pengembangan PHT dan penggunaan program SIM OPT versi 2.1 yang telah disempurnakan, pemberdayaan THL Tenaga Bantu POPT-PHP, penyediaan dan

Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

RINGKASAN ESEKUTIF 1.

Dalam rangka mewujudkan sasaran produksi tanaman pangan, telah ditetapkan strategi peningkatan produksi, yaitu peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, pengamanan produksi, dan pemberdayaan kelembagaan pertanian dan dukungan pembiayaan usahatani.

2.

Pengamanan produksi tanaman pangan terkait erat dengan perlindungan terhadap gangguan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dilaksanakan melalui berbagai kegiatan perlindungan tanaman pangan. Sesuai dengan sumberdaya yang tersedia, pada Tahun 2012 telah dilakukan kegiatan yang meliputi penyusunan naskah buku, penguatan SDM, penguatan kelembagaan, inovasi dan diseminasi teknologi perlindungan tanaman, dan penyediaan sarana pengendalian OPT. Berdasarkan evaluasi, luas banjir pada tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah) Tahun 2012 mencapai 153.623 ha (puso: 33.192 ha), terluas terjadi pada tanaman padi seluas 140.125 ha (29.233 ha), kemudian diikuti oleh jagung (11.101 ha, puso : 2.601 ha), kedelai (2.340 ha, puso : 1.338 ha), dan kacang tanah (58 ha, puso : 21 ha). Kekeringan pada tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah) selama Tahun 2012 seluas 292.612 ha (puso : 45.030 ha) terluas terjadi pada tanaman padi (269.273 ha, puso: 43.392 ha), kemudian diikuti oleh jagung (21.641 ha, puso : 1.508 ha), kedelai (1.546 ha, puso : 130 ha), dan kacang tanah (153 ha). Serangan OPT utama pada tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah) Tahun 2012 seluas 457.492 ha (puso : 1.764 ha), terluas disebabkan oleh OPT utama padi (420.552 ha, puso: 1.689 ha), kemudian diikuti jagung (26.532 ha, puso: 53 ha), kedelai (5.221 ha, puso: 15 ha), dan kacang tanah (5.187 ha, puso : 7 ha).

3.

4.

5.

6.

Luas pertanaman padi yang mengalami puso akibat banjir, kekeringan, dan serangan OPT utama selama Tahun 2012 seluas 74.313 ha. Luas tersebut sebesar 0,55% dari realisasi luas tanam padi pada Tahun 2012 seluas 13.592.309 ha.

7.

Pada tanaman terserang telah dilakukan upaya pengendalian oleh petani secara swadaya maupun memanfaatkan bantuan sarana pengendalian dari pemerintah (kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat/cadangan nasional). Pengendalian OPT utama pada tanaman pangan Tahun 2012 seluas 899.643 ha.

8.

Dalam penanganan OPT dan DPI, telah dilaksanakan kegiatan yang meliputi penguatan kualitas SDM melalui pelatihan petugas dalam pelaksanaan dan


pengembangan PHT dan penggunaan program SIM OPT versi 2.1 yang telah disempurnakan, pemberdayaan THL Tenaga Bantu POPT-PHP, penyediaan dan penyebarluasan teknologi perlindungan tanaman pangan, gerakan pengendalian OPT, pembinaan dan pengawalan pelaksanaan SLPHT dan SLI, penyediaan sarana pengendalian OPT, dan koordinasi dengan instansi terkait. 9.

Pelaksanaan SLPHT yang direncanakan di seluruh provinsi sejumlah 1.950 unit, selama Tahun 2012 telah direalisasikan sebanyak 1.937 unit (99,33%), sedangkan SLI yang direncanakan sejumlah 130 unit yang tersebar di 33 provinsi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana (100%).

10. Disamping kegiatan yang telah dilakukan diatas, untuk penanganan banjir, kekeringan dan menekan luas dan intensitas serangan OPT utama, juga dilakukan berbagai kegiatan antara lain pengiriman informasi prakiraan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kepada Gubernur, pengiriman surat kewaspadaan peningkatan serangan OPT, dan langkah operasional penanganannya kepada Gubernur, konsolidasi petugas, pembentukan POSKO Pengendalian OPT (tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan desa), menurunkan tim pemantauan dan bimbingan teknis (provinsi, kabupaten, kecamatan), dan penyediaan bantuan pestisida cadangan nasional. 11. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan yaitu beragamnya kelembagaan perlindungan tanaman di daerah, terbatasnya kualitas THL Tenaga Bantu POPT-PHP, ketergantungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kurang lancarnya arus informasi/pelaporan, belum optimalnya koordinasi penanganan OPT, perubahan iklim dan faktor lingkungan yang kurang mendukung, dan belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan PHT di tingkat lapangan (LPHP, BPT, PPAH, dan alumni SLPHT). 12. Dukungan anggaran (APBN dan APBN-P) untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan produksi pada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010 berjumlah Rp. 355.101.468.000,- (Tiga ratus lima puluh lima milyar seratus satu juta enam puluh delapan ribu). Sampai akhir Desember 2012, realisasi anggaran mencapai Rp. 341.265.762.113,- (96,10%). Berdasarkan alokasi anggaran, secara umum, kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2012 dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran dan waktu. Sedangkan sisa anggaran merupakan penghematan dari beberapa kegiatan pertemuan dan pemberian bantuan penanggulangan bencana.


KATA PENGANTAR Perlindungan Tanaman Pangan merupakan bagian integral dari sistem produksi yang berfungsi menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas hasil. Sesuai dengan fungsi tersebut, pada Tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan capaian yang telah diperoleh, perlu disusun Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Laporan ini juga menyajikan kegiatan ketatausahaan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, Koperasi Daya Guna, serta Ikatan Karyawati (Ikawati). Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pemantapan program pembangunan tanaman pangan, khususnya dalam upaya pengamanan produksi pada tahun – tahun mendatang. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas partisipasinya. Jakarta, April 2012 Direktur,

Ir. Erma Budiyanto, M.S. NIP. 195707011982031012


DAFTAR ISI Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF ..........................................................................................

i

KATA PENGANTAR ..................................................................................................

iii

DAFTAR ISI .………………………………………………………………...........................................

iv

DAFTAR TABEL…………………………………………………………….........................................

vi

DAFTAR GAMBAR ……………………..…………...……………...….......................................…

vii

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………..................................................

ix

I.

PENDAHULUAN ......…………………………………………................…….....................

1

II.

ORGANISASI DAN KETATAUSAHAAN ...........……………….................….............

3

A.

Organisasi….……………………………………………...………………...............…................

3

B.

Ketatausahaan …………………..………………………..................................................

9

C.

Rumah Tangga ................................................................................................

13

D.

Keuangan ........................................................................................................

17

III.

EVALUASI DAMPAK FENOMENA IKLIM (DPI) ........………..............…….………...

21

A.

Evaluasi Musim ……………………………….…………..……………..................................

21

B.

Evaluasi Kerusakan Akibat Banjir dan Kekeringan …………………................……

IV.

EVALUASI LUAS SERANGAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN .....

22 30

A.

Padi ………………………………....………………….....................………...........................

31

B.

Palawija ………………………………………….……....................................……...............

38

V.

EVALUASI LUAS PENGENDALIAN OPT …..……................................................

43

A.

Upaya Pengendalian .……………………....................................…………................

44

B.

Teknologi Pengendalian ..………………………………................................…............

46

C.

Luas Pengendalian …………………………………………................…...........................

47

D.

Kasus-Kasus Penggunaan Pestisida ................................................................

50

VI.

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2012 .....................................

51

A.

Bahan Rekomendasi Kebijakan Menteri Pertanian di Bidang Perlindungan Tanaman Pangan ...........................................................................................

51

B.

Pedoman Perlindungan Tanaman Pangan ....................................................

53

C.

Bahan Informasi Perlindungan Tanaman Pangan .........................................

55


D.

Pelatihan Teknis Perlindungan Tanaman Pangan .........................................

56

E.

Pengembangan Sistim Informasi Management (SIM) ..................................

62

F.

Rapat-Rapat Koordinasi ................................................................................

63

G.

Penguatan Kelembagaan ..............................................................................

78

H.

Penanggulangan Hama dan Penyakit Tanaman ............................................

I.

Pengembangan Jabatan Fungsional Pengendali – OPT .................................

82 84

J.

Bantuan Sarana Kerja Petugas Lapangan dan Petani Pengamat ..................

84

K.

Bantuan Sarana Pengamatan (Light Trap) dan Mobil Brigade Proteksi Tanaman Pangan ...........................................................................................

L.

Bantuan Bahan Pengendali OPT dan Sarana Lainnya ....................................

85

K.

Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) .................................................

85

VII.

KEGIATAN LAIN .............................................................................................

87

A.

Komisi-Komisi ................................................................................................

87

B.

Kerjasama Luar Negeri ..................................................................................

87

C.

Koperasi Daya Guna ………….…………………..………………………..……....................

92

D.

Ikawati …………………………………..……….………………………...…..............................

93

VIII.PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA .............................................

95

PENUTUP ................................................................................................................

97

LAMPIRAN …………………………..……...……………………………..………................................

99


85

DAFTAR TABEL

Tabel

Hal

1. Daftar Pegawai yang Naik Pangkat pada Tahun 2012 …………………...............

11

2. Daftar Pegawai yang Naik Gaji Berkala pada Tahun 2012 …….……................

12

3. Daftar Barang Inventaris Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan...........

14

4. Daftar Inventaris Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan ..........................................................................................

15

5. Rekapitulasi Pembayaran Gaji Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012 …………………………………..…………….…

16

6. Jumlah Anggaran Keuangan per tolok ukur dan Persentase pada Kegiatan Perlindungan Tahun Anggaran 2012 …........……………………………..…………….…

18

7. Realisasi Anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012...............................................................................................................

19

8. Daftar Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan .....................................................................

20

9. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama Padi pada Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ………….....................................................

31

10. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama Jagung pada Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)……............................................................

38

11. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama Kedelai pada Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)…................................................................

40

12. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama Kacang Tanah Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) .................................................…….

41

13. Luas Pengendalian OPT Utama Padi Tahun 2012 dan Tahun 2011…………....

48

14. Luas Pengendalian OPT Utama Palawija Tahun 2012 dan Tahun 2011 ........

48


DAFTAR GAMBAR Gambar

Hal

1.

Perkembangan Luas Kerusakan Akibat Banjir pada Tanaman Padi Tahun 23 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ……........................................

2.

Perkembangan Luas Kerusakan Akibat Banjir pada Tanaman Jagung Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ..................................

24

3.

Perkembangan Luas Kerusakan Akibat Banjir pada Tanaman Kedelai Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ……............................

25

4.

Perkembangan Luas Kerusakan Akibat Banjir pada Tanaman Kacang 26 Tanah Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) .......................

5.

Perbandingan Luas Kerusakan Akibat Banjir pada Tanaman Pangan Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) .............................................

26

6.

Perkembangan Luas Kerusakan Akibat Kekeringan pada Tanaman Padi Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ………….....................

27

7.

Perkembangan Luas Kerusakan Akibat Kekeringan pada Tanaman Jagung Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ……………………………

28

8.

Perkembangan Luas Kerusakan Akibat Kekeringan pada Tanaman Kedelai Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ……………………………....

29

9.

Perkembangan Luas Kerusakan Akibat Kekeringan pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) …………….…

30

10. Perbandingan Kerusakan Akibat Kekeringan pada Tanaman Pangan Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) …........................................... 11. Perkembangan Luas Serangan Tikus pada Tanaman Padi Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)….......................................……………

30

12. Perkembangan Luas Serangan Penggerek Batang pada Tanaman Padi Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ................................

32

33

13. Perkembangan Luas Serangan WBC pada Tanaman Padi Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)…...........................................……….

34

14. Perkembangan Luas Serangan Penyakit Blas pada Tanaman Padi Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) …….......................................

35


Gambar 15. Perkembangan Luas Serangan Penyakit BLB/kresek pada Tanaman Padi Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ……………………………. 16. Perkembangan Luas Serangan Penyakit Tungro pada Tanaman Padi Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ………………………………

Hal 36 37

17. Perkembangan Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Jagung Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ……………………….....................

39

18. Perkembangan Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kedelai Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) …………………………………………

40

19. Perkembangan Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)………………………………

42


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. 2.

Hal

Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Berdasarkan Permentan No.61/Permentan/OT.140/10/2010 ..…....

100

Perbandingan Luas Banjir Pada Tanaman Padi Di Indonesia Tahun

101

2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) …............................... 3. 4.

Luas Banjir Pada Tanaman Padi Di Indonesia Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) …...................................................

101

Perbandingan Luas Banjir pada Tanaman Palawija Tahun 2012,

103

2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) .....….................................... 5.

Luas Banjir Pada Tanaman Jagung Di Indonesia Tahun 2012, 2011,

104

dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) …................................................... 6.

Luas Banjir Pada Tanaman Kedelai Di Indonesia Tahun 2012, 2011,

105

dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) …................................................... 7.

Luas Banjir Pada Tanaman Kacang Tanah Di Indonesia Tahun

106

2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) …............................... 8.

Perbandingan Luas Kekeringan pada Tanaman Padi Tahun 2012,

107

2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ........……………………………..... 9.

Luas Kekeringan pada Tanaman Padi Di Indonesia Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ..............…………….…….........

108

10. Perbandingan Luas Kekeringan pada Tanaman Palawija Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) .........................………

109

11. Luas Kekeringan Pada Tanaman Jagung Di Indonesia Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ............................................

110

12. Luas Kekeringan Pada Tanaman Kedelai Di Indonesia Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ...........................................

111

13. Luas Kekeringan Pada Tanaman Kacang Tanah Di Indonesia Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)..................................

112

14. Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Padi Tahun 2012 …….....

113

15. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Padi Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ....……............

114

16. Perkembangan Luas Serangan OPT Utama Pada Tanaman Padi Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ................... 17. Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Jagung Tahun 2012 ….... Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

118 120

Lampiran

Hal

18. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Jagung Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ..............……...

121

19. Perkembangan Luas Serangan OPT Utama Pada Tanaman Jagung Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) .................... 20. Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kedelai Tahun 2012 …...

125 127

21. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kedelai Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) .......................

128

22. Perkembangan Luas Serangan OPT Utama Pada Tanaman Kedelai Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ...................

132

23. Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2012..................................................................................................

134

24. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ............

135

25. Perkembangan Luas Serangan OPT Utama Pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) ............

139

26. Luas Pengendalian OPT Utama Pangan Tahun 2012 dan 2011 ........

140

27. Luas Pengendalian OPT Utama Padi Tahun 2012 dan 2011..............

141

28. Luas Pengendalian OPT Utama Jagung Tahun 2012 dan 2011..........

142

29. Luas Pengendalian OPT Utama Kedelai Tahun 2012 dan 2011 ........

143

30. Luas Pengendalian OPT Utama Kc Tanah Tahun 2012 dan 2011 .....

144

31. Rencana dan Realisasi SLPHT Tahun 2012 .......................................

145

32. Rencana dan Realisasi SLI Tahun 2012 .............................................

146

33. Alokasi Bantuan Sarana Pengendali OPT APBN-P Tahun 2012 ........

147

34. Alokasi Bantuan Sarana Pengendali OPT APBN-P Tahun 2012 Seed

148

Treatment ……………………………………………………………………………......... 35. Alokasi Bantuan Sarana Pengamatan dan Pengendalian Light Trap (LT) Tahun 2012 ...............................................................................

149

36. Alokasi Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) Tahun 2012 .....

150



I.

PENDAHULUAN

Peranan sektor pertanian khususnya tanaman pangan dalam pembangunan nasional sangatlah penting. Upaya mewujudkan swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai pada Tahun 2014, memerlukan strategi dan langkah operasional yang sinergis antara pusat dengan daerah. Strategi peningkatan produksi pangan diterapkan melalui perluasan areal tanam, peningkatan produktivitas, pengamanan produksi, dan pemberdayaan kelembagaan pertanian serta adanya dukungan pembiayaan usaha tani. Strategi pengamanan produksi diupayakan dalam kegiatan perlindungan tanaman pangan yang berperan penting dalam sistem produksi. Perlindungan tanaman pangan berperan dalam mengamankan kuantitas, kualitas dan kontinuitas tanaman pangan terutama dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Tantangan dan kendala yang dihadapi semakin beragam dan berat terutama dengan adanya faktor iklim yang ekstrim menyebabkan berbagai dampak seperti banjir, kekeringan, pergeseran waktu tanam, dan perubahan perilaku OPT. Dalam menangani hal tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat antisipatif, praktis, dan aplikatif. Upaya pengamanan OPT tetap berpedoman pada penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan penanganan DPI melalui antisipasi dan mitigasi dampak yang akan terjadi. Berdasarkan rencana strategis tanaman pangan, telah ditetapkan program perlindungan tanaman meliputi a). Penanganan OPT, b). Antisipasi dan mitigasi DPI, c). Peningkatan mutu produk, dan d). Penguatan kelembagaan perlindungan tanaman. Sesuai dengan sumberdaya yang tersedia pada Tahun 2012, telah disusun program dan kegiatan perlindungan tanaman pangan yang terdiri dari peningkatan sumberdaya manusia, penguatan database dan pengembangan sistem informasi, inovasi dan diseminasi teknologi perlindungan tanaman, penguatan kelembagaan dan pembinaan secara berkelanjutan. Berdasarkan evaluasi kerusakan tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah) selama Tahun 2012, terjadi kerusakan akibat banjir seluas 154.529 ha (puso: 33.318 ha) dan kekeringan seluas 292.613 ha (puso 45.030 ha) yang terjadi Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

1

hampir di seluruh provinsi. Luas banjir pada Tahun 2012 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 (153.381 ha, puso : 29.834 ha), luas kerusakan Tahun 2012 menurun apabila dibandingan dengan rerata 5 Tahun (273.604 ha, puso : 91.221 ha). Luas kekeringan pada Tahun 2012 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 (274.738 ha) sedangkan luas puso lebih rendah (54.751 ha), luas kerusakan Tahun 2012 menurun apabila dibandingan dengan rerata 5 Tahun (357.440 ha, puso : 63.461 ha). Luas kerusakan tanaman pangan yang disebabkan oleh serangan OPT utama selama Tahun 2012 mencapai luas 457.492 ha (puso: 1.764 ha). Serangan terluas disebabkan oleh OPT utama tanaman padi (penggerek batang, tikus, BLB/kresek, WBC, blas, dan tungro). Luas serangan OPT utama pada tanaman pangan tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 (769.009 ha, puso: 40.774 ha) dan rerata 5 Tahun (489.755 ha, puso: 4.495 ha). Sesuai dengan sumberdaya yang tersedia, program dan kegiatan yang telah direncanakan secara umum dapat dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan tersebut meliputi dampak perubahan iklim global, sumber daya manusia yang terbatas, keragaman kelembagaan perlindungan tanaman, serta ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat merupakan hambatan yang dihadapi dalam upaya mengamankan produksi tanaman pangan. Dalam upaya mengatasi hambatanhambatan tersebut, perlu adanya peningkatan koordinasi Pemerintah Pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta seluruh pihak yang berkepentingan, dan upaya–upaya melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan.


2

II. O R G A N I S A S I & KETATAUSAHAAN A. Organisasi 1. Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Perlindungan anaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

3

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari: 1) Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan, 2) Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim, 3) Subdirektorat Tumbuhan,

Teknologi

Pengendalian

Organisme

Pengganggu

4) Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu, 5) Subbagian Tata Usaha, dan 6) Kelompok Jabatan Fungsional Adapun tugas masing-masing bagian organisasi adalah sebagai berikut : 1) Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang monitoring dan analisis data serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring dan analisis data serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang monitoring dan analisis data serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan; d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang monitoring dan analisis data serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan. 2) Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim, Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

4

standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dampak perubahan iklim. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim, menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim; d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. 3) Subdirektorat Tumbuhan,

Teknologi

Pengendalian

Organisme

Pengganggu

Subdirektorat Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.


5

4) Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu, Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasyarakatan dan kelembagaan pengendalian hama terpadu serta analisis dampak lingkungan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu, menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemasyarakatan dan kelembagaan pengendalian hama terpadu serta analisis dampak lingkungan; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan dan kelembagaan pengendalian hama terpadu serta analisis dampak lingkungan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasyarakatan dan kelembagaan pengendalian hama terpadu serta analisis dampak lingkungan; d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasyarakatan dan kelembagaan pengendalian hama terpadu serta analisis dampak lingkungan. 5) Subbagian Tata Usaha, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. 6) Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di bidang peramalan OPT, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan didukung oleh 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) yang berkedudukan di Jatisari, Karawang, Jawa Barat. Sedangkan untuk pengujian mutu dan residu pestisida serta pupuk, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan didukung oleh 1 (satu) unit UPT yaitu Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) yang Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

6

berkedudukan di Jakarta. BBPOPT dan BPMPT secara teknis operasional dibina oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan. Struktur organisasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan seperti tercantum dalam Bagan pada Lampiran 1. 2. Tata Hubungan Kerja Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perlindungan tanaman dalam hal peramalan dan rujukan proteksi organisme pengganggu tumbuhan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, dilaksanakan oleh BBPOPT. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perlindungan tanaman di daerah, dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah/Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura atau Bidang yang menangani perlindungan tanaman pangan di bawah Dinas Pertanian Provinsi. a. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Secara teknis dibina oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan dan Direktur Perlindungan Tanaman Hortikultura. BBPOPT mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan peramalan OPT serta rujukan proteksi di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan menyelenggarakan fungsi : 1) Penyusunan program dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura. 2) Pelaksanaan analisis data dan informasi serangan OPT, dan faktor penentu perkembangan OPT. 3) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT berdasarkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). 4) Pelaksanaan perumusan peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT. 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT.

teknologi

6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem mutu dan standar Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit. Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

7

7) Pemberian pelayanan kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT, serta rujukan Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. 8) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga BBPOPT. b. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 393/Kpts/OT.130/6/2004 tanggal 9 Juni 2004, BPMPT mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman menyelenggarakan fungsi: 1) Pengelolaan sampel pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 2) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 3) Pelaksanaan perumusan hasil pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 4) Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 5) Pelaksanaan pemantauan mutu pestisida dan pupuk yang beredar serta produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 6) Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman. c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BPTPH) Upaya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perlindungan tanaman pangan di daerah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BPTPH) dan Bidang Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

8

yang menangani perlindungan tanaman pangan. Dengan perangkat tersebut diharapkan segala permasalahan perlindungan tanaman yang timbul di daerah dapat diatasi secara cepat. B. Ketatausahaan 1. Administrasi Umum a. Surat menyurat Surat masuk dan surat keluar dibukukan dalam buku agenda dan diarsipkan menurut kodefikasi surat. Surat yang sifatnya penting dan mendesak, dikirim dengan faksimili, kilat khusus, dan kilat tercatat. Selama Tahun 2012 realisasi surat masuk sebanyak 1.180 pucuk surat, sedangkan surat keluar sebanyak 2.999 pucuk surat. b. Perpustakaan Perpustakaan yang diharapkan dapat memberi informasi melalui literatur, buku dan informasi lainnya masih belum berfungsi dengan baik. Hal ini dikarenakan kurang lengkapnya koleksi buku-buku atau literatur. Buku-buku yang masuk sebagian besar berupa laporan dari Direktorat Lingkup Tanaman Pangan. Sedangkan buku-buku yang berupa literatur, lembaran negara dan lain-lain masih sangat kurang karena kegiatan pengadaan tidak tersedia. Pada Tahun 2012 buku-buku yang masuk berupa laporan bulanan dan tahunan dari Direktorat Lingkup Tanaman Pangan, Buletin dan Majalah sebanyak 55 buah. Diharapkan tahun yang akan datang dana untuk pembelian literatur bisa disediakan dan direalisasikan. c. Informasi lain Dalam Tahun 2012, surat dan informasi yang diterima melalui faksimili sebanyak 468 kali, pengiriman faksimili sebanyak 1.319 kali, sedangkan pengiriman interlokal sebanyak 2.143 kali. 2. Kepegawaian a. Komposisi Pegawai Selama Tahun 2012 tercatat sejumlah 70 orang pegawai. Komposisi pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebagai berikut : 1) Pegawai Organik Pusat terdiri dari : - Golongan IV = 7 orang - Golongan III = 50 orang - Golongan II = 13 orang J u m l a h = 70 orang Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

9

b. Mutasi Pegawai yang bersifat mengurangi Bezetting Beberapa mutasi yang bersifat mengurangi bezetting pegawai selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1) Pelimpahan atau Pengalihan ke Instansi lain Pada Tahun 2012 Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang melimpah ke instansi lain atau lingkup Departemen Pertanian yaitu Syahrul Rochman (NIP. 196606221997031002), Golongan Pengatur Tk. I (II/d) melimpah ke BKD Karawang. 2) Berhenti karena pensiun Pada Tahun 2012, 2 (dua) orang Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang berhenti karena pensiun. 3) Berhenti atas permintaan sendiri Pada Tahun 2012, tidak ada pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil. 4) Cuti diluar Tanggungan Negara Pada Tahun 2012, tidak ada pegawai yang cuti di luar tanggungan negara. c. Mutasi Pegawai Yang Bersifat Menambah Bezetting Mutasi pegawai limpahan dari instansi lain (intern Deptan) yaitu Purwanto, SH (NIP: 195701281990021001) dari Direktorat Kacang dan Umbi-umbian ke Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. d. Kenaikan Pangkat Pada Tahun 2012 periode April terealisasi kenaikan pangkat sebanyak 3 (tiga) orang telah terealisasi, sedangkan periode Oktober terealisasi kenaikan pangkat sebanyak 2 (dua) orang telah terealisasi, secara rinci seperti tabel berikut.


10

Tabel 1. Daftar Pegawai yang Naik Pangkat pada Tahun 2012. No.

Nama/NIP

Kenaikan Pangkat Dari Gol.

Ke Gol.

III/a

III/b

II/c

II/d

III/b

III/c

III/a

III/b

II/d

III/a

Periode April 1

Edi Eko Sasmito, SP Nip. 198603072008011001

2

Nasrul Sani Nip. 197006262000031001

3

Kusmanto, SP Nip. 197001302003121001

Periode Oktober 1

Rachmat Nip. 196301141992031001

2

Agus Djunaedi Nip. 195909221990031001

e. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Pada Tahun 2012 tidak ada pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

f. Kenaikan Gaji Berkala Dalam Tahun 2012 telah terealisasi kenaikan Gaji Berkala sebanyak 30 (tiga puluh) orang pegawai dengan perincian seperti pada tabel berikut.


11

Tabel 2. Daftar Pegawai yang Naik Gaji Berkala pada Tahun 2012. Bulan

Gol.

Masa Kerja

Ir. Benedicta Indriastuti K. W. Ana Caharana, SP

III/D III/B

22 8

Edi Eko Sasmito, SP

III/B

4

Suparni, SP

III/A

4

Ir. Mutiara Sinuraya Amsudin

IV/a III/b

22 22

Ir. Etty Purwanti

III/d

26

Drs. Ruswandi, MM

IV/b

30

Sri Indarti, S.TP

III/D

30

Ichsan, S.TP

III/D

14

Abriani Fensionita, SP, Msi

III/D

14

Puspitasari Ir. Gatot Ari Putranto, MM

III/A IV/B

12 22

Ni Wayan Srinadhy, SE Sigit Subali AgusDjunaedi

III/D III/B III/A

26 22 27

Nasrul Sani Dwi Astuti Yuniasih, SP

II/D III/B

19 6

Yunita Fauziah Rahim, SP Nur Rahmi Endah Utami, SP

III/B III/B

6 6

Siti Haryati, SP Triana

III/B III/A

6 23

Sri Hidayanti Ir. Rosdiana

II/C IIID

17 19

Deno

II/D

19

Agustus

Nurbayana, SP

III/A

17

Oktober

Ir. Gatut Sumbogodjati

IV/B

24

Andriarti .K, SP.MP

III/C

10

Eko Setiyoko, SP

III/A

9

Januari

Februari Maret

April

Mei

Juni

Desember

Nama

g. Kegiatan Kepegawaian Selama Tahun 2012, kegiatan kepegawaian meliputi : 1) Alih Tugas


12

Alih tugas pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan ke instansi lain intern Departemen Pertanian tidak ada, sedangkan yang masuk ke Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan hanya 1 (satu) orang. 2) Diklat Jabatan Struktural Diklat Jabatan Struktural tidak ada. 3) Latihan Pra Jabatan Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang mengikuti Latihan Pra Jabatan tidak ada. 4) Cuti Pegawai Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang mengambil cuti sebanyak 56 (lima puluh enam) orang pegawai. 5) Kartu Pegawai (KARPEG) Pembuatan Kartu Pegawai sebanyak 6 (enam) orang pegawai. 6) Kartu Asuransi Kesehatan (ASKES) Usulan pembuatan Kartu ASKES sebanyak 5 (lima) orang pegawai.

C. Rumah Tangga Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas di bidang kerumahtanggaan, perlengkapan kantor serta keuangan rutin yang meliputi penyiapan perlengkapan kantor, gaji pegawai, keamanan dan kebersihan kantor, inventaris, pengadaan dan penghapusan barang-barang kantor dan penyiapan anggaran rutin. 1. Perlengkapan Pengadaan barang inventaris Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan melalui Anggaran Rutin Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Pengadaan barang-barang inventaris yang dilaksanakan melalui Anggaran Rutin Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Satuan Kerja seperti tercantum pada tabel berikut.


13

Tabel 3. Daftar Barang Inventaris Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan No.

Nama Barang

Jumlah

1 2

PC Komputer Printer

3

Laptop

9

4 5

Kamera Digital Wareless Router

3 2

6

Portable Proyektor

1

7

Eksternal Hardisk

4

8 9

UPS Kursi sofa/SIC

2 6

10

Handycam

1

11

Meja Kerja

8

12

Kursi Besi

8

13

AC Splite

1

14

Meja Kerja Biro

6

15

Meja Kerja ½ Biro

7

16

Kursi Putar

6

17

Kursi Kerja

7

18

AC I PK Splite

7

Keterangan

13 8

2. Pemeliharaan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan meliputi : a. Pemeliharaan gedung/bangunan dan alat-alat kantor Pada Tahun 2012, Pemeliharaan penggantian/ rehabilitasi yang meliputi : 1) Pengecatan seluruh gedung kantor. 2) Perbaikan ruangan Direktur. 3) Perbaikan keramik lantai selasar 4) Perbaikan toilet 5) Perbaikan kantin 6) Perbaikan musholla 7) Pembuatan pilar-pilar luar 8) Pembuatan toilet satpam

gedung/bangunan


meliputi

14

9) Pemeliharaan peralatan kantor berupa jaringan listrik, instalasi air, barang inventaris, kantor (AC, komputer, printer, mesin tik, dan jaringan internet (local area network). b. Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 Pada Tahun 2012, pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 21 unit dan roda 4 sebanyak 7 unit dananya disediakan melalui anggaran rutin Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tabel 4. Daftar Inventaris Kendaraan Roda 2 dan 4 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan No

Jenis /Merk

No Polisi

Keterangan

Mobil 1

Minibus / Ford Escape

2

Sedan / Toyota Soluna

B. 2730 KQ

3

Minibus / KIA Carens

B. 2474 LQ

4

Minibus / Daihatsu Xenia

B. 1170 WQ

5

Minibus / Toyota Kijang

B. 1699 WQ

6

Dobel Kabin Isuzu D Max

B.2077 FQ

7


B. 9266 WQ

8


B. 9285 WQ

Motor 1

Sepeda Motor / Honda GL 100

B. 8483 XP

2

Sepeda Motor / Honda GL 100

B. 8477 XP

3

Sepeda Motor / Suzuki Thunder 125 Sport

B. 6166 SQK

4


B. 6412 SQL

5


B. 6415 SQL

6


B. 6410 SQL

7


B. 6121 SQK

8


B. 6413 SQL

9

Sepeda Motor / Suzuki Arashi 125 Bebek

B. 6195 SQM

10


B. 6358 SQK

11


B. 6324 SQK

12


B. 6364 SQK

13


B. 6320 SQK

14

Sepeda Motor / Suzuki Shogun 125 Bebek

T. 3061 FF

Pinjam BBPOPT Jatisari

15


T. 3062 FF

SDA

16


T. 3063 FF

SDA

17

Sepeda Motor / Suzuki shogun 125 Bebek

T. 3064 FF

SDA


15

No

Jenis /Merk

No Polisi

Keterangan

18


T. 3065 FF

SDA

19


T. 3066 FF

SDA

20


T. 3067 FF

SDA

21


T. 3068 FF

SDA

3. Keamanan dan Kebersihan Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kebersihan secara maksimal di lingkungan kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Tenaga keamanan berjumlah 8 orang yaitu 5 orang dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 1 orang dari Direktorat Pasca Panen, 1 orang dari Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan 1 orang dari Direktorat Kacang dan Umbi-umbian. Pembagian tugas jaga yaitu 2 orang pagi dan 2 orang malam. Pemeliharaan kebersihan area kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dirasakan masih belum optimal. Keterbatasan jumlah tenaga kebersihan serta dukungan sarana kerja mempengaruhi kinerja pemeliharaan kebersihan. Tenaga kebersihan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 5 orang khusus di bidang kebersihan. Luas areal kantor, taman, dan halaman Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan adalah 3.500 m2. 4. Pengurusan Gaji Pegawai Selama Tahun 2012, telah diselesaikan pengurusan gaji pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan periode Januari sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp. 3.523.364.300,- (Tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dengan perincian pembayaran setiap bulan seperti pada tabel berikut. Tabel 5. Rekapitulasi Pembayaran Gaji Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012. Jumlah Peg.(org)

Jml suami/ Isteri (org)

Jumlah Anak

Januari

98

67

83

298.474.109

266.987.700

Pebruari

100

68

85

305.138.975

272.882.500

Maret

100

68

85

305.768.637

273.428.600

April

93

63

88

331.007.306

295.208.500

Mei

99

69

89

331.456.425

295.624.600

Juni

98

70

89

329.183.155

293.590.700

Juli

98

70

91

330.030.085

294.331.600

Agustus

100

71

93

384.449.030

298.900.800

Bulan

Jumlah Gaji Kotor (Rp)


Jumlah Gaji Bersih (Rp)

16

Bulan

Jumlah Peg.(org)

Jml suami/ Isteri (org)

Jumlah Anak

September

100

72

95

339.629.625

303.137.900

Oktober

100

74

93

340.191.041

303.636.300

Nopember

101

74

97

345.137.976

308.044.800

Desember

105

76

100

355.175.777

317.587.300

3.995.642.141

3.523.364.300

Jumlah

Jumlah Gaji Kotor (Rp)

Jumlah Gaji Bersih (Rp)

D. Keuangan Program utama Pembangunan Pertanian Tahun 2012 yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis di bidang pertanian khususnya tanaman pangan. Perlindungan Tanaman Pangan adalah untuk mendukung Operasional Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan yang berwawasan ketahanan pangan. Program peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis bertujuan untuk mendorong peningkatan produksi pangan dalam rangka mencapai kemandirian dan ketahanan pangan yang berwawasan agribisnis dan mampu menghasilkan produksi tanaman pangan yang berdaya saing tinggi. Usaha pertanian dengan kawasan bisnis yang mampu menghasilkan produksi pertanian dan industri petani primer yang berdaya saing, menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan dan kesejahteraan para petani dan para produsen serta mendukung pertumbuhan pendapatan nasional. Adapun sasarannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. I.

Anggaran Kegiatan Perlindungan Tanaman Sesuai dengan Lembaran Surat Pengesahan DIPA Nomor 0325/018-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 mengelola anggaran sebesar Rp. 355.101.468.000,- (Tiga ratus lima puluh lima milyar seratus satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari : 1. Anggaran murni Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebesar Rp. 4.100.000.000,- (Empat milyar seratus juta rupiah) 2. Anggaran tambahan dari Dana Penghematan (Revisi 6) untuk kegiatan Pengadaan Sarana Bahan Pengendalian OPT sebesar Rp. 140.000.000.000,3. Anggaran tambahan dari dana APBN-P (Revisi 7) untuk pengadaan sarana Bahan Pengendalian OPT (wereng batang coklat dan tikus) sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) 4. Anggaran limpahan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk penanggulangan bencana alam, serangan OPT dan DPI dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan sebesar Rp. 30.600.000.000,- (Tiga puluh milyar enam ratus juta rupiah). Dari jumlah anggaran tersebut terbagi dalam 4 (empat) kategori jenis belanja yaitu:


17

No.

Jenis Belanja

Jumlah (Rp).

1.

Belanja Pegawai

0

2.

Belanja Barang/Jasa

3.

Belanja Modal

4.

Belanja Bantuan Sosial

267.660.000.000

Jumlah

274.700.000.000

6.981.000.000 59.000.000

Sedangkan jumlah anggaran dan persentase kegiatan pertolok ukur, maka komposisi peruntukan dana tersebut dapat dilihat pada tabel 6. Tabel 6. Jumlah Anggaran Keuangan per Tolok Ukur dan Persentase pada Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 Mata Anggaran

Tolok Ukur

Dana (Rp)

Persentase (%)

04.1764.01

Rancangan Pengembangan Perlindungan Tanaman Pangan

158.176.000

0,04

04.1764.02

Pedoman Perlindungan Tanaman

348.700.000

0,10

04.1764.04

Data Base Perlindungan Tanaman Pangan

932.935.000

0,26

04.1764.05

Bahan Informasi Perlindungan Tanaman Pangan

753.712.000

0,21

04.1764.06

Visualisasi Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan

400.000.000

0,11

04.1764.07

Rumusan Paket Teknologi Pengendalian OPT Tanaman Pangan

100.445.000

0,03

04.1764.09

POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok Tani Berprestasi

170.850.000

0,05

04.1764.12

Pelatihan Teknis Perlindungan tanaman Pangan

849.050.000

0,24

04.1764.17

Laporan Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan

3.349.488.000

0,94

04.1764.30

Sarana Penanggulangan OPT/DPI

342.877.587.000

96,56

04.1764.995

Kendaraan Bermotor

3.300.000.000

0,93

04.1764.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

1.690.525.000

0,48

04.1764.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

170.000.000

0,05

355.101.468.000

100

Jumlah

II. Realisasi Keuangan Dari anggaran yang tersedia pada kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 355.101.468.000,- (Tiga ratus lima puluh lima milyar seratus satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah). telah direalisasikan sebesar Rp. 341.265.762.113,- (96,10 %). Realisasi tersebut disasarkan pada SPM


18

yang terbit selama pelaksanaan kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Sisa dana sebesar Rp. 13.835.705.887,- (3,90%). Tabel 7. Realisasi Anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012 Mata Anggaran

Tolok Ukur

Jumlah Dana (Rp)

Realisasi (Rp)

Persen (%)

Sisa Dana (Rp)

Persen (%)

04.1764.01

Rancangan Pengembangan Perlindungan Tanaman Pangan

158.176.000

135.554.500

85,70

22.621.500

14,30

04.1764.02

Pedoman Perlindungan Tanaman

348.700.000

334.784.900

96,01

13.915.100

3,99

04.1764.04

Data Base Perlindungan Tanaman Pangan

932.935.000

841.004.465

90,15

91.930.535

9,85

04.1764.05

Bahan Informasi Perlindungan Tanaman Pangan

753.712.000

710.178.730

94,22

43.533.270

5,78

04.1764.06

Visualisasi Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan

400.000.000

391.233.516

97,81

8.766.484

2,19

04.1764.07

Rumusan Paket Teknologi Pengendalian OPT Tanaman Pangan

100.445.000

99.843.295

99,40

601.705

0,60

04.1764.09

POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok Tani Berprestasi

170.850.000

165.851.900

97,07

4.998.100

2,93

04.1764.12

Pelatihan Teknis Perlindungan tanaman Pangan

849.050.000

833.684.304

98,19

15.365.696

1,81

04.1764.17

Laporan Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan

3.349.488.000

2.991.658.310

89,32

357.829.690

10,68

04.1764.30

Sarana Penanggulangan OPT/DPI

342.877.587.000

329.752.964.146

96,17

13.124.622.854

3,83

04.1764.995

Kendaraan Bermotor

3.300.000.000

3.245.285.212

98,34

54.714.788

1,66

04.1764.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

1.690.525.000

1.596.048.835

94,41

94.476.165

5,59

04.1764.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

170.000.000

167.670.000

98,63

2.330.000

1,37

355.101.468.000

341.265.762.113

96,10

13.835.705.887

3,90

JUMLAH

III. Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan Dokumen-dokumen pengadaan barang/jasa Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2011 yang telah diterbitkan meliputi Surat Keputusan, Surat Perintah Kerja, Surat Perintah Tugas (SPT), Berita Acara Penjelasan/Aanwizijing, Beritas Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Surat Undangan Penawaran Harga ke Rekanan/Hotel.


19

Tabel 8. Daftar Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan No.

Jenis Dokumen

1.

Surat Keputusan

2.

Surat Perintah Kerja

3.

Surat Perjanjian/Kontrak

4.

Surat Perintah Tugas

5.

Surat Undangan Penawaran

6.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

7.

Berita Acara Serah Terima Barang

8.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

9.

Berita Acara Pemeriksaan Barang

10.

Berita Acara Penjelasan Aanwijzing

11.

Berita Acara Evaluasi

12.

Berita Acara Negoisasi

Jumlah

a. Pengadaan Peralatan Kantor dan Sarana Lapang Dalam mendukung program Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah terealisasi pengadaan peralatan kantor seperti pengadaan komputer PC 2 unit, laptop 3 unit dan printer 2 unit b. Pengadaan ATK, Bahan Komputer, Bahan Cetakan dan sejenisnya Alat tulis kantor, bahan komputer, bahan cetakan dan sejenisnya diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran administrasi dalam kegiatan sehari-hari, baik kepentingan langsung administrasi maupun untuk mendukung kelancaran pekerjaan di eselon III lainnya. c. Kegiatan Konsiyasi, Pertemuan, Sosialisasi dan Pelatihan Untuk merumuskan berbagai kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan maka diperlukan kegiatan konsinyasi, pertemuan koordinasi, sosialisasi, rapat-rapat dan lain-lain.


20

III. E V A L U A S I DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (D P I) Iklim dan cuaca merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam proses budidaya tanaman sehingga tingkat produksi dan produktivitas sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim maupun cuaca yang terjadi. Oleh karena itu seyogyanya kegiatan budidaya tanaman harus mempertimbangkan kondisi iklim dan cuaca yang terjadi berdasarkan informasi prakiraan musim dan iklim yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai salah satu sumber informasi iklim dan cuaca. Berdasarkan informasi prakiraan musim yang dikeluarkan oleh BMKG, evaluasi Musim Hujan (MH) dan Musim Kemarau (MK) sebagai berikut : A. Evaluasi Musim 1. Musim Hujan (MH) 2011/2012 Musim Hujan 2011/2012 dimulai secara bertahap, berawal pada bulan Agustus 2011 di sebagian wilayah Sumatera. Pada bulan September 2011 di sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada bulan Oktober-November 2011 seluruh wilayah Indonesia telah memasuki MH 2011/2012. Pada bulan Desember 2011 di sebagian wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua. Pada bulan Maret 2012 di sebagian wilayah Sulawesi. Pada bulan April 2012 di sebagian wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Pada bulan Mei 2012 di sebagian wilayah Maluku dan Papua. Dibandingkan dengan rata-ratanya (1981-2010), Awal Musim Hujan 2011/2012 umumnya sama dengan rata-ratanya (62,28%), Mundur terhadap rata-ratanya (25,44%), dan Maju terhadap rata-ratanya (12,28%). Sifat Hujan Musim Hujan 2011/2012, Normal (78,07%) dan Atas Normal (11,7%), sedangkan Bawah Normal (10,23%).


21

2. Musim Kemarau (MK) 2012 Musim Kemarau (MK) 2012 pada umumnya dimulai secara bertahap, berawal pada bulan Februari - Oktober 2012. Awal MK mulai terjadi pada bulan Februari 2012 di sebagian wilayah Sumatera. Pada bulan Maret di sebagian wilayah Bali. Pada bulan April di sebagian wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi. Pada bulan Mei seluruh wilayah Indonesia telah memasuki MK 2012. Pada bulan Juni di sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Pada bulan Juli di sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Pada bulan Agustus di sebagian wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Pada bulan September di sebagian wilayah Maluku dan Papua. Pada bulan Oktober di sebagian wilayah Sulawesi Perbandingan prakiraan awal MK 2012 pada umumnya sama dengan rataratanya (50,9%), mundur terhadap rata-ratanya (39,42%), dan 9,9% maju terhadap rata ratanya. Secara umum sifat hujan pada MK 2012 adalah Normal (56,7%), di Atas Normal (AN) sebanyak 34,8% dan yang di Bawah Normal (BN) sebanyak 8,5%. B. Evaluasi Kerusakan Akibat Banjir dan Kekeringan 1. BANJIR Luas kerusakan akibat banjir pada tanaman pangan strategis (padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah) selama Tahun 2012 dan perbandingannya dengan Tahun 2011 dan rerata 5 tahun (2006 -2010), sebagai berikut: a. Padi Pertanaman padi yang mengalami kerusakan akibat banjir pada Tahun 2012 seluas 140.125 ha (puso: 29.232 ha), terluas terjadi pada bulan Januari. Banjir terluas terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan (22.811 ha, puso: 7.449 ha), diikuti Banten, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kerusakan akibat banjir Tahun 2012, apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 dan rerata 5 tahun mengalami penurunan seluas 29.339 ha (17,00%) dan 164.516 ha (97,00%). Perkembangan luas kerusakan akibat banjir pada tanaman padi setiap bulannya seperti terlihat pada Gambar


22

1 di bawah ini. Sedangkan data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3. 100.000

Luas Banjir (Ha)

90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan

Feb

Mar

Th 2012

70.779 12.905 10.235

Th 2011

48.232

9.122

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

6.569

1.854

933

26.330

376

666

1.083

8.395

0

2.449

598

1.041

743

5.839

5.388

37.933

2.919

3.424

7.229

18.429 60.594

17.152 16.533 24.434

Rerata 5 th 86.682 50.856 19.109 14.248 10.485 19.035 11.631

Des

Gambar 1. Perkembangan Luas Kerusakan Akibat Banjir pada Tanaman Padi Tahun 2012, Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun (2006–2010) Perbandingan luas banjir pada tanaman padi Tahun 2012, 2011 dan rerata 5 tahun (2006—2010) dapat dilihat pada lampiran 2.

b. Jagung Pertanaman jagung yang mengalami kerusakan akibat banjir pada Tahun 2012 seluas 11.101 ha (puso: 2.601 ha), terluas terjadi pada bulan Juli. Kerusakan terluas di Provinsi Sulawesi Selatan (5.234 ha, puso: 977 ha) diikuti Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Lampung, dan Jawa Timur. Luas banjir pada Tahun 2012 apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 dan rerata 5 tahun masing-masing mengalami penurunan seluas 5.361 ha (32,56%) dan 12.730 ha (53,41%). Perkembangan luas kerusakan akibat banjir pada tanaman jagung setiap bulannya seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini. Sedangkan data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.


23

5.000 4.500

Luas Banjir (Ha)

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Th 2012

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

813

117

2.285

Th 2011

1.168

567

2.137

Rerata 5 th

2.188

1.959

1.203

Okt

Nov

Des

1.348

153

1.248

4.634

10

20

0

473

0

1.615

2.059

1.584

194

0

18

48

3.869

3.203

2.172

1.686

3.293

1.383

215

2.815

1.045

1.859

4.013

Gambar 2. Perkembangan Luas Kerusakan Akibat Banjir pada Tanaman Jagung Tahun 2012, Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun (2006–2010)

c. Kedelai Pertanaman kedelai yang mengalami kerusakan akibat banjir pada Tahun 2012 mencapai 2.340 ha (puso: 1.338 ha), terluas terjadi pada bulan Juli. Kerusakan terluas di Provinsi Sulawesi Selatan (1.207 ha, puso: 815 ha), diikuti Pemerintah Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Luas banjir pada Tahun 2012 apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 dan rerata 5 tahun masing-masing mengalami penurunan seluas 5.335 ha (69,57%) dan seluas 7.208 ha (75,49%). Perkembangan luas kerusakan akibat banjir pada tanaman kedelai setiap bulannya seperti terlihat pada Gambar 3 di bawah ini. Sedangkan data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.


24

3.500

Luas Banjir (Ha)

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Th 2012

36

16

50

327

590

112

1.079

0

0

130

0

Des 0

Th 2011

917

1.247

2.892

652

866

582

190

10

9

0

299

12

Rerata 5 th

764

612

711

346

229

139

829

368

1.912

386

2.030

1.220

Gambar 3. Perkembangan Luas Kerusakan Akibat Banjir pada Tanaman Kedelai Tahun 2012, Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun (2006–2011)

d. Kacang Tanah Luas banjir pada pertanaman kacang tanah Tahun 2012 seluas 58 ha (puso: 21 ha), terluas terjadi pada bulan November. Kerusakan terluas terjadi di Provinsi Sumatera Utara (27 ha, puso: 2 ha) diikuti Nusa Tenggara Barat dan Jambi. Kerusakan akibat banjir Tahun 2012, apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 dan rerata 5 tahun mengalami penurunan seluas 905 ha (93,97 %) dan seluas 1.218 ha (95,45%). Perkembangan luas kerusakan akibat banjir pada tanaman kacang tanah setiap bulannya seperti terlihat pada Gambar 4 di bawah ini. Sedangkan data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7.


25

800

Luas Banjir (Ha)

700 600 500 400 300 200 100 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Th 2012

6

4

0

5

7

0

4

0

2

0

30

Des 0

Th 2011

0

0

53

6

77

561

0

1

0

30

88

147

Rerata 5 th

53

35

85

51

19

97

18

7

121

7

696

88

Gambar 4. Perkembangan Luas Kerusakan Akibat Banjir pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2012, Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun (2006–2010)

Perbandingan luas kerusakan akibat banjir pada pertanaman pangan Tahun 2012, 2011 dan rerata 5 tahun (2006-2010) dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini. 350.000

Luas Banjir (Ha)

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Th 2012

Th 2011

Rerata 5 th

Padi

141.140

169.464

304.641

Jagung

11.177

16.462

23.831

Kedelai

2.350

7.674

9.547

60

963

1.276

Kacang Tanah

Gambar 5. Perbandingan luas kerusakan akibat banjir pada tanaman pangan Tahun 2012, 2011 dan rerata 5 tahun (2006-2010)


26

Data luas banjir pada tanaman palawija Tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 4 dan perbandingan luas banjir pada tanaman palawija Tahun 2012, Tahun 2011 dan rerata (2006-2010) dapat dilihat pada Lampiran 5. 2. KEKERINGAN Luas kerusakan akibat akibat kekeringan pada tanaman pangan strategis (padi, jagung, kedelai, kacang tanah) Tahun 2012, Tahun 2011 dan rerata 5 tahun (2006-2010) sebagai berikut:

a. Padi Tanaman padi yang mengalami kerusakan akibat kekeringan Tahun 2012 seluas 269.273 ha (43.392 ha), terluas terjadi pada bulan Agustus. Provinsi terluas adalah Provinsi Jawa Barat (76.263 ha, puso: 3.642 ha), diikuti Jawa Tengah, Banten, Pemerintah Aceh dan Lampung. Kerusakan akibat kekeringan Tahun 2012 apabila dibandingkan dengan Tahun 2011, mengalami peningkatan seluas 18.437 ha (7,3%), tetapi dibandingkan rerata 5 tahun mengalami penurunan seluas 18.822 ha (6,53%). Perkembangan luas kerusakan akibat kekeringan pada tanaman padi setiap bulannya seperti terlihat pada Gambar 5 di bawah ini. Sedangkan data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9. 80.000

Luas Banjir (Ha)

70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Th 2012

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

7.490

6.164

1.205

5.708

13.143 50.795 69.770 75.955 36.023

2.996

25

0

Th 2011

8.958

8.696

1.816

3.819

1.294

27.948 49.950 63.495 73.550

8.320

2.532

458

Rerata 5 th 43.220 19.445 15.730

2.255

10.711 37.049 61.255 41.168 30.993

7.027

12.073

7.169

Gambar 6. Perkembangan Luas Kerusakan Akibat Kekeringan Pada Tanaman Padi Tahun 2012, Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun (2006–2010)


27

b. Jagung Kerusakan akibat kekeringan pada pertanaman jagung pada Tahun 2012 seluas 21.641 ha (puso: 1.508 ha), terluas terjadi pada bulan September. Kerusakan terluas di Provinsi Jawa Tengah (10.037 ha, puso: 119 ha), diikuti Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Kerusakan akibat kekeringan Tahun 2012, apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 dan rerata 5 tahun mengalami penurunan seluas 1.003 ha (4,4%) dan 48.728 ha (69,2%). Perkembangan luas kerusakan akibat kekeringan pada tanaman jagung setiap bulannya seperti terlihat pada Gambar 6 di bawah ini. Sedangkan data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11. 14.000

Luas Banjir (Ha)

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Th 2012

261

381

2.782

Th 2011

129

19

146

8.788

5.868

9.627

Rerata 5 th

Mei

Jun

Jul

Ags

559

914

525

1.016

1.515

5.507

Sep

Okt

Nov

1.735

822

2.734

2.749

5.571

7.545

Des

6.606

6.091

1.208

283

0

2.131

11.575

885

1

735

7.230

2.479

1.063

8.445

6.731

Gambar 7. Perkembangan Luas Kerusakan Akibat Kekeringan Pada Tanaman Jagung Tahun 2012, Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun (2006–2010)

b. Kedelai Pertanaman kedelai yang mengalami kerusakan akibat kekeringan pada Tahun 2012 seluas 1.546 ha (puso: 130 ha), terluas terjadi pada bulan Juni. Kerusakan terluas di Pemerintah Aceh (341 ha, puso: 40 ha), diikuti Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Kerusakan akibat kekeringan Tahun 2012, apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 dan rerata 5 tahun mengalami penurunan, masing-masing seluas 683 ha (30,6%) dan seluas 5.120 ha (76,8%). Perkembangan luas kerusakan akibat kekeringan pada tanaman kedelai setiap bulannya seperti terlihat pada Gambar 7 di bawah ini. Sedangkan data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12. Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

28

2.500

Luas Banjir (Ha)

2.000

1.500

1.000

500

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Th 2012

0

0

0

0

3

368

228

345

315

40

249

0

Th 2011

0

0

0

125

205

5

100

1.453

328

13

0

0

1.980

196

844

47

114

471

406

133

1.003

112

641

718

Rerata 5 th

Gambar 8.

Perkembangan Luas Kerusakan Akibat Kekeringan Pada Tanaman Kedelai Tahun 2012, Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun (2006–2010)

c. Kacang Tanah Pertanaman kacang tanah yang mengalami kerusakan akibat kekeringan pada Tahun 2012 seluas 153 ha, terluas terjadi pada bulan Agustus. Kerusakan terluas terjadi di Provinsi Jawa Tengah (87 ha) diikuti Pemerintah Aceh, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 dan rerata 5 tahun, luas pertanaman yang terkena kekeringan pada Tahun 2012 lebih rendah 70 ha (31,41 %) dan 7.445 ha (97,99 %). Perkembangan luas kerusakan akibat kekeringan pada tanaman kacang tanah setiap bulannya seperti terlihat pada Gambar 9 di bawah ini. Sedangkan data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13.


29

2.000 1.800 1.600 Luas Banjir (Ha)

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Th 2012

0

0

0

0

0

13

22

58

46

14

8

0

Th 2011

35

0

0

0

12

23

0

0

16

136

0

0

1.804

731

291

0

394

702

657

109

267

301

1.675

668

Rerata 5 th

Gambar 9. Perkembangan Luas Kerusakan Akibat Kekeringan Pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2012, Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun (2006– 2010)

Perbandingan luas kerusakan akibat kekeringan pada pertanaman pangan Tahun 2012, 2011 dan rerata 5 tahun (2006-2011) dapat dilihat pada Gambar 10 dibawah ini. 350.000

Luas Banjir (Ha)

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Th 2012

Th 2011

Rerata 5 th

Padi

271.104

250.836

288.095

Jagung

21.644

22.644

70.369

Kedelai

1.546

2.229

6.665

161

222

7.597

Kacang Tanah

Gambar 10.

Perbandingan luas kerusakan akibat kekeringan pada tanaman pangan Tahun 2012, 2011 dan rerata 5 tahun (2006-2010)

Perbandingan luas kekeringan pada tanaman palawija Tahun 2012, Tahun 2011 dan rerata (2006-2010) dapat dilihat pada Lampiran 9.


30

IV. EVALUASI LUAS SERANGAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (O P T) Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan faktor pembatas produksi dalam usaha budidaya tanaman pangan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, luas serangan OPT utama pada tanaman pangan strategis (padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah) dapat diuraikan sebagai berikut: A. Padi Luas serangan OPT utama padi (penggerek batang, Wereng Batang Coklat (WBC), Blas, Tikus, BLB/kresek, dan tungro) Tahun 2012 mencapai 420.552 ha (puso: 1.689 ha). Apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 dan rerata 5 tahun (20062010), luas serangan mengalami penurunan masing-masing seluas 292.089 ha (40,99%) dan 41.970 ha (9,07%). Serangan pada Tahun 2012 terutama disebabkan oleh tikus kemudian berturut-turut diikuti oleh penggerek batang dan WBC. Perbandingan luas serangan OPT utama tersebut seperti tersaji pada tabel 8 berikut. Sedangkan data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15. Tabel 9. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama Padi Tahun 2012 dengan Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun (2006 - 2010) Tahun 2012 (ha) No

Jenis OPT

T

Rerata 5 Tahun(2006 -2010) (ha)

Tahun 2011 (ha)

P

T

P

T

P

1

PBP

134.415

102

146.394

391

150.251

331

2

WBC

28.808

242

223.606

36.064

54.760

1.379

3

Tikus

118.657

1.024

183.954

3.418

142.416

2.088

4

Blas

51.113

137

27.403

199

19.786

64

5

BLB/Kresek

81.119

33

115.257

62

85.070

30

6

Tungro

6.441

151

16.027

392

10.239

187

Jumlah

420.552

1.689

712.642

40.526

462.522

4.080

Ket.: T = Terkena, P = Puso


31

1. Penggerek batang padi Luas serangan OPT selama Tahun 2012 terutama disebabkan oleh penggerek batang padi (134.415 ha, puso 102 ha) dengan puncak serangan terjadi pada bulan Maret. Serangan penggerek batang padi terluas terjadi di Provinsi Jawa Barat (41.446 ha), diikuti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Banten. Luas serangan penggerek batang padi pada Tahun 2012 lebih rendah apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 dan rerata 5 tahun. Penurunannya masingmasing seluas 11.979 ha (8,18%) dan 15.836 ha (10,54%). Perkembangan luas serangan penggerek batang padi setiap bulannya seperti terlihat pada Gambar 11 di bawah ini. Sedangkan data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

20.000

Luas Serangan (Ha)

18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Th 2012

15.752

16.441

18.313

13.493

16.204

12.477

11.643

7.936

5.505

6.493

5.393

4.764

Th 2011

15.241

14.804

15.782

16.587

15.904

14.121

10.820

9.102

9.133

7.591

7.436

9.873

Rerata 5 th

13.668

16.004

17.935

15.857

17.534

17.233

13.145

8.716

9.148

6.005

6.384

8.623

Gambar 11. Perkembangan Luas Serangan Penggerek Batang Padi pada Tanaman Padi Tahun 2012, Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun (2006–2010)


32

2. Tikus Luas serangan tikus pada Tahun 2012 mencapai 118.657 ha (puso: 1.024 ha), dengan puncak serangan terjadi pada bulan Juli. Serangan terluas terjadi di Provinsi Jawa Tengah (27.654 ha, puso: 553 ha), diikuti Jawa Barat, Pemerintah Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Luas Serangan tikus pada Tahun 2012 lebih rendah apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 dan rerata 5 tahun. Penurunannya masing-masing seluas 65.297 ha (35,50%) dan 2.394 ha (70,03%). Perkembangan luas serangan tikus setiap bulannya seperti terlihat pada Gambar 12 dibawah ini. Sedangkan data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

120.000

Luas Serangan (Ha)

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0 Jan

Feb

Mar

1.825

5.819

2.677

428

1.112

24.428

17.904

6.738

5.974

26.801

6.337

6.488

2.945

2.217

7.978

Th 2012 Th 2011 Rerata 5 th

2.249

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

3.773

7.790

1.190

1.442

109.54

23.855

4.201

1.117

865

677

1.208

1.043

1.184

13.282

7.410

1.852

1.001

812

911

2.090

Gambar 12. Perkembangan Luas Serangan Tikus pada Tanaman Padi Tahun 2012, Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun (2006–2010)


33

3. Wereng Batang Coklat (WBC) Luas serangan WBC selama Tahun 2012 adalah 28.808 ha (puso: 242 ha), dengan puncak serangan terjadi pada bulan Juli. Serangan terluas terjadi di Provinsi Jawa Barat (13.186 ha, puso: 116 ha), diikuti oleh Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Luas serangan wereng batang coklat Tahun 2012 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 dan rerata 5 tahun yaitu seluas 194.799 ha (87,12%) dan seluas 35.822 ha (99,33%). Perkembangan luas serangan WBC setiap bulannya dapat dilihat pada Gambar 13. Sedangkan data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16. 120.000

Luas Serangan (Ha)

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0 Jan

Feb

Mar

1.825

5.819

2.677

428

1.112

24.428

17.904

6.738

5.974

26.801

6.337

6.488

2.945

2.217

7.978

Th 2012 Th 2011 Rerata 5 th

2.249

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

3.773

7.790

1.190

1.442

109.54

23.855

4.201

1.117

865

677

1.208

1.043

1.184

13.282

7.410

1.852

1.001

812

911

2.090

Gambar 13. Perkembangan Luas Serangan WBC pada Tanaman Padi Tahun 2012, Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun (2006–2010)


34

4. Penyakit Blas Selama Tahun 2012 luas serangan penyakit blas adalah 51.113 ha (puso: 137 ha), puncak serangan terjadi pada bulan Februari. Serangan terluas terjadi di Provinsi Jawa Timur (15.791 ha, puso: 92 ha), diikuti Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Pemerintah Aceh. Luas serangan blas Tahun 2012 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 seluas 23.710 ha (86,52%) dan rerata 5 tahun seluas 31.327 ha (158,33%). Perkembangan luas serangan blas setiap bulannya seperti terlihat pada Gambar 14 berikut. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

14.000

Luas Serangan (Ha)

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Th 2012

12.16

11.95

6.499

2.836

3.627

3.632

4.567

2.246

1.336

632

993

Des 623

Th 2011

5.410

5.052

1.915

2.260

2.330

1.605

1.556

1.150

1.026

1.138

1.192

2.770

Rerata 5 th

2.603

3.932

3.109

1.705

1.170

1.788

1.468

844

625

474

832

1.237

Gambar 14. Perkembangan Luas Serangan Penyakit Blas pada Tanaman Padi Tahun 2012, Tahun 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006–2010)


35

5. Penyakit Hawar Daun Bakteri/Kresek Serangan penyakit Daun Bakteri/Kresek pada Tahun 2012 seluas 81.119 ha (puso: 33 ha) dengan puncak serangan terjadi pada bulan Februari. Serangan terluas terjadi di Provinsi Jawa Barat (40.404 ha), diikuti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 dan rerata 5 tahun, luas serangan Tahun 2012 lebih rendah 34.138 ha (29,62%) dan 3.951 ha (4,64%). Perkembangan luas serangan penyakit Hawar Daun Bakteri/Kresek setiap bulannya disajikan pada Gambar 15. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Luas Serangan (Ha)

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Th 2012

14.679

19.504

12.072

6.930

5.635

6.267

6.080

3.098

2.223

1.047

1.746

1.837

Th 2011

21.267

23.542

14.600

11.339

12.368

8.618

6.094

4.820

3.772

2.587

2.526

3.725

Rerata 5 th

7.993

13.708

16.859

7.209

7.314

9.815

6.459

4.263

2.790

2.360

2.239

4.059

Gambar 15. Perkembangan Luas Serangan Penyakit Hawar Daun Bakteri/Kresek pada Tanaman Padi Tahun 2012, Tahun 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006–2010)


36

6. Penyakit Tungro Luas serangan penyakit tungro selama Tahun 2012 seluas 6.441 ha (puso: 151 ha) dengan puncak serangan terjadi pada bulan Januari. Serangan terutama terjadi di Provinsi Jawa Barat (1.633 ha), diikuti Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Bali. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 dan rerata 5 tahun, luas serangan Tahun 2012 lebih rendah 9.586 ha (59,81%) dan 3.798 ha (37,09%). Perkembangan luas serangan penyakit tungro setiap bulannya seperti pada Gambar 16. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16. Perbandingan luas serangan OPT utama tanaman padi Tahun 2012 dengan Tahun 2011 dan rerata 5 tahun dapat dilihat pada Lampiran 15. 3.000

Luas Serangan (Ha)

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Th 2012

1.168

589

712

768

853

467

590

463

210

248

184

187

Th 2011

1.742

2.603

2.609

1.803

1.912

1.213

962

747

441

436

436

1.126

677

938

1.037

1.598

1.594

1.124

814

627

593

425

366

445

Rerata 5 th

Des

Gambar 16. Perkembangan Luas Serangan Penyakit Tungro pada Tanaman Padi Tahun 2012, Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun (2006–2010)


37

B. Palawija Beberapa komoditas palawija yang serangan OPT utamanya dilaporkan adalah jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. 1. Jagung Luas serangan OPT utama tanaman jagung (penggerek tongkol, penggerek batang, ulat grayak, lalat bibit, bulai dan tikus) selama Tahun 2012 mencapai 26.532 ha (puso: 53 ha) dengan puncak serangan terjadi pada bulan Februari. Serangan OPT utama terutama di Jawa Barat (3.506 ha), diikuti Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Luas serangan OPT utama Tahun 2012 lebih rendah apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 seluas 12.320 ha (31,71%) tetapi lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rerata 5 tahun seluas 9.522 ha (55,98%). Perbandingan luas serangan OPT utama jagung Tahun 2012, Tahun 2011 dan rerata 5 tahun dapat dilihat pada Tabel 9. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 18. Tabel 10. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama Jagung Pada Tahun 2012 dengan Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun

No

Jenis OPT

Tahun 2012 (ha)

Tahun 2011 (ha)

Rerata 5 Th (2006-2010) (ha)

T

P

T

P

T

P

1

P. Tongkol

4.837

27

6.490

4

2.758

0

2

P. Batang

8.200

-

6.309

-

3.268

2

3

Ulat Grayak

1.770

-

3.333

21

2.231

74

4

Lalat Bibit

2.082

-

4.058

-

1.509

-

5

Bulai

6.130

21

9.322

127

3.314

203

6

Tikus

3.513

5

9.340

84

3.930

87

38.852

236

17.010

366

Jumlah

26.532

53

Ket.: T = Terkena, P = Puso

Perkembangan serangan OPT Utama pada tanaman jagung setiap bulannya disajikan pada Gambar 17.


38

7.000

6.000

Luas Serangan (Ha)

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Th 2012

4.229

6.126

1.782

1525,5

1852,1

3154,7

2.365

1.323

1821,3

960

786

Des 606

Th 2011

2.834

2766,3

2.477

2627,1

3780,6

3.811

3.858

2.952

2.546

2848,1

3.517

4.835

Rerata 5 th

2.566

1.814

1.493

953,14

1.264

1.533

1.188

1.263

990

962,17

1.493

1.491

Gambar 17. Perkembangan Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Jagung Tahun 2012, Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun (2006–2010)

2. Kedelai Luas serangan OPT utama kedelai (ulat grayak, penggulung daun, lalat kacang, tikus, penggerek polong, dan ulat jengkal) pada Tahun 2012 adalah 5.221 ha (puso: 15 ha) dengan puncak serangan terjadi pada bulan Juli. Serangan OPT utama terluas terjadi di Pemerintah Aceh (1.394 ha), Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, , dan Jawa Timur. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20. Luas serangan OPT utama Tahun 2012 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 dan rerata 5 tahun. Penurunan masingmasing seluas 4.735 ha (47,56%) dan 845 ha (13,93%). Perbandingan luas serangan OPT utama Kedelai Tahun 2012, Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun (2006–2010) seperti tersaji pada Tabel 10 dan Lampiran 21.


39

Tabel 11. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama Kedelai Pada Tahun 2012 dengan Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun No

Tahun 2012 (ha)

Jenis OPT

T

P

Rerata 5 Th (2006-2010) (ha) T P

Tahun 2011 (ha)

P

T

1

Ulat Grayak

1.397

-

2.886

-

1.625

46

2

Penggulung Daun

1.404

-

2.648

-

1.611

-

3

Lalat Kacang

502

-

771

-

633

-

4

Tikus

557

15

1.029

-

447

-

5

Penggerek Polong

754

-

1.226

-

1.122

-

6

Ulat Jengkal

606

-

1.395

-

628

-

Jumlah

5.221

15

9.956

-

6.065

48

Ket. : T = Terkena, P = Puso

Perkembangan luas serangan OPT utama kedelai setiap bulannya seperti terlihat pada Gambar 18 di bawah ini.

2.000

Luas Serangan (Ha)

1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Th 2012

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

669

361

236

439

528

214

929

Th 2011

440

675

470

872

769

541

1.140

Rerata 5 th

508

452

409

405

643

554

655

852

Des

744

730

202

117

52

1.848

1.219

826

441

714

483

462

205

436

Gambar 18. Perkembangan Luas Serangan OPT Utama Pada Tanaman Kedelai Tahun 2012, Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun (2006–2010)


40

3. Kacang Tanah Luas serangan OPT utama kacang tanah (ulat grayak, pelipat daun, bercak daun coklat, babi hutan, tikus dan karat daun) pada Tahun 2012 seluas 5.187 ha puncak serangan terjadi pada Bulan September 2011. Serangan OPT terluas terjadi di Provinsi Jawa Timur (1.427 ha), diikuti Jawa Barat, DI Yogyakarta, Pemerintah Aceh, dan Jawa Tengah. Luas serangan OPT utama pada tanaman kacang tanah dapat dilihat pada Lampiran 23. Luas serangan OPT utama Tahun 2012 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 seluas 2.373 ha (31,39%) tetapi mengalami peningkatan seluas 1.029 ha (24,76%) apabila dibandingkan dengan rerata 5 tahun. Perbandingan luas serangan OPT utama kacang tanah Tahun 2012, Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun (2006–2010) seperti tersaji pada Tabel 11 dan Lampiran 24. Tabel 12. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama Kacang Tanah pada Tahun 2012 dengan Tahun 2011 dan Rerata 5 Tahun No

Jenis OPT

Tahun 2012 (ha) T

Rerata 5 Th (2006-2010) (ha)

Tahun 2011 (ha)

P

T

P

T

P

1

Ulat Grayak

262

-

587

0

253

-

2

Pelipat Daun

210

-

353

-

231

-

3

Bercak Daun Coklat

2.586

-

3.955

0

1.872

-

4

Babi Hutan

156

0

202

0

155

1

5

Tikus

532

-

739

12

648

0

6

Karat Daun

1.441

7

1.725

-

999

-

5.187

7

7.560

13

4.158

2

Jumlah Ket. : T = Terkena, P = Puso

Perkembangan luas serangan OPT utama kacang tanah setiap bulannya disajikan pada Gambar 19.


41

1.200

Luas Serangan (Ha)

1.000

800

600

400

200

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Th 2012

599

671

474

618

362

192

434

331

885

251

201

169

Th 2011

512

691

722

719

612

753

661

1.078

591

394

358

470

Rerata 5 th

424

507

413

420

406

277

414

403

264

208

145

278

Gambar 19.

Perkembangan Luas Serangan OPT Utama Pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2012, Tahun 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006–2010)


42

V.EVALUASI LUAS PENGENDALIAN OPT Peningkatan produksi dipengaruhi oleh berbagai faktor baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu masalah yang dihadapi dalam pengamanan produksi adalah serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat menyebabkan penurunan kualitas, kuantitas, terganggunya kontinuitas produksi, bahkan puso. Kerusakan tanaman oleh OPT sangat berpengaruh terhadap hasil produksi dan kesejahteraan petani, serta berdampak lanjut pada penurunan kemandirian ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, upaya pengamanan produksi dari gangguan OPT dan dampak perubahan iklim perlu dilakukan mulai dari pratanam sampai panen. Untuk mendorong masyarakat petani dan masyarakat luas berpartisipasi langsung dalam pengamanan produksi padi secara serentak dalam areal yang luas dan terkoordinasi, Presiden RI memberikan arahan agar seluruh komponen masyarakat terkait melakukan “GERAKAN LAWAN HAMA”. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Pertanian mengeluarkan kebijakan “SPOT STOP”, yaitu menghentikan titik awal serangan sehingga sumber serangan tidak menyebar ke daerah lain. SPOT STOP didahului oleh penerapan upaya Preemtif (budidaya tanaman sehat dan pengaturan pola tanam). Untuk dapat melakukan SPOT STOP harus dilakukan pengamatan dini dan pengendalian dini. Pelaksanaan pengendalian OPT merupakan tanggung jawab petani (perorangan) sebagai pengusaha di lahan usahataninya, kelompok dalam masyarakat, dan pemerintah khususnya apabila terjadi eksplosi yang tidak dapat ditanggulangi oleh petani. Eksplosi adalah serangan OPT yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang cepat, dan menyebar luas dengan cepat. Penanganan eksplosi oleh Pemerintah dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat. Pengendalian OPT oleh petani dilakukan menggunakan cara mekanikfisik/pemusnahan, aplikasi agens hayati dan pestisida nabati, pestisida kimiawi serta dengan cara lain yang spesifik lokasi. Sejalan dengan strategi yang mengutamakan pengendalian hayati, pengendalian spot/titik serangan di suatu hamparan diutamakan menggunakan agens hayati. Apabila dengan menggunakan agens hayati spot serangan terus berkembang, perlu dilakukan aplikasi pestisida secara 6 (enam) tepat. Aplikasi pestisida secara spot


43

treatment pada hamparan diharapkan tidak agroekosistem antara OPT dan musuh alaminya.

mengganggu

keseimbangan

Gangguan OPT yang berpengaruh terhadap luas panen dan produksi harus ditekan sejak sebelum tanam melalui tindakan preemtif dan apabila ternyata di pertanaman masih terjadi serangan OPT di atas ambang pengendalian, dilakukan tindakan responsif. A. Upaya Pengendalian Dalam rangka mengamankan produksi tanaman pangan dari gangguan OPT, telah dilakukan berbagai upaya sebagai berikut: 1. Pengamatan OPT secara intensif Pengamatan dilaksanakan secara intensif baik rutin maupun insidentil oleh petugas lapangan POPT-PHP, petugas teknis LPHP dan UPTD-BPTPH. Pengamatan rutin dilaksanakan pada petak tetap dan pengamatan keliling. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, POPT-PHP memberikan rekomendasi pengendalian berupa peringatan dini dan tindakan pengendalian yang harus dilakukan petani melalui KCD/Mantan/UPTD Kecamatan dan Penyuluh Lapangan. Data dan informasi hasil pengamatan dari daerah dilaporkan kepada pusat secara berjenjang dan berkala. Pengamatan dinamika serangan OPT khususnya terhadap perubahan iklim ekstrim dimaksudkan untuk mengetahui perubahan status OPT (OPT minor menjadi OPT major) sehingga perlu dibangun sistem peringatan dini (early warning system). Operasionalisasi sistem peringatan dini serangan OPT perlu didukung dengan kelembagaan yang tepat dan kuat, penelitian dan pengembangan tentang prediksi iklim. 2. Penyampaian informasi Informasi berupa laporan peringatan dini, laporan rutin periode setengah bulanan, dan prakiraan serangan disertai rekomendasi pengendalian yang sesuai disampaikan kepada jajaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Informasi kewaspadaan terhadap serangan OPT dikirimkan kepada Gubernur dan Dinas Pertanian Provinsi. 3. Koordinasi Koordinasi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kecamatan diperlukan untuk pengamanan produksi dari gangguan serangan OPT dan mensinergikan tindakan operasional pengendalian OPT di lapangan.


44

4. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pengendalian Pengembangan dan penerapan teknologi pengendalian OPT di arahkan pada pelaksanaan pertanian berkelanjutan dan lestari. Teknologi pengendalian yang dikembangkan saat ini adalah teknologi pengendalian spesifik lokasi dan ramah lingkungan yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan agens hayati dan pestisida nabati. Pengembangan dan pemasyarakatan penerapan teknologi pengendalian OPT dilakukan oleh LPHP/LAH. 5. Operasional Pengendalian OPT Operasional pengendalian OPT dilaksanakan dengan menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) oleh petani baik secara individu maupun secara massal. Empat prinsip dasar penerapan PHT adalah budidaya tanaman sehat, pengamatan rutin, pelestarian musuh alami, dan membina petani menjadi ahli di lahan usahataninya. Strategi operasional pengendalian berdasarkan prinsip PHT dilakukan dengan pendekatan preemtif dan responsif. Pendekatan preemtif mengkondisikan agroekosistem menjadi tahan terhadap cekaman lingkungan serta pemunculan dan perkembangan OPT pada fase tanam selanjutnya. Pendekatan preemtif mengutamakan penggunaan agens hayati yang berfungsi sebagai agens antagonis, varietas unggul yang tahan OPT, pupuk organik, dan waktu tanam yang tepat. Pengendalian responsif dilaksanakan sejak munculnya OPT dengan cara fisik/mekanik, pemanfaatan agens hayati, dan apabila serangan OPT melebihi Ambang Pengendalian maka dilakukan pengendalian kimiawi secara 6 (enam) tepat yaitu tepat cara, sasaran, dosis, jenis, waktu, dan tempat. Pengendalian dilaksanakan berdasarkan analisis POPT-PHP pada spot serangan OPT di suatu hamparan. Apabila dinilai membahayakan, dan petani dalam batas waktu dua hari tidak melaksanakan pengendalian spot serangan OPT, maka Brigade Proteksi Tanaman (BPT) digerakkan untuk mengendalikannya. 6. Bantuan bahan pengendali Pengawalan dan pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT, khususnya padi tidak selalu bertumpu pada penggunaan pestisida kimiawi, namun dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai teknologi pengendalian OPT lainnya, seperti pemanfaatan agens hayati, pestisida nabati, dan teknologi spesifik lokasi lainnya yang ada di daerah. Khusus untuk pengendalian penyakit dan hama yang bersifat endemis perlu dilakukan Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

45

pengendalian kimiawi sebagai tindakan pencegahan seperti aplikasi seed treatment di daerah endemis penyakit blas. Dalam mendukung program “SPOT STOP” perlu dilakukan tindakan pengendalian terhadap titik-titik (spot) serangan OPT agar tidak meluas. Bantuan bahan pengendali OPT berupa pestisida kimia dari pemerintah yang berasal dari stok cadangan nasional merupakan pendukung upaya pelaksanaan program “SPOT STOP”. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan bantuan pestisida dari pusat dan potensi yang ada di daerah dengan mensinergikan pendanaan yang ada dengan sumber pendanaan lainnya seperti APBD propinsi dan APBD kabupaten/kota, serta menjalin kemitraan dengan stakeholder yang bergerak di bidang perlindungan tanaman pangan. Tahun 2012, Direktorat Perlindungan Tanaman pangan telah memberikan bantuan pestisida ke 26 (dua puluh enam) provinsi sebanyak 565.194 kg/ltr dan bahan asap sebanyak 213.325 boks, yang terdiri dari bahan seed treatment padi, jagung, kedelai, dan bahan pengendali OPT padi, jagung, kedelai, serta bahan pengasapan tikus.

B. Teknologi Pengendalian LPHP/LAH sebagai pusat pengembangan teknologi pengendalian secara terus menerus melakukan inovasi dengan mengembangkan teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi dan ramah lingkungan. Pengembangan dan pemasyarakatan teknologi pengendalian tersebut antara lain pendayagunaan dan pemanfaatan agens hayati serta diseminasi teknologi pengendalian OPT. Pada Tahun 2012, teknologi pengendalian OPT telah tersebar di 32 provinsi, yang belum mengembangkan adalah Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu kegiatan pengembangan teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi dan ramah lingkungan, adalah pengembangan agens hayati. Selama Tahun 2012, agens hayati yang telah dikembangkan di LPHP/LAH antara lain : a) Jamur : Beauveria bassiana, Metarhizium sp., Trichoderma sp., Gliocladium sp., Verticillium sp., Spicaria sp., Nomuraeya rileyi, b) Bakteri

: Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas Corynebacterium spp., bakteri merah, bakteri Penicillium spp., Paecylomyces spp.,

sp., putih,

c) Parasitoid : Trichogramma spp., Hemiptarsemus varicornis, d) Predator : Tyto Alba Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

46

e) Virus f)

: Sl-NPV, Se-NPV,

Dekomposer : Mikorumba (Mikro Organisme Rumpun Bambu)

g) Nematoda Steinernema sp. dan Heterorabditis sp. yang digunakan sebagai insektisida untuk mengendalikan ulat dan uret, h) PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) merupakan agens hayati yang mengandung bakteri Pseudomonas flourescens dan Bacillus ploymixa. PGPR merupakan koloni akar, yang habitat hidupnya di sekitar daerah perakaran tanaman. Secara umum PGPR berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan, kesehatan dan kebugaran tanaman. Kegiatan lainnya adalah eksplorasi dan pengembangan beberapa jenis pestisida nabati. Bahan pestisida nabati yang dikembangkan di beberapa LPHP/LAH antara lain ekstrak dari daun mimba, lengkuas, sereh, tembakau, kamalakian, daun sirsak, ampas parutan kelapa, akar terigi, rimpang empon-empon, biji bengkuang dan buah majapahit.

C. Luas Pengendalian Selama Tahun 2012, telah dilakukan upaya pengendalian OPT pada tanaman pangan (padi, jagung, kedelai dan kacang tanah) seluas 1.178.126 ha. Pengendalian OPT utama pada tanaman padi seluas 1.152.798 ha dan pengendalian OPT utama palawija (jagung, kedelai dan kacang tanah) seluas 25.328 ha. Pengendalian OPT dilakukan dengan berbagai cara, yaitu : secara mekanik fisik, aplikasi pestisida, dan dengan cara lain. Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan OPT utama tanaman pangan, berasal dari swadaya petani dan pemerintah daerah (kecamatan, kabupaten/kota, provinsi), serta bantuan pengadaan pemerintah pusat maupun dari stok cadangan nasional yang dialokasikan ke provinsi. Luas pengendalian OPT utama pada tanaman pangan Tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 26. Luas pengendalian OPT pada tanaman pangan utama, sebagai berikut : 1. Padi Berdasarkan laporan yang diterima dari daerah, pengendalian OPT utama pada tanaman padi (penggerek batang padi, tikus, WBC, blas, BLB, dan tungro) yang dilakukan oleh petani pada umumnya masih menggunakan


47

pestisida. Selama Tahun 2012, luas pengendalian OPT utama padi mencapai 1.152.798 ha. Luas pengendalian OPT utama pada tanaman padi tersebut lebih rendah 327.561 ha (22,13%) apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 (1.480.359 ha), terutama pada pengendalian penggerek batang padi dan tikus. Luas pengendalian OPT utama pada tanaman padi Tahun 2012 dan Tahun 2011 seperti tercantum pada Tabel 1 dan data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 27. Tabel 13. Luas Pengendalian OPT Utama Padi Tahun 2012 dan Tahun 2011 No.

OPT

Tahun 2012 (ha)

Tahun 2011 (ha)

1

Tikus

608.433

579.958

2

Penggerek batang padi

266.526

201.265

3

WBC

125.341

526.035

4

Hawar daun bakteri

72.169

115.974

5

Blas

69.016

27.932

6

Tungro

11.314

29.196

1.152.798

Jumlah

1.480.359

2. Palawija Secara umum, pengendalian OPT utama pada tanaman palawija (jagung, kedelai, dan kacang tanah) yang telah dilaksanakan selama Tahun 2012 seluas 25.328 ha. Pengendalian OPT pada tanaman palawija Tahun 2012 ini mengalami penurunan seluas 5.919 ha (18,94%) apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 (31.247 ha). Secara lengkap luas pengendalian OPT palawija seperti tabel berikut : Tabel 14. Luas Pengendalian OPT Utama Palawija Tahun 2012 dan 2011 No.

Komoditas

I.

Jagung

OPT

Tahun 2012

Tahun 2011

1. Tikus

5.880

10.710

2. Bulai

4.639

4.803

3. Penggerek Batang

2.527

2.134

4. Penggerek Tongkol

1.976

1.342

5. Lalat Bibit

1.287

1.450

824

1.426

6. Ulat Grayak Jumlah

17.134


21.865

48

No.

Komoditas

II.

Kedelai

OPT 1. Ulat Grayak

Tahun 2011

1.023

3.972

854

1.238

3.271

572

4. Tikus

785

748

5. Penggerek Polong

371

420

6. Lalat Kacang

706

656

7.010

7.606

1. Ulat Grayak

113

114

2. Bercak Daun

510

774

3. Tikus

213

432

4. Karat Daun

258

182

5. Pelipat Daun

62

128

6. Babi Hutan

28

147

Jumlah

1.184

1.776

Jumlah Palawija

25.328

31.247

2. Penggulung Daun 3. Ulat Jengkal

Jumlah III.

Tahun 2012

Kacang Tanah

Secara rinci, pengendalian OPT pada tanaman palawija, sebagai berikut : a) Jagung Luas pengendalian OPT utama jagung (penggerek tongkol, penggerek batang, tikus, bulai, lalat bibit, dan ulat grayak) pada Tahun 2012 seluas 17.134 ha. Luas pengendalian pada Tahun 2012 ini lebih rendah 4.731 ha (21,64%) apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 (21.865 ha). Pengendalian terluas dilakukan terhadap hama tikus seluas 5.880 ha, diikuti penyakit bulai seluas 4.639 ha dan penggerek tongkol seluas 1.976 ha. Secara rinci, luas pengendalian OPT utama pada jagung Tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 28. b) Kedelai Luas pengendalian OPT utama kedelai (ulat grayak, penggulung daun, tikus, ulat jengkal, lalat kacang, dan penggerek polong) pada Tahun 2012 seluas 7.010 ha. Luas pengendalian Tahun 2012 ini lebih rendah 596 ha (7,84%) apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 (7.606 ha). Pengendalian terluas dilakukan terhadap ulat jengkal seluas 3.271 ha, diikuti ulat grayak seluas 1.023 ha dan penggulung daun seluas 854 ha. Secara rinci, luas pengendalian OPT kedelai dapat dilihat pada Lampiran 29.


49

c)

Kacang Tanah Luas pengendalian OPT utama kacang tanah (ulat grayak, bercak daun, tikus, karat daun, pelipat daun, dan babi hutan) pada Tahun 2012 seluas 1.194 ha. Luas pengendalian Tahun 2012 ini lebih rendah 592 ha (33,33%) apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 (1.776 ha). Pengendalian terluas dilakukan terhadap penyakit bercak daun seluas 510 ha, diikuti karat daun seluas 258 ha dan tikus seluas 213 ha. Secara rinci, luas pengendalian OPT utama kacang tanah Tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 30.

D. Kasus-kasus Penggunaan Pestisida Penggunaan pestisida harus dilakukan sesuai prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan merupakan langkah terakhir yang dilakukan berdasarkan hasil pengamatan di lahan/lapangan dan dipilih secara selektif, bijaksana, dan diawasi. Penggunaan pestisida tidak sesuai aturan dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Sesuai konsep sistem PHT, penggunaan pestisida ditujukan bukan untuk memberantas atau membunuh hama, namun lebih diutamakan untuk mengendalikan OPT sedemikian rupa sehingga populasi/keberadaan OPT berada di bawah batas ambang ekonomi atau ambang pengendalian. Tahun 2012, beberapa provinsi telah melaporkan kasus-kasus penggunaan pestisida, provinsi tersebut antara lain Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Aceh, dan Papua. Kasus-kasus penggunaan pestisida yang dilaporkan adalah : a. Terbunuhnya organisme bukan sasaran, yaitu musuh alami (laba-laba) b. Keracunan pada manusia karena tidak memakai Alat Perlindungan Diri (APD) pada saat aplikasi c. Pestisida repacking (pengemasan ulang)


50

VI.EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2012 A. Bahan Rekomendasi Kebijakan Menteri Pertanian di Bidang Perlindungan Tanaman Pangan Pertemuan Koordinasi Komisi Perlindungan Tanaman (KPT) Pertemuan Koordinasi Komisi Perlindungan Tanaman (KPT) bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan membahas permasalahan aktual di bidang perlindungan tanaman sebagai bahan masukan kepada Menteri Pertanian dalam penetapan kebijakan yang stategis dan akomodatif. Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan 1 (satu) kali Pertemuan Koordinasi KPT yang dilaksanakan pada tanggal 6 – 8 Juni 2012, di Semarang Jawa Tengah. Pertemuan dihadiri oleh Anggota KPT, Pejabat Eselon II, dan perwakilan dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura, dan Pusat Karantina Tumbuhan, narasumber dan undangan lainnya. Hasil penting dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut: a. Pelembagaan PHT Kawasan-kawasan PHT harus dibentuk untuk mengefektifkan pemasyarakatan dan penerapan PHT, minimal di tingkat kecamatan (Kecamatan PHT) yang berbasis komoditas unggulan di wilayah tersebut. Dengan terbentuknya Kecamatan PHT, permasalahan terkait penyebaran serangan OPT polifag subsektor (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) tidak akan lagi menjadi persoalan. b. SDM Perlindungan Jumlah sumber daya manusia (SDM) perlindungan tanaman (POPT) terutama di daerah semakin berkurang karena purna tugas, alih tugas, dan lain-lain, sehingga tidak sebanding dengan wilayah pengamatannya. Perekrutan SDM POPT oleh daerah sangat terbatas, untuk itu pusat (Pemerintah) agar mengupayakan dan memprioritaskan perekrutan tersebut.


51

c. Sekolah Lapangan Beberapa Sekolah Lapangan (SL) yang dilaksanakan pada saat ini tidak sesuai dengan prinsip SL, yaitu: a) belajar dari pengalaman; b) lahan sebagai tempat belajar; c) mengikuti fase-fase fenomena obyek belajar (fenologi) secara berkesinambungan; d) metode Pendidikan Orang Dewasa (POD); e) kontrak belajar sampai temu lapang; dan f) siklus belajar setiap pertemuan (mengamati, menganalisa, mendiskusikan, menyimpulkan, dan dinamika kelompok). Untuk itu, diperlukan Peraturan Menteri Pertanian tentang standardisasi SL. d. Organisasi dan Advokasi KPT Saat ini, tugas dan wewenang KPT masih sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang ada, yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian serta mengevaluasi kebijakan perlindungan tanaman. Komposisi keanggotaan KPT perlu diperluas sebagai tanggapan terhadap perkembangan kompleksitas dan dinamika masalah perlindungan tanaman. Sosialisasi dan advokasi implementasi saran serta pertimbangan yang dihasilkan oleh KPT harus dilakukan oleh para penyusun dan pelaksana kebijakan di pusat dan daerah. e. Kesehatan Benih Kesehatan benih merupakan komponen penting dalam menjamin keberhasilan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Standar kesehatan benih hortikultura telah diatur dalam SNI dan SK Direktur Jenderal Hortikultura. Bagi benih yang belum ditetapkan SNI-nya, produsen wajib mencantumkan parameter kesehatan benih pada labelnya. Sedangkan standar kesehatan benih tanaman pangan dan perkebunan harus segera dikaji, ditetapkan, dan diwajibkan penerapannya melalui SK Direktur Jenderal teknis terkait. f. Agens Hayati Pesatnya perkembangan dan kebutuhan pemanfaatan agens hayati (mikroba berguna sebagai bahan pengendali OPT dan pemacu pertumbuhan tanaman) dan pestisida nabati di lapangan, menuntut ditetapkannya standar pengembangan, registrasi dan penjaminan mutu, baik di tingkat laboratorium maupun Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH). Persyaratan untuk pendaftaran agens hayati antara lain meliputi identifikasi yang tepat dan akurat, Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

52

keefektifan yang tinggi, informasi daya simpan, serta keamanan terhadap manusia dan lingkungan. Pengaturan pemanfaatan agens hayati harus dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup tujuan pemanfaatannya (komersial atau penggunaan secara internal di kelompok tani). g. Perizinan, Pelembagaan, dan Pengawasan Pestisida (Policy Paper) Regulasi dan evaluasi yang lebih ketat dalam perizinan serta pengawasan pestisida diperlukan untuk menjamin kualitas pestisida yang beredar di lapangan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut: a.

Standar pengujian efikasi pestisida untuk kepentingan registrasi harus ditelaah agar pestisida yang terdaftar dan beredar aman terhadap manusia serta lingkungan.

b. Jumlah formulasi pestisida dengan bahan aktif yang sama terhadap OPT sasaran yang sama harus dibatasi. c.

Perizinan suatu produk/merk dagang pestisida agar dicabut apabila berdasarkan pengawasan, produk tersebut tidak diproduksi atau diproduksi hanya berdasarkan permintaan/pesanan.

Perguruan tinggi dan lembaga yang berkompeten perlu didorong untuk mengkaji dampak negatif pestisida di lapangan pasca registrasi, termasuk menelaah berbagai bahan aktif pestisida yang saat ini telah dilarang di negara lain. Data hasil kajian akan digunakan sebagai komponen evaluasi pestisida dalam proses registrasi ulang. B. Pedoman Perlindungan Tanaman Pangan 1. Pedoman Operasional LPHP Dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit (LPHP) diperlukan pedoman operasional yang akan menjadi acuan petugas/pengelola LPHP dalam pelaksanaan kegiatannya. Pedoman operasional ini dimaksudkan untuk mendukung terpenuhinya persyaratan dan terwujudnya jaminan mutu produk, jasa, proses, sistem, SDM/personel dan lainnya, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada pengguna dan pihak terkait. Selain itu, pedoman operasional tersebut diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan produktivitas melalui kegiatan pengamanan produksi, daya guna dan hasil guna serta perlindungan terhadap konsumen,


53

tenaga kerja dan masyarakat dalam hal keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada Tahun 2012 telah dilakukan penyusunan buku Pedoman Operasional LPHP yang diharapkan dapat menjadi rujukan kegiatan untuk dapat memilih kegiatan sesuai skala prioritas di wilayahnya 2. Pedoman Penilaian POPT, LPHP, Petani dan Kelompok Tani Teladan Salah satu upaya untuk memotivasi kinerja POPT-PHP, POPT, LPHP, Petani, dan Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati adalah melalui pemberian penghargaan kepada POPT, POPT-PHP, LPHP, petani, dan Kelompok Tani teladan. Berkaitan dengan hal tersebut dipandang perlu menyusun pedoman sebagai acuan Tim Penilai dalam melakukan penilaian terhadap POPT-PHP, POPT, LPHP, serta petani dan kelompok tani pengembang agens hayati teladan tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut di atas, pada Tahun 2012 telah dilakukan penyusunan pedoman sebagai berikut: a) Pedoman Penilaian POPT Teladan, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan penilaian dalam rangka pemberian penghargaan POPT dan POPT-PHP Teladan Tingkat Nasional. b) Pedoman Penilaian LPHP Teladan, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan penilaian dalam rangka pemberian penghargaan LPHP Teladan Tingkat Nasional. c) Pedoman Penilaian Petani dan Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati Teladan, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan penilaian dalam rangka pemberian penghargaan Petani Pengembang PHT dan Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati Teladan Tingkat Nasional. 3. Pedoman Pelaksanaan SLPHT yang disempurnakan Pada tahun 2012 telah dialokasikan dana APBN untuk kegiatan SLPHT skala kelompok dan SLPHT Tindak Lanjut di seluruh provinsi kecuali Provinsi Kepulauan Riau. Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan SLPHT dilakukan untuk memperbaiki buku Pedoman Pelaksanaan SLPHT yang telah ada dengan dilengkapi Pedoman SLPHT Tindak Lanjut sebagai standar/acuan baku bagi petugas pemandu lapangan dalam pelaksanaan SLPHT di lapangan.


54

4. Pedoman Jabatan Fungsional POPT POPT wajib mengumpulkan dan menyusun hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk dokumen berupa Data Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) setiap tahunnya. Tata cara penyusunan dan pengajuan DUPAK ditentukan berdasarkan pedoman yang berlaku. Selain melaksanakan tugas pokok, untuk meningkatkan profesionalismenya, POPT diharapkan dapat menyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI) sesuai dengan Pedoman Penyusunan KTI (SK mentan No. 34/Permentan/OT.140/6/2011). Pada tahun 2012 ini telah disusun Pedoman Penyusunan dan Pengajuan DUPAK POPT dan perbanyakan Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Pedoman Penyusunan dan Pengajuan DUPAK POPT bertujuan untuk memberikan acuan kepada POPT dalam mengumpulkan angka kredit yang diajukan sebagai syarat kenaikan pangkat dan jenjang. Pedoman Penyusunan KTI dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun KTI sesuai kaidah ilmiah. C. Bahan Informasi Perlindungan Tanaman Pangan Dalam rangka penyediaan bahan informasi bagi petugas lapangan dan petani dalam memberikan rekomendasi pengendalian OPT (padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah) dengan mengacu kepada prinsip PHT, selama Tahun 2012 telah disusun dan banner, buku dan buletin. 1. Banner Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Media Visualisasi Perlindungan Tanaman Pangan (Diorama) Banner dicetak dalam upaya penyebaran informasi kepada petugas lapangan maupun masyarakat untuk menambah wawasan tentang pengendalian OPT. Banner juga digunakan dalam mendukung pelaksanaan pertemuan MPTHI yang diselenggarakan di Palu, Sulawesi Tengah. Banner dicetak sebanyak 8 unit. Sebagai upaya melakukan sosialisasi kegiatan perlindungan tanaman pangan, telah dibuat media visualisasi berupa maket, diorama, media elektronik, dan media pamer lainnya, yang diletakkan di ruang pamer Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. 2. Buku Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan baik di pusat maupun di daerah, diterbitkan beberapa buku pedoman/petunjuk yaitu Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

55

2012 (Kontingensi), Pedoman Teknis Petani Pengamat, Pedoman Pengamatan dan Pelaporan Perlindungan Tanaman Pangan, Komik “SPOTSTOP”. 3. Buletin Warta Perlindungan Tanaman Pangan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan merupakan lembaga publik yang mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan pemerintahan yang baik sesuai dengan UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi yang harus disampaikan oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tentunya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan. Oleh karena itu, perlu dibuat media informasi yang efektif untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan tersebut kepada masyarakat terutama petugas lapangan dan stakeholder perlindungan tanaman pangan. Salah satu media yang dibutuhkan untuk kepentingan hal tersebut adalah Warta Perlindungan Tanaman Pangan. Selain memuat tentang kebijakan-kebijakan perlindungan tanaman pangan, media informasi tersebut juga memuat data dan informasi lain seperti data serangan OPT, DPI, Pemasyarakatan PHT dan Teknologi Pengendalian OPT. Selain itu Warta Perlindungan Tanaman Pangan dapat juga menjadi sarana pengembangan keprofesian bagi Pejabat Fungsional Pengendali OPT (POPT) yang ada di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Pada Tahun 2012 telah disusun buletin Warta Perlindungan Tanaman Pangan sebanyak 6 (enam) edisi. D. Pelatihan Teknis Perlindungan Tanaman Pangan Selama Tahun 2012, dalam rangka peningkatan kompetensi petugas telah dilakukan kegiatan: 1. Pelatihan Pemetaan Serangan OPT pada Tanaman Pangan Pemetaan merupakan langkah awal untuk mengetahui penyebaran OPT di suatu wilayah. Pemetaan OPT merupakan dasar dalam menentukan langkahlangkah pengendalian OPT yang timbul, sehingga dampak terhadap penurunan kualitas dan kuantitas produksi pangan pada masa yang akan datang dapat ditekan. Pelatihan Pemetaan Serangan OPT pada Tanaman Pangan telah dilaksanakan dan diikuti oleh staf teknis dan pejabat fungsional POPT lingkup Direktorat Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

56

Perlindungan Tanaman Pangan dan unsur Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Jawa Barat, Banten, D.I. Yogyakarta, dan Maluku. Pemetaan disusun menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) atau “Geographical Information System = GIS”. SIG menyajikan informasi dan pengelolaan data, baik data spasial bergeoreferensi maupun data non-spasial (data numerik/alfanumerik/ atribut) yang cukup komplek secara terpadu. Praktek yang dilakukan pada pelatihan pemetaan sebaran daerah endemis serangan OPT meliputi praktek pengolahan dan analisis data serangan Penggerek Batang Padi (PBP) dan Wereng Batang Coklat (WBC) pada Musim Hujan (MH) dan Musim Kemarau (MK), praktek Penyusunan Peta Sebaran Daerah Endemis PBP Di Indonesia Pada MH, praktek Penyusunan Peta Sebaran Daerah Endemis PBP Di Indonesia Pada MK, praktek Penyusunan Peta Sebaran Daerah Endemis WBC Di Indonesia Pada MH, praktek Penyusunan Peta Sebaran Daerah Endemis WBC Di Indonesia Pada MK, dan praktek pembuatan batas wilayah Kabupaten/Kota baru berdasarkan hasil pemekaran wilayah. 2. Pelatihan Analisis Data Serangan OPT Tanaman Pangan Analisis serangan OPT merupakan kegiatan untuk menganalisa perkembangan populasi OPT serta penyebaran dan akibat yang ditimbulkan dalam ruang dan waktu tertentu. Informasi tersebut menjadi masukan bagi petugas lapangan dalam pengambilan kebijakan dan menyusun strategi serta teknik pengendalian OPT secara spesifik lokasi, sehingga produktivitas pertanian dapat dipertahankan pada taraf tinggi, kualitas dan kontinuitas terjamin, serta aman terhadap lingkungan. Pelatihan Analisis Data Serangan OPT Tanaman Pangan telah dilaksanakan dan diikuti oleh staf teknis perllindungan tanaman pangan dan fungsional POPT. Narasumber dan pemandu berasal dari Direktrorat Perlindungan Tanaman Pangan, Balai Besar Peramalan OPT, dan Universitas Gadjah Mada. Analisis data serangan OPT terbagi menjadi dua, yaitu 1) pengolahan dasar/sederhana (menghitung nilai rata-rata contoh, menghitung varian contoh, menghitung varian populasi, mengevaluasi kualitas data, mengevaluasi sebaran data, dan mentransformasi data); dan 2) pengolahan lanjutan/komprehensif (analisis anova, pengembangan sampling, pemetaan, dan peramalan).


57

Peramalan OPT bertujuan untuk menyusun model peramalan OPT sederhana, akurat dan aplikatif, menyusun saran tindak pengelolaan OPT sesuai dengan prinsip/strategi PHT, serta menekan populasi/serangan OPT, menjaga tingkat produktivitas tanaman dan keamanan lingkungan. Pengembangan peramalan OPT dilakukan menggunakan metode regresi linier, yaitu analisis statistika yang memodelkan hubungan beberapa variabel menurut bentuk hubungan persamaan linier eksplisit. Model peramalan penyakit BLB pada tanaman padi yang berhasil dikembangkan pada saat pelatihan berlangsung adalah model peramalan penyakit BLB pada Musim Kemarau 2012 dan Musim Hujan 2011/2012 di Indonesia. 3. Training of Trainer Sekolah Lapangan Iklim Training Of Trainer (TOT) Sekolah Lapangan Iklim (SLI) merupakan suatu proses pembelajaran bagi petugas lapangan dalam mengelola data dan informasi iklim yang pelaksanaannya mengacu kepada sistem SLPHT. Melalui TOT-SLI ini diharapkan petugas terutama yang wilayah kerjanya termasuk kategori daerah rawan banjir/kekeringan mampu melakukan analisis dan evaluasi data dan informasi faktor iklim/cuaca. Disamping itu diharapkan petugas perlindungan tanaman dapat menyampaikan informasi tersebut kepada petani melalui kegiatan SLI, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan dalam kegiatan budidaya tanaman. Pertemuan TOT SLI pada tahun 2012 telah dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah. Pasca TOT SLI, beberapa hal yang ditindaklanjuti antara lain dengan membentuk ikatan petani alumni SLI dan memberikan mereka kegiatan sehingga tetap berkesinambungan seperti studi banding dan pertemuan antara alumni, serta diharapkan segera melaksanakan TOT di tingkat provinsi maupun kabupaten. 4. Pelatihan Pengenalan dan Aplikasi Pemanfaatan AWS Automatic Weather Station (AWS) atau Stasiun Cuaca Otomatis Telemetri Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan merupakan stasiun yang dikembangkan oleh Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi yang mampu merekam data cuaca terkini secara digital (diatur sesuai kebutuhan). AWS dapat merekam enam jenis unsur cuaca antara lain: curah hujan, suhu (minimum, maksimum dan rata-rata), kelembaban udara (minimum, maksimum dan rata-rata), radiasi matarahari, kecepatan angin, dan arah angin.


58

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan AWS maka perlu dilakukan pengenalan dan aplikasi pemanfaatan AWS tersebut bagi semua pihak yang terkait. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan petugas pengelola data di Pusat dan daerah agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan AWS di lapangan. Pelatihan telah dilaksanakan dan diikuti oleh petugas pengelola data iklim di 9 Provinsi (Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur). Informasi-informasi iklim hasil pengamatan AWS tersebut akan dianalisis dan disebarluaskan kepada petani melalui petugas lapangan (POPT-PHP) sehingga luas lahan terkena serangan OPT dan DPI diharapkan dapat berkurang. 5. TOT PL 1 SLPHT Kemampuan dan penguasaan materi Pemandu Lapangan (PL) sebagai fasilitator kegiatan SLPHT memegang peran penting dalam pelaksanaan kegiatan secara optimal sesuai konsep dasar PHT. Saat ini, jumlah petugas POPT-PHP yang memiliki pengetahuan di bidang kepemanduan SLPHT masih terbatas sehingga perlu dilaksanakan Training of Trainer (TOT) PL I yang diharapkan dapat mengatasi terbatasnya jumlah tenaga pemandu SLPHT. Training of Trainer (TOT) PL I telah dilaksanakan di Malang, Jawa Timur. Salah satu materi penting TOT adalah pengamatan agroekosistem. Praktek pengamatan agroekosistem dilaksanakan di Desa Kasembon, Batu, Malang yang merupakan hamparan SLPHT tindak lanjut. Wilayah Desa Kasembon tersebut direncanakan menjadi pilot project Rintisan Desa PHT bekerjasama antara Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang dengan UPTD BPTPH Provinsi Jawa Timur. Kunjungan peserta ke Rintisan Desa PHT tersebut diharapkan dapat memotivasi peserta untuk mendorong pembentukan desa/kecamatan PHT di provinsi masing-masing. 6. Sosialisasi Pedoman Fungsional POPT Salah satu butir kegiatan jabatan fungsional POPT adalah pengembangan profesi yang merupakan kegiatan pengembangan diri POPT melalui peningkatan pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalismenya serta pengamalannya kepada masyarakat luas. Salah satu kegiatan pengembangan profesi dimaksud adalah menyusun KTI. Penyusunan KTI berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian. Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

59

Pedoman tersebut disosialisasikan, khususnya kepada POPT untuk meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi tentang penyusunan KTI sesuai kaidah ilmiah. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta pemahaman POPT dalam menyusun DUPAK juga telah dilaksanakan Sosialisasi Draft Pedoman Penyusunan dan Pengajuan DUPAK. Mengingat beragamnya permasalahan dalam pemberdayaan dan pengembangan jabatan fungsional POPT di daerah, dipandang perlu menyepakati beberapa hal terkait dengan perolehan angka kredit pendidikan formal, persyaratan pendidikan POPT Ahli dan Alih Kelompok, pengukuhan POPT, penerapan peraturan terkait, batas waktu maksimal perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan POPT, pembebasan sementara, dan penilaian KTI. 7. Seminar Sehari Perlindungan Tanaman Pangan Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan pejabat fungsional POPT, telah dilaksanakan Seminar Sehari bertema “Pengaruh Dampak Perubahan Iklim terhadap Perkembangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan” di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan pada tanggal 29 Agustus 2012. Peserta seminar adalah POPT perwakilan dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Perkebunan, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Jatisari, BPTPH (Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat) maupun staf teknis lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Seminar dilaksanakan dengan mengundang Narasumber terkait yang berasal dari IPB, BBSDLP, dan BBPOPT Jatisari . Beberapa hal yang dihasilkan : 1.

Dampak Perubahan Iklim berakibat pada :  Meningkatnya suhu udara sebesar 0,74o C dalam kurun waktu 100 tahun (1906-2005)  Naiknya permukaan laut sebesar 0,7 mm/ tahun (1961-2003), dalam kurun waktu 100 tahun lagi (tahun 2061), akan menjadi 70 mm  Terjadinya perubahan spesies flora dan fauna  Menurunnya frekuensi dan volume hujan pada musim hujan, dan meningkat pada musim kemarau  Terjadinya perubahan pola dan musim tanam  Berubahnya siklus hidup organisme sehingga dalam setahun dapat menyelesaikan beberapa generasi


60

2.

 Meningkatnya frekwensi timbulnya hama atau penyakit manusia, hewan dan tumbuhan Di Indonesia telah dilakukan beberapa kajian terkait perubahan iklim, kegiatan yang telah berlangsung selama 3 tahun, adalah sebagai berikut :  Pengembangan galur padi dan kedelai tahan salinitas dan tahan kering  Pengembangan alat-alat pertanian prsesisi  Prediksi Iklim  Pengembangan kalender tanam dinamik  Survey pengaruh perubahan iklim pada pergeseran HPT Padi, pengembangan basis data HPT dan pengembangan pengendalian hama terpadu  Produksi dan pengembangan teknologi pupuk organic dan biofertilizer  Pengembangan sistem irigasi

3.

 Diseminasi dan adaptasi teknologi UKM Dampak perubahan iklim, juga berdampak pada perubahan iklim mikro. Perubahan iklim mikro terhadap serangga hama mempengaruhi :  Proses biologi OPT (keperidian, siklus hidup, ukuran tubuh, maupun kemampuan makan)  Kondisi Inang (Morfologi, ketahanan)

4.

 Lingkungan (faktor biologi, musuh alami, keefektifan) Dampak perubahan iklim, juga berdampak pada perubahan iklim mikro. Perubahan iklim mikro terhadap penyakit mempengaruhi :  Patogen (reproduksi, patogenesitas, penularan, bertahan hidup)  Inang (ketahanan/morfofisiologi, ekspresi gejala)

5.

 Lingkungan (sifat fisiokimia tanah, perkembangan dan dominasi mikroba tanah, filosfer, dn simbion) Contoh kejadian perubahan iklim adalah eksplosi hama wereng batang coklat. Perubahan iklim yang terjadi menyebabkan curah hujan dan suhu meningkat. Kemungkinan yang terjadi adalah keperidian wereng menjadi tinggi, tanaman menjadi stress sehingga fotosisntesis berada dalam keadaan sub-optimal, lingkungan pada tanaman padi terutama bagian pangkal batang menjadi gelap, suasana anearob, pelapukan bahan organik menjadi lambat, dan keragaman serangga rendah. Dengan kondisi tersebut, ekosistem sawah menjadi lemah, kandungan bahan organik rendah, jaringan padi miskin simbion (endofit), ditambah lagi dengan perilaku petani yang menyemprotkan pestisida dengan tidak


61

bijaksana yang menyebabkan matinya musuh alami, maka kondisi tersebut akan menyebabkan terjadinya ledakan hama wereng. 6.

Tindak lanjut dalam meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh pemgaruh perubahan iklim terhadap perkembangan OPT yaitu :  Mulai mengamati unsur iklim sebagai penciri serangan hama-penyakit  Mencari model hubungan antara luas/populasi OPT dengan faktor pemicu serangan/iklim yang spesifik lokasi karena serangan OPT umumnya spesifik lokasi  Penyediaan capacity building : peralatan AWS/stasiun iklim, terutama di sentra-sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, dan kemampuan analisis SDM  Menyusun peringatan dini luas serangan OPT

E.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) 1. Evaluasi Penerapan SIM OPT Sejalan dengan perkembangan program SIM OPT dari versi 1.1 menjadi 2.1, maka pelaporan OPT dan DPI secara berjenjang sampai ke tingkat pusat (Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan) diharapkan semakin lancar, cepat, dan akurat. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan menginventarisasi informasi terkait penerapan SIM OPT di beberapa daerah, terutama yang mengalami kendala dalam penerapan program tersebut. Dengan kegiatan ini, dapat ditemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh petugas pengelola data OPT/DPI sehingga program SIM OPT versi 2.1 dapat diterapkan secara optimal. Evaluasi dalam rangka penerapan SIM OPT telah dilaksanakan di beberapa provinsi terutama yang mengalami kendala, yaitu Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jambi, Kalimantan Tengah dan Jawa Tengah. Berdasarkan hasil Evaluasi Penerapan SIM OPT ke beberapa provinsi diketahui beberapa permasalahan antara lain: - Sistem Aplikasi Data OPT dan DPI di daerah belum sepenuhnya dapat diterapkan karena petugas pengelola sering berganti, sarana yang belum memadai, dan keterbatasan kemampuan teknis petugas pengelola. - Beberapa daerah belum memanfaatkan sistem pengiriman data OPT dan DPI melalui SIM OPT, karena belum mengikuti prosedur yang sesuai dengan petunjuk (manual) dan proses upload data ke server (Pusat Data


62

dan Informasi Kementerian Pertanian) masih mengalami kendala. Pengiriman data dilakukan melalui e-mail, faksimili, dan jasa pos. 2. Pemutakhiran Data dan Informasi Situs Web Sistem Informasi Manajemen (SIM) data OPT yang telah dikembangkan oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan adalah situs web. Situs web tersebut berisikan data dan informasi serangan OPT, DPI, maupun informasi yang terkait dengan perlindungan tanaman sesuai kondisi terkini, serta dapat menyajikan tulisan ilmiah/populer. Data dan informasi tersebut sangat dibutuhkan baik bagi penentu kebijakan maupun petugas perlindungan di pusat maupun di daerah. Secara umum, situs web yang telah ada belum dapat memenuhi kebutuhan akan informasi yang diperlukan karena adanya hambatan dalam pengumpulan data pendukung updating situs web, belum memadainya sarana pendukung updating, dan belum optimalnya pemanfaatan server. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diupayakan pengembangan dan penyempurnaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi baik pusat maupun daerah. Dalam rangka pengembangan sistem informasi situs web, telah dilaksanakan penyusunan bahan updating/pemutakhiran data dan informasi yang ada pada situs web Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sehingga situs web tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. F.

Rapat-Rapat Koordinasi 1. Regional IV Pertemuan Regional IV dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Tahun 2012 dan evaluasi Tahun 2011 untuk seluruh pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga terhimpun data/informasi sementara luas tanam, luas panen, produksi, dan produktivitas tanaman pangan di wilayah Sulawesi (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara) serta mengiventarisasi permasalahan dan merumuskan alternatif pemecahannya. Beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah Sasaran nasional produksi padi tahun 2012 sebesar 72.026.235 ton. Wilayah regional IV (Sulawesi) awalnya ditargetkan dapat berkontribusi sebesar 7.893.115 Ton terhadap sasaran produksi nasional sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh


63

masing-masing provinsi dengan Dirjen Tanaman Pangan, namun hasil workshop lebih kecil, yaitu mencapai sebesar 7.880.185 ton (99,83 %) terdiri dari provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4.813.500 ton atau 97,96 % dari sasaran nasional (4.913.600 ton); Provinsi Sulawesi Utara sebesar 633.180 ton (98,72%) dari sasaran nasional (641.385 ton); Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 603.246 ton (118,46 %) dari sasaran nasional (509.250 ton); Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1.116.027 ton atau 102,90 % dari sasaran nasional 1.084.570 ton; Provinsi Sulawesi Barat sebesar 413.209 ton atau 101,14 % dari sasaran nasional (408.550 ton); Gorontalo sebesar 301.023 ton (89,65 %) dari sasaran nasional (335.760 ton). Sedangkan sasaran nasional produksi Jagung tahun 2012 sebesar 24.000.000 ton. Wilayah regional IV (enam provinsi) ditargetkan dapat berkontribusi sebesar 4.104.706 Ton dari total sasaran nasional sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh masing-masing provinsi dengan Dirjen Tanaman Pangan, namun hasil workshop lebih kecil menjadi sebesar 3.627.717 ton (88,37 %) terdiri dari Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1.850.500 ton (97,39 %) dari sasaran nasional (1.900.000 ton); Provinsi Sulawesi Utara sebesar 536.377 ton (84,48 %) dari sasaran nasional (634.921 ton); Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 216.293 ton (100,04 %) dari sasaran nasional (216.201 ton); Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 182.586 ton (109,54 %) dari sasaran nasional (166.684 ton); Provinsi Sulawesi Barat sebesar 144.080 ton (130,98 %) dari sasaran nasional (110.000 ton); dan Gorontalo sebesar 697.881 ton (64,80 %) dari sasaran nasional (1.076.900 ton). Sasaran nasional produksi kedelai tahun 2012 sebesar 1.900.000 ton. Wilayah regional IV (enam provinsi) ini dapat berkontribusi sebesar 174.700 ton sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh masing-masing provinsi dengan Dirjen Tanaman Pangan, sedangkan hasil workshop lebih kecil yaitu sebesar 136.137 ha (77,92 %) terdiri dari Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 92.600 ton (98,09 %) dari sasaran nasional (94.400 ton); Provinsi Sulawesi Utara sebesar 4.522 ton (25,40 %) dari sasaran nasional (17.800 ton); Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 10.996 ton atau 75,83 % dari sasaran nasional (14.500 ton); Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 13.208 ton atau 72,97 % dari sasaran nasional (18.100 ton); Provinsi Sulawesi Barat sebesar 8.798 ton atau 44,66 % dari sasaran nasional (19.700 ha); dan Gorontalo sebesar 6.013 ton atau 58,95 % dari sasaran nasional ( 10.200 ton). Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

64

2. Koordinasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012 Pertemuan Koordinasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan antara pusat dan daerah dilaksanakan untuk membahas kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah operasional dalam rangka mengamankan sasaran produksi tanaman pangan Tahun 2012. Dengan pertemuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan antara pusat dan daerah (Diperta Provinsi dan BPTPH) dalam upaya peningkatan ketahanan pangan serta merencanakan kegiatan perlindungan tanaman pangan Tahun 2012 untuk pusat dan daerah. Berdasarkan diskusi dihasilkan rumusan sebagai berikut : a. Kegiatan perlindungan tanaman yang perlu ditingkatkan pada Tahun 2012 adalah mengaktifkan dan menguatkan kegiatan-kegiatan perlindungan tanaman. Kegiatan tersebut meliputi surveillance, rapat koordinasi tingkat wilayah kerja LPHP sebagai tindak lanjut hasil surveillance, taksasi kehilangan hasil, rice garden/observasi reaksi varietas, klinik tanaman, kajian teknologi spesifik lokasi, pemetaan, pengamatan lampu perangkap (light trap), dan pengamatan penakar curah hujan/stasiun meteorologi pertanian khusus (SMPK). b. SLPHT tindak lanjut diharapkan mampu mencetak petani mandiri dan ahli PHT. Setiap unit SLPHT minimal dapat menghasilkan 2 (dua) petani pengamat dan 1 (satu) petani pemandu untuk membantu tugas POPTPHP. SLPHT tindak lanjut merupakan program pemberdayaan dan pendayagunaan alumni SLPHT dalam upaya memperkuat dan memasyarakatkan PHT. Penerapan PHT dalam skala luas diharapkan dapat mendorong pengamanan produksi dan peningkatan produksi. c. Brigade Proteksi Tanaman (BPT) merupakan unit pelaksana pengendalian yang mempunyai tugas pokok membantu petani dalam pengendalian OPT di daerah sumber serangan dan daerah yang mengalami eksplosi. Pada umumnya kondisi BPT kurang memadai, sehingga tidak optimal menunjang pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu perlu dilakukan revitalisasi baik SDM maupun sarana dan prasarana lainnya. Sebaran BPT diupayakan pada setiap wilayah agroklimat/LPHP di bawah komando BPTPH.


65

d. Upaya pengamanan yang harus dilakukan dalam mengantisipasi peningkatan OPT antara lain pengawalan pertanaman secara ketat, pemberdayaan petugas, koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, gerakan pengendalian, peningkatan kewaspadaan, serta penyiapan sarana dan prasarana. e. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) dalam penyiapan sarana pengendalian OPT agar mengutamakan peralatan seperti light trap, bendera spot stop, hand sprayer dan mistblower. Sedangkan untuk fasilitasi Pos Pengembang Agens Hayati (PPAH) agar mengutamakan peralatan dan perlengkapan laboratorium seperti refrigerator, kompor gas, tabung gas 3 kg, panci besar, blender, incase sederhana dan dandang. f. Jumlah POPT-PHP PNS saat ini semakin berkurang, demikian juga pengangkatan THL belum dapat diupayakan dalam waktu dekat. Untuk itu beberapa upaya yang dapat ditempuh antara lain :  Pemberdayaan petani alumni SLPHT sebagai petani pengamat dan PPL untuk membantu tugas POPT-PHP. g.

h.

i.

j.

 Pendampingan TNI/Polri dalam operasional pengamanan produksi Berdasarkan data lima tahun terakhir (2007-2011)Serangan penyakit blas dan BLB/kresek mengalami peningkatan di beberapa sentra produksi padi. Oleh karena itu perlu disusun strategi dan taktik operasional pengendalian secara terpadu, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Meningkatnya luas serangan penyakit blas dan BLB/kresek disebabkan karena penggunaan varietas tahan WBC tapi peka/rentan terhadap blas dan BLB/kresek, pengaruh iklim dan pemupukan N berlebihan. Penyakit blas merupakan penyakit penting pada tanaman padi gogo, namun karena struktur populasi ras antar daerah berbeda dan penyakit ini terbawa benih (seed born pathogen), maka sebaran penyakit bergeser ke padi sawah. Penyakit BLB/kresek tersebar di seluruh pertanaman padi, baik pada saat musim hujan maupun musim kemarau. Perkembangan penyakit tergantung cuaca dan ketahanan tanaman. Operasionalisasi Pengendalian “Spot Stop” jangka pendek dapat dilakukan dengan strategi menghindar (escape) dari infeksi dan memperkuat faktor pengendalian alamiah, antara lain: 1) Pengelolaan varietas (variabilitas varietas, tanam varietas peka pada musim kemarau); 2) Benih/bibit sehat dan bersertifikat dari varietas yang tahan;


66

3) Seed treatment; 4)Pengolahan tanah sempurna, persemaian dibuat setelah pengolahan tanah sempurna; 5) Pengaturan air; 6) Jajar legowo; 7) Interplanting; 8) Pemupukan yang rasional (PHSL)/pemberian pupuk silikat; 9) Pengamatan serangan (spot), apabila perkembangan serangan dinilai mengkhawatirkan maka dilakukan pengendalian (stop serangan). k. Operasionalisasi pengendalian “Spot Stop” jangka menengah-panjang dapat dilakukan dengan strategi peningkatan diversitas genetik dan penggunaan benih sehat menuju pertanian berkelanjutan, antara lain: 1) Perakitan varietas tahan dengan sumber ketahanan berbeda tetapi sesuai preferensi konsumen (gene pyramiding, sequential release); 2) Peningkatan kemampuan jajaran perlindungan tanaman mengidentifikasi strain/patotipe (pemetaan); 3) Inter-planting; 4) Intercropping; 5) Multilines; 6) Perbaikan sistem perbenihan mendukung pergiliran varietas (genetik); 7) Revisi metode sertifikasi benih. Pengujian mutu benih mempertimbangkan kesehatan benih (kontaminasi patogen); 8) Pemasangan bola kaca. 3. Pertemuan Masyarakat Perlindungan Tumbuhan dan Hewan (MPTHI) Kebijakan Pemerintah di bidang perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) yaitu sistem pengendalian yang tidak hanya memanfaatkan satu cara pengendalian, namun pengendalian yang lebih menekankan kepada pengelolaan agroekosistem sejalan dengan Good Agriculture Practices (GAP) dan sistem pertanian berkelanjutan. Untuk membangun komitmen dalam meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan PHT diperlukan keterlibatan secara aktif seluruh stakeholders di bidang perlindungan tanaman (petani, petugas lapangan, pemerintah daerah dan pusat, pihak pengusaha/swasta, pakar, lembaga penelitian/perguruan tinggi) dan instansi terkait lainnya. Peran aktif seluruh stakeholder dapat disinergikan secara optimal melalui wadah/forum yang sesuai. Wadah/forum komunikasi yang telah aktif pada saat ini dan perlu terus diberdayakan adalah Masyarakat Perlindungan Tumbuhan dan Hewan Indonesia (MPTHI). Melalui MPTHI diharapkan dapat dibangun koordinasi dan sinergitas secara berkesinambungan dalam kegiatan perlindungan tumbuhan dan hewan untuk mewujudkan visi dan misi bersama menuju sistem pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan yang tangguh merupakan Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

67

komponen penting dalam mendukung pencapaian tujuan bersama yaitu ketahanan pangan nasional. Selain menguatkan peran serta seluruh stakeholders di bidang perlindungan tanaman dan hewan Indonesia, juga dilakukan ekspose berbagai teknologi dan sarana perlindungan tanaman dan hewan, baik yang dikembangkan oleh pemerintah, swasta, maupun petani, dan mensosialisasikan peran MPTHI dalam mendukung peningkatan agribisnis untuk penguatan pasar dalam negeri. Pertemuan MPTHI ke-10 (sepuluh) telah dilaksanakan di Palu, Sulawesi Tengah, diawali dengan pembukaan oleh Wakil Gubernur dan pengarahan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Peserta yang hadir berasal dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Perlindungan Perkebunan, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Peternakan Provinsi, Balai Karantina Pertanian, BPTPH se-Indonesia, Akademisi dan Mahasiswa Universitas Tadulako, Kelompok Tani, dan Petani Teladan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan meliputi, seminar, diskusi panel, pelatihan, dan pameran yang diikuti oleh 30 stand pameran yang terdiri dari 20 stand BPTPH/daerah, 3 stand Kementerian Pertanian (Badan Karantina Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan BBPOPT Jatisari) serta 7 stand dari stakeholder. 4. Temu Teknologi Pengendalian OPT Ramah Lingkungan Temu Teknologi Pengendalian OPT Ramah Lingkungan dilaksanakan untuk mengevaluasi penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan di tingkat petani. Teknologi pengendalian OPT yang dimaksud merupakan teknologi hasil-hasil penelitian, kajian Perguruan Tinggi, teknologi yang telah dikembangkan/diterapkan oleh BPTPH dan LPHP di tingkat lapangan, ataupun teknologi lainnya yang merupakan rekayasa berbagai komponen teknologi termasuk yang telah dihasilkan oleh LPHP. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengendalian serta membatasi pencemaran lingkungan, kebijakan pengendalian perlu memperhatikan kelestarian lingkungan dengan mengutamakan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan dan spesifik lokasi berdasarkan prinsip PHT. Pengendalian OPT ramah lingkungan dan pengembangan teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi bertujuan untuk membatasi penggunaan


68

pestisida kimiawi seminimal mungkin tetapi sasaran kualitas dan kuantitas produksi tanaman pangan masih dapat dicapai. LPHP diharapkan berperan sebagai pusat pembinaan dan Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati dalam penyiapan isolat spesifik lokasi. Disamping itu, LPHP sebagai wadah berkumpulnya pengguna, pengembang dan peneliti (perguruan tinggi, litbang) untuk saling bertukar informasi/pengetahuan sehingga tercipta teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi, sebagai acuan perlindungan tanaman di wilayahnya. Pada umumnya, LPHP belum mampu mengeksplorasi agens hayati sebagai sumber isolat agens hayati spesifik lokasi. Identifikasi isolat belum terlaksana dengan baik dan pemeliharaan isolat murni yang tersedia kurang terjaga dikarenakan keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). 5. Evaluasi Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pengendalian OPT Ramah Lingkungan Informasi teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan yang telah dikembangkan dan diterapkan di berbagai tempat dan mampu mengendalikan OPT secara efektif masih terbatas dan belum tersebar luas. Untuk itu perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan penelaahaan terkait dengan efektivitas dan efisiensi penerapannya. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian disusun dan disebarluaskan ke petugas lapang dan masyarakat pertanian. 6. Forum Sekolah Lapangan Iklim Forum Sekolah Lapangan Iklim (SLI) telah dilaksanakan untuk menyediakan suatu wadah dalam upaya memberdayakan petugas pemandu lapangan SLI dan saran tukar menukar informasi iklim serta teknologi budidaya. Pada tahun 2012 kegiatan pertemuan forum SLI telah diadakan sebanyak 2 (dua) kali. Forum SLI dihadiri oleh Kepala UPTD BPTPH dan Pemandu Lapangan SLI dari 13 Provinsi (Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku), dan perwakilan Ikatan Petani PHT di Indonesia (IPPHTI), beberapa nara sumber dari instansi tekait dan undangan lainnya.


69

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi dari Forum SLI yaitu beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan SLI di lapangan antara lain; kurangnya tingkat antusiasme peserta terhadap pelaksaan SLI, kurangnya kemampuan Pemandu Lapangan 1 (PL1) dalam memahami materi dan metode penyampaian materi, kurang memadainya sarana dan prasarana alat peraga dalam kegiatan SLI, kurang terkoordininya dan sinergitas program SLI yang diadakan Pusat dengan SLI yang diadakan oleh instansi lainnya, dan kurangnya modul mengenai materi-materi yang bersifat spesifik lokasi. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya pengembangan modul SLI baik dari segi teknologi yang diterapkan maupun materi-materi yang diajarkan, perlu dilakukannya verifikasi CPCL sebagai salah satu bagian dari kegiatan Pra SLI yang akan menentukan optimalisasi dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan SLI, modul SLI (Modul SLI bagi Pemandu Lapangan dan Tenaga Teknis dan Modul Pelaksanaan SLI) yang tepat sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pelaksanaan SLI di Lapangan. Pelaksanaan SLI akan berlanjut menuju SLI Pengembangan (SLI-P) dan Tindak Lanjut (SLI-TL) yang diharapkan dapat membangun kemampuan petani dalam menerapkan sistem pertanian yang Climate Smart (sistem usahatani yang cerdas iklim). Sistem pertanian yang Climate Smart adalah mensinergikan kegiatan adaptasi dan mitigasi dalam usahatani yang akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Penerapan sistem pertanian yang Climate Smart secara langsung maupun tidak langsung akan meminimalisir luas areal pertanaman yang terkena dampak perubahan iklim (banjir/kekeringan). 7. Evaluasi Pelaksanaan dan Kepemanduan SLPHT Salah satu model pemasyarakatan penerapan PHT yang dinilai cukup berhasil mewujudkan petani sebagai ahli PHT adalah Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Pelaksanaan SLPHT telah berkembang, yang semula hanya pada komoditas padi, saat ini meluas ke komoditas palawija. Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan SLPHT adalah peran Pemandu Lapangan (PL) sebagai fasilitator SLPHT. Untuk mengindikasikan keberhasilan SLPHT perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perbaikan pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), tindakan (psikomotorik) petani dan kepemanduan SLPHT. Untuk mengetahui efektivitas, dampak dan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

70

pelaksanaan SLPHT, dipandang perlu melakukan evaluasi pelaksanaan dan kepemanduan SLPHT. Evaluasi Pelaksanaan dan Kepemanduan SLPHT telah dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat dan diikuti oleh penanggung jawab dan Pemandu Lapangan kegiatan SLPHT dari 32 provinsi. Pertemuan Evaluasi juga mengundang Narasumber Dr. Gatot Mudjiono, Dr. Suryo Wiyono, dan Prof. M.A. Yunita T. Winarto. Beberapa hal yang dihasilkan sebagai berikut; 1.

Kegiatan SLPHT merupakan sarana dan proses pembelajaran bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan agroekosistem secara mandiri dan berkelanjutan sehingga produktivitas lahan yang dikelolanya pada taraf tinggi, OPT terkendali, keuntungan optimal dan lingkungan relatif aman.

2.

Jumlah unit SLPHT yang dibiayai oleh APBN sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 mengalami penurunan, yaitu dari 1.025 unit pada tahun 2007 menjadi 502 unit pada tahun 2011. Namun pada tahun 2012, jumlah SLPHT meningkat menjadi 1.950 unit, dan pada tahun 2013 direncanakan 2.450 unit yang tersebar di 32 provinsi.

3.

Beberapa kendala pelaksanaan SLPHT yang ditemukan di lapangan antara lain: a. Masih kurangnya pemandu lapangan sehingga pelaksanaan SLPHT kurang optimal. b. Kesulitan penentuan Calon Petani Calon Lokasi (CP/CL) secara tepat antara lain terkait kepemilikan lahan, usia produktif, dan komposisi gender. c. Pencairan dana pelaksanaan SLPHT yang seharusnya dimulai pada awal musim tanam sering kali terlambat sehingga menghambat pelaksanaan SLPHT. d. Tugas Pemandu Lapangan semakin berat dengan semakin banyaknya tugas-tugas lain di luar bidang perlindungan tanaman dan tugas-tugas administratif terkait pelaksanaan kegiatan e. Masih terbatasnya pembinaan dan pemberdayaan alumni SLPHT f. Pelaksanaan SLPHT masih mempertimbangkan pemerataan/ penyebarluasan sehingga penguasaan/pendalaman petani dalam penerapan PHT masih terbatas. g. Terjadi kecenderungan bahwa SLPHT tidak diarahkan kepada penggalian potensi dan strategi dalam pengelolaan agroekosistem,


71

tetapi lebih diarahkan kepada pengenalan dan penerapan teknologi baru. h. Peningkatan jumlah formulasi dan promosi pestisida sehingga semakin banyak petani yang cenderung kembali menggunakan bahan-bahan kimia 4.

Untuk meminimalkan kendala pelaksanaan SLPHT di lapangan, persiapan pelaksanaan (H-Min) perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, pertemuan persiapan SLPHT harus dilaksanakan seoptimal mungkin yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Analisis peran (siapa mengerjakan apa) b. Penelusuran budidaya petani (pemetaan kebiasaan petani) c. Penentuan calon lokasi dan petani calon peserta yang tepat d. Penentuan studi kasus/studi petani disesuaikan dengan kebutuhan daerah/lahan pertanaman dan keadaan OPT e. Penetapan kontrak belajar yang kondusif

5.

Hasil evaluasi terhadap 5 (lima) indikator utama pelaksanaan SLPHT padi pada tahun 2011 sebanyak 366 unit yang tersebar di 31 provinsi, sebagai berikut : a. Rata-rata pengetahuan dan kemampuan peserta terhadap teknologi PHT mengalami peningkatan (74,83 %), dan nilai pre test rata-rata 43,51 menjadi nilai post test 76,07 b. Rata-rata intensitas serangan OPT utama pada petak PHT adalah 6,29 % lebih rendah dibandingkan dengan pada petak non PHT (10,18 %). c. Rata-rata frekuensi aplikasi pestisida kimia pada petak PHT adalah 0,98 kali, lebih rendah dibandingkan dengan petak non PHT (3,52 kali) d. Rata-rata produktivitas pada petak PHT adalah 60,71 ku/ha, lebih tinggi (17,02%) dibandingkan dengan pada petak non PHT (51,88 ku/Ha) e. Rasio keuntungan dan biaya usahatani (B/C Ratio) pada petak PHT sebesar 2,27, lebih tinggi (21,39 %) dibandingkan dengan pada petak non PHT (1,87).

6.

Pemasyarakatan PHT dapat dikembangkan melalui tahapan pengenalan, implementasi, dan penguatan PHT sehingga selain tercapai jumlah dan peningkatan kemampuan peserta, diharapkan dapat


72

meningkatkan penerapan PHT dan terbangunnya sistem PHT dalam skala lebih luas. 7.

Dampak SLPHT terhadap perubahan kebiasaan petani dapat lebih optimal apabila kegiatan SLPHT dilakukan minimal 3 kali secara berurut-turut pada kelompok tani yang sama. Berdasarkan penelitian selama 20 tahun oleh Prof. M.A. Yunita T. Winarto Antropolog dari Universitas Indonesia, SLPHT yang hanya dilaksanakan satu kali pada satu kelompok belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan penerapan PHT. Untuk itu keberlanjutan pelaksanaan SLPHT bagi alumni SLPHT perlu diupayakan, antara lain melalui SLPHT Tindak Lanjut yang pada tahun ini mulai dilaksanakan serta mendorong pelaksanaan SLPHT swadaya (terutama dari petani ke petani).

8.

Untuk dapat memasyarakatkan PHT secara luas, masif dan berkelanjutan perlu dibentuk kelembagaan PHT di tingkat kecamatan yang didukung tokoh-tokoh masyarakat, petugas pertanian dan pimpinan daerah.

9.

Kecamatan PHT merupakan kecamatan yang telah menerapkan kaidahkaidah PHT dalam budidaya tanaman dan melembaga di masyarakat sehingga serangan OPT terkendali, produksi aman konsumsi dan lingkungan lestari. Kecamatan PHT diperlukan sebagai mercusuar atau indikator keberadaan program PHT. Kecamatan PHT antara lain dicirikan dengan: a. Adanya penerapan dan keberlanjutan penerapan PHT b. Adanya indikasi terjadinya penurunan luas serangan OPT c. Adanya dukungan SDM petani, petugas jajaran pertanian, pelayan masyarakat, dan tokoh masyarakat yang bahu membahu dalam menerapkan dan memasyarakatkan PHT. d. Adanya penguatan Kelembagaan PHT dengan terbentuk dan berfungsinya jejaring petani seperti adanya jejaring petani/kelompok tani alumni SPHT yang dapat berperan sebagai penyedia komponen sarana produksi pertanian (benih, pupuk organik, agens hayati, dll).

10. Keberhasilan SLPHT ditentukan oleh peran Pemandu Lapangan (PL) yang memiliki kompetensi di bidang kepemanduan SLPHT. Saat ini jumlah PL terbatas, dan sebagian besar dalam waktu dekat akan memasuki purna tugas. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

73

kuantitas dan kualitas PL melalui Training of Trainers (TOT) PL-SLPHT, baik TOT PL I di tingkat Pusat maupun TOT PL II di tingkat provinsi. 11. Kegiatan prioritas yang diperlukan untuk pengembangan SLPHT Tahun 2013 dan 2014 antara lain sebagai berikut: a. TOT PL I dan TOT PL II b. Pertemuan koordinasi PL I dan PL II sebelum pelaksanaan kegiatan; c. Lokakarya PL I dan PL II di tingkat provinsi d. Pelatihan teknis bagi calon Petani Pengamat dan Petani Pemandu e. Apresiasi bagi petugas Pemandu Lapangan, Petani Pengamat, dan Petani Pemandu f. Magang pengembangan agens hayati bagi petani alumni SLPHT g. Studi banding ke lokasi SLPHT yang sudah maju bagi petani alumni SLPHT h. Sosialisasi PHT kepada seluruh lapisan masyarakat, misalnya kepada murid sekolah, tokoh masyarakat, dan aparat setempat. 8. Apresiasi Pengelolaan Brigade Proteksi Tanaman Pangan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) merupakan suatu unit pelaksana pengendalian yang mempunyai tugas utama membantu petani dalam mengendalikan OPT di daerah sumber serangan dan daerah yang mengalami eksplosi serangan OPT. Peran BPT di lapangan sangat penting dalam menentukan langkah operasional pengendalian untuk mengatasi kondisi tertentu, terutama pada daerah yang belum dapat mengatasi permasalahan OPT nya. Petugas BPT harus memiliki kemampuan dan wawasan yang mencukupi untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat sehingga gerakan pengendalian yang direkomendasikan dan dilaksanakan memiliki efektivitas yang tinggi dan memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian dan kemampuan petugas BPT, maka perlu adanya peningkatan kemampuan petugas melalui kegitan apresiasi pengelolaan Brigade Proteksi Tanaman. Tujuan dari pertemuan ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan petugas Brigade Proteksi Tanaman Pangan sehingga petugas lebih terampil dan tanggap dalam pengendalian OPT di daerah sumber serangan secara aman dan bijaksana. Apresiasi Pengelolaan Brigade Proteksi Tanaman Pangan dilaksanakan pada tanggal 26 – 29 Juni 2012 di Galeri Ciumbuleuit Hotel, Jl. Ciumbuleuit No. 42A Bandung, Jawa Barat. Peserta pertemuan sebanyak 78 orang terdiri dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, petugas Brigade Proteksi Tanaman, Staf UPTD-BPTPH dan Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

74

Dinas Pertanian dari 29 provinsi, serta narasumber. Beberapa hal yang dapat dilaporkan sebagai berikut : a.

Brigade Proteksi Tanaman (BPT) merupakan suatu unit pelaksana pengamanan produksi yang mempunyai tugas utama membantu petani dalam mengendalikan OPT di daerah sumber serangan atau pada saat terjadi eksplosi serangan OPT. Peran BPT sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Spot Stop OPT, dimana Spot Stop diutamakan dengan sistem PHT. Pengendalian oleh BPT tidak bertumpu menggunakan pestisida kimiawi, tapi juga dengan memanfaatkan berbagai teknologi pengendalian lainnya seperti menggunakan agens hayati, pestisida nabati, serta teknologi spesifik lokasi yang ada di daerah.

b. BPT merupakan satu kesatuan tripartit dari POPT-PHP/BPT, KCD, dan PPL dalam pelaksanaan Spot Stop, oleh sebab itu BPT hendaknya senantiasa berkoordinasi dengan baik dan lebih diperkuat. Dalam rangka pemberdayaan kelembagaan BPT di Kabupaten, di kabupaten terbuka kesempatan untuk membentuk BPT. Namun dalam operasionalnya, BPT Kabupaten tetap dalam kesatuan BPT di wilayah. c.

Untuk mendukung peran BPT, tahun 2012 ada beberapa kegiatan antara lain :      

Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT daerah sumber serangan dan eksplosi Pelatihan alumni SLPHT untuk penguatan regu pengendali hama (RPH) Penyediaan alat dan bahan pengendali OPT Renovasi gudang BPT Pengadaan kendaraan operasional Operasional BPT

d. Rata-rata pengetahuan dan kemampuan peserta terhadap perubahan paradigma dari pemadam eksplosi menjadi pengendali sumber serangan, BPT perlu terus meningkatkan, utamanya pengetahuan PHT untuk penerapan preemptif (agens hayati). BPT agar mendukung pelaksanaan penagamatan dini dan pengendalian dini. e.

Untuk menertibkan peredaran penggunaan dan penyimpanan, serta pengawasan pestisida oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang pupuk dan pestisida, dan jajaran BPTPH perlu didukung dana operasional yang memadai. Sosialisasi penggunaan pestisida secara aman perlu terus menerus ditingkatkan, untuk itu BPT agar berpartisipasi dalam penyuluhan tersebut.


75

f.

Untuk meningkatkan kemampuan SDM BPT dalam penggunaan pestisida, BPTPH agar merancang pelatihan penggunaan pestisida secara rasional/aman, secara berjenjang mulai petugas BPT/perlintan dan petani RPH.

g.

BPT merupakan pertahanan terakhir dalam melaksanakan Spot Stop sehingga penyebaran Spot dapat dihentikan. Oleh sebab itu BPT (SDM dan sarananya) senantiasa siap mengantisipasi serangan OPT.

h. Jenis perizinan pestisida ada 3 macam, yaitu izin percobaan, izin sementara, dan izin tetap. Jenis bahan aktif yang dilarang untuk semua bidang pertanian sebanyak 42 jenis bahan aktif. Untuk mengindari peredaran pestisida yang dilarang, diharapkan peran PPNS di daerah/petugas lapangan ikut mengawal peredaran pestisida yang dilarang. PPNS/petugas lapang merupakan ujung tombak dalam pengawasan pestisida, untuk mendukung tugas tersebut telah dialokasikan dana stimulus ke Kabupaten sebesar 30 juta dan ke provinsi sebesar 40 juta dari Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana. i.

Keselamatan kerja dalam aplikasi pestisida harus diperhatikan untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan pendekatan umum dengan memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja (K3), manajemen K3, dan penerapan budaya ber-K3. Selain itu dalam aplikasi harus dihindarkan dari anak-anak, dan binatang peliharaan.

j.

Untuk menghindari penyalahgunaan pestisida setiap pemakai pestisida harus memahami label pada kemasan. Pencegahan keracunan dalam penggunaan pestisida dapat dilakukan dengan : pakaian pelindung (saat pencampuran dan penyemprotan), tindakan pencegahan yang harus diikuti, cara penyimpanan produk secara aman, mengetahui bahaya terhadap lingkungan, rekomendasi pemusnahan, prosedur pertolongan pertama/tindakan medis, dan petunjuk perawatan dokter tentang pemakaian antidot.

k.

Pestisida yang sudah lewat nomor pendaftarannya harus dilakukan pendaftaran ulang untuk diuji mutunya masih layak atau tidak. Tetapi pestisida yang sudah lewat masa pendaftarannya masih bisa dipakai untuk waktu 2 tahun selama kemasan masih bagus dan penyimpanan dilakukan dengan benar.


76

l.

Aplikasi pestisida yang tepat merupakan keharusan untuk memperoleh hasil terbaik karena produk yang bagus hanya diperoleh jika aplikasinya juga bagus. Kualitas pengendalian dipengaruhi oleh : kualitas produk, alat dan kalibrasi, waktu aplikasi dan nozzle. Tidak disarankan melakukan pencampuran pestisida kecuali ada serangan OPT lain yang cara pengendalian berbeda (kontak dan sistemik). Selain itu juga perlu diperhatikan efek dari pencampuran pestisida tersebut, jangan sampai menimbulkan efek antagonis satu sama lain. Selain itu, faktor penting dalam kualitas aplikasi pestisida juga harus memperhatikan waktu, cara kerja, dosis, jenis tanaman dan stadia tumbuh, alat aplikasi, teknik aplikasi, dan cuaca.

m. Sebelum melakukan penyemprotan, perlu dilakukan kalibrasi terlebih dahulu untuk mengukur kecepatan jalan dalam penyemprotan dan volume semprot yang dibutuhkan. Kalibrasi bertujuan untuk mendapatkan ketepatan dosis aplikasi sesuai dengan rekomendasi secara efektif, mencegah kelebihan dan kontaminasi lingkungan. n. Pemeliharaan alat semprot sangat penting untuk kualitas hasil semprot dan kualitas alatnya. Keuntungan dari pemeliharaan alat semprot secara teratur antara lain : mengurangi biaya aplikasi (dengan pemeliharaan yang baik akan mengurangi biaya dan alat lebih awet), aplikasi lebih efisien, pencegahan kebocoran untuk menjaga keselamatan, dan hemat waktu. o. Penyimpanan pestisida sangat penting karena berbahaya bagi manusia dan ternak, untuk mempertahankan mutunya, mencegah pencemaran dari limbah, dan menghindarkan keracunan akibat kecelakan (atau disengaja). Pemusnahan limbah yang benar berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Pemusnahan limbah pestisida dapat dikubur atau dibakar. p. Untuk memenuhi arahan Bapak Direktur Jenderal, telah dirumuskan slogan BPT, yaitu “Brigade Tanggap OPT, Spot Stop Oke…. Lingkungan Lestari, Petani Berseri….” agar disosialisasikan guna suksesnya pelaksanaan Spot Stop. q. Untuk optimalnya peran BPT dalam pelaksanaan Spot Stop pada Tahun 2013 diusulkan :  Pengadaan mobil Brigade yang dilengkapi dengan alat pengendalian  Pengadaan alat pelindung diri (APD)  Biaya operasional BPT  Lainnya (antara lain penguat daya tahan tubuh).


77

Rata-rata pengetahuan dan kemampuan petugas terhadap pestisida, keamanan, keselamatan, legalitas, aplikasi dan penanganannya pada pretest adalah 6,69. Rata-rata pengetahuan dan kemampuan petugas pada post-test adalah 7,42. Terjadi kenaikan pengetahuan sebesar 0,73 (10,91 %). Dengan adanya pelatihan Apresiasi Pengeloaan Brigade Proteksi Tanaman Pangan telah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas. Diharapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat disosialisasikan di tingkat petani, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan pestisida dan lebih efektif dalam aplikasi pestisida. G. Penguatan Kelembagaan 1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH)

Proteksi/Perlindungan Tanaman

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTH) merupakan pelaksana dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan di provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Umumnya keberadaan UPTD-BPTPH di daerah telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001 telah terbentuk 28 UPTD-BPTPH yang tersebar di 28 provinsi dari 30 provinsi yang ada pada saat itu. Dalam perkembangannya, sampai tahun 2012 sesuai dengan pemekaran provinsi telah terbentuk 32 UPTD-BPTPH dari 33 provinsi yang ada saat ini (Provinsi Kepulauan Riau belum membentuk UPTD-BPTPH). UPTD-BPTPH sebagai pelaksana kegiatan perlindungan tanaman pangan di tingkat provinsi, bertugas mengumpulkan dan mengolah laporan tengah bulanan keadaan OPT dan antisipasi DPI, melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi di Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH), Sekolah Lapangan (SLPHT dan SLI), pengembangan SDM, dan kegiatan perlindungan tanaman lainnya. 2. Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Brigade Proteksi Tanaman (BPT) merupakan unit penanganan upaya pengendalian responsif dan eksplosi OPT yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan LPHP dan POPT-PHP, serta dibantu oleh Regu Pengendali Hama (RPH)/petani setempat. Pada awal terbentuknya, Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

78

kedudukan BPT berada di bawah pengelolaan Dinas Pertanian Provinsi, seiring dengan berjalannya waktu keberadaan BPT pada beberapa provinsi (32 provinsi) telah diserahkan kepada UPTD BPTPH. Saat ini terdapat 86 unit BPT yang tersebar di seluruh Indonesia kecuali Provinsi Kepulauan Riau. 3. Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) merupakan institusi terdepan dalam penerapan dan pengembangan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di lapangan. LPHP/LAH berperan sebagai klinik tanaman dan rujukan dalam pengembangan dan diseminasi teknologi perlindungan tanaman. Pada Tahun 2012, LPHP/LAH berjumlah 95 unit dan tersebar di seluruh provinsi kecuali Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai pusat pengembangan teknologi perlindungan tanaman, kegiatan yang dilaksanakan antara lain eksplorasi, perbanyakan, pengembangan, dan pemasyarakatan agens hayati/pestisida nabati. Beberapa agens hayati dan pestida nabati yang telah dikembangkan hingga saat ini yaitu: a. Jamur

b. Bakteri

c. Parasitoid d. Predator e. Virus

: Beauveria bassiana, Metarhizium sp., Trichoderma sp., Gliocladium sp., Verticillium sp., Spicaria sp, Nomuraeya rileyi, : Pseudomonas fluorencens, Pseudomonas sp., Corynebacterium, bakteri merah, bakteri putih, Penicillium, Paecylomyces, : Trichogramma spp., Hemiptarsemus varicornis, : Tyto Alba, : Sl-NPV, Se-NPV,

f. Dekomposer : Mikorumba (Mikro Organisme Rumpun Bambu), g. Nematoda Steinernema dan Heterorabditis yang di gunakan sebagai inekktisida untuk mengendalikan ulat dan uret, h. PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) merupakan agens hayati yang mengandung bakteri Pseudomonas flourescence dan Basilus ploymixa. PGPR merupakan koloni akar, yang habitat hidupnya di sekitar daerah perakaran tanaman. Secara umum PGPR berfungsi untuk meningkatkan pertumbuah, kesehatan dan kebugaran tanaman.


79

4. Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama Penyakit Tumbuhan (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu POPT-PHP (THL- TB POPT-PHP) Dalam sistem perlindungan tanaman, keberhasilan perlindungan tanaman terletak pada kinerja POPT-PHP, yang dalam tugasnya mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaporkan hasil pengamatan perkembangan OPT dan DPI, memberi rekomendasi pengendalian OPT dan penanganan DPI pada lingkup wilayah pengamatannya, melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan bahan pengendali OPT serta pupuk bersubsidi. Jumlah POPT – PHP saat ini berjumlah 2.746 orang yang tersebar di seluruh Indonesia kecuali Provinsi Kepulauan Riau dan Bangka Belitung, dan tersebar di 497 kabupaten/kota. Seiring dengan pemekaran wilayah di era otonomi daerah, jumlah POPT – PHP saat ini belum mencapai kondisi ideal yang diharapkan, yaitu 1 (satu) orang POPT-PHP di tiap wilayah kerja pengamatan (kecamatan) yang berjumlah 6.543 kecamatan. Kurang memadainya jumlah POPT-PHP dapat mengakibatkan kurang akuratnya data dan informasi hasil pengamatan, sehingga kegiatan operasional pengendalian/penanganan serta perencanaan pengendalian OPT dan antisipasi DPI dalam rangka pengamanan produksi kurang optimal. Pada tahun 2007 telah direkrut petugas THL–TB POPT-PHP untuk membantu POPT-PHP dalam menunjang kegiatan pengamanan produksi melalui kegiatan pengamatan OPT, DPI, serta pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT. Pada awalnya, petugas THL–TB POPT– PHP berjumlah 1.288 orang yang tersebar di 32 provinsi. Pada Tahun 2010 berkurang menjadi 1.249 orang, pada Tahun 2011 menjadi 1.168 orang, dan pada Tahun 2012 menjadi 1.142 orang. Hal ini dikarenakan adanya petugas yang mengundurkan diri, meninggal dunia, dan lulus seleksi CPNS (Pusat maupun daerah). 5. Pos Pengembangan Agens Hayati (PPAH) Pos Pengembangan Agens Hayati (PPAH) adalah kelembagaan perlindungan tanaman di tingkat petani dan merupakan kelompok tani binaan dari BPTPH/LPHP/LAH. PPAH memiliki peran yang besar dalam pemasyarakatan penerapan PHT dengan kegiatan perbanyakan dan pemanfaatan agens hayati


80

serta pestisida nabati, baik untuk memenuhi kebutuhan di lahan usahataninya maupun kelompok tani lainnya. Keberadaan PPAH mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yaitu sebanyak 704 unit PPAH pada Tahun 2010, meningkat menjadi 855 unit di Tahun 2011, dan pada Tahun 2012 meningkat menjadi 877 unit PPAH, tersebar di 29 provinsi. Provinsi yang belum melaporkan keberadaan PPAH adalah Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Papua, dan Papua Barat. Melalui dana APBN, Pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebanyak 344 unit untuk kegiatan fasilitasi PPAH di daerah. 6. Penilaian POPT, LPHP, Petani dan Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati Teladan Untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan profesionalisme POPT-PHP, POPT, LPHP/LAH, dan meningkatkan peran Petani/Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati, serta memberikan apresiasi atas prestasi kerjanya, perlu diberikan penghargaan kepada POPT-PHP, POPT, LPHP/LAH dan Petani/Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati tersebut. Pada Tahun 2012, dilaksanakan kegiatan pemberian penghargaan kepada POPT-PHP, POPT, LPHP/LAH dan Petani/Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati Teladan Tingkat Nasional. Kegiatan penilaian dalam rangka pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan pada Bulan Maret – November 2012. Tim Penilai adalah jajaran perlindungan tanaman pangan yang ditetapkan oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan melalui Surat Penugasan Nomor 43/KP.340/C.5/03/4/2012 tanggal 12 April 2012. Mekanisme Penilaian mengacu pada Pedoman Penilaian yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perlindungan Tanaman Pangan. Pedoman penilaian tersebut meliputi: 1) Pedoman Penilaian POPT Teladan; 2) Pedoman Penilaian Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Teladan; dan 3) Pedoman Penilaian Petani Pengembang PHT dan Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati Teladan. Pada Tahun 2012, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menerima usulan calon penerima penghargaan teladan dari 30 provinsi, sedangkan Provinsi Sulawesi Barat, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, tidak mengirimkan calon. Usulan calon dengan rincian sebagai berikut: 30 calon POPT-PHP Teladan, 15 calon POPT Teladan, 6 calon LPHP Teladan, 6 calon


81

Petani Pengembang PHT Teladan, dan 14 calon Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati Teladan. Berdasarkan hasil penilaian, dengan menggabungkan seluruh komponen penilaian dan hasil verifikasi, ditetapkan 1 (satu) orang POPT, 1 (satu) orang POPT-PHP, 3 (tiga) unit LPHP, 3 (tiga) Kelompok Tani PAH , dan 3 (tiga) Petani Pengembang PHT Teladan Tingkat Nasional yang memperoleh penghargaan dari Menteri Pertanian. Sedangkan 14 orang POPT dan 29 orang POPT-PHP Berprestasi memperoleh penghargaan dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Untuk lebih meningkatkan motivasi Kelompok Tani PAH dan Petani Pengembang PHT, yang belum menerima penghargaan dari Menteri Pertanian maupun Direktur Jenderal Tanaman Pangan, diberikan apresiasi berupa Piagam Penghargaan Direktur Perlindungan Tanaman Pangan kepada 11 Kelompok Tani PAH dan 3 Petani Pengembang PHT. Penghargaan tersebut diberikan pada saat acara MPTHI Tahun 2012 di Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 6-8 November 2012. Sedangkan pemberian penghargaan kepada POPT dan POPT-PHP Teladan Tingkat Nasional disampaikan pada saat penerimaan penghargaan Adhi Karya Pangan Nusantara yang dilaksanakan di Jakarta. H. Penanggulangan Hama dan Penyakit Tanaman 1. Rencana Tindak Lanjut (RTL) Gerakan Pengendalian OPT di Sentra Produksi Tanaman Pangan Tujuan Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah (1) mempersiapkan sumberdaya dan gugus tugas pengendalian, (2) mengendalikan sumber serangan dan existing daerah serangan. Tahapan RTL yaitu: (1) pemetaan sumber serangan, (2) pemetaan tanaman menurut umur dan varietas, (3) inventarisasi sarana pengendalian (bahan dan alat), (4) membentuk gugus tugas pengendalian (POPT, BPPT, Penyuluh Lapangan dan KCD), (5) pembagian area pengendalian, (6) evaluasi dan laporan pengendalian. Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah penentuan tindakan yang perlu dilakukan untuk pengamanan areal tanam berdasarkan evaluasi serangan OPT dan fase pertanaman. Tindak lanjut meliputi menata ulang pertanaman existing, penentuan pola tanam, tanam serempak, dan pengendalian/ eradikasi dengan pendampingan dari semua unsur terkait baik pemerintah maupun swasta. Koordinasi dan sinergisme penyusunan RTL melibatkan beberapa


82

instansi terkait, yaitu; BB Padi, BBPOPT, Dinas Pertanian Prov./Kab./Kota, Bakorluh, BPTP, BPTPH, LPHP, serta partisipasi aktif dari petani. Evaluasi hasil RTL dilakukan setiap bulan hingga menjelang panen. Bila dalam pelaksanaan RTL ditemui adanya kekeliruan dalam pelaksanaan, maka perlu dilakukan pembaharuan RTL. Field day dilakukan saat menjelang panen di tiap kabupaten. Pada Tahun 2012, RTL dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung. 2. Pendampingan Gerakan “Spot Stop” Pengendalian OPT Tanaman Pangan Terkait dengan perkembangan kondisi iklim dan OPT sepanjang Tahun 2012, Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah merumuskan langkah-langkah teknis antisipasi ancaman dampak perubahan iklim dan serangan OPT untuk dilaksanakan seluruh pihak terkait dan pemangku kepentingan di daerah. Pendampingan gerakan pengendalian dilaksanakan untuk merumuskan rekomendasi dan mengevaluasi tindakan pengendalian OPT di daerah sentra produksi. Pendampingan gerakan “Spot Stop” dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Maluku Utara. 3. Apresiasi Pengelolaan Brigade Proteksi Tanaman Pangan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) merupakan unit pelaksana pengendalian yang mempunyai tugas utama membantu petani dalam mengendalikan OPT di daerah sumber serangan dan daerah yang mengalami eksplosi serangan OPT. Peran BPT di lapangan sangat penting dalam menentukan langkah operasional pengendalian untuk mengatasi kondisi tertentu, terutama pada daerah yang belum dapat mengatasi permasalahan OPT. Dalam rangka meningkatkan kinerja, peran, dan fungsi serta kemampuan/keterampilan petugas BPT untuk mendukung pengamanan produksi serta meningkatkan efektivitas pengendalian OPT, telah dilaksanakan kegiatan Apresiasi Pengelolaan Brigade Proteksi Tanaman. Apresiasi dilaksanakan pada tanggal 26 – 29 Juni 2012 di Bandung, Jawa Barat. Peserta pertemuan apresiasi adalah petugas BPT dari UPTD-BPTPH dan Dinas Pertanian sebanyak 78 orang dari 29 provinsi.


83

I. Pengembangan Jabatan Fungsional Pengendali-OPT Peningkatan profesionalisme dan pembinaan karir Pengendali-OPT sebagaimana telah ditetapkan melalui peraturan tentang Jabatan Fungsional POPT dan Angka Kreditnya, secara berkelanjutan terus diupayakan. Kegiatan pengembangan yang telah dilakukan meliputi penilaian Data Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), Pelatihan Dasar, sosialisasi pedoman jabatan fungsional, dan pembinaan. Pada Tahun 2012 telah dilakukan penilaian DUPAK POPT dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk kenaikan pangkat periode April dan Oktober 2012. Jumlah DUPAK yang telah dinilai oleh Tim Penilai Kementerian sebanyak 127 berkas dengan hasil penilaian berupa PAK sebanyak 43 berkas dan HAPAK sebanyak 84 berkas. Jumlah ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 (112 berkas DUPAK). Jumlah DUPAK yang dinilai oleh Tim Penilai Pusat sebanyak 17 berkas dengan hasil penilaian berupa PAK sebanyak 13 berkas dan HAPAK sebanyak 4 berkas. Jumlah tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 (6 berkas DUPAK). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 9. Jumlah PAK/HAPAK Pejabat Fungsional POPT Tahun 2010-2012 Tahun

Tim Penilai Departemen

Tim Penilai Pusat

PAK

HAPAK

Jumlah

PAK

HAPAK

Jumlah

2010

151

286

437

5

26

31

2011

40

72

112

4

2

6

2012

41

83

127

13

4

17

Penetapan PAK merupakan syarat dipertimbangkannya kenaikan pangkat/jenjang POPT atau diangkatnya calon POPT menjadi POPT. J. Bantuan Sarana Kerja Petugas Lapangan dan Petani Pengamat Tahun 2012 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengalokasikan bantuan sarana kerja bagi petugas lapangan (POPT-PHP) sejumlah 3.360 unit dan 2.830 unit bagi petani pengamat. Bantuan tersebut berupa topi, jas hujan, sepatu boot, tas kerja, handcounter, tool kit, loupe,leaflet, brosur, agenda kerja, alat tulis.


84

K. Bantuan Sarana Pengamatan (Light Trap) dan Mobil Brigade Proteksi Tanaman Light trap/lampu perangkap serangga sebanyak 7.000 unit juga didistribusikan ke 26 provinsi sebagai sarana pengamatan petugas lapangan (POPT-PHP) terutama di daerah rawan serangan OPT. Sarana ini dimaksudkan untuk membantu POPTPHP mengetahui dinamika populasi serangga hama maupun musuh alami di wilayahnya masing-masing. Alokasi light trap tersebut disajikan dalam Lampiran 32. Sebanyak 10 unit mobil operasional Brigade Proteksi Tanaman telah didistribusikan/dialokasikan ke 10 BPT di 10 provinsi guna mendukung gerakan pengendalian secara “SPOT STOP”. Provinsi yang menerima mobil operasional ini adalah Provinsi Sumutera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. L. Bantuan Bahan Pengendali OPT dan sarana lainnya Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan juga telah mengalokasikan sejumlah anggaran di masing-masing provinsi (BPTPH) untuk pengadaan bahan pengendali OPT berupa agens hayati dan bahan pengendali organik lainnya. Disamping itu, juga untuk pengadaan sarana pengendalian OPT sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing provinsi misalnya burung hantu beserta rumahnya/kandang. M. Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/OT.140/7/2011 telah ditetapkan Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso. Maksud pemberian bantuan penanggulangan padi puso (BP-3) yaitu sebagai bentuk upaya mempertahankan produksi beras dalam mendukung ketahanan pangan. BP-3 diberikan dalam bentuk tunai, untuk mempercepat penanaman kembali padi sawah yang mengalami puso, dalam bentuk bantuan dan bukan ganti rugi. Tujuan pemberian BP-3 yaitu memberikan bantuan kepada petani padi yang mengalami puso; meningkatkan atau minimal mempertahankan produksi padi secara berkelanjutan; mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sedangkan pelaksanaan BP-3 yaitu terwujudnya produksi padi/beras secara berkelanjutan; terpenuhinya stok beras secara nasional. Tahun 2012, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah melakukan identifikasi dan verifikasi luas areal padi terkena puso akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) calon penerima BP3 dan Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

85

menetapkan areal padi puso seluas 28.281,55 ha dari 18 provinsi yang layak mendapatkan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) dari Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian. Alokasi bantuan penanggulangan padi puso (BP3) tersebut disajikan dalam Lampiran 34


86

VII.KEGIATAN LAIN A. Komisi-Komisi Sesuai dengan tugas dan fungsi Perlindungan Tanaman Pangan, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan menjadi anggota dalam berbagai komisi/kelembagaan antara lain: 1. Anggota Komisi Pestisida Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida, bahwa digunakan harus mendapat izin dari Menteri Pertanian. pendaftaran pestisida yang telah terdaftar, pendaftaran perpanjangan izin, perlu dilakukan evaluasi.

1973 tentang pestisida yang Dalam rangka baru maupun

2. Anggota National Plant Protection Organization (NPPO) Dalam rangka mendukung tugas Organisasi Perlindungan Tanaman Nasional (National Plant Protection Organization), dibentuk Komisi Ahli Karantina Tumbuhan yang mempunyai tugas memberikan saran dan solusi pemecahan terhadap permasalahan di dalam pelaksanaan tugas, serta melakukan kajian dan analisis terhadap perkembangan perlindungan dan perkarantinaan tumbuhan secara reguler atau insidentil. Anggota komisi terdiri dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan praktisi perlindungan. B. Kerjasama Luar Negeri 1. Mengikuti CPM ke-7 Pada Tahun 2012, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan ikut berpartisipasi dalam menghadiri sidang Commission of Phytosanitary Measures (CPM) – 7 pada tanggal 19-23 Maret 2012 di Roma, italia. Sidang CPM-7 IPPC ini dihadiri oleh para wakil pejabat tinggi dari negara-negara anggota berjumlah 177 negara. Pembahasan umum materi sidang terkait kebijakan internasional system perlindungan tumbuhan dan penetapan standard internasional dengan ruang lingkup pertanian, kehutanan, lingkungan hidup dan tumbuhan yang hidup di air dalam mewujudkan ketahanan pangan dan harmonisasi perdagangan global selaras dalam WTOSPS. Delegasi Indonesia pada sidang CPM-7 dihadiri oleh Ketua delegasi Ir. Banun Harpini, MSc, Kepala Badan Karantina Pertanian dengan anggota Dr. Ir. Arifin Tasrif, MSc, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

87

Nabati, Ir. Erma Budiyanto, M.Si., Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan, Dr. Ir. Antarjo Dikin, Wakil Asia Anggota Standard Committee IPPC dari Badan Karantina Pertanian, Yadi Rusyadi, Kepala Subdit Teknologi Pengendalian OPT. Agenda sidang CPM-7 yang disepakati membahas butir-butir penting yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut : Laporan kerja Standard Committee selama tahun 2011 telah membuat konsep standard atas usulan dari Sidang CPM dalam pertemuan Standard Committee 25 negara secara rutin dan pemanfaatan virtual elektronik, namun masih lambat penyelesaian draft, serta kompleksitas permalahan untuk penerapan kebijakan internasional tersebut dalam perdagangan global antara lain : konsep standard pemeriksaan kontainer kosong (empty sea container) dari mobiltas antar negara dalam pencegahan kontaminasi quarantine pests, perlakuan dielectric treatment (microwave) hanya terbatas pada komodtas kayu bukan untuk kemasan kayu. Diterimanya pada pleno CPM terhadap revisi terminologi dari istilah Official Control dan Not Widely Distributed yang masih selas definisi dalam PP No. 14 tahun 2002 tentang karantina tumbuhan. Diterimanya dalam pleno terdapat Annex ISPM 27 Diagnostic Protocol untuk Trogoderma granarium Everts dan Plum Pox Virus sedangkan untuk perlakuan Cold treatment diserahkan kembali kepada Standard Committee (SC) untuk dilakukan kaji ulang pada pertemuan SC mendatang. Cold treatment terhadap buah untuk perlakuan lalat buah dibatalkan diterima untuk CPM, tentunya ini akan diteruskan ke SC untuk pembahasanl ebihlanjut. Beberapa hal disampaikan pembahasan terkait untuk upaya peningkatan percepatan proses dan kualitas pembuatan standard IPPC dengan 30 rekomendasi yang disampaikan dari Focus Group antara lain : selama masa 14 hari sebelum sidang CPM, masing-masing negara hanya diperkenankan mengajukan koreksi bersifat substansi dengan alasan teknis yang dapat dipertanggung jawabkan, Sekretariat akan memperhatikan usulan NPPO bila adanya surat resmi keberatan terhadap akan ditetapkan standard dan setiap standard harus memuat kajian dampak terhadap biodiversity. NPPO perlu memperhatikan usulan revisi dari proces pengembangan standard dari IPPC yang akan disyahkan dalam CPM meliputi tahapan umum :


88

Pengembangan program kerja IPPC berupa pembuatan daftar topik standard yang akan dibuat; drafting; member consultation dan adopsi serta publikasi. Dalam pleno disampaikan review terhadap kelangsungan pelaksanaan IPPC meliputi : Strategic Framework tahun 2012-2019; Financial report 2011; Budget and operational plan 2012; the IPPC resource mobilization strategy. Sekretariat IPPC melakukan kajian ulang terhadap daftar standard yang akan diselesaikan oleh SC berdasarkan urutan prioritas kebutuhan serta sekretariat menghapus terhadap usulan CPM sebelumnya untuk dikerjakan SC. Indonesia keberatan akan dihapuskannya standard IPPC tentang Appropriate Level of Protection (ALOP). Standard ini perlu dibuat oleh sekretariat mengingat setiap negara menetapkan batasan ALOP beragam yang tidak diketahui parameter yang digunakan, diharapkan bila ada standard untuk penetapan ALOP maka akan lebih transparan suatu negara dan dapat meminimalkan hambatan import terutama dari negara maju. STDF dari WTO Geneva akan menyelenggarakan seminar internasional Invasive Aliens Species, IAS pada tanggal 12-13 July 2012 sebelum sidang WTO-SPS. Tujuan dari seminar untuk memberikan pemahaman tentang IAS dan hubungan yang penting antara SPS, lingkungan pada perdagangan. Diharapkan negara anggota dapat menghadiri seminar dengan pendaftaran 16 April 2012 secara online. Selaras dengan pengembangan layanan single window dalam upaya percepatan arus barang dalam perdagangan, STDF WTO akan membentuk working group untuk mewujudkan harmonisasi perdangan dan peningkatan pengelolaan SPS pada perbatasan negara. Topik bahasan merupakan kerjasama antara Karantina, Badan POM dan instansi Bea Cukai. Terbentuknya organisasi perlindungan tumbuhan regional untuk kelompok negara Near East (NEPPO) merupakan bagian dari IPPC, semoga NEPPO dapat berkontribusi dan kerjasama dengan APPPC. e-Phyto yang telah dibahas dalam workshop diselenggarakan di Korea merupakan bentuk sertifikat elektronik dari ISPM 12 diharapkan secara voluntari negara anggota dapat mengembangkannya dengan negara mitra dalam perdagangan. Usulan dari CPM agar untuk dapat operasionalnya ephyto akan dibentuk sterring committee atas nama CPM forum. Indonesia menyampaikan dalam sidang CPM bahwa telah siap aplikasi e-phyto untuk bermitra dari aplikasi yang telah dikembangkan Badan Karantina Pertanian.


89

Penggunaan logo ISPM 15 pada kemasan kayu sebagai pengganti sertifikat kesehatan (Phytosanitary Certificate,PC) yang dikeluarkan oleh NPPO masingmasing negara sebagai mandat penggunaan logo ISPM 15 dikeluarkan oleh FAO perlu dilindungi secara hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan. PC merupakan dokumen resmi negara yang dikeluarkan NPPO, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian. Badan Karantina Pertanian wajib mengendalikan penggunaan mark logo ISPM 15 pada kemasan kayu dalam perdagangan internasional. Logo ISPM 15 yang dikeluarkan oleh NPPO wajib dipatenkan dari lembaga paten Indonesia, selanjutnya secara resmi disampaikan kepada FAO untuk pengawasan penyalah gunaan tingkat internasional, ditetapkan persyaratan penggunaan logo dapat diterima internasional oleh NPPO. Selanjutnya NPPO wajib berkontribusi kepada FAO terkait untuk jaminan perlindungan terhadap logo secara internasional untuk biaya perpanjangan registrasi sebesar US $ 27,000.00. Adanya MoU IPPC dan Ozone secretariat agar menjadi perhatian Negara anggota IPPC sebagai tindak lanjut pertemuan Montereal Protocol di Bali 2125 Nopember 2011, maka penggunaan fumigan methyl bromide (MB) hanya untuk aplikasi karantina dan pra-pengapalan. Terkait perlakuan karantina hanya untuk eradikasi quarantine pests saja dan dilarang untuk penggunaan karantina terhadap non-quarantine pests. Upaya yang perlu dilakukan untuk pengurangan/pengganti penggunaan methyl bromide oleh setiap negara yaitu: penggunaan alternative MB, mengurangi penggunaan MB, mengurangi secara fisik dari emisi MB, dan mencatat penggunaan MB secara kuantitas, jenis OPTK yang diberikan treatment, komoditas yang diberikan perlakuan, untuk tujuan impor atau export pada tindakan karantina. Penggunaan MB selama ini agar dilaporkan kepada sekretariat ozone, the United Nation of Environmental Program, Nairobi, Kenya sebelum 13 Maret 2013. Pembahasan rules dan procedures terkait pemilihan ketua dan wakil ketua dari CPM masih memerlukan perhatian untuk disepakati serta pertimbangan pemberlakuan urutan 7 regional IPPC, serta pengusulan ketua mendatang sidang CPM-8 akan dipimpin oleh wakil regional Asia. Indonesia untuk pemilihan ketua CPM-8 mendatang mendukung Korea selaku wakil Regional Asia, namun dari hasil voting dari 128 negara dihasil sbb: 2 abstaint, 1 rusak, 63 untuk UK dan 62 untuk Korea (Asia). Simposium dilakukan disela-sela CPM dan materi penting yang perlu menjadi perhatian terhadap perdagangan tumbuhan melalui internet global sebagai pathway, dari hasil observasi bahwa umumnya tidak dilengkapi persyaratan Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

90

kesehatan dan sungguh berisiko bagi negara. Selain itu terhadap perhatian mobilitas tumbuhan aquatik diperdagangkan yang belum diketahui status tanaman dapat bermanfaat atau sebagai pests (gulma). 2. Mengikuti Pertemuan “The 1

st

Meeting Of Asean-China SPS Cooperation-

Technical Working Group Meeting on Food Safety, Animal Inspection and Quarantine, and Plant Inspection and Quarantine ”

Pada Tahun 2012, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan ikut berpartisipasi dalam Pertemuan The 1 st Meeting Of Asean-China SPS Cooperation-Technical Working Group Meeting on Food Safety, Animal Inspection and Quarantine, and Plant Inspection and Quarantine pada tanggal 4-6 Juni 2012

di Lombok, Indonesia. Pertemuan dihadiri oleh peserta delegasi dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Sekretariat ASEAN dan Asisten Pembangunan Ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hasil dari pertemuan ini adalah: a. Diprioritaskan pertukaran informasi tentang Inspeksi dan persyaratan karantina, peringatan pada makanan, status hama dan penyakit tumbuhan dan pembaharuan otoritas kompetensi b. Semua pemberitahuan maupun pertukaran informasi antar negara anggota disampaikan melalui portal webside dan e-mail c. Sekretariat ASEAN akan menjadwalkan secara bergantian mengadakan pertemuan pembahasan masing-masing kelompok kerja teknis (TWG) yang akan diajukan pada bulan Juli 2012. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pelaksanaan prosedur dan peraturan karantina, serta kesulitan dalam analisis risiko juga standar yang berbeda dan kesenjangan dalam mekanisme peraturan SPS. d. Dalam rangka memperkecil kesenjangan dan permasalahan disepakati adanya pelatihan, seminar dan pertukaran personil /tenaga ahli, yang juga termasuk melakukan kerjasama kursus singkat di masing-masing wilayah, rencana kerja 2012-2014 diusulkan oleh masing-masing TWGs e. Untuk memiliki pemahaman yang lebih baik dalam persyaratan SPS, diprioritaskan membahas kesenjangan dan pengakuan terhadap kerjasama SPS ASEAN-Cina, disepakati untuk diadakan konferensi Plant Inspection and Quarantine dan Animal Inspection and Quarantine pada tahun 2014, di mana tanggal dan tempat akan ditentukan lebih lanjut, sedangkan untuk pelaksanaan konferensi Food Safety dijadwalkan pada Mei-Juni 2013. f. Memperhatikan isu-isu terkait kegiatan SPS yang melibatkan pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan, bahwa koordinasi antar lembaga diperlukan untuk memfasilitasi perdagangan yang efektif dan sinergi serta mempersatukan perbedaan atau kesamaan dari inisiatif dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan SPS. Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

91

g. China berinisiatif melakukan "Workshop Pencegahan Penyebaran Hama Exotic lintas perbatasan antara China-ASEAN", yang akan diselenggarakan pada 23-27 Juli 2012 di Beijing, Cina. Dalam konteks ini, diharapkan TWGs untuk berkoordinasi dengan Kontak Poin ASEAN-China SPS dari negara masing-masing untuk membahas kemungkinan untuk berpartisipasi dalam lokakarya. h. Untuk memajukan harmonisasi dan mempersempit kesenjangan, China diminta untuk mendukung negara-negara, khususnya Kamboja, Laos dan Myanmar, dalam terjemahan dokumen SPS dalam bahasa inggris. Pertemuan rutin TWG akan diselenggarakan secara bergiliran antar negara anggota ASEAN dan China, Sekretariat ASEAN diminta berkonsultasi dengan Cina untuk mengkonfirmasi tuan rumah pertemuan berikutnya serta kepastian tanggal dan tempatnya

2. Mengikuti Pertemuan EWG-MRLs of Pesticides among ASEAN Countries Ke – 16 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan ikut berpartisipasi dalam Pertemuan Sidang ke-16 EWG-MRLs of Pesticides among ASEAN Countries pada tanggal 18 – 20 Januari 2012 di Vientiane, Laos. Pertemuan dihadiri oleh delegasi dari Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, perwakilan dari Sekretariat ASEAN. Berdasarkan hasil sidang disepakati batas maksimum residu sebagai berikut : a). beta-cyfluthrin pada kubis 0,04 mg/kg (Indonesia) b). triazophos pada soybean immature (whole pods) 1 mg/kg (Thailand) c). triazophos pada soybean immature (seeds) 0,5 mg/kg (Thailand) d). triazophos pada yard long bean 0,4 mg/kg (Thailand) e). lambda-cyhalothrin pada okra 0,03 mg/kg (Thailand dan Malaysia) f). imidacloprid pada okra 0,1 mg/kg (Thailand) g). profenofos pada pummelo 2 mg/kg (Thailand) h). cypermethrin pada carambola 0,2 mg/kg (Malaysia) i). chlorpyrifos pada chilli 3 mg/kg (Thailand) j). metalaxyl pada pineapple 0,1 mg/kg (Thailand) k). lambda-cyhalothrin pada citrus 0,2 mg/kg (Indonesia) l). thiamethoxam pada orange 0,5 mg/kg (Indonesia)

C. Koperasi Daya Guna Koperasi Daya Guna (KDG) dengan Badan Hukum nomor: 1087/B.H/I merupakan koperasi karyawan/karyawati Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan Direktorat Perlindungan Hortikultura yang berfungsi memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anggota. KDG berupaya memberikan pelayanan maksimal


92

untuk mencapai kesejahteraan anggota, oleh karena itu manajemen Koperasi Daya Guna senantiasa berusaha menjalin hubungan yang sebaik-baiknya dengan pejabat dan pimpinan Direktorat. 1. Keanggotaan Keanggotaan Koperasi mencakup dua Direktorat, yaitu Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan dan Direktorat Perlindungan Hortikultura, Ditjen Tanaman Hortikultura. Jumlah anggota pada Tahun 2012 sebanyak 125 orang yang terdiri dari : a. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan : 90 orang b. Direktorat Perlindungan Hortikultura : 26 orang c. Anggota luar biasa : 5 orang d. Anggota tidak aktif : 4 orang 2. Usaha Kegiatan koperasi adalah simpan pinjam, toko dan aneka usaha. 3. Pelayanan Koperasi Daya Guna secara konsisten melaksanakan fungsi sosialnya melalui berbagai kegiatan antara lain santunan-santunan (kelahiran, kematian dan lain-lain), pasar murah bersubsidi dalam rangka Idul Fitri dan sebagainya. D. Ikawati Kepengurusan Ikatan Karyawati (Ikawati) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan periode 2011--2013 dengan susunan sebagai berikut: Pembina : Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Ketua Wakil Ketua SekretarisI

: : :

Bendahara Seksi Pendidikan

: :

Seksi Umum

:

Seksi Usaha

:

Trias Retno Wardhani Abriani Fensionita Syanti Asviatuti Nurbayana Andriarti Kusumawardhani Maunah Ambarwati Hastari Kusumawardhani Fitria Yulianti Rhonda Hesti E Eka Widiyastuti Marwanti Ade Ratna Yulinar Yoyoh Rokayah Sri Hidayanti Puspitasari Indah Nur Rokhmah Teguh Puji Sri Lestari


93

Selama Tahun 2012, berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Ikawati adalah sebagai berikut : 1. Mengadakan pertemuan rutin setiap empat bulan diantaranya arisan,

berbagi pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan dari karyawati untuk karyawati. 2. Menghadiri dan mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh

Ikawati Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Dharma Wanita Sub Unit Direktorat Jenderal Tanaman Pangan serta Kementerian Pertanian 3. Melaksanakan kegiatan pengajian dan ceramah agama pada bulan

Ramadhan untuk lebih meningkatkan kecerdasan spiritual karyawati. 4. Dalam rangka menghimpun dana untuk menambah modal usaha, Seksi

Usaha melaksanakan kegiatan antara lain pengadaan barang dengan angsuran.


94

VIII.PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA Dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan tanaman pangan, selama Tahun 2012, beberapa permasalahan yang muncul dan upaya pemecahannya sebagai berikut : 1. Beragamnya kelembagaan Perlindungan Tanaman di daerah Implementasi dari PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menyebabkan kelembagaan perlindungan tanaman di daerah cukup bervariasi sehingga perhatian, eksistensi, dan peran serta fungsinya cenderung menurun. Lembaga perlindungan di daerah diantaranya LPHP/LAH sebagai pusat pengembangan teknologi perlindungan tanaman masih bervariasi antar daerah, baik sarana dan prasarana, SDM, maupun kegiatannya sehingga belum berfungsi secara optimal. Untuk itu, diperlukan advokasi kepada pemerintah Provinsi agar dapat ditingkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait di daerah. 2. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan PHT di tingkat lapangan Alumni SLPHT berperan penting dalam penerapan, pengembangan, dan pemasyarakatan PHT, namun kelembagaan tersebut belum diberdayakan secara optimal. Pos Pengembang Agens Hayati (PPAH) yang sudah dibangun dan dibentuk oleh alumni SLPHT, aktivitasnya belum optimal karena terbatasnya dukungan sarana dan prasarana, teknologi dan pendanaan yang dialokasikan oleh daerah. Petani alumni SLPHT di beberapa daerah tidak berperan optimal dalam memperbanyak unit-unit SLPHT swadana, sehingga masih diperlukan dukungan dana melalui APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota untuk pengembangan unit-unit SLPHT. Dalam pengembangan PPAH diperlukan pendataan kelompok, penyediaan sarana, pendampingan dan pembinaan, serta pemberian dukungan yang memadai dilakukan secara terus menerus sehingga dapat terwujud kemandirian kelompok PPAH/petani untuk penerapan PHT. 3. Ketergantungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Otonomi Daerah, dalam memenuhi kebutuhan SDM dan sarana serta prasarana perlindungan tanaman adalah tanggungjawab pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Sampai saat ini kebutuhan SDM, sarana Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2012

95

dan prasarana perlindungan tanaman di provinsi maupun di kabupaten/kota masih tergantung kepada pusat. Untuk itu, perlu dilakukan advokasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan lembaga legislatif serta pemangku kepentingan perlindungan tanaman di daerah. 5. Perubahan iklim dan faktor lingkungan yang kurang mendukung. Perubahan iklim sudah dirasakan dan berpengaruh sangat nyata, antara lain curah hujan di atas rata-rata, pergeseran musim hujan dan musim kemarau, rusaknya daerah tangkapan air, dan rusaknya sarana irigasi. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya luas, frekuensi dan durasi DPI berupa banjir dan kekeringan serta berpengaruh terhadap dinamika populasi OPT, peningkatan patogenitas penyakit dan pola distribusi serangannya. Oleh karena itu, upaya antisipasi, mitigasi, serta penanganan OPT/DPI perlu mendapat perhatian terkait dengan kelembagaan, penelitian, pengembangan, dan penanganannya. Upaya-upaya tersebut ditingkatkan melalui peningkatan diseminasi prakiraan serangan OPT/DPI, pemanfaatan informasi prakiraan iklim di tingkat lapangan, penyebarluasan rekomendasi penyesuaian pola tanam dan kalender tanam, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penanganan secara spesifik lokasi, serta pemberdayaan petani melalui SLI dan SLPHT. 6. SLI tidak dapat dilakukan secara spesifik komoditas Hal ini disebabkan lahan yang digunakan untuk SLI merupakan lahan yang sudah mempunyai pola tanam padi-palawija. Selain itu modul yang disampaikan dalam SLI mencakup teknologi budidaya khususnya teknologi yang digunakan dalam menyikapi perubahan iklim di wilayah setempat. 7. Belum optimalnya koordinasi penanganan OPT Penanganan OPT, terutama pada daerah sumber serangan dan sumber infeksi di daerah perbatasan antar provinsi/kabupaten/kota belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar wilayah sejak diberlakukan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diupayakan koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.


96

IX.P E N U T U P 1.

2.

3.

Pengamanan produksi tanaman pangan terkait erat dengan perlindungan terhadap gangguan serangan OPT dan DPI, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan perlindungan tanaman pangan. Sesuai dengan sumberdaya yang tersedia, pada Tahun 2012 telah dilakukan kegiatan yang meliputi penguatan SDM, penguatan kelembagaan, inovasi dan diseminasi teknologi perlindungan tanaman, dan penyediaan sarana pengendalian OPT. Berdasarkan evaluasi, luas banjir pada tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah) Tahun 2012 mencapai 153.623 ha (puso: 33.192 ha), terluas terjadi pada tanaman padi seluas 140.125 ha (29.233 ha), kemudian diikuti oleh jagung (11.101 ha, puso : 2.601 ha), kedelai (2.340 ha, puso : 1.338 ha), dan kacang tanah (58 ha, puso : 21 ha). Kekeringan pada tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah) selama Tahun 2012 seluas 292.612 ha (puso : 45.030 ha) terluas terjadi pada tanaman padi (269.273 ha, puso: 43.392 ha), kemudian diikuti oleh jagung (21.641 ha, puso : 1.508 ha), kedelai (1.546 ha, puso : 130 ha), dan kacang tanah (153 ha).

4.

Serangan OPT utama pada tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah) Tahun 2012 seluas 457.492 ha (puso : 1.764 ha), terluas disebabkan oleh OPT utama padi (420.552 ha, puso: 1.689 ha), kemudian diikuti jagung (26.532 ha, puso: 53 ha), kedelai (5.221 ha, puso: 15 ha), dan kacang tanah (5.187 ha, puso : 7 ha).

5.

Luas pertanaman padi yang mengalami puso akibat banjir, kekeringan, dan serangan OPT utama selama Tahun 2012 seluas 74.313 ha. Luas tersebut sebesar 0,55% dari realisasi luas tanam padi pada Tahun 2012 seluas 13.592.309 ha. Pada tanaman terserang telah dilakukan upaya pengendalian oleh petani secara swadaya maupun memanfaatkan bantuan sarana pengendalian dari pemerintah (kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat/cadangan nasional). Pengendalian OPT utama pada tanaman pangan Tahun 2012 seluas 899.643 ha.

6.

7.

Dalam penanganan OPT dan DPI, telah dilaksanakan kegiatan yang meliputi penguatan kualitas SDM melalui pelatihan petugas dalam pelaksanaan dan pengembangan PHT dan penggunaan program SIM OPT versi 2.1 yang telah disempurnakan, pemberdayaan THL Tenaga Bantu POPT-PHP, penyediaan dan penyebarluasan teknologi perlindungan tanaman pangan, gerakan pengendalian OPT, pembinaan dan pengawalan pelaksanaan SLPHT dan SLI, penyediaan sarana pengendalian OPT, dan koordinasi dengan instansi terkait.


97

8.

Pelaksanaan SLPHT yang direncanakan di seluruh provinsi sejumlah 1.950 unit, selama Tahun 2012 telah direalisasikan sebanyak 1.937 unit (99,33%), sedangkan SLI yang direncanakan sejumlah 130 unit yang tersebar di 33 provinsi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana (100%).

9.

Disamping kegiatan yang telah dilakukan diatas, untuk penanganan banjir, kekeringan dan menekan luas dan intensitas serangan OPT utama, juga dilakukan berbagai kegiatan antara lain pengiriman informasi prakiraan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kepada Gubernur, pengiriman surat kewaspadaan peningkatan serangan OPT, dan langkah operasional penanganannya kepada Gubernur, konsolidasi petugas, pembentukan POSKO Pengendalian OPT (tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan desa), menurunkan tim pemantauan dan bimbingan teknis (provinsi, kabupaten, kecamatan), dan penyediaan bantuan pestisida cadangan nasional.

10. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan yaitu beragamnya kelembagaan perlindungan tanaman di daerah, terbatasnya kualitas THL Tenaga Bantu POPT-PHP, ketergantungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kurang lancarnya arus informasi/pelaporan, belum optimalnya koordinasi penanganan OPT, perubahan iklim dan faktor lingkungan yang kurang mendukung, dan belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan PHT di tingkat lapangan (LPHP, BPT, PPAH, dan alumni SLPHT). 11. Dukungan anggaran (APBN dan APBN-P) untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan produksi pada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010 berjumlah Rp. 355.101.468.000,- (Tiga ratus lima puluh lima milyar seratus satu juta enam puluh delapan ribu). Sampai akhir Desember 2012, realisasi anggaran mencapai Rp. 341.265.762.113,- (96,10%). Berdasarkan alokasi anggaran, secara umum, kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2012 dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran dan waktu. Sedangkan sisa anggaran merupakan penghematan dari beberapa kegiatan pertemuan dan pemberian bantuan penanggulangan bencana. 12. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan tanaman ke depan, diperlukan penguatan SDM dan kelembagaan perlindungan baik di pusat maupun di daerah, database yang akurat dan mekanisme pelaporan yang sistematis. 13. Agar pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman dapat diimplementasikan dengan baik, sangat diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang baik antara pusat dengan daerah maupun instansi terkait lintas sektor.


98


99

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Berdasarkan Permentan No.61/Permentan/OT.140/10/2010

DIREKTUR PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

SUBDIT PENGELOLAAN DATA OPT

SUBDIT DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

SUBDIT TEKNOLOGI PENGENDALIAN OPT

SUBDIT PENGELOLAAN PHT

SEKSI MONITORING DAN ANALISIS DATA

SEKSI ADAPTASI

SEKSI IDENTIFIKASI

SEKSI PEMASYARAKATAN

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI MITIGASI

SEKSI VERIFIKASI

SEKSI KELEMBAGAAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


100

Lampiran 2. Perbandingan Luas Banjir Pada Tanaman Padi Di Indonesia Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)

Banjir No

Propinsi

2012

2011

Rerata

T

P

T

P

T

P

1

Pemerintah Aceh

10.304

4.108

16.172

5.343

28.920

10.888

2

Sumatera Utara

9.793

1.287

8.638

618

16.440

3.528

3

Sumatera Barat

1.126

376

2.079

568

2.757

744

4

Riau

154

-

6.498

1.454

4.746

1.344

5

Jambi

4.267

40

1.828

404

4.736

1.816

6

Sumatera Selatan

3.658

761

7.601

1.013

9.351

3.929

7

Bengkulu

61

30

72

28

352

78

8

Lampung

1.120

214

1.852

284

14.022

5.482

9

Kepulauan Bangka Belitung

-

-

-

-

-

-

10

Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

11

DKI. Jakarta

-

-

-

-

33

16

12

Jawa Barat

15.202

602

15.614

1.217

56.540

19.425

13

Jawa Tengah

12.114

1.033

27.250

7.505

38.732

14.825

14

DI. Yogyakarta

996

114

2.248

139

438

47

15

Jawa Timur

17.558

5.086

24.029

5.832

33.950

12.255

16

Banten

18.168

2.628

10.599

409

14.021

2.745

17

Bali

107

19

19

16

1

-

18

Nusa Tenggara Barat

9.115

1.975

1.771

761

1.626

397

19

Nusa Tenggara Timur

634

9

1.060

480

297

7

20

Kalimantan Barat

2.293

1.154

11.443

813

22.844

1.870

21

Kalimantan Tengah

316

174

74

62

1.991

901

22

Kalimantan Selatan

5.287

239

8.149

907

17.498

4.607

23

Kalimantan Timur

1.205

388

1.694

277

1.872

229

24

Sulawesi Utara

-

-

159

14

822

116

25

Sulawesi Tengah

245

215

1.104

33

2.797

917

26

Sulawesi Selatan

22.811

7.449

18.733

815

25.684

11.131

27

Sulawesi Tenggara

2.063

756

165

49

543

55

28

Gorontalo

268

198

613

342

2.037

874

29

Sulawesi Barat

658

294

-

-

1.457

611

30

Maluku

602

84

-

-

134

118

31

Maluku Utara

-

-

-

-

-

-

32

Papua Barat

-

-

-

-

-

-

33

Papua

-

-

-

-

-

-

Jumlah

140.125

29.233

169.464

29.383


304.641

98.953

101

Lampiran 3. Luas Banjir Pada Tanaman Padi Di Indonesia Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)

Bulan

2012 T

2011 P

T

Rerata P

T

P

Januari

70.779

12.460

48.232

6.456

86.682

28.806

Februari

12.905

2.917

9.122

2.424

50.856

17.876

Maret

10.235

1.888

17.152

2.455

19.109

4.522

April

6.569

1.113

16.533

1.814

14.248

4.271

Mei

1.854

371

24.434

4.101

10.485

2.448

Juni

933

218

2.449

151

19.035

9.762

Juli

26.330

8.556

598

50

11.631

4.512

Agustus

376

348

1.041

39

2.919

1.292

September

666

1

743

108

3.424

1.249

Oktober

1.083

113

5.839

550

7.229

2.046

November

8.395

1.248

5.388

1.464

18.429

2.561

Desember

-

-

37.933

9.771

60.594

19.608

140.125

29.233

169.464

29.383

304.641

98.953

Jumlah


102

Lampiran 4. Perbandingan Luas Banjir pada Tanaman Palawija Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)

Jagung No

Propinsi

1 Pemerintah Aceh 2 Sumatera Utara 3 Sumatera Barat

2012

2011

T

P

T

267

177

998

1.373 1.087 157

Kedelai

54

Rerata P

T

2012

Kacang Tanah

2011

P

T

P

T

Rerata P

1.513

T

2012 P

44

1.091

481

936

405

379 1.049

2.173 1.443

3.205

846

47

12

2.421 1.782

591

329

0

0

9

9

20

5.025 3.001 1.927

T

289

2011

P

Rerata

T

P

T

P

-

-

85

35

84

28

476 27

2

9

1

5

2

9 4

4

81

65

45

16

4 Riau

-

-

234

174

1.152

512

-

-

223

159

375

210

-

-

17

1

54

33

5 Jambi

17

10

286

73

1.158

887

16

11

11

11

174

128 6

2

1

-

28

14

6 Sumatera Selatan

-

-

3

-

175

59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 Bengkulu

-

-

-

-

12

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

8 Lampung

1.274

62

50

50

1.701

729

-

-

-

-

20

17

-

-

-

-

4

4

9 Kep. Bangka Belitung

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 DKI. Jakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 Jawa Barat

2

1

38

20

62

8

-

-

15

3

118

50 5

5

5

5

6

4

451

21

1.066

151

2.987

730

21

2

158

1 590

8

862

66

-

-

6

6

316

93

-

-

-

495

107

4.118 2.104

-

-

271

16 Banten

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

17 Bali

-

-

735

-

-

-

-

-

-

-

18 Nusa Tenggara Barat

110

47

-

-

109

84

96

93

60

60

293

19 Nusa Tenggara Timur

1.665

39

63

62

39

14

-

-

125

15

-

-

3

-

75

33

-

-

-

21 Kalimantan Tengah

13

12

-

-

16

11

-

-

22 Kalimantan Selatan

35

3

41

5

964

27

2

23 Kalimantan Timur

-

-

-

-

99

56

24 Sulawesi Utara

-

-

-

-

220

5

25 Sulawesi Tengah

-

-

-

-

99

25

26 Sulawesi Selatan

5.234

977

27 Sulawesi Tenggara

6

2

-

-

43

4

28 Gorontalo

-

-

1.262

858

1.069

29 Sulawesi Barat

-

-

5

-

30 Maluku

3

2

-

-

31 Maluku Utara

-

-

-

32 Papua Barat

-

-

33 Papua

-

-

13 Jawa Tengah 14 DI. Yogyakarta 15 Jawa Timur

20 Kalimantan Barat

Jumlah

32 3.620 2.327 5 132

112

-

-

3

3

11

8

15 1.421

812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119 7

7

35

17

74

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

21

-

-

3

-

1

1

-

-

5

5

-

-

-

-

-

-

-

1

1

10

2 3

-

1

1

69

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

1

-

-

-

-

14

4

-

-

-

-

3

2

4.316 1.484 1.207

815

238

41

239

134

-

- 133

10

2

-

-

-

-

-

58

15

-

-

-

-

-

-

569

-

-

-

-

21

12

-

-

-

-

11

2

190

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

-

-

-

-

13

13

-

-

-

-

5

4

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

1

15

-

26

26

2

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.359 1.098

5.719 2.279

-

11.101 2.601 16.462 8.045 23.831 9.208 2.340 1.338 7.674 3.751 9.547 4.756 58 21 963 146 1.276 203


103

Lampiran 5. Luas Banjir Pada Tanaman Jagung Di Indonesia Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)

Bulan

2012 T

2011 P

T

Rerata P

T

P

Januari

813

131

1.168

591

2.188

943

Februari

117

11

567

135

1.959

600

Maret

2.285

187

2.137

1.388

1.203

359

April

1.348

1.048

1.615

991

2.172

1.098

Mei

153

32

2.059

577

1.686

348

Juni

1.248

5

1.584

153

3.293

1.191

Juli

4.634

867

194

-

1.383

535

Agustus

10

3

-

-

215

61

September

20

3

18

15

2.815

1.255

-

-

48

31

1.045

460

November

473

314

3.869

2.312

1.859

718

Desember

-

-

3.203

1.852

4.013

1.640

11.101

2.601

16.462

8.045

23.831

9.208

Oktober

Jumlah


104

Lampiran 6. Luas Banjir Pada Tanaman Kedelai Di Indonesia Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)

Bulan

2012 T

2011 P

T

Rerata P

T

P

Januari

36

3

917

478

764

281

Februari

16

-

1.247

704

612

116

Maret

50

-

2.892

1.749

711

175

April

327

118

652

70

346

89

Mei

590

315

866

238

229

148

Juni

112

87

582

141

139

77

Juli

1.079

702

190

190

829

336

Agustus

-

-

10

4

368

166

September

-

-

9

1

1.912

1.720

130

113

-

-

386

89

November

-

-

299

172

2.030

928

Desember

-

-

12

6

1.220

632

2.340

1.338

7.674

3.751

9.547

4.756

Oktober

Jumlah


105

Lampiran 7. Luas Banjir Pada Tanaman Kacang Tanah Di Indonesia Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)

Bulan

2012 T

2011 P

T

Rerata P

T

P

Januari

6

2

-

-

53

16

Februari

4

4

-

-

35

4

Maret

-

-

53

15

85

36

April

5

5

6

-

51

15

Mei

7

7

77

33

19

13

Juni

-

-

561

-

97

30

Juli

4

0

-

-

18

8

Agustus

-

-

1

1

7

-

September

2

-

-

-

121

19

Oktober

-

-

30

20

7

4

November

30

3

88

68

696

1

Desember

-

-

147

9

88

57

58

21

963

146

1.276

203

Jumlah


106

Lampiran 8. Perbandingan Luas Kekeringan pada Tanaman Padi Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) Kekeringan No

Propinsi

2012 T

2011 P

T

Rerata P

T

P

1

Pemerintah Aceh

22.987

4.229

17.342

1.890

12.031

908

2

Sumatera Utara

6.631

395

1.458

122

5.464

45

3

Sumatera Barat

260

7

4.112

735

1.975

84

4

Riau

1.046

659

4.932

1.579

465

78

5

Jambi

7.438

1.167

9.226

1.234

1.582

106

6

Sumatera Selatan

6.852

463

20.913

1.673

3.169

201

7

Bengkulu

266

15

1.546

28

290

1

8

Lampung

20.926

6.639

25.090

8.469

7.254

736

9

Kepulauan Bangka Belitung

-

-

-

-

9

-

10

Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

11

DKI. Jakarta

-

-

-

-

60

-

12

Jawa Barat

76.263

3.642

51.934

14.855

78.470

30.836

13

Jawa Tengah

44.417

11.595

10.296

811

44.033

5.480

14

DI. Yogyakarta

279

31

562

73

13.886

978

15

Jawa Timur

16.783

1.551

9.078

1.372

22.741

1.231

16

Banten

38.561

10.899

3.436

722

24.630

4.576

17

Bali

662

158

111

-

318

2

18

Nusa Tenggara Barat

3.289

135

1.093

212

21.861

3.032

19

Nusa Tenggara Timur

54

36

315

289

4.163

1.590

20

Kalimantan Barat

129

-

2.544

12

2.672

172

21

Kalimantan Tengah

80

-

1.310

212

653

30

22

Kalimantan Selatan

5.018

40

5.180

305

3.761

244

23

Kalimantan Timur

1.332

166

1.317

365

349

5

24

Sulawesi Utara

-

-

-

-

636

37

25

Sulawesi Tengah

-

-

-

-

461

161

26

Sulawesi Selatan

13.951

897

70.842

16.036

34.159

3.583

27

Sulawesi Tenggara

1.252

395

6.687

1.501

1.583

437

28

Gorontalo

3

-

-

-

1.393

514

29

Sulawesi Barat

746

269

1.512

632

22

-

30

Maluku

49

4

-

-

4

1

31

Maluku Utara

-

-

-

-

0

-

32

Papua Barat

-

-

-

-

-

-

33

Papua

-

-

-

-

-

-

250.836

53.127

288.095

55.068

Jumlah

269.273

43.392


107

Lampiran 9. Luas Kekeringan pada Tanaman Padi Di Indonesia Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)

Bulan

2012 T

2011 P

T

Rerata P

T

P

Januari

7.490

-

8.958

-

43.220

2.239

Februari

6.164

20

8.696

1.299

19.445

1.576

Maret

1.205

191

1.816

41

15.730

3.639

April

5.708

10

3.819

11

2.255

605

Mei

13.143

965

1.294

7

10.711

974

Juni

50.795

1.678

27.948

576

37.049

6.755

Juli

69.770

10.574

49.950

7.077

61.255

20.391

Agustus

75.955

17.257

63.495

16.207

41.168

10.639

September

36.023

12.067

73.550

24.350

30.993

6.030

Oktober

2.996

630

8.320

3.549

7.027

853

November

25

-

2.532

10

12.073

633

Desember

-

-

458

-

7.169

734

269.273

43.392

250.836

53.127

288.095

55.068

Jumlah


108

Lampiran 10. Perbandingan Luas Kekeringan pada Tanaman Palawija Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)

No

Propinsi

Jagung 2011

2012 T

T

P

T

Kedelai 2011 T P

2012 P

Rerata T P

Kacang Tanah 2011 Rerata T P T P

2012 T P

T

P

1 Pemerintah Aceh

192

35

19

1

7

2

341

40

116

5

470

221

44

-

-

-

7

-

2 Sumatera Utara

88

5

2.286

12

7.751

2.043

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

1

0

3 Sumatera Barat

102

27

79

13

139

50

-

-

-

-

165

-

-

-

-

-

7

1

4 Riau

-

-

10

3

56

2

94

-

-

-

8

1

-

-

10

-

3

1

5 Jambi

32

17

1

-

17

4

25

2

15

-

3

1

-

-

-

-

0

-

6 Sumatera Selatan

P

Rerata

861

97

13

5

78

8

74

-

-

-

18

-

15

-

-

-

-

-

7 Bengkulu

-

-

758

346

8

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 Lampung

4.820

511

6.571

273

6.617

140

46

-

-

-

21

-

-

-

-

-

-

-

9 Kepulauan Bangka Belitung 10 Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 DKI. Jakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 Jawa Barat

8

-

247

2

494

282

-

-

1.383

3

409

71

-

-

9

-

0

-

10.037

119

6.715

213

17.956

725

299

-

150

10

1.016

104

87

-

14

-

1.938

7

-

-

108

-

8.917

329

8

-

91

11

1.275

83

-

-

35

-

3.528

47

1.014

107

3.527

385

6.134

459

129

-

88

28

181

7

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

83

-

-

-

-

-

274

0

-

-

-

-

159

-

519

-

765

-

1.700

170

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

245

-


2.805

390

29

-

7.024

1.995

272

88

266

60

2.701

151

7

- 129

28

913 203


140

-

34

-

8.608

1.161

-

-

-

-

60

14

-

-

-

-

776 212

-

-

20

-

30

-

-

-

44

30

5

-

-

-

24

-

3

-


24

-

34

-

1

-

-

-

0

-

6

6

-

-

-

-

-

-


54

-

549

-

739

3

9

-

50

7

5

1

-

-

1

1

11

-

23 Kalimantan Timur

36

-

20

-

5

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 Sulawesi Utara

-

-

-

-

22

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

25 Sulawesi Tengah

-

-

-

-

22

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26 Sulawesi Selatan

897

200

811

188

2.270

418

249

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

15

6

-

-

15

-

8

2

-

-

-

-

-

-

13

-

43

-

1.667

593

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

29 Sulawesi Barat

-

-

5

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 Maluku

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 Maluku Utara

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

32 Papua Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

33 Papua

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130

2.229

154

6.665

661

153

-

13 Jawa Tengah 14 DI. Yogyakarta 15 Jawa Timur 16 Banten 17 Bali

20 Kalimantan Barat

27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo

Jumlah

21.641

1.508

22.644

1.441

70.369

8.412

1.546


222 29

7.597

109

472

Lampiran 11. Luas Kekeringan Pada Tanaman Jagung Di Indonesia Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)

Bulan

2012 T

2011 P

T

Rerata P

T

P

Januari

261

-

129

-

8.788

755

Februari

381

-

19

-

5.868

944

2.782

415

146

3

9.627

2.804

April

559

-

525

-

1.515

263

Mei

914

-

1.016

-

5.507

1.459

Juni

1.735

20

2.734

50

5.571

597

Juli

822

21

2.749

111

7.545

318

Agustus

6.606

347

2.131

88

7.230

166

September

6.091

446

11.575

1.090

2.479

695

Oktober

1.208

257

885

99

1.063

28

November

283

2

1

-

8.445

53

Desember

-

-

735

-

6.731

331

21.641

1.508

22.644

1.441

70.369

8.412

Maret

Jumlah


110

Lampiran 12. Luas Kekeringan Pada Tanaman Kedelai Di Indonesia Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)

Bulan

2012 T

2011 P

T

Rerata P

T

P

Januari

-

-

-

-

1.980

12

Februari

-

-

-

-

196

-

Maret

-

-

-

-

844

109

April

-

-

125

65

47

-

Mei

3

-

205

-

114

1

Juni

368

-

5

-

471

29

Juli

228

68

100

30

406

126

Agustus

345

62

1.453

21

133

11

September

315

-

328

36

1.003

273

Oktober

40

-

13

2

112

18

November

249

-

-

-

641

10

Desember

-

-

-

-

718

73

1.546

130

2.229

154

6.665

661

Jumlah


111

Lampiran 13. Luas Kekeringan Pada Tanaman Kacang Tanah Di Indonesia Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)

Bulan

2012 T

2011 P

T

Rerata P

T

P

Januari

-

-

35

-

1.804

197

Februari

-

-

-

-

731

25

Maret

-

-

-

-

291

198

April

-

-

-

-

-

-

Mei

-

-

12

1

394

0

Juni

13

-

23

-

702

-

Juli

22

-

-

-

657

5

Agustus

58

-

0

-

109

2

September

46

-

16

-

267

17

Oktober

14

-

136

28

301

5

November

-

-

-

-

1.675

8

Desember

-

-

-

-

668

15

153

-

222

29

7.597

472

Jumlah


112

Lampiran 14. Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Padi Tahun 2012

No.

Provinsi

1 Pemerintah Aceh

Penggerek batang padi T P

Wereng batang coklat T P

Tikus T

Blas P

T

BLB/Kresek P

T

P

Tungro T

OPT Utama P

T

P

2.760

-

29

-

12.606

1

2.042

-

628

-

49

-

18.114

1

2 Sumatera Utara

975

-

1.112

-

1.402

37

1.322

4

2.775

-

80

-

7.666

41

3 Sumatera Barat

79

-

339

38

685

72

793

17

59

-

593

50

2.548

176

4 Riau

542

0

89

-

886

34

251

-

189

-

0

-

1.958

34

5 Jambi

271

1

96

5

210

2

92

0

52

-

1

0

721

8

2.348

-

615

7

2.851

81

949

-

800

1

46

1

7.608

90

7 Bengkulu

395

-

29

-

984

1

317

-

107

-

167

-

1.999

1

8 Lampung

3.494

-

329

1

3.643

5

3.389

1

1.474

-

34

-

12.364

7

44

-

162

-

329

-

159

-

25

-

-

-

719

-

6 Sumatera Selatan

9 Kep. Bangka Belitung 10 Kep. Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 DKI Jakarta

202

-

10

-

9

-

-

-

67

-

-

-

288

-

12 Jawa Barat

41.446

-

3.643

-

21.401

7

7.977

-

27.669

-

1.633

-

103.769

7

13 Jawa Tengah

25.690

11

13.186

116

27.654

553

9.450

3

18.237

4

656

13

94.873

700

14 DI Yogyakarta

3.971

56

402

3

1.765

3

618

-

1.472

-

15

-

8.242

62

15 Jawa Timur

8.922

10

5.694

37

10.582

107

15.791

92

19.177

-

373

1

60.539

246

16 Banten

6.529

-

880

-

2.073

-

60

-

2.120

-

240

-

11.902

-

572

-

213

-

1.301

-

927

-

736

-

580

-

4.329

-


1.448

-

208

-

170

-

1.897

-

1.973

-

349

-

6.046

-


5.393

5

471

29

868

18

74

-

412

27

946

80

8.164

158

20 Kalimantan Barat

1.069

-

65

6

1.224

5

459

10

-

-

31

0

2.848

20


1.087

15

220

-

1.782

7

332

11

15

-

146

2

3.583

35


100

-

247

-

456

1

161

-

1

-

44

-

1.010

1

23 Kalimantan Timur

283

-

-

-

448

15

122

-

26

-

5

-

884

15

24 Sulawesi Utara

1.871

-

0

-

577

5

97

-

346

1

257

3

3.148

9

25 Sulawesi Tengah

3.110

5

293

-

1.166

-

4

-

231

-

36

-

4.840

5

26 Sulawesi Selatan

6.687

-

126

-

10.879

72

1.380

-

1.139

-

13

-

20.224

72


6.261

-

134

-

7.842

-

1.745

-

167

-

33

-

16.181

-

28 Gorontalo

1.225

-

-

-

173

-

-

-

409

-

-

-

1.806

-

29 Sulawesi Barat

6.537

-

52

-

4.468

-

106

-

759

-

33

-

11.955

-

479

-

156

-

40

-

182

-

22

-

50

-

928

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32 Papua Barat

258

-

4

-

122

-

-

-

2

-

16

-

402

-

33 Papua

365

-

3

-

62

-

418

-

31

-

16

2

894

2

134.415

102

28.808

242

118.657

1.024

51.113

137

81.119

33

6.441

151

420.552

1.689

17 B a l i

30 M a l u k u 31 Maluku Utara

Jumlah


113

Lampiran 15.

Perbandingan Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Padi Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) Penggerek batang padi No

Provinsi

2012 T

1

Pemerintah Aceh

2 3 4

Riau

5

Jambi

6

Sumatera Selatan

7

2011 P

Wereng batang coklat

Rerata 5 Thn

T

P

T

2012

P

T

2011 P

2.760

-

9.791

12

3.963

2

29

Sumatera Utara

975

-

693

-

873

0

Sumatera Barat

79

-

39

-

112

1

542

0

632

-

461

-

T

Rerata 5 Thn P

-

464

1.112

-

339

38

89

-

T

P

-

390

0

135

-

792

-

180

2

52

0

37

-

60

2

271

1

391

2

486

7

96

5

56

3

71

0

2.348

-

3.192

-

2.752

-

615

7

141

-

145

8

Bengkulu

395

-

424

-

378

-

29

-

25

-

39

-

8

Lampung

3.494

-

6.412

-

5.276

-

329

1

199

2

560

2

44

-

1

-

17

-

162

-

5

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

202

-

130

-

439

2

10

-

7

-

42

0

9

Kep. Bangka Belitung

10

Kepulauan Riau

11

DKI. Jakarta

12

Jawa Barat

41.446

-

39.477

3

40.019

70

3.643

-

6.432

-

22.045

255

13

Jawa Tengah

25.690

11

26.672

278

29.678

174

13.186

116

50.374

2.147

15.749

776

14

DI. Yogyakarta

3.971

56

2.504

18

2.581

-

402

3

7.430

2.091

192

-

15

Jawa Timur

8.922

10

9.147

6

11.920

19

5.694

37

146.548

30.879

8.304

207

16

Banten

6.529

-

6.969

-

7.044

2

880

-

7.683

839

3.686

70

17

Bali

572

-

764

-

1.424

-

213

-

2.921

98

272

4

18

Nusa Tenggara Barat

1.448

-

2.160

-

1.633

-

208

-

151

-

227

5

19

Nusa Tenggara Timur

5.393

5

3.491

2

3.361

-

471

29

330

-

183

-

20

Kalimantan Barat

1.069

-

1.966

0

2.625

5

65

6

98

-

263

18

21

Kalimantan Tengah

1.087

15

1.417

17

1.361

0

220

-

11

-

150

9

22

Kalimantan Selatan

100

-

118

-

184

2

247

-

31

-

870

20

23

Kalimantan Timur

283

-

817

-

1.504

-

-

-

2

-

167

0

24

Sulawesi Utara

1.871

-

1.367

0

1.663

3

0

-

-

-

0

-

25

Sulawesi Tengah

3.110

5

4.677

13

4.143

4

293

-

13

-

44

-

26

Sulawesi Selatan

6.687

-

11.629

7

17.023

22

126

-

95

1

309

0

27

Sulawesi Tenggara

6.261

-

5.380

-

4.841

3

134

-

1

-

2

-

28

Gorontalo

1.225

-

778

1

822

2

-

-

-

-

45

0

29

Sulawesi Barat

6.537

-

2.955

-

1.621

5

52

-

63

-

14

-

30

Maluku

479

-

964

-

715

5

156

-

93

-

20

-

31

Maluku Utara

-

-

615

32

323

1

-

-

2

-

0

-

32

Papua Barat

258

-

572

2

388

2

4

-

37

1

40

-

33

Papua

365

-

253

-

620

0

3

-

43

1

5

-

134.415

102

146.394

391

150.251

331

28.808

242

223.606

36.064

54.760

1.379

Indonesia


114

Lanjutan...

Tikus No

Provinsi

2012 T

Blas

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

2012

P

T

2011 P

Rerata 5 Thn

T

P

T

P

1

Pemerintah Aceh

12.606

1

23.456

163

10.708

19

2.042

-

2.763

12

245

3

2

Sumatera Utara

1.402

37

1.658

87

2.208

18

1.322

4

1.272

-

845

-

3

Sumatera Barat

685

72

1.337

129

1.372

57

793

17

198

0

112

0

4

Riau

886

34

790

2

537

18

251

-

331

-

364

2

5

Jambi

210

2

375

7

611

19

92

0

61

2

48

0

6

Sumatera Selatan

2.851

81

3.900

14

2.482

17

949

-

952

1

600

-

7

Bengkulu

984

1

904

88

1.216

33

317

-

79

-

146

1

8

Lampung

3.643

5

7.999

33

5.676

41

3.389

1

2.594

-

1.954

2

9


329

-

6

-

22

-

159

-

8

-

58

-

10 Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 DKI. Jakarta

9

-

8

-

136

0

-

-

-

-

11

-

12 Jawa Barat

21.401

7

43.733

4

35.369

236

7.977

-

4.017

-

3.668

3

13 Jawa Tengah

27.654

553

28.112

1.178

24.712

338

9.450

3

1.881

-

1.959

1

14 DI. Yogyakarta

1.765

3

2.621

436

1.457

2

618

-

67

-

38

-

10.582

107

14.670

576

10.392

197

15.791

92

5.309

25

2.903

6

16 Banten

2.073

-

2.856

23

2.143

14

60

-

314

-

286

-

17 Bali

1.301

-

1.951

2

2.050

10

927

-

1.200

1

183

0


170

-

744

-

503

-

1.897

-

1.649

-

1.268

4


868

18

1.380

16

1.326

18

74

-

230

-

318

2

20 Kalimantan Barat

1.224

5

2.490

79

2.590

32

459

10

347

40

417

1


1.782

7

1.748

58

824

1

332

11

74

10

312

14


456

1

371

-

578

15

161

-

54

-

165

20

23 Kalimantan Timur

448

15

920

7

894

3

122

-

572

-

173

-

24 Sulawesi Utara

577

5

564

10

633

12

97

-

46

-

51

3

25 Sulawesi Tengah

1.166

-

3.124

38

3.369

83

4

-

32

-

24

-

26 Sulawesi Selatan

10.879

72

24.796

398

20.004

741

1.380

-

1.394

55

2.185

2

7.842

-

9.579

68

8.263

152

1.745

-

1.454

53

809

1

173

-

324

-

354

0

-

-

-

-

31

0

4.468

-

2.633

3

1.433

9

106

-

13

-

36

-

40

-

163

-

63

4

182

-

306

-

53

-

-

-

110

-

97

-

-

-

2

-

10

-

122

-

452

1

233

0

-

-

6

-

5

-

62

-

184

-

162

-

418

-

177

-

507

0

118.657

1.024

183.954

3.418

142.416

2.088

27.403 199

19.786

64

15 Jawa Timur

27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo 29 Sulawesi Barat 30 Maluku 31 Maluku Utara 32 Papua Barat 33 Papua Indonesia

51.113 137


115

Lanjutan...

BLB/Kresek No

Provinsi

2012 T

1

Pemerintah Aceh

2

Tungro

2011 P

Rerata 5 Thn

T

P

T

2012

P

T

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

P

628

-

1.447

10

434

-

49

-

73

1

-

-

Sumatera Utara

2.775

-

1.224

-

1.750

6

80

-

61

-

128

0

3

Sumatera Barat

59

-

25

-

53

1

593

50

298

23

450

22

4

Riau

189

-

443

-

94

2

0

-

-

-

1

-

5

Jambi

52

-

16

0

13

0

1

0

-

-

4

-

6

Sumatera Selatan

800

1

834

-

629

-

46

1

81

4

150

18

7

Bengkulu

107

-

107

-

123

0

167

-

421

-

444

12

8

Lampung

1.474

-

2.445

-

902

-

34

-

119

-

227

-

9


25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

10

Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

DKI. Jakarta

67

-

86

-

161

1

-

-

2

-

-

-

12

Jawa Barat

27.669

-

40.967

-

33.370

7

1.633

-

3.116

-

2.225

7

13

Jawa Tengah

18.237

4

23.681

-

19.321

4

656

13

1.248

1

1.027

9

14

DI. Yogyakarta

1.472

-

2.682

13

1.459

-

15

-

230

12

89

-

15

Jawa Timur

19.177

-

25.560

31

18.540

5

373

1

2.025

26

1.039

9

16

Banten

2.120

-

5.835

7

2.206

4

240

-

392

2

447

13

17

Bali

736

-

543

-

354

-

580

-

2.166

51

1.469

-

18

Nusa Tenggara Barat

1.973

-

2.667

-

1.304

0

349

-

2.431

1

459

1

19

Nusa Tenggara Timur

412

27

1.732

1

22

-

946

80

859

-

284

18

20

Kalimantan Barat

-

-

1

-

33

-

31

0

11

-

112

2

21

Kalimantan Tengah

15

-

42

-

7

-

146

2

12

1

21

-

22

Kalimantan Selatan

1

-

5

-

-

-

44

-

311

-

62

-

23

Kalimantan Timur

26

-

140

-

29

-

5

-

23

-

17

-

24

Sulawesi Utara

346

1

191

-

35

-

257

3

157

-

292

1

25

Sulawesi Tengah

231

-

575

-

386

-

36

-

256

36

208

0

26

Sulawesi Selatan

1.139

-

2.711

-

3.189

-

13

-

248

-

378

2

27

Sulawesi Tenggara

167

-

219

-

53

-

33

-

311

-

86

-

28

Gorontalo

409

-

262

-

273

-

-

-

-

-

1

-

29

Sulawesi Barat

759

-

523

-

174

1

33

-

136

2

60

12

30

Maluku

22

-

218

-

88

-

50

-

-

-

23

0

31

Maluku Utara

-

-

-

-

43

-

-

-

115

-

22

-

32

Papua Barat

2

-

1

-

1

-

16

-

88

-

17

-

33

Papua

31

-

74

-

22

0

16

2

839

232

493

61

81.119

33

115.257

62

85.070

30

6.441

151

16.027

392

10.239

187

Indonesia


116

Lanjutan...

OPT Utama No

Provinsi

2012 T

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

P

1

Pemerintah Aceh

18.114

1

37.994

198

15.740

24

2

Sumatera Utara

7.666

41

5.043

87

6.597

24

3

Sumatera Barat

2.548

176

2.078

154

2.150

81

4

Riau

1.958

34

2.234

2

1.516

24

5

Jambi

721

8

899

14

1.233

26

6

Sumatera Selatan

7.608

90

9.100

19

6.757

43

7

Bengkulu

1.999

1

1.960

88

2.346

46

8

Lampung

12.364

7

19.768

35

14.595

44

9


719

-

19

-

121

-

10

Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

11

DKI. Jakarta

288

-

233

-

789

4

12

Jawa Barat

103.769

7

137.742

7

136.697

577

13

Jawa Tengah

94.873

700

131.969

3.604

92.446

1.302

14

DI. Yogyakarta

8.242

62

15.535

2.570

5.816

2

15

Jawa Timur

60.539

246

203.258

31.543

53.098

443

16

Banten

11.902

-

24.048

871

15.813

103

17

Bali

4.329

-

9.545

152

5.752

15

18

Nusa Tenggara Barat

6.046

-

9.801

1

5.394

11

19

Nusa Tenggara Timur

8.164

158

8.022

18

5.495

38

20

Kalimantan Barat

2.848

20

4.913

119

6.041

57

21

Kalimantan Tengah

3.583

35

3.304

85

2.675

24

22

Kalimantan Selatan

1.010

1

891

-

1.860

57

23

Kalimantan Timur

884

15

2.474

7

2.784

3

24

Sulawesi Utara

3.148

9

2.324

10

2.674

20

25

Sulawesi Tengah

4.840

5

8.677

87

8.174

87

26

Sulawesi Selatan

20.224

72

40.872

461

43.089

767

27

Sulawesi Tenggara

16.181

-

16.943

121

14.054

156

28

Gorontalo

1.806

-

1.365

1

1.528

3

29

Sulawesi Barat

11.955

-

6.322

5

3.338

26

30

Maluku

928

-

1.743

-

961

9

31

Maluku Utara

-

-

844

32

494

1

32

Papua Barat

402

-

1.156

3

685

2

33

Papua

894

2

1.569

233

1.809

61

420.552

1.689

712.642

40.526

462.522

4.080

Indonesia


117

Lampiran 16. Perkembangan Luas Serangan OPT Utama Pada Tanaman Padi Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

OPT Utama T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

Pgr batang padi 2012

15.752

71

16.441

16

18.313

0

13.493

5

16.204

5

12.477

0

2011

15.241

3

14.804

3

15.782

48

16.587

10

15.904

6

14.121

5

Rerata

13.668

13

16.004

5

17.935

97

15.857

28

17.534

61

17.233

34

2012

1.825

32

5.819

17

2.677

3

428

3

1.112

20

3.773

5

2011

24.428

519

17.904

686

6.738 193

5.974 148

26.801

2.212

109.549

25.224

2.249

7

6.488

92

2.945 206

2.217

198

7.978

395

2012

15.842

140

13.525

276

10.645

59

9.835

37

10.557

33

12.970

36

2011

27.601

137

21.798

85

15.562

358

15.645

202

17.431

215

20.643

884

Rerata

14.763

154

16.484

169

11.588

105

8.823 125

12.343

58

17.759

171

2012

12.169

13

11.951

86

6.499

19

2.836

-

3.627

-

3.632

6

2011

5.410

12

5.052

0

1.915

1

2.260

0

2.330

25

1.605

0

Rerata

2.603

19

3.932

19

3.109

4

1.705

5

1.170

3

1.788

2

2012

14.679

27

19.504

-

12.072

-

6.930

3

5.635

-

6.267

-

2011

21.267

-

23.542

5

14.600

13

11.339

1

12.368

18

8.618

1

7.993

-

13.708

6

16.859

7

7.209

5

7.314

0

9.815

5

2012

1.168

80

589

13

712

37

768

9

853

1

468

3

2011

1.742

27

2.603 191

2.609

19

1.803

13

1.912

4

1.213

54

Rerata

677

1

938

2

1.037

13

1.598

40

1.594

86

1.124

30

2012

61.435

363

67.830

407

50.918

118

34.290

56

37.988

59

39.587

49

2011

95.688

697

85.702

970

57.206

631

53.608

374

76.746

2.479

155.749

26.167

Rerata

41.953

195

57.402

350

57.018

320

38.136

408

42.173

407

55.696

638


Rerata

6.337 149

Tikus

Blas

BLB/Kresek

Rerata Tungro

OPT Utama


118

Lanjutan.....

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Total

OPT Utama T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

Pgr batang padi 2012

11.643

0

7.936

-

2011

10.820

5

9.102

19

Rerata

13.145

67

8.716

2012

7.790

139

2011

23.855

Rerata

13.282

2012

5.505

0

6.493

-

5.393

5

4.764

-

134.415

102

9.133 262

7.591

7

7.436

2

9.873

23

146.394

391

2

9.148

8

6.005

1

6.384

9

8.623

5

150.251

331

1.190

8

1.442

14

865

-

677

1

1.208

1

28.808

242

5.815

4.201

1.127

1.117

94

1.043

42

1.184

2

812

2

223.606

36.064

198

7.410

95

1.852

11

1.001

11

911

4

2.090

11

54.760

1.379

12.997

234

9.705

53

6.331 115

5.823

20

4.366

-

6.061

23

118.657

1.024

2011

18.362

420

13.105

334

9.890 301

7.141 140

7.901 225

8.874 117

Rerata

16.929

163

11.023

96

7.786 128

6.374 130

8.054 679


Tikus

10.489

183.954

3.418

110

142.416

2.088

Blas 2012

4.567

5

2.246

9

1.336

0

632

-

993

0

623

-

51.113

137

2011

1.556

54

1.150

-

1.026

3

1.138

15

1.192

78

2.770

10

27.403

199

Rerata

1.468

7

844

0

625

3

474

-

832

0

1.237

0

19.786

64

BLB/Kresek 2012

6.080

2

3.098

-

2.223

1

1.047

-

1.746

-

1.837

-

81.119

33

2011

6.094

12

4.820

1

3.772

-

2.587

-

2.526

7

3.725

5

115.257

62

Rerata

6.459

-

4.263

0

2.790

0

2.360

4

2.239

2

4.059

2

85.070

30

2012

590

3

463

2

210

4

248

-

184

-

187

-

6.441

151

2011

962

23

747

13

441

4

436

23

436

24

1.126

-

16.027

392

Rerata

814

7

627

2

593

3

425

2

366

1

445

0

10.239

187

2012

43.668

382

24.639

71

17.048

134

15.108

20

13.360

6

14.679

24

420.552

1.689

2011

61.649

6.329

33.125

1.493

25.380

664

19.936

228

20.675

337

27.179

157

712.642

40.526

Rerata

52.097

442

32.884

196

22.794

154

16.640

148

18.786

695

26.943

128

462.522

4.080

Tungro

OPT Utama


119

Lampiran 17. Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Jagung Tahun 2012

No

Provinsi

Penggerek tongkol T

Penggerek batang

P

T

Ulat grayak

P

T

Lalat bibit

P

T

Bulai

P

T

Tikus P

T

OPT Utama P

T

P

1

Pemerintah Aceh

261

-

184

-

129

-

-

-

-

-

17

-

591

-

2

Sumatera Utara

9

-

31

-

110

-

20

-

132

-

283

-

585

-

3

Sumatera Barat

5

-

3

-

1

-

-

-

45

-

1

-

55

-

4

Riau

66

-

26

-

17

-

8

-

43

-

7

-

168

-

5

Jambi

26

-

7

-

12

-

4

-

6

0

1

-

55

0

6

Sumatera Selatan

62

-

34

-

19

-

21

-

12

-

26

-

175

-

7

Bengkulu

28

-

16

-

11

-

6

-

2

-

-

-

62

-

8

Lampung

387

-

435

-

348

-

196

-

200

-

165

-

1.731

-

9


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 Kep. Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 DKI Jakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 Jawa Barat

1.092

-

525

-

190

-

536

-

1.149

-

16

-

3.508

-

13 Jawa Tengah

79

-

572

-

6

-

60

-

2.184

2

515

5

3.415

7

14 DI Yogyakarta

50

-

115

-

11

-

8

-

62

-

17

-

262

-

212

-

158

-

137

-

226

0

1.283

19

217

-

2.234

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 Jawa Timur 16 Banten 17 B a l i

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-


169

-

209

-

113

-

8

-

70

-

-

-

568

-


74

27

3.200

-

3

-

1

-

136

-

48

-

3.461

27

20 Kalimantan Barat

41

-

33

-

1

-

46

-

55

-

67

-

241

-


23

-

20

-

3

-

3

-

0

-

-

-

49

-


-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

27

-

34

-

44

-

30

-

2

-

26

-

27

-

2

-

130

-

192

-

191

-

13

-

63

-

68

-

447

-

973

-

25 Sulawesi Tengah

38

-

81

-

11

-

12

-

21

-

21

-

184

-

26 Sulawesi Selatan

344

-

320

-

213

-

455

-

549

-

984

-

2.865

-

23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara

27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo 29 Sulawesi Barat 30 M a l u k u 31 Maluku Utara 32 Papua Barat 33 Papua Jumlah

203

-

153

-

152

-

-

-

-

-

100

-

608

-

1.160

-

1.125

-

193

-

363

-

32

-

160

-

3.033

-

215

-

360

-

50

-

12

-

49

-

389

-

1.074

-

32

-

35

-

9

-

-

-

0

-

1

-

76

-

2

-

4

-

-

-

2

-

0

-

0

-

9

-

1

-

4

-

7

-

6

-

-

-

3

-

21

-

22

-

330

-

12

-

-

-

-

-

-

-

364

-

4.837

27

8.200

-

1.770

-

2.082

0

6.130

21

3.513

5

26.532

53


120

Lampiran 18. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Jagung Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)

Penggerek tongkol No

Provinsi

1

Pemerintah Aceh

2

Sumatera Utara

3

Sumatera Barat

4

Riau

5

Jambi

6

2012 T

2011 P

T

Penggerek batang Rerata 5 Thn

P

T

2012

P

T

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

P

261

-

314

3

394

-

184

-

131

-

244

0

9

-

23

-

56

-

31

-

16

-

50

-

5

-

6

0

4

-

3

-

2

-

1

-

66

-

92

-

48

-

26

-

60

-

25

-

26

-

47

0

18

0

7

-

16

-

13

-

Sumatera Selatan

62

-

64

-

49

-

34

-

62

-

37

-

7

Bengkulu

28

-

11

-

18

-

16

-

21

-

13

-

8

Lampung

387

-

566

-

270

-

435

-

458

-

173

-

9


-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

10 Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 DKI. Jakarta

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

12 Jawa Barat

1.092

-

948

-

291

-

525

-

575

-

163

-

13 Jawa Tengah

79

-

114

-

118

-

572

-

678

-

271

-

14 DI. Yogyakarta

50

-

73

-

104

-

115

-

59

-

119

-

212

-

425

-

92

-

158

-

357

-

145

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

14

-

15 Jawa Timur 16 Banten 17 Bali

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-


169

-

350

-

97

-

209

-

46

-

30

-


74

27

82

-

189

-

3.200

-

118

-

272

-

20 Kalimantan Barat

41

-

82

-

66

-

33

-

103

-

84

-


23

-

67

-

27

-

20

-

47

-

32

-


-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

44

-

54

-

30

-

30

-

53

-

47

-

192

-

339

-

251

-

191

-

210

-

256

-

25 Sulawesi Tengah

38

-

241

-

96

-

81

-

231

-

130

-

26 Sulawesi Selatan

344

-

1.332

-

243

-

320

-

1.347

-

471

-


203

-

342

-

82

-

153

-

130

-

173

-

1.160

-

567

-

76

-

1.125

-

587

-

108

-

215

-

242

-

71

-

360

-

507

-

59

-

32

-

27

-

18

-

35

-

36

-

71

-

31 Maluku Utara

2

-

57

-

14

0

4

-

91

-

29

1

32 Papua Barat

1

-

1

-

-

-

4

-

6

-

30

0

22

-

26

-

19

-

330

-

362

-

206

-

4.837

27

6.490

4

2.758

0

8.200

-

6.309

-

3.268

2


28 Gorontalo 29 Sulawesi Barat 30 Maluku

33 Papua Indonesia


121

Lanjutan...

Ulat grayak No

Provinsi

2012 T

Lalat bibit

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

2012

P

T

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

P

1 Pemerintah Aceh

129

-

384

-

363

0

-

-

5

-

37

-

2 Sumatera Utara

110

-

23

-

37

-

20

-

7

-

48

-

3 Sumatera Barat

1

-

3

1

1

-

-

-

0

-

-

-

4 Riau

17

-

16

-

4

-

8

-

2

-

4

-

5 Jambi

12

-

6

-

81

71

4

-

7

-

7

-

6 Sumatera Selatan

19

-

20

-

7

-

21

-

12

-

13

-

7 Bengkulu

11

-

11

-

18

0

6

-

4

-

25

-

8 Lampung

348

-

697

-

143

-

196

-

413

-

129

-


-

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

10 Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 DKI. Jakarta

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

12 Jawa Barat

190

-

136

-

90

-

536

-

459

-

241

-

13 Jawa Tengah

6

-

86

-

48

-

60

-

240

-

88

-

14 DI. Yogyakarta

11

-

92

-

63

-

8

-

36

-

27

-

137

-

472

20

104

1

226

0

985

-

250

-

16 Banten

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

1

-

17 Bali

-

-

-

-

9

-

2

-

-

-

1

-


113

-

133

-

114

-

8

-

42

-

14

-


3

-

9

-

262

-

1

-

17

-

62

-

20 Kalimantan Barat

1

-

3

-

32

-

46

-

131

-

110

-


3

-

7

-

6

-

3

-

7

-

13

-


-

-

-

-

3

0

-

-

-

-

0

-

23 Kalimantan Timur

2

-

11

-

2

-

26

-

25

-

13

-

24 Sulawesi Utara

13

-

22

-

28

-

63

-

69

-

144

-

25 Sulawesi Tengah

11

-

16

-

11

-

12

-

40

-

14

-

26 Sulawesi Selatan

213

-

598

-

507

-

455

-

1.246

-

142

-


152

-

350

-

123

-

-

-

1

-

2

-

28 Gorontalo

193

-

198

-

139

1

363

-

256

-

100

-

50

-

-

-

8

-

12

-

22

-

8

-

30 Maluku

9

-

5

-

4

-

-

-

0

-

5

-

31 Maluku Utara

-

-

2

-

2

-

2

-

30

-

7

-

32 Papua Barat

7

-

18

-

1

-

6

-

2

-

1

-

12

-

17

-

15

-

-

-

-

-

1

-

1.770

-

3.333

21

2.231

74

2.082

0

4.058

-

1.509

-

15 Jawa Timur

29 Sulawesi Barat

33 Papua Indonesia


122

Lanjutan...

Bulai No

Provinsi

2012 T

1 Pemerintah Aceh

Tikus

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

2012

P

T

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

P

-

-

45

-

31

-

17

-

60

-

22

-

2 Sumatera Utara

132

-

101

-

107

0

283

-

196

-

345

-

3 Sumatera Barat

45

-

61

0

19

-

1

-

4

-

2

0

4 Riau

43

-

88

-

49

0

7

-

3

-

5

-

5 Jambi

6

0

13

-

6

0

1

-

0

-

1

-

12

-

19

-

20

-

26

-

11

-

39

-

7 Bengkulu

2

-

11

-

28

-

-

-

3

-

6

-

8 Lampung

200

-

470

-

182

9

165

-

708

24

182

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 DKI. Jakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 Jawa Barat

1.149

-

1.101

-

395

-

16

-

86

-

140

8

13 Jawa Tengah

2.184

2

1.186

-

189

0

515

5

1.237

7

345

1

62

-

383

-

179

1

17

-

24

-

34

-

1.283

19

2.729

120

1.211

91

217

-

863

39

249

2

16 Banten

-

-

2

-

5

-

-

-

-

-

2

-

17 Bali

-

-

-

-

0

-

-

-

6

-

29

-


70

-

28

-

7

-

-

-

367

-

13

-


136

-

382

-

267

95

48

-

336

-

395

40

55

-

178

-

137

-

67

-

91

1

110

0


0

-

4

-

7

0

-

-

0

-

1

-


7

-

0

-

47

1

27

-

4

-

15

1

23 Kalimantan Timur

27

-

68

-

22

2

2

-

1

-

9

-

24 Sulawesi Utara

68

-

102

-

134

-

447

-

619

-

878

31

25 Sulawesi Tengah

21

-

69

-

41

1

21

-

203

1

43

-

26 Sulawesi Selatan

549

-

1.949

7

160

-

984

-

3.087

2

781

2

-

-

65

-

3

-

100

-

464

10

18

-

28 Gorontalo

32

-

189

-

62

4

160

-

375

-

136

0

29 Sulawesi Barat

49

-

66

-

5

-

389

-

546

-

99

1

30 Maluku

0

-

-

-

0

-

1

-

2

-

4

-

31 Maluku Utara

0

-

14

-

2

-

0

-

22

-

22

0

32 Papua Barat

-

-

-

-

0

-

3

-

17

-

1

-

33 Papua

-

-

-

-

1

-

-

-

8

-

3

-

6.130

21

9.322

127

3.314

203

3.513

5

9.340

84

3.930

87

6 Sumatera Selatan

14 DI. Yogyakarta 15 Jawa Timur

20 Kalimantan Barat


Indonesia


123

Lanjutan...

OPT Utama No

Provinsi

2012 T

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

P

1

Pemerintah Aceh

591

-

939

3

1.091

1

2

Sumatera Utara

585

-

366

-

642

0

3

Sumatera Barat

55

-

75

2

27

0

4

Riau

168

-

261

-

135

0

5

Jambi

55

0

89

0

126

71

6

Sumatera Selatan

175

-

187

-

164

-

7

Bengkulu

62

-

60

-

109

0

8

Lampung

1.731

-

3.312

24

1.079

9

9


-

-

0

-

1

-

10 Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

11 DKI. Jakarta

-

-

-

-

1

-

12 Jawa Barat

3.508

-

3.305

-

1.319

8

13 Jawa Tengah

3.415

7

3.541

7

1.059

1

262

-

668

-

525

1

2.234

19

5.831

179

2.052

94

16 Banten

-

-

2

-

42

-

17 Bali

2

-

6

-

43

-


568

-

965

-

274

-


3.461

27

942

-

1.446

135

241

-

587

1

540

0


49

-

132

-

86

0


34

-

4

-

69

2

23 Kalimantan Timur

130

-

212

-

123

2

24 Sulawesi Utara

973

-

1.361

-

1.690

31

25 Sulawesi Tengah

184

-

800

1

335

1

26 Sulawesi Selatan

2.865

-

9.558

9

2.304

2

608

-

1.351

10

401

-

28 Gorontalo

3.033

-

2.171

-

622

5

29 Sulawesi Barat

1.074

-

1.383

-

250

1

76

-

70

-

102

-

9

-

216

-

75

1

21

-

44

-

32

0

364

-

412

-

245

-

26.532

53

38.852

236

17.010

366

14 DI. Yogyakarta 15 Jawa Timur

20 Kalimantan Barat


30 Maluku 31 Maluku Utara 32 Papua Barat 33 Papua Indonesia


124

Lampiran 19. Perkembangan Luas Serangan OPT Utama Pada Tanaman Jagung Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) Januari T P

Februari T P

April T P

T

2012

975

27

655

-

381

-

332

-

301

-

369

-

2011

468

-

470

-

379

-

493

-

482

0

520

0

Rerata

318

0

316

-

375

-

171

-

217

-

236

-

2012

868

-

3.729

-

549

-

307

-

385

-

621

-

2011

357

-

339

-

336

-

384

-

729

-

473

-

Rerata

434

-

337

2

268

-

220

-

270

-

295

-

2012

321

-

230

-

194

-

109

-

157

-

129

-

2011

305

-

248

-

198

-

183

-

276

-

326

-

Rerata

542

0

241

0

174

-

97

-

105

-

228

71

2012

413

-

304

-

143

-

213

0

148

-

138

-

2011

168

-

247

-

467

-

309

-

384

-

270

-

Rerata

212

-

110

-

126

-

129

-

129

-

96

-

2012

992

-

642

6

271

-

438

0

667

2

1.772

13

2011

593

-

689

-

637

7

695

3

1.029

32

901

19

Rerata

718

22

249

76

210

-

158

3

289

42

405

40

2012

660

5

566

-

244

-

127

-

194

-

126

-

2011

943

2

773

-

459

1

564

-

881

1

1.321

-

Rerata

342

-

562

37

342

36

177

-

253

-

273

-

2012

4.229

32

6.126

6

1.782

-

1.526

0

1.852

2

3.155

13

2011

2.834

2

2.766

-

2.477

8

2.627

3

3.781

33

3.811

19

Rerata

2.566

22

1.814

115

1.493

36

953

3

1.264

42

1.533

111

OPT Utama

Maret T P

Mei

Juni P

T

P

Penggerek tongkol

Penggerek batang

Ulat grayak

Lalat bibit

Bulai

Tikus

OPT Utama


125

Lanjutan...

OPT Utama

Juli T

Agustus T P

P

September T P

Oktober T P

November T P

Desember T P

Total T

P

Penggerek tongkol 2012

466

-

295

-

459

-

311

-

222

-

71

-

4.837

27

2011

578

0

500

-

633

-

566

0

551

0

850

3

6.490

4

Rerata

233

-

176

-

177

-

173

-

174

0

191

0

2.758

0

2012

495

-

324

-

323

-

270

-

211

-

118

-

8.200

-

2011

637

-

496

-

459

-

616

-

688

-

796

-

6.309

-

Rerata

254

-

277

-

246

0

199

-

219

-

249

-

3.268

2

2012

159

-

199

-

128

-

84

-

27

-

33

-

1.770

-

2011

346

20

207

-

188

-

125

-

433

-

497

1

3.333

21

Rerata

135

0

94

-

107

1

140

-

164

1

205

-

2.231

74

2012

115

-

56

-

187

-

61

-

148

-

156

-

2.082

0

2011

321

-

249

-

119

-

424

-

571

-

530

-

4.058

-

Rerata

82

-

61

-

84

-

90

-

245

-

145

-

1.509

-

2012

530

0

66

-

445

-

124

-

81

-

102

-

6.130

21

2011

823

20

611

9

497

19

417

16

786

1

1.643

1

9.322

127

Rerata

158

4

239

1

110

1

170

8

290

3

318

3

3.314

203

2012

599

-

384

-

279

-

110

-

98

-

127

-

3.513

5

2011

1.152

39

889

24

650

-

701

-

487

12

520

5

9.340

84

325

-

416

1

266

1

191

0

401

2

383

9

3.930

87

2012

2.365

0

1.323

-

1.821

-

960

-

786

-

606

-

26.532

53

2011

3.858

80

2.952

33

2.546

19

2.848

16

3.517

13

4.835

10

38.852

236

Rerata

1.188

4

1.263

3

990

4

962

8

1.493

6

1.491

12

17.010

366

Penggerek batang

Ulat grayak

Lalat bibit

Bulai

Tikus

Rerata OPT Utama


126

Lampiran 20. Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kedelai Tahun 2012 No

Provinsi

Ulat grayak T

P

Lalat kacang

Pgl daun T

P

T

Penggerek Ulat jengkal OPT Utama polong

Tikus

P

T

P

T

P

T

P

T

P

1

Pemerintah Aceh

421

-

541

-

12

-

88

-

290

-

42

-

1.394

-

2

Sumatera Utara

143

-

88

-

-

-

32

-

34

-

-

-

297

-

3

Sumatera Barat

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

4

Riau

3

-

6

-

8

-

5

-

2

-

2

-

26

-

5

Jambi

4

-

4

-

0

-

-

-

2

-

0

-

11

-

6

Sumatera Selatan

2

-

-

-

5

-

-

-

2

-

1

-

10

-

7

Bengkulu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Lampung

32

-

42

-

5

-

3

-

10

-

-

-

92

-

9


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Kep. Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Jawa Barat

133

-

124

-

206

-

29

-

132

-

81

-

705

-

13

Jawa Tengah

196

-

113

-

62

-

238

15

78

-

207

-

894

15

14

DI Yogyakarta

30

-

59

-

44

-

8

-

20

-

41

-

201

-

15

Jawa Timur

183

-

67

-

47

-

105

-

14

-

46

-

462

-

16

Banten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Bali

32

-

3

-

4

-

8

-

4

-

-

-

51

-

18

Nusa Tenggara Barat

56

-

131

-

102

-

4

-

72

-

133

-

497

-

19

Nusa Tenggara Timur

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

20

Kalimantan Barat

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

21

Kalimantan Tengah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Kalimantan Selatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Kalimantan Timur

-

-

1

-

-

-

-

-

3

-

-

-

4

-

24

Sulawesi Utara

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

4

-

25

Sulawesi Tengah

28

-

40

-

2

-

-

-

43

-

17

-

130

-

26

Sulawesi Selatan

7

-

18

-

1

-

34

-

19

-

3

-

82

-

27

Sulawesi Tenggara

63

-

27

-

-

-

2

-

4

-

-

-

95

-

28

Gorontalo

5

-

6

-

-

-

-

-

3

-

-

-

14

-

29

Sulawesi Barat

6

-

-

-

-

-

1

-

17

-

-

-

24

-

30

Maluku

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Maluku Utara

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

32

Papua Barat

19

-

109

-

-

-

-

-

-

-

-

-

128

-

33

Papua

30

-

23

-

4

-

2

-

7

-

30

-

95

-

1.397

-

1.404

-

502

-

557

15

754

-

606

-

5.221

15

Jumlah


127

Lampiran 21. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kedelai Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) Ulat grayak No

Provinsi

2012 T

Penggulung daun

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

P

2012 T

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

P

1

Pemerintah Aceh

421

-

457

-

586

-

541

-

847

-

768

-

2

Sumatera Utara

143

-

48

-

57

-

88

-

4

-

17

-

3

Sumatera Barat

1

-

0

-

0

-

-

-

-

-

3

-

4

Riau

3

-

29

-

3

-

6

-

30

-

10

-

5

Jambi

4

-

4

-

40

-

4

-

28

-

12

0

6

Sumatera Selatan

2

-

8

-

3

-

-

-

8

-

11

-

7

Bengkulu

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

4

-

8

Lampung

32

-

18

-

13

-

42

-

26

-

11

-

9


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 DKI. Jakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

12 Jawa Barat

133

-

333

-

77

-

124

-

310

-

93

-

13 Jawa Tengah

196

-

266

-

163

-

113

-

258

-

86

-

30

-

220

-

35

-

59

-

39

-

59

-

183

-

773

-

199

-

67

-

543

-

143

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

17 Bali

32

-

47

-

14

-

3

-

1

-

22

-


56

-

105

-

197

28

131

-

109

-

235

-


-

-

6

-

24

-

2

-

1

-

4

-

20 Kalimantan Barat

4

-

-

-

13

-

-

-

26

-

12

-


-

-

-

-

3

-

-

-

6

-

2

-


-

-

0

-

7

-

-

-

-

-

2

-

23 Kalimantan Timur

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

2

-

24 Sulawesi Utara

-

-

1

-

3

-

2

-

1

-

5

-

25 Sulawesi Tengah

28

-

29

-

44

18

40

-

117

-

42

-

26 Sulawesi Selatan

7

-

303

-

40

-

18

-

121

-

22

-

63

-

143

-

52

-

27

-

43

-

6

-

28 Gorontalo

5

-

1

-

5

-

6

-

2

-

1

-

29 Sulawesi Barat

6

-

2

-

-

-

-

-

3

-

1

-

30 Maluku

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

31 Maluku Utara

-

-

8

-

6

-

-

-

61

-

2

-

32 Papua Barat

19

-

40

-

15

-

109

-

43

-

16

-

33 Papua

30

-

46

-

23

-

23

-

21

-

7

-

1.397

-

2.886

-

1.625

46

1.404

-

2.648

-

1.611

0

14 DI. Yogyakarta 15 Jawa Timur 16 Banten


Indonesia


128

Lanjutan... Lalat kacang No

Provinsi

2012 T

1

Pemerintah Aceh

2

Tikus

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

2012

P

T

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

P

12

-

28

-

188

-

88

-

38

-

77

-

Sumatera Utara

-

-

8

-

1

-

32

-

-

-

1

-

3

Sumatera Barat

-

-

0

-

0

-

-

-

-

-

0

-

4

Riau

8

-

20

-

1

-

5

-

-

-

-

-

5

Jambi

0

-

1

-

3

-

-

-

-

-

0

-

6

Sumatera Selatan

5

-

2

-

15

-

-

-

-

-

5

-

7

Bengkulu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Lampung

5

-

9

-

3

-

3

-

-

-

1

-

9


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 DKI. Jakarta

-

-

-

-

21

-

-

-

-

-

-

-

206

-

246

-

61

-

29

-

93

-

55

-

13 Jawa Tengah

62

-

137

-

35

-

238

15

144

-

43

-

14 DI. Yogyakarta

44

-

50

-

69

-

8

-

4

-

17

-

15 Jawa Timur

47

-

107

-

34

-

105

-

529

-

108

-

16 Banten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 Bali

4

-

24

-

10

-

8

-

18

-

13

-


102

-

76

-

153

-

4

-

77

-

62

-


-

-

1

-

6

-

-

-

-

-

1

-

20 Kalimantan Barat

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-


-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

1

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

23 Kalimantan Timur

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

24 Sulawesi Utara

-

-

3

-

3

-

-

-

6

-

1

-

25 Sulawesi Tengah

2

-

18

-

6

-

-

-

2

-

5

-

26 Sulawesi Selatan

1

-

14

-

9

-

34

-

99

-

42

-


-

-

-

-

1

-

2

-

17

-

3

-

28 Gorontalo

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

0

-

29 Sulawesi Barat

-

-

-

-

0

-

1

-

-

-

7

-

30 Maluku

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 Maluku Utara

0

-

25

-

4

-

-

-

-

-

-

-

32 Papua Barat

-

-

-

-

2

-

-

-

3

-

2

-

33 Papua

4

-

2

-

2

-

2

-

1

-

2

-

502

-

771

-

633

-

557

15

1.029

-

447

-

12 Jawa Barat

Indonesia


129

Lanjutan... Penggerek polong No

Provinsi

2012 T

1

Pemerintah Aceh

2

2011 P

T

Ulat jengkal Rerata 5 Thn

P

T

P

2012 T

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

P

290

-

203

-

427

-

42

-

185

-

152

-

Sumatera Utara

34

-

27

-

8

-

-

-

-

-

0

-

3

Sumatera Barat

2

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

4

Riau

2

-

32

-

11

-

2

-

0

-

3

-

5

Jambi

2

-

20

-

7

0

0

-

0

-

2

-

6

Sumatera Selatan

2

-

52

-

13

-

1

-

3

-

3

-

7

Bengkulu

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

8

Lampung

10

-

8

-

11

-

-

-

5

-

5

-

9


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 DKI. Jakarta

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

132

-

193

-

115

-

81

-

101

-

27

-

13 Jawa Tengah

78

-

105

-

113

-

207

-

270

-

111

-

14 DI. Yogyakarta

20

-

47

-

41

-

41

-

272

-

92

-

15 Jawa Timur

14

-

123

-

34

-

46

-

223

-

87

-

16 Banten

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

17 Bali

4

-

3

-

9

-

-

-

-

-

4

-


72

-

173

-

64

-

133

-

290

-

102

-


-

-

0

-

11

-

-

-

-

-

6

-

20 Kalimantan Barat

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-


-

-

0

-

3

-

-

-

-

-

-

-


-

-

1

-

0

-

-

-

-

-

-

-

23 Kalimantan Timur

3

-

8

-

1

-

-

-

-

-

-

-

24 Sulawesi Utara

-

-

3

-

29

-

2

-

-

-

3

-

25 Sulawesi Tengah

43

-

25

-

39

-

17

-

22

-

6

-

26 Sulawesi Selatan

19

-

133

-

63

-

3

-

-

-

2

-


4

-

17

-

80

-

-

-

-

-

3

2

28 Gorontalo

3

-

0

-

18

-

-

-

-

-

1

-

17

-

8

-

0

-

-

-

-

-

-

-

30 Maluku

-

-

0

-

0

-

-

-

-

-

-

-

31 Maluku Utara

-

-

12

-

2

-

-

-

2

-

1

-

32 Papua Barat

-

-

-

-

3

-

-

-

14

-

1

-

33 Papua

7

-

33

-

8

-

30

-

10

-

17

-

754

-

1.226

-

1.122

0

606

-

1.395

-

628

2

12 Jawa Barat

29 Sulawesi Barat

Indonesia


130

Lanjutan...

OPT Utama No

Provinsi

2012 T

1

Pemerintah Aceh

2

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

P

1.394

-

1.758

-

2.198

-

Sumatera Utara

297

-

87

-

84

-

3

Sumatera Barat

2

-

2

-

5

-

4

Riau

26

-

110

-

27

-

5

Jambi

11

-

52

-

64

0

6

Sumatera Selatan

10

-

73

-

50

-

7

Bengkulu

-

-

-

-

10

-

8

Lampung

92

-

66

-

44

-

9


-

-

-

-

-

-

10

Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

11

DKI. Jakarta

-

-

-

-

31

-

12

Jawa Barat

705

-

1.276

-

429

-

13

Jawa Tengah

894

15

1.179

-

551

-

14

DI. Yogyakarta

201

-

631

-

312

-

15

Jawa Timur

462

-

2.297

-

605

-

16

Banten

-

-

-

-

6

-

17

Bali

51

-

93

-

71

-

18

Nusa Tenggara Barat

497

-

831

-

813

28

19

Nusa Tenggara Timur

2

-

8

-

53

-

20

Kalimantan Barat

4

-

26

-

29

-

21

Kalimantan Tengah

-

-

7

-

9

-

22

Kalimantan Selatan

-

-

1

-

12

-

23

Kalimantan Timur

4

-

9

-

5

-

24

Sulawesi Utara

4

-

13

-

43

-

25

Sulawesi Tengah

130

-

213

-

142

18

26

Sulawesi Selatan

82

-

670

-

178

-

27

Sulawesi Tenggara

95

-

221

-

144

2

28

Gorontalo

14

-

3

-

27

-

29

Sulawesi Barat

24

-

12

-

8

-

30

Maluku

-

-

0

-

2

-

31

Maluku Utara

0

-

107

-

16

-

32

Papua Barat

128

-

100

-

39

-

33

Papua

95

-

113

-

59

-

5.221

15

9.956

-

6.065

48

Indonesia


131

Lampiran 22. Perkembangan Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kedelai Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010)

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

OPT Utama T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

Ulat grayak 2012

190

-

157

-

83

-

91

-

231

-

65

-

2011

212

-

325

-

127

-

107

-

102

-

142

-

Rerata

110

2

190

28

85

-

111

0

225

-

106

-

2012

153

-

97

-

85

-

217

-

71

-

36

-

2011

71

-

69

-

167

-

418

-

328

-

172

-

Rerata

185

-

75

-

93

-

116

-

173

-

220

0

2012

14

-

11

-

26

-

56

-

51

-

27

-

2011

38

-

77

-

46

-

69

-

24

-

64

-

Rerata

25

-

17

-

47

-

74

-

81

-

55

-

2012

36

-

9

-

7

-

11

-

37

-

48

15

2011

-

-

15

-

2

-

9

-

176

-

64

-

35

-

5

-

75

-

16

-

11

-

20

-

2012

129

-

65

-

10

-

4

-

24

-

29

-

2011

56

-

159

-

90

-

70

-

98

-

62

-

Rerata

88

-

116

-

93

-

49

-

113

-

97

0

2012

147

-

22

-

26

-

60

-

115

-

9

-

2011

62

-

30

-

39

-

199

-

41

-

36

-

Rerata

66

-

49

2

16

-

39

-

39

-

56

-

2012

669

-

361

-

236

-

439

-

528

-

214

15

2011

440

-

675

-

470

-

872

-

769

-

541

-

Rerata

508

2

452

30

409

-

405

0

643

-

554

0

Penggulung daun

Lalat kacang

Tikus

Rerata Penggerek polong

Ulat jengkal

OPT Utama


132

Lanjutan..... Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Total

T

T

T

OPT Utama T

P

T

P

T

P

T

P

P

P

P

Ulat grayak 2012

209

-

97

-

208

-

24

-

36

-

7

-

1.397

2011

395

-

696

-

387

-

223

-

45

-

124

-

2.886

-

Rerata

139

2

274

4

141

2

118

-

46

4

81

4

1.625

46

2012

302

-

262

-

117

-

32

-

22

-

11

-

1.404

-

2011

282

-

503

-

266

-

65

-

161

-

145

-

2.648

-

Rerata

191

-

224

-

86

-

58

0

70

-

121

-

1.611

0

2012

103

-

78

-

116

-

-

-

5

-

17

-

502

-

2011

180

-

90

-

21

-

33

-

101

-

26

-

771

-

Rerata

112

-

90

-

17

-

42

-

23

-

50

-

633

-

2012

178

-

70

-

122

-

40

-

0

-

-

-

557

15

2011

127

-

135

-

102

-

260

-

86

-

55

-

1.029

-

Rerata

65

-

68

-

69

-

42

-

10

-

32

-

447

-

2012

99

-

153

-

100

-

81

-

55

-

4

-

754

-

2011

80

-

149

-

241

-

171

-

33

-

15

-

1.226

-

Rerata

105

-

101

-

121

-

116

-

51

-

70

-

1.122

0

2012

39

-

84

-

66

-

25

-

-

-

14

-

606

-

2011

75

-

275

-

202

-

74

-

14

-

350

-

1.395

-

Rerata

43

-

95

-

49

-

88

-

5

-

83

-

628

2

2012

929

-

744

-

730

-

202

-

117

-

52

-

5.221

15

2011

1.140

-

1.848

-

1.219

-

826

-

441

-

714

-

9.956

-

655

2

852

4

483

2

462

0

205

4

436

4

6.065

48

Penggulung daun

Lalat kacang

Tikus

Penggerek polong

Ulat jengkal

OPT Utama

Rerata


133

Lampiran 23. Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2012

No

Provinsi

Ulat grayak T

Bercak daun coklat T P

Pelipat daun

P

T

P

Babi hutan T

Tikus

P

T

Karat daun P

T

OPT Utama

P

T

P

1

Pemerintah Aceh

16

-

-

-

29

-

14

-

54

-

222

-

335

-

2

Sumatera Utara

10

-

-

-

24

-

-

-

26

-

19

-

80

-

3

Sumatera Barat

-

-

1

-

33

-

-

-

0

-

12

-

46

-

4

Riau

4

-

15

-

29

-

8

-

3

-

6

-

64

-

5

Jambi

2

-

1

-

8

-

4

0

1

-

2

-

19

0

6

Sumatera Selatan

0

-

12

-

8

-

-

-

4

-

10

-

34

-

7

Bengkulu

0

-

-

-

1

-

1

-

-

-

3

-

4

-

8

Lampung

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 DKI Jakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 Jawa Barat

114

-

14

-

555

-

8

-

122

-

592

-

1.405

-

13 Jawa Tengah

2

-

92

-

140

-

-

-

25

-

47

7

306

7

14 DI Yogyakarta

17

-

-

-

290

-

-

-

37

-

82

-

426

-

15 Jawa Timur

21

-

0

-

1.262

-

-

-

6

-

137

-

1.427

-

16 Banten

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

4

-

17 B a l i

-

-

-

-

2

-

-

-

35

-

-

-

37

-


10

-

64

-

18

-

-

-

15

-

266

-

373

-


0

-

6

-

78

-

-

-

-

-

3

-

87

-

20 Kalimantan Barat

-

-

-

-

4

-

-

-

1

-

-

-

5

-


-

-

-

-

3

-

0

-

-

-

-

-

3

-


-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

10 Kep. Riau

23 Kalimantan Timur 24 Sulawesi Utara 25 Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan 27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo

-

-

-

-

18

-

-

-

7

-

16

-

40

-

23

-

6

-

20

-

3

-

50

-

8

-

109

-

-

-

-

-

5

-

3

-

6

-

4

-

18

-

4

-

-

-

5

-

11

-

37

-

-

-

57

-

15

-

-

-

5

-

100

-

83

-

-

-

202

-

3

-

-

-

9

-

-

-

-

-

3

-

14

-

12

-

-

-

25

-

5

-

10

-

4

-

56

-

30 M a l u k u

3

-

-

-

2

-

-

-

6

-

1

-

12

-

31 Maluku Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32 Papua Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

1

-

4

-

6

-

-

-

8

-

1

-

1

-

4

-

20

-

262

-

210

-

2.586

-

156

0

532

-

1.441

7

5.187

7

29 Sulawesi Barat

33 Papua Jumlah


134

Lampiran 24. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) Penggerek tongkol No

Provinsi

2012 T

2011 P

T

Penggerek batang Rerata 5 Thn

P

T

P

2012 T

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

P

1 Pemerintah Aceh

16

-

16

-

21

-

-

-

21

-

90

-

2 Sumatera Utara

10

-

12

-

8

-

-

-

-

-

2

-

3 Sumatera Barat

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

4 Riau

4

-

11

-

1

-

15

-

14

-

5

-

5 Jambi

2

-

2

-

1

-

1

-

1

-

1

-

6 Sumatera Selatan

0

-

1

-

1

-

12

-

16

-

4

-

7 Bengkulu

0

-

1

-

0

-

-

-

-

-

0

-

8 Lampung

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

9 Kep.Bangka Belitung

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

10 Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 DKI. Jakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114

-

35

-

16

-

14

-

23

-

32

-

2

-

50

-

20

-

92

-

140

-

14

-

14 DI. Yogyakarta

17

-

60

-

30

-

-

-

18

-

18

-

15 Jawa Timur

21

-

126

-

17

-

0

-

3

-

5

-

16 Banten

-

-

-

-

24

-

-

-

-

-

18

-

17 Bali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


10

-

58

-

46

-

64

-

54

-

17

-


0

-

-

-

8

-

6

-

-

-

16

-

20 Kalimantan Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

1

-

13

-

-

-

-

-

-

-

23 Kalimantan Timur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

23

-

37

0

17

-

6

-

35

-

0

-

25 Sulawesi Tengah

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

3

-

26 Sulawesi Selatan

4

-

106

-

5

-

-

-

-

-

5

-

15

-

57

-

11

-

-

-

-

-

-

-

3

-

2

-

5

-

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

22

-

0

-

30 Maluku

3

-

1

-

3

-

-

-

-

-

-

-

31 Maluku Utara

-

-

3

-

1

-

-

-

-

-

-

-

32 Papua Barat

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33 Papua

6

-

8

-

3

-

-

-

4

-

1

-

262

-

587

0

253

-

210

-

353

-

231

-

12 Jawa Barat 13 Jawa Tengah

24 Sulawesi Utara

27 Sulawesi Tenggara 28 Gorontalo 29 Sulawesi Barat

Indonesia


135

Lanjutan...

Ulat grayak No

Provinsi

2012 T

Lalat bibit

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

2012

P

T

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

P

1 Pemerintah Aceh

29

-

20

-

13

-

14

-

43

-

31

-

2 Sumatera Utara

24

-

36

-

29

-

-

-

-

-

1

-

3 Sumatera Barat

33

-

35

-

15

-

-

-

1

-

2

0

4 Riau

29

-

63

-

37

-

8

-

7

-

3

-

5 Jambi

8

-

12

0

18

-

4

0

4

0

5

1

6 Sumatera Selatan

8

-

23

-

27

-

-

-

-

-

1

-

7 Bengkulu

1

-

1

-

5

-

1

-

1

-

1

-

8 Lampung

-

-

3

-

6

-

-

-

-

-

1

-


-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

10 Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 DKI. Jakarta

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

12 Jawa Barat

555

-

405

-

262

-

8

-

-

-

0

-

13 Jawa Tengah

140

-

79

-

198

-

-

-

-

-

1

-

14 DI. Yogyakarta

290

-

265

-

304

-

-

-

-

-

-

-

1.262

-

2.510

-

683

-

-

-

2

-

1

-

16 Banten

4

-

68

-

45

-

-

-

-

-

-

-

17 Bali

2

-

53

-

18

-

-

-

-

-

-

-


18

-

102

-

73

-

-

-

30

-

4

-


78

-

38

-

0

-

-

-

-

-

2

-

20 Kalimantan Barat

4

-

51

-

2

-

-

-

-

-

-

-


3

-

6

-

4

-

0

-

4

-

5

-


3

-

1

-

3

-

-

-

-

-

2

-

23 Kalimantan Timur

18

-

16

-

8

-

-

-

-

-

1

-

24 Sulawesi Utara

20

-

58

-

36

-

3

-

1

-

1

-

25 Sulawesi Tengah

5

-

20

-

17

-

3

-

-

-

6

-

26 Sulawesi Selatan

5

-

10

-

12

-

11

-

5

-

2

-


5

-

47

-

9

-

100

-

96

-

73

-

28 Gorontalo

9

-

-

-

4

-

-

-

-

-

1

-

25

-

9

-

1

-

5

-

2

-

1

-

30 Maluku

2

-

6

-

10

-

-

-

-

-

0

-

31 Maluku Utara

-

-

14

-

11

-

-

-

-

-

2

0

32 Papua Barat

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

33 Papua

8

-

6

-

19

-

1

-

9

-

9

0

2.586

-

3.955

0

1.872

-

156

0

202

0

155

1

15 Jawa Timur

29 Sulawesi Barat

Indonesia


136

Lanjutan...

Bulai No

Provinsi

2012 T

Tikus

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

P

2012 T

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

P

1 Pemerintah Aceh

54

-

67

-

88

-

222

-

568

-

292

-

2 Sumatera Utara

26

-

4

-

9

-

19

-

19

-

26

-

3 Sumatera Barat

0

-

1

-

1

-

12

-

0

-

0

-

4 Riau

3

-

1

-

4

-

6

-

5

-

3

-

5 Jambi

1

-

0

-

0

-

2

-

6

-

4

-

6 Sumatera Selatan

4

-

6

-

1

-

10

-

26

-

4

-

7 Bengkulu

-

-

-

-

0

-

3

-

8

-

12

-

8 Lampung

-

-

2

-

4

-

-

-

3

-

1

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

10 Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 DKI. Jakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122

-

73

-

21

-

592

-

404

-

181

-

13 Jawa Tengah

25

-

85

12

19

-

47

7

79

-

30

-

14 DI. Yogyakarta

37

-

92

-

146

-

82

-

41

-

143

-

15 Jawa Timur

6

-

4

-

1

-

137

-

222

-

62

-

16 Banten

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

20

-

17 Bali

35

-

23

-

3

-

-

-

-

-

-

-


15

-

59

-

39

-

266

-

184

-

55

-


-

-

17

-

31

-

3

-

30

-

15

-

20 Kalimantan Barat

1

-

8

-

1

0

-

-

-

-

-

-


-

-

1

-

5

-

-

-

-

-

6

-


-

-

1

-

6

-

-

-

0

-

4

-

23 Kalimantan Timur

7

-

7

-

1

-

16

-

13

-

4

-

50

-

94

-

107

-

8

-

13

-

18

-

25 Sulawesi Tengah

6

-

24

-

75

-

4

-

61

-

50

-

26 Sulawesi Selatan

37

-

71

0

28

-

-

-

10

-

40

-


83

-

43

-

31

-

-

-

8

-

10

-

-

-

1

-

11

0

3

-

1

-

4

-

10

-

30

-

6

-

4

-

0

-

0

-

30 Maluku

6

-

-

-

2

-

1

-

5

-

8

-

31 Maluku Utara

-

-

15

-

2

-

-

-

8

-

2

-

32 Papua Barat

3

-

1

-

0

-

1

-

-

-

0

-

33 Papua

1

-

8

-

4

0

4

-

1

-

4

-

532

-

739

12

648

0

1.441

7

1.725

-

999

-

12 Jawa Barat

24 Sulawesi Utara

28 Gorontalo 29 Sulawesi Barat

Indonesia


137

Lanjutan...

OPT Utama No

Provinsi

2012 T

1

Pemerintah Aceh

2

2011 P

T

Rerata 5 Thn P

T

P

335

-

735

-

535

-

Sumatera Utara

80

-

70

-

74

-

3

Sumatera Barat

46

-

39

-

19

0

4

Riau

64

-

100

-

53

-

5

Jambi

19

0

26

0

28

1

6

Sumatera Selatan

34

-

72

-

38

-

7

Bengkulu

4

-

10

-

19

-

8

Lampung

-

-

8

-

13

-

9

Kep.Bangka Belitung

-

-

-

-

1

-

10 Kepulauan Riau

-

-

-

-

-

-

11 DKI. Jakarta

-

-

-

-

0

-

1.405

-

940

-

512

-

13 Jawa Tengah

306

7

433

12

282

-

14 DI. Yogyakarta

426

-

476

-

640

-

1.427

-

2.867

-

770

-

4

-

78

-

108

-

37

-

76

-

21

-


373

-

487

-

234

-


87

-

85

-

72

-

20 Kalimantan Barat

5

-

59

-

3

0


3

-

10

-

20

-


3

-

3

-

28

-

40

-

36

-

14

-

109

-

237

0

179

-

25 Sulawesi Tengah

18

-

105

-

151

-

26 Sulawesi Selatan

57

-

202

0

93

-

202

-

250

-

133

-

28 Gorontalo

14

-

4

-

25

0

29 Sulawesi Barat

56

-

64

-

8

-

30 Maluku

12

-

11

-

24

-

31 Maluku Utara

-

-

41

-

18

0

32 Papua Barat

4

-

2

-

1

-

20

-

36

-

40

0

5.187

7

7.560

13

4.158

2

12 Jawa Barat

15 Jawa Timur 16 Banten 17 Bali



33 Papua Indonesia


138

Lampiran 26. Perkembangan Luas Serangan OPT Utama Pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2012, 2011, dan Rerata 5 Tahun (2006-2010) Januari

Februari

Maret

April

T

T

Mei

Juni

Juli

Agustus

September Oktober November Desember

Total

OPT Utama T

P

T

P

P

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

Ulat grayak 2012

32

-

8

-

22

-

45

-

12

-

5

-

13

-

3

-

83

-

13

-

15

-

11

-

262

-

2011

14

-

46

-

48

-

48

-

8

-

29

-

62

-

189

0

39

-

39

-

18

-

47

-

587

0

Rerata

16

-

43

-

8

-

13

-

6

-

23

-

26

-

22

-

32

-

27

-

10

-

27

-

253

-

2012

20

-

5

-

22

-

7

-

12

-

7

-

78

-

41

-

8

-

3

-

6

-

1

-

210

-

2011

-

-

54

-

17

-

8

-

20

-

78

-

7

-

47

-

71

-

4

-

11

-

35

-

353

-

27

-

36

-

23

-

10

-

9

-

23

-

19

-

28

-

22

-

3

-

9

-

22

-

231

-

2012

289

-

377

-

296

-

281

-

186

-

114

-

226

-

144

-

342

-

125

-

101

-

107

-

2.586

-

2011

394

-

313

-

436

-

403

-

337

-

350

0

308

-

523

-

257

-

170

-

234

-

231

-

3.955

0

Rerata

213

-

227

-

153

-

215

-

250

-

101

-

204

-

180

-

90

-

68

-

54

-

117

-

1.872

-

2012

32

0

24

0

17

-

3

-

11

0

25

0

32

0

5

-

4

-

1

-

1

-

1

-

156

0

2011

6

-

28

-

36

-

24

0

11

0

38

0

23

0

9

0

11

0

0

0

9

-

7

-

202

0

Rerata

19

0

43

1

39

-

13

0

8

0

7

-

13

0

5

0

2

0

2

0

1

0

3

0

155

1

2012

86

-

65

-

26

-

65

-

34

-

24

-

32

-

60

-

76

-

28

-

19

-

18

-

532

-

2011

46

-

53

0

64

-

60

-

60

-

75

-

106

12

135

-

29

-

39

-

29

-

43

-

739

12

Rerata

61

-

60

-

86

-

114

-

59

-

43

0

49

0

89

-

28

-

21

0

12

-

26

-

648

0

2012

139

-

191

-

93

-

218

-

108

7

18

-

53

-

78

-

372

-

81

-

60

-

31

-

1.441

7

2011

52

-

196

-

121

-

176

-

175

-

182

-

157

-

174

-

184

-

141

-

58

-

107

-

1.725

-

Rerata

88

-

98

-

104

-

55

-

74

-

80

-

103

-

78

-

89

-

88

-

59

-

84

-

999

-

2012

599

0

671

0

474

-

618

-

362

7

192

0

434

0

331

-

885

-

251

-

201

-

169

-

5.187

7

2011

512

-

691

0

722

-

719

0

612

0

753

0

661

12

1.078

0

591

0

394

0

358

-

470

-

7.560

13

Rerata

424

0

507

1

413

-

420

0

406

0

277

0

414

0

403

0

264

0

208

0

145

0

278

0

4.158

2

Pelipat daun

Rerata Bercak daun coklat

Babi hutan

Tikus

Karat daun

OPT Utama


139

Lampiran 26. Luas Pengendalian OPT Utama Pangan Tahun 2012 dan 2011

Padi

Jagung

Kedelai

Kacang Tanah

No.

Tahun

1

2011

1.480.359

21.865

7.606

1.776

1.511.606

2

2012

1.152.798

17.134

7.010

1.184

1.178.126


Jumlah

140

Lampiran 27. Luas Pengendalian OPT Utama Padi Tahun 2012 dan 2011 Luas Pengendalian No.

Provinsi

Tahun 2011 PM

Tahun 2012

Pest

CL

Jumlah

248

17.203

8.013

25.464

Jumlah 13.647

1

Pemerintah Aceh

2

Sumatera Utara

-

44.560

11.019

55.578

69.361

3

Sumatera Barat

2.758

5.232

402

8.392

13.124

4

Riau

130

3.248

1.310

4.688

5.226

5

Jambi

6

Sumatera Selatan

7

Bengkulu

419

1.924

905

3.247

3.247

8

Lampung

320

16.169

5.039

21.528

23.840

100

311

69

479

847

3.295

8.245

3.598

15.138

7.932

9


1

113

6

120

381

10

Kep. Riau

-

-

-

-

-

11

DKI Jakarta

-

262

45

307

311

12

Jawa Barat

114

200.795

255.343

456.252

424.739

13

Jawa Tengah

6.493

309.133

103.826

419.452

380.720

14

DI Yogyakarta

15

Jawa Timur

16

Banten

17

Bali

18

Nusa Tenggara Barat

19

Nusa Tenggara Timur

20

Kalimantan Barat

21

Kalimantan Tengah

22

Kalimantan Selatan

23 24 25

Sulawesi Tengah

4

3.578

26

Sulawesi Selatan

99

33.470

27

Sulawesi Tenggara

1

4.607

28

Gorontalo

-

526

29

Sulawesi Barat

-

30

Maluku

31

Maluku Utara

32 33

1.097

24.397

12.454

37.948

14.841

18.962

266.669

41.980

327.611

143.587

10

6.060

156

6.226

789

153

9.452

341

9.946

5.444

130

8.189

1.146

9.465

6.207

92

2.036

980

3.108

1.292

120

1.804

642

2.565

1.865

-

1.383

703

2.086

3.416

337

5.211

1.889

7.438

7.807

Kalimantan Timur

-

2.489

71

2.559

844

Sulawesi Utara

8

472

46

526

912

408

3.990

1.357

12.779

46.348

6.638

733

5.341

5.454

47

573

1.992

1.894

610

2.505

4.233

5

398

19

422

700

5

300

28

332

268

Papua Barat

-

555

-

555

856

Papua

-

171

-

171

922

34.899

980.855

464.604

1.480.359

1.152.798

Indonesia

Keterangan: PM : Pengendalian secara fisik mekanik Pest : Pengendalian dengan menggunakan pestisida CL : Pengendalian dengan menggunakan cara lain * : Data sementara sampai Bulan Desember 2012 tidak dibedakan menurut cara pengendaliannya (PM, Pest dan CL)


141

Lampiran 28. Luas Pengendalian OPT Utama Jagung Tahun 2012 dan 2011 Luas Pengendalian No.

Provinsi

Tahun 2011 PM

Pest

Tahun 2012

CL

Jumlah

Jumlah

1

Pemerintah Aceh

-

116

29

145

77

2

Sumatera Utara

-

774

1.656

2.431

2.106

3

Sumatera Barat

15

6

-

21

52

4

Riau

5

65

3

73

167

5

Jambi

29

10

3

42

57

6

Sumatera Selatan

4

31

2

37

42

7

Bengkulu

-

56

8

64

104

8

Lampung

40

822

391

1.253

2.358

9


-

3

0

3

5

10

Kep. Riau

-

-

-

-

-

11

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

12

Jawa Barat

13

Jawa Tengah

14

DI Yogyakarta

15

Jawa Timur

16

Banten

17

Bali

-

-

-

-

-

18

Nusa Tenggara Barat

5

317

35

357

205

19

Nusa Tenggara Timur

-

63

82

145

4

20

Kalimantan Barat

-

85

5

90

142

21

Kalimantan Tengah

-

31

2

32

41

22

Kalimantan Selatan

-

-

-

-

-

23

Kalimantan Timur

-

-

-

-

359

24

Sulawesi Utara

-

-

-

-

190

25

Sulawesi Tengah

-

67

12

79

30

26

Sulawesi Selatan

94

2.768

626

3.488

863

27

Sulawesi Tenggara

12

447

257

716

132

28

Gorontalo

1

322

54

376

1.983

29

Sulawesi Barat

-

101

27

129

180

30

Maluku

0

21

0

21

34

31

Maluku Utara

-

11

9

21

-

32

Papua Barat

-

6

-

6

9

33

Papua

-

11

-

11

90

718

14.046

7.101

21.865

17.134

Indonesia

-

1.867

1.182

3.049

1.396

93

3.244

1.157

4.493

4.740

-

32

88

120

146

421

2.771

1.472

4.663

1.624

-

-

-

-

-



142

Lampiran 29. Luas Pengendalian OPT Utama Kedelai Tahun 2012 dan 2011 Luas Pengendalian No.

Provinsi

Tahun 2011 PM

1

Pemerintah Aceh

2 3 4 5

Pest

Tahun 2012

CL

Jumlah

Jumlah

22

717

23

762

547

Sumatera Utara

-

1.121

58

1.179

172

Sumatera Barat

4

1

-

5

3

Riau

-

100

1

102

36

Jambi

5

16

1

22

10

6

Sumatera Selatan

-

13

-

13

3

7

Bengkulu

-

-

-

-

-

8

Lampung

-

28

-

28

64

9


-

-

-

-

-

10

Kep. Riau

-

-

-

-

-

11

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

12

Jawa Barat

13

Jawa Tengah

14 15

1

458

175

634

260

12

3.313

94

3.420

4.893

DI Yogyakarta

-

141

15

156

176

Jawa Timur

-

603

382

985

214

16

Banten

-

-

-

-

-

17

Bali

-

90

-

90

4

18

Nusa Tenggara Barat

-

93

-

93

302

19

Nusa Tenggara Timur

-

-

-

-

-

20

Kalimantan Barat

-

3

-

3

17

21

Kalimantan Tengah

-

-

-

-

-

22

Kalimantan Selatan

-

-

-

-

-

23

Kalimantan Timur

-

-

-

-

-

24

Sulawesi Utara

-

-

-

-

-

25

Sulawesi Tengah

-

4

-

4

74

26

Sulawesi Selatan

-

36

-

36

54

27

Sulawesi Tenggara

-

13

6

19

17

28

Gorontalo

-

-

-

-

7

29

Sulawesi Barat

-

0

-

0

3

30

Maluku

-

-

-

-

-

31

Maluku Utara

-

20

-

20

-

32

Papua Barat

-

20

-

20

113

33

Papua Indonesia

-

17

-

17

43

44

6.807

755

7.606

7.010



143

Lampiran 30. Luas Pengendalian OPT Utama Kacang Tanah Tahun 2012 dan 2011 Luas Pengendalian No.

Provinsi

Tahun 2011 PM

Pest

Tahun 2012

CL

Jumlah

Jumlah

1

Pemerintah Aceh

-

10

160

170

6

2

Sumatera Utara

-

32

58

91

50

3

Sumatera Barat

3

8

1

12

45

4

Riau

-

26

2

28

41

5

Jambi

6

3

2

11

9

6

Sumatera Selatan

-

3

-

3

2

7

Bengkulu

-

2

1

3

2

8

Lampung

-

2

-

2

-

9


-

0

-

0

5

10

Kep. Riau

-

-

-

-

-

11

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

12

Jawa Barat

-

265

198

463

307

13

Jawa Tengah

-

168

30

198

60

14

DI Yogyakarta

-

106

133

239

227

15

Jawa Timur

332

62

44

438

222

16

Banten

-

10

-

10

1

17

Bali

-

-

-

-

1

18

Nusa Tenggara Barat

-

36

8

44

115

19

Nusa Tenggara Timur

-

18

-

18

4

20

Kalimantan Barat

-

-

-

-

11

21

Kalimantan Tengah

-

-

-

-

-

22

Kalimantan Selatan

-

-

-

-

-

23

Kalimantan Timur

-

-

-

-

17

24

Sulawesi Utara

-

-

-

-

11

25

Sulawesi Tengah

-

-

2

2

1

26

Sulawesi Selatan

-

15

4

19

30

27

Sulawesi Tenggara

-

10

10

20

3

28

Gorontalo

-

-

-

-

9

29

Sulawesi Barat

-

5

1

6

-

30

Maluku

-

-

-

-

-

31

Maluku Utara

-

-

-

-

-

32

Papua Barat

-

-

-

-

1

33

Papua

-

0

-

0

6

341

782

653

1.776

1.184

Indonesia



144

Lampiran 31.

Rencana dan Realisasi SLPHT Tahun 2012

SLPHT Kelompok (Unit) No

Propinsi

Target

Realisasi

SLPHT Tindak Lanjut (Unit)

%

Target

Realisasi

%

Total Jumlah SLPHT(Unit) Target

%

1 Pemerintah Aceh

82

82

100

-

-

82

82

100,00

2 Sumatera Utara

88

88

100

22

22

100

110

110

100,00

3 Sumatera Barat

61

61

100

15

15

100

76

76

100,00

4 Riau

24

15

63

6

4

67

30

19

63,33

5 Jambi

36

35

97

8

8

100

44

43

97,73

6 Sumatera Selatan

52

52

100

13

13

100

65

65

100,00

7 Bengkulu

24

24

100

5

5

100

29

29

100,00

8 Lampung

52

52

100

13

13

100

65

65

100,00


12

12

100

3

3

100

15

15

100,00

10 Kep. Riau

-

-

-

-

-

-

-

-

11 DKI Jakarta

3

3

100

-

-

-

3

3

100,00

12 Jawa Barat

144

144

100

35

35

100

179

179

100,00

13 Jawa Tengah

139

139

100

34

34

100

173

173

100,00

31

31

100

7

7

100

38

38

100,00

15 Jawa Timur

152

152

100

38

38

100

190

190

100,00

16 B a n t e n

44

44

100

11

11

100

55

55

100,00

17 B a l i

46

46

100

11

11

100

57

57

100,00


42

42

100

10

10

100

52

52

100,00


44

44

100

10

10

100

54

54

100,00

20 Kalimantan Barat

55

55

100

-

-

-

55

55

100,00


24

24

100

6

6

100

30

30

100,00


61

61

100

15

15

100

76

76

100,00

23 Kalimantan Timur

32

32

100

7

7

100

39

39

100,00

24 Sulawesi Utara

39

39

100

9

9

100

48

48

100,00

25 Sulawesi Tengah

56

56

100

-

-

-

56

56

100,00

26 Sulawesi Selatan

84

84

100

20

20

100

104

104

100,00


40

40

100

10

10

100

50

50

100,00

28 Gorontalo

34

34

100

8

8

100

42

42

100,00

29 Sulawesi Barat

28

25

89

5

8

160

33

33

100,00

30 Maluku

21

25

119

5

1

20

26

26

100,00

31 Maluku Utara

20

20

100

5

5

100

25

25

100,00

32 Papua

29

28

97

-

-

-

29

28

96,55

33 Papua Barat

16

16

100

4

4

100

20

20

100,00

1.615

1.605

99,38

335

332

99,10

1.950

1.937

99,33

14 DI. Yogyakarta

Jumlah

-

Realisasi


-

145

Lampiran 32. Rencana dan Realisasi SLI Tahun 2012 No.

Provinsi

Rencana (unit)

Realisasi (unit)

% Capaian

1

Pemerintah Aceh

6

6

100

2

Sumatera Utara

7

7

100

3

Sumatera Barat

4

4

100

4

Riau

2

2

100

5

Jambi

2

2

100

6

Sumatera Selatan

4

4

100

7

Bengkulu

2

2

100

8

Lampung

3

3

100

9

Bangka Belitung

0

0

0

10

Kepulauan Riau

0

0

0

11

DKI Jakarta

0

0

0

12

Jawa Barat

14

14

100

13

Jawa Tengah

18

18

100

14

D.I. Yogyakarta

3

3

100

15

Jawa Timur

16

16

100

16

Banten

3

3

100

17

Bali

1

1

100

18

Nusa Tenggara Barat

5

5

100

19

Nusa Tenggara Timur

3

3

100

20

Kalimantan Barat

3

3

100

21

Kalimantan Tengah

3

3

100

22

Kalimantan Timur

2

2

100

23

Kalimantan Selatan

7

7

100

24

Sulawesi Utara

2

2

100

25

Sulawesi Tengah

2

2

100

26

Sulawesi Selatan

9

9

100

27

Sulawesi Tenggara

2

2

100

28

Gorontalo

2

2

100

29

Sulawesi Barat

1

1

0

30

Maluku

1

1

100

31

Maluku Utara

1

1

100

32

Papua

1

1

100

33

Papua Barat

1

1

100

130

130

100

Jumlah


146

Lampiran 33. Alokasi Bantuan Sarana Pengendali OPT APBN-P Tahun 2012 PADAT No

PROVINSI

PADI Satuan Vol

CAIR

JAGUNG Satuan Ukur

Vol

Satuan

Ukur

Satuan

Ukur

Vol

KEDELAI

Satuan

Ukur

Kg

Vol 3.040

Satuan Ukur

Ukur

Sumatera Utara

2.360

Kg

3

Sumatera Barat

500

Kg

500 Kg/ltr

4

Riau

3.000

Kg

3.000 Kg/ltr

5

Jambi

3.000

Kg

6

Sumatera Selatan

2.060

Kg

7

Bengkulu

3.000

Kg

8

Lampung

3.920

Kg

4.194

Kg

444

Kg

2.900

Ltr

18.159

Ltr

380

Ltr

29.997 Kg/ltr

9

Jawa Barat

56.213

Kg

4.100

Kg

4.854

Kg

17.025

Ltr

8.520

Ltr

3.463

Ltr

94.175 Kg/ltr

10

Jawa Tengah

33.720

Kg

7.300

Kg

9.050

Kg

8.400

Ltr

14.005

Ltr

11.279

Ltr

83.754 Kg/ltr

11

DI Yogyakarta

700

Kg

2.521

Kg

907

Ltr

4.128 Kg/ltr

12

Jawa Timur

27.753

Kg

15.391

Kg

15.750

Ltr

127.608 Kg/ltr

13

Banten

1.420

Kg

14

Bali

300

Kg

15

Nusa Tenggara Barat

1.260

Kg

16

Nusa Tenggara Timur

17

Kalimantan Barat

800

Kg

18

Kalimantan Tengah

160

Kg

360

Ltr

520 Kg/ltr

19

Kalimantan Selatan

1.380

Kg

360

Ltr

1.740 Kg/ltr

20

Sulawesi Utara

21

Sulawesi Selatan

12.480

Kg

22

Sulawesi Tengah

140

Kg

23

Sulawesi Tenggara

260

Kg

24

Gorontalo

25

Sulawesi Barat

Ltr

Kg

57.799 Kg/ltr 3.960 Kg/ltr

265 1.200

Ltr

Vol

2

140

24.540

Satuan

Ukur

Kg

1.600

Ltr

Vol

JUMLAH

2.260

Kg

27.180

JAGUNG

Pemerintah Aceh

156.686

Kg

Vol

PADI

1

Jumlah

779

KEDELAI

Ltr

3.405 Kg/ltr

Ltr

3.260 Kg/ltr 3.000 Kg/ltr

21.000

Kg

13.800

Ltr

500

Ltr

33.914

Ltr

1.920 Kg/ltr 300 Kg/ltr

1.100

Kg

4.900 450

2.280

Ltr

Kg

19.158

Ltr

24.058 Kg/ltr

Kg

3.903

Ltr

5.153 Kg/ltr

1.850

Kg

7.100

Kg

20.400

Kg

420

Kg

1.072

Kg

1.400

4.800

400

Ltr

Ltr

4.260

Ltr

19.540

Ltr

8.310

Ltr

34.750 Kg/ltr

6.110 Kg/ltr 1.020

Ltr

45.360 Kg/ltr

660

Ltr

1.872 Kg/ltr

Ltr

660 Kg/ltr

1.400

Kg

2.980

Ltr

4.380 Kg/ltr

140

Kg

380

Ltr

520 Kg/ltr

54.453

Kg

130.404

Ltr

81.332

Kg

52.745

Ltr


66.309

Ltr

541.929 Kg/ltr

147

Lampiran 34. Alokasi Bantuan Sarana Pengendali OPT APBN-P Tahun 2012 (Seed Treatment)

No

Provinsi

Padi

Jagung

Kedelai

Jumlah

Satuan

Satuan

Satuan

Satuan

Volume Ukur Volume Ukur Volume Ukur Volume Ukur 1

Pemerintah Aceh

40

Kg

2

Sumatera Utara

180

3

Sumatera Selatan

4

Lampung

5

1.560

Kg

Kg

180

Kg

100

Kg

100

Kg

180

Kg

2.100

Kg

20

Kg

2.300

Kg

Jawa Barat

6.787

Kg

8.880

Kg

360

Kg

16.027

Kg

6

Jawa Tengah

3.400

Kg

1.760

Kg

500

Kg

5.660

Kg

7

DI Yogyakarta

40

Kg

246

Kg

286

Kg

8

Jawa Timur

3.900

Kg

800

Kg

34.400

Kg

9

Banten

100

Kg

100

Kg

120

Kg

1.620

Kg


220

29.700

Kg

Kg

1.300

1.500

Kg

Kg


1.700

Kg

1.700

Kg

12 Kalimantan Barat

1.420

Kg

1.420

Kg


20

Kg

20

Kg


50

Kg

50

Kg

1.840

Kg

15 Sulawesi Utara

1.840

16 Sulawesi Tengah

20

Kg

17 Sulawesi Selatan

500

Kg

40

Kg

18 Sulawesi Tenggara 19 Gorontalo Jumlah

15.477

Kg

2.240

Kg

Kg

620

Kg

50.480

Kg

40

Kg

60

Kg

60

Kg

2.800

Kg

40

Kg

620

Kg

70.783

Kg

4.826


Kg

148

Lampiran 35. Alokasi Bantuan Sarana Pengamatan dan Pengendalian Light Trap (LT) Tahun 2012 No

Provinsi

Jumlah (Unit)

1

Pemerintah Aceh

160

2

Sumatera Utara

38

3

Sumatera Barat

18

4

Riau

17

5

Jambi

16

6

Sumatera Selatan

88

7

Bengkulu

24

8

Lampung

169

9


0

10

Kep. Riau

0

11

DKI Jakarta

0

12

Jawa Barat

1716

13

Jawa Tengah

1464

14

DI Yogyakarta

118

15

Jawa Timur

1338

16

Banten

349

17

Bali

102

18

Nusa Tenggara Barat

77

19

Nusa Tenggara Timur

121

20

Kalimantan Barat

119

21

Kalimantan Tengah

62

22

Kalimantan Selatan

41

23

Kalimantan Timur

57

24

Sulawesi Utara

52

25

Sulawesi Tengah

131

26

Sulawesi Selatan

496

27

Sulawesi Tenggara

140

28

Gorontalo

25

29

Sulawesi Barat

62

30

Maluku

0

31

Maluku Utara

0

32

Papua Barat

0

33

Papua

0 Jumlah

7000


149

Lampiran 36. ALOKASI BANTUAN PENANGGULANGAN PADI PUSO (BP-3) TAHUN 2012 (berdasarkan Luas Puso)

No 1

Provinsi Pemerintah Aceh

Kab/Kodya

Luas Padi Puso (Ha)

Aceh Besar

2.152,00

Subulussalam

217,00

Pidie

1.175,00

Bireuen

850,00

Aceh Timur

1.790,00

Aceh Besar

335,00 Jumlah

2

Sumatera Utara

Tapanuli Utara

161,50

Padang Lawas Utara

395,00

Jumlah 3

Sumatera Barat

28,25

Pasaman Barat

14,50 9,00

Pesisir Selatan

37,30

Padang Pariaman

6,00

Sijunjung

50,25 Jumlah

Riau

556,50

Padang

Tn Datar

4

6.519,00

Siak

145,30 130,00

Jumlah


130,00

150

Lanjutan.....

No 5

Provinsi Jambi

Kab/Kodya

Luas Padi Puso (Ha)

Tanjung Jabung Timur

329,50

Kerinci

198,95

Kerinci

37,25

Sungai Penuh

149,79

Batanghari

226,00

Jambi

1,00 Jumlah

6

Lampung

Pesawaran

570,25

Lampung Barat

786,50 Jumlah

7

Banten

942,49

1.356,75

Kota Serang

1.121,48

Padeglang

3.960,00

Lebak

2.477,79

Tangerang

954,76

Serang

1.865,50 Jumlah


10.379,53

151

Lanjutan.....

No 8

Provinsi Jawa Tengah

Kab/Kodya

Luas Padi Puso (Ha)

Tegal

601,00

Purbalingga

229,00

Pemalang

1.083,00

Brebes

69,00

Sragen

215,00

Sukoharjo

153,00 Jumlah

9

DIY

Kulonprogo

121,00

Gunung Kidul

49,40

Bantul

60,00 Jumlah

10

Bali

2.350,00

230,40

Buleleng

19,00

Jembrana

17,00

Klungkung

83,00

Tabanan

30,13

Badung

7,51 Jumlah


156,64

152

Lanjutan.....

No 11

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kab/Kodya

Luas Padi Puso (Ha)

Sumbawa

262,00

Bima

479,00

Sumbawa Barat

31,65 Jumlah

12

Kalimantan Tengah

Barito Selatan

51,00 Jumlah

13

Kalimantan Selatan

Banjar

Kalimantan Timur

Paser

147,70

Palaran

26,50 Jumlah

Sulawesi Tengah

Parigi mauotong

Sulawesi Selatan

190,70 215,00

Jumlah 16

155,50 16,50

Samarina

15

51,00 155,50

Jumlah 14

772,65

215,00

Soppeng

585,00

Enrekang

29,72

Jeneponto

85,00

Sidrap

1.716,52

Luwu

90,00 Jumlah


2.506,24

153

Lanjutan.....


154

155

pengembangan PHT dan penggunaan program SIM OPT versi 2.1 yang telah disempurnakan, pemberdayaan THL Tenaga Bantu POPT-PHP, penyediaan dan

Recommend Documents