Amerika merasa gerah melihat program pengembangan nuklir Iran hingga ditemukan Uranium di beberapa tambang. Sampai tahun 2005, proyek Bushehr belum selesai, padahal kebutuhan Iran akan energi terutama untuk pemenuhan tenaga listrik semakin mendesak. Apalagi Iran berharap pada 2010 sudah menghasilkan 6.000 megawatt listrik. Sampai saat ini Iran telah memiliki fasilitas nuklir di beberapa daerah. Sementara, Dalam Analisis CSIS, Teheran merupakan tempat riset reactor maupun fasilitas nuklir bagi daerah lain. Arak merupakan daerah fasilitas heavywater, yang dapat menghasilkan tenaga dalam jumlah besar. Bushehr merupakan fasilitas heavywater , yang dapat menghasilkan tenaga dalam jumlah besar. Bushehr merupakan fasilitas light-water reactor. Natanz dan Isfahan adalah tempat Iran melakukan pengayaan uranium. Sedangkan Saghand adalah merupakan tempat tambang uranium utama Iran.

C.2. Komplektisitas Isu Nuklir Iran Presiden Ahmadinejad dan para pemimpin Iran lainnya menyadari bahwa penguasaan sempurna Iran atas fuel cyle nuklir yang terdapat di buminya adalah sangat urgen, alasannya ( el Gogary, 2007:286) antara lain : 1. Tetapnya teknologi pengayaan beserta segala kandungannya berada di genggaman Iran untuk mengolah bumi Iran merupakan jaminan atas kemelimpahan dan kelanggengannya yang dapat menghindarkan Iran dari tekanan asing seandainya operasi ini berhasil keluar. 2. Memudahkan jalan bagi para ilmuwan ahli Iran untuk menindaklanjuti usaha keras untuk menguasai teknolgi modern dan maju yang memungkinkan Iran untuk menjadi sebuah Negara industri pengolah materi-materi dan bahan-bahan nuklir. Lebih jauh, Simanjuntak dalam Ahmadinejad Menentang Amerika (2007: 38) mengemukakan alasan rasional Ahmadinejad mempertahankan melanjutkan program nuklirnya :


61 1. Nuklir merupakan teknologi prestisius yang dapat membawa Iran “lari melejit” menuju bangsa yang maju. Konkretnya, jika Iran berhasil memanfaatkan teknologi nuklir untuk memenuhi kebutuhan listriknya, maka Iran akan dapat membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yang notabene jauh lebih murah dan sangat efektif. Dengan begitu, anggaran subsidi untuk konsumsi listrik nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat dikurangi secara drastis. Itu artinya, untuk jangka panjang Iran akan sangat dimungkinkan menjadi Negara yang mandiri hampir di semua bidang. Dengan memiliki alternative teknologi nuklir, dan cadangan minyak yang besar, Iran jelas akan lahir menjadi Negara kaya. Sedang untuk jangka pendeknya, Iran akan memperoleh devisa Negara yang sangat besar, seiring meningkatnya harga pas dan minyak dunia. 2. Teknologi nuklir dapat membantu Iran dalam melawan segala bentuk penindasan, dan dominasi Negara-negara Barat atas Iran khususnya, serta Negara-negara sedang berkembang pada umumnya. Ini jelas merupakan perisai tangguh, yang dapat menangkis geliat hegemoni barat atas Iran. 3. Hak legal bangsa Iran untuk melakukan -- dan tetap melanjutkan, meski dilarang—program pengembangan nuklir. Itu sudah menjadi tuntutan hampir semua rakyat Iran, meski disampaikan dengan beragam perbedaan pendapat yang ada. Lebih dari itu, program pengembangan nuklir dinilai dapat memantik “api” semangat kemajuan seluruh rakyat Iran, yang selama ini hidup dalam berbagai tekanan, embargo dan kekangan dunia barat sejak bergulirnya Revolusi 1979. Ahmadinejad menekankan bahwa energy nuklir memiliki banyak manfaat hampir pada semua kehidupan, termasuk bidang pertanian dan kedokteran. Karena itulah, Negara-negara barat berusaha melarang Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir. Tujuannya, agar, “mereka-mereka” sajalah yang dapat menikmati kemajuan yang ditimbulkan dari pemakaian energy nuklir. Saat energy fosil telah habis terkuras, maka Iran akan memulai menjual energy nuklir pada bangsa lain dengan harga yang terjangkau. Dengan begitu, Iran dapat mendominasi dunia, dan terus mempertahankannya. Nuklir Ahmadinejad, rupanya bukan hanya untuk kemajuan Iran, tapi juga untuk “dominasi” Iran atas dunia. Terkait kegerahan Amerika atas program nuklir Iran, Iran menanggapinya dengan mengatakan bahwa persepsi Barat terhadap program energi nuklirnya hanyalah bermotif politik semata, karena sebelumnya tak ada penentangan terhadap proyek PLTN Bushehr-nya ketika dimulai sebelum revolusi 1979 dengan melibatkan Jerman. Iran juga mengatakan bahwa jika ia dapat menggunakan PLTN untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya, ia akan mampu mengekspor lebih banyak lagi minyak dan gas yang akan memperbanyak lagi penerimaan devisanya, dengan demikian ia bertujuan untuk keperluan sipil dan juga faktor ekonomi.


62 Sejatinya, rencana pengembangan nuklir Iran untuk kepentingan damai ditunjukkan dengan adanya penandatanganan pemerintah Iran terhadap NPT pada 1968, yang kemudian diratifikasi oleh Parlemen Iran pada 1970, yang mengakui tiga pilar dalam perjanjian NPT itu. Dengan berdasar pilar ketiga inilah tampaknya Iran ingin mengembangkan nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka. Dari catatan ini terlihat bahwa sah-sah saja jika Iran ngotot dengan pengembangan nuklirnya. Apalagi di Asia ada beberapa negara yang sudah mengembangkan nuklir. Bahkan mereka sudah mengembangkan senjata nuklir, yaitu India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara. India pertama kali melakukan percobaan senjata nuklirnya pada tahun 1974. Pakistan melakukan hal yang sama pada tahun 1998. Diperkirakan India mempunyai lebih dari 150 hulu ledak nuklir. Pakistan mempunyai sekitar 60 hulu ledak nuklir. Sedangkan Israel yang mengembangkan senjata nuklir di wilayah Dimona, Nagev, sejak tahun 1958, mempunyai simpanan senjata nuklir cukup banyak, 100-200 hulu ledak nuklir nuklir. Namun sikap dunia internasional, khususnya AS, terhadap negara-negara ini berbeda dengan sikap terhadap Iran. Jika kepada empat negara Asia dan Israel, AS melemah, tapi khusus bagi Iran negara adidaya itu melakukan pendekatan terhadap pemegang veto DK PBB untuk memberikan sanksi. Resolusi DK PBB Nomor 1737 yang dikeluarkan pada 23 Desember 2006 adalah keberhasilan AS. Indikasinya, salah satu klausul dalam resolusi tersebut adalah keharusan Iran untuk menghentikan kegiatan pengayaan uranium dalam 60 hari setelah resolusi. Bila tidak, maka akan ada sanksi, tetapi tidak disebutkan sanksi militer. Berpedoman pada pilar ketiga NPT, maka Iran tidak mau menghentikan pengayaan itu. Akibat sikap Iran itu, maka AS bersama sekutunya semakin meningkatkan tekanan dan hasilnya adalah DK PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1747. Dapat ditunjukkan bahwa anggapan tentang pembangunan nuklir untuk persenjataan tersebut secara substansial tidaklah sepenuhnya akurat. Seperti diungkap oleh Mohammad Sahimi, profesor teknik kimia dan perminyakan pada University of Southern California, Los Angeles, dan dua rekan akademisinya—Prof. Pirouz Mojtahed-Zadeh dan Prof. Kaveh L. Afrasiabi—di harian International Herald Tribune, bahwa ada beberapa alasan subtansial yang patut diketahui dalam program nuklir Iran. Pertama, penting dicamkan di dalam hati bahwa sejarah nuklir Iran adalah lebih tua dari pemerintahan Islam sekarang. Ia diawali pada pertengahan 1970-an, ketika Shah mengumumkan rencana untuk membeli beberapa reaktor nuklir dari Jerman, Perancis dan AS untuk membangkitkan listrik. Dengan restu Washington , pemerintahan Shah memberikan kontrak pada sebuah anak perusahaan Jerman Siemens untuk membangun dua reaktor-1.200 megawatt di Bushehr. Pada waktu itu, AS menyarankan Iran untuk mengembangkan basis energi non-nuklirnya. Sebuah studi oleh Stanford Research Institute menyimpulkan bahwa Iran akan memerlukan, hingga tahun 1990, suatu kapasitas Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

63 listrik sekitar 20.000 megawatt. Kader pertama para insinyur nuklir Iran dilatih di Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dengan memahami kebutuhan energi Iran, draft akhir Persetujuan Energi Nuklir Iran -AS ditandatangani pada Juli 1978—beberapa bulan sebelum revolusi Islam meletus. Persetujuan tersebut antara lain mengatur ekspor bahan dan teknologi nuklir Amerika serta membantu dalam ekplorasi sumber-sumber uranium Iran .

Kedua, kebutuhan listrik Iran saat ini adalah lebih besar daripada yang diramalkan. Dengan pertumbuhan kebutuhan listrik tahunan rata-rata 6 persen hingga 8 persen dan dengan populasi ditaksir akan mencapai 100 juta jiwa pada 2025, Iran tidak dapat menyandarkan diri semata-mata pada minyak dan gas. Penuaan industri minyak, penolakan investasi asing substansial sebagian besar karena sanksi Amerika, tidak dapat lagi mencapai tingkatan produksi pra-revolusi sebesar 5,5 juta barrel per hari. Dari 60 ladang minyak utama Iran, 57 perlu perbaikan, peningkatan dan penekanan kembali, yang akan memerlukan US $ 40 milyar selama 15 tahun. Level produksi Iran sekarang 3,5 juta barrel per hari adalah dipacu secara meningkat ke arah konsumsi domestik, yang telah tumbuh lebih dari 280 persen sejak 1979. Jika trend ini terus berlanjut, Iran akan menjadi sebuah negara pengimpor minyak total pada 2010, suatu bencana bagi sebuah negara yang menyandarkan diri pada minyak untuk 80 persen mata uang asingnya dan 50 persen anggaran belanja tahunannya. Ketiga, para penentang program nuklir Iran berargumentasi bahwa Iran seharusnya dapat memilih proses pembangkitan listrik yang efisien dan ekonomis dengan pembangkit berbahan bakar gas alam. Argumentasi demikian tampaknya juga tidak valid. Sebuah studi terbaru oleh dua profesor MIT menunjukkan bahwa biaya menghasilkan listrik dari gas (dan minyak) adalah kurang lebih sebanding dengan biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan reaktor nuklir—dengan belum menyebut efek buruk emisi karbon atau perlunya menghemat cadangan gas Iran untuk menempatkan Iran dalam kurun 20 atau 30 tahun sebagai salah satu pemasok utama gas ke Eropa dan Asia. Keempat, mengapa Iran harus menghabiskan sumber-sumber minyak dan gasnya yang tidak terbarukan ketika ia dapat, sama seperti negara-negara kaya energi seperti AS dan Rusia, memilih energi nuklir yang dapat terbarukan? Memang, reaktor nuklir tentu saja memiliki kompleksitasnya sendiri, dan mereka tidak dapat menyelesaikan untuk seluruhnya kronis kekurangan listrik Iran. Namun mereka telah menghadirkan suatu langkah pertama paling penting dalam penganekaragaman sumber energi Iran , yang akan menghemat cadangan energi untuk jangka panjang. Dengan ketakutan mereka atas bom nuklir Iran, AS dan sekutu Baratnya telah gagal memahami hak sah Iran pada energi nuklir, yang amat penting bagi dialog positif dengan Teheran, yang akan mencegahnya mengembangkan teknologi nuklir untuk pembuatan bom. Tampaknya perlu langkah-langkah korektif yang lebih bijaksana dan obyektif Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

64 melalui kerja sama teknis sebagai pertukaran transparansi penuh atas program nuklirnya seperti proposal terbaru dan komunikasi intensif, ketimbang pendekatan kaku dunia Barat, khususnya AS, yang menginginkan pemberangusan menyeluruh kemampuan nuklir Iran, dan buta terhadap keamanan suplai energi Iran itu sendiri. Iran perlu energi nuklir juga. Kebutuhan energi abad ini merupakan kebutuhan yang esensial di tengah menipisnya sumber daya alam yang ada. Sehubungan dengan itu, pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah isu global dalam menjaga kelangsungan hidup, kaitan dengan keterbatasan sumber daya alam, dan pengaruh penggunaan sumber energi tersebut terhadap lingkungan. Teknologi nuklir dapat dikembangkan menjadi energi alternatif dan dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik sehingga bisa menjadi kontributor yang kompetitif dengan sumber energi listrik lainnya seperti batu bara, minyak, gas, air, dan lainnya. Komplektisitas isu nuklir, adalah berhubungan dengan dua hal. Bagian pertama telah disepakati bahwa setiap negara mempunyai hak untuk mengembangkan teknologi tanpa intervensi negara lain. Pada sisi lain, hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi negara dimana nuklir bisa menjadi salah satu alternatif sumber energi. Sebagai negara merdeka seperti Iran tentu berhak mempunyai kebijakan tersebut dan apalagi didukung kemampuan sumber daya alam dan manusinya. Pandangan kedua merupakan pandangan yang paling sulit dipecahkan terutama adanya kepentingan politik global, dimana isu ini merupakan turunan dari perang dingin yang terjadi antara AS and Rusia terutama dalam program NPT. Ditambah isu nuklir Korea Utara dan isu terorisme. Pengembangan energi nuklir untuk tujuan sipil seperti reaktor nuklir pembangkit energi dimulai secara intensif setelah konferensi genewa On the peaceful uses of atomic energy yang di sponsori oleh PBB tahun 1955. NPT mengisyaratkan adanya kemauan yang begitu keras berkaitan dengan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai atau sipil. Pada mulanya perjanjian ini adalah hanya pada ke 5 negara besar pemilik senjata nuklir agar tidak melakukan transfer teknologi senjata nuklir ke negara lain. Saat ini program itu juga bertujuan untuk pengurangan produksi dan penghancuran senjata nuklir. Faktor lain yang menyebabkan permasalahan ini menjadi lebih komplek lagi adalah masa lalu Iran dengan AS dan isu Timur Tengah yang dikaitkan dengan Israel dan Palestina. Isu nuklir Iran ini menjadi serius, apabila masalah ini berlanjut pada rencana pengerahan militer, seperti kasus negara tetangga mereka, Irak. Apabila hal tersebut terjadi di tengah isu terorisme, pasca situasi internasional 9/11, akan dapat meningkatkan ketegangan khususnya di wilayah Timur Tengah sehingga akan menambah panjang terjadinya konflik perang.


65 Namun, keobyektifan kebijakan nuklir Iran, tertutup oleh banyaknya

kecaman internasional terutama

negara-negara Barat yang merasa terancam berbagai kepentingannya apabila Iran berhasil mengembangkan energi nuklir sebagai energi alternatif dengan ’tangan’ mereka sendiri. Kecaman internasional (lebih pantas disebut ’negara-negara Barat’) tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yang mendasar dan cenderung bersifat politis dan demi kepentingan segelintir negara saja. Betapa tidak, kecaman yang disponsori oleh Amerika Serikat dan EU-3 (Inggris, Jerman dan Perancis) cenderung menerapkan politik standar ganda dan sikap diskriminatif kepada Iran. Iran mempertanyakan keabsahan Israel, Pakistan dan India sebagai negara pemilik senjata nuklir yang tentunya atas ’restu’ pemerintah Amerika Serikat. Padahal mereka bukanlah negara penandatangan dan peratifikasi NPT (Non-Proliferation Treaty), sedangkan Iran justru lebih berhak untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai karena Iran merupakan salah satu negara anggota NPT. Apalagi mengingat bahwa sebelum Revolusi Islam Iran tahun 1979 terjadi, program pengembangan nuklir Iran sudah berjalan semenjak era tahun 1950-an dan dalam proporsinya di tengah aturan internasional, Iran selalu berusaha proporsional mematuhinya.


72

BAB V KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN, PRA DAN PASCA RESOLUSI DK PBB 1747, 24 MARET 2007

A. Karakteristik Kebijakan Politik Negeri Iran A.1. Karakteristik Politik Luar negeri Iran Perluasan hubungan dengan Negara-negara tetangga dan penguatan hubungan dengan Negara-negara Islam adalah salah satu priorotas dalam kebijakan politik negeri Iran. Hal ini ditegaskan Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatollah Al-Udhma Sayid Ali Khamenei. Adalah realitas yang tidak bisa dipungkiri bahwa menjalin suatu hubungan tanpa mengindahkan prinsip dan nilai adalah kata lain dari ketaklukan didepan musuh, penghapusan masa depan yang cerah, dan pemutusan pengaruh revolusi islam atas nasib-nasib bangsa muslim. Ditengah masyarakat dunia, Iran telah dikenal sebagai Negara merdeka yang pantang tunduk didepan dominasi asing dan menjadi sebuah model sebuah pemerintahan agamis yang berbasis kerakyatan. Politik luar negeri Iran berprinsip aspirasi pemerintahan Islam tanpa mengabaikan kehormatan hak bangsa-bangsa lain yang justru sangat konsen kepada perjuangan bangsa tertindas. Prinsip ini terus dianut oleh Iran kendati Mullah ini tak pernah sepi dari rongrongan AS dan sekarang Iran terus menjejakkan kaki dengan mantap diatas garis prinsip dan landasan kebijakan politik luar negerinya yang antara lain ditandai dengan perluasan hubungan dengan segenap anggota Dunia Islam serta Negara-negara Eropa dan Asia. Dengan menganut tiga prinsip kehormatan, kebijaksanaan, dan maslahat, Iran telah menjadikan norma-norma ideologis pemerintahan Islam sebagai pedoman dalam politik luar negerinya. Komitmen kepada prinsip dan pedoman pemerintahan Islam sejak dua dekade silam ini terbukti sangat determinan dalam proses terangkatnya kredibilitas dan integritas RII. Kenyataan ini menambah kegerahan AS sehingga Negara adi daya itu selalu berusaha menjegal eksistensi pemerintahan RII dalam berbagai bidang, termasuk politik luar negeri. Ide semisal demokrasi agamis, dialog antar peradaban, dan koalisi untuk perdamaian dibendung sedemikian rupa oleh AS lantaran ide-ide cermerlang dan normatif RII mengancam hegemoni AS. Dan juga bahwa nilai revolusi Islam dan pemerintahan demokratis agamis di gelanggang Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

73 politik luar negeri pada hakikatnya merupakan satu keharusan bagi Iran dalam memproteksi revolusi Islamnya dari politik pemusuhan kekuatan-kekuatan asing. ·

Kebijakan Luar Negeri Iran Berpijak Pada Perwujudan Keadilan. Perwujudan keadilan adalah salah satu prinsip kebijakan luar negeri yang dipegang oleh Iran. Prinsip telah lama

dipegang oleh Iran dan hal tersebut akan diterapkan saat Iran memperjuangan keadilan terkait hak rakyat Negara ini untuk meraih teknologi nuklir tujuan damai. Dalam perjuangan menegakkan keadilan ini, dengan sendirinya Iran akan menjauhi model-model unilateralisme, memerangi pola-pola standar ganda, serta memprioritaskan kesetaraan dengan Negara-negara lain. Hal itu juga tidak lepas dari peran sejarah bangsa Iran yang sudah berlangsung ribuan tahun. Karena sejarah menunjukkan bahwa bangsa Iran tidak bisa menerima penjajahan dan pada saat yang sama juga tidak menunjukkan sikap imperialis atau haus peperangan. Dalam system pemerintahan Republik Islam Iran, pencarian dan penegakan keadilan mengakar kuat pada faktor-faktor ideologis dan keyakinan religius yang dianut bangsa muslim Iran. Hal ini juga kemudian menjadi karakteristik yang amat determinan dalam membentuk dan mengarahkan perilaku politik luar negeri Iran ditengah pergaulan internasional dan forum dunia. Sebagai salah satu norma universal, prinsip keadilan dewasa ini menjadi lebih relevan manakala masyarakat global semakin terkepung oleh sindrom kesewenang-wenangan berbagai kekuatan besar dunia. Tuntutan akan keadilan semakin menemukan bentuknya ketika tatanan internasional semakin terkontaminasi oleh praktek-praktek monopoli yang melahirkan banyak kesenjangan dalam berbagai performa kehidupan masyarakat modern, termasuk kemajuan iptek, pembangaunan ekonomi, dan partisipasi dalam kebijakan-kebijakan global. Sindrom itu semakin mencekik ketenangan dan kebebasan hidup mayoritas bangsa dunia. Karena itu, berbagai tuntutan yang berpijak pada prinsip keadilan bermunculan bak jamur di musim hujan di negara-negara yang selama ini selalu dirugikan oleh tatanan global yang tidak sehat. Fenomena ini sekarang antara lain terkonfigurasi dalam derasnya tuntutan restrukturisasi Perserikatan Bangsa – Bangsa ( PBB ), terutama agar organisasi terbesar didunia ini tidak lagi di kalahkan oleh penerapan monopoli hak veto di Dewan Keamanan. Fenomena itu juga terefleksi dalam tuntutan peningkatan kesejahteraan bangsa-bangsa lemah, pengentasan kemiskinan, dan pembebasan dunia dari praktek monopoli iptek, termasuk iptek nuklir. Upaya penegakan keamanan dan perdamaian yang mantap di berbagai kawasan yang dikenal sebagai kantung krisis dunia, semisal Timur Tengah juga tak lepas dari maraknya aspirasi keadilan. Mengingat itu semua , Republik Islam Iran semakin konsen kepada prinsip keadilan dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri. Sebagai konsekuensinya, menjadi mercusuar bagi Iran dalam menyiasati hubungannya dengan semua Negara dunia. Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

74

A.2. Kebijakan Luar Negeri Masa Ahmadinejad Dr. Mahmoed Ahmadinejad merupakan presiden keenam (2005) Iran sejak revolusi 1979. Kemenangan Ahmadinedjad 19,48 % pada putaran pertama dan 61,69 % pada putaran kedua pemilihan presiden (lihat tabel) mendapat dukungan masyarakat ekonomi menengah ke bawah di Iran. Orientasi kebijakannya adalah memperbaiki ekonomi masyarakat menengah kebawah. Konservatisme Ahmadinedjad dapat dilihat dari perspektif luar negerinya yang tidak mau kompromi dan berhaluan keras terutama terhadap AS.

Tabel : 4 Ringkasan Hasil pemilihan Presiden Iran Pada 17 dan 24 Juni 2005 Kandidat

S u a r a % P u t a r a n Pertama Hashemi 6.159.453 21,01

Akbar Rafsanjani M a h m o u d 5.710.354 Ahmadinejad Mehdi Karroubi 5.066.316 Mohammad Bagher 4.075.189 Ghalibaf Moestofa Moeen 4.054.304 Ali Larijani 1.740.163 Mohsen Mehralizadeh 1.289.323 Suara Tidak Sah 1.221.940 Total (Kehadiran 62,66 29.317.042 % dan 59, 6 %) (Sumber : Rusydi, 2007: 25)

S u a r a % Putaran Kedua 10,046,701 35,93

19,48

17.284.782

61,69

17,28 13,90

-

-

13,83 5,94 4,40 4,17 100

663.770 27.959.253

2.37 100


75

Dr. Mahmoed Ahmadinejad –dianggap berasal dari kalangan konservatif dalam beragama dengan pandangan-pandangannya yang islamis dan populis—terpilih menjadi Presiden pada 24 Juni 2005. Secara politis Dia adalah anggota dari Central Council of the Islamic Society of Engineers, tapi kemudian menemukan basis yang sangat kuat di dalam Alliance of Builders of Islamic Iran (Abadgaran). Ahmadinejad dianggap sebagai salah satu figure utama di aliansi tersebut. Pelajaran berharga yang didapat dari pemimpin sebelumnya Mohammad Khatami yang reformis dan akomodatif terhadap barat terkait dengan program nuklir Iran, merupakan pengalaman pahit yang tidak akan diulanginya pada masa pemerintahannya. Dukungan akan kebijakan yang akan dijalankan oleh ahmadinedjad juga mendapat dukungan penuh dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khameini yang memerintahkan Ahmadinedjad untuk terus memperjuangkan hak-hak Negara termasuk membangun kekuatan nuklir. Pemimpin Iran tidak berhak untuk berhenti memperjuangkan hak ekonomi dan politik Negara. ·

Prinsip Keadilan Dalam Kebijakan Luar Negeri Ahmadinejad Prinsip keadilan akan menjadi pedoman bagi pemerintah baru Republik Islam Iran dalam menjalankan kebijakan

luar negerinya. Mencari keadilan adalah salah satu prinsip paling normatif dan fundamental yang diangkat oleh presiden Iran saat ini, Mahmoud Ahmadinejad, yang mengantikan Mohammad Khatami. Oleh sebab itu, seluruh jajaran pelaksana politk luar negeri Iran akan berjuang dan berusaha merealisasikan kebijakan ini di pentas internasional. ·

Tujuan dan Politik Masa Depan Ahmadinejad Setelah dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilu 24 Juni lalu (pen.2005), DR. Ahmanejad menyampaikan

pesannya kepada rakyat Iran. Dalam pesannya, seraya berterima kasih atas kehadiran bangsa Iran yang dilandasi dengan kesadaran yang tinggi dihari pemilu, yang merupakan jawaban tegas kepada seluruh propaganda hitam dan provokasi musuh, beliau menekankan berlanjutnya perjalanan menuju kemajuan dan kemulian bangsa Iran, serta usaha penegakan keadilan, penghapusan diskriminasi, kemiskinan, dan dekadensi sosial. Pemerintahan baru Iran merupakan sebuah pemerintahan perdamaian, keadilan, dan persamaan. Pemerintah baru Iran akan menyambut dengan hangat siapa saja yang ingin memperkuat dan memperluas hubungan dengan RII berdasarkan sikap saling hormat, persamaan dan keadilan Kini, periode empat tahun kepresidenan yang baru, yang menggantikan Sayed Muhammad Khatami yang menyerahkan posisi kepresidenan kepada Mahmoud Admadinejad, presiden terpilih, dimana Iran telah mencapai Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

76 kesuksesan besar dan masa depan yang cerah dan memberikan rasa optimisme yang sangat besar. Banyak kalangan yang meyakini bahwa saat ini peluang untuk melanjutkan perkembangan ekonomi dan peningkatan posisi Iran diberbagai kencah Ilmu pengetahuan dan tehnologi serta peran sertanya yang efektif di tingkat regional dan global, telah terbuka lebar. Meski demikian, setelah mempelajari slogan-slogan dan janji-janji yang diberikan selama kampanye pemilu, bangsa Iran telah memilih seorang kandidat yang diyakini akan mampu memberikan jawaban kepada keperluan dan tuntutan masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan kehidupan social. Realisasi semua program presiden terpilih merupakan poros dan perhatian utama dari masyarakat Iran. Dalam pesan pertamanya setelah terpilih, Mahmoud Ahmadinejad dengan tegas menekankan bahwa ia akan merealisasikan semua slogan dan janji yang telah diberikannya kepada rakyat Iran. Tak diragukan bahwa sumber-sumber dan kekayaan Iran yang melimpah ini, terutama di bidang-bidang energi, tenaga kerja muda, posisi istimewa geografis, dan yang paling penting dari semua itu adalah kehadiran rakyat disegala lapangan partisipasi politik yang merupakan tonggak pemerintah dan factor berlanjutnya legalitas pemerintah ini, telah memberikan kondisi dan fasilitas yang diperlukan. Dengan adanya semua keistimewaan tersebut, maka semua janji dan tuntutan rakyat Iran, serta usaha penghapusan segala bentuk krisis dan permasalahan yang ada ditengah masyarakat, menjadi sesuatu yang mungkin dan mudah untuk diimplementasi dan direalisasikan. Presiden terpilih Iran, sebagai jembatan penghubung antara generasi yang telah bekerja di tahun-tahun pertahanan suci dan generasi muda yang hidup di Iran saat ini, memiliki keyakinan bahwa rakyat Iran memiliki kapabilitas untuk menempuh jalan pembangunan dan kesejahteraan. Dengan adanya semangat persatuan dan solidaritas yang tinggi, direalisasikan. Presiden terpilih Iran, sebagai jembatan penghubung antara generasi yang telah bekerja keras ditahun-tahun pertahanan suci dan genarasi muda yang hidup di Iran saat ini, memiliki keyakinan bahwa rakyat Iran memiliki kapabilitas untuk menempuh jalan pembangunan dan kesehjahteraan. Dengan adanya semangat persatuan dan solidaritas yang tinggi,dan dengan memanfaatkan berbagai kapasitas ekonomi dan ilmu pengetahuan, serta dengan bantuan para cerdik cendikiawan ditengah masyarakat, beliau bertekad untuk bergerak menuju kearah realisasi tujuan dan program-program yang telah dijanjikan. Kebijakan Ahmadinedjad tentang nuklir sudah diatur dalam undang-undang nuklir, dengan dukungan 188 suara dan 205 suara parlemen, pada tanggal 15 Mei 2005 yang menyatakan pemerintah tidak boleh tunduk terhadap tekanan untuk menghentikan program nuklirnya, termasuk pengayaan uranium. Tuntutan parlemen ini lebih menyangkut upaya menjaga harga diri dan martabat bangsa Iran. Iran tidak ingin ditekan AS dan Negara barat lainnya. Sikap Iran yang tidak mau memposisikan negaranya dibawah tekanan asing, mencerminkan sikap independennya di kawasan Timur Tengah. Hal ini didukung penuh masyarakatnya, yang mensupport kemandirian sikap pemerintahnya. Agama dan nasionalisme mampu mempertahankan Iran melewati masa-masa sulit ketika sejak tahun 1995 AS memvonis untuk mengembargo ekonomi secara total Iran. Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

77

·

Diplomasi Kerakyatan dan confidence building (membangun kepercayaan) El Gogary dalam Ahmadinejad The Nuclear Savior (2007: 152) menyatakan Dibawah kepemimpinan

Ahmadinedjad , Iran menganut diplomasi Kerakyatan sebagai strategi politik luar negeri Iran dalam hubungannya dengan Negara-negara lain. Karena itulah, Iran telah mengundang perwakilan Negara-negara Islam dan Negara lainnya serta lembaga-lembaga Islam untuk ikut dalam setiap seminar dan konferensi yang diadakan oleh Iran. Selain itu, juga pada hari-hari besar Iran, seperti peringatan hari Revolusi. Begitu pula dengan mengundang pakar-pakar dari berbagai Negara tentang masalah Iran, seperti masalah budaya, sejarah dan bahasa. Untuk lebih mengefektifkan politik tersebut, kedutaan-kedutaan Iran di berbagai Negara sering mengadakan perayaan dan seminar, baik masalah agama atau politik. Dengan tetap mempertimbangkan kondisi Negara bersangkutan. Selain itu, Iran juga telah memberikan penghargaan kepada para pemerhati bahasa Persia dan peradaban Iran dan mengadakan perayaan di Negara para pakar tersebut. Sebagai mana terjadi di Cairo sejak tahun 1963 samapi sekarang. Setiap tahun ada pemberian hadiah uang dan penghargaan kepada salah satu pakar bahasa Persia dalam sebuah perayaan yang layak. Hal tersebut juga dilakukan di Negara-negara lain. Iran juga telah membentuk persatuan para Pengajar bahasa Persia di berbagai Negara dengan kantor pusatnya di Teheran. Dalam persatuan ini tergabung para wakil dari Berbagai Negara untuk melanjutkan apa yang telah ada dalam khasanah budaya Iran. Termasuk didalamnya menerima kunjungan para pengajar bahasa Persia dan mengirimi buku serta jurnal kepada mereka. Politik ini memberikan pengaruh yang positif diantara kedua pihak dan memberikan andil bagi terciptanya peradaban Islam atau kemanusiaan bersama. Juga, memungkinkan masyarakat dari berbagai Negara bertukar pikiran dan peradaban. Menteri laur negeri Iran, Manouchehr Mottaki menawarkan bantuan kepada para tetangga Teluk Persia-nya guna mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai. Negaranya menolak tuntutan-tuntutan Barat untuk menghentikan kegiatan nuklir, Ini salah satu bentuk win-win solution Iran karena Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya yang bersama Barat sama-sama curiga bahwa rencana tenaga nuklir Iran mungkin menjurus pada pembuatan senjata atom, satu tuduhan yang dibantah berulangkali oleh Teheran. Disamping itu, Iran juga berusaha keras membangun kepercayaan (confidence building) sehubungan dengan program nuklirnya dengan terus bekerjasama dengan IAEA, menandatangani Protokol Tambahan yang memungkinkan para inspector IAEA melakukan penyelidikan mendadak tanpa batas dan membiarkan sekitar 2500 anggota staff IAEA melaukakn kunjungan ke situs-situs nuklir, bahkan ke situs militer Iran yang sensitive. Kemudian manifestasi dari


78 confidence building yang lain adalah menawarkan konsorsium yang dikepalai Perancis sebagai salah satu Negara penentang aktivitas pengayan uranium, untuk mengolah nuklir Iran. B. Faktor- Faktor Penyebab Jatuhnya Resolusi DK PBB Terkait Nuklir Iran B.1. Program Nuklir Iran Sebelum Jatuhnya Resolusi DK PBB 1747 Program nuklir yang dikembangkan oleh Iran merupakan program pengayaan uranium berbasis gas sentrifugal. Teheran juga membangun reactor nuklir air berat, kedua program ini berpotensi memproduksi materi fisi untuk pembuatan senjata nuklir. Alat sentrifugal mengolah gas uranium dengan putaran kecepatan tinggi sehingga konsentrasi isotop uranium -235 didalam gas tersebut lebih tinggi. Hasilnya adalah low –enriched uranium, yang dapat digunakan untuk reactor energy nuklir, dan highly enriched uranium yang dapat digunakan untuk beberapa tipe reactor nuklir dan merupakan materi fisi. Kepemilikan senjata nuklir menempatkan negara pemiliknya pada posisi strategis. Arti penting senjata nuklir terletak pada daya hancurnya yang dahsyat dan kemampuannya berfungsi sebagai sarana pengancam (deterrence). Senjata nuklir dikembangkan untuk merespons suatu ancaman, meningkatkan kebanggaan nasional, dan mempertahankan status sebagai negara adidaya (John Rouke: 1991). Detterence (penangkalan), menurut Kamus Politik ( Marbun, 2002: 124-125) adalah kebijakan yang diambil oleh sebuah atau sekelompok negara melalui penggunaan ancaman balasan untuk mencegah negara lain menjalankan kebijakan yang tidak dikehendaki. Strategi deterrence mencakup hukuman atau penolakan untuk mempercayai pihak lain. Peningkatan kemampuan militer, pengembangan pers, senjata canggih dengan daya hancur missal, pembentukan aliansi dan ancaman melakukan

tindakan adalah

beberapa sarana yang biasa dipergunakan dalam menjalankan kebijakan deterrence. Adanya ancaman serangan nuklir dari Amerika Serikat – Uni Soviet yang dapat menghancurkan dunia telah menciptakan system deterrence timbal balik yang sempurna. Karena tidak ada satu pihakpun yang bakal menang. Strategi deterrence dapat digantikan dengan pembangunan jenis persenjataan ofensif yang baru oleh satu pihak atau dapat berubah karena perang yang tidak disengaja. Konsep ini doktrin militer yang dirancang untuk mengendalikan atau menahan penggunaan nuklir oleh pihak musuh untuk tujuan –tujuan militer. Adalah sifat negara adidaya untuk mempertahankan status quo distribusi kekuasaan global, sehingga munculnya negara nuklir baru akan disikapi dengan curiga. Dewasa ini ada sejumlah negara pemilik senjata nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, India, Pakistan, dan Israel. Tampaknya Iran berkeinginan untuk bergabung dalam the nuclear club ini. Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

79 Pada sub bab ini, sebelum mengurai faktor-faktor yang menyebabkan PBB mengeluarkan resolusi terkait nuklir Iran, akan dieksplorasi secara kronologis bagaimana program nuklir Iran yang semula hanya merupakan program nasional, ternyata dalam perjalanannya mengalami perubahan menjadi isu internasional yang melibatkan beberapa Negara di kawasan teluk, Eropa, AS, Rusia dan Cina. Organisasi internasional PBB juga ikut terlibat dalam internasionalisasi krisis nuklir Iran ini, sampai jatuhnya sangsi atas program nuklir Iran tersebut. Eksplorasi akan dimulai di tahun 2002, dimana mulai tahun itulah, ketika Rusia kembali mulai terlibat di nuklir Iran, terjadi percepatan proses politik yang bersifat internasional, karena keterusikan AS. Sumber yang kami himpun antara lain dari BBC, mass media dan browsing internet. 1. September 2002 : · Para teknisi Rusia memulai pembangunan reactor nuklir pertama Iran di Bushehr meskipun muncul keberatan dari AS · Setelah mengumumkan di konferensi IAEA di Vienna tentang program pembangunan beberapa reactor nuklir dengan kapasitas 6000 megawatt dan meminta bantuan teknis dari Negara-negara mampu. Pemimpin organisasi atom Iran, Reza Aghazadeh menyetujui permintaan kunjungan inspeksi IAEA ke Iran. Maka dimulailah serangkaian inspeksi IAEA yang diwarnai respon Iran yang menyatakan tidak puas. 2. Februari 2003 : Atas undangan mantan presiden Khatami, El Baradei mengunjungi Teheran untuk mendsiskusikan lingkup kerjasama Iran – IAEA. 3. Juni 2003 : Laporan awal inspeksi, menyimpulkan bahwa Iran gagal memenuhi kewajiban melaporkan materi nuklir serta proses dan penggunaan materi serta pemberitahuan fasilitas-fasilitas penyimpanan dan pemrosesan materi tersebut. 4. September 2003 : · El Baradey mengatakan bahwa

sejak pertengahan 1980-an iran telah melakukan program penelitian dan

pengembangan produksi bahan bakar nuklir. · Pengawas nuklir PBB, IAEA, memberi Teheran waktu berminggu-minggu untuk membuktikan dirinya tidak sedang menjalankan program senjata atom. Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

80 5. Oktober 2003 : · IAEA memberikan ultimatum untuk mengungkapkan seluruh informasi rinci tentang aktifitas nuklirnya sebelum 31 Oktober 2003 · menteri Luar negeri dari Inggris, Perancis, Jerman mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Iran untuk meningkatkan kerjasama Iran-Uni Eropa 3. Iran sepakat menghentikan programnya sebagaimana didefinisikan IAEA. 6. November 2003 : Iran menyatakan menunda program pengayaan uranium dan akan mengijinkan inspeksi PBB yang lebih ketat atas aktivitas nuklirnya. IAEA menyimpulkan bahwa tidak ada bukti program untuk senjata. 7. Desember 2003 : Penandatanganan Additional Protocol oleh Iran, tapi tidak diikuti ratifikasi, maka iran membatasi inspeksi IAEA dan mempertanyakan definisi dari “penghentian pengayaan uranium” 8.

Maret 2004 : IAEA mengeluarkan resolusi yg mempertanyakan kurang akuratnya pengumumna Iran Oktober 2003 tentang

program nuklir, misalnya : desain alat sentrifugal yang lebih maju daripada yang dilaporkan, aktivitas perakitan dan pengujian aktivitasfis nuklir 9. Juni 2004 : · iran mengumumkan pengaktifan kembali perakitan alat sentrifugal dan eksperimen uranium · Iran dikecam oleh IAEA karena tidak bekerjasama secara penuh dalam penyelidikan atas aktivitas-aktivitas nuklirnya. 10. November 2004 : Kesepakatan Iran – Uni Eropa 3, Paris menyetujui, bahwa Iran akan memperluas penghentian program nuklir, tidak hanya pengayaaan uranium, tapi juga perakitan alat sentrifugal dan instalasi pemisahan plutonium. 11. Desember 2004 :


81 Terbit laporan intelejen AS tentang keberadaan aktivitas Iran dalam merancang serangkaian misil shahab dan hulu ledak nuklir. 12. Tahun 2005 : El Baradey terpilih sebagai Direktur jendral IAEA yang ke 2 kalinya, dalam hal ini AS menganggap ia terlalu lunak ke Iran. 13. Mei 2005 : · Iran memulai pengayaan uranium di Isfahan, menanggapi kesepakatan dengan Uni Eropa, Iran menganggap penghentian sama sekali program pengayaan uranium merupakaan pelanggaran Uni Eropa terhadap kesepakatan itu sendiri, sementara Uni Eropa mengancam membawa ke DK PBB. · undang-undang nuklir, dengan dukungan 188 suara dan 205 suara parlemen, pada tanggal 15 Mei 2005 menyatakan pemerintah Iran tidak boleh tunduk terhadap tekanan untuk menghentikan program nuklirnya, termasuk pengayaan uranium. Tuntutan parlemen ini lebih menyangkut upaya menjaga harga diri dan martabat bangsa Iran. Iran tidak ingin ditekan AS dan Negara barat lainnya. 14. Agustus 2005 : Iran melepas segel IAEA yang dipasang pada fasilitas konversi uranium di Isfaham. IAEA segera mengeluarkan resolusi minta iran menghentikan pengayaan uranium. 15. Agustus - September 2005 : Teheran menyatakan telah memulai kembali konversi uranium di Isfahan dan menegaskan bahwa program itu adalah untuk tujuan damai. Resolusi IAEA menemukan Iran melanggar Perjanjian Anti- Pengembangan Nuklir. 16. Januari 2006 : · Iran mengumumkan penelitian nukir telah dimulai kembali, · Iran membuka segel IAEA di pusat riset nuklirnya, Natanz. · Uni Eropa mengadakan pertemuan dan mengumumkan bahwa mereka meneruskan upaya diplomasi untuk menyelesaikan krisis nuklir Iran meskipun menemui jalan buntu. Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

82 17. Februari 2006 : · IAEA keluarkan resolusi menuntut Iran mengungkapkan sumber kontaminasi, sifat penawaran nuklir Pakistan tahun 1987 dan pertengahan 1990 an dan karakteristik kapabilitas alat sentry fugal. Menanggapi resolusi ini Iran justru mengancam akan memutuskan semua kerjasama dengan IAEA. Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Ali Larijani mengatakan bahwa kepercayaan Iran kepada IAEA akan segera sirna bila lembaga itu mengajukan Iran ke DK PBB. DK PBB sendiri pada bulan Maret 2006 meminta Iran untuk mentaati IAEA dan meminta dirjen IAEA melaporkan ketidak patuhan Iran kepada DK PBB dan dewan IAEA. · IAEA setuju melaporkan Iran ke Dewan keamanan PBB atas aktivitas nuklirnya. Iran menyatakan telah memulai kembali pengayaan uranium di Natanz. 18. Maret 2006 : AS menyatakan telah memberi kuasa pada utusannya di Baghdad (Ambassador ZalMei Khalilzad) untuk mengadakan pembicaraan dengan pejabat Iran tentang situasi di Irak. Ini merupakan dialog terbuka pertama sejak krisis penyanderaan tahun 1979, yang menyebabkan kedua Negara memutuskan hubungan. Sebelumnya, negosiator nuklir Iran Ali Larijani mengatakan bahwa Teheran setuju mengadakan pembicaraan dengan AS karena menuruti permintaan dari politisi terkemuka Syiah Irak (Abdul Aziz Al Hakim) .”Dialog semacam itu adalah demi kepentingan rakyat Irak.” Kata Al Hakim. 19. 11 April 2006 Ahmadinejad mengumumkan program pengembangan nuklirnya 20. Maret – 28 April 2006: PBB Menyerukan Iran menghentikan pengayaan uraniumnya, dengan ancaman akan dijatuhkan resolusi DK PBB jika tidak mematuhinya. Tiga bulan berikutnya, mulai jatuhlah resolusi-resulosi DK PBB, yakni: Tabel : 5 Resolusi DK PBB terkait Nuklir Iran No

R e s o l u s i Tanggal

Keterangan Universitas Indonesia


83 DK PBB 1.

No 1696

2

No 1737

23 desember 2006.

3

No 1747

24 Maret 2007

31 Juli 2006

· Mengingatkan Iran akan kewajibannya sebagai anggota NPT · Menekan Pemerintah Iran untuk menghentikan kegiatan pengembangan nuklirnya · Penghentian program nuklir Iran akan sangat membantu proses negosiasi tentang pembangunan program nuklir Iran untuk tujuan damai · Justifikasi diberlakukannya sanksi atas Iran · Meminta Iran menghentikan program pengayaan uranium pada reactor nuklirnya (tenggang waktu 60 hari) · Mencegah penyediaan, penjualan ataupun transfer peralatan dan teknologi yang berkaitan dengan pengayaan nuklir Iran dan system peluncuran nuklir. ·

Melarang ekspor senjata Iran dan semua negara membeli senjata Iran.

·

Menyeru semua negara untuk ‘mewaspadai dan mengekang’ pasokan tank, pesawat tempur, dan senjata berat lainnya ke Iran.

·

Membekukan aset 15 individu dan 13 organisasi yang terkait nuklir Iran.

·

Menyeru semua pemerintahan dan institusi keuangan tak membuat komitmen baru atas bantuan keuangan atau pinjaman konsesi kepada pemerintah Iran.

·

Menyeru semua negara untuk ‘mewaspadai dan mengekang’ masuknya, atau transit, individu yang memberi bantuan atau Universitas Indonesia


84 terlibat dalam aktivitas nuklir Iran ke wilayah mereka. ·

Semua negara harus melaporkan masuknya, atau transit, setiap orang yang asetnya dibekukan kepada komite DK PBB yang memonitor sanksi terhadap Iran. K e t e r a n g a n : - Dimasukkannya sebuah paragraf dalam teks resolusi yang menegaskan otoritas dan kepemimpinan IAEA dalam menentukan sifat program nuklir Iran (mengakomodasi Afrika S e l a t a n ) . - Dicantumkannya sebuah referansi tak langsung dalam teks resolusi mengenai terciptanya kawasan bebas nuklir Timur Tengah (mengakomodasi Indonesia dan Q a t a r ) . Terdapat tambahan yang memaparkan insentif diplomatik, ekonomi, dan keamanan yang ditawarkan 5+1 kepada Iran Juni lalu jika Iran menghentikan pengayaan uranium.

Kebijakan Iran yang dianggap tidak kooperatif dalam pengayaan uranium ditanggapi oleh dunia internasional dengan dikeluarkannya sanksi PBB, seperti yang tercantum dalam Resolusi DK PBB 1696. Resolusi tersebut diadopsi pada tanggal 31 Juli 2006 dan dimaksudkan iuntuk menekan pemerintah Iran untuk segera menghentikan kegiatan pengembangan nujlirnya, selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2006. Ketika pemerintah Iran gagal untuk menuruti isi resolusi PBB tersebut, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1737 yang menjustifikasi diberlakukannya sanksi Iran. Resolusi ini mencegah penyediaan, penjualan ataupun transfer peralatan dan teknologi yang berkaitan dengan pengayaan nuklir dan system peluncuran nuklir.


85 Akhirnya, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 24 Maret 2007

mengesahkan Resolusi nomor 1747 yang

menjatuhkan sanksi terbatas dan reversible terhadap Iran. Resolusi ini merupakan sanksi tambahan setelah 2 Resolusi sebelumnya Iran tidak mematuhinya, dengan terus melanjutkan program nuklirnya. B.2. Amerika Serikat Tidak Menyetujui Kebijakan Nuklir Iran Meskipun status unipolar Amerika Serikat masih menjadi polemic, namun realitas pasca pecahnya Soviet, perkembangan kecenderungan kekuatan dunia mengarah di tangan Negara AS. Dengan pengalaman panjang dan peluang yang sudah didepan mata, AS berusaha mewujudkan dan mempertahankannya. Dengan hak veto yang dimilikinya, ia berusaha terus mendikte organisasi terbesar di dunia saat ini, PBB, untuk selalu mengeluarkan kebijakan yang mendukung misi besarnya sebagai penguasa tunggal dunia. Disisi lain, Negara-negara terutama yang merasa tertindas dan dirugikan kebijakan Amerika Serikat semakin banyak yang melakukan perlawanan. Jika AS tetap bersikukuh dengan politik unilateral dan arogansinya serta melancarkan konspirasi untuk memperdaya Negara lain, hal itu hanya akan memperbesar peluang dan kebutuhan lahirnya kekuatan penentang. Dan salah satu dari Negara dunia ketiga (Negara berkembang) yang saat ini dicurigai berpotensi besar untuk memiliki kekuatan tangguh yang selalu bergeliat mengadakan perlawanan dan menentang AS adalah Iran. Sejak revolusi Iran 1979, Iran semakin mempertegas posisinya sebagai Negara yang tidak dapat ditaklukkan, dalam artian tidak tunduk ke Amerika Serikat. Hal tersebut, mengakibatkan, AS selalu berusaha melemahkan kekuatan Negara Iran dengan berbagai cara. Praktik politik hubungan internasional yang diterapkan AS memang menunjukkan semakin kerasnya kemauan AS untuk mendikte Negara lain, termasuk Iran, yang memiliki doktrin anti intervensi Negara asing. Dalam mendikte Negara lain. AS banyak bekerjasama dengan Israel sebagai sekutu utama di kawasan Timur Tengah. Nampak jelas bahwa konflik Revolusi Islam Iran dengan Israel sebagai kekuatan regional yang berambisi menguasai kawasan, dan dengan AS sebagai kekuatan imperium yang menguasai dunia internasional, dimulai sejak detik pertama revolusi Islam Iran. Konflik itu ditandai dengan dua insiden : Pertama, pengusiran Korps Diplomatik Israel dari Teheran dan pengalihan kantor kedutaannya menjadi kantor perwakilan PLO. Kedua, pengambil alihan secara paksa kantor Korps Diplomatik AS oleh para mahasiswa yang emosional dan penahanan para pejabatnya sebagai sandera selama 444 hari (El Gogary, 2007: 205) Paling tidak ada berbagai alasan yang menjadikan AS membenci Iran, yakni :


86 Pertama, AS menuduh Iran berada dibalik gerakan-gerakan yang menentang AS di berbagai Negara. Seperti memperkuat pejuang Hizbullah dan jihad Islam, dua kelompok perjuangan yang bertekad mengusir pendudukan Israel dari Lebanon dan Palestina yang terus menerus berkonflik melawan Israel, mendukung Hamas di Palestina yang juga sedang berhadapan dengan Israel, memperkuat faksi syiah di Irak dan tidak kooperatif dalam upaya menstabilkan Irak dan mengakibatkan konfrontasi Syiah – Sunni hingga kini. Kedua, Iran, dalam beberapa program, banyak mendapat dukungan dari Negara Rusia dan Cina. Antara lain dalam program modernisasi senjata pada angkatan laut dan angkatan udara, dan program pengembangan nuklir Iran. Ketiga, Iran dituduh melancarkan manuver politik dengan membentuk “aliansi” baru Iran – Amerika Latin. Yakni para Sosialis kiri anti AS yang berada di Venezuela, Bolivia dsb. Keempat, AS menuding Iran mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik. Hasil pengintaian satelit yang dilaporkan intelijen Barat terhadap pusat riset Shahid Hemmat Industrial Group memperlihatkan, Iran melakukan percobaan mesin perang generasi baru. Mesin ini dipastikan akan dipasang pada peluru kendali balistik yang mampu membawa 1 metrik ton atau 2200 pound hulu ledak dengan jangkauan 900 mil (Shoelhi, 2007:163). Dengan interpretasi seperti itu, dipastikan rudal akan memiliki kemampuan untuk melakukan serangan ke Israel, sekuruh jazirah arab, Turki dan ke Timur mencakup ke Pakistan dan India. Kelima, Independensi Iran dengan segala kekuatannya—seperti tuduhan point empat --, dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan regional Dengan adanya berbagai alasan tersebut, AS yang berkolaborasi dengan Israel – yang dianggap musuh besar Negara-negara di Timur Tengah, namun “wakil” secara cultural-historis maupun sosio politis Barat di kawasan Timur Tengah – melakukan manuver-manuver politik yang bertujuan mempermalukan dan mengerdilkan Iran. Hagemoni AS memungkinkan menerjemahmahkan manuver-menuver tersebut melalui berbagai cara, baik yang bersifat personal ( AS sendiri), maupun melalui organisasi-organisasi internasional yang tersebar di dunia ini, meski itu PBB sekalipun.

a. Argumen Amerika Serikat Menentang Nuklir Iran Sejak perang Teluk II berakhir, hubungan AS – Iran memburuk, bahkan sampai sekarang, Memburuknya hubungan Iran- AS dipicu oleh berbagai tuduhan AS yang terus dialamatkan ke Iran. Tuduhan tersebut bertujuan untuk menjatuhkan citra pemerintahan RII di mata dunia, Dengan mencitrakan buruk Iran, akan melegitimasi AS untuk Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

87 menekan Iran yang dapat berujung mengancam melakukan agresi jika Iran tidak melakukan apa yang diultimatumnya. Salah satu kebijakan Iran, yang mendapat sorotan dan pertentangan serius dari AS adalah kebijakan nuklir Iran. Program pengembangan nuklir Iran yang diklaim pemerintah Iran untuk pembangkit tenaga listrik, riset dan sepenuhnya untuk keperluan damai lain selalu mendapatkan tekanan AS dan sekutunya (Uni Eropa) untuk segera dihentikan. AS dan UE mengancam memberi sanksi karena Iran dinilai diam-diam berusaha membuat senjata nuklir. AS dan sekutu Eropa khususnya Inggris, Perancis dan Jerman (trio UE) meningkatkan usaha untuk membawa masalah ini ke forum Dewan Keamanan PBB. Tahun 2005, mayoritas Negara anggota IAEA, badan pengawas nuklir PBB, sepakat menyerahkan isu nuklir Iran ke DK PBB karena Iran tidak mau membekukan pengayaan uraniumnya. Pengayaan uranium bisa menggerakkan pembangkit Tenaga Nuklir (PLTN), tetapi bisa juga untuk memproduksi senajata nuklir. Lalu, apakah alasan sebenarnya dibalik sikap AS menentang program nuklir Iran? padahal itu juga merupakan hak Iran sebagai anggota NPT, karena programnya berdasar laporan IAEA tidak ditemukan untuk pembuatan senjata nuklir. Jadi, apa sebenarnya alasan Negara adidaya AS berupaya mati-matian supaya tidak ada Negara berkembang khususnya Negara-negara Islam yang dapat menggunakan energy nuklir untuk tujuan damai?(Shoelhi, 2007: 176-177) : pertama, hubungan AS terhadap Iran tak pernah bersahabat sejak kemenangan Revolusi Islam Iran di bawah pimpinan Imam Khomeini. Kedua, keunggulan ekonomi. Itulah alasan utama mengapa mereka tidak ingin Negara berkembang menggunakan energy nuklir walaupun untuk tujuan damai. AS sudah memperhitungkan dari sekarang bahwa beberapa tahun mendatang sumber minyak dan gas dunia akan berakhir, dan saat itulah uranium yang sudah dikayakan akan menjadi sumber kekayaan. Bila Negara berkembang tak memiliki proyek nuklir dan pengayaan uraniumnya, Negara berkembang harus membeli energy atau uranium yang sudah dikayakan kepada AS dan sekutunya. Ini akan membuat Negara-negara adidaya semakin kaya dan Negara-negara lain semakin ketingggalan karena AS dan sekutunya berusaha menjadikan teknologi nuklir sebagai energy yang hanya dikuasai Negara-negara tertentu. Itulah sebabnya Negara berkembang harus bersatu berjuang merebut kemampuan dan kesempatan untuk menguasai energy nuklir agar tak kesulitan memenuhi kebutuhan energinya di masa mendatang. Keberatan AS atas proyek pengayaan uranium yang dilakukanIran sebenarnya hanyalah kedok dari kepentingan besarnya untuk menguasai wilayah-wilayah penghasil minyak terbesar di dunia. Dalam hal ini, AS sesungguhnya ingin mengamankan kebutuhan minyak dan energy domestiknya terutama setelah beberapa Negara mengurangi pasokan minyak ke AS. Sebagian Negara Amerika Latin seperti Venezuela dan Bolivia telah melakukan renegosiasi kontrak


88 penjualan minyak mentah dengan AS dengan harga lebih tinggi dan jumlah dibatasi, sementara kebutuhan AS terus meningkat.

b. Langkah Politis Amerika Serikat Dalam Pertarungan politik ini, mendapati kenyataan Iran tetap mempertahankan program nuklirnya, sebagai Negara besar, AS melakukan langkah-langkah untuk memperkuat argumen yang sudah dilontarkannya berulangkali di depan berbagai forum. Permusuhan yang sudah lama berkobar setelah revolusi Islam Iran, dengan sanksi ekonomi yang dijatuhkan sejak tahun 1979 tak pernah dicabut, dan terus memperpanjang dan diperbarui hingga tahun 2000, AS belum juga puas. Sanksi diperpanjang hingga tahun 2005, dan diperpanjang entah sampai kapan. Yang jelas, dengan mempersoalkan program pengembangan nuklir Iran ini, AS memiliki alasan kembali untuk memperberat sanksi-sanksi. Langkah-langkah ini dimaksudkan sebagai upaya menarik simpati dan dukungan dari Negara-negara lain, atas ketidakbenarannya Iran mengembangkan program pengembangan nuklir, sehingga pada gilirannya semua Negara berada di balik Negara AS. Membenarkan semua yang disampaikan AS. Langkah-langkah Politis AS tersebut : 1.

Jika nuklir Iran untuk kebutuhan listrik, AS mengemukakan bahwa sebenarnya Iran tidak membutuhkan energy nuklir. Karena sumber daya alam terutama gas dan minyak Iran sangat melimpah.

2.

AS melakukan kampanye yang bertujuan untuk mengurangi aliran teknologi dan alih senjata dari Rusia ke Iran

3.

Mengajak Negara-negara sahabatnya untuk mengecam Iran

4.

Menggalang kekuatan penekanan bersama Negara sahabat.

5.

Mengancam menjatuhkan hukuman ekonomi yang diperberat serta ancaman agresi militer

dan isolasi

internasional 6.

Memperalat lembaga dunia (DK PBB) untuk menjatuhkan sanksi atas Iran.

7.

Menghukum pendukung Iran, misalnya melalui Senat pada 16 Juli 1998 telah mensahkan UU ekonomi darurat internasional yang menentukan hukuman bagi perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi di berbagai industry energy Iran. AS mengancam menjatuhkan sanksi kepada tiga perusahaan Rusia dan Dua perusahaan Cina yang terlibat dalam transaksi nuklir dengan Teheran. Padahal, hokum internasional tidak mengenal dan membolehkan adanya undang-undang nasional dengan yurisdiksi tayang meliputi wilayah Negara lain (extra territorial Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

89 legislation). Dengan demikian melalui UU ini sebenarnya AS telah melanggar prinsip hukum internasional, dan dapat merusak jalinan hubungan perdagangan dunia.

B.3. Iran dan Kebijakan Nuklirnya Setelah mengetahui latar belakang mengapa Iran mengembangkan program nuklir (bab sebelumnya), tentunya ada alasan kuat yang mendasar mengapa Iran bersikukuh mempertahankan kebijakannya, meskipun mendapat tekanan dari AS dan sekutunya, baik yang diformalkan melalui DK PBB atau propaganda pencitraan buruk Negara Iran. a. Argumen Iran Terkait Kebijakan Nuklirnya Pertama, dengan menganut tiga prinsip kehormatan, kebijaksanaan, dan maslahat, serta prinsip kebijakan luar negerinya yang bersendikan keadilan, Iran berpendapat bahwa setiap Negara mempunyai hak untuk menguasai dan mengembangkan teknologi nuklir untuk keperluan damai. Apalagi Iran masuk anggota NPT. Teknologi nuklir Iran ini dimaksudkan sebagai buah kebijaksanaan pengemban amanah rakyat, demi kemaslahatan masa depan mereka dengan memenuhi kebutuhan energy listrik, ketika dikhawatirkan energy gas alam dan minyak menipis, padahal kebutuhan rakyat Iran terus bertambah. Juga, bagi Iran, tidak ada yang lebih mulia daripada “kehormatan” sebuah Negara berdaulat Iran yang pantang menyerah terhadap dominasi dan intervensi Negara asing, tak terkecuali AS. Kehormatan disini juga dalam artian, Iran tampil sebagai wakil dunia ketiga, yang seharusnya mendapatkan pula kesempatan mengembangkan teknologi nuklir untuk keperluan listrik, riset dan tujuan damai lain. Dikhawatirkan dengan mengebiri hak ini, akan berulang ke Negara dunia ketiga yang lain yang suatu saat nanti akan menggunakan energy nuklir untuk memenuhi kebutuhan energinya. Akan tercipta suatu preseden buruk bagi semua Negara berkembang, tidak akan dibolehkan menjalankan program nuklir sekalipun untuk tujuan damai. Kedua, Demi membuktikan ketidak benaran nuklirnya untuk senjata, Iran bersikap kooperatif dan telah mempersilahkan dan menerima kehadiran tim IAEA (International Atomic Energy Agency) untuk memeriksa fasilitas nuklirnya. Ketiga, Iran telah bersikap fair dan terbuka dengan memperbolehkan wisatawan asing berkunjung ke instalasi nuklirnya. Suatu kebijakan yang tidak pernah dilakukan Negara manapun. Dengan kebijakan ini, memperjelas bahwa Iran ingin membuktikan ia tidak sedang menjalankan program senjata nuklir seperti yang dituduhkan


90 b. Langkah Politis Iran Upaya diplomasi Iran di arena internasional terus dikembangkan dengan tujuan memperkuat barisan dalam menghadapi permusuhan yang dilancarkan AS. Berbagai langkah Iran berkaitan dengan kebijakan Luar negeri -- kecuali dengan Indonesia, yang akan dibahas spesifik pada bab VI-- tersebut antara lain : 1. Mengimplementasikan salah satu prioritas dalam kebijakan politik negeri Iran, yakni Perluasan hubungan dan penguatan hubungan dengan Negara-negara lain. Bentuk dan penguatan hubungan ini, yakni dengan mempererat persahabatan dengan sejumlah Negara Amerika latin, Afrika dll. yang membutuhkan sekutu baru dalam menghadapi musuh yang sama (AS). Misalnya : - Dengan Kuba, membentuk front perlawanan Bersama Kuba, Iran merancang strategi besar membentuk satu front perlawanan terhadap Amerika. Menurut Fidel Castro, pemimpin kuba, Kuba merasa terpanggil untuk membela hak-hak bangsa Iran di arena politik Internasional. Kuba akan siap membela Ahmadinejad dalam meraih hak-hak Negara Iran yang sah. Sementara Ahmadinejad mengatakan bahwa Iran siap memulai hubungan yang lebih serius dengan Kuba. Termasuk dalam bidang ekonomi, pertahanan serta social budaya. - Tanggal 13 – 17 Januari 2007, menempuh diplomasi dengan melawat dan dialog ke Negara-negara : a. Venezuela, bersama Hugo Chaves mengumumkan rencana sebuah dana gabungan US $ 2 miliar untuk mendanai proyek-proyek untuk upaya membantu pembebasan diri dari penjajahan dan penindasan imperialism AS. b. Quito, Ekuador, Ahmadinejad mengatakan “ Kami bangsa latin Amerika dan Iran adalah partisipan perdamaian, Amerikalah yang berperang untuk merampas kesejahteraan umat manusia.” c. di ibu kota Nikaragua, Managua, Ahmadinejad membuat pernyataan bahwa Iran, Nikaragua, Ekuador, Venezuela, dan Bolivia serta Negara-negara revolusioner lain, merapatkan barisan bersama dan akan melawan bersama sang Imperialis Amerika. -

Pengembangan Senjata strategis Iran, Bekerjasama dengan :

a. Negara Rusia, demi menjaga wilayah udara yang luas, Teheran membutuhkan banyak pesawat tempur dari berbagai jenis terutama SU 24 dan Mig 29 dari Rusia. Untuk keamanan lautnya, Iran juga membeli 3 kapal selam beserta dukungan keterampilan dari Rusia. Kepentingan rusia sendiri ke Iran adalah untuk menyelesaikan proyek Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

91 pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran. Juga melindungi kontraknya untuk memasok rudal pertahanan udara di Iran. b. Negara Cina, Iran oleh AS ditengarai terus membangun system peluru kendali rudal, dan uji coba rudal jelajah anti kapal selam. Kepentingan Cina sebenarnya adalah malanjutkan proyek pengembangan teknologi percobaan dan pengujian rudal. 2. Berunding dengan Uni Eropa (UE) dan menawarkan Perancis, salah satu Negara yang menentang aktifitas pengayaan uranium bersedia memimpin suatu konsorsium internasional guna memonitor dan mengolah kegiatan pangayaan uranium. 3. Suriah, dengan memperdalam hubungan bilateral maupun diplomatic, meski beda ideology-- Suriah menganut paham sekuler, memisahkan agama dari lingkup pemerintahan--.Kesamaan keduanya adalah sama-sama dalam kondisi mengahadapi ancaman AS. Suriah karena dukungan politik dan militernya kepada Hizbulloh di Lebanon. Kedua Negara – Suriah dan Iran—sepakat membentuk aliansi dalam membendung dominasi Amerika di wilayah Timur Tengah. 4. Korea Utara, meski tidak memiliki bentuk kerjasama dan hubungan yang erat dengan Iran, bahkan berbeda ideology –Korea Utara komunis--, Kedua Negara memiliki persamaan dalam hal mengabaikan keinginan Amerika untuk menghentikan pengayaan uraniumnya. Pembangkangan Korea ternyata tidak berdampak AS melalukakan sesuatu seperti yang diancamkan. Hal inilah barangkali yang mengilhami Iran mengabaikan pula ancaman AS karena hanya dianggap pada tataran retoris belaka.

B.4. Upaya Diplomatik Iran – Amerika Serikat Ditengah memanasnya suhu hubungan Iran –AS, Apalagi dalam suratnya kepada Bush, Ahmadinejad menegaskan bahwa ,”Liberalisme dan demokrasi gaya barat terbukti belum mampu membantu merealisasikan cita-cita umat manusia. Kini dua konsep ideologis tersebut terbukti gagal. Mereka yang berwawasan telah mendengar suara-suara yang mengguncang, dan melihat kebangkrutan ideology serta pemikiran dari system demokrasi liberal.” Ketegangan di kawasan Teluk Persia kembali memuncak. Resolusi 1747 Dewan Keamanan (DK) PBB yang dimotori Amerika Serikat (AS) memberikan keputusan sanksi lebih keras terhadap Iran.


92 Sebaliknya, Iran berpandangan bahwa kebijakan yang akan diambil DK PBB tersebut merupakan suatu kesalahan sejarah dalam peradaban umat manusia. Hal itu disebabkan lembaga dunia tersebut telah sangat jelas didikte oleh kepentingan AS. Fakta membuktikan bahwa sejak tahun 2003, AS jelas-jelas sudah melanggar hukum internasional dengan cara menginvasi Irak secara sepihak, tanpa mendapatkan otoritas dari DK PBB. Alasan invasi AS ke Irak adalah sama persis dengan apa yang kerap didengungkan para elite pemerintahan Bush terhadap Iran selama ini. Para elite pemerintahan Iran melihat bahwa segala upaya AS melalui DK PBB untuk memberikan sanksi lebih keras ke Iran hanyalah suatu rekayasa untuk menghambat Iran menjadi negara maju dalam bidang teknologi, khususnya teknologi nuklir. Bahkan Amerika dianggap bertujuan untuk menguasai sumber daya minyak (petropolitics) di Iran. Secara umum, AS menganggap Iran telah melanggar perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) dengan kepemilikan teknologi Weapons Mass Destruction (WMD atau senjata pemusnah massal) dengan kriteria Nuclear, Biological and Chemical Weapon (NBC). Washington mengategorikan Iran sebagai salah satu dari the rogue states (Iran, Irak, dan Korea Utara). Suatu negara akan dan dapat dikategorikan sebagai the rogue states apabila negara tersebut membenci AS dan memiliki senjata pemusnah massal. Hal itu merupakan rezim yang agresif serta melanggar hukum internasional. Bahkan Iran bersama Korea Utara dan Irak diberi label sebagai an axis of evil (negara-negara poros kejahatan). Kedua konsep ini (rogue states dan axis of evil) merupakan bagian dari agenda strategi politik Washington dalam membangun opini public. Embargo nuklir DK PBB kali ini bukanlah hal baru bagi Iran. Sekitar tahun 1980-an Iran pertama kali pernah mendapatkan embargo nuklir dari Barat yang dimotori AS. Saat itu AS khawatir bahwa Iran akan menyalahgunakan teknologi nuklirnya untuk program senjata nuklir. Bahkan, Jerman yang sedang membangun fasilitas reaktor light water (air ringan) kembar berkekuatan 1300 Mega Watt (MW), secara sepihak menghentikan aktivitasnya untuk mendukung seruan embargo AS. Fakta menunjukkan bahwa embargo nuklir AS tersebut justru telah memaksa Iran untuk menjalin kerja sama di bidang nuklir dengan Cina dan Rusia. Apabila AS tidak menghentikan upaya Iran mengembangkan kapabilitas militernya, hal itu akan menimbulkan ancaman bagi kepentingan nasionalnya di Timur Tengah, khususnya kepentingan sekutu terdekatnya, Israel. Diproyeksikan akan terjadi kondisi perimbangan kekuatan (balance of power) antara Iran dan Israel. Kepemilikan senjata nuklir Iran dapat mengurangi dominasi Israel di kawasan Timur Tengah. Kemudian negara-negara lain di kawasan itu akan berlomba-lomba untuk memiliki senjata nuklir. Misalnya saja Arab Saudi dan Mesir yang tidak ingin pengaruh mereka berkurang di negara-negara Arab. Dengan bantuan keahlian dari Pakistan, mereka akan berupaya


93 mengembangkan senjata nuklir untuk mengimbangi Iran. Kemudian Suriah yang mungkin sudah mempunyai satu reaktor nuklir akan punya alasan untuk mengembangkan senjata nuklir. Hal itu karena Timur Tengah mempunyai arti strategis yang sangat besar. Pertama, letaknya pada titik pertemuan tiga benua (Afrika, Asia, dan Eropa), Timur Tengah menguasai lalu lintas darat, laut, dan udara antara Eropa, Asia, dan Eropa. Kedua, di kawasan itu terdapat beberapa jalur pelayaran penting yaitu Selat Bosporus, Selat Dardanella, Terusan Suez, Selat Bab El Mandeb, dan Selat Hormuz. Ketiga, kawasan ini mengandung sumber utama minyak, bahan bakar utama, dan bahan mentah yang paling diperlukan dalam peradaban industri kontemporer. Cadangan minyaknya hampir dua pertiga cadangan minyak dunia dan produksinya pernah mencapai 40% produksi dunia. Dalam eskalasi politik seperti ini, AS menwarkan perbaikan hubungan dengan mengajukan empat syarat utama (Simanjuntak, 2007: 53-54). c.

Persyaratan dari AS 1. Iran tidak boleh menentang upaya perdamaian di Timur Tengah, dan harus mengakui secara resmi rezim Zionis Israel 2. Iran juga harus menghentikan dukungannya kepada kelompok-kelompok pejuang Palestina, seperti Jihad Islami maupun Hamas. Begitu juga kelompok Hizbulloh di Lebanon. Amerika juga meminta Iran untuk memutuskan hubungan apapun dengan kelompok-kelompok anti Zionis. 3. Iran harus menghentikan apapun usahanya dalam memproduksi senjata pengahncur massal. Sebab menurut Amerika, hal tersebut dapat mengganggu keamanan dan stabilitas di kawasan Timur Tengah, 4. Iran juga harus menghormati Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan hak-hak minoritas agama, sekte, dan ras yang terutama adalah hak-hak wanita. Sebagai tanggapan dari syarat-syarat tersebut, Iran kemudian mengajukan tandingan beberapa syarat ke Amerika,

yaitu : d.

Persyaratan dari Iran 1. Iran meminta, agar Amerika menghapus segala bentuk embargo yang dijatuhkan kepada Iran. 2. Pencairan aset-aset Iran yang dibekukan dan ditahan di bank-bank Eropa serta AS.


94 3. Penghapusan segala kebijakan-kebijakan despotic, yang selama ini diterapkan pada Iran dalam kurun waktu lama. 4. Amerika tidak mencampuri urusan dalam negeri Iran, dengan dalih apapun 5. Permintaan maaf secara resmi atas kebijakan-kebijakan politik amerika yang salah, dan telah menimbulkan penderitaan bagi rakyat Iran selama beberapa puluh tahun terakhir. Mencermati kedua syarat yang saling diajukan kedua Negara, nampaknya substansi dari kedua persyaratan adalah hal prinsip yang selama ini teguh dipegang masing-masing Negara. Misalnya, AS mensyaratkan Iran mengakui Zionis Israel, adalah sesuatu yang paling esensial ditentang di Negara Mullah itu, yang bagi AS juga esensi untuk menjaga eksistensi dan keamanan Negara zionis Israel. Dan Prinsip ini merupakan dasar dalam hubungan luar negeri kedua Negara masing-masing. Demikian pula syarat yang diajukan Iran ke Amerika untuk tidak mencampuri dalam negeri Iran, sepertinya berat dilaksanakan, dimana AS berkepentingan ikut melakukan penataan kawasan di Timur Tengah. Dan Iran adalah salah satu Negara dengan geopolitik stategis, yang terletak di Teluk Persia, mengontrol Selat Hormuz, memiliki sumber daya alam (terutama minyak dan gas ) yang melimpah, dan merupakan gerbang utama ke Asia Tengah, dapat mengancam kepentingan Amerika yang ingin membangun Pax Americana atau Imperium Amerika. Sebenarnya, dalam krisis nuklir Iran ini, Iran pernah mengajak dialog AS untuk maju ke meja dialog dan perundingan. Dialog langsung tanpa syarat apapun ditawarkan Iran untuk mencari titik temu atas perbedaan yang terkait program nuklir Iran. Namun AS menolaknya, meskipun 21 mantan diplomat dan purnawirawan militer AS mengkritik kebijakan Bush yang menolak tawaran dialog tersebut. Dengan demikian, hal ini menyangsikan komunitas internasional bahwa Amerika benar-benar ingin menyelesaikan kasus nuklir Iran secara diplomatik. Seakan-akan ini menjadi pembenar bahwa sesungguhnya Amerika ingin menjadikan isu ini sebagai senjata untuk mengisolasi Iran secara ekonomi dan politik. Iran tidak boleh berkembang menjadi Negara Timur Tengah yang kuat karena akan mengancam hegemoni Amerika di kawasan vital itu. Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Penaksiran Intelijen AS (NIE), 4 Desember 2007, terungkap bahwa sebetulnya Iran sudah menghentikan program senjata nuklirnya sejak empat tahun lalu (2003). Kesimpulan tersebut sangat berbeda dengan laporan intelijen AS dua tahun lalu yang menyebut Iran “bertekad mengembangkan senjata nuklir”. Namun penilaian terbaru itu juga menemukan bahwa Iran juga terus mengembangkan kemampuan teknis yang dapat digunakan untuk membagun bom, dan tampaknya Iran akan mampu menghasilkan cukup uranium yang telah diperkaya untuk senjata nuklir dalam kurun waktu 2010-2015. Tapi, rupanya hal tersebut -- penemuan terbaru NIE – tak Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

95 membuat Bush gentar dalam memperjuangkan diterapkannya sanksi bagi Iran.”Iran tetap menjadi ancaman bagi perdamaian, karena Negara itu bisa memulai lagi program rahasia senajta nuklir, yang menurut data baru intelijen AS dihentikan tahun 2003” kata Bush 5 Desember 2007. Sementara Ahmadinejad dalam kunjungannya di Ilam, Iran mengatakan “Anda telah melihat laporan dari intelijen AS. Dengan jelas mereka mengatakan bahwa rakyat Iran berada di jalan yang benar. Laporan ini berusaha menarik AS dari kebuntuan mereka. Namun hal itu juga merupakan deklarasi kemenangan rakyat Iran dari kekuasaan Negara lain.” Sebenarnya, keraguan muncul juga atas keefektifan sanksi yang menekan Iran, disebabkan Iran adalah penghasil minyak kedua di Timur Tengah. Ketergantungan Negara-negara konsumen akan menghilangkan dampak dari sanksi tersebut, seperti yang diterapkan Amerika Serikat sejak jatuhnya Shah Iran pada akhir tahun 1979. Sangat besar kemungkinan pemerintah Iran akan menggunakan kondisi ini untuk mengancam pasokan minyak ke Negara-negara konsumen sehingga akan memberikan efek bumerang bagi perekonomian Negara-negara tersebut ketika sanksi tersebut diberlakukan. Kurangnya pasokan minyak dunia kemudian akan secara signifikan mengancam stabilitas perekonomian dunia. Hal ini menjelaskan mengapa Cina dan Rusia juga Negara-negara Uni Eropa, walaupun setuju bahwa program nuklir Iran harus dihentikan, enggan untuk menerapkan sanksi langsung terhadap Iran dan lebih setuju dengan jalan negosiasi dengan rejim ahmadinejad. Negara-negara ini, akan mencegah kemungkinan diterapkannya intervensi militer, walaupun disisi lain tetap menginginkan campur tangan Amerika Serikat, karena akan sangat berdampak pada stabilitas ekonomi internasional. Disamping itu, sanksi yang ditetapkan atas rejim di Iran, telah menimbulkan efek yang sebaliknya karena justru memunculkan nasionalisme domestic dan dukungan politik bagi rejim Ahmadinejad. Keputusan untuk tetap melanjutkan program pengayaan nuklir ditengah ancaman sanksi PBB telah membangkitkan keyakinan yang sangat kuat atas terciptanya posisi yang sejajar dengan Negara-negara barat yang sebelumnya memonopoli kepemilikan nuklir. Didalam pernyataan publiknya, Presidien Mahmoud Ahmadinejad mengatakan bahwa resolusi PBB tidak memilikivaliditas apapun. Dengan tetap mempertahankan posisinya, Iran telah sekali lagi mempermalukan Amerika Serikat yang menjadi tidak berdaya untuk memaksakan kepentingan nsionalisnya atas Iran. Dengan posisi satus quo pasca DK PBB 1747 saat ini, karena laporan terbaru NIE bisa saja dapat meruntuhkan usaha AS dalam meyakinkan Negara-negara besar lainnya untuk menyepakati sanksi ketiga dari PBB terhadap Iran, karena apa yang dituduhkan –pembuatan senjata nuklir—tidak terbukti, maka dapat diprediksi pasca DK PBB 1747 belum akan ada tindakan konkrit dalam sanksi Iran, jadi mungkin hanya sebatas retorika politik seperti DK sebelumnya, walaupun sementara juga masalah nuklir Iran selama ini menjadi isu utama pada kampanye pemilu presiden AS untuk Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

96 2008. Dinamika politik ini tidak mempengaruhi situasi di kawasan Timur Tengah yang diwarnai pertarungan kedua kubu, yakni kubu AS yang mengusung proyek Timur Tengah Raya dengan tawaran isu demokratisasi sebagai andalannya, dan kubu Iran yang membawa misi Timur Tengah yang Independen, bernafaskan Islam, bebas dari pengaruh asing. Pertarungan akan mengakibatkan dua kubu tersebut saling membangun system patron-klien di berbagai wilayah atau Negara di kawasan Timur Tengah. Jadi nampaknya perbaikan hubungan AS-Iran tidak semudah yang dibayangkan terjadi dalam waktu singkat.


102

BAB VI HUBUNGAN IRAN – INDONESIA TERKAIT KEBIJAKAN NUKLIR IRAN A.

Deskripsi Negara Indonesia Bentuk Negara : Republik dengan system pemerintahan presidensial. Luas wilayah

: 1.919.493 km2,

Ibu kota

: Jakarta.

Kepala Negara merangkap sebagai kepala pemerintahan : Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Republik Indonesia diproklamirkan 17 Agustus 1945, Dasar dan filsafat Negara : Pancasila, yang dicetuskan Soekarno 1- 6- 1945, Sistem pemerintahan adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan konstitusi, Lagu kebangsaan INDONESIA RAYA: lagu diperdengarkan secara resmi pada Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1945 di Jakarta A.1. Hubungan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan politik Luar Negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar Negara. Oleh karena itu undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini sangat penting artinya, mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan konvensi tentang misi khusus, new York 1969. Dasar politik luar negeri Republik Indonesia diletakkan oleh Hatta. Dalam siding Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tanggal 2 September 1948, Hatta mengemukakan tentang gagasan pokok “non blok” dalam politik luar negeri RI. Prinsip ini kemudian diikuti oleh sebagian Negara-negara di Asia dan Afrika.(Agung :27). Dalam perkembangan berikutnya, asas politik luar negeri RI dikenal sebagai “bebas aktif”. Bebas diartikan tidak memihak kepada Barat dan Timur, Aktif diartikan dapaty berp[eran dengan baik dalam kiprah di dunia. Istilah Barat dan Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

103 Timur ini dimaksudkan ketika sedang berlangsung ”Perang Dingin” antyara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Setelah Uni Soviet runtuh dan Amerika Serikat menjadi satu-satunya Negara adi daya, istilah Barat dan Timur tidak perlu dilihat kembali. a. Politik Luar Negeri Bebas Aktif Bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakekatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Adapun prinsip dalam kebijakan luar negeri Indonesia,

berdasarkan Landasan Idiil : Pancasila

dan

Landasan Konstitusional : UUD 1945. Dalam landasan Pancasila, rumusan kebijakan politik luar negeri tidak secara tegas terdapat dalam pancasila, tetapi sila-silanya yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, memberikan suatu dasar bagi konseptualisasi hubungan antar bangsa. Sedang Landasan konstitusionil UUD 1945, dalam artian mendasarkannya

disini tidak lepas dari

“kepentingan nasional” yakni politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub didalam alenia satu dan empat Pembukaan UUD 1945 , sebagai dasar politik Luar negeri : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Dan pada alenia keempat bahwa…” ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social…..” b. Periodesasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dalam makalah ‘Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia” , Wiryono (2005) mengklasifikasikan periodesasi politik luar negeri Indonesia kedalam : 1. Periode Perang kemerdekaan (1945-1949). 2. Demokrasi


104 Parlementer (1950-1959); 3. Demokrasi Terpimpin (1955 – 1965); 4. Orde Baru (1965 – 1983); 5. Pasca Perang Dingin (1984 – 1997); dan 6. Reformasi dan Pasca 9/11 ( 1998 – saat ini ). B. Iran , Indonesia dan Partisipasi Organisasi Internasional Organisasi kerjasama antar bangsa, terutama organisasi kerjasama antar atau yang sering dikenal juga sebagai International Governmental Organization (IGO) telah menjadi bagian yang sangat penting dalam hubungan internasional dewasa ini. Organisasi-organisasi semacam ini umumnya memiliki jaringan luas yang berfungsi sebagai saluran kerjasama pada tingkat berbeda-beda. Sampai saat ini, tercatat Iran berpartisipasi sebagai anggota dalam organisasi-organisasi antara lain pada : FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nation ), IAEA ( International Atomic Energy Agency ), IBRD (International Bank for Reconstruction and Development ), ICAO (International Civil Aviation Organization ), IDA ( International Development Association ), IFC (International Finance Corporation), ILO ( International Labour Organization ), IMF ( International Monetary Fund), Organisasi Maritim Internasional, Inmarsat, Intelasat, Interpol, ITU ( International Telecommunication Union ), OPEC ( Organization of Petroleum Exporting Countries ) ,

OKI / OIC (Organization of Islamic

Conference), UNECSO ( United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ), UNHCR ( United Nations Children’s Fund ), UNIDO (United Nations Industrial Development Organization ), UPU ( Universal Postal Union ) , WHO (World Health Organization ), WMO ( Word Meteorological Organization ). Sedang Indonesia termasuk anggota OPEC ( Organization of Petroleum Exporting Countries ), OKI / OIC (Organization of Islamic Conference), ASEAN ( Association of South East Asia Nations ), AFTA (ASEAN Free Trade Area ), WTO (World Trade Organization), APEC ( Asia – Pasific Economic Cooperation ), D-8 (Developing Eight ), Anggota PBB, dan GNB / Gerakan Non Blok ( Non – Aligned Movement ) Hubungan internasional yang diwarnai complex interdependence memerlukan kemitraan yang lebih luas antara pemerintah dan unsur-unsur di luar pemerintah dengan melibatkan banyak faktor di luar negara. Dalam penulisan tesis ini ruang lingkup penelitian yang akan dibahas adalah masalah pengembangan teknologi nuklir Iran sebagai salah satu kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah Negara Iran yang juga berdampak kepada dinamika politik secara global termasuk juga negara Indonesia. Permasalahan yang diangkat (nuklir) tersebut, menjadi melibatkan negara Indonesia karena dalam hubungan antar negara, menyangkut pada satu keanggotaan dari organisasi–organisasi yang diikuti kedua negara, Indonesia dan Iran. Seperti pada OKI, OPEC, dan D-8 disamping posisi pada keanggotaan PBB. Dalam kaitan pengembangan teknologi nuklir Iran ini, peneliti akan membatasi pembahasan pada oraganisasi-organisasi, organ atau badan-badan PBB yang konkrit berhubungan dengan posisi kedua negara, yang Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

105 lebih terkait ke unsur formal lembaga kepemerintahan. Dengan mengacu pada persoalan-persoalan di atas, maka ruang lingkup penelitian penulisan tesis ini hanya akan dibatasi pada organisasi internasional, organ atau badan-badan khusus PBB yang relevan dengan topik tulisan. Sehingga pembahasan penelitian ini bisa mendalam, tidak melebar dan tumpang tindih (overlap). Organisasi, organ atau badan khusus PBB yang relevan tersebut adalah seperti IAEA, DK PBB, OKI, D – 8, dan OPEC. B.1. Perserikatan Bangsa-Bangsa Tanggal 24 Oktober 1945 berdirilah badan dunia baru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki misi kemanusiaan (humanity) dan perdamaian dunia (world peace). Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri sebagai organisasi internasional modern, perkembangan hubungan persahabatan antar Negara dan bangsa menjadi lebih baik melalui pengaturan hukum internasional (Syafrinaldi, 2006:33-34). Non-interference, non intervention, peace –loving countries, peaceful co-existence dan lain-lainnya. Konperensi San Francisco (Moestoko, 1985: 98) menghasilkan suatu piagam yang menyebutkan tentang organ utama dari PBB, yaitu : 1. Dewan Keamanan (Security Council); 2. Majelis umum (General Assembly); 3. Mahkamah Internasional (International Court of Justice); 4. Sekretariat (secretariat); 5. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) ; 6. Dewan Perwalian (Trusteeship Council). Badan-Badan Khusus PBB antara lain terdiri dari FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nation ), UNECSO ( United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ), UNICEF (United Nations Children’s Fund ) ; WHO ( World Health Organization ); ILO ( International Labour Organization ), IMF ( International Monetary Fund), IBRD ( International Bank for Reconstruction and Development ) ; IAEA ( International Atomic Energy Agency ), WMO (World Meteorological Organization ), ITU

(International

Telecomunication Union ); UPU (Universal Postal Union ), GATT ( General Agreement on Tariff and Trade ); ICAO ( International Civil Aviation Organization ). a. Dewan Keamanan PBB dan Nklir Iran Dewan Keamanan PBB bertugas melaksanakan perdamaian dunia, baik dengan Negara-negara anggota PBB maupun bukan Negara anggota, selama mengancam perdamaian dunia. Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara terdiri dari 5 anggota tetap (AS, Cina, Inggris, Perancis dan Rusia) dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih dua tahun sekali dalam Majelis Umum. Masing-masing anggota tetap mempunyai hak veto, yaitu keabsahan untuk membatalkan suatu resolusi yang telah diputuskan oleh suara terbanyak Anggota Dewan Keamanan (Rudy, 2002 :102). Dewan Keamanan PBB pada tanggal 24 Maret 2007 mengesahkan Resolusi nomor 1747 yang pada intinya menjatuhkan sanksi terbatas dan reversible terhadap Iran. Resolusi ini merupakan sanksi tambahan kepada Iran karena Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

106 terus melanjutkan program nuklirnya. Bentuk hukuman itu di antaranya, larangan bagi semua negara dan lembaga keuangan internasional untuk memberikan bantuan baru kepada Iran, melarang ekspor senjata Iran dan semua Negara membeli senjata Iran, membekukan aset yang terkait nuklir (15 individu dan 13 organisasi). Jatuhnya DK PBB 1747 tersebut merupakan kelanjutan dari 2 DK PBB sebelumnya, yakni DK PBB 1696 tertanggal 31 Juli 2006 dan DK PBB 1737 tertanggal 23 desember 2006.. Indonesia sebagai salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB awalnya menolak resolusi. Tapi, akhirnya mendukung sanksi tambahan bagi Teheran tersebut. Keputusan pemerintah ini ternyata mengundang kecaman dari berbagai kalangan.. Resolusi yang dikeluarkan PBB menunjukkan badan dunia ini telah bertindak diskriminasi kepada Iran. Sebagai contoh, Negara Israel, seperti dikemukakan Perdana Menteri Ehud Olmert, secara terang-terangan mengaku memiliki senjata nuklir, tapi tak pernah diawasi PBB. Keputusan DK PBB sudah menjadi bola panas di Tanah Air. Bahkan, sebagian anggota Parlemen sudah menggalang dukungan untuk menggunakan hak interpelasi mempertanyakan sikap pemerintah atas Iran. Sejumlah 271 anggota DPR dari lintas fraksi, maupun partai berbasis agama dan nasionalis, mendukung hak tersebut. Mereka menilai pemerintah Indonesia telah berkhianat kepada Iran. Pertengahan Mei 2006, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad berkunjung ke Indonesia. Tour politik Ahmadinejad ke Tanah Air mendapat sambutan hangat. Perjalanan kali ini adalah bagian diplomasi Teheran untuk meminta dukungan negara-negara dunia terkait program nuklirnya. Berkali-kali Ahmedinejad mengatakan, program nuklir Iran tidak dipakai untuk kepentingan militer. Dukungan pun mengalir kepada Iran, termasuk dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden menyatakan akan mendukung proyek nuklir Iran sejauh untuk kepentingan damai. Dalam satu kesempatan wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV Rosianna Silalahi, Ahmadinejad meyakinkan soal energi nuklir tidak sampai menimbulkan perang sesungguhnya. Iran, kata Ahmadinejad, tetap mementingkan jalur diplomasi. "Tidak ada peluang untuk berperang. Apalagi, apa yang sebenarnya dipropagandakan mereka tidak sesuai dengan kebenaran," kata Ahmadinejad. b. IAEA (International Atomic Energy Agency), NPT (Treaty on the No-Proliferation of Nuclear Weapons ) dan Nuklir Iran Didirikan pada 26 Oktober 1956, bertujuan mempromosikan penggunaan energy atom untuk keselamatan dan perdamaian ( Rudy, 2002: 105). IAEA adalah sebuah organisasi internasional yang berpusat di Wina, Austria, yang memiliki tiga pilar yang mendasari pelaksanaan kegiatannya sebagaimana dimandatkan oleh Statuta IAEA, yaitu pengamanan dan pengawasan Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

107 nuklir, kerjasama internasional dalam mempromosikan pemanfaatan energi nuklir untuk maksud damai, termasuk di dalamnya pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nukir, serta membantu negara-negara anggotanya dalam memanfaatkan iptek nuklir yang bersifat damai. Seluruh kegiatan IAEA dibahas dan ditentukan oleh negara-negara anggotanya melalui organ-organ utamanya yaitu Dewan Gubernur (Board of Governors) yang terdiri dari beberapa negara anggota IAEA dan Konferensi Umum (General Conference) yang terdiri dari seluruh 143 negara anggota IAEA. Saat ini Indonesia menjadi anggota. Dewan Gubernur IAEA untuk periode 2005-2007.

Dengan demikian betapa

strategisnya posisi Indonesia saat terjadi internasionalisai kasus nuklir Iran. Uji coba nuklir untuk kepentingan sipil baru terwujud pada 1951 ketika AS berhasil memfungsikan reaktor pembiakan cepat EBR-I. Perkembangan pesat program-program nuklir untuk kepentingan sipil dimulai tahun 1953. Sejak itu negara-negara lain berlomba mengembangkan energi nuklir. Pada 1 Juli 1968 terwujudlah perjanjian pembatasan senjata nuklir yang dikenal dengan NPT. NPT (Treaty on the No-Proliferation of Nuclear Weapons), Traktat/perjanjian antar bangsa ini dibuka dan ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1968, oleh AS, Inggris, Uni Soviet dan 59 negara lainnya. Traktat kemudian mulai berlaku dengan pendepositan ratifikasi oleh AS pada tanggal 5 Maret 1970. Berdasarkan NPT, hanya lima negara yang diizinkan menguasai senjata nuklir: AS, Inggris, Prancis, Uni Sovyet (Rusia), dan Cina. Kelimanya merupakan anggota tetap DK PBB. Memang, ada kebolehan negara anggota diluar anggota tetap untuk mengembangkan energy nuklir, memanfaatkan iptek nuklir yang bersifat damai. Namun semua dalam control IAEA. Keprihatinan Indonesia terhadap isu nuklir Iran telah disampaikan langsung dalam kunjungan Menlu RI ke Teheran pada bulan Januari 2006. Indonesia melihat inti permasalahan nuklir Iran adalah tidak adanya trust dari negara-negara maju terhadap Iran. Sementara dialog perlu terus didorong, demikian pula bagi keperluan Iran, agar lebih transparan dalam aktivitas nuklirnya, melalui kerjasama dengan IAEA (International Atomic Energy Agency). Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mendapat kepercayaan dan memainkan peranan kunci dan tanggung jawab dalam implementasi NPT, terutama yang menyangkut pasal-pasal krusial yang saat ini bersentuhan dengan isu nuklir Iran. Tanggal 4 Februari 2005 Iran mengatakan bahwa jikalau IAEA menyerahkan permasalahan ini (nuklir Iran) kepada Dewan Keamanan, maka tindakannya akan memberhentikan IAEA untuk dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut maupun mengikuti perkembangan dari program pengayaan uranium Iran. Tanggal 24 September 2005 (Alhadar, 2005) IAEA mengeluarkan resolusi bahwa isu Iran akan dipercayakan kepada Dewan Keamanan. Resolusi ini dikeluarkan dan disetujui melalui 22 suara, sedangkan suara tidak setuju hanyalah satu suara dan sisanya sebanyak 12 negara memberikan suara abstain. Keluarnya resolusi ini ternyata juga telah menjadi saksi mata adanya pembagian antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Berbagai negara, Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

108 terutama Rusia, Cina, dan Afrika Selatan, tidak setuju dengan metode yang diinginkan oleh Amerika Serikat untuk menyelesaikan krisis Iran. Dalam hal ini, India adalah satu di antara banyak negara yang berhasil ditekan oleh Amerika sehingga memberikan suara untuk resolusi tersebut. Sedangkan Rusia dan Cina tidak memberikan suara untuk resolusi tersebut dan abstain dari pemungutan. Pertemuan IAEA tanggal 4 Februari 2006, memutuskan untuk menyerahkan Krisis

ini kepada DK PBB.

Sedangkan Indonesia, Algeria, Belarus, Libya dan South Africa saat itu masih memberikan suara abstain. Setelah keluarnya keputusan tersebut, Iran tetap bertahan pada pendiriannya dan menyatakan bahwa mereka tidak akan berkompromi terhadap program pengayaan uraniumnya dengan Amerika ataupun negara-negara barat lainnya. Pernyataan ini kemudian diulangi kembali oleh Presidan Iran pada tanggal 10 April 2006. NPT adalah alat terpenting untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia, khususnya dari ancaman perang nuklir. Namun di sisi lain, mesti dilihat bahwa traktat ini adalah juga produk Perang Dingin yang sarat dengan kepentingan-kepentingan rivalitas antara Amerika dan Uni-Soviet. Karenanya, pilar pertamanya, yakni “non-proliferasi”, merefleksikan kekhawatiran utama dua negara adidaya pada saat itu demi mencegah negara mana pun—terutama negara-negara proksi dari rival masing-masing— untuk memiliki senjata nuklir. Paradigma kekhawatiran tersebut tercermin dalam biasnya implementasi pilar pertama dari NPT tersebut. Pertama, NPT tampak lebih difungsikan untuk melegalisasi kepemilikan senjata nuklir negara-negara superpower tanpa batas waktu yang jelas. Kedua, kurangnya universalitas traktat ini menjadikan sebagian negara terbebas dari kewajiban multilateral ini. Terlebih, Amerika seringkali memanfaatkan defisiensi traktat ini untuk menjalin kerja sama nuklir dengan negara-negara non-NPT, seperti Israel dan India , meski hal ini mencederai Pasal 1 NPT. Pilar kedua, yakni “hak atas energi nuklir demi tujuan damai”, tidak diragukan lagi merupakan insentif yang amat menarik, khususnya bagi negara-negara berkembang. Namun, insentif ini juga merefleksikan kepentingan-kepentingan Amerika dan korporasi-korporasi nuklir internasional untuk membujuk sebanyak mungkin negara agar membangun pembangkit-pembangkit listrik tenaga nuklir dengan hanya melalui pembelian produk dan jasa nuklir komersial mereka. Paradigma komersial tersebut terekspresikan dalam berbagai batasan tambahan, di luar standar IAEA, yang dituntut dari negara-negara berkembang, terutama jika negara-negara itu bertentangan dengan kepentingan strategis Amerika. Pada kenyataannya, tidak semua negara yang memiliki reaktor dan pembangkit nuklir memenuhi sendiri kebutuhan mereka akan uranium “yang diperkaya”. Sebagian besarnya mengimpor bahan bakar utama itu dari negara-negara besar yang mampu memperkaya uranium dalam skala industri, seperti Perancis, Jerman, Inggris, Rusia, dan Amerika Serikat (World Nuclear Association, 2007). Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

109 Perkembangan kasus Iran, ketika Iran mengklaim telah berhasil memperkaya uranium dalam skala industri, alih-alih menjadikan klaim tersebut sebagai indikasi bahwa Iran semakin dekat dengan bom nuklir, Amerika dan sekutu-sekutunya justru terlihat lebih sibuk membantah klaim tersebut. Demikian pula, saat Dirjen IAEA, Mohammad Elbaradei, menyatakan bahwa sebaiknya negara-negara Barat mengizinkan Iran untuk memperkaya uranium hingga batas-batas tertentu, Amerika malah menyatakan bahwa tidaklah ‘strategis’ membiarkan Iran menguasai teknologi tersebut. Bagi Amerika, kecemasan utamanya bukanlah, apakah Iran akan memiliki senjata nuklir ataukah tidak, tetapi lebih kepada bahwa Iran, sebagai bangsa Timur diluar kendalinya, tidak boleh memiliki kemampuan untuk memperkaya uraniumnya secara mandiri. Pilar ketiga NPT adalah “pelucutan senjata nuklir”. Dengan mempertimbangkan hegemoni global Amerika, maka tak heran jika pilar ini, yang semula diharapkan sebagai sebuah konsesi, adalah satu bagian kesepakatan yang paling tererosi dan paling lamban dimplementasikan. Paradigma lama yang memandang senjata nuklir sebagai alat pertahanan yang paling ampuh sekaligus simbol kekuatan global tidak pernah hilang dari benak para pemimpin negara-negara senjata nuklir. Keengganan mereka untuk menyatakan secara eksplisit jaminan keamanan kepada negara-negara non-senjata nuklir anggota NPT jelas mengindikasikan hal tersebut. Implementasi pilar ini pun hanya berputar pada persoalan kuantitas senjata nuklir yang masih disimpan. Padahal, negara-negara, seperti Amerika dan Inggris, meski kerap menunjukkan pencapaian mereka dalam hal mengurangi jumlah stok bom nuklir mereka, terus memperbarui senjata-senjata nuklir mereka dan memodernisasi sistem kendalinya. Kini, Amerika membelanjakan sekitar 40 miliar dolar per tahun bagi program modernisasi senjata nuklirnya. Angka ini melonjak hingga 84% sejak 1995 dengan hasil hulu-hulu ledak nuklir yang beberapa kali lipat lebih dahsyat daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki (Institute for Public Accuracy, 2005). Kesimpulan akhir ketua sidang, Yukiya Amano, pada Pertemuan Komite Persiapan NPT 2007 di Wina menyajikan fakta-fakta menarik seputar implementasi NPT. Fakta-fakta tersebut menegaskan kecemasan negara-negara berkembang bahwa NPT selama ini lebih berfungsi sebagai rezim apartheid nuklir global. Separuh kesimpulan akhir Amano juga menggambarkan bagaimana sebagian besar negara pihak (state party) NPT lebih khawatir terhadap berbagai pelanggaran, ketidakkonsistenan, dan ketidaktransparanan yang dilakukan negara-negara senjata nuklir dibandingkan dengan, misalnya, tuduhan diversi dalam program sipil nuklir Iran. Kekhawatiran itu di antaranya meliputi fakta-fakta sebagai berikut: [1] lambannya perkembangan pelaksanaan Pasal VI NPT mengenai pelucutan senjata nuklir; [2] adanya upaya-upaya untuk memodernisasi senjata nuklir dan meningkatnya peran senjata nuklir dalam doktrin strategis dan militer; [3] adanya kerja sama nuklir dengan negara-negara yang bukan bagian dari NPT; [4] kurangnya transparansi dan akuntabilitas perihal penyimpanan senjata-senjata nuklir; [5] kurangnya implementasi Resolusi Zona-Bebas Nuklir di Timur Tengah yang dihasilkan pada Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

110 NPT Review Conference 1995, terutama terhadap kapabilitas nuklir Israel, satu-satunya negara non-NPT di kawasan tersebut; dan [6] adanya upaya-upaya untuk menerapkan batasan-batasan tambahan terhadap penggunaan sipil energi nuklir, khususnya pada negara-negara berkembang demi maksud-maksud politik. Ironisnya, semua fakta tersebut menunjuk langsung muka Amerika Serikat, negara yang selama ini giat mengklaim dirinya sebagai pelindung dunia dari ancaman proliferasi nuklir dan yang paling aktif mempermasalahkan nuklir Iran hingga membawa ke Kancah DK PBB. B.2. OKI (Organisasi Konferensi Islam ) dan Nuklir Iran Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan organisasi internasional non militer yang didirikan di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969. Dipicu oleh peristiwa pembakaran Mesjid Al Aqsha yang terletak di kota Al Quds (Jerusalem) pada umat Islam. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam dalam rangka mengusahakan pembebasan Al Quds. Atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari Maroko, dengan Panitia Persiapan yang terdiri dari Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi dan Maroko, terselenggara Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam yang pertama pada tanggal 22-25 September 1969 di Rabat, Maroko. Konferensi ini merupakan titik awal bagi pembentukan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Secara umum tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk mengumpulkan bersama sumber daya dunia Islam dalam mempromosikan kepentingan mereka dan mengkonsolidasikan segenap upaya negara tersebut untuk berbicara dalam satu bahasa yang sama guna memajukan perdamaian dan keamanan dunia muslim. Secara khusus, OKI bertujuan pula untuk memperkokoh solidaritas Islam diantara negara anggotanya, memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek. Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) III OKI bulan February 1972, telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI dan komite khusus OKI secara lebih lengkap. Kini OKI memiliki 57 negara anggota serta sejumlah negara pengamat, antara lain Bosnia Herzegovina, Republik Afrika Tengah, Pantai Gading dan Thailand. Ditengah ancaman membawa isu nuklir Iran ke DK PBB, OKI pada tanggal 21 Juni 2006 mengeluarkan kesepakatan yang termaktub dalam deklarasi negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang ditandatangani 57 negara anggotanya di Baku, Azerbaijan. Isi Dokumen Deklarasi Baku sehubungan nuklir Iran adalah :


111 ·

“Perundingan untuk mencari solusi atas krisis nuklir Iran, seharusnya dilakukan tanpa didahului prasyarat apa pun. Selain itu, perlu segera dibentuk zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah, serta segera menetapkan agar Israel berada dalam pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). “

·

“menyatakan pendirian kami bahwa satu-satunya cara untuk dapat menemukan solusi dari isu itu adalah dengan menggelar perundingan tanpa prakondisi apa pun,”

·

“menuntut pencapaian Israel terhadap NPT (Non-Proliferation Treaty) tanpa adanya penundaan,”.

·

“kembali menegaskan hak mendasar dan tak dapat dirampas dari seluruh negara anggota, (yakni) untuk melakukan riset, memproduksi, dan menggunakan energi atom untuk maksud-maksud damai ...”

Ke-57 negara Islam yang tergabung dalam OKI tersebut juga menyatakan kepedulian atas apa yang mereka sebut sebagai ‘tekanan yang dilakukan untuk mengganjal Iran, yang berpotensi memengaruhi keamanan dan perdamaian di dalam negeri dan wilayah sekitarnya’. OKI sendiri menyatakan, segala hal yang terkait dengan krisis program nuklir Iran itu seharusnya merujuk pada kerangka yang telah dibuat IAEA. Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya Inggris, Prancis, Jerman, sebagaimana juga Rusia dan Cina telah menjadikan penangguhan program pengayaan uranium yang dilakukan Iran sebagai syarat guna memulai pembicaraan dengan Teheran soal krisis nuklir tersebut. B.3. OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) dan Nuklir Iran Tanggal 14 September 1960, didirikanlah Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) dengan pemrakarsa lima negara pengekspor minyak yaitu : Irak, Iran, Kuwait, Saudi Arabia dan Venezuela. Kemudian berturut bergabung Qatar (1961), Indonesia dan Libia (1962), Abu dhabi (1967), Nigeria (1971), Equador dan Gabon (1973). Kemudian sebagian Negara-negara pengekspor minyak lain menyusul. Tujuan Organisasi ini ialah mempersatukan kebijakan di bidang minyak bumi dan menentukan cara-cara serta langkah-langkah untuk melindungi kepentingan Negara-negara anggota baik secara individual maupun kolektif. Lembaga-lembaga yang ada dalam organisasi OPEC adalah : a.

Conference (Konferensi)

b.

Board of Governors (Dewan Gubernur)

c.

Economic Commision Board (Dewan Komisi Ekonomi)

d.

Secretariate (Sekretariat).(Moestoko, 1985:141-143).


112 Iran sebagai salah satu dari Negara pemrakarsa berdirinya OPEC, adalah produsen kedua terbesar dalam organisasi OPEC setelah Saudi Arabia. Produksi Iran mencapai 3,5 juta barel per hari atau mencapai lebih dari 10% produksi OPEC yang mencapai 34,8 juta barel per hari; Data per akhir Februari 2007 (Bloomberg : 2007) menunjukkan kondisi permintaan minyak dunia mencapai 87,1 juta barel per hari sedangkan produksi dunia mencapai 85,6 juta barel per hari (Satuan: 1 barel, 42 US galon, 159 liter). Dengan demikian terjadi ekses permintaan. Hal inilah yang membuat harga minyak dunia mengalami kenaikan pada awal bulan berikutnya. Gambar : 7 Permintaan Minyak Dunia

Harga minyak dunia berpengaruh pada besarnya biaya transportasi, harga barang dan jasa dan ketersediaan bebarapa produk seperti bahan makanan, air dan kebutuhan lainnya. Jika harga minyak terlalu tinggi harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan sehingga dapat terjadi inflasi. Bentuk lain dari energi alternatif akan mengalami persaingan harga yang ketat tetapi produsen minyak akan meningkatkan produksinya sehinga harga menjadi turun. Jika harga minyak terlalu rendah akan terjadi pemborosan pada penggunaan minyak. Jika harga terlalu rendah pengadaan minyak akan turun sampai harga kembali ke keadaan normal. Fluktuasi harga minyak sama sekali tidak menguntungkan bagi produsen minyak, konsumen minyak dan dunia pada umumnya. Itulah kenapa OPEC selalu menjaga kestabilan permintaan dan penawaran di pasar. Negara anggota OPEC memproduksi sekitar 55% perdagangan minyak mentah dunia. Maka ketidakstabilan situasi politik dan keamanan Negara anggota OPEC dikhawatirkan mempengaruhi pula terhadap ketersediaan minyak mentah dunia, terhadap fluktuasi harga minyak. Prediksi tidak dapat komprominya Iran dan negara-negara penentang nuklir Iran, dikhawatirkan memicu ketidakstabilan harga minyak pula. B.4. D-8 (The Developing Eight) dan Nuklir Iran Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

113

D-8 (The Developing eight/ Delapan negara berkembang) merupakan kelompok yang terdiri dari delapan negara berkembang dengan penduduk mayoritas beragama Islam, didirikan padaa 15 Juni 1997 di Istambul, Turki. Meliputi Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Latar belakang didirikannya D-8 adalah antara lain ketidakmampuan OKI untuk membantu para anggotanya dalam mengahadapai tantangan global kontemporer dan mengatasi berbagai ketidakadilan yang menimpa dunia dunia Muslim. Kesamaan agama menambah nilai kebersamaan mereka dalam D -8. Nama negara berkembang mencerminakan keengganan mereka mengedepankan aspek agama dari kelompok tersebut. KTT ke 5 kelompok D-8 berlangsung di Bali pada 9-13 Mei 2006, dengan tema meningkatkan Perdagangan Antar anggota D-8. Dalam menghadapi krisis energi yang terutama disebabkan oleh ketidakstabilan harga minyak dunia, negara-negara D-8 sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang energi, melalui pengembangan sumber-sumber energi alternatif dan dapat diperbaharui, contohnya biofuel, biomass, tenaga air, tenaga matahari, tenaga angin dan penggunaan energi nuklir un tuk tujuan-tujuan Damai. Deklarasi Bali juga mendukung penggunaan enrgi nuklir untuk tujuan-tujuan damai, meminta negara kaya untuk menghapuskan hutang negara-negara miskin, dan mengikat para negara anggota D-8 dalam komitnen untuk mempercepat kerjasama ekonomi. Meskipun dibebani dengan kekhawatiran isu nuklir Iran, KTT D-8 tetap menghasilkan suatu rancangan resolusi yang mengakui hak para anggotanya untuk mengembangkan tenaga nuklir untuk tujuan damai. Latar belakang rancangan resolusi ini adalah kekhawatiran para anggota D-8 akan krisis energi global yang sedang terjadi, dan juga keinginan mereka untuk menjamin pasokan energidi masa mendatang. Indonesia merupakan pendukung resolusi ini, yang menjelaskan mengenai hak-hak para anggota D-8 untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai guna menyelesaikan masalah kelangkaan minyak. C. Respon Kebijakan Indonesia Terhadap Resolusi DK PBB Terkait Nuklir Iran C.1. Kerjasama Indonesia – Iran Pemerintah Republik Islam Iran memang menyiratkan kekecewaannya dengan keputusan yang diambil oleh Indonesia mendukung keputusan resolusi DK PBB 1747, di mana Indonesia yang sebelumnya bersikap abstain, akhirnya menyetujui sanksi atas Iran terkait program nuklir negara itu. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Behrooz Kamalvandi menyatakan, negaranya semula berharap agar negara-negara anggota PBB dapat memberikan suara berdasarkan pada prinsip keadilan, terutama bagi negara yang menjadi sahabat Iran.


114 Meskipun Indonesia sudah menunjukkan sikap yang berbeda pada saat pengambilan keputusan di DK PBB, Behrooz menegaskan, hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Iran harus tetap dilanjutkan dan ditingkatkan, karena kedua negara memiliki potensi yang dapat memberikan manfaat antara satu sama lain. Dalam salah satu point jawaban pemerintah saat dengar pendapat dengan DPR, disinggung bahwa pasca RI mendukung resolusi DK PBB 1747, memperhatikan hubungan yang bersifat multidimensi, hubungan bilateral dengan Iran tetap berjalan baik. Dalam kunjungan Utusan Khusus Presiden RI, Dr. Alwi Shihab, ke Iran tanggal 18-19 Juni 2007, Presiden Iran Ahmadinedjad menegaskan komitmen Pemerintah Iran untuk terus mengembangkan kerjasama bilateral termasuk di bidang investasi. Menilik hubungan bilateral Iran – Indonesia Pra Resolusi DK PBB 1747 memang sudah berjalan dengan baik. Identitas Indoensia sebagai Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, juga terbesar di kalangan dunia Islam, menjadikannya posisi yang patut diperhitungkan. Disamping itu , Indonesia – Iran memiliki kesamaan dalam mayoritas agama penduduk yang menganut, juga keterlibatan di beberapa keorganisasian yang sama seperti yang dijelaskan di sub bab-sub sebelumnya. Kerjasama Indonesia – Iran, dalam multideminsinya, misalnya adalah Kerjasama dibidang hukum, pariwisata, social budaya dan tidak ketinggalan ekonomi perdagangan. Menurut Claude Guillot, Peneliti asal Perancis, Persia punya peran utama dalam hubungan bagian timur dan barat Asia melalui jalan sutra. Hubungan dagang, agama dan budaya. Misalnya pada abad V terdapat pemukiman orang Persia di Semenanjung /melayu. Abad VII – XV banyak ditemukan barang-barang Persia seperti mangkuk, pecah belah berglasir dll di bagian barat nusanttara. Abad XV bahasa Persia juga digunakan golongan terpelajar di kota pelabuhan besar di Sumatera. Banyak hikayat yang diambil dari sastra Persia. Seperti terdapat dalam Hikayat Indraputra, juga Taj Al Salatin (Mahkota Raja-Raja). Agar kita mengetahui lebih jelas pengaruh dukungan Indonesia atas resolusi DK PBB 1747, terhadap hubungan Indonesia – Iran, maka kita akan mencermati kerjasama dalam kurun waktu pra dan pasca DK PBB baik 1696, DK PBB 1737, maupun pasca DK PBB 1747. Kurang lebih masa itu adalah tahun 2004 – 2007. Selama ini, Iran telah menjadi mitra dagang penting bagi Indonesia, di Pasar Timur Tengah, Iran merupakan Negara tujuan ekspor non migas terbesar ketiga Indonesia setelah Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Untuk lebih mempererat kerjasama ekonomi kedua Negara, Pemerintah RI dan RII juga menandatangani sejumlah perjanjian bilateral, antara lain Zone Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) antara Kish Free Trade Zone Organization dengan pihak Otorita Batam (Batam M Industrial Development Authority), penghindaran pajak berganda, keuangan dan perbankan, serta pariwisata. Beberapa kesepakatan tersebut telah meningkatkan kinerja perdagangan kedua Negara.


115


116


117


118


119

Tabel : 8 Perdagangan Indonesia-Iran tahun 2005 Ekspor

Impor

Total

Keterangan

289.540.200 dolar 79.216.000 dolar 368.756.200 dolar S u r p l u s AS

AS

AS

210.324.200 dolar AS

Jumlah perdagangan tahun 2005 merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2005 telah terjadi peningkatan sebesar 42 % dari tahun 2004. Perdagangan RI tahun 2006 sampai September 2006 mencapai 293.486.200 dolar AS, naik sekitar 8.75 % disbanding tahun 2005. Dengan demikian, tidak ada penurunan hubungan pada tataran perdagangan secara total. Dibidang hukum misalnya, Indonesia – Iran menjajaki Pembentukan Komisi Yudisial, yang nantinya diharapkan akan melibatkan lebih banyak lagi Negara Islam lainnya. Komisi ini akan bertugas antara lain memberikan definisi yang lebih jelas mengenai sejumlah isu yang berkaitan dengan kepentingan dunia Islam, antara lain terorisme. Demikian hasil pembicaraan Ketua Yudikatif Iran Ayatollah Seyed Mahmoud Hashimi Shahrudi dan ketua Mahkamah agung (KMA) RI Bagir Manan pada 8 maret 2007. Untuk itu, kedua Negara akan saling mempelajari system hukum serta organisasi hukum yang diterapkan masing-masing Negara. Bahkan tidak tertutup saling mengadopsi systemnya. Di bidang Pariwisata, pada promosi wisata 23-27 Juli di Teheran, Wakil Presiden Iran Esfandyar Rahiim Moshaei dan Dubes RI untuk Iran Basri Hasanuddin serta Depbudpar menandatangani MoU untuk membuka penerbangan langsung

dan sepakat membentuk tiga komite, yakni komite bidang promosi, pendampingan teknis

pariwisata dan komite bisnis pariwisata. Walaupun hingga akhir 2007 belum ada perkembangan signifikan dari MoU, misalnya dari maskapai-maskapai penerbangan kedua Negara untuk mengemplementasikan MoU tersebut. Indonesia-Iran berencana membangun pabrik pupuk patungan senilai 700 juta dollar AS. Dan seiring kalkulasi biaya bisa ditekan menjadi US$ 500 juta. Menurut menperin, realisasi pembangunan pabrik diatas lahan 4 hektare dikawasan Parseez, Bandar Assaluyeh, Iran selatan. Fahmi Idris (Menteri perindustrian), mengatakan setelah finalisasi kesepahaman, diharapkan pendirian pabrik akan selesai. Rencana pembangunan pabrik pupuk didasari keterbatasan gas didalam negeri. Di Iran, pasokan gas melimpah dengan harganya jauh lebih murah. Harga gas di Iran US$ 1 per mmBtu, sedangkan di Indonesia pabrik pupuk membeli gas US$ 4 permmBtu. Pabrik tadi direncanakan mampu menghasilkan 990 ribu ton ammonia pertahun, dan menghasilkan 1,15 juta ton urea. Dengan dicapai kesepakatan seperti itu, maka Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

120 Indonesia akan mendapat keuntungan ekonomis, misalnya harga pupuk menjadi lebih murah daripada produksi dalam negeri. Hingga akhir 2007, belum ada realisasi dari MoU. Bisa saja rencana dibatalkan bila Iran memutuskan hubungan diplomatic terkait dukungan Indonesia pada resolusi DK PBB !747 yang menyangkut pembatasan aktivitas nuklir Iran Sementara masalah pembangunan kilang minyak yang sudah disepakati sejak 2006, antara Iran dan Elnusa (PertaminaIndonesia) senilai 5.6 miliar dolar di Bojonegoro, Banten hingga kini belum ada realisasi di lapangan. Sejauh ini, berbagai aspek kerjasama di bidang energy, turisme dan budaya telah disepakati bersama dalam pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono saat menerima delegasi parlemen Iran, yang dipimpin Ketua Parlemen Iran, Gholam Ali Haddad Adel (16/2/2007).. Mencermati dinamika kerjasama yang banyak diwarnai penandatanganan MoU berbagai bidang, sepertinya ada niatan baik dari kedua pihak untuk tetap menjalin hubungan meski dalam realitasnya lebih banyak belum terjadi dalam tataran operasional. Namun Indonesia, perlu menyadari atau mempersiapkan lebih dini bila Iran masih mempertanyakan atau mempersoalkan dukungan resolusi. Karena yang terjadi adalah kesepakatan seperti kilang dan pupuk, juga di bidang penerbangan hingga kini belum terealisir. Bahkan pupuk yang semula direncanakan proyeknya senilai 700 juta Dolar Amerika, mengalami koreksi menjadi senilai 500 juta dolar Amerika. Artinya, bila kita masih ingin tetap mempertahankan hubungan baik dan kerjasama dengan Iran, maka perlu mengkomunikasikan sikap dukungan resolusi kita. Meski terealisirnya tidak pasti dalam konteks hubungan politik, bisa saja karena permasalahan teknis. Namun demi menjaga hubungan baik, tidak ada ruginya Indonesia harus menjaganya. Dalam hal ini, pemerintahan SBY merencanakan kunjungan pada awal 2008 ke Iran. Direncanakan pertemuan SBY – Amadinejad awal tahun 2008 mempunyai misi akan meningkatkan hubungan kedua Negara baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Apabila Iran mempertanyakan mengapa Indonesia mendukung sanksi nuklir Iran DK PBB 1747, tentulah ini kesempatan langsung Indonesia menjelaskan dan mengklarifikasi keputusan Indonesia itu. C.2. Respon Politik Indonesia Terkait Nuklir Iran Ada banyak pertanyaan dilontarkan, pasca Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan Resolusi 1747 (24 Maret 2007) mengenai nuklir Iran yang didukung secara aklamasi oleh 15 negara anggota DK PBB, termasuk Indonesia—yang menjadi anggota tidak tetap DK PBB 2007-2008--. Sebelumnya, DK PBB mengeluarkan Resolusi 1737 (23 Desember 2006) yang memberikan sanksi terbatas terhadap Iran, tetapi pada waktu itu Indonesia belum menjadi anggota DK PBB.


121 Sebagaimana kita tahu, Indonesia mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747 mengenai nuklir Iran, Pertanyaannya, bukankah Indonesia selama ini mendukung posisi Iran, yang merupakan negara Islam? Apakah Indonesia ditekan oleh negara-negara Barat? Apakah Indonesia tidak melenceng dari politik bebas aktif , atau melanggar UUD 1945? Sebagai salah satu anggota tidak tetap DK-PBB yang mewakili negara berkembang serta kelompok non-blok, serta sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran yang lebih signifikan dan independen dalam isu-isu yang terkait dengan negara berkembang. Namun kenyataannya, Indonesia sepertinya terjebak dalam permainan dan keinginan negara tertentu, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya, benarkah demikian? Untuk memahami posisi Indonesia terhadap Resolusi 1747, perlu mencermatinya secara holistic dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa, ketika memasuki arena politik luar negeri, semua komponen di dalam negeri adalah satu kesatuan dalam menghadapi pihak luar. Untuk itu, meskipun saat ini terjadi perubahan besar dalam hubungan pemerintah dengan lembaga non pemerintah maupun actor-aktor politik lainnya, dalam artian peranan DPR, media massa, civil society dan partai politik menjadi lebih kuat dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri sehingga monopoli pemerintah dalam kebijakan luar negeri berkurang dan dapat mempengaruhi efektifitas diplomasi apabila tidak tercapai sinergi yang baik. Maka meski sebenarnya kita menelaah apa yang terjadi pada proses internal dinamika antar elemen lembaga pemerintah atau masyarakat, pada akhirnya kita tetap bertujuan mengetahui alasan kenapa suatu keputusan itu dibuat oleh pemerintah sebagai pihak satu kesatuan yang mewakili semua komponen di dalam negeri. Dengan demikian, ketika memasuki arena politik luar negeri, semua komponen di dalam negeri adalah satu kesatuan dalam menghadapi dunia luar. Di negara yang paling liberal sekalipun, politik luar negeri itu bersifat “non partisan”yaitu terdapat kebulatan pendapat dan sikap dalam menghadapi dunia luar. Maka dalam kasus ini, yang perlu kita ketahui adalah, Pertama, dasar kebijakan pemerintah Indonesia, sebagai pihak yang melaksanakan dan bertanggung jawab dalam proses keputusan sikap resmi kenegaraan terhadap nuklir Iran. Kedua, Respon kalangan legislative berkaitan dengan sikap yang diambil pemerintah Indonesia terkait nuklir Iran, khususnya pasca dukungan terhadap resolusi DK PBB 1747.

Dimana mengetahui ha yang kedua hal adalah upaya untuk melengkapi kedinamisan

demokratisasi di kancah politik internal, guna memperkuat kebijakan yang diambil pertanyaan pertama. Pasca keputusan pemerintah Indonesia menyetujui resolusi DK PBB 1747, kalangan legislatif bereaksi dengan meminta pemerintah menjelaskan keputusan yang telah dilakukan Indonesia di kancah PBB tersebut. Padahal saat ini, Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

122 posisi Indonesia cukup strategis sebagai salah satu Negara anggota tidak tetap DK PBB untuk 2007-2008. Hal ini penting karena merupakan sebuah “modal tambahan” untuk Negara Indonesia dalam memperkuat peran diplomasi internasionalnya. Nampaknya ada banyak ketidak puasan atas keputusan yang diambil pemerintah karena dianggap standar ganda, tidak mewakili aspirasi mayoritas rakyat Indonesia dan keluar dari rel kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Apalagi beberapa waktu sebelumnya sebelum jatuhnya resolusi DK PBB 1747, ketika Presiden Iran Ahmadinejad bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada semacam kesepahaman bahwa Indonesia mendukung program nuklir Iran. Dinamika politik di tanah air semakin kencang ketika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak secara langsung di jawab presiden, tetapi cukup dengan mewakilkan tujuh menterinya, hingga menimbulkan para pengusul dari lintas fraksi DPR yang berjumlah 280 anggota mulai mempersoalkan interpelasi. a.

Sikap Legislatif Komisi I menilai pemerintah RI gagal memanfaatkan momentum keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB

(DK) dalam pengambilan keputusan resolusi tersebut. “Pemerintah Indonesia telah mendukung suatu resolusi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 28C ayat 1 yang isinya menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan umat manusia. ” Sementara, Anggota Komisi I Fraksi Partai Bintang Pelopor Demokrasi (F-PBPD) Ali Mokhtar Ngabalin menilai, dukungan Indonesia terhadap resolusi untuk Iran membuktikan Indonesia masih berada dalam tekanan Amerika Serikat (AS). “Apa gunanya jadi anggota DK PBB kalau Indonesia selalu di bawah tekanan AS. Sikap pemerintah itu bukan representasi masyarakat Indonesia, ” kata Ngabalin, politisi asal Partai Bulan Bintang (PBB). Hal serupa disampaikan Abdillah Toha, anggota Komisi I dari F-PAN. “Sikap dan posisi Pemerimtah Indonesia yang mendukung resolusi 1747 tidak lepas dari sikap pemerintah yang tunduk kepada tekanan kekuatan imperialis di bawah AS untuk tetap mengusai wilayah Timur Tengah, ” tegasnya. Indonesia seharusnya menolak upaya pemojokan yang dilakukan dunia internasional ke Negara Iran. Berdasar pengalaman

sendiri, pemerintah seharusnya tahu betapa tidak enak jika

dipojokkan. Dalam posisi ini Indonesia

melakukan berbagai upaya, termasuk lobi, untuk membebaskan diri. Sebagai contoh saat DK PBB membentuk peradilan kriminal internasional untuk Timor Timur

(International Criminal Tribunal for East Timor). Indonesia merasa

dipojokkan sejumlah negara Barat. Karena itu, menjadi kewajiban Indonesia untuk menyuarakan secara lantang di DK PBB jika ada negara yang dipojokkan. Dalam hal apa pun sikap Indonesia atas resolusi—mendukung, abstain, atau menolak—dapat dipastikan resolusi tetap bergulir mengingat anggota tetap DK bulat mendukung. Sebagai anggota tidak tetap, seharusnya Indonesia tidak menekankan pada terbit atau tidaknya resolusi, tetapi apakah suara kebanyakan negara di dunia dapat disuarakan. Jika Indonesia menolak atau abstain, berarti Indonesia telah mewakili sebagian pandangan Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

123 negara-negara dunia, terutama negara berkembang,

yang merasakan ketidakadilan sistem PBB. Posisi ini banyak

diharapkan negara-negara yang mendukung Indonesia (konstituen) saat pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Rapat Paripurna DPR, Selasa, 15 Mei 2007 Berisi penjelasan Wakil Pengusul Hak Interpelasi Anggota DPR-RI tentang Maksud dan Tujuan Usul Penggunaan Hak Interpelasi terhadap Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia atas Resolusi Dewan Keamanan PBB Bo. 1747. Menurut mereka, yang dalam hal ini pembacaan dari pengusul di wakili oleh Abdillah Toha (PAN) Usul interpelasi ini bukan tentang pembelaan terhadap posisi Republik Islam Iran, walaupun negara itu merupakan contoh terbaru korban kezaliman konspirasi internasional. Usul interpelasi ini lebih merupakan koreksi atas perwujudan politik luar negeri Indonesia yang menyimpang dari harapan para pendiri bangsa ini. Dukungan Pemerintah Indonesia atas Resolusi DK PBB Nomor 1747, menurut padangan mereka merupalan implementasi politik luar negeri yang mengabaikan semangat dan amanat UUD 945, gagal menyalurkan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia, merugikan kepentingan nasional jangka panjang serta telah mencederai kredibilitas Indonesia dimata rakyat dan negara-negara berkembang dan memupuskan peluang untuk berperan sebagai sebuah kekuatan yang independen dalam peluang untuk berperan sebagai sebuah kekuatan yang independen dalam membantu menyelesaikan berbagai konflik di dunia, khususnya di Timur Tengah. Karenanya, dengan latar belakang dan alasan-alasan tersebut di atas, DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan hak-hak konstitusional yang dimilikinya sangat berkepentingan untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah melalui penggunaan Hak Interpelasi Anggota DPR-RI sebagai berikut. a.1. Dasar Pengajuan Interpelasi Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 Peraturan Tata Tertib DPR RI antara lain mengatakan bahwa : 1. Sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi tentang kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta dampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 2. Usul sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), di susun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya; 3. Apabila usul interpelasi tersebut disetujui sebagai Interpelasi DPR, Pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk memberi keterangan. a.2. Materi Interpelasi


124 Melalui penggunaan Hak Interpelasi ini, mereka meminta penjelasan kepada Pemerintah terkait dengan persetujuan Pemerintah yang diberikan terhadap Resolusi DK-PBB Nomor 1747 tahun 2007 sebagai berikut : 1. Apa dasar pertimbangan Pemerintah memberikan suara persetujuan terhadap Resolusi DK-PBB Nomor 747 yang berisi perluasan sanksi terhadap Iran? 2. Apakah menurut Pemerintah posisi yang diambil terhadap Resolusi DK-PBB tersebut tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama yang menyangkut pasal-pasal tentang hak memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologo untuk kesejahteraan masyarakat? 3. Apakah menurut Pemerintah dukungan resolusi tersebut bukan merupakan keberpihakan kepada pihak yang menindas terhadapp pihak yang tertindas karena tuduhan yang dijatuhkan kepada Republik Islam Iran sampai saat ini tidak terbukti? 4. Apakah menurut Pemerintah Resolusi tersebut tidak diskriminatif dan berstandar ganda karena DK-PBB tidak pernah mengeluarkan Resolusi atau sanksi terhadap Israel yang secara terang-terangan telah mengakui memiliki kekuatan persenjataan nuklir? 5. Apakah menurut Pemerintah kedudukan Indonesia sebagai Anggota tidak tetap DK-PBB yang tidak dimanfaatkan untuk membela kebenaran akan merugikan posisi dan reputasi diplomasi Indonesia dalam jangka panjang? 6. Bagaimana Pemerintah akan menjelaskan persetujuan Resolusi tersebut kepada masyarakat Indonesia dan Republik Islam Iran karena sebelum ini Pemerintah selalu mengatakan dan tidak pernah mencurigai program pengembangan nuklir Iran untuk tujuan damai? 7. Dapatkan Pemerintah menjelaskan proses pengambilan keputusan yang akhirnya menyetujui Resolusi tersebut di atas? Dari berbagai pertanyaan Legislatif ke Pemerintah tersebut, pada rapat paripurna Selasa, 10 Juli 2007, pihak pemerintah memberikan Keterangan dan Jawaban Presiden atas Interpelasi DPR tentang Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia atas Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747. Salah satu butir kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri tanggal 29 Maret 2007, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang intensif mengenai isu nuklir Iran dan posisi yang diambil Indonesia mendukung Resolusi 1747. Sosialisasi dilakukan kepada berbagai kalangan seperti tokoh-tokoh/organisasi politik dan kemasyarakatan, kaum intelektual dan perguruan tinggi dan media massa. Dalam salah satu wawancara dengan salah seorang anggota DPR dari Faraksi PDI-P, yang juga salah seorang pengusul interpelasi yakni Bapak Drs.K.H.Hasib Wahab, Penulis mendapatkan pemaparan tentang proses lahirnya usulan interpelasi dan perkembangan berdasarkan laporan terbaru dari Badan Penaksiran Intelijen AS (NIE), 4 Desember 2007, Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

125 yang mengungkapkan bahwa sebetulnya Iran sudah menghentikan program senjata nuklirnya sejak empat tahun lalu (2003). Pengusulan mendukung hak interpelasi, ternyata menurut beliau pribadi, dikarenakan hasil analisa fraksi PDI-P berkaitan keputusan pemerintah sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2007-2008, yang mendukung resolusi DK PBB 1747 mendapatkan

banyak

protes dari berbagai elemen masyarakat. Untuk itu DPR sebagai penyerap aspirasi

masyarakatya berusaha menampung dan menyuarakannya melalui forum resmi di senayan. Masih kata beliau, padahal, nuklir Iran menurut pemerintah Iran ditegaskan berkali-kali bertujuan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping karena mengantisipasi kebutuhan pasokan listrik didalam negeri yang terus meningkat. Dan jika alas an Pemerintah Indonesia karena kesangsian kebenaran Iran pengayaan nuklir Iran hanya untuk damai, maka sewajarnya dalam kesangsian, tidak selalu harus diambil posisi praduga bersalah (presumption of guilt), tetapi bisa diambil praduga tidak bersalah (presumption of innocence). “Political will”nya disini, Negara Iran telah didholimi, dan atas nama “solidaritas” sebagai sesama Negara berkembang dan Negara berpenduduk mayoritas Islam, Rakyat Indonesia perlu tegas mengadakan pembelaan sehubungan hal tersebut. Disaat yang sama Pemerintah dianggap tidak tanggap dan cermat menyuarakan suara rakyat Indonesia sesungguhnya yang mendukung Iran. Pada posisi ini, menurut anggota DPR DAPIL Jombang dan Bojonegoro Jatim 2004-2009,

Persiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap memiliki standar ganda, ambivelen dengan

mendukung resolusi ide Amerika Serikat, dan menegaskan dukungan ke nuklir damai Iran, ketika Presiden Iran, Ahmadinejad datang ke Indonesia, Mei 2006 pasca mengikuti KTT D-8 di Bali. Seharusnya, dengan strategi bebas aktifnya Indonesia, Indonesia lebih memiliki kepedulian membela Negara-negara yang dijajah, di dholimi dan di intervensi yang berimplikasi kepada kedaulatan negaranya. Ketika Penulis mempertanyakan pasca pengumuman intelejen Amerika (NIE) yang menyebutkan ternyata sejak 2003 Iran tidak lagi mengembangkan pengayaan uraniumnya, sikap apakah dari mantan para pengusul interpelasi trerhadap dinamika tersebut, apakah menggalang dukungan lagi untuk mengundang pemerintah melakukan langkah politik bersama atau follow up lain,? Anggota DPR yang berputri empat ini menjawab belum ada follow up lagi pasca pengumuman NIE ini. Belum adanya sikap DPR, prediksi Beliau bias karena dua hal, yang pertama, saat Media memberitakan hal tersebut ( 5/12/2007), DPR sedang menjelang penutupan masa sidang menjelang Reses Desember hingga baru masuk 7 Januari 2008. Kedua, fokus sebagian anggota besar DPR sudah banyak yang kepada persiapan menjelang pemilu 2009, sehingga permasalahan – permasalahan dalam negeri yang sudah banyak, telah menyita


126 perhatian besar, dan permaslahan yang berkaitan keluar negeri telah intensif ditangani Komisi I DPR. Demikian paparan wawancara yang berlangsung tanggal 21 Desember 2007. Pada kesempatan berbeda, penulis menanyakan point hal yang sama ke pengusul interpelasi yang lain, yakni Bapak DR. H.Efendi Choiri, dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Anggota Komisi I ini, saat ini juga ketua fraksi PKB. Beliau adalah pencetus pertama gagasan interpelasi. Berikut adalah paparan hasil wawancara dengan Beliau tanggal 5 Januari 2008. Terjadinya interpelasi penentangan keputusan pemerintah mendukung resolusi DK PBB 1747, sebenarnya tidak terjadi secara terencana sistematis. Dalam artian, pada saat itu beberapa anggota antara lain Bapak Abdilla Toha (PAN), Bapak Yuddy (Golkar), Bapak Sidarto (PDIP) dan Bapak Efendi sebagai anggota komisi I (bidang luar negeri) berembug untuk jumpa pers merespon

kebijakan Amerika yang selalu menekan Iran atas ketidaksetujuan Iran mengadakan

program nuklir. Jumpa pers dimaksud hanya untuk membuat statemen mengutuk Amerika dan menyesalkan pemerintah RI yang ikut mendukung AS. Pada saat siaran pers berlangsung secara bergiliran para anggota dari berbagai fraksi menyatakan statemen senada mengutuk Amerika. Pada giliran Bapak Efendi yang berbicara terakhir, beliau melengkapi dengan pernyataan yang menghebohkan dan menjadi blow up media keesokan harinya. Yakni atas keberaniannya tidak hanya mengutuk Amerika, tapi juga permintaan keterangan resmi (kepada pemerintah) dengan interpelasi. Esoknya, Bapak Sidarto dari PDIP, telah membuat draft pertanyaan, dan dilengkapi oleh Bapak Abdilla Toha, Sementara Bapak Efendi mengadakan wawancara telpon dengan Sindo memperjelas tekad para Interpelan untuk mengajukan Interpelasi. Hingga finallah gagasan untuk mengadakan interpelasi nuklir Iran setelah Bapak Yuddy mendapatkan banyak dukungandari anggota -- yang dalam sejarah interpelasi DPR mendapat tanda tangan dukungan terbanyak, dibanding misalnya interpleasi lumpur lapindo – dan mendapat persetujuan dari Bapak Agung Laksono sebagai ketua DPR tersebut. Substansi

ketidaksetujuan dari para interpelan, dilandasi tujuan nasional Indonesia yang antara lain ikut

memelihara perdamaian dan ketertiban dunia. Dari diskusi intensif para penggas interpelasi, alas an-alasan pendukung yang mengemuka antara lain : - Iran adalah Negara berkembang yang berani tegak menentang hegemoni Amerika untuk perimbangan poilitik dunia. Konstitusi Iran yang berprinsip membela ketidakadilan menjadikannya kuat memegang prinsip. - Iran dianggap satu-satunya Negara Islam yang menunjukkan konstitusi keislamannya


127 - Presiden Iran Ahmadinejad adalah seorang yang bersahaja, penuh kesederhanaan, namun memliki prinsip kuat umtuk membela kedaulatan dan keadilan negaranya. Ini ditunjukkan dengan tak henti-hentinya menyadarkan Negara-negara di dunia bahwa telah terjadi ketidak adilan dan standar ganda. Dimana Amerika bersikap lunak untuk masalah nuklir negara yang lain seperti India, Israel dan Palestina. - Indonesia yang berpijak pada politik luar negerinya yang bebas aktif, hal ini bukan berarti tidak bersikap, tapi implementasinya harus melihat ekspresi mayoritas masyarakat. Dalam kasus nuklir Iran sebenarnya opini mayoritas masyarakat Indonesia pada posisi membela Iran, sehingga harusnya pemerintah bisa menangkap aspirasi ini, dengan paling tidak meski tidak mendukung resolusi, bisa dilakukan dengan abstain seperti pada DK 1737. Presiden menjawab interpelasi dengan mengirim 7 menterinya. Ketidakpuasan atas jawaban dari pemerintah yang daiwakili 7 menteri, diantaranya menteri luar negeri menjadi catatan sendiri bagi politisi ini. Namun, karena system yang ada di DPR seperti itu, sebagai pribadi tidak bisa maju sendirian, karena keputusan lobby pimpinan fraksi sepakat “mengiyakan kehadiran para menteri yang diutus Presiden”. Pada saat interpelasi, Presiden sendiri menerima kunjungan dari presiden Timur Leste di Istana Presiden, Pasca dukungan RI ke DK PBB, DPR menangkap kekecewaan dari Iran. Hal ini terungkap ketika Dubes Iran untuk Indonesia berkunjung ke Komisi I dan ormas-ormas seperti PBNU. Dubes atas nama pemerintah Iran juga memberi apresiasi kepada anggota DPR yang mendukung kebijakan Iran dengan mengagendakan interpelasi. Menurut politisi yang baru saja meraih gelar Doktor ini, Presiden yang sepanjang tahun 2007 menerapkan slogan “Soft Diplomacy”, berusaha menjelaskan kebijakannya karena resolusi ini sudah ketiga sebelum resolusi 1737 dan 1696. Pada DK PBB 1747 ada semangat negosiasi, bukan militer. Tataran diplomasi didukung langkah multy track diplomacy. Nampaknya Presiden tidak menggantungkan pilihan politik hanya melalui jalur government to government, seperti antar diplomat, tapi juga ditengah proses demokrasi yang mengalami euforia pasca reformasi membuka ruang selebarnya melalui jalur people to people seperti pertukaran kebudayaan, asosiasi-asosiasi seperti kunjungan ke Ormas-Ormas dan kampus, juga parlemen to parlemen seperti muhibah-muhibah pimpinan DPR, BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) dan party to party dengan saling berkunjung. Hingga meski secara formal kebangsaan Indonesia reesmi mendukung DK PBB 1747, namun kenyataan yang dibiarkan mengalir alami adalah dukungan ke Iran tetap mendapat porsi melalui efektifnya jalur multy track diplomacy. Ketika kami menanyakan follow up para mantan interpelan nuklir Iran pasca penemuan terbaru intelijen AS yang mengumumkan berhentinya program pengayaan uranium sejak 2003, secara terus terang politisi menjawab belum Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

128 bersikap karena masih reses hingga Januari. Sehingga belum ada momentum pertemuan antar anggota DPR, dimana para anggota sedang menyebar ke Dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi dan sosialisasi beberapa untdang-undang. Demikian hasil wawancara dengan penggagas awal Interpelasi nuklir Iran yang sampai saat ini masih di Komisi I.

b.

Sikap pemerintah Indonesia

b.1. Posisi RI Terhadap Rancangan Resolusi Iran Melihat penjelasan kementrian luar negeri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan interpelasi soal Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747. Maka, sebagai bagian dari sosialisasi intensif mengenai isu nuklir iran dan posisi Indonesia mengenainya, hal prinsip yang perlu diketahui khalayak seputar lahirnya kebijakan tersebut adalah : Pertama, dengan mendukung resolusi ini, posisi prinsip Indonesia tetap tidak berubah, yakni mendukung hak Iran untuk mengembangkan energi nuklir selama untuk tujuan damai dan kepentingan sipil, bukan militer. Sayangnya, kepercayaan masyarakat internasional terhadap program nuklir Iran sangat lemah. Betapapun kita memercayai niat Iran, selama Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA)—badan internasional yang paling berkompetensi untuk urusan energi nuklir damai—belum dapat memberikan jaminan resmi bahwa program nuklir Iran adalah hanya untuk tujuan damai, sulit bagi Indonesia untuk mendukung Iran sepenuhnya. Faktanya, laporan terakhir Direktur Jenderal IAEA Mohammed El Baradei, pemenang Nobel yang berkompeten secara teknis, menyatakan bahwa ia masih belum bisa mengambil kesimpulan yang pasti terhadap program nuklir Iran karena kurangnya "transparansi dan kerja sama" dari Iran. Kedua, Resolusi 1747 juga didukung oleh Qatar sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang mewakili kawasan Timur Tengah. Sehingga sebelum jatuhnya resolusi itu, Indonesia berkesempatan berkonsultasi tentang rancangan resolusi DK PBB tersebut. Ketiga, apa pun posisi Indonesia, Resolusi 1747 sejak awal dipastikan akan gol; apakah melalui keputusan konsensus ataupun pemungutan suara, karena suara lima anggota tetap DK PBB yang mempunyai hak veto (AS, Inggris, Perancis, Rusia, dan China) sudah bulat memajukan rancangan resolusi tersebut. Karena itu, Indonesia mempunyai dua pilihan: 1) abstain, dengan risiko bahwa resolusi tersebut akan jalan terus tanpa Indonesia mampu memengaruhinya; atau 2) ikut proses merancang resolusi sehingga Indonesia bisa memasukkan unsur-unsur politis dan strategis yang bisa


129 memodifikasi resolusi tersebut, dengan membuatnya lebih konstruktif, lebih berimbang, serta tetap membuka peluang bagi Iran untuk kembali ke meja perundingan. Keempat, posisi Indonesia terhadap Resolusi 1747 justru mencerminkan politik luar negeri yang bebas aktif. Pada prinsipnya, Indonesia tidak tunduk pada anggota tetap DK PBB mana pun, tetapi kita juga tidak serta-merta bertuan kepada Iran. Indonesia hanya dipertuan oleh kepentingan dan pertimbangannya sendiri. Karena itu, dalam menjalankan diplomasi bebas aktif, Indonesia tidak dapat dengan gelap mata menuruti kehendak negara lain, besar atau kecil, timur atau barat. Dalam situasi dunia saat ini, dimensi “pendekatan konstruktif” dalam prinsip bebas aktif Presiden Susilo Bambang yudhoyono menjadi penting, artinya Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya harus menerapkan sikap dan pola pikir yang tidak didasarkan pada kecurigaan berlebihan, ketakutan atau defensive, melainkan sikap percaya diri dan bersemangat kemitraan dengan Negara-negara lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. b.2. Alas an RI menerima Resolusi DK PBB 1747 Pemerintah menegaskan bahwa keputusan untuk menjadi bagian dari konsensus 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB dalam pemungutan suara resolusi 1747 merupakan pilihan yang optimal. Keputusan itu telah diambil dengan pertimbangan mendalam yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar politik luar negeri dan kepentingan nasional kita, serta dengan memperhatikan proses konsultasi aktif yang dilakukan pada tingkat Presiden, Menteri Luar Negeri dan delegasi RI di PBB dengan negara-negara GNB, OKI, dan anggota Dewan Keamanan lainnya – serta tentunya Iran sebagai negara sahabat. Jadi, alasan utamanya adalah : ·

Negara Iran tidak memenuhi ketentuan resolusi DK sebelumnya, yaitu Resolusi 1737, maupun ketentuan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk menghentikan pengayaan uranium dalam waktu dua bulan sejak resolusi terbit.

·

Resolusi 1747 selain menjatuhkan sanksi terhadap Iran juga memberikan ruang dan kesempatan bagi negara tersebut untuk kembali melakukan negosiasi guna mencari solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Resolusi 1747 lebih bersifat mencari solusi damai melalui negosiasi dan bukan ditujukan pada pencarian opsi militer.

·

Menteri Luar negeri Hassan Wirayuda juga menambahkan, dalam resolusi 1747 juga terdapat dua kebijakan DK PBB yang berisikan tawaran bagi Iran. Pertama, suspension to suspension yaitu apabila setelah resolusi ini ditetapkan Iran mau menangguhkan pengembangan uranium, maka pembicaraan di Dewan Keamanan juga akan


130 ditangguhkan, sedangkan yang kedua, termination to termination apabila Iran menghentikan penggunaan uraniumnya, maka resolusi DK 1747 akan dihentikan. ·

karena sebagian besar usulan amendemen yang diajukan RI ditampung dalam rancangan resolusi, terutama soal penciptaan kawasan bebas senjata/ zona bebas senjata pemusnah massal di Timur Tengah --yang hingga beberapa jam terakhir sebelum rancangan versi akhir dicetak, dianggap oleh beberapa negara besar anggota DK-PBB sebagai usulan yang sangat `sulit untuk diterima`. Dengan pengusulan amendemen yang diajukan oleh Indonesia,

yakni Indonesia mengusulkan empat poin

amendemen, yaitu soal penciptaan zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah; penekanan bahwa negosiasi soal penyelesaian masalah nuklir Iran harus dilakukan dengan `niat baik`; penjelasan pada Annex tentang nama-nama orang dan organisasi terkait nuklir Iran; serta kewajiban negara-negara yang memiliki senjata nuklir untuk melucuti senjata mereka. Pemerintah Indonesia menolak apabila pengembangan nuklir dilarang secara total, sebab semua negara punya hak untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB tersebut adalah Producer

yaitu

mengedepankan

sebuah

kebijakan

untuk

membantu

mengidentifikasi

dan

menyelesaikan

masalah-masalah yang juga menjadi hirauan PBB, misalnya kasus nuklir Korea Utara, nuklir Iran atau konflik di Timur Tengah. Untuk masalah di nuklir Iran misalnya, bisa saja Indonesia berkolaborasi dengan salah satu Negara anggota tetap Dewan Keamanan yang tingkat hirauannya terhadap masalah tersebut lebih besar daripada hirauan anggota tetap Dewan Keamanan lainnya. Hal ini terlihat dengan pembicaraan intens Indonesia dengan Qatar sebelum jatuhnya DK PBB tersebut. b.3. Usulan RI Sebelumnya Indonesia mengusulkan empat poin amendemen, yaitu soal penciptaan zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah; penekanan bahwa negosiasi soal penyelesaian masalah nuklir Iran harus dilakukan dengan `niat baik`; penjelasan pada Annex tentang nama-nama orang dan organisasi terkait nuklir Iran; serta kewajiban negara-negara yang memiliki senjata nuklir untuk melucuti senjata mereka. Pemerintah Indonesia menolak apabila pengembangan nuklir dilarang secara total, sebab semua negara punya hak untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. “Indonesia mengusulkan agar DK PBB memberikan kesempatan bagi negara, manapun untuk kembangkan negara nuklir termasuk Indonesia, namun tetap di bawah IAEA, ” jelas Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dalam press brifieng di gedung Pancasila, Departemen Luar Negeri, Jakarta, Senin (26/3/2007) Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

131 Dalam pembahasan dan perumusan rancangan resolusi baru tersebut, Indonesia sangat berperan aktif dan mengajukan sejumlah amendemen sehingga substansi dari resolusi dimaksud akan lebih bersifat “mencari solusi damai melalui

opsi

negosiasi

ketimbang

opsi

militer.

“

Pertama, Indonesia mengajukan amendemen untuk mencantumkan bahwa setiap negara pihak dari NPT memiliki hak untuk mengembangkan program nuklir dengan tujuan damai. Kedua, rujukan mengenai perlunya untuk menciptakan kawasan bebas senjata pemusnah massal di Timur Tengah. Ketiga, agar negosiasi yang akan ditempuh memuat kata-kata “dengan itikad baik (in good faith) untuk mencapai hasil yang cepat dan dapat diterima oleh semua pihak”. Indonesia juga mengusulkan pencantuman elemen yang memberikan kesempatan bagi Iran untuk dapat kembali bernegosiasi dan mematuhi keputusan DK-PBB dan kewajiban dalam NPT. Elemen tersebut adalah pengajuan sejumlah insentif bagi Iran apabila negara tersebut mematuhi Resolusi 1747, yaitu antara lain pengakuan program nuklir Iran untuk tujuan damai, kerja sama program riset tenaga nuklir, pemulihan perdagangan dan investasi, kerja sama penerbangan sipil, pengembangan teknologi canggih, tenaga alternatif serta pertanian. Alhasil, amendemen yang diajukan oleh Indonesia diterima oleh seluruh anggota DK-PBB, termasuk lima anggota tetapnya, sehingga disahkan menjadi Resolusi DK-PBB No 1747. C. Eksekutif - Legislatif DPR tidak main-main dengan desakan agar Presiden SBY menghadiri sidang paripurna interpelasi. Meski Presiden SBY telah mengirim tujuh menteri untuk mewakilinya, DPR tetap saja menghendaki kehadiran SBY di gedung dewan. Akhirnya, sidang interpelasi tidak dilanjutkan. Apalagi, saat sidang interpelasi digelar, Presiden SBY ternyata berada di Istana negara dan menerima kunjungan Presiden Timor Leste Ramos Horta. Menariknya, meski DPR ngotot Presiden harus datang pada sidang interpelasi, Presiden sama sekali tak mengubah sikapnya. Mantan jenderal itu malah menantang, bahwa kehadiran tujuh menteri yang mewakili pemerintah sah dan sesuia dengan tata tertib. Karena itu, Presiden berpendapat kehadiran dirinya di DPR dalam sidang interpelasi berikutnya tetap tidak diperlukan. Ia juga mengatakan, sampai kapan pun, ia tidak akan hadir ke DPR. Mendapati kenyataan seperti ini, maka dapat dilihat bahwa telah terjadi eskalasi hubungan yang tidak harmonis antara dua lembaga yang sejajar, yakni eksekutif –legislatif. Kemudian, terjadi ketakutan yang berlebihan oleh seorang Presiden SBY dalam menghadapi Interpelasi, misalnya, takut diinterupsi dan ditanya hal-hal di luar masalah resolusi DK PBB. Padahal, sidang interpelasi sesungguhnya memperlihatkan adanya penghargaan yang tinggi terhadap kesetaraan antara dua lembaga. Karena itu, Presiden sebenarnya tidak perlu merasa direndahkan ketika harus hadir di DPR


132 DPR sebenarnya juga berkewajiban menghargai kesetaraan itu, serta memperlihatkan bahwa interpelasi nuklir Iran benar-benar ditujukan pada substansi masalah, bukan personal Presiden SBY. Sikap saling menghargai terhadap kesetaraan antar dua lembaga ini yang nantinya mampu menciptakan suhu politik di Indonesia yang dingin dan sejuk Berdasarkan Tata Tertib DPR, Dewan memang tidak bisa memaksa Presiden untuk hadir pada sidang paripurna. Tetapi, mengingat semangat reformasi dan isi Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Presiden lebih tepat untuk hadir. Oleh karena, pasca-Perubahan UUD 1945, MPR tak lagi membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Presiden berpegang pada visi dan misinya saat menjadi calon. Sebagai konsekuensi dipilih langsung oleh rakyat Di sisi lain, kontrol dari DPR semakin kuat terhadap eksekutif. DPR tidak lagi menjadi sekadar lembaga stempel. DPR harus semakin dekat dengan rakyat, bukan lagi hanya menjadi kaki tangan ketua umum partai, karena dalam pemilu yang dipilih bukan hanya gambar partai, melainkan nama calon mulai dipampangkan pada surat suara. Ketika interpelasi Iran hanya dijawab menteri, bukan presiden, berarti semakin tertutup kesempatan rakyat melihat lebih dekat presiden/wapres

yang

dipilihnya.

Karena,

menteri

bukan

yang

dipilih

langsung

dalam

pemilu.

Semakin tertutup juga rakyat mengevaluasi kerja wakil rakyat. Apakah wakil rakyat benar-benar memperjuangkan aspirasi

mereka

atau

hanya

untuk

kepentingan

diri

dan

partainya.

Semua lembaga negara pun sejajar dengan harapan adanya saling mengawasi dan kontrol, termasuk antara eksekutif dan legislatif. Ketika DPR sedang menjalankan tugasnya, presiden harus menghormatinya. DPR pun harus menghormati sistem presidensiil. Hak interpelasi itu digunakan sebatas untuk koreksi, bukan untuk menjatuhkan Presiden di tengah jalan.

C.1. Perspektif Interpelasi yang Ideal Masih menyoroti Sikap RI di Dewan Keamanan PBB dalam hal ini pemerintah oleh beberapa kalangan dianggap realistic karena memberikan prinsip solusi damai daripada sekadar sanksi tambahan. Hal ini karena menurut Hasan Wirayuda -- menteri luar negeri Indonesia--, "Resolusi 1747 harus dilihat sebagai kelanjutan resolusi 1737 dan resolusi yang baru disahkan sesungguhnya tidak memuat perubahan mendasar, kecuali tiga hal, yang memuat embargo senjata, larangan pemberian komitmen baru tentang hibah dan bantuan keuangan kepada Iran,". Dengan kata lain, lanjut Hassan, ada unsur sanksi, namun bersifat terbatas, karena merupakan bagian dari upaya persuasif bagi Iran dan membuka peluang bagi solusi damai. Hassan mengemukakan, Pemerintah Indonesia tetap teguh dengan pendapatnya bahwa Iran, sebagaimana negara lain, memiliki hak mengembangkan nuklir untuk tujuan damai sebagaimana dijamin dalam resolusi Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

133 1737 --23 Desember 2006-- dan 1747 --24 Maret 2007-- tentang isu nuklir Iran. "Tapi, sebagai sahabat, Indonesia juga mengatakan pada Iran agar Iran bekerjasama dengan IAEA (badan tenaga atom dunia) dan menerapkan ketentuan keselamatan dan standar, yang diatur dan diawasi IAEA," katanya. Dikatakannya, Direktur Jenderal IAEA di Wina melaporkan bahwa IAEA belum bisa menarik kesimpulan tentang maksud damai dari nuklir Iran dan Iran masih melanjutkan pengayaan nuklir pascaresolusi 1737. "Dengan kata lain, resolusi 1737 memang belum dipatuhi Iran," katanya Pertanyaannya kini, tidakkah terlalu berlebihan menjadikan dukungan Indonesia terhadap Resolusi DK PBB No 1747 sebagai kendaraan interpelasi? Terlepas dari apa pun motif yang melatari seluruh move interpelasi itu, menggiring isu kebijakan luar negeri sebagai sasaran interpelasi agak mengejutkan.

Pertama, sikap yang telah diputuskan Indonesia dalam mendukung resolusi tersebut lebih bersifat selektif. Artinya, persetujuan Indonesia diberikan karena substansi sanksi yang terdapat dalam resolusi tersebut merupakan bagian dari persuasi agar Iran dapat mengubah posisinya sesuai tuntutan resolusi. Masalah nuklir Iran adalah persoalan yang akan terus berlanjut dan mengandung implikasi yang cukup kompleks. Sehingga, jika kemudian ada wacana di DK PBB untuk kembali membahas resolusi lanjutan dalam isu yang sama dengan opsi yang lebih keras, kemungkinan besar sikap Indonesia akan berbeda.

Kedua, bahwa keputusan Indonesia mendukung Resolusi DK PBB No 1747 tak akan mengubah sikap dasar Indonesia selama ini dalam isu nuklir. Indonesia akan selalu mendukung hak setiap negara yang berada di pihak NPT (nuclear proliferation treaty), tidak terkecuali Iran dalam mengembangkan teknologi nuklirnya untuk tujuan damai (Pasal IV NPT).

Ketiga, sikap Indonesia terkait dengan Resolusi DK PBB No 1747 harus dilihat dalam konteks the whole package yang ditawarkan Indonesia selama proses pembahasan isu nuklir Iran maupun resolusi terkait. Jauh sebelum hal ini dibicarakan dalam DK-PBB, Indonesia telah menyampaikan pandangan objektif yang menolak sikap tergesa-gesa menggiring isu nuklir Iran ke DK PBB. Proposisi yang diminta Indonesia adalah agar apa pun upaya penyelesaian yang ditempuh, sebaiknya itu dilakukan dengan memaksimalkan peran dan mediasi IAEA. Bahkan, sebagai bagian dari manuver pacifier ini, sepanjang pembahasan substansi resolusi Indonesia senantiasa menyerukan perlunya penuangan


134 materi yang berimbang, pengutamaan resolusi damai, proses yang inklusif, serta tidak menutup kesempatan penyelesaian melalui dialog.

Keempat, ketika memasuki arena politik luar negeri, semua komponen di dalam negeri adalah satu kesatuan dalam mengahadapi dunia luar. Dinegara yang paling liberal sekalipun, politik luar negeri itu bersifat “non partisan”yaitu terdapat kebulatan pendapat dan sikap dalam mengahdapi dunia luar. Dalam hal ini sikap Indonesia yang diwakili pemerintah, dukungan Indonesia terhadap Resolusi DK PBB No 1747 jelas mencerminkan program pemerintah dalam sektor penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri sebagaimana dikemas dalam program RPJMN 2004–2009, yakni “Penegasan Komitmen Perdamaian Dunia”. Komitmen seperti itu tergambar dari konsistensi Indonesia memperjuangkan amendemen sejumlah bagian-bagian penting dalam resolusi tersebut. Di

antara

tuntutan

amendemen

Indonesia

yang

dihighlight

dalam

resolusi

itu

adalah

perlunya

menginkoorporasikan kawasan Timur Tengah sebagai kawasan bebas senjata pemusnah massal, kewajiban untuk mematuhi NPT harus diberlakukan sama dengan negara-negara nuklir lain,dihormatinya jaminan bagi hak setiap negara dalam mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai, serta pentingnya basis perundingan dilakukan in good faith.

Kita menerima kenyataan interpelasi sebagai konsekuensi dari sikap yang telah diambil Indonesia untuk turut mendukung sanksi terbatas yang dimuat dalam resolusi tersebut. Namun, publik domestik maupun para pengusul interpelasi seharusnya menempatkan isu itu dalam diskursus politik yang lebih proporsional dan menggunakannya sebagai channeling konstituen untuk semakin mematangkan opsi kebijakan luar negeri. Isu nuklir Iran memang sedikit banyaknya juga merefleksikan ketimpangan, hipokrisi, dan sikap diskriminasi masyarakat internasional, namun, sebagai sebuah kesatuan politik luar negeri Indonesia, perspektif yang paling tepat dalam melihat arah interpelasi itu adalah kebijaksanaan untuk saling berbagi pemahaman antara DPR dan pemerintah dalam memperkuat komitmen perdamaian dunia yang juga menjadi salah satu fondasi kebijakan luar negeri Indonesia saat ini. Diharapkan, kesempatan tersebut dapat membekali pemerintah untuk mengambil sikap dan posisi yang lebih hati-hati terhadap kemungkinan opsi militer dalam mencegah proliferasi nuklir Iran, yang tidak menghendaki kebenaran analisis wartawan peraih pulitzer, Seymour Hers, yang mencium adanya kecenderungan serius dan detail kemungkinan aksi militer terhadap Iran. Untuk itu sebenarnya Usulan tambahan Indonesia seperti menciptakan Timur Tengah yang


135 bebas nuklir itu seharusnya diikuti dengan klausul yang berisi langkah-langkah nyata implementasi dan sanksi bagi pelanggar. Jika keputusan opsi militer benar akan diambil, maka Amerika dan sekutunya hanya mengulang kembali kesalahan yang telah meluluhlantakkan negara tetangga di sebelahnya, Irak. Keputusan itu tidak hanya menjadi tragedi, tetapi juga akan terus tinggal sebagai nestapa kemanusiaan dalam memori peradaban umat manusia. Semoga akal sehat dan hati nurani masih menjadi pertimbangan utama kebijakan yang akan diambil. C.3. Upaya Diplomatik Indonesia Sekalipun keputusan RI untuk menyetujui resolusi No.1747 itu memancing pro dan kontra di dalam negeri tapi keberhasilan memasukkan empat pasal perubahan dalam resolusi No.1747 dipandang sebagai satu langkah maju untuk meluaskan isu, agar dunia tidak melupakan isu nuklir menahun Israel. Pemerintah RI yang mengajukan empat pasal perubahan dalam resolusi DK PBB No.1747 tentang program nuklir Iran yang salah satunya meminta dicantumkannya Timur Tengah sebagai zona bebas nuklir, merupakan upaya diplomasi yang elegan. Dalam bantahannya atas kritik sejumlah tokoh di DPR yang menyebut pemerintah RI berpihak kepada kepentingan Barat ketika memutuskan untuk mendukung resolusi No.1747, Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda menegaskan bahwa dukungan atas resolusi No.1747 bukan berarti tidak mencerminkan solidaritas dengan negara Arab ataupun

negara

berkembang.

bagaimana posisi Qatar, dan bagaimana sebaian negara-negara Arab juga gerah dengan isu itu, . .Afrika Selatan sebagai mantan Ketua Gerakan NonBlok juga mencoba konsultasi dengan Iran untuk menemukan jalan tengah. Menurut Hassan, dukungan RI atas resolusi No.1747 adalah bagian dari upaya persuasif menyelesaikan isu nuklir Iran secara damai, meminta Iran bekerja sama secara terbuka dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Sebenarnya, kalau kita menilik pergerakan aktif RI dari satu meja perundingan ke meja perundingan yang lain sepanjang 2007 sejalan dengan slogan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berupaya mengusung diplomasi lunak --"soft power diplomacy". Perundingan-perundingan itu antara lain keterlibatan RI dalam Konferensi Annapolis --dimana Palestina dan Israel duduk satu meja-- November 2007, juga di awal tahun, 3-4 April 2007, didorong oleh semangat persaudaraan dan keprihatinan mendalam atas konflik kemanusiaan tak berujung di Irak sejak pendudukan AS pada 2003, pemerintah RI berupaya menyatukan para tokoh Irak di Bogor. Kemudian keberhasilan "Peta Jalan Bali" yang mewadahi seluruh negara di dunia dalam satu payung kesepakatan mengenai upaya mengatasi perubahan iklim pasca-periode pertama Protokol Kyoto bagaimanapun juga tidak dapat dipisahkan dari kegigihan RI selaku Presiden COP-13 dan tuan rumah konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali. Universitas Indonesia Hubungan diplomatik iran..., Khodijatul Qodriyah, Program Pascasarjana, 2008

136 Dalam berbagai kesempatan Presiden Yudhoyono selalu mengatakan bahwa banyak persoalan di dunia yang dapat diselesaikan dengan "soft power" dan bukan dengan "hard power". "Soft power" yang dimaksudkan adalah melalui dialog, komunikasi, pendekatan budaya, persuasi dan lain-lain. Menurut Kepala Negara, jika hal itu menjadi semangat semua bangsa di dunia maka akan banyak masalah-masalah kemanusiaan yang dapat dipecahkan dengan baik karena berbeda dengan "hard power" yang menimbulkan aneka benturan, "soft power" justru membuka jaringan. Diplomasi lunak itu juga dinilai lebih cocok dengan politik luar negeri bebas aktif RI karena rekam jejak perjalanan RI --sejak niat luhur RI menghapus penjajahan di Asia Afrika dalam Konferensi Asia Afrika 1955-- memang "jauh" dari kekuatan militer. Energi positif yang dihasilkan dari diplomasi lunak itu diharapkan tidak hanya mampu membawa kedamaian di dunia

internasional

tapi

juga

meningkatkan

kesejahteraan

di

dalam

negeri.


B IV IRAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR

Recommend Documents