RESPON AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI NUKLIR IRAN

RESPON AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI NUKLIR IRAN 2005-2010

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional

Oleh: RAGIL WIBISONO NIM. 107083000094

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011

LEMBAR PENGESAHAN

RESPON AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI NUKLIR IRAN 2005-2010

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional

Oleh : RAGIL WIBISONO NIM. 107083000094

Di Bawah Bimbingan:

Pembimbing

Penasehat Akademik

Dina Afrianty, Ph.D. NIP. 197304141999032002

Dina Afrianty, Ph.D. NIP. 197304141999032002

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011

ii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 19 September 2011

Ragil Wibisono

iii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Respon Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir Iran 2005-2010”. Judul tersebut merupakan ketertarikan mendalam penulis terhadap Iran selaku negara Muslim yang terletak di kawasan Timur Tengah yang berani menentang ketidakadilan dan dominasi AS atas dunia Muslim dan negara berkembang. Penulis mengharapkan seluruh pihak yang membaca dapat mengetahui lebih mendalam mengenai respon AS terhadap pengembangan nuklir Iran dan memahami tujuan dari pengembangan teknologi nuklir Iran. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Mama Lilis dan Papa Muchdi selaku orang tua penulis yang telah memberikan dorongan, doa restu, dan bantuan baik moral maupun material selama penulis menuntut ilmu. Penulis akan selalu ingat akan jerih payah dan nasihat kalian. “Love you Mom, Dad” Berikutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Dina Afrianty, selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta, Dosen Pembimbing, dan Dosen Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran, dan motivasi yang begitu bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian, Bapak Agus Nilmada Azmi selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta yang juga telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dan semua mahasiswa HI UIN Jakarta. Tidak lupa juga terimakasih kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta yang telah mengajarkan berbagai ilmu dan telah membantu penulis dalam meyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa.

iv

Kemudian, terimakasih untuk Mas Ferry, Mbak Dina, dan Mbak Anggy selaku kakak kandung penulis, terimakasih atas motivasi, semangat dan dukungan kalian yang dahulu juga pernah merasakan suka duka dalam penyusunan skripsi. Tidak lupa juga terimakasih kepada Anne Normadiah yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. “You are the best woman i ever had”. Terimakasih juga untuk sahabat-sahabat terbaik penulis di HI UIN Jakarta; Faris, Rizkah, Majid, Mas Hudaf, Rara, Sekar, Enno, Zaka, Adjo, trio kwek-kwek (Chezar, Sandy, Nada), Dinda, Dery, dan geng-gong (Antik, Siska, Monic, Nia). Kalian semua telah memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini. ”See you on the top guys...!!! Selanjutnya, terimakasih kepada adik-adik semester penulis, Imam Pele, Affan Abe, Uki Faruqi, Hary Ebbes, Fayat, Dian, Alul, Fahmi, Al, Azay, Kashfy, Apriliong dan Edo, yang telah memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, sekaligus menguji ketajaman ilmu penulis sebagai mahasiswa HI. Pesan penulis, kuliah yang rajin, semoga cepat lulus, amalkan ilmu yang kalian miliki. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis di HI UPN Yogyakarta Pinky Mytha, Hary Bolang, Adryn, Faisal, dan Adi Mulia Pradana HI UGM yang telah sama-sama berjuang dalam penyusunan skripsi dan sharing ilmu yang begitu bermanfaat. Ketahuilah bahwa “friendship is not limit by distance, See you guys...” Terimakasih juga kepada seluruh sahabat-sahabat Mahasiswa/i Jurusan Hubungan Internasional kelas B angkatan 2007, kalian telah banyak memberikan warna dalam kehidupan penulis. Serta seluruh sahabat-sahabat Mahasiswa/i Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2007. Tidak

lupa

terimakasih

kepada

teman-teman

BEM-J

Hubungan

Internasional dan KOMAHI UIN Jakarta 2007/2008, 2008/2009 yang telah banyak mengajarkan dan membantu penulis dalam berorganisasi. Selanjutnya teman-teman angkatan 2006, 2008, 2009, dan 2010 Jurusan Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta. Pesan penulis berbanggalah menjadi mahasiswa HI UIN Jakarta, terus berjuang tinggikan nama HI UIN Jakarta.

v

Kemudian yang terakhir, terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih. Semoga dengan segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikanperbaikan ke depan. Wassalamualaikum Wr, Wb

Jakarta, 19 September 2011

Ragil Wibisono

vi

DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN.........................................................................................ii LEMBAR PERNYATAAN.......................................................................................iii KATA PENGANTAR................................................................................................iv DAFTAR ISI..............................................................................................................vii DAFTAR TABEL.......................................................................................................ix ABSTRAK....................................................................................................................x BAB I PENDAHULUAN

Hlm.

A. Latar Belakang Masalah……………………………………………………....1 B. Pertanyaan Penelitian…………………………………………………………7 C. Kerangka Pemikiran…………………………………………………………..7 D. Metode Penelitian……………………………………………………………15 E. Sistematika Penulisan…………………………………………………….….16 BAB II POLITIK LUAR NEGERI AS (AMERIKA SERIKAT) TERHADAP IRAN A. Politik Global Amerika Serikat………………………………………….......18 B. Pengaruh Kelompok Neo-konservatif AS terhadap Formulasi Kebijakan Luar Negeri AS………………………………………………………………..…..27 C. Kepentingan AS Terhadap Iran.......................................................................33 C.1.

Sebelum Revolusi Islam Iran 1979………………...........…...………33

C.2.

Pasca Revolusi Islam Iran 1979-2010……...........……………….….41

D. Embargo Ekonomi, Senjata Militer dan Pengisolasian Terhadap Iran…...….48

vii

BAB III KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI NUKLIR IRAN A. Program Pengembangan Teknologi Nuklir Iran 2005-2010…………….…..54 B. Diplomasi Iran Dalam Mempertahankan Pengembangan Teknologi Nuklir...............................................................................................................59 B.1.

Diplomasi Iran Melawan Tekanan AS dan Sekutunya………………59

B.2.

Diplomasi Iran Terhadap IAEA (International Atomic Energy Agency)………………………………………………………………63

C. Posisi Iran Dalam Keanggotaan NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty)....67 D. Kebijakan Peningkatan Militer Iran………………………………….………70 BAB

IV

ANALISA

RESPON

AMERIKA

SERIKAT

TERHADAP

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI NUKLIR IRAN 2005-2010 A. Respon AS Terhadap Penyelesaian Sengketa Nuklir Iran...............................76 A.1.

Kebijakan

AS

dan

Sekutu

Terhadap

Pengembangan

Nuklir

Iran…………………………………………………………………...76 A.2.

Penyelesaian Jalur Diplomasi Kepada Iran.........................................82

B. Masa Depan Hubungan Bilateral Iran-AS........................................................88 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan…………………………………………………………………..93 Daftar Pustaka……………………………………………………………………...xi Lampiran A. Lembar Hasil Wawancara

viii

DAFTAR TABEL 3.A. Tabel Negara-negara yang memiliki senjata nuklir beserta dengan jumlah hulu ledaknya………………………………………………………………66 3.B. Tabel jenis-jenis rudal balistik produksi Iran……………………………...73 3.C. Tabel peningkatan armada kapal perang Iran……………….……………..74 3.D. Tabel peningkatan armada pesawat tempur Iran…………………….…….74

ix

ABSTRAK Pengembangan teknologi nuklir merupakan suatu langkah alternatif mengatasi krisis sumber daya energi dan kebutuhan riset teknologi Iran. Iran selaku negara berdaulat mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Akan tetapi, pengembangan nuklir yang dilakukan Iran mendapat tekanan dari AS dan Sekutunya. Tekanan tersebut diawali oleh kekhawatiran AS bahwa pengembangan teknologi nuklir Iran dapat menuju pengembangan senjata nuklir dan berpengaruh kepada stabilitas keamanan Timur Tengah. Sebagai bukti bahwa pengembangan teknologi nuklirnya tidak menyimpang, maka Iran bersedia diawasi oleh IAEA (International Atomic Energy Agency) dan bersedia menandatangani perjanjian NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty). Namun demikian, AS dan Sekutunya tetap berupaya untuk menghentikan program pengembangan nuklir Iran. Benturan kebijakan luar negeri antara Iran-AS dan adanya kepentingan AS di Timur Tengah merupakan sumber sengketa nuklir Iran. Selain itu, adanya perlindungan AS terhadap Israel juga merupakan alasan AS untuk merespon pengembangan nuklir Iran melalui berbagai tekanan. AS meyakini bahwa nuklir Iran berpotensi mengancam kedaulatan Israel di Timur Tengah. Penulis membahas isu tersebut dengan berdasar kepada pemikiran teori Neorealis beserta konsep turunannya yakni konsep kepentingan nasional, konsep kebijakan luar negeri, dan konsep keamanan internasional. Dengan menggunakan pencarian data kualitatif berupa sumber primer seperti wawancara dan sumber sekunder berupa kepustakaan, maka penulis menyimpulkan bahwa pengembangan teknologi nuklir Iran bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain daripada itu, nuklir Iran juga berfungsi sebagai alat bargaining power kepada Israel selaku negara yang memiliki senjata nuklir di Timur Tengah. Adapun respon AS dalam pengembangan nuklir Iran adalah dengan melakukan tekanan melalui kekuatan politiknya, yang kemudian karena berbagai macam pertimbangan AS merubah responnya tersebut menjadi mengedepankan solusi diplomasi kepada Iran.

x

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah Republik Islam Iran merupakan negara yang tergolong muda dalam sejarah

terbentuknya kebangkitan suatu bangsa, yaitu terhitung sejak 31 tahun setelah terjadinya Revolusi Iran pertama pada Januari 1979 yang digerakan oleh Imam Ayatullah Khomeini. Revolusi Islam Iran terjadi akibat kedekatan hubungan bilateral Iran-AS (Amerika Serikat) pada rezim Shah Reza Pahlevi. Pada masa Shah Reza, Iran seperti kehilangan jati diri sebagai negara Muslim di Timur Tengah akibat kediktatoran Pahlevi yang membiarkan AS untuk mengeksploitasi Iran, sekaligus menjadikan Iran tempat singgahan AS untuk mengontrol negara-negara di kawasan Timur Tengah. Semenjak terjadinya Revolusi Islam Iran 1979 konstelasi politik dan pertahanan keamanan Iran berubah drastis. Jatuhnya Shah Reza Pahlevi membuat AS kehilangan langkah kemudahan untuk mengeksploitasi Iran. Terbukti Revolusi Islam Iran telah memutus peluang AS mendapatkan kontrak pembelian senjata seperti yang terjadi di era Shah Reza Pahlevi, sementara Inggris selaku sekutu AS tak punya lagi akses ke ladang-ladang minyak di Kuzhistan, Barat Daya Iran (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 35). Revolusi Islam Iran juga menyebabkan ketidakharmonisan hubungan bilateral Iran-AS. Pada mulanya ketika rezim Shah Reza Pahlevi, AS menyetujui pengayaan uranium nuklir Iran dengan tujuan pengembangan energi. Namun, ketika Revolusi

1

2

Islam Iran terjadi, AS menentang kebijakan Iran tersebut bahkan menghentikan pensuplaian bahan bakar uranium ke Iran dengan tujuan agar Iran menghentikan pengayaan program nuklirnya. Oleh sebab itu, program pengayaan nuklir Iran yang bertujuan damai tersebut terhenti. Dengan semangat perjuangan, Imam Khomeini beserta rakyat Iran terus menyerukan anti AS dan Barat dan melandaskan perjuangan yang suci dengan tujuan menegakkan keadilan dan menentang penindasan Timur dan Barat atas dunia Muslim (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 41). Nuklir Iran sempat dikembangkan kembali pada masa Presiden Rafsanjani dan Presiden Khatami. Akan tetapi, pengembangan nuklir Iran tersebut mengalami kevakuman. Pertama, Presiden Hashemi Rafsanjani yang menjadi presiden pada periode tahun 1989-1993 dan 1993-1997 memiliki kebijakan perbaikan hubungan rapprochement (kebijakan membuka hubungan kerjasama) dengan Barat. Menurut Heriyanto (2006, h. 72) Kebijakan ini didasari pada tiga pertimbangan, pertama, Iran tidak bisa mengubah peta politik kawasan. Kedua, Iran harus berusaha untuk menyelaraskan pada keseimbangan kekuatan yang baru di kawasan. Ketiga, untuk memulai hubungan dengan Arab Saudi karena negara ini merupakan negara utama di dewan Kerjasama Teluk. Sasaran utama kebijakan Presiden Rafsanjani adalah memulihkan kerugian besar yang terjadi selama 8 tahun perang Irak-Iran, dan untuk menegaskan kembali pengaruh Iran di kawasan. Presiden Rafsanjani sempat mengembangkan nuklir Iran pada 1996. Namun, pengembangan nuklir tersebut tidak bertahan lama akibat adanya bencana kebocoran di salah satu instalasi nuklir bagian Utara Iran (Rahman 2003, h. 164).

3

Berikutnya adalah pada masa Presiden Muhammad Khatami yang menjadi Presiden Iran periode tahun 1997-2001 dan 2001-2005. Kebijakan dan politik luar negeri Presiden Khatami melanjutkan yang telah diterapkan Presiden Rafsanjani. Hanya saja Presiden Khatami lebih melakukan pendekatan yang terbuka dan bersifat kerjasama kepada negara-negara di seluruh dunia terutama Barat dan bangsa Arab. Kepada pejabat-pejabat Kementerian Luar Negeri Iran, Khatami menegaskan Iran ingin mempunyai hubungan luar negeri dengan semua negara-negara, mencakup negara-negara industri atas dasar rasa hormat dan kepentingan timbal balik. Presiden Khatami juga pernah mengembangkan teknologi nuklir pada 2003 (Rahman 2003, h. 206). Namun, pengembangan nuklir yang dilakukan Presiden Khatami kembali mengalami kevakuman akibat adanya tekanan AS dan Israel. Kazhim dan Hamzah (2007, h. 35) mengatakan bahwa berbeda dengan kepemimpinan dua presiden sebelumnya, Presiden Mahmoud Ahmadinejad teguh mengemban amanah Imam besar Iran Ayatullah Khomeini untuk melanjutkan agenda Revolusi Islam Iran. Presiden Ahmadinejad menyebut kepemimpinannya sebagai Revolusi Iran ketiga karena menentang hegemoni AS dan Israel. Beliau adalah tokoh konservatif Iran yang sangat loyal terhadap nilai-nilai Revolusi Islam Iran 1979. Pada awal kepemimpinannya sebagai Presiden Iran yaitu pada 5 Agustus 2005, Presiden Ahmadinejad langsung menyerukan program nuklir Iran sebagai tiket menuju kemerdekaan sejati dan kemandirian dari hegemoni asing (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 159). Hal ini dikarenakan program nuklir Iran memiliki keuntungan bagi kepentingan nasional Iran. Pertama, pertarungan mendatang di tingkat regional dan global berporos pada masalah sumber daya energi, negara atau aliansi pemenang

4

bidang ini akan menjadi kekuatan besar di dunia yang mungkin tak tertandingi. Bila Iran mampu mengamankan sumber-sumber daya energinya maka kemandirian Iran sebagai negara visi peradaban tidak lagi akan terganggu. Kedua, program nuklir adalah konsensus seluruh rakyat Iran dari semua lapisan dan faksi (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 159). Program nuklir Iran kini meluas menjadi kasus internasional. Tekanan dan hambatan dari AS dan Sekutunya terus mengganggu laju perkembangan nuklir Iran. Bahkan, AS dan Sekutunya menggunakan segala cara untuk menghentikan program nuklir Iran. Di awal perjalanan pengembangan nuklir Iran, Presiden Ahmadinejad menyatakan bahwa program nuklir Iran bertujuan damai dan tidak untuk mengembangkan senjata pemusnah masal. Namun, AS tidak menghiraukan hal ini dengan tidak mempercayai pernyataan Presiden Ahmadinejad tersebut. Berbagai cara AS melakukan tekanan terhadap Iran, hingga membawa isu nuklir Iran ke DK-PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan menjatuhkan beberapa sanksi apabila Iran terus mengembangkan program nuklirnya (Desti 2007, h. 86). Tidak hanya itu, ancaman akan menyerang Iran melalui jalur militer baik darat, laut, maupun udara pun dikeluarkan AS. Ahmadinejad bukanlah Presiden yang mudah gentar, Iran tidak terganggu dengan tekanan-tekanan tersebut. Seiring berjalannya pengembangan nuklir, Presiden Ahmadinejad mensiasati perlunya peningkatan jalur militer untuk menepis ancaman dan tekanan dari AS. Sejak pertengahan 2005 Presiden George W. Bush telah beberapa kali melakukan pembicaraan mengenai serangan militer ke Iran (Kazhim dan Hamzah

5

2007, h. 137). Misalnya, Presiden Bush bekerjasama dengan Israel dan NATO (North Atlantic Treaty Organization) dalam bidang militer untuk merencanakan perang nuklir terhadap Iran (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 140). Bila rencana ini terjadi maka dampak yang terjadi akan semakin meluas hingga ke seluruh dunia. Untuk melawan kemungkinan serangan militer AS dan Sekutunya, Iran memperkuat basis militernya dengan menambah produksi tank, angkutan perang, rudal kapal selam, dan pesawat tempur sejak tahun 1992 (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 165). Iran juga mengembangkan misil fajr-3, hoot kowsar, rudal fateh-110, syahab3 yang merupakan misil-misil balistik Iran yang dapat menjangkau pangkalanpangkalan militer AS di Teluk Persia dan negara-negara Arab (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 141). Misil-misil tersebut mampu mendeteksi wilayah sejauh radius 5.000 km. Tidak hanya didukung oleh alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan), kekuatan militer Iran juga didukung oleh struktur militer dan jenis angkatan bersenjatanya. Iran memiliki dua jenis angkatan bersenjata, yaitu angkatan bersenjata regular dan kesatuan Garda Revolusi Islam yang lebih dikenal dengan Sepah Pasdaran (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 166). Tahun 2007 total keseluruhan jumlah pasukan kedua jenis angkatan bersenjata tersebut 545.000 personil (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 166). Angkatan militer jenis Sepah Pasdaran ini memiliki milisi sukarelawan yang disebut dengan Basij. Basij memiliki 90.000 anggota aktif, 300.000 anggota cadangan dan 11.000.000 personil yang siap dimobilisasi setiap waktu (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 166). Hal inilah yang menjadi dilema para petinggi gedung putih dan perwira pentagon untuk melakukan serangan terhadap Iran.

6

Kazhim dan Hamzah (2007, h. 171) menyatakan bahwa serangan militer AS terhadap Iran akan memukul banyak kepentingan AS sendiri. Selain itu, strategi balasan militer Iran kepada AS juga sangat tersusun dengan bagus, baik dari serangan gerilyawan darat, serangan udara dengan jet-jet tempur milik Iran, maupun melewati jalur laut dengan kapal-kapal perang Iran yang memiliki teknologi pendeteksi jarak jauh (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 171). Sejauh ini Iran tidak akan lebih dulu menyerang AS. Namun, sebaliknya AS pun akan berfikir ulang untuk menyerang Iran mengingat ketangguhan militer Iran yang sangat meningkat. Peningkatan militer Iran tersebut sebagai modal keberanian Iran untuk terus mengembangkan teknologi nuklir yang menjadi hak setiap bangsa untuk kepentingan damai. Kemudian, strategi AS untuk menjadikan Israel sebagai kekuatan utama di Timur Tengah belum berhasil, terbukti dengan kegagalan AS dan Israel dalam menggempur pasukan Hizbullah dalam perang 33 hari di Lebanon, yaitu dengan 3.000 pasukan Hizbullah berhasil melawan dan memukul mundur 50.000 pasukan Israel yang dibantu oleh pasukan militer AS (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 31). Kemudian, dengan kegagalan AS dalam menggempur Iran di Teluk Persia ketika terjadinya perang antara Iran-Irak tahun 1980-1988 (Sihbudi 1999, h. 115). AS Memanfaatkan situasi dengan mengirimkan pasukan armada lautnya yang pernah dikerahkan pada Perang Dunia ke II, akan tetapi Iran berhasil menggempur balik pasukan AS dan Irak dengan menimbulkan beberapa kerusakan material dan fisik (Sihbudi 1999, h. 117). Oleh karena itu, atas dasar inilah penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Respon Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir Iran 2005-2010.

7

B.

Pertanyaan Penelitian Penelitian ini berupaya untuk menjawab beberapa pertanyaan, yaitu: 1. Apa kepentingan nasional Iran terkait dengan pengembangan teknologi nuklir? 2. Bagaimana respon AS terhadap pengembangan teknologi nuklir Iran? 3. Mengapa AS terus menekan dan mengancam Iran walaupun telah terbukti oleh IAEA bahwa pengembangan teknologi nuklir Iran untuk tujuan damai?

C.

Kerangka Pemikiran Berdasarkan pertanyaan penelitian mengenai Respon Amerika Serikat

Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir Iran 2005-2010, maka penulis mengacu pada pemahaman Neo-realis dengan tiga konsep turunannya yakni konsep kepentingan nasional, konsep kebijakan luar negeri, dan konsep keamanan internasional. Penulis akan merealisasikan pemahaman Neo-realis yang menganggap bahwa tatanan sistem internasional berada dalam kondisi anarkis, sehingga negaranegara dominan akan muncul untuk terlibat dalam suatu sengketa internasional untuk menunjukkan dan mendistribusikan kemampuan unit dalam sistem (Burchill dan Linklater 2009, h. 117). Kemudian, dari tatanan sistem internasional yang anarkis, muncul suatu dilema keamanan yang berdampak pada pencarian keamanan dengan menambah kekuatan militer, sehingga semua negara akan mengikuti struktur hirarki sistem internasional dengan mencari keamanan sebelum dapat menunjukkan fungsi negara yang lainnya (Burchill dan Linklater 2009, h. 118).

8

Selanjutnya, masuk pada konsep kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri. Kedua konsep tersebut merupakan konsep turunan dari pemahaman Neorealis. Dari konsep tersebut, penulis akan mendalami bagaimana suatu input dari kepentingan nasional dan politik luar negeri yang akan terproses lalu membentuk suatu output yang melahirkan kebijakan luar negeri. Hal ini dikarenakan setiap kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara mengacu kepada kepentingan nasional. Menurut Frankel (1988, h. 93) kebijakan luar negeri bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan nasional suatu negara. Oleh sebab itu, kedua konsep ini memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara untuk mencapai suatu target dan tujuan yang diinginkan. Berikutnya

konsep

keamanan

internasional.

Secara

tidak

langsung

peningkatan kekuatan militer merupakan tata cara melindungi negara dari ancaman negara lain. Sebaliknya, peningkatan militer suatu negara juga dilakukan sebagai upaya ancaman terhadap negara lain. Konsep ini merupakan konsep lama yang mulai digunakan pada saat berlangsungnya Perang Dunia I dan II. Isu nuklir Iran sangat berpengaruh bagi keamanan kawasan Timur Tengah. Pasalnya, dengan adanya pengembangan nuklir Iran, maka negara-negara di kawasan Timur Tengah berkeinginan untuk mengembangkan kekuatan militernya untuk menghadapi ancaman terburuk jika Iran mengembangkan senjata nuklir. Seperti contohnya Israel yang khawatir kedaulatan negaranya terancam akibat pengembangan nuklir Iran, sehingga Israel mendesak AS untuk menghentikan pengembangan nuklir Iran melalui jalur militer (Jamaan 2007, h. 31).

9

Keamanan internasional bersifat global dan dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara atau aktor-aktor internasional (Amstutz 1995, dikutip dalam Jemadu 2008, h. 138). Tentu kebijakan luar negeri yang disusun oleh pemerintah merupakan wujud dari kepentingan nasional dalam upaya menjaga keamanan nasional yang mengancam kedaulatan suatu negara. Frankel (1988, h. 93) mengatakan bahwa “kepentingan nasional merupakan kunci utama dari konsep kebijakan luar negeri yang menjadi pokok utama dari total keseluruhan nilai-nilai nasionalitas suatu bangsa”. Selebihnya, kepentingan nasional dapat mendeskripsikan suatu gambaran aspirasi dari rakyat yang dapat diwujudkan dalam suatu gerakan operasional yang menghasilkan suatu aplikasi kepada perwujudan kebijakan dan program yang dikeluarkan pemerintah (Frankel 1988, h. 93). Kemudian, menurut Holsti (1992, h. 3) “kebijakan luar negeri merupakan akar dari politik luar negeri dan politik luar negeri sendiri merupakan pola perilaku sebuah negara dan juga reaksi ataupun respon dari negara lain terhadap perilaku tersebut”. Kebijakan luar negeri yang disusun oleh AS tidak terlepas dari pemikiran kelompok Neo-konservatif AS yang bekerjasama dengan kelompok Neo-liberalis AS (Brenner dan Theodore 2002, dikutip dalam Glassman 2004, h. 1527-1528). Kedua kelompok ini memiliki tujuan yang sama yakni menekan dan melakukan ekspansi dengan cara baru lebih bersifat soft power yang disebut dengan new-imperialism dari ekspansi AS sebelumnya pasca Perang Dunia II (Glassman 2004, h. 1527). Neokonservatif dan Neo-liberalis memiliki perbedaan ideologi dan cara penekanan. Bila Neo-konservatif menekankan kebijakan yang bersifat hard power yaitu menggunakan jalur militer dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri (Glassman 2004, h. 1528).

10

Sebaliknya Neo-liberal cenderung memilih jalur ekonomi dengan menerapkan ekonomi global, deregulasi mata uang (Harvey 2003, dikutip dalam Glassman 2004, h. 1528), dan penyebaran industri global seperti MNC/TNC Multi/Trans National Corporation di negara-negara maju dan berkembang (Brenner dan Theodore 2002, dikutip dalam Glassman 2004, h. 1528). Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama yakni melanjutkan imperialisme AS dengan cara baru atau disebut dengan Neoimperialisme. Hubungan antara kedua kelompok ini sangat erat dan sama-sama melihat kondisi melalui fenomena sosial yang terjadi (Glassman 2004, h. 1527). Selama pola perencanaan kebijakan masih berada dalam lingkup domestik maka belum dapat dikategorikan sebagai kebijakan luar negeri. Namun, apabila kebijakan telah terolah dari input yang terkait kemudian dikembangkan, maka kebijakan tersebut akan terproses dengan melibatkan berbagai macam pihak yang terkait baik pemerintah maupun NGO Non-Governmental Organization. Sehingga pihak pemerintah akan menjadikan kebijakan tersebut sebagai kebijakan luar negeri untuk melawan ataupun bertahan dari unit politik internasional. Hal ini sepadan dengan yang dikemukakan oleh Perwita dan Yani (2007, h. 49) yang menyatakan bahwa “kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional”. Selain keamanan internasional, keamanan energi juga dapat menjadi faktor pertimbangan dalam penentuan kebijakan luar negeri suatu negara (Jemadu, 2008, h. 145). Konflik sering kali timbul karena sumber energi yang terbatas dan karena

11

pemakaian yang eksploitatif oleh suatu negara baik di kawasan maupun secara global. Oleh sebab itu, tiap negara mulai merencanakan pengembangan energi yang efektif untuk mengantisipasi adanya krisis energi yang kemungkinan akan terjadi. Adanya pengalihan krisis energi melalui solusi pengembangan teknologi nuklir merupakan suatu fenomena yang krusial dan kontroversial. Belakangan ini pengembangan teknologi nuklir Iran membuat keamanan global menjadi isu penting yang mengundang perhatian banyak pihak. Namun, langkah tepat yang dilakukan Iran mengembangkan nuklir untuk mengantisipasi krisis energi yang akan melanda Timur Tengah justru menjadi ancaman bagi negara lain. Oleh karena itu, pengembangan ini dianggap akan menimbulkan isu keamanan internasional baru yang tidak hanya melibatkan negara di kawasan Timur Tengah, namun juga melibatkan negara di seluruh kawasan. Sarkesian 1989 yang dikutip dalam Jemadu (2008, h. 139-140) mendefinisikan bahwa : the confidence held by the great majority of the nation’s people that the nation has the military capability and effective policy to prevent its adversaries from effectively using force in preventing the nation’s pursuit of its international interest. Keyakinan dimiliki oleh mayoritas masyarakat suatu negara dengan menggunakan kapabilitas militer dan kebijakan yang efektif dalam mencegah musuh untuk menggunakan kekuatan militer untuk mengacaukan kepentingan internasional. (Terjemahan Penulis). Pada dasarnya keamanan internasional merupakan state of mind (Jemadu 2008, h. 140) yang terikat dalam suatu entitas politik yang bernama negara. State of mind tersebut tidak datang dengan sendirinya melainkan didasarkan pada basis material kapabilitas nasional yaitu kekuatan militer yang di dukung oleh unsur-unsur

12

kepentingan, dan kekuatan nasional lainnya (Jemadu 2008, h. 140). Dalam hal ini, Iran telah memiliki state of mind dengan didukung beberapa kepercayaan diri tidak hanya dalam kemampuan mengembangkan teknologi nuklir, namun juga dalam bidang militer baik strategi maupun sistem persenjataan, politik luar negeri, dan semangat nasionalis Revolusi Islam Iran yang dinamakan oleh Presiden Ahmadinejad merupakan revolusi ke-3 yaitu melawan hegemoni AS dan Israel. Penggunaan kekuatan militer oleh negara tidak semata-mata hanya terbatas pada masa perang saja. Sekurang-kurangnya ada empat fungsi kekuatan militer dalam politik internasional (Jemadu 2008, h. 146-147). Pertama, kekuatan militer diproyeksikan sebagai prestige power di mana suatu negara menunjukkan keunggulan militernya melalui penguasaan teknologi baru dengan daya penghancur yang dapat menggentarkan musuh. Hal ini biasanya ditunjukkan ketika suatu negara baru menyelesaikan proyek alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) baru, atau biasanya ditunjukkan ketika perayaan kemerdekaan, dan perayaan hari Angkatan Bersenjata untuk menunjukkan dan mengirim sinyal tanda kepada musuh tentang peningkatan kekuatan militer suatu negara. Kedua, kekuatan militer digunakan sebagai deterrence power atau kekuatan penangkal. Yakni lebih jelasnya suatu negara meyakinkan lawannya tentang konsekuensi yang akan dihadapi bila benar melakukan tindakan militer yang tidak dikehendaki, kredibilitas tersebut tentu mempengaruhi efektivitas dari ancaman militer lawan dan bahkan dapat memberikan tekanan balik kepada lawan. Ketiga, kekuatan militer dibangun sebagai kekuatan defensif untuk melindungi diri dari kekuataan musuh. Defensive power dapat berupa peningkatan anggaran belanja militer, dan uji coba alutsista baru yang bertujuan untuk melindungi

13

diri dari serangan musuh. Keempat, kekuatan militer juga dapat digunakan sebagai alat pemaksa atau coercive diplomacy guna menekan suatu negara agar mengikuti keinginan dari negara yang menekan atau minimal melakukan suatu tindakan tertentu, dalam konteks ini kekuatan militer berfungsi sebagai compellent power (Amstutz 1995, dikutip dalam Jemadu 2008, h. 147), misalnya seperti pelatihan gabungan militer AS dengan militer negara-negara Arab di Timur Tengah bertujuan agar Iran menghentikan pengayaan uranium nuklirnya. Namun, justru sebaliknya dengan ancaman dan tekanan AS dan Sekutu membuat Iran semakin percaya diri dan mandiri dalam mengembangkan militernya untuk melawan kemungkinan serangan-serangan militer AS dan sekutu ke instalasi nuklir, dan kota-kota besar Iran. Penggunaan kekuatan militer tidak terlepas dari kebijakan suatu negara dalam menyikapi isu keamanan internasional yang mengancam negaranya. Tentunya negara yang mengambil kebijakan untuk meningkatkan kekuatan militernya telah siap untuk menghadapi lawan dengan segala resiko yang akan terjadi. Apabila suatu negara berhasil mengalahkan suatu lawan melewati jalur peperangan maka tingkat kepercayaan diri suatu negara tersebut semakin meningkat baik di kawasan maupun di dunia. Selain itu, negara-negara lain juga akan menganggap prestige dalam percaturan politik internasional. Peningkatan militer tersebut dapat ditinjau kepada tujuan awal suatu negara yang bertujuan untuk menjaga kepentingan nasional dari ancaman negara lain. Oleh sebab itu, dirumuskanlah kebijakan luar negeri untuk mewujudkan kepentingan nasional tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Mas’oed (1990, h. 184) yaitu “kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh suatu negara memang bertujuan untuk mencapai

14

kepentingan masyarakat suatu negara meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu”. Dapat diketahui bahwa kepentingan nasional tidak memandang siapakah pemimpin negaranya dan pada waktu kapankah memimpin suatu negara. Kepentingan nasional adalah hal yang mutlak menjadi perhitungan setiap pemerintahan suatu negara. Selebihnya, kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan analisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, ataupun menganjurkan perilaku internasional (Mas’oed 1990, h. 162). Karena kepentingan nasional merupakan konsep abstrak yang meliputi berbagai kategori dan keinginan dari suatu negara yang berdaulat (Mas’oed 1990, h. 162). Dari kepentingan nasional beranjak kepada perumusan formulasi kebijakan luar negeri. Perumusan ini harus memperhatikan situasi yang mencangkup faktor eksternal, domestik, dan kondisi kontemporer historis yang dianggap pembuat kebijakan luar negeri relevan dengan setiap masalah politik tertentu (Holsti 1992, h. 469). Adapun formulasi kebijakan luar negeri harus meliputi kejadian-kejadian penting, kebutuhan-kebutuhan politik domestik dan luar negeri, nilai-nilai sosial dan imperatif ideologis, keadaan pendapat umum, adanya kapabilitas, tingkat ancaman, kesempatan yang dirasakan dalam suatu situasi, konsekuensi yang telah diduga, biaya untuk mempersiapkan tindakan, dan elemen-elemen waktu atau tuntutan situasi tertentu (Holsti 1992, h. 469). Dengan demikian, ketiga konsep yang merupakan turunan dari pemahaman Neo-realis yakni konsep kebijakan luar negeri, konsep kepentingan nasional, dan konsep keamanan internasional yang saling berkesinambungan kiranya relevan untuk

15

membahas lebih lanjut mengenai Respon Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir Iran 2005-2010.

D.

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis memperhatikan bahwa

data kualiatif dapat dianalisis dalam berbagai format, termasuk di antaranya kajian peluang yang ditawarkan oleh format riset observasi (termasuk observasi partisian), wawancara, riset sumber dokumen, dan riset media (Harison 2007, h. 85). Dengan kajian format riset observasi tersebut maka penelitian kualitatif memberikan kesempatan ekspresi dan penjelasan yang lebih besar (Harison 2007, h. 86). Metode kualitatif ini juga didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong 2002, h. 3). Selain itu, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi tiga tipe, yaitu observasi, interview, dan dokumen yang masing-masing mempunyai fungsi dan keterbatasan (Creswell 1994, h. 149). Berdasarkan kepada tipe-tipe tersebut penulis lebih menggunakan data-data yang bersifat primer yakni data-data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Riza Sihbudi selaku Ahli Peneliti Utama dan Pakar Politik Timur Tengah P2P LIPI (Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Jakarta. Kemudian data-data sekunder yang penulis dapatkan melalui sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, laporan kerja, tesis dan berita online. Dengan sumber data primer dan sekunder tersebut diharapkan membantu penulis untuk menggambarkan dan memaparkan lebih dalam mengenai Respon

16

Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir Iran 2005-2010. Selain itu juga diharapkan data-data kepustakaan dan tipe-tipe pengumpulan data kualitatif ini bisa mengidentifikasikan motif-motif dibalik tekanan AS terhadap pengembangan teknologi nuklir Iran.

E.

Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah

B.

Pertanyaan Penelitian

C.

Kerangka Pemikiran

D.

Metode Penelitian

E.

Sistematika Penulisan

BAB II

Politik Luar Negeri AS Terhadap Iran

A.

Politik Global Amerika Serikat

B.

Pengaruh Kelompok Neo-Konservatif AS Terhadap Formulasi Kebijakan Luar Negeri AS

C.

D. BAB III A.

Kepentingan AS Terhadap Iran C.1.

Sebelum Revolusi Islam Iran 1979

C.2.

Pasca Revolusi Islam Iran 1979-2010

Embargo Ekonomi, Senjata Militer dan Pengisolasian Terhadap Iran Kebijakan Pengembangan Teknologi Nuklir Iran Program Pengembangan Teknologi Nuklir Iran Tahun 2005-2010

17

B.

Diplomasi Iran Dalam Mempertahankan Pengembangan Teknologi Nuklir B.1.

Diplomasi Iran Melawan Tekanan AS dan Sekutunya

B.2.

Diplomasi Iran Terhadap IAEA (International Atomic Energy Agency)

C.

Posisi Iran Dalam Keanggotaan NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty)

D. BAB IV

Kebijakan Peningkatan Kekuatan Militer Iran Analisa Respon Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir Iran Tahun 2005-2010

A.

Respon AS Terhadap Penyelesaian Sengketa Nuklir Iran A.1.

Kebijakan AS dan Sekutu Terhadap Pengembangan Nuklir Iran

A.2. B.

BAB V A.

Solusi Diplomasi Kepada Iran

Masa Depan Hubungan Bilateral Iran-AS

Penutup Kesimpulan

BAB II POLITIK LUAR NEGERI AS TERHADAP IRAN

Dalam Bab II ini penulis mencoba memaparkan aspek-aspek mengenai pola pemikiran politik global AS yang digunakan sebagai bahan formulasi penyusunan kebijakan luar negeri AS. Penulis akan melihat peran kelompok Neo-konservatif AS dalam merumuskan dan menentukan arah kebijakan luar negeri AS. Selain itu, penulis mencoba mengeksplorasi berbagai macam kepentingan-kepentingan AS di Iran sebelum terjadinya Revolusi Islam Iran 1979 hingga pasca Revolusi Islam Iran 1979. Pembahasan mengenai kepentingan AS terhadap Iran akan juga memperhatikan struktur sistem internasional pada saat itu. Pada bagian akhir di Bab II ini, penulis membahas mengenai sikap AS dalam mendorong Sekutu-sekutunya termasuk IAEA International Atomic Energy Agency dan DK-PBB untuk menekan Iran terkait pengembangan teknologi nuklir Iran yang dituding AS menuju pengembangan senjata nuklir.

A.

Politik Global Amerika Serikat Pada awal kemerdekaan AS yang dideklarasikan pada tanggal 4 Juli 1776

politik luar negeri AS yang bersifat ekspansionis belum terlihat nyata. Hal ini dikarenakan masih banyak urusan dalam negeri AS yang harus dibenahi dan dikonsolidasikan. Misalnya, semua negara bagian AS masih memerlukan perlindungan dan pembenahan pasca memperoleh kemerdekaan dari Inggris Raya (Hendrajit et al. 2010, h. 99). Sejak merdeka, AS menerapkan pemerintahan federal

18

19

yang didasarkan pada konstitusi yang menyatakan bahwa dalam rangka awal kemerdekaan pemerintah federal ini harus dapat melindungi seluruh negara bagian AS dari ancaman dan serangan luar dan ancaman kekerasan dalam negeri (Alamudi 1989, h. 33-34). Misalnya, pemerintah federal AS harus dapat membendung serangan-serangan militer Inggris Raya pasca pelepasan wilayah jajahannya. Hal ini dikarenakan keadaan AS yang baru merdeka masih sangat rentan mengalami konflik internal karena keadaan infrastruktur AS yang belum tersusun dengan baik (Alamudi 1989, h. 33). Presiden pertama AS yaitu George Washington yang menjadi Presiden AS pada 1776 memiliki kebijakan luar negeri yang bersikap netral dan melakukan kerjasama dengan negara-negara Eropa (Hendrajit et al. 2010, h. 100). Kerjasama ini dibangun atas dasar mutualisme yakni kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak AS dengan negara-negara Eropa. Alamudi (1989, h. 33-34) mengatakan bahwa menurut Presiden George Washington, setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris Raya, AS membutuhkan kerjasama dengan negara-negara kaya Eropa untuk membangun sektor internal. Oleh sebab itu, AS meyakinkan keadaan dalam negeri yang aman kepada negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman dan Spanyol dengan tujuan negara-negara tersebut mau mengadakan kerjasama ekonomi dengan AS (Alamudi 1989, h. 34). Menurut Hendrajit et al. (2010, h. 100) politik luar negeri AS yang ekspansionis mulai terlihat ketika AS dipimpin oleh Presiden James Monroe yang menjadi Presiden AS pada tahun 1823. Walaupun Presiden Monroe masih menerapkan prinsip netral, namun keinginan untuk menjadi negara kuat, mapan dan

20

mandiri mulai terlihat. Presiden Monroe menginginkan agar AS dikatakan sebagai negara yang patut diperhitungkan oleh negara-negara lainnya. Oleh sebab itu, ekspansi pertama AS dilancarkan pada masa kepemimpinan Presiden Monroe dengan megincar wilayah Amerika Latin (Hendrajit et al. 2010, h. 100). Smith (1996 dikutip dalam Hendrajit et al. 2010, h. 100-101) memaparkan terdapat dua alasan yang menjadikan Amerika Latin sebagai target pertama ekspansi politik luar negeri AS, pertama, AS ingin menunjukkan ketangguhannya untuk menjaga dan mengatur dunia dimulai dari kawasan terdekatnya yakni Amerika Latin. Kedua, pelebaran sayap kapitalis AS untuk membuka akses pasar di Amerika Latin. Pada era sebelum meletusnya Perang Dunia I yakni pada 1916, AS memperlunak politik luar negerinya yang bersifat ekspansionis. Bahkan ketika Perang Dunia I meletus AS menyatakan tidak ingin terlibat. Akan tetapi, secara perlahan ketika supremasi militer angkatan laut AS diganggu oleh Jerman, perilaku agresor militer AS mulai terlihat kembali. Setelah kapal-kapal dagang milik AS ditenggelamkan oleh Jerman pada 1917, AS menyatakan perang terbuka terhadap Jerman pada Perang Dunia I (Hendrajit et al. 2010, h. 106). Pasca Perang Dunia I, AS muncul sebagai negara pemenang dan mulai terlibat dalam upaya-upaya perdamaian dunia. Misalnya, AS dibawah Presiden Woodrow Wilson mempelopori terbentuknya LBB (Liga Bangsa-Bangsa) pada tanggal 10 Januari 1920 dengan tujuan terwujudnya perdamaian dunia dan rekonstruksi kesejahteraan global pasca Perang Dunia I (Hendrajit et al. 2010, h. 106). Akan tetapi, keberadaan LBB ini tidak bertahan lama, dikarenakan dasar politik luar negeri AS yang ekspansionis dan sistem internasional yang anarkis sehingga menyebabkan meletusnya kemelut Perang Dunia II pada 1939.

21

Memasuki Perang Dunia II, AS semakin menjadi negara yang diperhitungkan di dunia. Hendrajit et al. (2010, h. 106) menambahkan bahwa AS yang terlibat langsung dalam Perang Dunia II menganggap bahwa keterlibatannya adalah karena AS sebagai polisi dunia berhak untuk turut serta menjaga dan membantu Sekutusekutunya yakni Inggris, Polandia dan Perancis dari serangan-serangan militer Jerman dan Italia. Terlebih pelabuhan militer AS Pearl Harbor pun ikut diserang oleh pasukan Jepang. Keadaan ini semakin memperkeruh kondisi internasional pada waktu berlangsungnya Perang Dunia II. Kemudian, kelompok sekutu yang keluar sebagai pemenang Perang Dunia II yang dipimpin oleh AS semakin melebarkan sayapnya untuk melanjutkan kiprahnya di dunia. AS bersama negara-negara sekutu lainnya yakni Inggris, Perancis dan Polandia kembali membawa dunia ke tatanan perdamaian. Pasca berakhirnya Perang Dunia II, AS melakukan pembangunan di wilayah Eropa Barat yang mengalami kehancuran akibat perang melalui kucuran dana yang disebut dengan Marshall Plan (Anwar 2003, h. 9). Dengan itulah secara mudah Eropa Barat menjadi sekutu AS dan berada diorbit genggaman AS. Selain itu, AS juga mulai memperlunak kebijakan luar negeri ekspansionisnya. Justru sebaliknya AS mulai membangun dunia lebih ke arah perdamaian dan kerjasama multilateral. Faktanya, AS merupakan negara pelopor atas terbentuknya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 24 Oktober 1945, yang sebelumnya AS juga merupakan pelopor terbentuknya LBB (Liga Bangsa-Bangsa) pada 10 Januari 1920, juga disusul dengan berdirinya IMF International Monetary Fund pada 27 Desember 1945, dan World Bank bersamaan dengan dibentuknya IMF (Anwar 2003, h. 10).

22

Berdirinya badan-badan internasional tersebut tidak terlepas dari dorongan AS yang menginginkan tatanan dunia yang damai dan kooperatif. Pada lembaga IMF dan World Bank, AS merupakan penyandang dana terbesar dengan tujuan membantu perekonomian negara-negara lain yang sedang berkembang (Anwar 2003, h. 10). Terbentuknya PBB juga merupakan wujud dari keinginan AS untuk menjadikan tatanan dunia menuju arah perdamaian dan kesejahteraan. Akan tetapi idealisme tentang tatanan dunia baru yang damai yang sepenuhnya diatur oleh PBB dan hukum internasional tidak berlangsung lama. Munculnya perang dingin Cold War antara blok Barat kapitalis yang dipimpin oleh AS melawan blok Timur komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet (Sekarang Rusia) mengikis supremasi kedaulatan PBB sebagai badan internasional tertinggi di dunia. Hal ini dikarenakan selama Perang Dingin terjadi, sistem internasional lebih dikontrol oleh perimbangan kekuatan Balance of Power antara kedua blok ketimbang diatur oleh PBB (Anwar 2003, h. 10). Selain itu, selama Perang Dingin berlangsung antara AS dan Uni Soviet tidak melakukan serangan-serangan langsung terbuka oleh kedua negara. AS dan Uni Soviet lebih mengincar pengaruh global dengan membentuk blok pertahanan masingmasing yang bertujuan menarik negara-negara netral untuk tidak berpihak pada blok lawan (Anwar 2003, h. 12). Pada saat berlangsungnya Perang Dingin, AS menerapkan kebijakan mengenai proliferasi senjata nuklir. Salah satu bentuknya adalah dengan mempelopori terbentuknya perjanjian NPT pada 1968 (Nuclear-Non Proliferation Treaty) (Jamaan 2007, h. 38). Perjanjian NPT dimaksudkan untuk membatasi jumlah pemilik senjata nuklir hanya kepada negara anggota tetap DK-PBB yakni AS, Rusia,

23

Cina, Perancis, dan Inggris. Adanya persaingan antara AS dan Uni Soviet (Sekarang Rusia) menyebabkan kedua negara tersebut saling berlomba-lomba mengembangkan senjata nuklir sebagai upaya deterrence power (Karyono 2005, h. 30). Selain itu, Winingsih (2009, h. 28) menambahkan bahwa AS berupaya agar negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingannya tidak dapat mengembangkan senjata nuklir. Hal ini

dikarenakan

AS

khawatir

kepentingannya

terganggu

dengan

adanya

pengembangan nuklir negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingan AS. Untuk megatasi hal tersebut, maka AS menerapkan kebijakan standar ganda mengenai nuklir. Standar ganda tersebut dengan membantu pengembangan senjata nuklir milik India, Pakistan, dan Israel yang pada dasarnya tidak terdaftar dalam perjanjian NPT dan badan IAEA (Winingsih 2009, h. 27-28). Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut merupakan sekutu AS, terutama Israel yang begitu penting bagi AS untuk dapat melawan pengembangan nuklir Iran di kawasan Timur Tengah (Rahman 2003, h. 206). Hingga perang dingin berakhir pada 1991 yang dimenangkan oleh AS, kebijakan standar ganda nuklir yang diterapkan AS tersebut terus diberlakukan. Hal ini semakin menunjukkan sikap ketidakadilan AS terhadap negaranegara yang mengembangkan nuklir dan telah tunduk dibawah aturan NPT dan IAEA (Jamaan 2007, h. 45). Kemudian, Anwar (2003, h. 16) mengatakan bahwa pasca Perang Dingin di bawah kepemimpinan Presiden Bill Clinton periode 1992-1996 dan 1996-2000, kebijakan luar negeri AS berubah dari unilateralis menjadi multilateralis. Presiden Clinton lebih mengedepankan multilateralisme (kerjasama dengan berbagai negara) ketimbang unilateralisme (sikap melakukan tindakan sepihak tanpa memperdulikan

24

kedaulatan negara lain) dengan mengedepankan kerjasama dan diplomasi dalam menyelesaikan sengketa internasional (Jafar 1996, h. 113). Hal ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Partai Demokrat sebagai Partai Presiden Clinton. Anwar (2003, h. 16) menambahkan bahwa Partai Demokrat sangat mengedepankan pada proses multilateral dan kerjasama internasional. Selain itu, Partai Demokrat sering disebut dengan kelompok Dove karena lebih mengutamakan penggunaan diplomasi daripada jalur militer dalam menyelesaikan konflik. Para anggota Partai Demokrat lebih mengedepankan pelebaran pengaruh AS ke seluruh dunia dengan menempuh nilainilai soft power (Anwar 2003, h. 16). Kemudian, Nye (2002, h. 138) mengatakan bahwa bentuk soft power AS tersebut misalnya dengan mempromosikan nilai demokrasi, menjunjung Hak Asasi Manusia, menyebarkan konsep ekonomi liberal dan memberikan bantuan finansial bagi negara yang membutuhkan pinjaman ataupun pemberian dana akibat krisis yang melanda suatu negara. Tidak hanya itu, Nye juga menilai bahwa soft power sangat berperan dalam menumbuhkan pengaruh AS di dunia. Menurut Nye (2002, h. 140) hal tersebut salah satunya berakibat kepada semakin banyak para pelajar di seluruh dunia yang menginginkan untuk melanjutkan studinya di AS. Di bawah kepemimpinan Presiden George W. Bush periode 2000-2004 dan 2004-2008, kebijakan luar negeri AS kembali menjadi unilateralis. Kebijakan luar negeri Presiden Bush yang demikian dipengaruhi oleh nilai-nilai Partai Republik yang merupakan Partai Presiden Bush. Anwar (2003, h. 16) mengatakan bahwa Partai Republik menganggap politik internasional didominasi oleh persaingan militer antar negara untuk menentukan negara mana yang paling dominan. Oleh sebab itu, Partai

25

Republik sering disebut sebagai kelompok Hawkish yang dikuasai oleh orang-orang Neo-konservatif AS (Yuliantoro 2005, h. 96), hal ini dikarenakan Partai Republik lebih mengedepankan cara hard power yakni lebih mengutamakan jalur ekspansif dan militeristik dalam penyusunan kebijakan dan strategi luar negerinya (Hendrajit et al. 2010, h. 116). Namun demikian, Nye (2002, h. 141) mengatakan bahwa antara hard power dan soft power sama-sama penting dan sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kebijakan luar negeri AS. Waltz (2000, dikutip dalam Anwar 2003, h. 13-14) mengatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mendorong munculnya sikap arogansi dan unilateralisme AS. Pertama, runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin sehingga AS merupakan satu-satunya negara adidaya yang tersisa. Dengan sendirinya tidak ada negara lain yang berani menghalangi keinginan AS untuk mengambil tindakan demi menjaga kepentingan nasionalnya. Kedua, kekuatan ekonomi AS yang sangat dominan melebihi Uni Eropa dan Jepang. Hal ini dapat dilihat dari ketergantungan AS pada perdagangan internasional relatif rendah mengingat 90 persen dari produksinya untuk konsumsi dalam negeri dan pasar AS merupakan tujuan ekspor utama bagi negara-negara lain. Ketiga, kenyataan bahwa kemampuan militer AS merupakan terbesar di dunia cenderung meningkat. Walaupun Perang Dingin telah berakhir, AS tetap meningkatkan anggaran belanja militernya untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan meningkatkan kemampuan militer Sekutu-sekutunya yang tergabung dalam NATO (North Atlantic Treaty Organization) (Anwar 2003, h. 14).

26

Sikap unilateralisme AS semakin terlihat pasca tragedi 9/11. Tragedi ini sekaligus memalukan AS yang dalam sejarahnya tidak pernah terkena dampak buruk oleh serangan-serangan dari luar. Pasca tragedi ini, AS di bawah kepemimpinan Presiden Bush semakin menunjukkan kapabilitasnya sebagai negara adidaya. Jinsa Online (4 Juni 2002, dikutip dalam Anwar 2003, h. 21-22) melaporkan bahwa Presiden Bush mengeluarkan doktrinya yang dikenal dengan sebutan “Doktrin Bush” yang pertama kali dikeluarkan pada 1 Juni 2002 dihadapan wisudawan Akademi militer AS West Point. Isi doktrin tersebut adalah: We cannot defend America and our friends by hoping for the best. We cannot put our faiths in the word of tyrants who solemnly sign nonproliferation treaties and then systematically break them. If we wait for threats to fully materialize we will have waited too long. Kita tidak dapat mempertahankan Amerika dan sekutu kita untuk berharap yang terbaik. Kita tidak dapat menaruh kepercayaan kepada negara pembangkang yang menandatangani perjanjian pelarangan penyebaran senjata nuklir yang kemudian mereka melanggarnya. Jika kita menunggu ancaman sampai terjadi maka kita akan menunggu terlalu lama. (Terjemahan Penulis) Selain itu, Jinsa Online (4 Juni 2002, dikutip dalam Anwar 2003, h. 21-22) juga menambahkan Doktrin perkataan Bush selebihnya yaitu: the war on terror will not be won on the defensive. We must take the battle to the enemy, disrupt his plans and confront the worst threats before they emerge. A military that must be ready to strike at a moment’s notice in any dark corner of the world. Perang melawan terorisme tidak akan menang dengan cara bertahan. Kita harus mengambil langkah perang, mengganggu rencana mereka dan mengkonfrontasi hingga ancaman terburuk sebelum mereka mengancam. Militer harus siap untuk menyerang sekalipun di ujung dunia. (Terjemahan Penulis) Pandangan inilah yang merupakan kelanjutan dari Doktrin Pre-emptive strike (melakukan penyerangan terhadap musuh sebelum musuh melakukan ancaman

27

dan mengambil tindakan lebih) (Hasibuan 2003, dikutip dalam Anwar 2003, h. 18). Doktrin Pre-emptive strike tersebut merupakan doktrin yang diusung oleh Presiden Bush beserta tokoh-tokoh Neo-konservatif AS yang berpandangan unilateralisme (Anwar 2003, h. 20). Tokoh-tokoh tersebut di antaranya Wakil Presiden Dick Cheney, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, Richard Perle sebagai Kepala Dewan Kebijakan Pertahanan, dan Paul Wolfowitz sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 126). Oleh sebab itu, bentuk formulasi kebijakan luar negeri AS tidak terlepas dari peran tokoh Neo-konservatif AS tersebut yang disebut dengan invisible government (Hendrajit 2010, h. 83). Sekalipun AS dipimpin oleh Presiden yang berhaluan multilateral, kelompok Neo-konservatif tetap menjadi penyusun utama kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS (Hendrajit 2010, h. 83). Untuk lebih jelas, pada bagian berikut penulis akan membahas bagaimana kelompok Neo-konservatif AS mempengaruhi kebijakan luar negeri AS.

B.

Pengaruh

Kelompok

Neo-Konservatif

AS

Terhadap

Formulasi

Kebijakan Luar Negeri AS Anwar (2003, h. 20) menjelaskan bahwa formulasi kebijakan luar negeri AS tidak terlepas dari peranan pemikiran kelompok Neo-konservatif AS. Kebijakan luar negeri yang unilateralis dengan mengutamakan dominasi militer merupakan ciri khas dari kelompok Neo-konservatif AS (Anwar 2003, h. 16-17). Kelompok Neo-konservatif mulai berkembang pada 1917, dipelopori oleh para pemikir alumni Universitas Yale yang kini disebut dengan Skull and Bones

28

(Hendrajit et al. 2010, h. 82). Jaringan yang sudah tersusun sejak 1917 ini sulit untuk dikalahkan. Sejak awal perkembangannya, tercatat beberapa nama-nama tokoh Neokonservatif AS yang sangat berpengaruh terhadap formulasi kebijakan luar negeri AS. Tokoh-tokoh tersebut misalnya Percy Rockefeller, Avrill Harriman, dan McGeorge. Ketiga tokoh tersebut sangat diperhitungkan keberadaannya. Hal ini dikarenakan tokoh-tokoh tersebut merupakan penguasa perusahaan-perusahaan besar AS seperti Standart Oil, Brown Brothers, Harriman Banking, Halliburton, dan Manhattan. Yuliantoro (2005, h. 97) mengatakan bahwa tujuan dari kelompok Neokonservatif AS adalah untuk mempertahankan dominasi AS diseluruh dunia dengan segala cara. Selain itu, Wolfowitz (2000, dikutip dalam Anwar 2003, h. 17) juga menambahkan bahwa visi utama kelompok Neo-konservatif AS pasca Perang Dingin adalah menjaga ketertiban dunia dengan mempertahankan hegemoni AS terutama keunggulan militernya serta mencegah negara lain untuk membangun kemampuan yang dapat menyaingi hegemoni AS, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Eropa Barat, Asia Timur, wilayah bekas Uni Soviet dan Asia Barat Daya. Hal ini yang menyebabkan para tokoh Neo-konservatif memilih untuk bertindak secara unilateralisme dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya. Kelompok Neo-konservatif AS merupakan tokoh-tokoh kunci AS yang berpahaman realist (pemikiran bahwa politik internasional didominasi oleh persaingan militer antar negara) (Anwar 2003, h. 17). Pasca Perang Dingin peran kaum Neo-konservatif sangat terlihat. Runtuhnya Uni Soviet menjadikan para tokoh Neo-konservatif semakin percaya diri tampil mendunia. Dengan pemahaman

29

realisnya, tokoh-tokoh Neo-konservatif AS secara umum menilai bahwa AS merupakan negara yang tepat untuk menjadi hegemoni dunia. Ikenberry (1989, dikutip dalam Yuliantoro 2005, h. 94-95) mengatakan bahwa kelompok Neokonservatif yakin bahwa AS dapat menjadi pemeran utama yang mengatur sistem politik dan ekonomi internasional dengan memberikan penekanan bahwa AS memiliki kemampuan materi seperti kekuatan militer dan ekonomi untuk mempertahankan hegemoni. Hal ini bertentangan dengan pemahaman para aliran materialis sejarah yang memandang bahwa kekuatan sosial, nilai, teori, norma, ideologi sama pentingnya dengan kekuatan militer dan ekonomi bagi sebuah negara untuk mendapatkan dan menjalankan hegemoni (Yuliantoro 2005, h. 95). Pasca berlalunya Perang Dingin hingga terjadinya peristiwa 9/11 pada 2001, kelompok Neo-konservatif AS mencapai puncak kejayaannya sekaligus memperkuat pembenarannya sebagai negara hegemoni yang mendominasi geopolitik, ekonomi, dan militer dunia (Yuliantoro 2005, h. 96). Hal ini dikarenakan AS yang dikuasai oleh kelompok Neo-konservatif semakin yakin bahwa peran hegemoni AS sangat dioptimalkan untuk mencegah bangkitnya kekuatan utama tandingan dan mempertahankan dominasi AS dalam politik dan ekonomi internasional (Yuliantoro 2005, h. 96). Hirsh (2002, dikutip dalam Yuliantoro 2005, h. 97) mengatakan bahwa kelompok Neo-konservatif semakin menunjukkan kekuatannya setelah mengeluarkan pernyataan politik luar negeri yang disebut go it alone (menentukan dan menjalankan politik dan kebijakan luar negeri tanpa mempertimbangkan kedaulatan negara lain). Pernyataan tersebut merupakan strategi yang dikembangkan oleh jaringan-jaringan

30

Neo-konservatif AS yang juga disebut sebagai Neo-imperialis (Hirsh 2002, dikutip dalam Yuliantoro 2005, h. 97). Kelompok Neo-konservatif tersebut mencoba mempertahankan hegemoni AS dalam regulasi sistem internasional. Bahkan, Foster (2003, dikutip dalam Yuliantoro 2005, h. 97) mengatakan Neo-konservatif memberanikan diri dengan menginginkan terbentuknya sebuah imperium AS dengan didukung oleh kekuatan militer yang tak tertandingi. Peran kelompok Neo-konservatif semakin terbuka ketika AS dipimpin oleh Presiden George W. Bush. Dalam kepemimpinannya periode 2000-2004 dan 20042008, Presiden Bush menjadikan tokoh-tokoh Neo-konservatif masuk ke dalam penentu kebijakan luar negeri AS. Hal ini dikarenakan, seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, Presiden Bush berasal dari Partai Republik yakni Partai yang dikuasai oleh kelompok Neo-konservatif AS. Oleh sebab itu, segala kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Presiden Bush harus melalui perundingan antara Presiden Bush dengan tokoh-tokoh Neo-konservatif AS. Adapun tokoh Neo-konservatif di sekeliling Presiden Bush yang sangat berpengaruh adalah Max Boot yang merupakan mantan editor Wall Street Journal yang pada masa pemerintahan Presiden Bush bergabung dengan The Council on Foreign Relations (Boot 2001, dikutip dalam Yuliantoro 2005, h. 99). Hingga saat ini Boot merupakan salah satu tokoh Neo-konservatif yang sangat berpengaruh di Washington (Yuliantoro 2005, h. 99). Selain itu, beberapa tokoh Neo-konservatif AS lainnya seperti Paul Wolfowitz mantan Wakil Menteri Pertahanan AS yang sekarang menjadi Presiden Direktur Bank Dunia, ketua Dewan Kebijakan Pertahanan Richard Pelre, penerbit Weekly Standart yaitu William Kristol, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, Wakil Presiden Dick Cheney, John Bolton

31

Asisten Menlu Bidang Kontrol Senjata, dan Lewis Libby Kepala Staf Kantor Wakil Presiden (Time 10 September 2001, h. 32-33). Semua tokoh-tokoh tersebut merupakan tokoh-tokoh pemikir Neo-konservatif di sekeliling Presiden Bush yang mengembangkan pemikiran imperialis menuju Imperium AS sejak bergabung dalam pemerintahan Presiden Bush Senior (Time 10 September 2001, h. 33). Anwar (2003, h. 17) mengatakan bahwa dalam pandangan kelompok Neokonservatif yang menggunakan pemahaman realis, prioritas garis keras yang diambil pada kebijakan luar negeri AS adalah melindungi kepentingan nasional AS, terutama keamanan

nasional,

tanpa

perlu

mempertimbangkan

komitmen-komitmen

internasional yang selama ini mengikat Washington. Sebagai negara adidaya, AS harus berani bertindak secara unilateral demi menjaga kepentingan nasionalnya. Selama Neo-konservatif berkuasa, AS tidak akan segan-segan untuk menggunakan kekuatan militernya demi menjaga keamanan nasionalnya, karena militer dianggap sebagai instrumen yang sah dalam politik internasional (Anwar 2003, h. 17). Bagi kelompok Neo-konservatif kritikan dan kecaman dari negara-negara lain tidak menjadi pertimbangan atas tindakan unilateralisme AS. Hal yang terpenting adalah menjaga kepentingan nasionalnya termasuk di antaranya melindungi warga negara AS baik yang berada di dalam AS maupun di luar AS, dan melindungi keamanan nasionalnya (Jafar 1996, h. 117). Jafar (1996, h. 117) menjelaskan tujuh aspek kepentingan nasional AS yang di utarakan oleh Anthony Lake selaku Mantan National Security Advisor AS pada masa Presiden Bill Clinton yang kemudian diteruskan hingga kepemimpinan Presiden George W. Bush. Pertama, kepentingan nasional AS untuk mempertahankan AS,

32

warga negaranya yang berada di dalam maupun luar negeri, dan para sekutu AS dari berbagai bentuk serangan langsung. Kedua, untuk mencegah timbulnya agresi yang dapat mengganggu perdamaian internasional. Ketiga, untuk mempertahankan kepentingan ekonomi AS. Keempat, untuk mempertahankan dan menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi. Kelima, untuk mencegah proliferasi senjata nuklir. Keenam, untuk menjaga rasa percaya dunia internasional terhadap AS, untuk itu AS harus selalu mempertahankan komitmen-komitmen internasionalnya. Ketujuh, memerangi kemiskinan, kelaparan serta pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Pada masa kepemimpinannya, Presiden Bush menunjuk seorang menteri luar negeri yang berhaluan multilateralis yaitu Jenderal Collin Power. Akan tetapi, hal ini tidak dapat merubah jalan kebijakan luar negeri AS yang unilateralis. Hal ini dikarenakan kuatnya pengaruh kelompok Neo-konservatif di sekeliling Presiden Bush. Seperti yang dituliskan majalah Time 10 September (2001, h. 31) yaitu “Powell is a multilateralist, other Bush advisers are unilateralist. He’s internationalist, they are America first”. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bagaimana sulitnya Powell untuk menerapkan kebijakan multilateralisme karena di sekeliling Bush adalah kelompok Neo-konservatif yang berhaluan unilateralisme. Sejak bergabung dengan pemerintahan Presiden Bush, Powell menjadi tokoh Neokonservatif yang peduli terhadap pihak lain atau disebut dengan compassionate Neoconservatism (Time 10 September 2001, h. 31). Sedangkan kelompok Neokonservatif lainnya yang berada disekeliling Bush sama sekali tidak peduli terhadap hal-hal di luar kepentingan AS (Anwar 2003, h. 17).

33

Peran kelompok Neo-konservatif AS selalu diperhitungkan sekalipun AS dipimpin oleh Presiden Barack Obama yang menjadi Presiden AS pada periode 20082012 (Sidik, Antaranews, 6 Februari 2008). Kebijakan luar negeri Presiden Obama lebih kepada jalur perdamaian, kerjasama dan diplomasi (Sidik, Antaranews, 6 Februari 2008). Akan tetapi, kebijakan luar negeri Presiden Obama tidak menjadikan eksistensi kelompok Neo-konservatif AS menurun. Tercatat kelompok Neokonservatif AS semakin mencetak generasi baru untuk meneruskan peran kelompok Neo-konservatif AS sewaktu masa Presiden George W. Bush. Tokoh tersebut seperti Samantha Power yang kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Obama di Dewan Keamanan Nasional AS bidang Hak Asasi Manusia (Permatasari, Media Indonesia Online, 1 April 2011). Samantha Power juga merupakan tokoh Neokonservatif AS yang berasal dari lulusan Universitas Yale (Permatasari, Media Indonesia Online, 1 April 2011).

C.

Kepentingan Amerika Serikat Terhadap Iran C. 1.

Sebelum Revolusi Islam Iran 1979

Sebelum Revolusi Islam terjadi di Iran, pada 1940 politik luar negeri AS di Timur Tengah belum begitu terlihat (Ansari 2008, h. 35). Berbeda dengan Inggris selaku sekutu AS lebih dulu melancarkan politik luar negerinya kepada Iran pada tahun 1941 (Puar 1989, h. 22). Masuknya Inggris ke Iran diiringi suasana dunia yang sedang bergejolak akibat Perang Dunia II. Ketika itu Iran masih dipimpin oleh Shah Reza Khan Pahlevi (1925-1941) yang merupakan Ayahanda dari Mohammad Shah Reza Pahlevi (1941-1979). Di bawah kepemimpinan Reza Khan, secara terbuka Iran

34

menyatakan dukungannya terhadap Jerman pada Perang Dunia II. Hal ini dikarenakan antara Iran-Jerman memiliki beberapa keuntungan mutualisme, yakni Iran memberikan supply minyak ke Jerman dan sebaliknya Jerman pun memberikan pengajaran kemajuan angkatan militer dan teknologi industri kepada Iran (Puar 1980, h. 22). Karena kedekatannya dengan Jerman, maka Inggris dan Uni Soviet (sekarang Rusia) memaksa mundur Reza Khan dari tahta kepemimpinan parlemen Iran. Dengan mudah Reza Khan turun dari kepemimpinannya dan digantikan oleh anaknya yang bernama Muhammad Shah Reza Pahlevi. Semenjak Iran berada dipenguasaan Reza Pahlevi, akses Inggris dan Uni Soviet semakin mudah untuk melakukan ekspansi ke Iran. Inggris dan Uni Soviet semakin gencar mengirimkan angkatan-angkatan perangnya. Akan tetapi, angkatan perang tersebut tetap menjamin kemerdekaan Iran yang dikukuhkan dalam perjanjian Perdamaian Tiga Serangkai Tripattie Treaty antara Inggris, Uni Soviet dan Iran pada 1942 (Puar 1980, h. 22). Inti dari perjanjian tersebut adalah mencegah pengaruh Jerman di Iran dan segera mendirikan benteng pertahanan di wilayah Jerman Barat untuk membendung kekuatan militer Jerman. Kemudian, perjanjian tersebut dikukuhkan kembali dalam konferensi Yalta pada Februari 1945 antara ketiga negara tersebut. Pasca berakhirnya Perang Dunia II, Uni Soviet menolak menarik pasukan militernya dari Iran. Uni Soviet justru menebarkan pengaruh komunisnya di Iran. Terbukti Uni Soviet berhasil membentuk pemerintahan komunis otonom di Azerbaijan, Provinsi otonom di Barat Laut Iran pada 1945-1946 (Puar 1980, h. 23). Hal ini menjadi krisis internasional dan segera dibawa ke PBB (Perserikatan Bangsa-

35

Bangsa). Hasilnya Uni Soviet akan menarik pasukan militernya setelah dibentuk suatu perusahaan bersama antara Uni Soviet dan Iran yang bernama Sovyet-Iran untuk melakukan penambangan minyak di propinsi-propinsi sebelah Utara (Puar 1980, h. 23). Ketika Uni Soviet mundur dari Iran pada 1946, Inggris semakin menguatkan posisinya di Iran. Inggris melakukan eksploitasi terhadap ladang-ladang minyak Kuzhistan sebelah Barat Daya Iran (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 35). Mundurnya Uni Soviet menjadikan Inggris satu-satunya negara asing yang memiliki kekuatan penuh di Iran. Akan tetapi, gerakan pengaruh komunisme Uni Soviet tidak hilang begitu saja. Uni Soviet terus melancarkan gerakan komunis bawah tanah terhadap Iran. Hingga terjadi percobaan pembunuhan terhadap Shah Reza Pahlevi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang berhaluan kiri (Puar 1980, h. 24). Hal inilah yang menjadi salah satu alasan AS untuk segera mengambil tindakan politik terhadap Iran. Melihat pengaruh Inggris yang begitu kuat di Iran, AS berusaha menghilangkan pengaruh Inggris tersebut. Ansari (2008, h. 51) mengatakan bahwa konsolidasi pertama AS di Iran dimulai pada tahun 1953. Kedatangan AS merupakan malapetaka bagi Inggris yang pada waktu itu merupakan kekuatan asing terbesar di Iran tanpa tandingan. Inggris menganggap bahwa AS merupakan ancaman yang harus diwaspadai karena dapat mengakibatkan putusnya monopoli Inggris atas minyak Iran (Ansari 2008, h. 55). Masuknya AS ke Iran tidak terlihat seperti Inggris dan Uni Soviet yang secara terbuka melakukan eksploitasi minyak Iran dan mengumbar pengaruh komunisme seperti yang dilakukan oleh Uni Soviet. Sebaliknya,

36

kedatangan AS ke Iran lebih mengusung arus kerjasama dan menganggap Iran sebagai rekan kerjasama yang baik. Kerjasama yang diusung AS adalah pengembangan angkatan bersenjata dengan tujuan mempertahankan dinasti kekuasaan Shah Reza Pahlevi, yang kemudian dijadikan teropong perlindungan kawasan Timur Tengah dari ancaman pengaruh komunisme (Puar 1980, h. 25). Perlahan hubungan Iran-AS semakin menguat, terlebih setelah AS memberikan aliran dana dan penasehat militer ke Iran. Prioritas yang dikedepankan AS adalah memajukan angkatan bersenjata Iran guna menjadi pelindung terdepan dalam upaya melawan pengaruh komunisme di Iran dan Timur Tengah (Puar 1980, h. 25). Hal ini dimanfaatkan oleh kekuasaan Shah Reza Pahlevi yang menuntut AS untuk terus memberikan bantuan dana dan berinvestasi di Iran. Tercatat dalam laporan majalah times mengenai bantuan yang diberikan AS kepada Iran sejak 1952, bantuan tersebut mencapai US$ 1.135 juta (Times 1961, dikutip dalam Ansari 2008, h. 56). Dari jumlah tersebut sekitar US$ 631 juta digunakan untuk bantuan ekonomi dan US$ 504 juta untuk bantuan militer (Times 1961, dikutip dalam Ansari 2008, h. 56). Semua bantuan dana militer dan sebagian dari bantuan ekonomi merupakan hibah untuk Iran, sehingga yang merupakan hutang Iran hanya sekitar US$ 255 juta (Times 1961, dikutip dalam Ansari 2008, h. 56). Dari data tersebut terlihat betapa tingginya bantuan dan investasi AS kepada Iran untuk mencegah pengaruh komunisme Uni Soviet di Iran dan Timur Tengah. Apalagi dengan adanya doktrin Eisenhower selaku Presiden AS pada 1957 yang menyatakan bahwa “dengan sungguh bahwa AS akan memberi bantuan terhadap negara-negara di setiap wilayah untuk mempertahankan integritas dan kemerdekaan

37

negaranya dari ancaman komunisme dan subversi dalam negeri” (Puar 1980, h. 25). Menurut Mutual Security Act (program bantuan keamanan yang diberikan oleh AS kepada negara-negara yang sejalan dengan kepentingannya) pada 1951 dan 1953 bantuan tersebut dapat berupa bantuan militer, ekonomi, dan teknik yang dapat diberikan kepada negara-negara sahabat AS (Puar 1980, h. 26). Pasca pemberian bantuan dan investasi finansial ke Iran, AS menjadikan Iran sebagai sekutu dekat di Timur Tengah. AS juga terlihat melakukan campur tangan ke dalam urusan internal pemerintahan Shah Reza. Misalnya, keikutsertaan AS dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai sistem agraria (Ansari 2008, h. 62). Dalam ekspansinya, AS mendesak Shah Reza Pahlevi untuk segera melakukan reformasi agraria, dengan mengganti struktur feodal lama dengan sistem kepemilikan tanah yang bebas. Petani yang memiliki lahan tanah akan menggarap tanah mereka sendiri dan memetik manfaat dari hasil kerja keras mereka sendiri. Kebijakan tersebut merubah drastis struktur ekonomi Iran yang di antaranya menumbuhkan deregenerasi ekonomi dan semangat nasionalisme. Namun, hal ini merupakan cara AS untuk memecah politik para tuan tanah di Iran yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Inggris dan Ulama-Ulama senior Iran (Puar 1980, h. 38). Pada kenyataannya, rakyat yang menuai imbas buruknya. AS memanfaatkan tenaga rakyat untuk menggarap tanah-tanahnya yang keuntungannya lebih banyak diterima AS (Ansari 2008, h. 63). Hal ini dilakukan AS mengingat ketiadaan keahlian manajerial ekonomi pertanahan di pemerintahan Shah Reza Pahlevi (Ansari 2008, h. 63).

38

Perlakuan AS di Iran semakin merugikan rakyat. Ansari (2008, h. 56-64) mengatakan bahwa ada beberapa bukti tindakan AS yang merugikan Iran. Pertama, memfasilitasi kudeta atas mantan Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadeq yang berjuang untuk menasionalisasikan perusahaan minyak Iran dari eksploitasi asing. Kedua, menerapkan reformasi agraria yang merugikan tanah-tanah rakyat dan tuan tanah yang banyak dimiliki oleh Ulama-Ulama besar Iran. Ketiga, putusan untuk meratifikasi UU (Undang-Undang) Kekebalan yang menjamin kekebalan hukum terhadap seluruh personil AS di Iran. Ketika UU Kekebalan terhadap seluruh personil AS berlaku di Iran, kedaulatan Iran semakin terkikis. Martabat warga negara Iran semakin rendah di mata warga negara AS yang berada di Iran. Pasalnya, ketika terdapat koki AS yang membunuh seorang Marja (Ulama yang fatwanya sangat diikuti) polisi Iran tidak berhak menangkapnya, pengadilan Iran pun tidak berhak mengadilinya, dan pelaku harus dikembalikan ke AS untuk diputuskan apa yang harus dilakukan terhadap si pelaku (Ansari 2008, h. 69). Sebaliknya, jika terdapat orang Iran yang menabrak atau membuhuh binatang peliharaan milik warga negara AS dia akan dibawa ke pengadilan dan mengikuti proses hukum (Ansari 2008, h. 69). Pada 1965-1975 merupakan masa keemasan kepemimpinan Shah Reza Pahlevi (Ansari 2008, h. 73). Karena pada periode tahun tersebut perekonomian Iran meningkat akibat tingginya hasil produksi penjualan minyak Iran. Keberhasilan pompa minyak Iran ini terus dibayang-bayangi oleh AS yang turut serta menikmati hasil produksi minyak Iran. Kedekatan hubungan bilateral Iran-AS sangat dimanfaatkan oleh kedua negara. Bagi AS, ini merupakan suatu keuntungan karena AS dapat menikmati keuntungan hasil penjualan minyak Iran. Sebaliknya, kondisi ini

39

dimanfaatkan oleh Shah Reza untuk mengembangkan teknologi nuklir. AS mendukung pengembangan teknologi nuklir Iran pada masa Shah Reza Pahlevi (Ansari 2008, h. 81). Pada 1974 tercatat telah terjadi kesepakatan bahwa untuk 10 tahun kedepan AS akan memberikan bantuan listrik dan uranium yang telah diperkaya untuk membantu pengembangan teknologi nuklir Iran (Ansari 2008, h. 81). Dibalik kesepakatan tersebut, AS menekan Iran agar memasok lebih banyak minyak Iran ke AS dengan tujuan untuk dijual ke luar negeri. Sebenarnya, Shah Reza menyadari bahwa menjadikan minyak sebagai senjata bukanlah hal yang tepat. Karena jika minyak Iran secara terus menerus di pompa kemungkinan yang terjadi Iran akan mengalami krisis energi. Namun apa daya, minyaklah yang berpotensi untuk dijadikan senjata Shah Reza untuk melanggengkan kekuasaannya di bawah kendali AS tanpa memikirkan nasib rakyat atas ketidakadilan yang diterapkan Shah dalam kepemimpinannya. Tanpa disadari oleh Shah Reza, Rakyat beserta Ulama besar telah mengkonsolidasikan kekuatan untuk memprotes kepemimpinan Shah yang membuka jalan bagi AS untuk mengeksploitasi Iran. Sebagian besar proyek yang dilakukan Shah Reza dengan AS hanya menguntungkan segelintir kelompok di sekeliling pemerintahan saja. Semenjak 1978 Iran terus bergejolak. Rakyat, Mahasiswa yang digerakkan oleh Ulama-Ulama besar Iran turun ke jalan untuk memprotes segala ketidakadilan yang dilakukan Shah Reza terhadap rakyat Iran. Puar (1980, h. 47) mengatakan bahwa terdapat tiga alasan yang menimbulkan perlawanan Rakyat Iran terhadap Shah Reza Pahlevi. Pertama, cara pemerintahan Shah Reza Pahlevi yang secara

sistematis

menggunakan

penindasan

yang sangat

kejam,

termasuk

40

penganiayaan terhadap anak-anak dan keluarga. Kedua, tingkat korupsi yang dilakukan oleh keluarga dan orang-orang sekitar Shah Reza Pahlevi. Ini merupakan hal yang sangat miris bagi rakyat miskin Iran, negara memiliki eksport minyak yang besar akan tetapi rakyat tidak pernah merasakan keuntungannya. Ketiga, gaya pemerintahan dan penentuan prioritas yang terlalu westernisasi model Barat terutama pengaruh AS yang begitu besar. Adanya pengaruh model kepemimpinan dan budaya Barat di Iran semakin mencemaskan masyarakat Iran. Pasalnya, Iran dan AS memiliki sejarah peradaban yang berbeda. Puar (1980, h. 27) mengatakan bahwa pada awal terbentuknya, Iran merupakan negara yang berbentuk monarki konstitusional yang sudah berusia ±25 abad hingga meletusnya Revolusi Islam Iran 1979. Pada 1118 Iran memperoleh kemerdekaan dari raja-raja Seljuk kesultanan Turki (Puar 1980, h. 32). Pada masa tersebut Iran dipimpin oleh raja-raja Islam yang sangat menunjukkan identitas keislaman selama kepemimpinannya (Puar 1980, h. 32). Identitas tersebut dapat dilihat dari Masjid, Mihrab, Madrasah, menara Masjid, Kubah, dan hiasan lukis Ayat Al-Qur’an hingga tata cara kepemimpinan raja yang menerapkan nilai-nilai keislaman (Puar 1980, h. 32). Raja-raja tersebut juga menerapkan toleransi keagamaan dan kesukubangsaan. Bahkan, juga menghormati keberadaan para kelompok Ulama-Ulama (Mullah) Iran yang memiliki pengaruh cukup besar bagi kemajuan sosial dan politik di Iran (Cipto 2004, h. 9). Akan tetapi, konsep Monarki Konstitusional yang telah lama menjadi model pemerintahan Iran ini dengan mudah dikikis oleh Shah Reza Pahlevi yang memimpin Iran pada 1941-1979. Hal ini dikarenakan budaya westernisasi yang diterapkan Shah

41

Reza Pahlevi yang tidak memikirkan pola-pola tradisi asli kehidupan masyarakat Iran (Puar 1980, h. 31). Misalnya, kebudayaan Islam yang sudah menjadi dasar sejak awal diterapkannya monarki tidak mendapat perhatian. Bahkan terjadinya penentangan terhadap agama dengan cara menyalahgunakan media radio, televisi dan surat kabar yang ditujukan kepada kelompok Mullah Iran (Kedutaan Besar RII 1989, h. 9). Selain itu, perubahan model westernisasi yang diusung AS tidak merata ke seluruh rakyat Iran (Ansari 2008, h. 60). Misalnya, Shah Reza bersama AS membangun pabrik pembotolan modern untuk Pepsi Cola dan Coke. Sementara rakyat di sudut-sudut kotor kota masih minum dari selokan aliran air terbuka yang berada di sisi jalan dan berisi segala macam sampah (Ansari 2008, h. 60). Tidak hanya itu, hotel Hilton mewah buatan AS pun dibangun. Sementara ratusan rakyat Iran tidak memiliki rumah dan tidur di jalanan (Ansari 2008, h. 60). Kemudian, kerajaan Shah Reza juga dikuasai oleh para penasihat dari AS, proyek-proyek pembangunan standar AS terus dibangun, merubah prosedur kantor pemerintahan dengan prosedur birokrasi AS (Ansari 2008, h. 60). Kesemuanya ini benar-benar mengikis tata cara kehidupan tradisional masyarakat Iran dan bertentangan dengan sejarah budaya Iran (Puar 1980, h. 31).

C. 2.

Pasca Revolusi Islam Iran 1979

Akibat dari ketidakpuasan rakyat Iran dengan kepemimpinan Shah Reza, rakyat Iran bersatu bersama kelompok Mullah menggalang kekuatan untuk menjatuhkan Shah Reza dari puncak kekuasaannya. Tidak hanya itu, budaya westernisasi yang mengikis nilai-nilai tradisional budaya Iran dan penyiksaan serta

42

pembunuhan bagi masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah juga menjadi alasan bagi rakyat dan Mullah untuk menjatuhkan Shah Reza (Kedutaan Besar RII 1989, h. 9). Terbukti pada 10 Februari 1979 rezim Shah Reza Pahlevi beserta tentaranya yang lengkap dengan persenjataan terpaksa menyerah dihadapan kesatuan rakyat dan kelompok Mullah Iran yang dipimpin oleh Imam Ayatullah Khomeini yang kemudian disebut sebagai Revolusi Islam Iran (Puar 1980, h. 44). Keberhasilan Revolusi Islam Iran tidak hanya menurunkan Shah Reza Pahlevi dari puncak kekuasaannya, namun juga berdampak signifikan bagi AS yang semakin sulit untuk menjalin kedekatan hubungan dengan Iran. Bagaimana tidak, salah satu alasan terjadinya Revolusi Islam Iran karena bentuk kedekatan Shah Reza Pahlevi dengan AS yang terlalu membuka akses luas bagi AS untuk mengeksploitasi Iran. Rahman (2003, h. xviii) mengatakan bahwa pasca Revolusi Islam Iran, AS semakin sulit untuk mengendalikan Iran. Bahkan salah seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional AS Karen Brooks mengatakan bahwa Pemerintah Washington sangat menghormati Iran. Cara pendekatan Washington kepada Iran tidak bisa seperti umumnya dilakukan kepada negara-negara di Timur Tengah lainnya. Karena Iran bukanlah negara yang tertinggal, bangsa Iran merupakan bangsa yang maju, cerdas pemikirannya dan tinggi pendidikannya. Atas dasar itulah tidaklah mudah bagi pejabat Washington untuk mempengaruhi bangsa Iran. Apalagi pasca Revolusi Islam bangsa Iran sudah memiliki tradisi demokrasinya sendiri sehingga tidak ada alasan Washington untuk ikut campur dalam upaya penegakan demokrasi (Rahman 2003, h. xix).

43

Nampaknya pernyataan Karen Brooks tersebut terbukti benar. Pasalnya, Iran merupakan negara yang diperhitungkan kekuatannya di Timur Tengah oleh AS (Gogary 2007, h. 267). Misalnya, terhitung kisaran waktu seperempat abad setelah terjadinya Revolusi Islam, AS belum berani kembali melancarkan politik luar negeri ekspansionisnya ke Iran. Bahkan, pemikiran AS bahwa kekuasaan dan kepemimpinan para Mullah Iran tidak akan mampu bertahan lama ternyata salah, buktinya para Mullah masih terus bertahan bahkan semakin kuat pengaruhnya bagi kehidupan sosial dan politik Iran (Rahman 2003, h. xviii). Akan tetapi, pada 1981, Revolusi Islam Iran mengalami sedikit gangguan akibat adanya skandal Iran Gate (Marshall et al. 1987, h. 172). Skandal yang melibatkan pemimpin tertinggi Imam Ayatullah Khomeini dan mantan Presiden Rafsanjani (1989-1997) tersebut terungkap dikalangan pemerintah Iran pada 1981 oleh mantan Presiden Iran Abu Hassan Bani Sadr (1980-1981) (Adiguna, Tempo Interaktif, 6 Juni 1987). Skandal Iran Gate merupakan skandal penjualan senjata militer milik AS yang dijual oleh Israel ke Iran dengan persetujuan konselor AS Robert McFarlane dan David Kimche Dirjen Kementerian Luar Negeri Israel, yang ditukar dengan pembebasan dua sandera AS ketika terjadinya Revolusi Islam 1979 (Marshall et al. 1987, h. 172). Namun, skandal tersebut cepat diselesaikan oleh Imam Khomeini sehingga tidak menjadi suatu kasus yang berdampak signifikan bagi sosok pribadi Imam Khomeini dan Revolusi Islam 1979 (Adiguna, Tempo Interaktif, 6 Juni 1987). Pasca Revolusi 1979 dan skandal Iran gate 1981, segala bentuk kerjasama yang pernah terjalin antara Shah Reza Pahlevi dengan AS dibatalkan begitu saja oleh

44

AS (Gogary 2007, h. 313). Tidak hanya itu, AS juga membekukan beberapa aset kekayaan Iran yang berada di bank-bank milik AS (Gogary 2007, h. 313). Akan tetapi, keadaan seperti ini semakin menumbuhkan semangat nasionalisme Iran untuk membangun Iran yang maju pasca Revolusi Islam. Terutama keadaan ekonomi Iran yang hancur pasca Revolusi Islam dan pasca Perang Irak-Iran pada 1980-1988 yang kemudian dibangun kembali oleh Presiden Hashemi Rafsanjani yang berasal dari kubu konservatif Iran (Cipto 2004, h. 41). Presiden Rafsanjani memimpin Iran pada periode 1989-1993 dan 1993-1997. Selama Presiden Rafsanjani memimpin, AS belum berani mengambil langkah untuk membuka kembali kerjasama dengan Iran. Hal ini dikarenakan dilema AS terhadap kelompok konservatif Iran yang merupakan penggerak terwujudnya Revolusi Islam. Kemudian, Cipto (2004, h. 112) menambahkan bahwa menurut AS selama Iran dipimpin oleh kelompok konservatif maka AS akan semakin sulit untuk mengendalikan dan mencampuri urusan dalam negeri Iran. Cipto (2004, h. 91) menyatakan bahwa menurut Presiden Rafsanjani jika AS ingin menormalkan kembali hubungan kerjasama dengan Iran, maka AS harus menunjukan niat baiknya terlebih dahulu. Hingga kepemimpinannya berakhir pada 1997, Presiden Rafsanjani tetap tidak membuka akses bagi AS untuk bekerjasama dengan Iran. Bahkan kebijakan open door policy diberlakukan untuk seluruh negara di dunia kecuali AS dan Israel (Cipto 2004, h. 44). Kemajuan ekonomi yang pesat pada masa kepemimpinannya menyebabkan Presiden tersebut dijuluki “Bapak Pembangunan Iran” (Cipto 2004, h. 41).

45

Pengaruh AS di Iran mulai terlihat ketika Iran dipimpin oleh Presiden Muhammad Khatami pada periode 1997-2001 dan 2001-2005. Presiden yang berasal dari golongan reformis ini memutar drastis arah kebijakan politik Iran yang telah disusun dan diperjuangkan kelompok Ulama-Ulama pada Revolusi Islam. Melihat sosok Presiden Khatami yang begitu reformis dan terbuka, AS yang ketika itu dipimpin oleh Presiden Bill Clinton segera melakukan pendekatan kepada Iran. AS tidak dapat menyembunyikan simpatinya terhadap Presiden Khatami, bahkan AS menjadikan ini sebagai peluang yang tepat untuk menjadikan Iran sejalan dengan kepentingan AS (Rahman 2003, h. xxiii). AS di bawah kepemimpinan Presiden Clinton memiliki misi untuk menciptakan sistem multi partai, liberalisasi dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya di Iran (Rahman 2003, h. 23). Demokrasi menjadi seruan utama AS untuk memulai kembali memasuki ranah politik domestik Iran. Misi yang diinginkan AS ini sepadan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan Presiden Khatami selama menjadi Presiden Iran yakni “toleransi, modernisme dan keterbukaan” (Rahman 2003, h. 17). Pengaruh AS di Iran pada masa kepemimpinan Presiden Khatami semakin meluas. Apalagi setelah Presiden Khatami membuka “dialog peradaban” kepada AS (Cipto 2004, h. 96), dialog ini disambut dengan meriah oleh Presiden Bill Clinton. Dialog ini sama-sama menguntungkan kedua pihak. Di satu sisi Iran meyakinkan AS untuk kembali membuka hubungan kerjasama dengan Iran, dan di sisi lain AS mulai dapat membuka pengaruhnya di Iran melalui reformasi modernisasi dengan mengusung terbentuknya demokrasi di Iran yang bersahabat dan bersekutu dengan AS (Rahman 2003, h. xviii). Walaupun Presiden Khatami membuka lebar akses

46

kerjasama dengan AS, hubungan Iran-AS semata-mata tidak mengalami perubahan signifikan ke arah perdamaian. Secara total misi AS untuk menguasai Iran dengan menyebarkan pengaruh demokrasinya yang sejalan dengan kebijakan Presiden Khatami belum berhasil. Hal ini dikarenakan peran dan pengaruh para Mullah Iran masih mendominasi dan merupakan lembaga tertinggi dalam suatu urutan kelompok yang berpengaruh di Iran (Rahman 2003, h. 87). Segala kebijakan Presiden Iran yang menyimpang dari tujuan awal Revolusi Islam Iran akan ditentang oleh para kelompok Mullah Iran. Karena menurut Ulama-Ulama Iran kebijakan membuka jalan kerjasama kepada AS itu sama saja menentang Revolusi Islam 1979, agama dan negara (Cipto 2004, h. 93). Memasuki tahun 2004 menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Khatami, AS semakin bersikap tegas terhadap Iran. Sulitnya AS melancarkan agresinya ke Iran menyebabkan AS untuk memilih jalan keras untuk menundukkan Iran. Ternyata naiknya Khatami menjadi Presiden Iran tidak dapat mengubah struktur alamiah masyarakat Iran menuju reformasi ke arah yang lebih liberal. Hal ini yang menyebabkan AS memutar arah dengan melakukan tekanan terhadap Iran. Rahman (2003, h. xvi) mengatakan bahwa media internasional seperti newsweek dan time mencoba memprediksi situasi dengan mengatakan bahwa target AS selanjutnya setelah invasinya ke Irak kemungkinan adalah Iran. Prediksi tersebut tampaknya kurang akurat. Kenyataannya pasca Presiden Mahmoud Ahmadinejad terpilih menjadi Presiden Iran periode 2005-2009 dan 2009-2013, AS hanya melakukan tekanan dan ancaman secara terbuka kepada Iran.

47

Rahman (2003, h. xvii) mengatakan bahwa Presiden George W. Bush menuduh Iran di bawah Presiden Ahmadinejad tengah mengembangkan senjata pemusnah masal (senjata nuklir). Berbagai strategi dikerahkan oleh AS, mulai dari melakukan pengintaian melalui CIA (Central Intelligence Agency) AS yang berada di Iran sampai mendanai kelompok-kelompok pembangkang seperti suku Kurdi di Iran untuk bekerjasama dengan AS (Gogary 2007, h. 317). Melalui CIA, AS mendapatkan instalasi nuklir Iran yang bernama Natanz yang menurut AS telah dijadikan tempat pengembangan heavy water yang digunakan sebagai pembiak cepat fast breeder reaktor yang menghasilkan plotunium yang penting untuk pembuatan senjata nuklir (Rahman 2003, h. xvii). Pemerintah Iran membantah tuduhan tersebut, akan tetapi pemerintah Iran mengakui bahwa Iran sedang mengembangkan teknologi nuklir, namun untuk tujuan damai yakni sebagai energi listrik bukan sebagai senjata nuklir. Badan atom internasional IAEA (International Atomic Energy Agency) yang memiliki otoritas untuk memeriksa pengembangan nuklir dunia pun menyatakan bahwa pengembangan nuklir Iran tidak terindikasi menuju pengembangan senjata nuklir (Jamaan 2007, h. 48).

Selebihnya,

Presiden

Ahmadinejad

menyatakan

bahwa

Iran

akan

mengembangkan sekitar 20 pusat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), dan Iran akan menyalurkan tenaga listrik nuklir tersebut untuk kebutuhan domestik negaranya (Rahman 2003, h. xvii).

48

D.

Embargo Ekonomi, Senjata Militer dan Pengisolasian Terhadap Iran Pengembangan teknologi nuklir Iran terus mengalami kemajuan pesat.

Melihat kondisi seperti ini, AS kembali menekan dengan mengambil langkah represif melalui Sekutu-sekutu dekatnya. AS tidak dapat mengelakkan bahwa para ilmuwanilmuwan Iran telah berhasil menguasai teknologi nuklir yang menyebabkan Iran tidak sepenuhnya bergantung pada negara lain untuk mengembangkan teknologi nuklirnya (Labib et al. 2006, h. 189). Pengembangan teknologi nuklir tersebut dikhawatirkan akan berakhir pada pengembangan senjata nuklir (Jamaan 2007, h. 44). Oleh sebab itu, AS menganggap pengembangan nuklir Iran harus dihentikan karena berdampak negatif bagi stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah. Strategi untuk menghentikan pengembangan nuklir Iran terus diterapkan oleh AS. Mulai dari kebijakan luar negeri AS yang menentang dan mengancam akan menyerang Iran jika Iran tidak menghentikan pengembangan nuklirnya, hingga pelebaran sayap pengaruh AS dengan menguatkan barisan Sekutu-sekutunya di berbagai belahan kawasan untuk bersama-sama melakukan sikap menolak terhadap pengembangan teknologi nuklir Iran. Misalnya, di Eropa, AS mendorong sekutunya yakni Inggris, Perancis dan Jerman untuk melakukan negosiasi agar Iran mau menghentikan pengembangan nuklirnya dengan menukar teknologi nuklir dengan teknologi Light Water Reactor (LWR) (Gogary 2007, h. 283-284). Kemudian, menurut laporan mingguan BPPK Kemenlu RI (2010), di kawasan Asia, AS mendorong Jepang untuk tidak memberikan bantuan yang berhubungan dengan pensuplaian bahan-bahan pengembangan teknologi nuklir. Tidak hanya itu, Kazhim dan Hamzah (2007) menambahkan bahwa di kawasan Timur Tengah, AS berhasil

49

mempengaruhi negara-negara pan Arabisme seperti Uni Arab Emirates (UAE), Arab Saudi, Kuwait, Irak, dan Oman untuk melakukan penekanan terhadap Iran atas tuduhan pengembangan senjata nuklir. Dalam usaha menghentikan pengembangan teknologi nuklir Iran, AS giat melakukan penggalangan dukungan ke negara-negara di berbagai belahan dunia. Tidak cukup menggalang dukungan hanya dengan Sekutu-sekutunya, AS pun mencoba mengendalikan IAEA selaku badan otoritas tertinggi yang berhak melakukan pemeriksaan terhadap suatu negara yang mengembangkan teknologi nuklir (Jamaan 2007, h. 31). Terbukti sejak 2003 AS telah melakukan penekanan terhadap IAEA agar melakukan monitoring terhadap industri energi atom Iran dengan mengubah skema menjadi senjata pemusnah masal (Jamaan 2007, h. 31). Akan tetapi, menurut Gogary (2007, h. 314) IAEA tidak mendapatkan bukti bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir untuk keperluan militer. Oleh sebab itu, IAEA menggantungkan kasus nuklir Iran ini. Pada Maret 2006, AS menekan IAEA untuk memaksa kasus nuklir Iran ini agar dilanjutkan ke DK-PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa) (Jamaan 2007, h. 31). Kasus nuklir Iran telah mencapai tingkat DK-PBB. BPPK Kemenlu RI (2010) melaporkan bahwa dengan pengendalian AS beserta Sekutunya, AS berhasil mendorong DK-PBB untuk mengeluarkan beberapa Resolusi kepada Iran, berikut Resolusi-resolusi DK-PBB terhadap Iran beserta isinya: Resolusi DK-PBB No. 1696 Tahun 2006 Memutuskan bahwa DK-PBB memperingatkan kepada Iran mengenai ancaman program pengayaan nuklirnya. DK-PBB meminta Iran untuk memberhentikan pengayaan nuklirnya dan memberikan penangguhan sampai 31 Agustus 2006. Jika Iran tidak memenuhinya, maka sanksi

50

berikut yang lebih berat akan diberikan kepada Iran. (Anggreni 2009, h. 38-39). Resolusi DK-PBB No. 1737 Tahun 2006 Decides further that all states shall prevent the provision to Iran by their nationals or from or through their territories of technical training, financial resources or service, advice, other services or assistance related to the suplly, sale, transfer, provision, manufacture, maintenance or use such arms and related material, and in this context call upon all states to exercise vigilance and restraint over the supply sale, transfer, provision, manufacture and use of all other arms and related material. Memutuskan bahwa seluruh negara di dunia untuk mencegah pengiriman teknik pelatihan, pelayanan dan sumber keuangan, nasihat, dan lainnya yang berbentuk pengiriman, penjualan, transfer, ketetapan, dan kewaspadaan serta penahanan terhadap semua material dan bantuan kepada Iran. (Terjemahan Penulis) (BPPK Kemenlu RI 2010). Resolusi DK-PBB No. 1747 Tahun 2007 Memutuskan bahwa DK-PBB melarang ekspor senjata dari Iran ke negara lain dan impor senjata dari negara lain ke Iran. Membekukan aset 28 pejabat tinggi Iran dan membekukan aset-aset perekonomian organisasi-organisasi ataupun negara-negara yang membantu pengembangan nuklir Iran. Kemudian, embargo ekonomi terhadap Iran dengan meminta semua lembaga keuangan dan negara-negara agar tidak membuat komitmen baru dalam rangka hibah, bantuan keuangan dan pinjaman lunak kepada pemerintah Iran. (Anggreni 2009, h. 40). Resolusi DK-PBB No. 1803 Tahun 2008 Menetapkan dan memutuskan larangan perjalanan terhadap lima pejabat tinggi Iran, membekukan aset 13 perusahaan Iran dan 13 aset pejabat Iran di luar negeri, pelarangan penjualan barang-barang yang dapat berfungsi ganda (untuk tujuan damai dan untuk tujuan militer) ke Iran, pemeriksaan kapal-kapal barang dari dan menuju Iran, memonitor aktifitas dua bank Iran, mendorong para pemerintah untuk menarik dukungan pendanaan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan perdagangan dengan Iran. (Anggreni 2009, h. 41). Resolusi DK-PBB No. 1929 Tahun 2010 Decides that all states shall prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to Iran, from or through their territories or by their nationals or individual subject to their jurisdiction, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their terriotories, of any battle tanks, armoured combat vehicles, large calibre altillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems as defined for the purposeof the United Nations

51

register in conventional arms, or related material, including spare parts, or item as determined by the security council of the committee esthablished pursuant to Resolution 1737 (2006). Memutuskan bahwa seluruh negara tidak dibenarkan untuk mensuplai senjata baik secara langsung atau tidak langsung, menjual, dan mentransfer senjata ke Iran, melalui wilayah perbatasan atau dari dalam negara ataupun individu kepada yurisdiksi tiap negara. Tidak dibenarkan juga menggunakan kapal, pesawat terbang yang terdapat bendera negara atau melalui garis wilayah negara lain. Negara-negara di seluruh dunia tidak dibenarkan mengirimkan perlengkapan perang seperti tank perang, kendaraan tempur lapis baja, sistem altileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter tempur, kapal perang, rudal atau sistem rudal mencangkup suku cadang yang telah ditegaskan dalam rapat DK-PBB dan dikukuhkan dalam Resolusi sebelumnya yakni Resolusi No. 1737 (2006). (Terjemahan Penulis) (BPPK Kemenlu RI 2010). Jamaan (2007, h. 46-47) mengatakan bahwa adanya Resolusi DK-PBB tersebut merupakan suatu bentuk bukti keberhasilan AS membawa kasus nuklir Iran ke tingkat DK-PBB dan bukti keberhasilan AS memanfaatkan lembaga DK-PBB sebagai instrumen penekan Iran. Dalam penguatan opininya, Presiden Ahmadinejad merespon kebijakan luar negeri AS yang cenderung menekan Iran. Presiden Ahmadinejad menegaskan bahwa Iran menolak setiap pemberian Resolusi dan sanksi kepada Iran (Jamaan 2007, h. 54). Bahkan, Presiden Ahmadinejad mengancam setiap intervensi DK-PBB akan berpengaruh negatif bagi kerjasama Iran dengan IAEA yang pada mulanya Iran telah bersedia diinspeksi oleh IAEA, maka kemungkinan Iran akan melakukan konfrontasi dengan tidak lagi menyetujui inspeksi langsung dari IAEA (Jamaan, 2007, h. 54). Selanjutnya, menurut Gogary (2007, h. 314), Presiden Ahmadinejad dalam rapat akbar di kota Meibot mengatakan bahwa “musuh-musuh rakyat Iran berupaya menggunakan DK-PBB untuk mencegah kemajuan dan pengembangan teknologi nuklir Iran. Namun, DK-PBB tidak memiliki legitimasi atas rakyat dunia”. Kemudian, pernyataan ini dikuatkan dengan pernyataan Ali Akbar

52

Velayati selaku penasihat urusan luar negeri Iran yang mengatakan bahwa “segala resolusi yang ditujukan kepada Iran akan dianggap illegal” (Gogary 2007, h. 314). Sikap AS yang merespon pengembangan teknologi nuklir Iran dengan tekanan dan ancaman merupakan suatu bentuk kekhawatiran AS atas stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah (Gogary 2007, h. 255). Selebihnya, Jamaan (2007, h. 44) mengatakan bahwa tekanan dan ancaman AS tersebut untuk melindungi sekutu dekatnya yakni Israel dari ancaman kekuatan Iran, maka AS tidak segan-segan mengangkat kasus nuklir Iran ke tingkat DK-PBB. Lebih jauhnya AS berharap Resolusi dan sanksi yang dijatuhkan DK-PBB kepada Iran akan memaksa Iran untuk menghentikan pengembangan teknologi nuklirnya. Pada faktanya, Resolusi dan sanksi DK-PBB tidak memberikan dampak yang signifikan kepada Iran (Gogary 2007, h. 314). Sebaliknya, Iran menyambut dengan penuh tantangan segala macam bentuk tekanan dan ancaman bagi kelangsungan pengembangan teknologi nuklirnya. Jamaan (2007, h. 51) mengatakan bahwa sejauh ini Iran berhasil meyakinkan China, Rusia selaku anggota DK-PBB dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan Iran bukanlah sebuah pelanggaran terhadap hukum ketetapan NPT (Nuclear NonProliferation Treaty). NPT merupakan jaminan hukum bagi negara-negara pemilik teknologi nuklir dengan mematuhi aturan yang berlaku dalam ketetapan NPT (Jamaan 2007, h. 45). Salah satu aturan NPT adalah negara-negara anggota dilarang mengembangkan teknologi nuklir untuk keperluan senjata militer (Jamaan 2007, h. 37-38). Kemudian, pasal IV NPT menyatakan setiap negara yang tergabung berhak mengembangkan teknologi nuklir untuk keperluan damai (Jamaan 2007, h. 48-49). Iran merupakan salah satu negara anggota NPT yang pengembangan teknologi

53

nuklirnya berada dalam pengawasan dan ketetapan hukum NPT (Gogary 2007, h. 314; Jamaan 2007, h. 43). Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pengembangan teknologi nuklir Iran yang bertujuan untuk keperluan sipil. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program pengembangan teknologi nuklir Iran, maka penulis membahas secara terperinci pada Bab selanjutnya. Berikut penulis juga akan memaparkan upaya-upaya pemerintah Iran dalam rangka negosiasi meyakinkan AS dan Sekutunya, IAEA serta masyarakat internasional bahwa pengembangan nuklirnya aman dan bertujuan untuk keperluan sipil.

BAB III KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI NUKLIR IRAN

Dalam Bab III ini, penulis mencoba membahas mengenai program pengembangan nuklir Iran yang menimbulkan respon pro dan kontra di dunia internasional. Kemudian, penulis juga akan membahas bagaimana Iran mempertahankan kemajuan riset teknologi nuklirnya, melalui diplomasi kepada AS yang menentang pengembangan teknologi nuklir Iran, juga diplomasi kepada badan atom internasional (IAEA). Selanjutnya penulis akan mencoba memaparkan peran status keanggotaan Iran dalam NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) yang pada dasarnya Iran telah membangun teknologi nuklirnya di bawah hukum yang ditetapkan NPT dan IAEA. Pembahasan terakhir pada Bab III ini adalah mengenai peningkatan kekuatan militer Iran. Penulis mencoba memaparkan kemajuan-kemajuan militer Iran dari segi alutsistanya (Alat Utama Sistem Persenjataan) jenis rudal, pesawat tempur dan kapal perang yang dimiliki Iran.

A.

Program Pengembangan Teknologi Nuklir Iran 2005-2010 Pada dasarnya, pengembangan teknologi nuklir Iran memiliki beberapa tujuan

penting bagi peran strategis Iran dalam persaingan di kawasan dan dunia. Labib et al. (2006, h. 187-188) memaparkan bahwa alasan dan tujuan Iran mengembangkan teknologi nuklirnya adalah, pertama, untuk menguatkan basis perekonomian Iran yang selama ini hanya mengandalkan eksport minyak dan gas. Dengan adanya

54

55

alternatif pengalihan sumber energi listrik dari minyak ke teknologi nuklir, maka cadangan minyak Iran akan aman dan biaya produksi listrik melalui teknologi nuklir jauh lebih murah ketimbang mengkonversi minyak menjadi tenaga listrik. Kedua, teknologi nuklir sebagai bargaining power Iran di kawasan Timur Tengah terhadap Israel selaku sekutu dekat AS yang menentang pengembangan teknologi nuklir Iran. Ketiga, pengembangan teknologi nuklir sebagai momen untuk menunjukkan bahwa Iran merupakan negara yang patut diperhitungkan kekuatannya baik di kawasan maupun di dunia. Pengembangan teknologi nuklir Iran telah dilakukan sejak Iran dipimpin oleh Presiden Muhammad Shah Reza Pahlevi pada tahun 1960 (Ansari 2008, h. 80). Ketika itu hubungan bilateral antara Iran-AS terjalin dengan baik. AS memanfaatkan penguasaan terhadap minyak Iran untuk dijual kembali di pasar internasional, dan Iran di bawah kepemimpinan Shah Reza memanfaatkan AS demi kelanggengan kekuasaannya (Ansari 2008, h. 74). Akan tetapi, pasca Revolusi Islam 1979 kerjasama bilateral Iran-AS baik yang menyangkut kerjasama riset pengembangan teknologi nuklir diputuskan secara sepihak oleh AS (Rahman 2003, h. 204). Hal ini terjadi karena pasca Revolusi Islam Iran, politik luar negeri Iran dengan AS berbeda haluan. Pemerintah Iran dipimpin oleh kelompok Wilayat El-Faqih selaku lembaga tertinggi di pemerintahan Iran di atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (KBRI Teheran 2009) dengan pemimpin utamanya Imam Ayatullah Khomeini yang sangat bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS (Rahman 2003, h. xx). Pasca Revolusi Islam Iran 1979, pengembangan teknologi nuklir Iran mengalami kevakuman selama kurang lebih 17 tahun dan kembali dikembangkan

56

pada 1996 di bawah kepemimpinan Presiden Hashemi Rafsanjani yang mengadakan kerjasama nuklir dengan Cina dan Rusia (Rahman 2003, h. 205). Akan tetapi, pengembangan teknologi nuklir ini mengalami bencana kebocoran serpihan radiasi dari salah satu reaktor nuklir di bagian Utara Iran, sehingga mengharuskan Presiden Rafsanjani memvakumkan riset teknologi nuklirnya tersebut (Rahman 2003, h. 164). Kemudian, isu nuklir Iran kembali muncul pada akhir Mei 2003 masa kepemimpinan presiden Muhammad Khatami yang langsung mendapat kritik dari AS dan mengatakan bahwa Iran dapat saja mengembangkan senjata nuklir (Rahman 2003, h. 205). Akibat ikut campurnya AS dalam riset pengembangan teknologi nuklir Iran, maka proses pengembangan nuklir Iran terancam keberadaannya. AS dengan segala dalihnya menentang pengembangan nuklir Iran dan pada akhirnya nuklir Iran kembali mengalami kevakuman sejak 2003. Pengembangan teknologi nuklir Iran kembali dilakukan pada masa kepemimpinan Presiden Mahmoud Ahmadinejad yang menjadi presiden Iran pada 2005. Dalam pidato kenegaraannya yakni pada 9 April 2006, Presiden Ahmadinejad mengatakan bahwa “program pengembangan nuklir Iran kembali diaktifkan semenjak vakum dari masa pemerintahan Presiden Khatami (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 159). Presiden Ahmadinejad mengatakan bahwa “program pengembangan nuklir Iran memiliki banyak manfaat pada semua bidang kehidupan, termasuk untuk riset kedokteran, pertanian dan teknologi” (Labib et al. 2006, h. 190). Labib et al. (2006, h. 187) mengatakan bahwa ada beberapa alasan logis yang mengharuskan Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir. Pertama, teknologi nuklir adalah hak legal bangsa Iran yang sudah menjadi tuntutan semua lapisan

57

masyarakat dan politisi Iran. Kedua, teknologi nuklir merupakan teknologi paling maju, sehingga pengembangan teknologi ini akan memberikan suatu dilematis kepada AS dan negara-negara Barat yang selalu menghalangi kemajuan riset teknologi negara-negara Muslim di dunia. Ketiga, teknologi nuklir dengan mudah akan menempatkan Iran ke dalam kategori negara maju secara cepat. Hal ini dikarenakan nuklir Iran bertujuan damai untuk kebutuhan energi listrik, riset kedokteran, dan riset teknologi. Oleh sebab itu, Iran akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar baik dari hasil Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang jauh lebih murah ketimbang alternatif lainnya, maupun dari hasil penjualan ekspor minyak mentah dan gas ke semua negara di seluruh dunia. Keempat, pencapaian keberhasilan pengembangan teknologi nuklir Iran ini akan menjadi semangat besar bagi rakyat Iran yang telah merasakan pahitnya tekanan, embargo, dan kekangan AS beserta Sekutunya setelah Revolusi Islam Iran 1979. Rahman (2003, h. 166) mengatakan bahwa setelah diadakannya kerjasama antara Iran dengan Rusia pada Januari 1996 mengenai pengembangan teknologi nuklir, Iran meneruskan pembangunan empat reaktor nuklir aktif yang digunakan untuk pengembangan uranium dan plutonium, dan tiga reaktor nuklir khusus untuk riset teknologi nuklir. Empat reaktor nuklir yang digunakan untuk pengembangan bahan plutonium dan uranium diantaranya adalah reaktor Bushehr, Natanz, Arak, dan Asfahan, sedangkan reaktor nuklir yang khusus untuk meriset teknologi nuklir diantaranya adalah reaktor nuklir yang dibangun di kota Teheran, Yazd, dan Kharaj (Rahman 2003, h. 166-167).

58

Pembangunan reaktor-reaktor nuklir tersebut tidak terlepas dari bantuan kerjasama Iran dengan beberapa negara maju lainnya dibidang teknologi seperti Rusia, Cina dan Jerman. Kerjasama antara Iran-Rusia dibangun pada Januari 1996, kerjasama antara Iran-Cina pada bidang energi nuklir belum lama disepakati pada Oktober 2004, dan kerjasama teknologi nuklir Iran-Jerman mulanya telah dibangun pada masa Shah Reza Pahlevi pada 1974. Akan tetapi, mengalami pemutusan hingga Jerman kembali menghidupkan kerjasamanya pada 1996 (Gogary 2007, h. 157; Rahman 2003, h. 164-166). Salah satu bentuk kerjasama yang diberikan Jerman kepada Iran adalah pengiriman 50 teknisi nuklir Jerman untuk mengoperasikan instalasi nuklir dan mentransfer ilmu teknologi nuklir kepada ilmuwan-ilmuwan Iran, dengan tujuan Iran dapat mengembangkan teknologi nuklir dengan kemampuan dalam negerinya (Rahman 2003, h. 164). Ini merupakan suatu bentuk realita bahwa Jerman walaupun sekutu AS tetap melanjutkan kerjasama nuklir dengan Iran. Hal ini dikarenakan Jerman negara Barat pertama yang telah lama menjalin kerjasama nuklir dengan Iran sejak 1974 dan juga telah menanamkan investasi besar pada proyek pengembangan teknologi nuklir Iran (Shoelhi 2007, h. 181; Jamaan 2007, h. 41). Shoelhi (2007, h. 170) mengatakan bahwa untuk lebih meyakinkan pengembangan teknologi nuklirnya untuk tujuan damai, maka Iran bersedia tunduk di bawah aturan dan inspeksi IAEA untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas nuklirnya. Selebihnya, Iran juga tunduk di bawah aturan dan pasal-pasal yang berlaku pada hukum ketetapan NPT. Aturan tersebut mengenai negara-negara di dunia berhak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk keperluan damai dan mencegah transfer senjata nuklir kepada negara lain (Gogary 2007, h. 304). Akan tetapi,

59

pengembangan nuklir Iran mendapat kritik dan tekanan dari AS dan Sekutunya, walaupun pengembangan teknologi nuklir Iran telah sepenuhnya tunduk dan berada di bawah pengawasan IAEA dan NPT. Menurut Gogary (2007, h. 315) AS dan Sekutunya curiga terhadap argumen Iran yang menyatakan bahwa program nuklirnya untuk keperluan damai hanyalah kedok semata untuk menyembunyikan maksud yang sebenarnya yakni mengembangkan senjata nuklir. Dengan berbagai cara, Presiden Ahmadinejad meyakinkan kepada dunia internasional bahwa Iran memang benarbenar membutuhkan penambahan kapasitas listrik yang setiap tahunnya meningkat (Gogary 2007, h. 315). Jika hanya mengandalkan dari pompa minyak dan gas maka dalam jangka panjang Iran akan mengalami krisis energi ditengah lonjakan harga minyak dunia yang terus meningkat. (Labib et al. 2006, h. 181; Gogary 2007, h. 315).

B.

Diplomasi Iran Dalam Mempertahankan Pengembangan Teknologi Nuklir B.1.

Diplomasi Iran Melawan Tekanan AS dan Sekutunya

Pengembangan teknologi nuklir Iran kian berlanjut walaupun terus mendapat tekanan dari AS dan Sekutunya. Tekanan yang dilancarkan AS sesuai dengan Resolusi-Resolusi yang dijatuhkan DK-PBB, sejauh ini masih sebatas pada sanksi embargo ekonomi, sanksi pelarangan ekspor impor peralatan perang dan pengisolasian Iran di kancah internasional (Gogary 2007, h. 313). Namun, pada kenyataannya Iran tetap sanggup hidup mandiri tanpa mengandalkan bantuan ekonomi dari negara lain (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 36-37). Melihat kondisi Iran yang tetap stabil maka muncul keinginan AS untuk menghentikan pengembangan

60

teknologi nuklir Iran melalui jalur militer (Shoelhi 2007, h. 181). Gogary (2007, h. 258) mengatakan bahwa seperti yang dikatakan Neil Fergusson seorang profesor sejarah dari Universitas Harvard yang mengatakan bahwa kasus nuklir Iran semakin memanas hingga pada akhirnya AS akan membawa sengketa ini kepada pengakuan Kongres AS atas Undang-Undang pembebasan Iran dari bahaya senjata nuklir. Keinginan AS untuk menyerang Iran melalui jalur militer pun terbukti. Pada 17 April 2006 tercatat bahwa AS telah menulis rancangan serangan untuk menghancurkan situs nuklir Iran dan juga menumbangkan Presiden Ahmadinejad (Hersh 2006, dikutip dalam Shoelhi 2007, h. 177). Rancangan serangan yang akan dilakukan AS ini memiliki kesamaan ketika AS menginvasi Irak, yakni nuklir hanyalah titik tolak belaka, namun tujuan dari penyerangan tersebut sesungguhnya untuk mengamankan kebutuhan minyak dan energi AS terutama setelah beberapa negara kawasan Timur Tengah mengurangi pasokan minyak ke AS (Shoelhi 2007, h. 177). Akan tetapi, keinginan AS untuk menyerang Iran hanya berujung sebatas pembicaraan. Hal ini dikarenakan AS tidak memiliki alasan-alasan yang cukup untuk melakukan serangan militer terhadap Iran dan AS perlu mempertimbangkan posisi Cina dan Rusia yang berada dibalik pengembangan nuklir Iran (Gogary 2007, h. 306). Gogary (2007, h. 314) menegaskan bahwa Presiden Ahmadinejad dalam rapat akbar di kota Meibot berkata “segala ancaman dan tekanan kepada Iran tidak akan berdampak sedikit pun bagi kemauan rakyat Iran untuk terus mengembangkan teknologi nuklirnya”. Kemudian ditambahkan oleh perkataan Ali Akbar Velayati selaku penasihat urusan luar negeri Iran yang mengatakan bahwa “segala macam

61

bentuk resolusi terhadap Iran akan dianggap illegal”. Hal ini dikarenakan sejak awal dikembangkannya kembali proyek nuklir Iran pada 2005, Iran menyadari bahwa upaya mengaktifkan reaktor nuklir untuk tujuan sipil adalah legal dan mendapat jaminan hukum internasional NPT dan IAEA (Jamaan 2007, h. 45). Iran menyadari permasalahan yang akan melanda Timur Tengah adalah krisis energi yang multidimensional (Jamaan 2007, h. 45). Kazhim dan Hamzah (2007, h. 162) mengatakan bahwa jika negara-negara di kawasan Timur Tengah hanya mengandalkan minyak dan gas sebagai sumber devisa, maka kawasan Timur Tengah akan terancam krisis ekonomi yang berkepanjangan. Iran terus melancarkan diplomasinya demi kelangsungan pengembangan teknologi nuklirnya. Iran pun bersedia untuk melakukan diplomasi secara damai kepada AS dan Sekutunya untuk meyakinkan bahwa pengembangan nuklirnya tidak patut untuk dicurigai (Jamaan 2007, h. 46). Bahkan, Iran juga mengajak AS dan Sekutunya untuk mengecek langsung ke lokasi instalasi nuklir Iran dengan tujuan AS dan Sekutu benar-benar mempercayai bahwa tidak ada penyelewengan terhadap pengembangan teknologi nuklir Iran (Shoelhi 2007, h. 171). Keterbukaan Iran atas teknologi nuklirnya ini tidak sebatas hanya kepada AS, Sekutu, IAEA dan NPT. Shoelhi (2007, h. 171) menambahkan bahwa Iran juga terbuka kepada masyarakat internasional dengan memperbolehkan wisatawan luar negeri untuk mengunjungi instalasi nuklir Iran. Kebijakan tersebut diberlakukan karena telah terbukti berdasarkan inspeksi IAEA bahwa Iran tidak terindikasi sedang mengembangkan senjata nuklir (Jamaan 2007, h. 48).

62

Perjuangan jalur diplomatik Iran terus berlanjut. Labib et al. (2006, h. 183) mengatakan bahwa pada September 2005 telah terjadi sebuah perundingan di Markas Besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) di New York antara Iran dengan AS beserta Sekutunya yakni Inggris, Perancis dan Jerman. Dalam perundingan tersebut Iran didesak untuk menghentikan program pengembangan teknologi nuklirnya, jika tidak maka Iran akan mengalami embargo disetiap bidang (Shoelhi 2007, h. 172). Akan tetapi, Presiden Ahmadinejad menyangkalnya dengan mengatakan “jangan berani-berani mengancam kami dengan segala rupa sanksi atau kalian akan menyesalinya” (Labib et al. 2006, h. 184). Selain itu, melalui sikap diplomasinya yang tegas dan berprinsip Presiden Ahmadinejad menanyakan pada AS dan Sekutunya bahwa “bila nuklir itu berbahaya, mengapa ada negara yang dibiarkan menggunakannya? Dan bila nuklir itu berguna, mengapa ada pihak yang tidak diperbolehkan menggunakannya?” (Labib et al. 2006, h. 185). Para diplomat AS dan Sekutu terdiam menanggapi perkataan Presiden Ahmadinejad tersebut, apalagi setelah Presiden Ahmadinejad mengatakan bahwa “memperoleh teknologi nuklir untuk tujuan damai adalah tuntutan untuk seluruh rakyat Iran dan pejabat sebagai wakil rakyat harus berupaya sekuat tenaga untuk merealisasikan tuntutan tersebut” (Labib et al. 2006, h. 185). Labib et al. (2006, h. 188-189) juga mengatakan bahwa dalam berbagai perundingan yang dilakukan dengan negara-negara yang menentang pengembangan teknologi nuklir Iran, Presiden Ahmadinejad menyimpulkan bahwa AS dan Barat tidak begitu mengkhawatirkan pengembangan teknologi nuklir Iran ke arah pengembangan senjata nuklir, namun yang ditakutkan AS dan Barat adalah

63

kemandirian, pengetahuan, dan kemajuan pemuda-pemudi Iran dibidang teknologi nuklir. Selebihnya, AS dan Barat mencoba mencegah pengembangan riset teknologi negara-negara Muslim di Timur Tengah yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional AS (Shoelhi 2007, h. 169). Hal ini sangat bertentangan dengan pasal IV NPT yang menyatakan bahwa “semua negara di dunia berhak memanfaatkan tenaga nuklir secara damai dan wajib melaporkan semua kegiatan yang terkait program nuklirnya kepada IAEA (Jamaan 2007, h. 48-49). Presiden Ahmadinejad sempat menggunakan strategi diplomasi yang mengancam bahwa Iran akan keluar dari keanggotaan NPT apabila Iran terus mendapatkan sanksi dan tekanan dari pihak AS dan Sekutu, kemudian ancaman ini berdampak pada mengecilnya tekanan-tekanan dari AS dan Sekutu (Jamaan 2007, h. 50).

B.2.

Diplomasi Iran Terhadap IAEA (International Atomic Energy Agency)

IAEA (International Atomic Energy Agency) merupakan badan atom internasional yang khusus menangani negara-negara di dunia yang mengembangkan teknologi nuklir. IAEA dibentuk pada 1957 dan merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). IAEA berkontribusi untuk menggalakan perdamaian dunia, menjaga keamanan dunia, mencegah penyebaran senjata nuklir, dan mendukung serta membantu pengembangan teknologi nuklir untuk keperluan damai dan keperluan sipil (Karyono 2005, h. 25). Dalam peranannya, IAEA memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol negara-negara yang memiliki nuklir. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar

64

pengembangan teknologi nuklir tersebut aman dan tidak menuju pada pengembangan senjata nuklir. Salah satu contohnya adalah Iran, IAEA berhak memeriksa pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan Iran. Hal ini sesuai dengan tiga pilar kerangka kerja IAEA dan juga perjanjian kesepakatan antara IAEA dengan pemerintah Iran. Karyono (2005, h. 25) mengatakan tiga pilar kerangka kerja IAEA tersebut adalah: 1. Melakukan usaha perlidungan dan verifikasi dengan cara melakukan inspeksi langsung ke instalasi nuklir sutu negara di bawah perjanjian legal antara IAEA dengan negara yang diawasinya untuk memastikan aktivitas pengembangan nuklir yang damai. 2. Menjaga keamanan dan keselamatan dengan menerapkan standar keamanan, kode, panduan, dan asisten kepada negara yang mengembangkan teknologi nuklir. 3. Membantu pengembangan teknologi nuklir, untuk tujuan riset teknologi dan ilmu pengetahuan seperti nuklir yang bertujuan untuk kesehatan, pertanian, energi, lingkungan dan keperluan sipil lainnya. Atas dasar tiga pilar inilah IAEA memiliki hak dan kewajiban untuk memeriksa dan melakukan pemantauan terhadap negara-negara yang memiliki nuklir. Akan tetapi, IAEA hanya berhak memeriksa suatu negara hanya kepada negaranegara yang telah melakukan perjanjian kesepakatan dengan IAEA. Diluar negara yang tidak melakukan perjanjian kesepakatan, IAEA tidak memiliki hak untuk memeriksa pengembangan nuklir negara tersebut (Karyono 2005, h. 27). Misalnya, Israel terbukti mengembangkan senjata nuklir yang instalasinya bernama Dimona

65

yang letaknya berada di puncak gurun Negev (Gogary 2007, h. 280). Akan tetapi, Israel tidak pernah mengungkapkan pengembangan senjata nuklirnya tersebut kepada dunia internasional dan tidak bersedia diinspeksi langsung oleh IAEA (Karyono 2005, h. 51-52). Selain itu, Rahman (2003, h. 206) menambahkan bahwa perlindungan yang diberikan AS untuk melindungi sekutunya Israel di Timur Tengah, menambah kesulitan IAEA untuk melakukan pemeriksaan terhadap instalasi nuklir Israel. Pasalnya, AS mendesak IAEA untuk tidak melakukan pengawasan terhadap nuklir Israel dengan mengalihkan perhatian kepada pengembangan nuklir yang dilakukan Iran (Rahman 2003, h. 206). Perlindungan AS terhadap Israel terungkap setelah AS melakukan berbagai macam cara untuk mendesak Iran agar menghentikan pengembangan teknologi nuklirnya. Terbukti, AS telah mendorong IAEA untuk melakukan scaning monitoring dengan melakukan perubahan skema terhadap instalasi nuklir Iran menjadi pengembangan senjata nuklir (Jamaan 2007, h. 31). Akan tetapi, IAEA tidak menemukan bukti bahwa Iran sedang melakukan pengembangan senjata pemusnah masal (Gogary 2007, h. 314). Hal ini semakin menurunkan kepercayaan IAEA terhadap AS yang bertindak hanya mementingkan kepentingan negaranya dan Sekutunya tanpa menghormati kedaulatan negara lain yang telah melakukan kesepakatan kerjasama dengan IAEA. Jamaan (2007, h. 45) mengatakan bahwa sejak awal pengumuman pengembangan teknologi nuklirnya pada 2005, Iran telah menyatakan bahwa pengembangan teknologi nuklirnya adalah legal dan damai untuk keperluan sipil serta mendapat jaminan hukum dari ketetapan IAEA dan NPT. Namun, permasalahan yang

66

muncul justru dari pihak IAEA yang tidak dapat bersikap tegas kepada AS dan Sekutunya. Pasalnya, AS membantu pengembangan senjata nuklir India dan Israel yang jelas-jelas bukan anggota NPT dan tidak melakukan kesepakatan dengan IAEA (Jamaan 2007, h. 45). IAEA juga tidak dapat menerapkan standar keadilan terhadap negara-negara yang telah mengadakan perjanjian dengannya. Pasalnya, IAEA terus melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap instalasi nuklir Iran yang sudah jelas melalui pernyataan ElBaradei selaku mantan ketua IAEA yang menyatakan bahwa tidak terindikasi Iran sedang melakukan pengembangan senjata nuklir (Gogary 2007, h. 314). Namun dilain hal, IAEA melupakan negara-negara yang jelas mengembangkan senjata nuklir seperti Israel, Pakistan, India dan Korea Utara. Negara-negara tersebut luput dari pengawasan IAEA dan tidak bersedia melakukan kerjasama dengan IAEA untuk dilakukan pengawasan dan pengecekan terhadap instalasi nuklirnya (Jamaan 2007, h. 45). Berikut adalah daftar tabel negara-negara yang memiliki senjata nuklir beserta dengan jumlah hulu ledaknya: No. Negara Jumlah Hulu Ledak Status 1. AS (Amerika Serikat) 9.600 Aktif 2. Rusia 9.600 Aktif 3. Perancis 450 Aktif 4. Cina 400 Aktif 5. Israel 200 Aktif 6. Inggris 185 Aktif 7. India 60 Aktif 8. Pakistan 30 Aktif Tabel 3.A. Sumber: Anggota grup nuklir, Adel El-Gogary, 2007, “Ahmadinejad “The Nuclear Savior of Teheran”, Sang Nuklir Membidas Hegemoni AS dan Zionis”, hal. 279-281.

67

Dari data tabel tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa negara-negara pemilik senjata nuklir tidak mementingkan keamanan kawasan dan dunia. Hal ini dikarenakan hulu ledak nuklir yang dimiliki negara-negara tersebut sangat mengancam keutuhan negara lain dan melanggar prinsip dan tujuan perdamaian yang diusung oleh PBB (Jamaan 2007, h. 52). Kemudian, Iran selaku negara pemilik nuklir yang bertujuan damai pun menyatakan keberatannya atas senjata nuklir yang dimiliki negara-negara tersebut. Akan tetapi, IAEA selaku badan yang memiliki otoritas tertinggi dalam hal nuklir tidak dapat memberikan ketegasan kepada negara-negara tersebut (Jamaan 2007, h. 48). Di sinilah terlihat suatu fenomena ketidakadilan dunia. Akan tetapi, Jamaan (2007, h. 49) mengatakan bahwa sejak menandatangani kesepakatan dengan IAEA, pengembangan teknologi nuklir Iran selalu berada dalam jalur ketetapan NPT dan IAEA. Selain itu, Pemerintah Iran juga menyatakan bahwa pengembangan teknologi nuklir Iran untuk tujuan sipil bukan untuk pengembangan senjata militer (Shoelhi 2007, h. 170).

C.

Posisi Iran Dalam Keanggotaan NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) dibentuk pada 1 Juli 1968 di New

York, Amerika Serikat (Jamaan 2007, h. 36). Pembentukan NPT ini diusulkan oleh Irlandia dan negara yang pertama menandatangani adalah Finlandia (Jamaan 2007, h. 36). NPT mulai aktif sejak 5 Maret 1970 setelah diratifikasi oleh Inggris, Uni Soviet (sekarang Rusia), AS, dan 40 negara lainnya (Jamaan 2007, h. 36). Selanjutnya pada 11 Mei 1995 lebih dari 170 negara bergabung bersama NPT dan melanjutkan perjanjian tanpa batas waktu dan syarat (Jamaan 2007, h. 37). Karyono (2005, h. 30)

68

mengatakan bahwa tujuan utama dibentuknya NPT adalah untuk membatasi jumlah negara pemilik senjata nuklir pada lima negara anggota DK-PBB. Negara-negara tersebut diantaranya AS, Rusia, Inggris, Perancis dan Cina. Diluar negara-negara tersebut, tidak ada negara lain yang diperbolehkan mengembangkan senjata nuklir. Akan tetapi, Israel, India dan Pakistan tidak terikat dengan perjanjian NPT, hal ini dikarenakan ketiga negara tersebut tidak bersedia menjadi anggota NPT dan tidak menandatangani ratifikasi NPT (Gogary 2007, h. 277). Hal inilah yang menyebabkan Israel, India dan Pakistan dengan mudah mengembangkan senjata nuklir tanpa kontrol dari IAEA dan kerangka perjanjian NPT. Berbeda dengan Iran yang pengembangan teknologi nuklirnya berada dalam kerangka perjanjian NPT dan jaminan ketetapan hukum NPT (Jamaan 2007, h. 45). Hal ini justru menjadi dilema AS dan Sekutunya karena menganggap bahwa Iran akan mengembangkan senjata nuklir (Shoelhi 2007, h. 170). Padahal sudah terbukti bahwa Iran tergabung dalam keanggotaan NPT dan berada dalam pengawasan IAEA. Justru sebaliknya, Gogary (2007, h. 277) mengatakan bahwa Israel selaku sekutu AS di Timur Tengah tidak tergabung dalam keanggotaan NPT dan tidak bersedia instalasi nuklirnya untuk diperiksa oleh IAEA. Akan tetapi, AS melihat pengembangan teknologi nuklir Iran sebagai ancaman bagi eksistensi Israel selaku sekutunya di Timur Tengah. Oleh sebab itu, walaupun Iran telah terikat dengan NPT dan IAEA, AS tetap mencoba menghalangi pengembangan teknologi nuklir Iran dengan menerapkan standar ganda nuklir di kawasan Timur Tengah, dengan mendukung kepemilikan senjata nuklir milik Israel guna melawan teknologi nuklir yang dikembangkan Iran (Rahman 2003, h. 206). AS berspekulasi apabila Iran dapat

69

menguasai riset teknologi nuklir maka secara otomatis Iran dapat menyaingi bahkan melebihi riset teknologi Israel. Menurut pemerintah Washington, ini akan membahayakan posisi Israel di Timur Tengah, karena Iran menjadi negara yang diperhitungkan di Timur Tengah baik dari segi militer, ekonomi maupun pengembangan kemajuan teknologinya (Jamaan 2007, h. 55). Pasal X dalam kerangka perjanjian NPT menegaskan bahwa “negara-negara anggota NPT dapat mencabut keanggotaannya dari NPT apabila kepentingan nasionalnya terancam” (Jamaan 2007, h. 50). Apabila AS dan Sekutunya terus mencoba menghalangi pengembangan teknologi nuklir Iran, maka Iran dapat keluar dari keanggotaan NPT. Labib et al. (2006, h. 190) mengatakan bahwa Iran berkepentingan mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan sipil negaranya, yakni untuk kebutuhan listrik domestik, riset kesehatan, lingkungan dan keperluan pertanian. Oleh sebab itu, tekanan AS yang mencoba menghentikan pengembangan nuklir Iran dianggap mengganggu kemajuan domestik Iran. Jamaan (2007, h. 50) mengatakan bahwa dalam bargaining posisinya, Iran pernah mengancam akan keluar dari keanggotaan NPT akibat tekanan AS terhadap pengembangan nuklirnya yang tidak beralasan logis. Hal ini menyebabkan AS dan Sekutunya bersedia melakukan negosiasi dengan Iran. Apabila AS tidak mengendorkan sikapnya, maka Iran benar-benar mencabut keanggotaannya dari NPT. Apabila ini benar-benar dilakukan Iran, maka secara teknis pengembangan nuklir Iran akan sulit dikontrol. Seperti yang dikatakan pemerintah Inggris lebih baik mengembangkan

nuklir

untuk

keperluan

damai

seperti

Iran,

daripada

70

mengembangkan nuklir untuk pengembangan senjata militer seperti Israel yang diberikan perlidungan oleh AS (Jamaan 2007, h. 50). Pasal IV dalam hukum ketetapan NPT menyatakan bahwa “negara anggota NPT berhak mengembangkan nuklir untuk keperluan damai dan pengembangannya dijamin oleh hukum internasional NPT” (Jamaan 2007, h. 48-49). Dari pasal tersebut terlihat bahwa pengembangan teknologi nuklir Iran merupakan pengembangan yang legal sesuai dengan hukum ketetapan NPT. Bahkan, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa “tidak ada bukti Iran melanggar kesepakatan perjanjian NPT, dengan demikian pengembangan nuklir untuk tujuan damai pun mendapat jaminan hukum NPT” (Jamaan 2007, h. 47). Untuk lebih menunjukkan keterbukaannya kepada dunia internasional, maka Iran menandatangani protokol tambahan NPT yang memberi akses terbuka bagi IAEA untuk melakukan inspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya ke instalasi nuklir Iran (Jamaan 2007, h. 47-48). Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa pengembangan teknologi nuklir Iran sepenuhnya untuk keperluan sipil dan tidak mengarah kepada pengembangan senjata pemusnah masal.

D.

Kebijakan Peningkatan Militer Iran Shoelhi (2007, h. 157) mengatakan bahwa kebijakan mengenai peningkatan

militer Iran telah dilakukan pasca perang Irak-Iran yang terjadi pada 1980-1988. Ketika perang tersebut, Iran belum memilik senjata militer yang memadai. Iran hanya memiliki rudal-rudal jarak pendek yang dinamakan rudal Scud B dengan daya jelajah 300 km dan Scud C 600 km (Rahman 2003, h. 192). Sehingga Iran harus

71

menghentikan perang karena serbuan rudal-rudal taktis Irak yang mengguncang kotakota besar Iran seperti Teheran dan Asfahan secara intensif. Pasca perang Irak-Iran, pemerintah Iran semakin menyadari arti pentingnya keberadaan rudal-rudal taktis dalam sebuah peperangan baik untuk bertahan dari serangan lawan ataupun menggempur lawan. Oleh sebab itu, pemerintah Iran menyiapkan dana US$ 8 Juta untuk meningkatkan persenjataan militernya (Shoelhi 2007, h. 163). Kerjasama militer Iran ini tidak dilakukan hanya dengan Korea Utara saja. Iran juga melakukan kerjasama dengan Cina dan Rusia yang sudah dimulai pasca perang Irak-Iran. Rahman (2003, h. 194) mengatakan bahwa kerjasama Iran dengan Cina menghasilkan produksi rudal balistik jarak menengah yakni 800 km hingga 1000 km yang dinamakan rudal balistik Scud B dan Iqab. Kemudian kerjasama dengan Korea Utara menghasilkan rudal balistik Scud B versi Korea Utara dengan daya jelajah 300 km dan rudal balistik Shanian 1 dan Shanian 2 yang masingmasing memiliki daya jelajah 500-800 km (Rahman 2003, h. 194). Kerjasama Iran dengan Rusia juga tidak kalah pentingnya, Rusia membantu Iran dalam produksi rudal balistik yang dinamakan Shahab 1, Shahab 2, dan Shahab 3 (Gogary 2007, h. 271). Rahman (2003, h. 195) mengatakan bahwa memasuki tahun 1998, Iran telah memiliki teknologi rudal balistik yang bernama Shahab 1, Shahab 2 dan Shahab 3. Dikembangkannya rudal Shahab ini merupakan bargaining position Iran terhadap posisi Israel di Timur Tengah selaku sekutu dekat AS (Rahman 2003, h. 195). Dengan tujuan, menandingi bahkan melebihi kekuatan militer Israel agar terciptanya suatu Balance of Power militer di kawasan Timur Tengah (Rahman 2003, h. 198).

72

Rudal Shahab 1, 2 dan 3 merupakan rudal buatan dalam negeri Iran dengan menerapkan teknologi dari Rusia. Dengan menerapkan ilmu alih teknologi dari Rusia, maka pemuda-pemuda Iran berhasil mengembangkan rudal balistik yang lebih hebat dari sebelumnya. Mengetahui peningkatan militer yang dilakukan Iran, maka segenap pejabat militer Israel berkomentar mengenai rudal-rudal balistik yang dimiliki Iran. Menteri Luar Negeri Israel Silvan Shalom, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon dan Menteri Pertahanan Shaul Mofaz mengatakan pernyataan yang sama yakni “rudal balistik Iran dapat menjangkau wilayah Israel dan ini merupakan ancaman sangat berbahaya atas keamanan Israel dan Timur Tengah” (Rahman 2003, h. 192). Iran telah berhasil melakukan uji coba rudal balistik terbarunya yakni rudal Shahab 1, 2 dan 3 selama delapan kali pada 1998-2003 (Rahman 2003, h. 195). Rudal balistik Shahab 1 memiliki daya jelajah sejauh 300 km dan Shahab 2 memiliki daya jelajah sejauh 550 km (Gogary 2007, h. 270). Kemudian rudal Shahab 3 memiliki daya jelajah sejauh 1.300 km yang mampu menjangkau wilayah Israel, kawasan teluk (pangkalan militer AS di Oman, Yordania, Arab Saudi, dan Irak), Pakistan, India, Turki, Asia Tengah dan sebagian kawasan Laut Merah (Rahman 2003, h. 196). Menteri Pertahanan Iran Ahmad Vahidi mengatakan bahwa “serangkaian pengembangan militer Iran bertujuan untuk pertahanan kedaulatan Iran dan memperkuat posisi Iran di kawasan dan dunia” (BPPK Kemenlu RI 2010). Kemudian tidak hanya itu, Gogary (2007, h. 270) mengatakan bahwa tujuan lain dari pengembangan militer Iran untuk membangun kekuatan-kekuatan strategis yang efektif dan sempurna yang memiliki kekuatan penangkal serangan kredibel dan

73

memberikan perlindungan dari serangan AS dan Sekutunya pada proyek instalasi nuklir Iran dan proyek militer Iran. Rahman (2003, h. 194) mengatkan bahwa pemerintah Iran memberitahukan sejak tahun 2003 Iran telah memiliki ±100 instalasi yang khusus untuk memproduksi senjata rudal balistik dalam berbagai ukuran. Instalasi tersebut memperkerjakan ribuan karyawan dan teknisi dalam negeri Iran. Tidak hanya itu, Iran juga membangun terowongan rahasia bawah tanah yang terletak di kawasan pantai Teluk Persia untuk penyimpanan rudal balistik segala macam model (Rahman 2003, h. 198). Hal ini dilakukan Iran untuk menyulitkan kemungkinan operasi serangan AS dan Israel ke tempat penyimpanan rudal-rudal Iran. Adapun jenis-jenis rudal balistik yang telah diproduksi Iran sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Jenis Rudal Haseb Shanin-1 Shanin-2 Arash-1 Arash-2 Oghab Fadjr-3 Fadjr-5 Zelzal Fateh 110 Shahab-1 Shahab-2 Shahab-3 Ghadr-1 Shahab-4 Shahab-5 Shahab-6 Supersonic

Daya Jelajah (km) Keterangan 9 km Aktif 13 km Aktif 30 km Aktif 18 km Aktif 18 km Aktif 45 km Aktif 45 km Aktif 75 km Aktif 100 – 400 km Aktif 200 km Aktif 300 km Aktif 550 km Aktif 1.300 km Aktif 1.800 km Aktif 2.000 km Dikembangkan 5.500 km Dikembangkan 10.000 km Dikembangkan 300 km (arah laut) Aktif Tabel 3.B. Sumber: Kekuatan Militer Iran, Musthafa Abd. Rahman, 2003, “Iran Pasca Revolusi ‘Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif”, hlm. 191-198.

74

Tidak hanya pengembangan di sektor rudal, Iran juga mengembangkan perangkat militer di sektor lainnya seperti Kapal Perang dan Pesawat Tempur buatan teknologi dalam negeri Iran. Berikut daftar tabel peningkatan armada Kapal Perang Iran No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Kapal Dzulfiqar Seraj Qaem Ghadir Frigate Hovercraft SR.N6 Hovercraft BH7 MK5

Jenis Selam Selam Selam Selam Non-selam Selam, darat Selam, darat Tabel 3.C.

Keterangan Tahap Produksi Tahap Produksi Beroperasi Beroperasi Beroperasi Beroperasi Beroperasi

Dan, berikut tabel peningkatan armada Pesawat Tempur Iran: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nama Pesawat Azarakhsh F4 F7 FT7 IL-76 AEW MIG 29 Karrar SU 24 Saaqeh F4D, F4E, RF4E

Jenis Keterangan Berawak Beroperasi Berawak Beroperasi Berawak Beroperasi Berawak Beroperasi Berawak Beroperasi Berawak Beroperasi Tanpa awak Beroperasi Berawak Tahap Negosiasi Berawak Tahap Produksi Tabel 3.D. Sumber: Modernisasi Sistem Persenjataan Militer Iran, Mohammad Shoelhi, 2007, “Di Ambang Keruntuhan Amerika”, hlm. 163-166. Peningkatan kekuatan militer Iran tidak terlepas dari bantuan kerjasama militer Iran dengan Rusia. Walaupun Iran juga melakukan kerjasama militer dengan Cina dan Korea Utara, namun kerjasama militer yang paling menonjol adalah kerjasama militer antara Iran dengan Rusia (Rahman 2003, h. 195). Hal ini diperkuat oleh perkataan Perdana Menteri Rusia Vladmir Putin yang mengatakan bahwa “Rusia

75

akan terus melanjutkan kerjasama militer dengan Iran dan akan melanjutkan pemberian senjata yang dibutuhkan Iran dengan tujuan untuk pertahanan kedaulatan Iran” (Shoelhi 2007, h. 165). Bahkan, Perdana Menteri Putin menambahkan bahwa “kami (Rusia) menginginkan hubungan kami menjadi elemen stabilitas di kawasan Teluk dan dunia secara keseluruhan, AS dan Sekutu yang berspekulasi dan sengaja menekan kerjasama antara Iran-Rusia adalah pihak yang hanya ingin mengaburkan hubungan kerjasama antara Rusia dengan Iran” (Shoelhi 2007, h. 166). Mengingat adanya dukungan Rusia dan Cina terhadap Iran, maka AS beserta Sekutunya mengendorkan tekanannya kepada Iran. Hal ini dilakukan AS karena Cina dan Rusia mengancam akan menggunakan hak vetonya terhadap keputusan yang memberatkan Iran terutama keputusan untuk menggunakan opsi militer dalam menyelesaikan sengketa nuklir Iran (Gogary 2007, h. 151). Oleh sebab itu, upaya penyerangan AS dan Sekutu melalui jalur militer hanya sebatas rencana belaka yang perlu dikalkulasikan sebelumnya (Gogary 2007, h. 253).

BAB IV ANALISA RESPON AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI NUKLIR IRAN 2005-2010

Dalam Bab IV ini, penulis mencoba menjelaskan respon AS (Amerika Serikat) terhadap pengembangan teknologi nuklir Iran. Respon tersebut berupa kebijakan yang diterapkan AS dan Sekutunya dalam upaya penyelesaian sengketa nuklir Iran. Selain itu juga, solusi diplomasi kepada Iran bersama negara anggota tetap DK-PBB (Dewan

Keamanan

Perserikatan

Bangsa-Bangsa)

dan

Jerman.

Setelah

menggambarkan respon yang diambil AS, penulis selanjutnya mencoba melihat bagaimana isu pengembangan nuklir Iran yang berpengaruh terhadap masa depan hubungan bilateral antara Iran-AS setelah sekian lama mengalami pemutusan hubungan diplomatik yaitu sejak terjadinya Revolusi Islam Iran 1979.

A.

Respon AS Terhadap Penyelesaian Sengketa Nuklir Iran A.1.

Kebijakan AS dan Sekutu Terhadap Pengembangan Nuklir Iran

Pengembangan teknologi nuklir Iran tidak dapat dipandang sebelah mata. Iran telah membangun program nuklirnya secara terstruktur dan terencana, bukan pengembangan nuklir yang instan yang baru dikembangkan dua atau tiga tahun belakangan ini. Melainkan pengembangan nuklir yang merupakan wujud dari keinginan

semua lapisan dan

faksi

masyarakat

Iran.

Selain itu,

tujuan

pengembangannya pun jelas untuk memasok energi dan beberapa kebutuhan

76

77

domestik lainnya yang begitu penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Iran seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya. Pengembangan nuklir Iran juga diyakini sebagai alat bargaining power Iran terhadap Israel yang merupakan satusatunya negara yang memiliki bom nuklir di kawasan Timur Tengah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Labib et al. (2006, h. 87-88) yang mengatakan bahwa “alasan dan tujuan Iran mengembangkan teknologi nuklirnya adalah sebagai alternatif pengalihan sumber energi listrik dari pembakaran BBM, teknologi nuklir juga sebagai bargaining power di kawasan Timur Tengah terhadap Israel selaku sekutu dekat AS yang menentang pengembangan teknologi nuklir Iran”. Apabila AS dan Sekutunya menginginkan penyelesaian sengketa nuklir Iran melalui jalur militer, maka langkah tersebut tidak bertujuan untuk menyelesaikan masalah melainkan semakin merumitkan permasalahan. Perubahan kebijakan AS terhadap pengembangan nuklir Iran ditandai oleh kesedian AS untuk mau mempertimbangkan penyelesaian melalui jalur diplomasi terhadap sengketa nuklir Iran (IRI Broadcasting, 7 Desember 2010). Misalnya, Shoelhi (2007, h. 171) mengatakan bahwa AS akan mempertimbangkan tawaran Iran mengenai akan diadakannya suatu konsorsium penelitian nuklir Iran yang diketuai oleh Perancis. Akan tetapi, pertimbangan AS ini dikritik oleh Israel selaku sekutu AS di Timur Tengah. Menurut laporan Republika Online (14 Desember 2010) Israel melalui Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa “satu-satunya cara untuk menghentikan nuklir Iran adalah dengan menyerang negara tersebut melalui jalur militer bukan melalui perundingan damai”. Pernyataan Perdana Menteri Israel ini secara langsung mendapat kecaman dari Rusia dan Cina. Menurut kedua

78

negara tersebut pernyataan semacam itu hanya memperkeruh sengketa nuklir Iran dan hanya memperpanjang perang urat syaraf (psywar) antara Iran dengan AS (Gogary 2007, h. 253). Kebijakan AS terhadap pengembangan nuklir Iran yang semula bersikap menekan berubah menjadi mengedepankan solusi diplomasi. Perubahan kebijakan tersebut dimulai pada Desember 2010 yang dibarengi dengan pertemuan pertama antara Iran beserta negara 5+1 di Jenewa Swiss (IRI Broadcasting, 7 Desember 2010). Perubahan kebijakan tersebut juga dilakukan setelah tidak adanya dukungan internasional untuk menghentikan pengembangan teknologi nuklir Iran melalui jalur militer (IRI Broadcasting, 4 Mei 2006). Antaranews (31 Maret 2010) melaporkan bahwa dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Perancis Nicholas Sarkozy, Presiden Obama mengatakan bahwa AS tidak mendapat dukungan suara bulat dari negara-negara di dunia untuk menjatuhkan hukuman dan serangan militer kepada Iran. Selain itu, menurut analisa penulis seperti yang telah penulis paparkan pada Bab II beberapa sanksi yang dijatuhkan DK-PBB (Lihat hlm. 49-51) terbukti tidak berpengaruh terhadap ambisi Iran untuk mengembangkan teknologi nuklirnya (Gogary 2007, h. 314). Iran semakin berkembang dengan teknologi nuklirnya. Hal ini dikarenakan para pemuda-pemudi Iran telah menguasai teknologi nuklir (Labib et al. 2006, h. 189). Sehingga Iran tidak perlu banyak bergantung kepada negara lain dalam pengembangan teknologi nuklirnya (IRI Broadcasting, 11 September 2010). Jafar (2006, h. 17) mengatakan bahwa hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya tempat instalasi pengembangan nuklir Iran yang semula hanya empat

79

instalasi menjadi sembilan instalasi. Instalasi tersebut di antaranya adalah Saghand, Ardkan, Gehine, Asfahan, Natanz, Teheran, Bushehr, Arak dan Anarak. Sejak awal 2010 instalasi Bushehr telah beroperasi memproduksi listrik dalam jumlah sedang yang dialirkan ke seluruh wilayah Iran (Sunariah, Tempo Interaktif, 10 Mei 2011). Dalam waktu dekat instalasi nuklir Iran akan segera mengalirkan energi listrik ke negara-negara kawasan Teluk (IRI Broadcasting, 11 September 2010). Mengamati peningkatan teknologi nuklir Iran, maka AS merespon dengan meminta Iran menyerahkan hasil produksi sisa uraniumnya kepada IAEA guna mencegah sisa hasil uranium tersebut digunakan untuk memperoleh senjata nuklir (Hileudnews, 29 Juli 2010). Gogary (2007, h. 282) mengatakan bahwa Iran telah mampu memproduksi uranium sampai level 3,5 persen melalui 164 perangkat sentrifugal. Level tersebut adalah level minimal yang harus dicapai untuk memproduksi tenaga listrik nuklir. Sedangkan level produksi uranium untuk mencapai senjata nuklir harus mencapai 92 persen dengan menggunakan uranium jenis 235 bervolume tinggi (Gogary 2007, h. 277). Hal ini menunjukkan bahwa Iran tidak memproduksi uranium yang berlebihan yang dapat mengembangkan suatu bom nuklir. Pada perkembangannya, Iran mengumumkan kepada IAEA bahwa Iran berencana akan memproduksi uranium ke tingkat 20 persen (Hileudnews, 29 Juli 2010). Hal ini dilakukan Iran karena tingginya permintaan listrik domestik Iran yang selama ini mengandalkan dari tenaga hidrolik dan pembakaran BBM. IAEA pun sepakat, begitu juga dengan DK-PBB yang mengusulkan penambahan uranium ke level 20 persen dilakukan di Perancis dan Rusia. Akan tetapi, usulan DK-PBB ini

80

ditolak Iran, karena Iran tetap menginginkan peningkatan level uraniumnya diproduksi di dalam negeri. Iran telah memiliki ilmuwan-ilmuwan dalam negeri yang telah menguasai bidang teknologi nuklir (Labib et al. 2006, h. 189). Sehingga, menurut Ali Akbar Salehi selaku ketua badan energi nuklir Iran mengatakan bahwa “produksi uranium tidak perlu dilakukan di negara lain, Iran mampu untuk memproduksi sendiri bahan bakar penghasil energi nuklir” (IRI Broadcasting, 11 September 2010). AS menyadari Iran merupakan kekuatan yang perlu dipertimbangkan bagi kepentingan nasional AS di Timur Tengah (Gogary 2007, h. 255). Melalui pengembangan teknologi nuklir, Iran telah menjadi negara maju di kawasan Timur Tengah. Kemajuan Iran memaksa AS untuk memperlunak sikap kebijakan luar negerinya. Pasalnya, pasca pengembangan teknologi nuklir, Iran berhasil mendapat dukungan negara-negara di kawasan Teluk yang menjadi poros kekuatan Iran. Di antaranya, Mesir pasca tumbangnya rezim Presiden Husni Mubarok, negara ini berkoalisi dengan Iran untuk mewujudkan perdamaian di kawasan (IRI Broadcasting, 4 Juni 2011). Suriah yang mayoritas penduduknya bermazhab Shia (salah satu aliran Mazhab dalam agama Islam) mendukung legalitas nuklir yang dikembangkan Iran (IRI Broadcasting, 9 Mei 2010). Berikutnya, Turki melalui Perdana Menteri Reccep Tayip Erdogan mendukung secara penuh hak legal bangsa Iran mengembangkan nuklir untuk tujuan damai dan mengecam senjata nuklir yang dimiliki Israel (IRI Broadcasting, 9 Mei 2010). Kelompok Muslim Shia Irak yang berjumlah 60 persen dari penduduk Muslim di Irak siap membantu Iran dari ancaman serangan AS dan Israel (Gogary 2007, h.

81

318). Kemudian, Raja Abdullah dari Yordania bersedia menghadiri undangan Presiden Mahmoud Ahmadinejad untuk membicarakan peran kedua negara di kawasan Timur Tengah dan mendukung nuklir Iran untuk tujuan damai (IRI Broadcasting, 25 Desember 2010). Berikutnya Hamas Palestina, dan Hizbullah Lebanon mendukung penuh hak bangsa Iran dalam pengembangan nuklirnya, dan bersedia membantu Iran dari ancaman serangan AS dan Israel (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 154). Hal di atas menyebabkan AS memperlunak kebijakan luar negerinya dalam merespon pengembangan teknologi nuklir Iran. Tidak hanya itu, hal di atas juga menyebabkan keberadaan Israel menjadi terancam. Menurut Riza Sihbudi selaku Ahli Peneliti Utama dan Pakar Ahli Politik Timur Tengah P2P LIPI (Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Jakarta dalam wawancara pada 20 Juni 2011, mengatakan bahwa “negara-negara kawasan Timur Tengah telah mengetahui Israel memiliki senjata nuklir yang berhulu ledak tinggi, sehingga memaksa negaranegara di kawasan Teluk membuat kesepakatan untuk membersihkan dan membebaskan kawasan Timur Tengah dari ancaman senjata nuklir. Namun, hal ini tidak dihiraukan oleh Israel walaupun telah mendapat kritik dan kecaman dari negaranegara kawasan Teluk”. Kemudian, Riza Sihbudi menambahkan “Israel tidak akan melucuti senjata nuklirnya, karena Israel merasa kuat dengan adanya dukungan penuh dari AS untuk menjaga keberadaannya di Timur Tengah. Akan tetapi, usulan Israel yang mendesak agar AS melakukan serangan terhadap Iran ditolak AS. Penolakan tersebut karena AS tidak ingin membuka konflik baru di Timur Tengah setelah invasi militernya ke

82

Afganistan (2001) dan Irak (2003) yang belum terselesaikan hingga saat ini. Selain itu, anggaran dalam negeri AS menipis akibat invasi tersebut yang menghabiskan biaya ± US$ 3 triliun serta tidak adanya dukungan publik domestik AS”. Pada perkembangannya, AS menerapkan kebijakan diplomatis kepada Iran dalam merespon pengembangan teknologi nuklir Iran. Menurut analisa penulis, hal ini dilakukan AS karena jika sengketa nuklir Iran diselesaikan dengan jalur militer tentu akan berdampak signifikan bagi keamanan kawasan Timur Tengah. Seperti yang telah penulis jelaskan di atas, AS menyadari keberadaan Iran beserta poros kekuatannya. Oleh sebab itu, AS tidak ingin mengambil resiko besar akibat dari serangan militer ke Iran yang akan mengancam kepentingan AS di Timur Tengah. Untuk tetap menjaga posisi dan pengaruhnya di kawasan, AS menerapkan kebijakan diplomasi terhadap Iran mengenai penyelesaian sengketa nuklir Iran. Hal ini juga disebabkan karena negara perwakilan Uni Eropa yakni Inggris, Jerman dan Perancis menyadari pendekatan diplomasi merupakan satu-satunya cara realistis untuk menyelesaikan sengketa nuklir Iran yang harus diterima.

A.2.

Solusi Diplomasi Kepada Iran Seperti yang telah penulis paparkan dalam Bab II dan III bahwa respon AS

terhadap pengembangan teknologi nuklir Iran adalah dengan memberikan tekanan politik, ekonomi, dan keamanan terhadap Iran. Tekanan tersebut bertujuan agar Iran memberhentikan pengembangan nuklirnya. Namun, secara drastis AS merubah kebijakannya tersebut dengan mengupayakan penyelesaian sengketa nuklir Iran melalui jalur diplomasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Riza Sihbudi

83

selaku Ahli Peneliti Utama dan Pakar Ahli Timur Tengah P2P LIPI Jakarta pada 20 Juni 2011 yang mengatakan bahwa “AS dan negara-negara anggota DK-PBB lebih mengedepankan solusi perundingan damai. Hal ini dikarenakan, sekutu kuat AS di Eropa yaitu Inggris, Perancis dan Jerman memperhatikan permasalahan di Afganistan dan Irak yang belum terselesaikan. Negara-negara tersebut mementingkan dampak buruk yang akan terjadi dari serangan militer ke Iran. Kemudian, Cina dan Rusia juga menyetujui penyelesaian melalui jalur diplomasi. Hal ini dikarenakan Cina dan Rusia memiliki kedekatan hubungan bilateral dengan Iran. Selain itu, Cina dan Rusia turut membantu pengembangan instalasi teknologi nuklir Iran. Oleh sebab itu, negaranegara maju tersebut lebih mengedepankan jalur diplomasi”. Menurut analisa penulis, selain hal di atas, cara penekanan diplomasi yang dilakukan negara-negara 5+1 (negara-negara yang tergabung dalam anggota tetap DK-PBB ditambah Jerman) disebabkan karena tidak adanya dukungan menyeluruh dari dunia internasional terhadap langkah represif AS dan Sekutu dalam merespon pengembangan nuklir Iran. Buktinya mayoritas negara-negara yang tergabung dalam Organisasi

Konferensi

Islam

(OKI)

menyatakan

dukungannya

terhadap

pengembangan teknologi nuklir Iran (Jamaan 2007, h. 52). Selanjutnya, Jamaan juga menambahkan tidak hanya OKI, negara-negara yang tergabung dalam Gerakan NonBlok (GNB) juga menyatakan dukungan penuh terhadap hak Iran mengembangkan teknologi nuklir selama bertujuan damai (Jamaan 2007, h. 52). Belum lagi aliansi sayap kiri yang tergabung dalam negara-negara Amerika Latin seperti Venezuela, Bolivia, Kuba dan Nicaragua juga mendukung hak legal bangsa Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir (Gogary 2007, h. 143-147).

84

Negara-negara dan organisasi dunia di atas mendukung penyelesaian sengketa nuklir Iran melalui diplomasi. Oleh sebab itu, AS memperlunak kebijakan luar negerinya terhadap Iran. Holsti (1992, h. 469) mengatakan bahwa “perumusan kebijakan luar negeri harus memperhatikan situasi yang mencangkup faktor eksternal, domestik, dan kondisi kontemporer historis yang dianggap pembuat kebijakan luar negeri relevan dengan setiap masalah politik tertentu”. Menurut analisa penulis, pernyataan di atas relevan melihat situasi kondisi yang sedang dihadapi AS. Pada faktor eksternal, mayoritas negara-negara di dunia menentang penyelesaian sengketa nuklir Iran melalui jalur militer dan mendukung hak legal bangsa Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir selama bertujuan damai. Melihat keadaan seperti ini, AS merubah kebijakan luar negerinya yang semula begitu represif menjadi membuka jalur diplomasi kepada Iran dalam menyelesaikan sengketa nuklir. Ditinjau dari segi internal, apabila AS melancarkan serangan ke Iran maka akan berdampak signifikan terhadap posisi dan kepentingan AS di Timur Tengah. Jika itu terjadi, maka harga minyak akan menjadi tinggi dan AS akan terancam mengalami krisis minyak yang berkepanjangan. Tidak hanya itu, menurut analisa penulis, faktor internal lainnya adalah krisis ekonomi global AS yang terjadi pada 2008. Krisis tersebut diakibatkan oleh invasi AS ke Afganistan (2001) dan invasi ke Irak (2003). Invasi tersebut menghabiskan biaya ± US$ 3 triliun yang sangat merugikan anggaran dalam negeri AS. Penyebab lain dari krisis tersebut adalah adanya kredit macet oleh masyarakat AS yang mengambil kredit rumah melalui jasa perbankan. Kemudian, di sektor politik, adanya kejenuhan masyarakat AS terhadap Presiden George W. Bush yang berasal dari Partai

85

Republik atas kebijakan perang yang diterapkannya. Pasalnya, masyarakat AS jenuh terhadap peperangan yang dilakukan AS. Masyarakat AS menginginkan situasi yang damai tanpa adanya peperangan. Hal ini menyebabkan naiknya suara Presiden Barack Obama dari golongan Partai Demokrat dan berhasil merebut kursi kepresidenan AS pada pemilu tahun 2008. Masyarakat AS mendukung kebijakan Presiden Obama yang mengedepankan kerjasama dan perundingan damai untuk menyelesaikan sengketa internasional. Oleh sebab itu, AS mengabaikan keinginan Israel yang mendesak untuk melakukan serangan militer terhadap Iran. Karena AS lebih memperhitungkan konsekuensi yang akan ditanggung apabila melakukan serangan militer ke Iran ketimbang menuruti keinginan Israel. Tercatat telah terjadi dua kali pertemuan antara Iran dengan negara-negara 5+1 (AS, Inggris, Perancis, Cina, Rusia dan Jerman). Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 6-7 Desember 2010 di Jenewa, Swiss (IRI Broadcasting, 7 Desember 2010). Pertemuan pertama tersebut menghasilkan sebuah harapan yang baik dan konstruktif. Karena, menurut Antaranews (8 Desember 2010) dalam proses pertemuan tersebut, Cathrene Ashtone selaku wakil diplomatik negara 5+1 mengakui hak kedaulatan Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir. Akan tetapi menurutnya, Iran harus memberikan jaminan kepada masyarakat internasional dan tetap menjalankan lima sanksi DK-PBB yang telah diberlakukan kepada Iran. Menanggapi hal tersebut, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengatakan bahwa jika para negosiator datang bertemu tetapi tidak untuk mencabut sanksi yang telah mereka terapkan kepada Iran, maka sesungguhnya pertemuan tersebut tidak akan membuahkan hasil dan kesamaan pandangan (Antaranews, 8 Desember 2010).

86

Pertemuan di Jenewa tersebut memang belum menghasilkan suatu pernyataan dan keputusan. Akan tetapi, pertemuan tersebut menjadi langkah awal para negaranegara 5+1 dan Iran untuk melanjutkan pertemuan mengenai nuklir Iran pada bulan berikutnya. Saeed Jalili selaku ketua tim runding Iran mengatakan bahwa “antara Iran dan negara 5+1 akan memulai perundingan kembali di Istanbul Turki untuk mendiskusikan kerjasama dan kesamaan pandangan” (Antaranews, 8 Desember 2010). Kemudian Saeed Jalili menambahkan bahwa “pertemuan ini merupakan kepentingan masyarakat internasional yang menginginkan jaminan terhadap pengembangan teknologi nuklir Iran. Iran membuktikannya dengan diadakannya pertemuan tersebut untuk membahas secara rinci mengenai pengembangan nuklir Iran” (Hileudnews, 6 Desember 2010). Pertemuan kedua dilaksanakan di Istanbul, Turki pada 21-22 Januari 2011 (Metrotvnews, 11 Januari 2011). Pada pertemuan ini tidak menghasilkan suatu kesepakatan antara pihak negara 5+1 dengan Iran. Tiap-tiap pihak bersikeras kepada kemauan masing-masing. Pihak Iran menginginkan pencabutan sanksi terhadap Iran dan diplomasi atas dasar akal sehat sesuai kerangka yang berlaku di NPT yakni setiap negara berhak mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Sebaliknya, pihak negara 5+1 yang diwakili oleh Cathrene Ashtone menginginkan Iran menghentikan pengayaan uraniumnya, jika tidak maka negara 5+1 akan menambahkan sanksi baru kepada Iran (Antaranews, 22 Januari 2011). Namun, dari hasil pertemuan tersebut, Hileudnews (29 Juli 2010) melaporkan Iran bersedia untuk mengurangi produksi uraniumnya dari level 20 persen apabila negara-negara 5+1 bersedia mencabut sanksi dan embargo yang diberlakukan terhadap Iran. Hal ini ditawarkan Iran untuk

87

mengurangi kecurigaan negara-negara 5+1 terhadap pengembangan nuklir Iran. Namun belum ada respon dari negara-negara tersebut terkait penawaran tersebut. Menurut analisa penulis, kekhawatiran dan kecurigaan negara-negara penentang nuklir Iran sangat wajar. Karena dalam pemahaman Neo-realis keadaan sistem internasional yang anarkis setiap negara yang memiliki kekuatan mencoba untuk

terlibat

dan

mengikuti

sistem

tersebut

untuk

menunjukkan

dan

mendistribusikan kemampuan unit dalam sistem (Burchill dan Linklater 2007, h. 117). Dalam kasus nuklir Iran, negara-negara yang memiliki kekuatan dominan mencoba untuk terlibat dalam kasus nuklir tersebut. Pada dasarnya pengembangan teknologi nuklir Iran timbul karena sistem internasional yang anarkis. Pengembangan teknologi nuklir Iran dimunculkan sebagai penyeimbang kekuataan negara-negara di dunia dan kawasan. Namun, Iran memiliki tujuan utama yang spesifik berdasarkan kepentingan nasional negaranya, yakni mengembangkan teknologi nuklir untuk kemajuan riset teknologi dan keperluan sipil bukan untuk keperluan militer. Oleh sebab itu, atas dasar kepentingan nasional bangsa Iran, pemerintah Iran terus memperjuangkan pengembangan teknologi nuklir Iran walaupun mendapat tekanan dari berbagai pihak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Frankel (1988, h. 93) yang mengatakan bahwa “kepentingan nasional merupakan kunci utama dari konsep kebijakan luar negeri yang menjadi pokok utama dari total keseluruhan nilai-nilai nasionalitas suatu bangsa”. Menurut analisa penulis, Iran terus berupaya mempertahankan kepentingan nasionalnya. Upaya yang dilakukan pemerintah Iran adalah dengan menerapkan suatu usaha diplomasi terhadap segala macam bentuk tekanan AS dan Sekutu.

88

B.

Masa Depan Hubungan Bilateral Iran-AS Pasca perubahan kebijakan AS terhadap pengembangan nuklir Iran tidak

semata-mata memberikan peluang untuk terciptanya hubungan yang harmonis antara Iran-AS. Pasalnya, ketegangan antara Iran-AS sudah terjadi kurang lebih 32 tahun pasca terjadinya Revolusi Islam Iran 1979. Selain itu, Takdir (1998, h. 26-27) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor selain isu nuklir yang menyebabkan kedua negara ini sulit untuk kembali normal. Adapun faktor tersebut adalah, pertama, adanya upaya perlindungan AS terhadap sekutu dekatnya yakni Israel di kawasan Timur Tengah. Kedua, adanya perbedaan jalan politik luar negeri Iran dan AS. Menurut analisa penulis, Iran yang dipimpin oleh Wilayat El-Faqih suatu lembaga tertinggi di pemerintah Iran di atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (KBRI Teheran 2009) memiliki prinsip untuk menentang hegemoni AS dan Israel sejak meletusnya Revolusi Islam Iran 1979 (Cipto 2004, h. 112). Sedangkan AS di bawah kelompok Neo-konservatif maupun kelompok Neo-liberalis memiliki kebijakan pokok yang sama, yakni menentang Iran selama kebijakan luar negeri Iran dikendalikan oleh kelompok konservatif Iran yang mayoritas berasal dari Wilayat ElFaqih (Rahman 2003, h. xviii). Ketiga, faktor kepentingan nasional AS di kawasan Timur Tengah. Riza Sihbudi selaku Ahli Peneliti Utama dan Pakar Ahli Timur Tengah P2P LIPI Jakarta dalam wawancara pada 20 Juni 2011 mengatakan bahwa “semenjak terjadinya Revolusi Islam Iran 1979, AS tidak dapat mengeksploitasi minyak Iran. Bahkan, AS pun tidak pernah membuka jalur diplomatik kepada Iran pasca Revolusi Islam 1979. Kemudian, dengan adanya peningkatan pengaruh Iran di kawasan Timur

89

Tengah, semakin membuat AS khawatir akan posisi Israel dan kepentingan AS sendiri di kawasan. Pasalnya, Iran dapat menciptakan suatu keseimbangan kekuatan di kawasan. Selain itu, pasca pengembangan teknologi nuklir dan kekuatan militer, Iran dapat mengancam posisi Israel di kawasan Timur Tengah dan bahkan berpeluang menjadi kekuatan dominan di kawasan”. Menurut analisa penulis, Iran berhasil mengumpulkan poros kekuatannya di Timur Tengah seperti kelompok Hizbullah Lebanon, Hamas Palestina, Kelompok Shia Irak yang berjumlah 60 persen, Suriah selaku negara mayoritas penduduknya beraliran mazhab Shia, Mesir pasca turunnya Husni Mubarok, Turki di bawah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan dan Yordania melalui Raja Abdullah. Hal tersebut semakin menipiskan pengaruh AS di kawasan Timur Tengah. Apalagi setelah negara-negara Timur Tengah menginginkan adanya penghapusan senjata pemusnah masal (senjata nuklir) milik Israel yang berada di puncak gurun Negev Dimona. Sesuai pernyataan yang dikemukakan oleh Perwita dan Yani (2007, h. 49) yakni “kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional”. Menurut analisa penulis, kebijakan Iran mengembangkan teknologi nuklir merupakan suatu bentuk pencapaian dari input kepentingan nasional bangsa Iran. Iran memiliki kepentingan untuk menjadi negara maju di kawasan. Lebih jauhnya, Iran memiliki kepentingan untuk melawan dominasi kekuatan Israel selaku sekutu AS di Timur Tengah.

90

Kepentingan tersebut misalnya, pertama energy interest, dengan adanya pengalihan sumber energi alternatif nuklir, maka Iran tidak perlu khawatir akan cadangan minyaknya. Pasalnya, konversi teknologi nuklir menjadi sumber listrik lebih murah dan efisien ketimbang Iran harus mengkonversi minyak atau BBM menjadi sumber energi listrik. Oleh sebab itu, Iran dapat menambah ekspor impor energi listriknya dalam jumlah besar ke seluruh negara di kawasan Timur Tengah dan dunia tanpa khawatir akan cadangan minyaknya. Kedua, military interest, dengan peningkatan militer baik dari segi senjata dan jumlah pasukan, maka Iran menjadi negara yang patut diperhitungkan oleh Israel. Pasalnya, militer Iran dapat menciptakan suatu perimbangan kekuatan dan ancaman serius bagi Israel. Oleh sebab itu, Iran terus mempertahankan pengembangan nuklirnya agar adanya perimbangan kekuatan di kawasan. Terbukti pengembangan nuklir Iran membuat posisi Israel terancam, sehingga Israel melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendesak AS untuk menghancurkan instalasi-instalasi nuklir Iran melalui jalur militer. Akan tetapi, desakan ini ditolak AS dan sebaliknya AS merubah alur politiknya memilih untuk menyelesaikan sengketa nuklir Iran melalui jalur diplomasi. Dalam berbagai macam pertemuan resmi antara Iran-AS, AS sempat berkalikali menyisipkan lontaran syarat-syarat untuk normalisasi hubungan kedua negara. Gogary (2007, h. 223-224) menambahkan bahwa dalam kesempatan tersebut AS menawarkan empat syarat perdamaian kepada Iran, syarat-syarat tersebut di antaranya, pertama, Iran tidak boleh menentang laju perdamaian di Timur Tengah dan harus mengakui secara resmi rezim zionis Israel. Kedua, Iran harus menghentikan dukungannya kepada kelompok pejuang Palestina seperti Jihad Islami dan Hamas.

91

Begitu juga kelompok Hizbullah di Lebanon. AS juga menuntut pemutusan hubungan antara kelompok-kelompok pejuang Islam tersebut dengan Iran. Ketiga, Iran harus menghentikan usaha apapun untuk memproduksi senjata pemusnah masal, sebab hal ini dalam sudut pandang AS dapat mengganggu stabilitas keamanan Timur Tengah. Keempat, Iran harus menghormati Hak Asasi Manusia dengan menghormati hak-hak minoritas berdasarkan agama, sekte, dan ras serta hak-hak wanita. Sebaliknya Iran juga mengajukan syarat-syarat untuk normalisasi hubungan kedua negara. Syarat-syarat tersebut pertama, penghapusan segala bentuk embargo yang dijatuhkan kepada Iran. Kedua, pencairan aset-aset Iran yang dibekukan di bank-bank Eropa dan AS. Ketiga, penghapusan kebijakan-kebijakan unilateral yang selama ini diterapkan pada Iran dalam kurun waktu yang cukup lama. Keempat, tidak mencampuri urusan dalam negeri Iran dengan dalih apapun. Kelima, permintaan maaf secara resmi atas kebijakan-kebijakan politik yang salah yang telah menimbulkan penderitaan bagi rakyat Iran selama beberapa tahun lewat (Gogary 2007, h. 224). Menurut analisa penulis, syarat-syarat perdamaian yang diajukan AS kepada Iran cenderung ditujukan untuk melindungi eksistensi Israel di Timur Tengah. AS khawatir akan keberadaan poros kekuatan Iran yang telah penulis paparkan di atas dapat mengancam keberadaan Israel dan pengaruh AS sendiri di kawasan. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Riza Sihbudi dalam wawancara pada 20 Juni 2011 di gedung P2P LIPI Jakarta, yang mengatakan bahwa “terdapat dua pertimbangan AS di kawasan Timur Tengah di antaranya, pertama, untuk melindungi keberadaan Israel selaku sekutunya. Karena keberadaan Israel di Timur Tengah merupakan sumber pengaruh dan kekuatan AS untuk menguasai Timur Tengah. Selain karena kedekatan

92

hubungan antara kedua negara, Israel pun sangat membantu AS untuk mendapatkan data intelejen mengenai bahaya-bahaya yang ditimbulkan negara dan kelompok yang tidak sejalan dengan kepentingan AS. Sehingga AS sangat mengupayakan agar Israel terhindar dari bahaya pengembangan teknologi nuklir Iran. Kedua, untuk menjaga pengaruh dan kepentingan AS sendiri di kawasan Timur Tengah. Hal ini dikarenakan Timur Tengah merupakan kawasan yang produktif bagi AS. Apabila AS kehilangan pengaruhnya di Timur Tengah, maka akan berdampak signifikan bagi kepentingan AS. Misalnya, AS akan mengalami krisis dalam negeri akibat tidak mendapatkan ekspor minyak dari negara-negara Timur Tengah selaku kawasan penghasil minyak terbesar. Tidak hanya itu, AS juga akan kehilangan misinya untuk menyebarkan demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Timur Tengah yang sebetulnya hanya sebagai dalih untuk menguasai sumber daya alam kawasan Timur Tengah yang begitu melimpah khususnya minyak. Demikianlah analisa penulis dari penelitian mengenai Respon Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir Iran 2005-2010. Adapun data-data dan informasi yang penulis sajikan merupakan hasil observasi yang penulis dapatkan melalui sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, laporan kerja, berita online dan wawancara dengan Riza Sihbudi selaku Ahli Peneliti Utama dan Pakar Ahli Timur Tengah P2P ( Pusat Penelitian Politik) LIPI Jakarta.

BAB V PENUTUP

A.

Kesimpulan Iran merupakan negara Timur Tengah yang terletak di wilayah Asia Barat

Daya. Memiliki letak geografis yang strategis berdekatan dengan wilayah Asia Selatan, Asia Tengah, Teluk Persia, Teluk Oman dan Selat Hormuz yang merupakan jalur strategis perdagangan internasional. Posisi Iran yang strategis ini memudahkan Iran untuk menjalin hubungan dengan negara-negara di sekitarnya. Kekayaan alam minyak dan gas yang berlimpah membuat Iran menjadi negara pengekspor minyak terbesar ke-2 dunia setelah Arab Saudi. Banyak negara-negara di dunia yang mengimpor minyak dari Iran. Tidak hanya negara-negara berkembang, negara-negara maju pun mengandalkan impor minyak dari Iran. Akibat dari banyaknya negaranegara yang mengandalkan impor minyak dari Iran, maka Iran perlu mengamankan cadangan minyaknya tersebut. Iran melihat pentingnya cadangan minyak bagi pemeliharaan kebutuhan dalam negeri untuk generasi penerus bangsa Iran selanjutnya. Oleh sebab itu, Iran mencanangkan energi nuklir sebagai alternatif untuk menjaga cadangan minyaknya dan sebagai sumber energi listrik beserta kebutuhan sipil lainnya. Kekayaan alam minyak yang dimiliki Iran merupakan anugerah sekaligus bencana bagi Iran. Dikatakan suatu anugerah karena dengan adanya minyak yang melimpah Iran menjadi negara pengekspor ke-2 terbesar dunia sektor minyak dalam jumlah besar ke negara-negara di seluruh dunia. Akan tetapi, dikatakan suatu bencana

93

94

karena kekayaan alam minyak yang melimpah menyebabkan negara-negara besar seperti AS, Uni Soviet (Sekarang Rusia) dan Inggris datang untuk menguasai minyak Iran. Rusia dan Inggris telah lama meninggalkan Iran tanpa menyimpan permusuhan kepada Iran. Namun AS yang berdiri dibalik kekuasaan Shah Reza Pahlevi akhirnya dapat ditumbangkan oleh Revolusi Islam Iran 1979 yang dipimpin oleh Imam Ayatullah Khomeini. Sejak Revolusi 1979 hingga 2010, AS dan Iran belum membuka hubungan diplomatik antara kedua negara. Perseteruan Iran-AS semakin memuncak pasca pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan Iran pada 2005. AS menuduh Iran tengah berupaya mengembangkan senjata nuklir. Namun hal ini dibantah oleh Iran yang mengatakan bahwa pengembangan nuklir Iran bertujuan damai untuk kebutuhan sipil dan energi Iran. Untuk meyakinkan bahwa pengembangan nuklirnya untuk tujuan damai, Iran membuka segel nuklirnya dengan memberitahukan kepada dunia tentang aktivitas nuklirnya. Bahkan Iran bersedia agar pengembangan teknologi nuklirnya diawasi oleh badan IAEA (International Atomic Energy Agency). Tidak hanya itu, Iran pun bersedia menandatangani perjanjian NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) mengenai pelarangan mengembangkan dan menyebarkan senjata nuklir. Namun, hal ini tidak cukup untuk meyakinkan AS dan Sekutunya bahwa nuklir Iran bertujuan damai. AS dan Sekutunya terus menekan melalui kekuatan politiknya di berbagai kawasan. Di Asia, AS mendorong Jepang untuk tidak mendukung pengembangan teknologi nuklir Iran. Di Eropa, AS mendorong EU (Europe Union) untuk menghentikan program nuklir Iran dengan menawarkan teknologi pengganti yakni

95

LWR (Light Water Reactor). Melalui badan internasional, AS mendesak DK-PBB untuk memberikan sanksi kepada Iran akibat tidak mau menghentikan pengembangan nuklirnya. Dan bahkan, AS mencoba mempengaruhi IAEA untuk melakukan perubahan skema data yang menyatakan bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Padahal dari hasil penelitian IAEA, dinyatakan bahwa Iran tidak terindikasi sedang mengembangankan senjata nuklir. Hal ini mengundang rasa simpati dunia internasional melihat adanya perlakuan yang tidak adil dari AS. Pasalnya, dalam pasal IV kerangka NPT menyatakan bahwa tiap-tiap negara di dunia berhak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Kemudian, pasal V menyatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam NPT wajib melaporkan pengembangan nuklirnya kepada IAEA. Iran telah mematuhi aturan tersebut, akan tetapi AS dan Sekutunya tetap menuduh Iran akan mengembangkan senjata nuklir. Melihat keadaan yang seperti ini, timbulah dukungan dari negara-negara dan organisasi internasional untuk mendukung pengembangan teknologi nuklir Iran selama bertujuan damai. OKI (Organisasi Konferensi Islam), GNB (Gerakan Non-Blok) dan aliansi negara-negara sayap kiri Amerika Latin seperti Venezuela, Bolivia, Nicaragua dan Kuba mendukung sepenuhnya hak legal bangsa Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir. Tidak hanya itu, Rusia dan Cina pun mendukung pengembangan nuklir Iran, walaupun tidak secara terbuka. Namun, sikap pembelaan Cina dan Rusia kepada Iran dari sanksi yang diberikan DK-PBB mengindikasikan dukungan negara besar tersebut kepada Iran. Bahkan, Rusia membantu pengembangan salah satu instalasi nuklir Iran yang bernama Bushehr. Selebihnya, Cina dan Rusia beberapa kali

96

menolak draft sanksi yang dijatuhkan DK-PBB kepada Iran dalam rapat yang digelar oleh DK-PBB di markas besar PBB, New York, AS. Pengembangan teknologi nuklir Iran merupakan langkah tepat yang dijadikan kesempatan bagi AS untuk memojokkan Iran dari konstelasi politik internasional. Akan tetapi sebenarnya nuklir hanya sebagai titik tolak AS untuk menekan Iran. Terdapat tiga alasan mendasar dari tekanan yang dilakukan AS beserta sekutunya. Pertama, untuk melindungi eksistensi Israel di Timur Tengah yang posisinya semakin terancam dengan kemajuan teknologi dan militer Iran. Kedua, untuk mempertahankan pengaruh AS di Timur Tengah yang pada dasarnya AS menganggap bahwa Timur Tengah merupakan kawasan produktif bagi AS terutama minyak dan gas alam yang melimpah. Ketiga, AS tidak menyukai kemajuan teknologi yang dialami negaranegara Muslim terutama Iran yang tidak sejalan dengan kepentingannya. Israel selaku sekutu dekat AS mendesak agar AS segera melakukan serangan militer untuk menghentikan pengembangan nuklir Iran. Akan tetapi, desakan ini tidak mendapat respon positif dari AS. Hal ini dikarenakan, seperti yang penulis telah jelaskan di Bab IV, AS menyadari bahwa Iran memiliki poros kekuatan yang patut diperhitungan di Timur Tengah. Selain untuk menumbuhkan kembali citra AS di dunia setelah invasinya ke Irak dan Afganistan, keberadaan poros kekuatan Iran tersebut juga menyebabkan AS lebih memilih menyelesaikan sengketa nuklir Iran melalui jalur perundingan damai. Negara sekutu AS di Eropa seperti Perancis, Jerman dan Inggris mengatakan bahwa diplomasi merupakan realitas terbaik untuk menyelesaikan sengketa nuklir Iran yang harus diakui oleh AS. Oleh sebab itu, diadakan dua kali perundingan antara

97

negara-negara 5+1 yakni AS, Inggris, Perancis, Rusia, Cina dan Jerman dengan Iran di Jenewa, Swiss pada 6-7 Desember 2010 dan di Istanbul, Turki pada tanggal 21-22 Januari 2011. Walaupun perundingan tersebut belum menghasilkan suatu kesepakatan, akan tetapi perundingan tersebut membuka peluang agar sengketa Iran dapat terselesaikan melalui jalur perundingan damai. Percayalah bahwa penyelesaian melalui jalur militer bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa nuklir Iran, melainkan akan semakin memperkeruh dan memperpanjang eskalasi konflik antara Iran dengan AS dan Sekutunya. Demikianlah penelitian skripsi mengenai Respon Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir Iran 2005-2010. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran jelas dan juga sajian informasi yang aktual seputar respon AS terhadap pengembangan teknologi nuklir Iran yang juga menyentuh aspek-aspek kelangsungan politik di kawasan Timur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Adiguna, Sapta 1987, Suara Dinamis Dari Pengasingan, dilihat 7 Agustus 2011,
0606.LN31509.id.html>. Alamudi, Abdullah 1989, Garis Besar Pemerintah Amerika Serikat, USIS, Jakarta. Anggreni, Hosianna Rugun 2009, Sikap Kritis Iran Terhadap Resolusi DK-PBB, Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia. Ansari, Ali M 2008, Supremasi Iran “Poros Setan Atau Superpower Baru”, translate. S Wardi, Zahra Publishing House, Jakarta. Anwar, Dewi Fortuna 2003, „Tatanan Dunia Baru di Bawah Hegemoni Amerika Serikat‟, Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003, h. 7-28. Burchill, Scott & Andrew Linklater 2009, Teori-Teori Hubungan Internasional, translate. M Sobirin, Nusa Media, Bandung. Cipto, Bambang 2004, Dinamika Politik Iran “Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatami”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Creswell, John W 1994, Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches, SAGE Publications, Inc, Thousand Oaks. Djafar, Zainuddin 1996, Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta. _______, ________ 2006, Iran’s Nuclear Case: Its Implication, US Stance and The Policy of Indonesia, The Indonesian Quarterly, Vol. 34, No. 1, h. 10-16. xi

El-Gogary, Adel 2007, Ahmadinejad: The Nuclear Savior of Tehran “Sang Nuklir Membidas Hegemoni AS dan Zionis”, translate. T Kuwais, Pustaka Iman, Depok. Frankel, Joseph 1988, International Relations in a Changing World Fourth Edition, Oxford University Press, New York. Glassman, Jim 2005, „The New Imperialism? On continuity and Change in US Foreign Policy‟, Environment and Planning A, Department of Geography University of British Coloumbia, Vancouver, Canada, Vol. 37, h. 1527-1544. Hamzah, Alfian & Musa Kazhim 2007, Perang Dunia III di Pelupuk Mata Iran Skenario Penghabisan, Cahaya Insan Suci, Jakarta. Harison, Lisa 2007, Metodologi Penelitian Sosial, Kencana, Jakarta. Hendrajit, dkk 2010, Tangan-Tangan Amerika “Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia”, Global Future Institute, Jakarta. Heriyanto, Yayak 2007, Politik Luar Negeri Iran Dalam Upaya Menjaga Kepentingan Nasional. Studi Kasus: Pengembangan Teknologi Nuklir Iran Dalam Memenuhi Kebutuhan Teknologi Iran, Pascasarjana Universitas Indonesia. Holsti, K. J 1992. International Politics, A Framework for Analysis, 6th, Prentice Hall, Inc, New Jersey. ______, ______ 1987, Politik Internasional: Kerangka Analisa, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.

xii

Jamaan, Ahmad 2007, „Politik Hukum Internasional Dalam Konflik Nuklir Iran-AS‟, Jurnal Sosial Politika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Vol. 14, No. 1 Juli, h. 30-57. Jemadu, Aleksius 2008, Politik Global Dalam Teori dan Praktek, Graha Ilmu, Yogyakarta. Karyono, HS, dkk 2005, Indonesia and Nuclear Iran’s Issue, Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Jakarta. Kedutaan Besar RI Teheran 2009, Profil Negara Republik Islam Iran, Kementerian Luar Negeri RI, . Kedutaan Besar RI Teheran 2010, Laporan Mingguan Periode 1-8 September 2010, Badan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) P3K2 Aspasaf Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri RI. ______________________ 2010, Laporan Mingguan Periode 26 Agustus – 1 September 2010, Badan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) P3K2 Aspasaf Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri RI. Kedutaan Besar Republik Islam Iran 1989, Republik Islam Iran Selayang Pandang, Kedutaan Besar Republik Islam Iran, Jakarta. Labib, Muhsin, dkk 2006, Ahmadinejad! David di Tengah Angkara Dalam Goliath Dunia, Cet. Ke-4, Mizan Publika, Jakarta. Marshall Johnathan, dkk 1987, The Iran Contra Connection, Secret Teams and Covert Operation In The Reagan Era, South End Press, dilihat 7 Agustus

xiii

2011,. Mas‟oed, Mohtar 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, LP3ES, Jakarta. Metrotvnews.com 2011, Iran dan Enam Negara Sepakat Berunding 21-22 Januari, dilihat pada 4 Juni 2011, . Moleong, Lexy J 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. Nye Jr, Joseph S 2002, The Paradox of American Power: Why The World’s Only Superpower Can’t Go It Alone, Oxford University Press, New York. Permatasari, Yulia 2011, Samantha Power, Kepercayaan Obama dibenci Konservatif, dilihat pada 14 April 2011, . Perwita, A. A. Banyu & Yayan Mochamad Yani 2006, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Rosda Karya, Bandung. Puar, Yusuf A 1980, Perjuangan Ayatullah Khomeini, Cet. Ke-2, Pustaka Antara, Jakarta. Rahman, Musthafa A 2003, Iran Pasca Revolusi “Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif”, Kompas, Jakarta.

xiv

Sakinah, Desti Nur 2006, Kepentingan Iran Mengembangkan Kembali Program Nuklirnya, Pascasarjana Universitas Indonesia. Shoelhi, M 2007, Di Ambang Keruntuhan Amerika, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta. Sidik, Jafar M 2008, Maya Soetoro Senjata Rahasia Barack Obama, dilihat pada 10 Agustus 2011, Sihbudi, M Riza 1999, Islam, Dunia Arab, dan Iran: Barat Timur Tengah, Mizan, Bandung. Sunariah 2011, Pembangkit Nuklir Iran Mulai Beroperasi, dilihat pada 19 Juni 2011, . Surapto, R 1997, Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dan Perilaku, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Takdir, M 1998, „Menemukan Kembali Hubungan Iran-Amerika Serikat‟, Jurnal Luar Negeri Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Luar Negeri RI, No. 33, h. 25-31. Winingsih, Sri 2009, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Pengembangn Nuklir Iran, Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia. Yuliantoro, Nur Rachmat 2005, „Hegemoni Amerika Pasca 11/9: Menuju Sebuah ‘Imperium Amerika Baru’?‟, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) Universitas Gadjah Mada, Vol. 9, No. 1, Juli, h. 91-109.

xv

WEBSITE http://www.antaranews.com, akses tanggal 28 Mei 2011, 14 & 21 Juni 2011. http://www.hileudnews.com, akses tanggal 28 Mei, 4 Juni 2011. http://www.indonesian.irib.com, IRI Broadcasting (Islamic Republic of Iran Broadcasting) akses tanggal 28 Mei 2011, 14 & 19 Juni 2011. http://www.republika.co.id, akses tanggal 15 April 2011, 9 & 12 Mei 2011.

xvi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran DRAFT HASIL WAWANCARA Narasumber

: M. Riza Sihbudi

Ahli/Fokus Kajian

: Ahli Peneliti Utama dan Pakar Politik Timur Tengah

Instansi

: LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Jakarta

Tempat

: Gedung P2P (Pusat Penelitian Politik) LIPI Jakarta

Hari/Tanggal

: Senin, 20 Juni 2011

Ruang

: 11.03 HASIL TANYA JAWAB

1. Apa kepentingan Iran mengembangkan teknologi nuklir? Jawab: Tentu kepentingan yang utama adalah untuk kebutuhan sipil dalam negerinya seperti pembangkit listrik, riset kedokteran, dsb. Namun, ada kepentingan Iran untuk memperkuat diri dari perlakuan tidak adil AS (Amerika Serikat) yang membiarkan Israel memiliki senjata nuklir. Sikap Iran tersebut sah-sah saja dilakukan, karena dalam kondisi tekanan atau ancaman setiap negara berhak untuk memperkuat diri. 2. Mengapa AS terus menekan dan mengancam walaupun telah terbukti oleh IAEA bahwa pengembangan teknologi nuklir Iran untuk tujuan damai? Jawab: AS khawatir akan posisi Israel yang terancam dengan adanya pengembangan nuklir Iran. Selain itu, desakan dan pengaruh lobi Israel yang begitu kuat ke AS untuk mendesak AS segera melakukan tekanan politik, ekonomi dan keamanan kepada Iran. Bahkan, pihak Israel mendesak AS untuk melakukan serangan

militer kepada Iran. Namun untuk serangan ke Iran, AS belum menghiraukannya karena berbagai macam pertimbangan. 3. Bagaimana pengaruh pengembangan teknologi nuklir Iran terhadap stabilitas keamanan Timur Tengah? Jawab: Secara teoritis memicu negara-negara di kawasan untuk berlomba-lomba mengembangkan nuklir. Namun negara-negara di Timur Tengah pada umumnya dapat menerima teknologi nuklir yang dikembangkan oleh Iran, karena diplomasi Iran yang sangat baik dengan negara-negara di kawasan. Hanya saja Israel dan Arab Saudi yang bersebrangan dengan Iran, karena kedua negara tersebut memiliki kepentingan tersendiri di kawasan. 4. Apa dampak pengembangan teknologi nuklir Iran bagi kepentingan AS di Timur Tengah? Jawab: AS memiliki dua kepentingan besar di Timur Tengah yakni minyak dan Israel. Pertama minyak, jika AS merespon nuklir Iran dengan suatu serangan militer maka akan berdampak negatif bagi kepentingan AS atas minyak di kawasan Timur Tengah. Negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah tentu akan terkena imbasnya, oleh sebab itu kemungkinan yang terjadi harga minyak akan melambung tinggi dan AS terancam tidak akan mendapatkan suplai minyak dari negara-negara penghasil minyak. Kedua Israel, teknologi nuklir Iran membuat AS khawatir akan posisi Israel di Timur Tengah. Adanya suatu desakan dari Israel kepada AS mengenai serangan ke Iran membuat AS akan kehilangan pengaruh di kawasan Timur Tengah jika menyetujuinya. Oleh sebab itu, hingga saat ini AS

masih mengesampingkan desakan Israel tersebut. Kemudian, Israel juga merupakan sekutu yang membantu AS memberi informasi negara-negara di kawasan Timur Tengah yang bersebrangan dengan kepentingan AS. Oleh sebab itu, keberadaan Israel sangat dilindungi oleh AS. Akan tetapi dalam kasus nuklir Iran, AS masih mempertimbangkan beberapa konsekuensi buruk apabila menyetujui desakan Israel untuk menyerang Iran. 5. Apa langkah-langkah yang dilakukan AS dan negara perwakilan Uni Eropa yakni Jerman, Perancis dan Inggris dalam upaya menyelesaikan sengketa nuklir Iran? Jawab: Tentunya melihat dampak yang sangat merugikan kepentingan AS dan Sekutunya di Timur Tengah, AS akan menyelesaikan sengketa ini dengan jalur perundingan damai. Ketiga negara perwakilan Eropa tersebut juga tidak ingin membuka front baru, karena masalah di Afganistan dan Irak hingga saat ini belum terselesaikan. 6. Bagaimana kelanjutan sikap Rusia dan Cina mengenai pengembangan teknologi nuklir Iran? Jawab: Rusia dan Cina negara yang bersahabat dengan Iran. Tentu mereka tidak ingin jika sengketa nuklir Iran diselesaikan melalui jalur militer. Kedua negara tersebut memiliki kepentingan dan kerjasama strategis dengan Iran, oleh sebab itu Rusia dan Cina terus mendukung penyelesaian sengketa nuklir Iran melalui jalur perundingan damai.

7. Bagaimana peran lembaga IAEA (International Atomic Energy Agency) dan NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) dalam proses penyelesaian sengketa nuklir Iran? Jawab: IAEA berupaya untuk besikap netral walaupun mendapat tekanan dari AS untuk merubah fakta-fakta yang terjadi. Dalam penyelidikan, IAEA tidak menemukan fakta-fakta bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Sejauh ini Iran masih mematuhi peraturan yang berlaku di NPT, belum ada indikasi penyimpangan dari pihak Iran. 8. Bagaimana dampak sengketa nuklir Iran bagi masa depan hubungan bilateral Iran-AS? Jawab: Pertentangan AS terhadap nuklir Iran justru merugikan AS. Karena pada dasarnya Iran bukanlah negara yang berbahaya, melainkan Iran dapat dijadikan mitra kerjasama AS dalam bidang pertahanan, keamanan, ekonomi dan perlawanan terhadap jaringan teroris Al-Qaeda. Karena Al-Qaeda merupakan musuh bersama Iran dan AS. Semakin jauh Iran semakin mengalami perkembangan pesat, dan ini harus dimanfaatkan oleh AS sebagai mitra bukan sebagai musuh. Lain hal jika AS hanya mementingkan posisi Israel saja, tentu eskalasi konflik Iran-AS akan semakin panjang dan sulit untuk ditemukan jalan keluarnya.