UPAYA AMERICAN ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE (AIPAC) DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT ATAS ISU NUKLIR IRAN. Rizky Hadi Alfian 1

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2015, 3 (3): 439-454 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2015

UPAYA AMERICAN ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE (AIPAC) DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT ATAS ISU NUKLIR IRAN Rizky Hadi Alfian1 Abstrak AIPAC is an interest group that lobbied the United States government for its interest. This thesis used the descriptive-explanative method in which to determine the purpose of how AIPAC lobbying United States government about Iran nuclear issue. AIPAC used direct and indirect lobby to influence congress, senators also the president, in making decisions that affect Israel, Iran’s nuclear that pose a threat to Israel is a key issue for Israel to immediately halt Iranian efforts in continuing its nuclear program. The lobby which AIPAC do, created the Iran nuclear prevention act of 2013 and nuclear weapon free Iran act, where the members of congres were the one to pass the legislation in the influence by AIPAC. Kata Kunci: AIPAC, Lobbying, Iran Nuclear Pendahuluan Pengembangan program nuklir Iran sudah dimulai sejak tahun 1950-an pada masa pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlevi dengan bantuan dari Amerika Serikat. Tujuan awal pengembangan program nuklir ini adalah untuk membuka pintu investasi Amerika Serikat di Iran dalam bidang industri nuklir sipil. Perawatan kesehatan dan obat-obatan.(http://www.cfr.org/iran/iransnuclear-program/p16811) Program pengembangan nuklir ini mendapat dukungan dari Amerika Serikat berupa program atom untuk tujuan damai (U.S. Atoms for Peace).(http://www.nti.org/e_research/profiles/Iran/Missile/) Instalasi nuklir pertama Iran ditujukan untuk riset nuklir dengan kekuatan hanya lima megawatt, yang diperoleh dari Amerika Serikat. Kegiatan ini mulai beroperasi pada tahun 1967 ketika didirikannya pusat penelitian tenaga nuklir Tehran Tehran Nuclear Research Center (TNRC), di bawah pengawasan organisasi energi atom Iran Atomic Energy Organization of Iran (AEOI). Untuk memperoleh kepercayaan dunia akan program nuklir tujuan damainya, pada tahun 1968 Iran menandatangani perjanjian Non Proliferation Treaty (NPT). yang intinya adalah untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata serta mempromosikan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Email : [email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 3, 2015: 439 - 454

Program pengembangan nuklir ini terhenti ketika terjadi revolusi Islam Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeni. Alasan lain terhentinya program ini adalah biaya yang hampir mencapai sekitar 30 milyar dollar. Khomeni berpendapat bahwa program ini hanya ambisi Shah Mohammad Reza Pahlevi saja. Pihak Amerika Serikat kemudian menghentikan kesepakatan dengan Iran yang telah dibuat sebelumnya dengan tidak mensuplai kembali energi nuklir bagi Iran. Program yang sempat terhenti itu dilanjutkan kembali pada tahun 1990an, pada masa pemerintahan Mohammad Khatami. Namun pihak oposisi National Council of Resistance of Iran (NCRI) Iran yang diasingkan menuding bahwa Iran sedang mengejar program nuklir yang bersifat rahasia dan tidak aman. Ketika Mahmoud Ahmadinejad menjadi presiden Iran pada tahun 2005 2013 program nuklir Iran ini tetap berlanjut. Pemerintah Iran mengatakan bahwa tujuan pengembangan program nuklir ini adalah untuk keperluan sipil dan penambahan kapasitas listrik Iran untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya. (http://www.unisosdem.org/article_detail.php) Namun pengembangan program nuklir ini dicurigai oleh Amerika Serikat sebagai upaya untuk membuat senjata nuklir dan untuk tujuan militer. Amerika Serikat melihat program pengembangan nuklir Iran ini berpotensi menjadi ancaman, baik bagi kestabilan kawasan Timur Tengah maupun Internasional, oleh karena itu Amerika Serikat berupaya untuk menghentikannya. Keinginan Amerika Serikat untuk menghentikan program nuklir Iran tak lepas dari kekhawatiran akan adanya kepemilikan senjata-senjata nuklir di kawasan Timur Tengah lainnya dan juga memungkinkan Iran muncul sebagai kekuatan baru di kawasan tersebut. Hal ini tentu akan mengganggu kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Meskipun badan energi atom internasional International Atomic Energy Agency (IAEA) berkali-kali melakukan penyelidikan dan tidak menemukan penyalahgunaan program nuklir Iran, tetapi Amerika Serikat dan sekutunya tidak pernah memperdulikan laporan dari badan yang paling berkompeten dalam mengawasi aktivitas nuklir negara anggotanya tersebut. Amerika Serikat dan sekutunya yakin bahwa program nuklir Iran akan dijadikan sebagai senjata nuklir dan kegiatan militer. Beberapa upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam menentang program pengembangan nuklir Iran ini antara lain, melalui Dewan Keamanan PBB yang mengeluarkan resolusi 1737 yang berisi seruan agar Iran menghentikan pengayaan uraniumnya. Pada 23 April 2007 Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan resolusi 1747 dan memberikan tenggat waktu dua bulan agar Iran menghentikan program pengayaan nuklirnya.(www.un.org/sc/committees/1737) Selain itu Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi lanjutan berupa sanksi ekonomi terhadap Iran dengan membekukan semua transaksi keuangan yang terindikasi dengan bank sentral Iran dan memblokir seluruh aset pemerintahan Iran di Amerika Serikat. Ini 440

Upaya AIPAC Mempengaruhi Kebijakan AS atas Isu Nuklir Iran (Rizky Hadi A)

merupakan upaya lanjutan yang dilakukan Amerika Serikat sejak 31 tahun yang lalu dimasa Pemerintahan Jimmy Carter. Amerika Serikat juga memberikan sanksi berupa embargo minyak bagi Iran dengan tujuan mempersempit ruang gerak perekonomian Iran dan secara perlahan akan melemahkan kekuatan ekonomi Iran. Kebijakan Amerika Serikat atas program nuklir Iran tidak lepas dari upaya American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dalam mempengaruhi pemerintah Amerika Serikat. AIPAC merupakan kelompok kepentingan Israel di Amerika Serikat, yang didirikan oleh Isaiah Leo Si Kenen pada tahun 1951 pada masa pemerintahan Eissenhower dan memiliki kurang lebih 100.000 anggota yang tersebar luas di Amerika Serikat saat ini. (Mircea Windham. 2010. Hal.10) AIPAC sangat berkepentingan dalam menghetikan pengembangan program nuklir Iran karena AIPAC merasa bahwa program pengembangan nuklir Iran akan menjadi ancaman bersama negara-negara di kawasan Timur Tengah terutama bagi Israel yang merasa bahwa teknologi nuklir Iran akan digunakan untuk menyerang Israel. Kepentingan AIPAC tidak lepas dari upaya untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan Israel di kawasan Timur Tengah seperti melestarikan, membentuk dan mengembangkan hubungan dengan negara-negara Arab di Timur Tengah yang tentunya hal ini dapat memperkuat keamanan Israel dan juga membebaskan Israel dari isolasi geografis regional dan mampu memfasilitasi perdagangan dan pertukaran dengan negara lain di kawasan, kepentingan yang lain adalah melindungi kaum Yahudi yang menjadi minoritas dimanapun juga, dan melestarikan hubungan antara negara-negara lain dengan Israel sebagai satu-satunya negara Yahudi hal ini merupakan tujuan utama Israel yang berupaya melawan gerakan anti semitisme dimanapun juga, dan untuk menjamin keamanan masyarakat Yahudi Israel baik yang berada di kawasan Timur Tengah maupun diluar kawasan. Upaya yang dilakukan AIPAC untuk menentang pengayaan program nuklir Iran terlihat pada lobi yang dilakukannya melalui memo pertamanya pada tanggal 30 Maret 2006 yang menyinggung dan menekan kongres agar terus memberi tekanan kepada Iran dan meminta pada Dewan Keamanan PBB agar memberikan ketegasan pada sanksi yang akan dijatuhkan bagi Iran. Kerangka Dasar Teori Konsep Lobi (Lobbying) Lowi dan Ginsberg dalam bukunya American Government: second edition, menjelaskan lobi sebagai peran penting ketika seseorang berbicara tentang kepentingan. Lobi bisa menjadi tujuan yang berguna didalam legislatif dan proses administrasi, dengan menyediakan informasi yang berkaitan. Selain itu lobi merupakan suatu usaha yang dilakukan pihak luar untuk memberikan pengaruh didalam kongres atau instansi pemerintahan dengan menyediakan

441


informasi dan isu serta dukungan dan bahkan dapat memberi ancaman,(Lowi and Ginsberg. 1992. Hal. 574) bentuk lobi antara lain : a. direct lobbying b. lewat dengar pendapat c. Memprakarsai pembentukan caucus d. Mobilisasi akar rumpun e. Kerjasama dengan kelompok lain Dalam proses penyampaiannya, AIPAC memilih teknik lobi, baik secara direct lobbying maupun Indirect Lobbying, AIPAC melobi orang-orang yang berada di kongres dan pemerintahan Amerika Serikat. Kegiatan lobi ini mampu meningkatkan dukungan kepada Israel dan memiliki dampak positif terhadap seluruh kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel. Konsep Kelompok Kepentingan Marcus Ethridge dan Howard Handelman mendefinisikan kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggotaanggotanya.(Marcus Ethridge and Howard Handelman. 1994. Hal. 150) Selain itu Gabriel A. Almond mendefinisikan kelompok kepentingan sebagai organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa, pada waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan. Kelompok-kelompok kepentingan yang dibentuk ini bertujuan untuk memperkuat tuntutan-tuntutan mereka dengan mengartikulasikan kepentingan mereka melalui anggota dewan, parlemen atau pejabat pemerintahan. Awal mula munculnya kelompok-kelompok kepentingan pertamakali pada abad ke-19. Kelompok kepentingan biasanya cenderung memfokuskan diri pada satu masalah tertentu saja. Menurut Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powel dalam buku Comparative Politics Today: A World View membagi kelompok kepentingan dalam empat kategori, yaitu (Gabriel A. Almond and G. Bingham Powell. 1992. Hal. 62-65) : a. Kelompok anomi b. Kelompok nonasosional c. Kelompok institusional d. Kelompok asosiasional Untuk mencapai tujuan-tujuannya, kelompok kepentingan menggunakan saluran-saluran yang mampu mempengaruhi para pembuat kebijakan agar memihak pada kepentingan-kepentingan mereka. Akan tetapi setiap kelompokkelompok kepentingan menggunakan cara-cara yang berbeda dalam meyampaikan kepentingannya. Saluran-saluran yang digunakan dalam mencapai tujuan kelompok kepentingan adalah melalui : a. Demonstrasi dan kekerasan b. Hubungan pribadi 442


c. d. e. f.

Perwakilan langsung Media massa Partai politik Badan legislatif, kabinet dan birokrasi

Konsep Kebijakan Luar Negeri Kebijakan luar negeri (foreign policy) merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya. Dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam kepentingan nasional. Sementara menurut KJ Holsti, Kebijakan luar negeri merupakan tindakan atau gagasan, yang dirancang oleh pembuat keputusan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan – yaitu, dalam kebijakan, sikap, atau tindakan negara lain.(K.J Holsti. 1988. Hal. 107) Kebijakan luar negeri dapat dibedakan berdasarkan tipe keputusannya yaitu : a. Keputusan-keputusan makro (macro decisions) b. Keputusan-keputusan mikro (micro decisions) c. Keputusan-keputusan krisis (crisis decisions) Keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat berada di tangan Presiden dan kongres. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan eksekutif harus mendapat persetujuan legislatif agar dapat diimplementasikan. Dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, Presiden tidak lepas dari berbagai masukan dari para penasihatnya, baik staff pribadi atau anggota kabinet. Tidak hanya masukan yang diberikan tetapi pengaruh didalam kabinet juga dapat mempengaruhi hasil akhir dari pembuatan kebijakan, bahkan pihak luar seperti kelompok kepentingan yang memiliki kekuasaan didalam kongrespun dapat memberikan pengaruh bagi para pembuat kebijakan dengan cara lobi. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini merupakan deskriptif eksplanatif, yang menjelaskan upaya kelompok kepentingan AIPAC dalam mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat atas isu nuklir Iran. Jenis data yang dipakai yaitu jenis data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan artikel-artikel di internet yang erat kaitannya dalam mengumpulkan data untuk mengetahui upaya AIPAC dalam mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat atas isu nuklir Iran. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini studi literatur atau referensi baik nasional ataupun internasional yang bersumber dari buku-buku dan internet yang relevan dengan penulisan ini. Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yaitu dengan menganalisis data sekunder dan kemudian menggunakan teori sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang diteliti. 443


Pembahasan AIPAC Dalam Sistem Politik Amerika Serikat AIPAC merupakan kelompok kepentingan Israel yang berdiri di Amerika Serikat pada awal tahun 1951 kemunculannya kelompok lobi Israel ini diberi nama AZCPA American Zionist Committee for Public Affairs (AZCPA). AIPAC dibentuk oleh Isaiah Leo Kenen pada tahun 1951 dan berganti nama menjadi American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC) pada tahun 1953 dan memiliki kurang lebih 100.000 ribu anggota yang tersebar luas hampir di seluruh wilayah Amerika Serikat pada saat ini.(Mircea Windham, 2010. Hal.10) Tujuan awal didirikannya AIPAC adalah sebagai suatu bentuk kerjasama Amerika Serikat dengan Israel dalam bidang keamanan dan suatu upaya mengantisipasi adanya ancaman teroris. Seiring perkembangan global yang menuntut suatu negara harus bergantung dengan negara lain, maka organisasi ini berkembang menjadi sebuah organisasi yang tidak hanya berpengaruh dalam bidang keamanan saja melainkan bidang Pemerintahan di Amerika Serikat. Dengan kata lain AIPAC merupakan perpanjangan tangan dari Israel yang ingin meluruskan kepentingan-kepentingan dalam negerinya. AIPAC setiap tahunnya memiliki kegiatan AIPAC Policy Conference yang dihadiri oleh pejabat-pejabat penting Amerika Serikat. Bahkan seringkali presiden juga turut hadir. Isi dari kegiatan tersebut adalah pembahasan tentang kepentingan-kepentingan AIPAC di Amerika Serikat. Kegiatan ini juga mencerminkan posisi strategis yang dimiliki Israel di Amerika Serikat. Dalam kegiatannya para petinggi AIPAC dan lobbyist menyampaikan langsung apa yang menjadi isu terbaru bagi Israel dan Amerika Serikat. Tidak jarang mereka juga menyampaikan tuntutan-tuntutan yang mejadi kepentingan Israel. Konferensi yang diadakan oleh AIPAC ini juga menjadi lahan lobi bagi para lobbyist AIPAC. Mereka melakukan lobi di sela acara utama kepada para pejabat yang hadir, mereka kerap menyampaikan akan memberikan dukungan kampanye dari segi dana dan suara. (http://www.aipac.org/act/attendevents/policy-conference) AIPAC memiliki pengaruh sangat besar dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan di pemerintahan Amerika Serikat. AIPAC merupakan kelompok kepentingan Yahudi terbesar di Amerika Serikat, AIPAC yang memiliki lebih dari seratus ribu anggota dan ratusan pekerja lobi telah memberikan pengaruhnya terhadap kelompok-kelompok kepentingan pro Israel di Amerika Serikat lainnya, seperti Conference of President of Major American Jewish Organizations, Washington Institute for Near East Policy dan American Enterprise Institute untuk terus memberikan suaranya terhadap kepentingan Israel. Pengaruh dalam lobi merupakan senjata utama kelompok kepentingan ini. AIPAC berusaha melakukan lobi-lobinya agar tetap bisa menjaga kepentingannya, dan untuk mencapai kepentingan tersebut AIPAC melakukan 444


lobi dan bekerjasama dengan kongres Amerika Serikat dan pejabat-pejabat elit Amerika Serikat. Akibat dari lobi yang dilakukan AIPAC secara intens AIPAC berhasil mengeluarkan banyak undang-undang yang menekan berbagai pihak yang dianggap mengganggu kestabilan Israel di Timur Tengah, seperti tidak mendukung program nuklir Iran serta menekan Amerika Serikat dan juga Uni Eropa agar tidak memberikan bantuan terhadap Palestina. AIPAC memberikan masukan dan mencoba untuk mempengaruhi suara yang menguntungkan mereka di Senat, Parlemen dan Gedung Putih dengan memanfaatkan seluruh anggota aktif AIPAC. AIPAC cenderung sangat aktif dalam mempengaruhi senator dan para anggota kongres, melalui banyak pertemuan serta lobi dengan anggota kongres AIPAC mengemukakan pandangan-pandangan mereka terhadap apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi, kemudian AIPAC menjanjikan dukungan kepada anggota kongres apabila bersedia membantu kepentingan-kepentingan AIPAC, AIPAC juga mengawasi kinerja anggota-anggota kongres yang berkaitan dengan Israel dan Timur Tengah secara keseluruhan. Isu Nuklir Iran Dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat Tidak lama setelah Iran mengumumkan pemulihan kembali program nuklirnya pada 11 April 2006, presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menyatakan bahwa Iran telah berhasil mencapai 3,5 persen pengayaan uranium yang dihasilkan melalui 164 fasilitas centrifuges (fasilitas penelitian dan pembangkit nuklir) tahap pertama. Menanggapi hal tersebut negara-negara barat terutama Amerika Serikat mulai mengkhawatirkan bahwa program nuklir yang dikembangkan oleh Iran akan memulai tahap awal dalam pembuatan senjata nuklir, meskipun menurut banyak ahli dan juga IAEA uranium dalam kadar 3,5 persen belum mampu dalam tahap pembuatan senjata nuklir.(http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-GN/Iran/) Dalam pemahaman dan persepsi Amerika Serikat, program nuklir Iran dapat mengancam kestabilan Timur Tengah dan tentunya mengancam kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Kekhawatiran terbesar Amerika Serikat adalah apabila Iran berhasil dalam pencapaian program nuklirnya dan berhasil dalam membangun senjata nuklir maka akan timbul sebuah efek domino di kawasan Timur Tengah yang akan mengikuti jejak Iran dalam memperoleh teknologi nuklir. Strategi untuk menghentikan pengembangan nuklir Iran terus diterapkan oleh Amerika Serikat mulai dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menentang dan mengancam akan meyerang Iran jika Iran tidak segera menghentikan pengembangan nuklirnya, hingga Amerika Serikat melebarkan pengaruhnya dengan menguatkan barisan sekutu-sekutunya di berbagai kawasan untuk bersama-sama melakukan sikap penolakan terhadap pengembangan nuklir Iran. Misalnya di Eropa, Amerika Serikat mendorong 445


sekutunya yakni Inggris, Perancis dan Jerman untuk melakukan negosiasi agar Iran mau menghentikan pengembangan nuklirnya dengan mengganti teknologi nuklir dengan teknologi reaktor nuklir air ringan (Light Water Reactor). (Adel El-Gogary, 2006. Hal.283) Sikap AIPAC Terhadap Isu Nuklir Iran Kekhawatiran Israel terhadap pencapaian program nuklir Iran yang disebutkan dapat mencapai pembuatan senjata nuklir memberikan sinyal kepada AIPAC agar segera memberikan lobi terhadap pemerintahan Amerika Serikat untuk terus memantau dan memberikan sanksi yang tegas bagi Iran. Bersama AIPAC Amerika Serikat harus mampu mencegah pencapaian program nuklir Iran, setelah sebelumnya negara P5 + 1 (Jerman) telah menandatangani kesepakatan awal dengan Iran, Amerika Serikat tidak hanya memastikan kepatuhan Iran terhadap hasil tersebut tetapi harus bersikeras juga menentang kemampuan program nuklir yang diindikasikan dalam tahap pencapaian senjata nuklir. Dalam kesepakatan yang diberikan terhadap Iran, AIPAC menanggapinya dengan kekhawatiran karena masih minimnya sanksi yang diberikan terhadap Iran dari negara P5 + 1 (Jerman), mereka lebih mengedepankan diplomasi dan negosiasi dengan Iran tentang pengayaan uranium yang harus dilakukan agar tidak mencapai angka pembuatan senjata nuklir. dalam hal ini AIPAC berpendapat bahwa kongres Amerika Serikat harus mencanangkan undang-undang dalam hal sanksi tambahan untuk Iran yang lebih tegas sehingga Iran akan menghadapi konsekuensi langsung apabila Iran mengingkari komitmen atau menolak untuk menegosiasikan kesepakatan akhir yang dapat diterima. Reaksi negatif ditunjukkan AIPAC dengan memberikan lobi-lobi terhadap kongres Amerika Serikat agar bersedia memberikan tekanan dan sanksi yang tegas terhadap pengembangan program nuklir Iran. Respon AIPAC terkait penolakan terhadap program nuklir Iran merupakan salah satu gambaran kekhawatiran Israel di Timur Tengah mengenai pengembangan nuklir Iran yang dinilai dapat mengganggu kestabilan dan keamanan Israel di kawasan. Melalui AIPAC Israel melobi pemerintahan Amerika Serikat agar memberikan tekanan dan sanksi terhadap pemerintahan Iran, AIPAC merupakan media penyampaian kebijakan Israel di Amerika Serikat, AIPAC aktif melobi kongres terutama mengenai kebijakan Israel yang menguntungkan di Timur Tengah. Lobi secara langsung terhadap pemerintahan Amerika Serikat dinilai lebih efektif karena AIPAC secara bebas menyampaikan kebijakan apa saja yang boleh dan tidak boleh dikeluarkan terkait kepentingan Israel di Timur Tengah. Strategi AIPAC untuk mencapai keberhasilan dalam melobi pemerintah dan anggota kongres Amerika Serikat ialah, yang pertama menyediakan sarana kebutuhan akan informasi dan informasi tersebut menjadi sesuatu yang penting 446


dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan anggota kongres. Dalam hal ini AIPAC merupakan kelompok penekan yang mempunyai banyak informasi dan pengalaman tentang proses pembuatan kebijakan, sehingga pemerintah dan beberapa anggota kongres mengandalkan informasi dari AIPAC berkaitan dengan kebijakan yang akan dibuat, kedua AIPAC mengerahkan kekuatan pemilih, dalam proses pemilihan presiden dan anggota kongres kekuatan pemilih menjadi salah satu faktor kunci untuk kemenangan para calon kandidat. Sebagai kelompok lobi Yahudi, keberpihakan AIPAC terhadap calon kandidat akan mempengaruhi para pemiih Yahudi untuk memberikan suaranya kepada kandidat tersebut. Masyarakat Yahudi Amerika Serikat memiliki presentase partisipasi pemilih tertinggi dari setiap kelompok etnis lain. Meskipun jumlah keturunan Yahudi di Amerika Serikat hanya berkisar enam juta orang (3% dari keseluruhan populasi penduduk Amerika Serikat) tetapi 94% dari mereka tinggal di 13 negara bagian yang menjadi kunci perolehan suara bagi kandidat presiden. Ketiga, AIPAC kerap melakukan penggalangan dana, tujuannya AIPAC mampu memberikan bantuan berupa dana melalui komite aksi politik (PAC’s) terhadap para kandidat yang mau diajak bekerjasama dengan AIPAC ketersediaan dana yang besar yang dimiliki oleh PAC’s pro-Israel membuat banyak calon presiden dan calon anggota kongres mendekati AIPAC untuk memperoleh dukungan dana. Dana tersebut digunakan untuk membiayai proses kampanye mereka. Hal ini tentunya memiliki timbal balik dimana setiap kandidat atau calon yang terpilih nantinya harus membayar dengan cara membela setiap kepentingan-kepentingan AIPAC dimana dalam hal ini juga merupakan kepentingan Israel. Direct Lobbying Desakan dan lobi AIPAC terhadap kongres Amerika Serikat demi tidak tercapainya kepemilikan senjata nuklir Iran diungkapkan dalam beberapa memo yang dibuat oleh AIPAC, diantaranya adalah : a. Kongres Amerika Serikat harus meloloskan atau menambah peraturan yang akan meningkatkan tekanan terhadap Iran dan memastikan bahwa kemampuan pencapaian program pengembangan senjata nuklir Iran diberhentikan. b. Amerika Serikat harus memastikan bahwa uranium dan plutonium yang dimiliki oleh Iran tidak mencapai titik dalam pembuatan senjata nuklir. c. Kongres bekerja sama dengan pemerintahan dan secara ketat mengawasi kesepakatan awal dan memastikan kepatuhan Iran, jika Iran terbukti melanggar kesepakatan awal pemerintah harus menarik kembali semua keringan sanksi yang diberikan untuk Iran. d. Kongres harus menekan pemerintah untuk memastikan semua sanksi yang tersisa harus dijalankan. seperti :  Tidak mengijinkan Iran dalam hal peningkatan penjualan minyak.  Harus membatasi peminjaman dana untuk Iran 3-4 juta dollar seperti yang dijanjikan. 447


 Memberikan sanksi terhadap perusahaan yang berusaha masuk kembali dalam perekonomian Iran dan memberikan bantuan ekonomi terhadap Iran. Pada rentang waktu 2011 hingga 2012 kongres Amerika Serikat mulai mengatur pembuatan rancangan sanksi-sanksi baru bagi Iran yaitu H.R.1905 (112th): Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 yang diperkenalkan pada 13 Mei 2011 oleh Ileana Ros-Letihen yang merupakan Representative Republik dari Florida. (https://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr1905/text) Undang-undang ini merupakan respon pemerintah Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran dan berusaha untuk menjatuhkan perekonomian Iran melalui pelarangan pemberian bantuan kepada perorangan atau perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor di Iran. Pemerintah Amerika Serikat akan bertindak tegas kepada setiap perorangan atau perusahaan yang dengan sengaja menjual, menyewakan atau menyediakan barang, jasa, teknologi, informasi atau bantuan untuk Iran dengan memberikan denda sebesar 1 juta sampai 5 juta dollar Amerika Serikat selama 12 bulan. Hal ini tentu memberikan dampak signifikan bagi perkembangan ekonomi di Iran sehingga Iran tidak dapat melanjutkan pengayaan program nuklirnya. Ketetapan undang-undang ini disahkan oleh kongres pada tanggal 14 Desember 2011 lalu pada tanggal 1 Agustus 2012 senat mengesahkan undangundang ini dengan sedikit perubahan lalu pada tanggal 10 Agustus 2012 Presiden Barrack Obama resmi menetapkan Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 sebagai sanksi yang diberikan kepada Iran. Menurut AIPAC pemberian sanksi yang tegas merupakan jalan terbaik dalam menghentikan pencapaian program nuklir Iran, melalui sektor perekonomian Iran diharapkan adanya kegagalan dalam pengayaan uranium dalam tahap pencapaian senjata nuklir. Kegiatan lobi anggota AIPAC terhadap kongres Amerika Serikat merupakan sebuah bentuk gerakan AIPAC dalam mencapai kepentingan Israel. AIPAC beranggapan bahwa adanya jeda waktu sanksi yang diberikan terhadap Iran akan membuat Iran memiliki kesempatan lebih lanjut dalam mengembangkan teknologi nuklirnya menjadi senjata nuklir, maka dengan itu AIPAC bersikeras tetap menginginkan adanya sanksi yang lebih keras lagi bagi Iran. AIPAC menegaskan beberapa langkah yang dapat diambil kongres Amerika Serikat dalam menekan Iran jika Iran bersikeras melanjutkan program nuklirnya : 1. Verify Iranian Compliance Dalam hal ini AIPAC menekankan pada kongres dan harus memastikan semua perjanjian dengan Iran harus selalu diawasi dan dipantau untuk terus memastikan Iran patuh dengan sanksi yang diberikannya. Kongres tidak bisa membiarkan Iran melakukan berbagai macam cara untuk memajukan program nuklirnya dan untuk menghindari sanksi yang lebih keras lagi. Melalui penekanan ini AIPAC memaksa konggres Amerika Serikat dengan terus 448


memantau segala sesuatu yang dilakukan oleh konggres yang berhubungan dengan pemberian sanksi terhadap Iran. 2. Enforce Current Sanctions and Prepare New Measure Konggres harus memastikan sanksi terhadap Iran saat ini harus sepenuhnya dijalankan, begitu juga dengan pemberian sanksi-sanksi yang baru. Hal ini dimaksudkan agar memberikan efek jera terhadap Iran dalam melangsungkan program nuklirnya. 3. Thwart Iranian Terrorism Amerika Serikat harus bekerja untuk mencegah tindakan yang dapat menimbulkan suatu kegiatan terorisme yang berawal dari pembuatan nuklir di Iran, Amerika Serikat juga harus mengakhiri hubungan Iran dengan teroris seperti Hamas dan Hizbullah. Dalam pengertian ini Amerika Serikat dan Israel harus bekerjasama dan menghadapi musuh yang sama yaitu Iran. Anggapan AIPAC bahwa pengembangan nuklir Iran ini merupakan langkah awal bagi kegiatan terroris di dunia, ancaman yang akan diberikan Iran jika mereka berhasil dalam pengembangan nuklirnya berpengaruh pada kedaulatan Israel di Timur Tengah, hal ini yang membuat AIPAC merasa perlu bahwa penekanan sanksi terhadap Iran terus di berlakukan. 4. Support Human Rights Hak Asasi Manusia sepenuhnya harus dipromosikan dan ditegakkan oleh Amerika Serikat di Iran, AIPAC menilai bahwa pemerintah Iran hanya mengejar program pengembangan nuklirnya tanpa melihat kembali keadaan HAM di Iran. Dari gagasan tersebutlah muncul keinginan AIPAC dalam mempromosikan HAM di Iran melalui Amerika Serikat, karena Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. AIPAC merasa bahwa dengan mengeluarkan isu-isu tentang rencana pembuatan senjata nuklir di Iran maka mayoritas masyarakat Iran akan berpikir mengenai HAM mereka disana, dari sinilah AIPAC merasa perlu menyebarkan hegemoni HAM Amerika Serikat di Iran dengan tujuan agar masyarakat Iran dapat mendukung pemerintahan Amerika Serikat dalam kaitannya dengan isu nuklir Iran ini. 5. A Credible Threat of Military Force Jika segala cara yang telah diberikan oleh pihak Amerika Serikat tidak sepenuhnya dihiraukan oleh Iran, maka Amerika Serikat harus siap menggunakan kekuatan militernya untuk mencegah kemampuan senjata nuklir Iran. Dan Amerika Serikat juga harus meberikan dukungan kepada Israel jika suatu saat pihaknya merasa terdorong untuk menggunakan kekuatan militer dalam konteks untuk membela diri dari ancaman nuklir Iran. AIPAC beranggapan bahwa segala cara yang dilakukan untuk menghentikan Iran mengejar program nuklirnya dirasa gagal maka invansi militer dianggap wajar dilakukan oleh pihak Amerika Serikat dan Israel. (http://www.aipac.org/learn/issues/issue-display?issueid={1A989C8D-72FF41B7-9A4B-02067A73CAD3}) 449


Pada rentang waktu 2011 hingga 2012 kongres Amerika Serikat mulai mengatur pembuatan rancangan sanksi-sanksi baru bagi Iran yaitu H.R.1905 (112th): Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012yang diperkenalkan pada 13 Mei 2011 oleh Ileana Ros-Letihen yang merupakan Representative Republik dari Florida.2 Undang-undang ini merupakan respon pemerintah Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran dan berusaha untuk menjatuhkan perekonomian Iran melalui pelarangan pemberian bantuan kepada perorangan atau perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor di Iran. Pemerintah Amerika Serikat akan bertindak tegas kepada setiap perorangan atau perusahaan yang dengan sengaja menjual, menyewakan atau menyediakan barang, jasa, teknologi, informasi atau bantuan untuk Iran dengan memberikan denda sebesar 1 juta sampai 5 juta dollar Amerika Serikat selama 12 bulan. Hal ini tentu memberikan dampak signifikan bagi perkembangan ekonomi di Iran sehingga Iran tidak dapat melanjutkan pengayaan program nuklirnya. Ketetapan undang-undang ini disahkan oleh kongres pada tanggal 14 Desember 2011 lalu pada tanggal 1 Agustus 2012 senat mengesahkan undangundang ini dengan sedikit perubahan. Lalu pada tanggal 10 Agustus 2012 Presiden Barrack Obama resmi menetapkan Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012sebagai sanksi yang diberikan kepada Iran. Menurut AIPAC, pemberian sanksi yang tegas merupakan jalan terbaik dalam menghentikan pencapaian program nuklir Iran, melalui sektor perekonomian Iran diharapkan adanya kegagalan dalam pengayaan uranium dalam tahap pencapaian senjata nuklir. Kegiatan lobi anggota AIPAC terhadap kongres Amerika Serikat merupakan sebuah bentuk gerakan AIPAC dalam mencapai kepentingan Israel. AIPAC beranggapan bahwa adanya jeda waktu sanksi yang diberikan terhadap Iran akan membuat Iran memiliki kesempatan lebih lanjut dalam mengembangkan teknologi nuklirnya menjadi senjata nuklir, maka dengan itu AIPAC bersikeras tetap menginginkan adanya sanksi yang lebih keras lagi bagi Iran. Sebelumnya pada tanggal 27 Februari 2013 Royce Edward. R (anggota kongres partai Republik) beserta Eliot Engel (Demokrat) memperkenalkan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pemberian sanksi kepada Iran “Iranian Nuclear Prevention Act (H.R 850)”dimana fokus penting dari undang-undang ini adalah tentang pemberian sanksi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Iran dan memberikan sanksi finansial dan ekonomi kepada Iran.“Resolution backing Israel against Iran (S.Res.65)”diperkenalkan pada senat pada tanggal 28 Februari 2013 oleh Senator Lindsey Graham (Republik) resolusi ini berisi penggunaan sanksi militer kepada Iran apabila Iran tetap bersikeras melakukan pencapaian terhadap program nuklirnya, Amerika Serikat harus memberikan dukungan militer kepada Israel apabila Israel ingin

450


melancarkan serangan militer kepada Iran karena Israel menganggap Iran sebagai ancaman utama di kawasan. Dalam konferensi ini AIPAC menempatkan lobi tentang penguatan sanksi Iran pada posisi pertama dalam agenda mereka, AIPAC memberikan pernyataan secara langsung kepada target yang dituju yaitu para pejabat pemerintah Amerika Serikat mereka memberikan statement tentang bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan dalam menindak lanjuti program pengembangan nuklir di Iran. AIPAC memberikan tekanan kepada konggres Amerika Serikat agar segera diberlakukannya sanksi lanjutan bagi Iran. Delegasi AIPAC mendesak anggota kongres untuk bersama-sama mensponsori undang-undang terkait nuklir Iran “(H.R 850) Iran Nuclear Prevention Act of 2013”, pelobi AIPAC menggunakan jeda waktu (breakout time) disela-sela konferensi untuk melobi representative yang hadir dalam konferensi ini untuk bersama-sama mensponsori undang-undang yang akan digunakan untuk mencegah pengembangan program nuklir Iran. desakan para pelobi AIPAC menitik beratkan kepada anggota kongres yang hadir dengan alasan bahwa pencapaian yang dilakukan dalam program nuklir Iranmerupakan langkah awal dalam pembuatan senjata nuklir, AIPAC menyadari bahwa kebijakan utama Amerika Serikat ialah menentang laju negara yang mencapai program nuklir sebagai senjata pemusnah massal, sebagian besar anggota kongres dan senat memiliki pemikiran bahwa jika dengan mendukung kebijakan AIPAC maka dalam putaran pemilihan legislatif mereka akan kembali mendapat dukungan. Pada 7 Mei 2013 sebanyak 307 anggota kongres menyetujui undang-undang (H.R 850) Iran Nuclear Prevention Act of 2013sedangkan 89 senator Amerika Serikat ikut mensponsori “Resolution backing Israel against Iran (S.Res.65)”. Hasilnya pada tanggal 31 Juli 2013 kongres mengesahkan Undangundang “Iranian Nuclear Prevention Act (H.R 850)”yang memiliki fokus pada penguatan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran, memperluas sanksi finansial dan ekonomi dan menargetkan pelanggaran hak asasi manusia di Iran. Selain itu pada tanggal 19 Desember 2013 diperkenalkan sebuah rancangan undang-undang yang berjudul “Nuclear Weapon Free Iran Act of 2013” kepada senat fokus utama dalam rancangan undang-undang ini adalah penetapan kekuatan sanksi terhadap kelanjutan program nuklir Iran. AIPAC memiliki pendapat bahwa melalui jalur legislatif merupakan cara yang dinilai memberikan keefektifan bagi lobi AIPAC, bertemu dan melakukan dengar pendapat merupakan sebuah keuntungan bagi AIPAC.Presiden Barrack Obama sendiri masih menunggu hasil lanjutan dari diplomasi sebelumnya dengan negara P5 + 1 dimana Iran menginginkan upaya lanjutan dari jalur diplomatik, AIPAC merasa bahwa jeda waktu yang diberikan untuk Iran malah membuat Iran melanjutkan pembuatan program nuklirnya. Maka melalui Senator Robert Menendez (Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat)dan Senator Mark Kirk yang mendukung upaya AIPAC dalam menghentikan program nuklir Iran berhasil meloloskan rancangan undang451


undang yang berjudul “Nuclear Weapon Free Iran Act of 2013” ini merupakan inspirasi rancangan penetapan sanksi baru dari AIPAC yang memiliki peranan penting.Menendez mendukung penuh upaya pemberian sanksi bagi Iran terkait program nuklirnya melalui ketetapan ini, Nuclear Weapon Free Iran Act of 2013 bermaksud untuk memperluas cakupan sanksi yang berlaku sehingga meliputi sektor energi Iran, perdagangan minyak dan sarana ekspor-impor serta pertambangan, begitu pula memungkinkan Barrack Obama untuk menggunakan kewenangannya menangguhkan penerapan sanksi selama berlangsungnya perundingan mengenai kelanjutan program nuklir Iran, tapi Barrack Obama harus menyerahkan laporan ke kongres setiap 30 hari sekali untuk menjelaskan sampai di mana komitmen Iran terhadap pasal-pasal kesepakatan Jenewa dan terhadap syarat-syarat lain, seperti menghentikan dukungan atau tindakan teroris terhadap target-target Amerika Serikat. Indirect Lobbying Lobi tidak langsung AIPAC melalui halaman resmi milik mereka yaitu “Iran in Focus”, ini merupakan bentuk upaya AIPAC dalam menghentikan program nuklir Iran didalamnya berisi tentang agenda, memo, berita dan video pelobi AIPAC. Bentuk lobi tidak langsung yang dilakukan oleh AIPAC ini tidak membawa pegaruh yang besar dibanding dengan lobi secara langsung, AIPAC juga memberikan berbagai survey pada masyarakat Amerika Serikat tentang program nuklir Iran, hasil dari lobi tidak langsung AIPAC ini dapat memberi gambaran kepada masyarakat bahwa pemerintah Amerika Serikat bersama dengan AIPAC untuk segera mencari solusi untuk dapat menghentikan program nuklir Iran. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa keefektifan AIPAC dalam melobi pemerintahan Amerika Serikat dan tingkat keberhasilan lobi memberikan pengaruh dalam kebijakan Amerika Serikat terkait dengan isu nuklir Iran yaitu melalui lobi secara langsung terhadap anggota kongres Amerika Serikat dimana Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012, Iranian Nuclear Prevention Act of 2013 (H.R 850) dan Nuclear Weapon Free Iran Act of 2013 disetujui oleh kongres Amerika Serikat dan ditetapkan oleh Presiden Barack Obama. Semenjak ditetapkannya sanksi bagi Iran, Iran mengalami penurunan perekonomian dan mitra dagang Iran menarik diri dari Iran karena takut dianggap memberikan dukungan bagi pengembangan nuklir Iran, dan semenjak merosotnya nilai perekonomian Iran program nuklir Iran terhenti karena tidak adanya dana untuk meneruskan program nuklir yang sedang berlangsung.

452


Daftar Pustaka Literatur Buku : Almond, Gabriel A and G. Bingham Powell, “Comparative Politics Today: A World View” edisi ke 5, New York : Harpes Collins, 1992. Cipto, Bambang, “Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat”, Yogykarta : Lingkaran, 2003. El-Gogary, Adel, “Ahmadinejad The Nuclear Savior of Tehran : Sang Nuklir Membidas Hegemoni AS dan Zionis”, Kairo-Damaskus : Daarul Kitab Al-Arabi, 2006. Ethridge, Marcus and Howard Handelman, “Politics in a Changing Society: A Comparative Introduction to Political Science”, New York : St. Martin’s Press, 1994. Windham, Mircea, “AIPAC: Organisasi Paling Berbahaya di Dunia”, Yogyakarta : Pustaka Solomon, 2010. E-Book : Saifudin Zuhri,”Lobi dan Negosiasi” yang terdapat dalam eprints.upnjatim.ac.id/3057/1/lobby.pdf, diakses pada tanggal 20 Oktober 2013. Internet : “AIPAC Policy Conference” yang terdapat dalam http://www.aipac.org/act/attend-events/policy-conference “Iran Issues” yang terdapat dalam http://www.aipac.org/learn/issues/issuedisplay?issueid={1A989C8D-72FF-41B7-9A4B-02067A73CAD3} “Iran nuclear program” yang terdapat dalam http://www.cfr.org/iran/iransnuclear-program/p16811 “Iran Profiles” yang terdapat dalam http://www.nti.org/e_research/profiles/Iran/Missile/ “Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012” yang terdapat dalam https://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr1905/text “Nuclear Power in Iran” yang terdapat dalam http://www.worldnuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/Iran/ “Nuklir Iran dan Motif Penolakan Amerika” yang terdapat dalam http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=9041&coid=1&caid =27&gid=3 “S-1881 Nuclear Weapon Free Iran Act of 2013 113th congress” yang terdapat dalam https://beta.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/1881 “Strengthen Iran Sanctions Policy” yang terdapat dalam http://www.aipac.org/learn/legislative-agenda/agendadisplay?agendaid={E9465F79-9380-4A00-BAA9-18DB524F23C8}

453


“The Danger of a Short Iranian Breakout Time” yang terdapat dalam http://www.aipac.org/Iran

454

UPAYA AMERICAN ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE (AIPAC) DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT ATAS ISU NUKLIR IRAN. Rizky Hadi Alfian 1

Recommend Documents