PENYUSUNAN PROGRAM KESIAPSIAGAAN NUKLIR INSTALASI ELEMEN BAKAR EKSPERIMENTAL

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGYAKARTA, 16 NOVEMBER 2011 ISSN 1978-0176

PENYUSUNAN PROGRAM KESIAPSIAGAAN NUKLIR INSTALASI ELEMEN BAKAR EKSPERIMENTAL Suliyanto, Muradi Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir - BATAN Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan 15310, Telp (021) 7560915

ABSTRAK PENYUSUNAN PROGRAM KESIAPSIAGAAN NUKLIR INSTALASI ELEMEN BAKAR EKSPERIMENTAL. Telah dilakukan penyusunan program kesiapsiagaan nuklir Instalasi Elemen Bakar Eksperimental (IEBE). Panduan kesiapsiagaan nuklir PTBN mengacu pada Keputusan Kepala BAPETEN No. 05-P/Ka-BAPETEN/I-03, berisi prosedur penanggulangan kedaruratan untuk IEBE dan Instalasi Radiometalurgi (IRM). Berdasarkan pasal 50 PERKA BAPETEN No. 1/2010, Keputusan Kepala BAPETEN No. 05-P/Ka-BAPETEN/I-03 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, perlu dibuat Program kesiapsiagaan nuklir IEBE baru, terpisah dari IRM, karena perbedaan unsur infrastruktur dan fungsi penanggulangan kedaruratan. Tujuan penyusunan adalah membuat program kesiapsiagaan nuklir IEBE, sesuai dengan ketentuan pada PERKA BAPETEN No. 1/2010. Metoda yang digunakan untuk menyusun program kesiapsiagaan nuklir IEBE, adalah dengan memeriksa kesiapan unsur infrastruktur, dan kemampuan fungsi penanggulangan kedaruratan IEBE. Unsur infrastruktur IEBE, seperti: organisasi; koordinasi; fasilitas dan peralatan; prosedur penanggulangan; serta latihan yang pernah dilakukan, telah siap untuk penanggulangan kedaruratan nuklir di IEBE. Hasil evaluasi latihan, bahwa fungsi penanggulangan kedaruratan IEBE mempunyai kemampuan yang memadai. Dapat disimpulkan bahwa program kesiapsiagaan nuklir IEBE dapat disusun sesuai dengan format dan isi pada ketentuan PERKA BAPETEN No. 1/2010, yang menguraikan unsur infrastruktur IEBE dan fungsi penanggulangan kedaruratan IEBE. Kata kunci: unsur infrastruktur, fungsi penanggulangan kedaruratan, kesiapsiagaan nuklir.

ABSTRACT PREPARATION OF NUCLEAR PREPAREDNESS PROGRAM OF EXPERIMENTAL FUEL ELEMENT INSTALLATION. Preparation of nuclear preparedness program of Experimental Fuel Element Installation (IEBE) has been done. PTBN nuclear preparedness guide referring to the decision of Chairman BAPETEN No. 05-P/Ka-BAPETEN/I-03, including emergency response procedures for IEBE and Radiometalurgy Installation (IRM). Based on article 50 PERKA BAPETEN No. 1/2010, the decision of Chairman BAPETEN No. 02-P/Ka-BAPETEN/I-15 revoked and declared no longer valid. Therefore, need to be made new IEBE nuclear preparedness program, separate from the IRM, because of differences in infrastructure elements and emergency response functions. The objective is to make IEBE nuclear preparedness program, in accordance with the provisions of PERKA BAPETEN No. 1/2010. The methods used for preparation of nuclear preparedness programs IEBE, is to check the readiness of the infrastructure elements, and the ability of emergency response functions IEBE. IEBE infrastructure elements, such as: organization; coordination; facilities and equipment; handling procedures; and also exercises ever conducted, has been ready for nuclear emergency response in IEBE. The results of the evaluation exercise, the emergency response functions IEBE have adequate capabilities. It can be concluded that the nuclear preparedness programs IEBE can be prepared in accordance with the format and content of the provisions of PERKA BAPETEN No. 1 / 2010, which outlines of IEBE infrastructure elements and emergency response functions IEBE. Key words: infrastructure elements, emergency response functions, nuclear preparedness.

Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-BATAN

230

Suliyanto dkk

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGYAKARTA, 16 NOVEMBER 2011 ISSN 1978-0176 1. PENDAHULUAN Instalasi Elemen Bakar Eksperimental (IEBE) merupakan salah satu instalasi nuklir di Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir (PTBN) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang berlokasi di Kawasan Nuklir Serpong (KNS). IEBE dioperasikan oleh Bidang Bahan Bakar Nuklir (B3N). IEBE digunakan untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi produksi bahan bakar nuklir. Berdasarkan proses produksi, IEBE dilengkapi dengan fasilitas pemurnian dan konversi, peletisasi, pembuatan komponen dan perakitan, laboratorium kendali kualitas, bengkel mekanik, sarana dukung dan sistem keselamatan. Dalam pengoperasiannya, IEBE berpotensi menimbulkan kondisi kedaruratan nuklir. Adanya potensi kecelakaan dan bahaya (bahaya radiologi, bahaya konvensional seperti ledakan, kebakaran, toksisitas bahan kimia) diantisipasi dengan membuat suatu Rencana Program Kesiapsiagaan Nuklir (RPKN) atau Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (RPKD) [1]. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, dan ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pengusaha instalasi nuklir bertanggungjawab atas kerugian nuklir yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi dalam instalasi nuklir tersebut [2]. Panduan kesiapsiagaan nuklir PTBN mengacu pada Keputusan Kepala BAPETEN No. 05-P/Ka-BAPETEN/I-03, berisi prosedur penanggulangan kedaruratan untuk IEBE dan Instalasi Radiometalurgi (IRM). Berdasarkan pasal 50 PERKA BAPETEN No. 1/2010, Keputusan Kepala BAPETEN No. 05-P/Ka-BAPETEN/I-03 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, perlu dibuat Program kesiapsiagaan nuklir IEBE, terpisah dari IRM, karena perbedaan unsur infrastruktur dan fungsi penanggulangan kedaruratan. Tujuan penyusunan adalah membuat program kesiapsiagaan nuklir IEBE, sesuai dengan ketentuan pada PERKA BAPETEN No. 1/2010. 2.

TEORI

Panduan Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (RPKD) disusun dalam rangka menjamin kemampuan penanggulangan keadaan darurat fasilitas radiasi yang mempunyai dampak radiologi tinggi atau instalasi nuklir baik dalam kondisi normal maupun kondisi darurat. Panduan RPKD berisi persyaratan dasar dalam lingkup yang relevan dan berhubungan dengan rencana penanggulangan keadaan darurat atau penanggulangan keadaan

Suliyanto dkk

darurat yang bersifat infrastruktur dan fungsional yang harus dimiliki, dilengkapi dan dilaksanakan oleh pengusaha instalasi. Panduan RPKD ini berlaku bagi fasilitas radiasi yang mempunyai dampak radiologi tinggi seperti instalasi radioterapi, instalasi kedokteran nuklir, irradiator, akselerator, instalasi produksi radioisotop, instalasi pengelolaan limbah radioaktif dan instalasi nuklir baik dalam kondisi normal maupun darurat di seluruh Indonesia [3]. Format dan isi Panduan kesiapsiagaan nuklir PTBN, terdiri dari: halaman judul; daftar isi; pendahuluan; deskripsi fasilitas dan potensi bahayanya; Kesiapsiagan nuklir fasilitas; organisasi kesiapsiagaan nuklir; serta lampiran. Panduan kesiapsiagaan nuklir PTBN, memuat uraian tentang peralatan utama serta potensi bahaya yang ada di IEBE, jenis dan perlengkapan kedaruratan. Organisasi kesiapsiagaan nuklir yang ada pada panduan kesiapsiagaan nuklir IEBE, memuat uraian tentang struktur organisasi, personlia dan pelatihan, serta tugas dan tanggung jawab. Struktur oraganisasi kekesiapsiagaan nuklir IEBE dibagi dalam dua Sub Organisasi yaitu: Unit Pengendalian Operasional dan Unit Penanggulangan Kedaruratan [4] . Peraturan Pemerintah No. 33/2007 mengatur Keselamatan Radiasi terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup, keamanan sumber radioaktif, dan inspeksi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir. Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat disusun oleh Pemegang Izin sesuai dengan potensi bahaya Radiasi yang terkandung dalam Sumber dan dampak kecelakaan yang ditimbulkan. Dampak kecelakaan meliputi dampak di dalam tapak; dan/atau di luar tapak. Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat paling sedikit memuat fungsi penanggulangan dan infrastruktur [5]. Pada Perka BAPETEN No. 1 / 2010, format dan isi program kesiapsiagaan nuklir memuat: halaman judul; daftar isi; Pendahuluan; Infrastruktur; Fungsi penanggulangan; referensi; serta daftar singkatan. Fasilitas Radiasi/ Instalasi Nuklir seperti IEBE termasuk Kategori bahaya radiologi III, yaitu Instalasi atau fasilitas dengan potensi bahaya tidak memberikan dampak di luar tapak [6]. Program kesiapsiagaan nuklir memuat: infrastruktur dan fungsi penanggulangan [6]. Infrastruktur disiapkan pemegang izin agar dapat terpenuhinya fungsi penanggulangan kedaruratan. Infrastruktur terdiri atas unsur-unsur[6] : Organisasi; Koordinasi Penanggulangan; Fasilitas dan Peralatan; Prosedur Penanggulangan; serta Pelatihan PKN. Organisasi Penanggulangan Kedaruratan Nuklir (PKN) paling sedikit terdiri atas: ketua PKN; pengendali operasi; pelaksana operasi; dan pengkaji radiologi. Pemegang izin menetapkan tugas dan tanggung jawab tiap unsur organisasi PKN. Pemegang izin bertindak sebagai ketua PKN

231


yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat secara keseluruhan. Pemegang izin menunjuk petugas proteksi radiasi atau petugas lain sebagai pengendali operasi [6]. Pemegang izin menunjuk pekerja radiasi sebagai pelaksana operasi yang bertanggung jawab melakukan penanggulangan. Pelaksana operasi paling sedikit meliputi: tim proteksi radiasi; tim medis; tim pemadam kebakaran; dan satuan pengamanan. Pengkaji radiologi memimpin tim radiologi yang berada di lokasi kecelakaan dan bertanggung jawab mengkaji bahaya radiologi, memberikan dukungan proteksi radiasi bagi pelaksana operasi dan memberikan rekomendasi tindakan perlindungan kepada pengendali operasi[6]. Pemegang izin berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir apabila dampak dari kedaruratan meluas sampai ke luar instalasi [6]. Pemegang izin menyediakan fasilitas dan peralatan, termasuk sarana pendukungnya, untuk melaksanakan fungsi penanggulangan. Peralatan harus diletakkan atau disediakan sehingga dapat digunakan secara efektif dalam kondisi kedaruratan yang diperkirakan akan timbul [6]. Pemegang izin yang mempunyai instalasi dengan kategori bahaya radiologi III harus menyediakan peralatan deteksi dini dan alarm di dalam instalasi. Pemegang izin yang mempunyai fasilitas atau instalasi harus menyediakan fasilitas berupa: 1. sistem komunikasi yang harus tetap berfungsi pada saat terjadi kedaruratan; 2. jalur penyelamatan yang diberi tanda dengan jelas dan dilengkapi dengan penerangan, ventilasi dan sarana gedung lainnya; dan 3. tempat berkumpul (assembly point) bagi semua orang di dalam tapak. Prosedur penanggulangan terhadap kecelakaan harus disusun berdasarkan uraian potensi bahaya radiasi. Pemegang izin melaksanakan pelatihan dan/atau gladi kedaruratan nuklir di fasilitas atau instalasi paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, melibatkan semua infrastruktur dan fungsi penanggulangan yang dimiliki. Pemegang izin melaksanakan penanggulangan saat terjadi kedaruratan nuklir secepatnya. Fungsi penanggulangan terdiri atas unsur-unsur [6]: 1. identifikasi, pelaporan dan pengaktifan; 2. tindakan Mitigasi; 3. tindakan Perlindungan Segera; 4. tindakan perlindungan untuk Petugas Penanggulangan dan Pekerja; serta 5. pemberian informasi dan instruksi kepada Masyarakat.


SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGYAKARTA, 16 NOVEMBER 2011 ISSN 1978-0176 Pemegang izin mengidentifikasi dengan segera kedaruratan nuklir dan menentukan tingkat penanggulangan yang tepat sesuai dengan klasifikasi kedaruratan nuklir. Klasifikasi kedaruratan nuklir meliputi klas: 1. waspada (alert) pada fasilitas atau instalasi dalam kategori bahaya radiologi I, II atau III yang berdampak dalam gedung fasilitas atau instalasi; 2. kedaruratan area tapak (site emergency) pada fasilitas atau instalasi dengan kategori bahaya radiologi I atau II yang berdampak di dalam tapak; dan 3. kedaruratan umum (general emergency) pada fasilitas atau instalasi dengan kategori bahaya radiologi I atau II yang berdampak sampai ke luar tapak. Pemegang izin melaporkan kepada Kepala BAPETEN apabila terjadi kedaruratan nuklir. Laporan harus disampaikan paling lama 1 (satu) jam melalui telefon, faksimili, atau surat elektronik, dan secara tertulis paling lama 2 (dua) hari setelah terjadi kecelakaan. Pemegang izin melakukan pengaktifan petugas penanggulangan dan langkah koordinasi untuk penanggulangan kedaruratan, tindakan mitigasi, dan tindakan perlindungan segera. Pemegang izin melakukan tindakan mitigasi untuk: mencegah eskalasi bahaya radiologi; mengembalikan fasilitas atau instalasi ke keadaan selamat dan stabil; mengurangi potensi lepasan zat radioaktif atau paparan radiasi; dan memitigasi dampak lepasan zat radioaktif atau paparan radiasi. Dalam melaksanakan tindakan perlindungan segera, maka pemegang izin mengutamakan keselamatan manusia. Pemegang izin melindungi keselamatan petugas penanggulangan, pekerja, dan masyarakat. Pemegang izin bertanggung jawab mengelola, mengendalikan dan mencatat dosis yang diterima oleh petugas penanggulangan. 3.

TATA KERJA

Bahan: Prosedur, juklak/juknis dan dokumen pendukung untuk penanggulangan kedaruratan nuklir. Metode: Metoda yang digunakan untuk menyusun program kesiapsiagaan nuklir IEBE, adalah dengan memeriksa kesiapan unsur infrastruktur, dan kemampuan fungsi penanggulangan kedaruratan IEBE. Cara kerja: Tahap pertama, lakukan pemeriksaan kesiapan unsur infrastruktur IEBE. Sebelum pemeriksaan dilakukan, lakukan pembuatan struktur organisasi

232

Suliyanto dkk

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGYAKARTA, 16 NOVEMBER 2011 ISSN 1978-0176 PKN IEBE dahulu sesuai dengan PERKA BAPETEN No. 1/2010. Lakukan pemeriksaan fasilitas dan peralatan kedaruratan nuklir IEBE. Lakukan pemeriksaan prosedur atau juklak/juknis yang dibutuhkan. Pemeriksaan hasil evaluasi latihan penanggulangan kedaruratan nuklir IEBE yang pernah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Tahap ke-dua lakukan pemeriksaan kemampuan unsur penanggulangan kedaruratan nuklir IEBE. Sebelum pemeriksaan, lakukan pembuatan skenario penanggulangan kedaruratan nuklir IEBE. Pemeriksaan skenario tersebut, bila belum memadai, ulangi kegiatan dari tahap pertama. Lakukan latihan penanggulangan kedaruratan nuklir IEBE, melibatkan organisasi PKN IEBE sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masingmasing. Tahap ke-tiga, lakukan evaluasi latihan penanggulangan kedaruratan nuklir IEBE tersebut. Bila hasil evaluasi belum memadai, ulangi kegiatan mulai dari tahap pertama. Bila hasil evaluasi telah memadai, maka fungsi penenggulangan telah mempunyai kemampuan untuk menanggulangi kedaruratan. Selanjutnya lakukan pembuatan Program kesiapsiagaan nuklir IEBE berisi unsur infrastruktur IEBE dan fungsi penanggulangan IEBE. 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi PKN IEBE yang disiapkan sesuai dengan pasal 10 PERKA BAPETEN No. 1/2010, yang terdiri atas: 1. ketua penanggulangan kedaruratan nuklir; 2. pengendali operasi; 3. pelaksana operasi; dan 4. pengkaji radiologi. Koordinasi penanggulangan dengan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kesiapsiagaan dan PKN apabila dampak dari kedaruratan meluas sampai ke luar instalasi, mengikuti Program kesiapsiagaan nuklir kawasan Nuklir Serpong (KNS). Peralatan dan perlengkapan untuk PKN disediakan di lemari khusus kedaruratan yang ditempatkan di lobby gedung IEBE (Gambar 1), terpisah dari peralatan dan perlengkapan proteksi radiasi yang digunakan rutin sehari-hari.

Suliyanto dkk

Gambar 1. Lemari khusus kedaruratan Peralatan dan perlengkapan proteksi radiasi yang ada di lemari khusus kedaruratan, antara lain: 1. peralatan pemantauan radiologi; 2. peralatan dekontaminasi; 3. peralatan medis kedaruratan; 4. peralatan pemadam kebakaran; 5. peralatan untuk petugas penanggulangan dan pekerja ; 6. peralatan komunikasi; dan/atau 7. peralatan penanganan limbah radioaktif. Peralatan deteksi dini dan alarm kebakaran dalam kondisi berfungsi. Peralatan pemadam kebakaran diletakkan di berbagai ruangan dan diperiksa setiap 6 bulan. Prosedur PKN menggunakan juklak/ juknis sebagai berikut : 1. Petunjuk pelaksanaan deteksi dini kedaruratan 2. Petunjuk pelaksanaan pertolongan pertama dan penyelamatan korban pada kedaruratan. 3. Petunjuk pelaksanaan proteksi terhadap pekerja kedaruratan. 4. Petunjuk pelaksanaan dekontaminasi korban dan peralatan kedaruratan. 5. Petunjuk pelaksanaan pengelolaan limbah dan pemulihan lokasi kedaruratan. 6. Petunjuk pelaksanaan penetapan keadaan darurat dan terminasi kedaruratan. 7. Petunjuk pelaksanaan evaluasi dan analisis penyebab kecelakan. 8. Prosedur pemadaman kebakaran pada fasilitas nuklir IEBE 9. Prosedur-prosedur survei paparan radiasi dan kontaminasi, antara lain : a. Prosedur pemantauan paparan radiasi daerah kerja IEBE. b. Prosedur pemantauan radioaktivitas udara daerah kerja IEBE. c. Prosedur pemantauan radioaktivitas udara buang IEBE. d. Prosedur pemantauan radioaktivitas permukaan daerah kerja IEBE Pelatihan PKN, telah rutin dilakukan paling sedikit dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun. Sasaran dari

233


latihan penanggulangan kedaruratan nuklir, sebagai berikut : 1. meningkatkan kemampuan unsur pengendali kedaruratan nuklir. 2. meningkatkan hubungan kerjasama dan komunikasi antar unsur penanggulangan kedaruratan. 3. memantapkan sistem evakuasi pegawai. 4. meningkatkan kemampuan pegawai dalam pemadaman kebakaran. 5. menguji kemapuan sistem deteksi kebakaran dan pemadaman api. Unsur infrastruktur IEBE, seperti : organisasi; koordinasi; fasilitas dan peralatan, prosedur penanggulangan; serta latihan yang pernah dilakukan, telah siap untuk penanggulangan kedaruratan nuklir di IEBE. Berdasarkan PERKA BAPETEN No. 1/2010 adalah instalasi dengan kategori bahaya radiologi III, walaupun IEBE sampai saat ini masih menggunakan U-alam. Kategori bahaya radiologi III

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGYAKARTA, 16 NOVEMBER 2011 ISSN 1978-0176 adalah instalasi atau fasilitas dengan potensi bahaya tidak memberikan dampak di luar tapak tetapi berpotensi memberikan efek deterministik di dalam tapak. Klasifikasi kedaruratan nuklir IEBE, termasuk kedalam klas Waspada yang berdampak hanya dalam gedung fasilitas atau instalasi. Struktur Organisasi PKN IEBE yang dipersiapkan, dapat dilihat pada Gambar 2. Skenario latihan PKN IEBE yang dipersiapkan, sebagai berikut: 1. Pelaporan keadaan darurat. 2. Pengangktifan Organisasi PKN. 3. Pernyataan kedaruratan nuklir. 4. Evakuasi pekerja. 5. Pernyataan Keadaan Terkendali. 6. Pemulihan daerah kerja. 7. Pernyataan Keadaan Aman. 8. Pembuatan laporan. 9. Evaluasi penanggulangan kedaruratan.

Gambar 2. Struktur organisasi PKN IEBE Skenario latihan penanggulangan kedaruratan IEBE, cukup memadai untuk dilaksanakan. Selanjutnya persiapkan draft program Kesiapsiagaan nuklir


IEBE beserta dokumen pendukung lainnya untuk pelaksanaan latihan. Latihan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2011, melibatkan antara lain: Ketua PKN;

234

Suliyanto dkk

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGYAKARTA, 16 NOVEMBER 2011 ISSN 1978-0176 Pengendali Operasi (peserta yang mempunyai SIB Petugas Proteksi Radiasi/PPR); Pengkaji Radiologi; Tim Proteksi Radiasi; Tim Medis; Tim Pemadam Kebakaran (Damkar); Satuan PN; serta Tim Operasi Dukung. Masing-masing Tim/Satuan membuat laporan tertulis hasil penanggulangan kedaruratan, untuk diserahkan kepada Pengendali Operasi. Dari laporan Tim/satuan tersebut, kemudian dilakukan evaluasi penanggulangan kedaruratan. Evaluasi laporan Tim/satuan dalam latihan PKN IEBE, sebagai berikut: 1. fungsi penanggulangan mampu untuk melakukan identifikasi, pelaporan dan pengaktifan; tindakan mitigasi; serta tindakan perlindungan untuk Petugas Penanggulangan dan Pekerja. 2. organisasi PKN cukup memadai untuk menanggulangi keadaan darurat. 3. koordinasi penanggulangan antar Tim PKN berlangsung dengan baik. 4. seluruh personil melakukan evakuasi keadaan darurat melalui jalur evakuasi (Gambar 3), dan menuju lokasi berkumpul (assembly point) IEBE yang telah ditentukan (Gambar 4).

5.

ketua PKN, Pengendali operasi, Pengkaji radiologi, serta seluruh Satuan/Tim bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. latihan kedaruratan IEBE, dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi dan skenario latihan kedaruratan yang telah dibuat.

Pelaporan apabila terjadi kedaruratan nuklir di IEBE menggunakan formulir pelaporan PKN, untuk disampaikan ke BAPETEN. Pengaktifan petugas penanggulangan dan langkah koordinasi dilakukan oleh Pemegang Izin. Tindakan mitigasi dilakukan oleh Pemegang Izin. Tindakan perlindungan segera tidak dilakukan, karena IEBE termasuk instalasi kategori bahaya radiologi III. Pemegang izin melindungi keselamatan petugas penanggulangan dan pekerja. Pemegang izin tidak wajib memberikan informasi dan instruksi kepada masyarakat mengenai adanya kedaruratan nuklir. Hasil evaluasi latihan penanggulangan kedaruratan nuklir IEBE tersebut, diketahui bahwa fungsi penanggulangan kedaruratan IEBE mempunyai kemampuan yang memadai.

Gambar 3. Jalur evakuasi kedaruratan IEBE.

Suliyanto dkk

235


SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR VII YOGYAKARTA, 16 NOVEMBER 2011 ISSN 1978-0176 kesiapsiagaan nuklir IEBE dapat disusun sesuai dengan format dan isi pada ketentuan PERKA BAPETEN No. 1/2010, yang menguraikan unsur infrastruktur IEBE dan fungsi penanggulangan kedaruratan IEBE. 6.

Gambar 4. Lokasi berkumpul (assembly point) Dari hasil evaluasi penanggulangan kedaruratan tersebut, selanjutnya dibuat Program Kesiapsiagaan Nuklir IEBE, dengan memperhatikan: 1. jenis sumber radiasi; 2. potensi bahaya dan kecelakaan terparah, serta dampak kecelakaan yang ada; 3. klasifikasikan kecelakaan; 4. faktor penyebab terjadinya kecelakaan; 5. unsur infrastruktur dan fungsi penanggulangan yang dibutuhkan. 5.

KESIMPULAN

Unsur infrastruktur IEBE, telah siap untuk penanggulangan kedaruratan nuklir di IEBE. Hasil evaluasi latihan penanggulangan kedaruratan nuklir IEBE, diketahui bahwa fungsi penanggulangan kedaruratan IEBE mempunyai kemampuan yang memadai. Dapat disimpulkan bahwa program


DAFTAR PUSTAKA

[1]. ANONIM, Laporan Analisis Keselamatan (LAK) Instalasi Elemen Bakar Eksperimental (IEBE), PTBN-Batan, No. Dokumen KK20J09003, revisi 6, Serpong (2007). [2]. BAPETEN, ”Ketenaganukliran”, Undangundang Republik Indonesia No. 10/1997, Jakarta (1997). [3]. BAPETEN, ”Pedoman rencana penanggulangan keadaan daurat”, Keputusan Kepala BAPETEN No. 05-P/Ka-BAPETEN/I-03, Jakarta (2003). [4]. PTBN, Panduan kesiapsiagaan nuklir IEBE, PTBN-BATAN, No. Dok. KK23D11001, revisi 2, Serpong (2006). [5]. BAPETEN, ”Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan sumber radioaktif”, Peraturan Pemerintah No. 33/2007, Jakarta (2007). [6]. BAPETEN, “kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir, PERKA BAPETEN No. 1/2010, Jakarta (2010).

236

Suliyanto dkk

PENYUSUNAN PROGRAM KESIAPSIAGAAN NUKLIR INSTALASI ELEMEN BAKAR EKSPERIMENTAL

Recommend Documents