PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN ASET HASIL PEMBANGUNAN UNTUK PENCAPAIAN OPINI YANG LEBIH BAIK
Abdul Rifa'i Sholeh Kepala Auditorat 1.C pada Auditorat Keuangan Negara 1 BPKRI
Tata Kelola Pembangunan
Planning
Monitoring & Evaluation
Budgeting
Implementation
Lanjutan... Pengelolaan pembangunan yang baik, antara lain
meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan/implementasi, monitoring dan evaluasi yang baik, senantiasa mendasarkan pada model pemerintahan yang amanah, mengedepankan kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, dan senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat atau model Good Governance (GG).
Karakteristik/Prinsip GG Karakteristik/Prinsip GG Partisipatif Berorientasi pd konsensus Dpt dipertanggungjawabkan (accountable) Transparan Responsif Efektif & Efisien Inklusif Taat hukum
Akuntabilitas GG Karakteristik/Prinsip Kewajiban utk memberikan pertanggungjawaban atau
utk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kpd pihak yg memiliki hak atau berkewenangan utk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas Keuangan (LAN dan BPKP: 2001) yaitu pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yg disajikan dan peraturan perundangan yg berlaku yg mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Strategi pengelolaan pembangunan & keuangan
agar akuntabel a.l dg penerapan SPIP oleh seluruh instansi pemerintah, seperti diamanatkan dlm Pasal 58 UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara, dan dipertegas dlm PP 60/2008 ttg SPIP. Penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintah
akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi & tata kelola pemerintah yg baik sesuai dg amanat Perpres 5/2010 ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014.
Lanjutan... SPIP mempunyai 4 tujuan yang ingin dicapai
yaitu: (1) Kegiatan yg efektif dan efisien, (2) Laporan keuangan yg dapat diandalkan, (3) Pengamanan aset negara, dan (4) Ketaatan thdp peraturan perundangundangan.
Lanjutan... Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
berperan dlm mengawal penyelenggaraan SPIP & pencapaian target-target pembangunan nasional. APIP, yg meliputi Inspektorat Jenderal/Inspektorat
Utama/Inspektorat pd KL & Inspektorat di daerah diharapkan dpt berperan sbg quality assurance atas kegiatan pelaksanaan pembangunan sehingga pimpinan Instansi Pemerintah akan memperoleh keyakinan yg memadai terhadap tercapainya tujuan pembangunan.
Pengelolaan Barang Milik Negara Lanjutan... (BMN) Pengelolaan aset hasil pembangunan yang
merupakan BMN telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta aturan-aturan pelaksanaannya, yang dikeluarkan mulai dari Kementerian Keuangan sbg Pengelola hingga Kementerian/Lembaga sbg Pengguna.
PEMERIKSAAN BPK Pemeriksaan BPK UU 15/2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa jenis pemeriksaan yg dilaksanakan oleh BPK: 1) Pemeriksaan Keuangan output: opini atas LK 2) Pemeriksaan Kinerja output: kesimpulan dan saran 3) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (selain Pemeriksaan Keuangan & Kinerja) output: kesimpulan
Lanjutan... Pemeriksaan keuangan bertujuan utk memberikan
keyakinan yg memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksa memberikan opini atas laporan keuangan yang diperiksa.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Lanjutan... Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa
mengenai kewajaran informasi keuangan yg disajikan dlm laporan keuangan yg didasarkan pd kriteria: 1) kesesuaian dg SAP (PP 71/2010), 2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 3) kepatuhan thdp peraturan perundang-undangan, dan 4) efektivitas SPI.
Lanjutan... Terdapat 4 (empat) jenis opini yg dapat diberikan
oleh pemeriksa, yakni: (i) wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)
Opini LK Kementerian Perhubungan TA 2012 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu pengecualian pada beberapa akun, sbb: Nama Akun & Eselon I Terkait
1. Piutang Bukan Pajak - Perhubungan Laut
Penjelasan Pencatatan tidak memadai: - tidak ada data catatan (record) penghapusan transaksi/tagihan PNBP setiap kapal; - belum dapat diidentifikasi wajib bayarnya.
2. Persediaan Pencatatannya tidak dapat diyakini - Perhubungan Darat kewajarannya yaitu aset yg diserahkan kpd (Pengembangan LLAJ Kalsel) masyarakat/Pemda tidak didukung dg dokumen untuk proses hibah/serah terima kpd pihak Pemda dan/atau proses penghapusan.
Lanjutan...
Nama Akun & Eselon I Terkait
3. Aset Tetap Peralatan & Mesin 4. Aset Tetap Jalan, Irigasi, & Jaringan 5. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan - Perkeretaapian
Penjelasan Permasalahan pencatatan dan pelaporan aset tetap sebagai akibat dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yg tidak sesuai ketentuan, yaitu terdapat indikasi pengaturan pemenang oleh KPA utk paket pekerjaan konstruksi yg mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp51.876.197.461,00 (kekurangan volume, pemahalan harga, pekerjaan tdk selesai & tdk terpasang, dan tdk sesuai spesifikasi)
Lanjutan...
Nama Akun & Eselon I Terkait
6. Utang kepada Pihak Ketiga - Perkeretaapian
Penjelasan Pencatatannya tidak sesuai dg kondisi yg sebenarnya dan tidak berpedoman pd standar/pedoman yg berlaku.
Opini tsb. sama dg TA 2011, dg pengecualian pada
beberapa akun yg sama di TA 2012, yaitu: Piutang Bukan Pajak, Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Utang kepada Pihak Ketiga.
Piutang Bukan Pajak Dalam LK Tahun 2011, Piutang Bukan Pajak senilai Rp10,19 miliar yg pencatatannya tidak memadai. Dalam tahun 2012 telah ditindaklanjuti sehingga Piutang Bukan Pajak yg tdk memadai pencatatannya menjadi senilai Rp3,08 miliar, yaitu piutang kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Pelni (Persero). Rekomendasi: Mendorong penelusuran transaksi dan wajib bayar piutang senilai Rp3,08 miliar.
Aset Tetap tidak wajar karena terdapat kerugian negara dari pelanggaran ketentuan pengadaan Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2010, 2011, dan 2012 pada Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Barat Dirjend Perkeretaapian Kemenhub dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Barat menyebutkan terdapat indikasi pengaturan pemenang oleh KPA utk paket pekerjaan konstruksi yg mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp51.876.197.461,00. Rekomendasi: Hal tsb. terdapat unsur perbuatan melawan hukum yg berindikasi merugikan keuangan negara dan telah diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum.
Utang kepada Pihak Ketiga Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2010, 2011, dan 2012 pada Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Barat Dirjend Perkeretaapian Kemenhub dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Barat menyebutkan terdapat indikasi pengaturan pemenang oleh KPA utk paket pekerjaan konstruksi yg mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp51.876.197.461,00, dan hal tsb. menimbulkan Utang kepada Pihak Ketiga senilai Rp76.884.009.850,00. Rekomendasi: 1. Memantau penyelesaian verifikasi BPKP atas akun Utang kepada Pihak Ketiga; 2. Segera melakukan koreksi pencatatan akun Utang kepada Pihak Ketiga jika hasil verifikasi telah diperoleh.
Persediaan Terdapat aset persediaan yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda senilai Rp538,65 juta yang tidak didukung dengan dokumen untuk proses hibah/serah terima kepada pihak Pemda dan/atau proses penghapusan, sehingga pencatatannya tidak dapat diyakini kewajarannya. Rekomendasi: 1. Menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan proses serah terima aset kpd Pemda termasuk proses hibahnya serta masing-masing KPA agar melakukan identifikasi atas aset-aset yg diserahkan kpd Pemda/masyarakat utk dilakukan proses penetapan status hibah dan/atau penghapusan kpd Menkeu; 2. KPA Satker Pengembangan LLAJ Kalsel menelusuri dokumen terkait aset utk proses serah terima kpd pihak Pemda dan/atau proses penghapusan.
STRATEGI Strategi yang diperlukan untuk memperoleh opini
WTP dapat berbeda antara satu entitas dg entitas yang lain tergantung kondisi dan masalah yg ada. Menetapkan dan melaksanakan langkah-langkah
konrit untuk menyelesaikan rekomendasirekomendasi dalam LHP tahun sekarang dan tahun-tahun sebelumnya dengan tetap mempertahankan dan memperbaiki kondisi akun lainnya yg tidak dikecualikan.
KUNCI KOMITMEN KONSISTEN AKSI YANG JELAS MONEV BERKELANJUTAN
