METODE PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

MET O DE PENGELO LAAN DAN PELA KSANAAN PEMBA NGU NAN

6.1. PENETAPAN PRIORITAS DAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN Prioritas dan pentahapan pembangunan Kabupaten Lamongan seiring dengan pengembangan sumber daya manusia adalah sektor-sektor dibidang ekonomi terutama keterkaitan sektor industri dan pertanian serta bidang pembangunan

METODE PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AH I AG

lainnya berupa peningkatan sumber daya manusia. • Peranan sektor industri untuk meningkatkan keadilan, kemakmuran dan pemerataan

pembangunan

serta

kesejahteraan

rakyat

diarahkan

pada

penguatan struktur industri yang didukung dengan kemampuan teknologi yang

b

makin meningkat. Peningkatan sektor pertanian serta pemantapan sistem dan

a e

AM

Girik

d

AF I AE

kelembagaan koperasi, penyempurnaan pola perdagangan dan jasa serta sistem

c

distribusi juga merupakan prioritas pembangunan di Kabupaten Lamongan.

b a

• Peningkatan upaya-upaya penanggulangan masalah kemiskinan terus dilanjutkan

e d

AD I AC

sehingga dapat memperkecil jumlah penduduk miskin dan meningkatkan

c

Slaharwotan b

kualitas hidupnya.

a e

Kakatpenjalin

d

AB I AA

c

• Peningkatan kualitas sumber daya manusia diupayakan agar mampu mendukung

NGIMBANG Sendangrejo

Ngimbang

b

pengelolaan pembangunan daerah, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja

Pasarlegi Drujugulit

a AL e

KEC. SAMBENG

melalui pendidikan dan pelatihan berbagai bidang pembangunan.

d

z I y

c

• Pemerataan

b a

pembangunan

mengembangkan

e

keserasian

dan

hasil-hasilnya

pertumbuhan

terus

antar

ditingkatan

daerah

serta

untuk lebih

d

x I w

mendayagunakan secara optimal potensi yang ada.

Munungrejo

c b 5 a

1

2

3

4

5

1

2

35 - 36

3 37 - 38

166

4

5

1

2

3 39 - 40

4

5

1

2

3

4

41 - 42

5

1

2

43 - 44 167

• Peningkatan efektivitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pada tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan, serta dengan Kabupaten yang berbatasan.

F akta

dan

Analisa Data

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006

Hal

6-1

MET O DE PENGELO LAAN DAN PELA KSANAAN PEMBA NGU NAN ? terbatasnya jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut dan

6.2. ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN Untuk mendukung terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan arah dan

kebijaksanaan

pembangunan

daerah

yang

bertumpu

pada

Prioritas

perlu ditingkatkannya potensi jenis-jenis pungutan yang ada di daerah ? tingkat kesadaran dan kondisi masyarakat perlu dipacu untuk mendukung usaha meningkatkan PAD

Pembangunan Daerah, maka strategi pembiayaan diarahkan untuk : a) Pemanfaatan secara optimal semua potensi pembiayaan yang tersedia serta

Dalam melaksanakan pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang intensif

menggalisumber-sumber pembiayaan baik daerah maupun dari luar daerah,

dibutuhkan prasarana dan sarana yang memadai, mengingat terbatasnya dana

baik dana dari pemerintah maupun dana dari peran serta masyarakat dan

belum dipenuhinya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dalam pelaksanaan

swasta

pungutan PAD sering terbentur pada tingkat kesadaran dan kondisi masyarakat

b) Menggunakan dana-dana pembangunan tersebut secara berdayaguna dan

yang belum mendukung usaha peningkatan PAD mengingat masih rendahnya

berhasilguna sesuai dengan skala prioritas baik dari segi sosial, ekonomi

tingkat kemampuan masyarakat. Untuk meningkatkan intensifikasi PAD dibutuhkan

maupun

tingkat kemampuan aparat pemungut yang memadai, sehingga diperlukan usaha

teknis

yang

kesemuanya

diarahkan

untuk

sebesar-besar

bagi

kemakmuran rakyat Usaha peningkatan penerimaan daerah telah dilaksanakan dalam rangka

peningkatan kemampuan dari aparat Dinas Pendapatan Daerah. Upaya lain yang perlu

dilakukan

dalam

rangka

meningkatkan

penerimaan

daerah

adalah

usaha pembiayaan pengeluaran daerah yang semakin besar, terutama pelaksanaan

mengembangkan dunia usaha, karena itu perlu diciptakan iklim usaha yang

program-program pembangunan sesuai dengan prinsip anggaran daerah yang

menunjang investasi. Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan keuangan

berimbang dan dinamis. Mengingat perkembangan perekonomian Indonesia pada

daerah dalam membiayai program-program pembangunan perlu dilakukan upaya-

saat dengan tingkat pertumbuhan minus dan tingginya tingkat inflasi, maka perlu

upaya sebagai berikut:

dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui penyempurnaan

1. Peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian sumber dana asli daerah

mekanisme pelaksanaan agar sistem perpajakan menjadi efektif, sederhana dan

dengan tidak menghambat kegiatan ekonomi, disamping itu pendapatan daerah

adil maupun perlu penyesuaian dari berbagai peraturan yang berlaku. Masalah-

juga diperoleh melalui bantuan Pemerintah Pusat, pinjaman daerah dan

masalah yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya

investasi di daerah.

bidang pendapatan asli daerah adalah : ? hambatan yuridis formal

F akta

dan

2. Anggaran daerah tetap didasarkan prinsip anggaran berimbang dan dinamis, maka peningkatan penerimaan daerah terus diupayakan dengan menggali dan

Analisa Data


Hal

6-2

MET O DE PENGELO LAAN DAN PELA KSANAAN PEMBA NGU NAN mengembangkan

semua

sumber

penerimaan

daerah

dengan

tetap

4. Menarik dana-dana dari luar Kabupaten Lamongan untuk diinvestasikan di

memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan oleh

Kabupaten Lamongan baik dalam bentuk PMDN dan PMA secara terkendali dan

masyarakat dan dunia usaha.

terarah.

3. Pengembangan penerimaan daerah yang meliputi perpajakan dan berbagai

Dalam menunjang peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam

bentuk pendapatan lainnya dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan

pelaksanaan pembangunan diperlukan program-program sebagai berikut :

pemerataan dengan meningkatkan peran pajak langsung sehingga mampu

? Program Penerimaan Pendapatan Daerah

berfungsi sebagai alat untuk menunjang pembangunan.

? Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan

4. Sumber dana Pemerintah Pusat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pembangunan daerah sebagai salah satu sumber pelengkap pembiayaan pembangunan.

? Program Pembinaan Kekayaan Daerah ? Program Pembinaan Perusahaan Daerah

5. Penanaman modal asing terus didorong bagi kegiatan ekspor dan kegiatan

Progran-program tersebut diatas merupakan program pokok Pemerintah

pembangunan yang belum mampu ditangani dengan modal dalam negeri,

Daerah Kabupaten Lamongan, selain itu diperlukan juga program penunjang

melalui iklim investasi yang menarik, prosedur perijinan yang sederhana,

seperti program pendidikan dan latihan serta program penyuluhan. Program pokok

pelayanan lancar, sarana dan prasarana ekonomi menunjang.

ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui usaha-usaha untuk

Strategi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menangani masalah-

merealisasi rencana penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten.

masalah kemampuan keuangan daerah adalah :

Program penunjang ditujukan pada aparatur pengelola keuangan melalui

1. Menyempurnakan struktur dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja

pendidikan

dan

latihan,

sedangkan

daerah, baik yang berasal APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten sehingga

masyarakat.

dana pembangunan di segala sektor menjadi semakin meningkat.

6.3. ANALISIS KELEMBAGAAN

program

penyuluhan

ditujukan

pada

2. Pengendalian, pengarahan dan pengawasan terhadap pengeluaran pemerintah

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari peranan apatur

daerah dapat dipertajam, sehingga peranan tabungan PEMDA didalam anggaran

pemerintah, oleh karena itu peningkatan aparatur pemerintah perlu secara terus

pembangunan menjadi semakin meningkat dan investasi pemerintah mampu

menerus baik kualitas maupun kuantitasnya seiring dengan tuntutan kemajuan dan

menciptakan kondisi yang mendorong meningkatnya peranan investasi swasta.

dinamika pembangunan. Disamping itu juga diperlukan sarana dan prasarana yang

3. Menginvestasikan upaya penggalian sumber pembiayaan yang ada.

F akta

dan

memadai guna kelancaran tugas. Pada masa yang akan datang tantangan

Analisa Data


Hal

6-3

MET O DE PENGELO LAAN DAN PELA KSANAAN PEMBA NGU NAN pembangunan yang harus dihadapi oleh aparatur pemerintah semakin komplek dan memerlukan pemecahan yang cepat, tepat dan akurat agar lebih dapat

2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparat, kemampuan pengelolaan pembangunan daerah dan aspek organisasi.

memberikan hasil guna yang maksimal dan ditunjang dengan kedisiplinan, dedikasi

3. Melaksanakan pembinaan dalam rangka pemantapan penyusunan program,

dan kesungguhan serta tanggung jawab. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan

pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan sehingga berbagai permasalahan

dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan peningkatan

yang timbul dapat diatasi.

manajemen

aparatur

yang

menunjang

peningkatan

mutu

kepemimpinan,

6.4. ANALISIS MEKANISME PENATAAN RUANG

penyederhanaan prosedur pelayanan terhadap masyarakat. Berbagai permasalahan

Prinsip penataan ruang pada hakekatnya adalah merupakan pemanfaatan

yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten dalam kaitannya dengan kelembagaan,

ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, efektif dan efisien, serasi, selaras,

yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas adalah :

seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan

1. Rincian dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang tersedia

hukum. Dengan demikian suatu penataan ruang adalah merupakan kerangka

belum dapat dilaksanakan secara konsekuen.

strategis dalam mengelola dan mengatur sumber daya tanah, sumber daya alam

2. Struktur kelembagaan belum sesuai kebutuhan

dan sumber daya lainnya, serta merupakan proses untuk menstranformasikan

3. Masih perlu ditingkatkannya kemampuan dan keterampilan aparatur pemerintah

ruang yang ada serta tendensinya menuju kearah suatu struktur ruang dan pola

4. Keterbatasan

pemanfaatan ruang wilayah dimasa yang akan datang. Struktur dan pola

kemampuan

pendanaan

Pemerintah

Kabupaten

untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

pemanfaatan

ruang

wilayah

pada

dasarnya

merupakan

pedoman

dalam

5. Pelaksanaan pembangunan, baik sektoral maupun daerah belum konsisten

merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang, mewujudkan keterpaduan,

dengan Undang-undang No: 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang sebagai

keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar

acuan dan perangkat koordinasi pembangunan daerah.

sektor dan pengarahan lokasi investasi. Dengan demikian struktur dan pola

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam meningkatkan kelembagaan di Kabupaten Lamongan adalah : 1. Penyempurnaan pola mekanisme kerja antar aparatur sehingga masing-masing aparatur dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya.

F akta

dan

pemanfaatan ruang wilayah harus berisikan : 1. Kawasan-kawasan yang perlu dikembangkan pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan pembangunan sektor-sektor dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan penyebaran kegiatan ekonomi.

Analisa Data


Hal

6-4

MET O DE PENGELO LAAN DAN PELA KSANAAN PEMBA NGU NAN 2. Kawasan kritis baik ditinjau dari sudut lingkungan maupun sosial ekonomi yang

•

perlu ditangani.

Pengembangan kawasan budidaya dan keterpaduan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

3. Kawasan yang berfungsi lindung

•

4. Kawasan-kawasan untuk pertahanan keamanan

Pengembangan Kegiatan Industri. Memantapkan usaha operasionalisasi kebijaksanaan tata ruang dalam

5. Rumusan sistem kota-kota yang memperlihatkan fungsi kota, keterkaitan kota dan keterkaitan kota dengan kawasan

tingkat yang nyata, baik berupa peraturan, pedoman perangkat lunak berbagai tingkat, sistem administrasi perijinan dalam rangka pembinaan dan pengendalian

6. Rumusan sistem transportasi yang memperlihatkan keterkaitan antar moda untuk pengembangan kota dan kawasan serta untuk meningkatkan keterkaitan wilayah.

serta perwujudannya dalam program-program baik fisik maupun non-fisik.

6.5. KEADAAN ORGANISASI PEMBANGUNAN KOTA Aparat daerah selaku penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di

7. Rumusan sistem prasarana utama untuk pengembangan kota dan kawasan serta untuk peningkatan keterkaitan wilayah

Kabupaten Lamongan dapat dibagi atas tiga kelompok sebagai berikut: a. Kelompok yang menangani langsung pembangunan di singkat KLP.

8. Identifikasi kawasan strategis untuk pengembangan ekonomi, untuk pemerataan kegiatan ekonomi dan untuk penanganan kawasan kritis.

b. Kelompok yang tidak menangani langsung (pendukung) pembangunan, disingkat KTLP.

Dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

c. Kelompok partisipasi (pelibatan) masyarakat, disingkat KPM.

dan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, serta koordinasi yang mantap antar wilayah serta sektor dan daerah, dilaksanakan penataan ruang

kelompok tersebut, dapat dirinci sebagai berikut :

daerah yang meliputi: ? Pemantapan penataan ruang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ? Perencanaan Tata Ruang secara lebih rinci sehingga dapat menjadi acuan bagi

penataan

ruang

secara

Pengembangan Kawasan Khusus yang meliputi :

yang terdiri dari unit-unit kerja :

b) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah dan Kasi Ekonomi dan Pembangunan

? Peningkatan penataan penggunaan tanah dan administrasi pertanahan dilakukan

1. Kelompok yang menangani langsung pembangunan, selanjutnya disebut KLP

a) Bappeda Kabupaten Lamongan.

pelaksanaan pembangunan serta pengawasannya

Selain

Diantara ketiga kelompok ini saling mendukung satu sama lain. Ketiga

umum

juga

ada

Program

Kecamatan. c) Badan Keuangan dan Barang Daerah dan Sekretaris Kecamatan. d) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.

F akta

dan

Analisa Data


Hal

6-5

MET O DE PENGELO LAAN DAN PELA KSANAAN PEMBA NGU NAN e) Dinas Pendapatan Daerah.

c) Tokoh-tokoh Pemuda.

f) Dinas Terkait.

d) Tokoh-tokoh Wanita.

2. Kelompok

yang

tidak

menangani

langsung

(pendukung)

pembangunan,

e) Tokoh-tokoh Masyarakat. f) Organisasi sosial politik, sosial budaya dan sosial ekonomi, serta,

selanjutnya disebut KTLP, terdiri dari unit-unit kerja :

g) Organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya.

•

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Kasi Pemerintahan Kecamatan.

•

Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.

•

Bagian perekonomian Sekretariat Daerah.

PEMBANGUNAN

•

Bagian Kesmas Kabupaten Lamongan.

Berpijak pada beberapa rumusan kebijaksanaan pemerintahan Kabupaten

•

Camat Kecamatan.

Lamongan, yaitu :

•

Danramil Kecamatan.

q Penetapan wilayah pembangunan harus dirumuskan dengan mempertimbangkan

•

Kapolsek Kecamatan.

•

Para Kepala Desa yang tercakup dalam batasan wilayah ibu kota kecamatan

6.6. POSISI

PERATURAN

DAERAH

DALAM

PELAKSANAAN

potensi, kondisi, ciri utama daerah, geografis maupun keadaan sosial.

Ngimbang.

q Dalam Pelaksanaan pembangunan daerah, pendekatan sistem pengembangan

wilayah akan lebih dimanfaatkan dan diintegrasikan dengan kepentingan

KTLP ini merupakan kelompok pendukung berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan. Disamping itu, KTLP lainnya adalah instansi-instansi vertikal

keamanan dan ketertiban masyarakat. q Dengan

adanya pusat-pusat pengembangan regional, perlu mendapatkan

tingkat Kabupaten/Kecamatan, bahwa sehubungan dengan otonomi daerah,

perhatian untuk terus didorong pertumbuhan agar dapat melaksanakan

penyelenggaraan

fungsinya sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan bagi kawasan yang

wewenang

yang

dilimpahkan

oleh

Pemerintah

kepada

Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, dilaksanakan oleh Dinas Propinsi. 3. Kelompok Partisipasi (pelibatan) masyarakat, selanjutnya disebut KPM, yang terdiri atas : a) Tokoh-tokoh agama. b) Tokoh-tokoh Pendidikan/cerdik pandai.

F akta

dan

dilayaninya. q Orientasi pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan kepada daerah-daerah

pedalaman yang belum sempat berkembang, dalam rangka perluasan jangkauan tingkat perkembangan dan pertumbuhan daerah. Memperhatikan beberapa rumusan kebijaksanaan daerah tersebut, maka rencana pembangunan Ibukota Kecamatan Ngimbang merupakan salah satu bagian

Analisa Data


Hal

6-6

MET O DE PENGELO LAAN DAN PELA KSANAAN PEMBA NGU NAN dari strategi pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan dan juga merupakan

yang ada yang bersifat kolonial, agar manfaat tanah benar-benar dirasakan oleh

tindak lanjut salah satu butir dari rumusan kebijaksanaan pembangunan.

rakyat Indonesia, sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945.

Kota merupakan tempat konstelasi manusia dengan segala kegiatannya di

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam UUPA tersebut adalah:

berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lainnya.

a) UUPA bertujuan meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum Agraria

Kegiatan yang terpola biasanya relatif komplek sehingga sering menimbulkan

Nasional yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

masalah. Dengan demikian aspek perencanaan menjadi cukup penting dalam upaya

b) UUPA meletakan dasar-dasar bagi kesatuan dan kesederhanaan dalam

menciptakan keadaan dan kondisi kehidupan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan lingkungan hidup yang layak.

Hukum Pertanahan. c) UUPA

Mengingat aspek perencanaan merupakan unsur penting dalam pembinaan

meletakkan

dasar-dasar

untuk

memberikan

kepastian

hukum

mengenai Hak-hak Atas Tanah bagi rakyat seluruhnya.

kota, maka pada bagian ini akan ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang

Salah satu pasal dari UUPA adalah yang berkenaan dengan pencabutan hak-

berkenaan dengan usaha tersebut, yaitu :

hak atas tanah untuk kepentingan umum dan rangka pelaksanaan pasal ini

1. Ketentuan hukum yang berkenaan dengan perencanaan kota.

diciptakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961.

2. Ketentuan hukum yang kerkenaan dengan tanah perkotaan. 3. Ketentuan hukum yang berhubungan dengan penghasilan atau pendapatan pemerintah kota, hal ini erat kaitannya dengan kemampuan pembangunan. Perencanaan kota pada dasarnya merupakan usaha pengaturan penggunaan ruang atau tanah/lahan, dengan demikian erat kaitannya dengan masalah tanah. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam masalah pertanahan tersebut, adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, lembaran negara tahun 1960 No. 104 yang disingkat UUPA, UUPA disahkan oleh DPR pada Tahun 1960 untuk mengganti undang-undang pertanahan

2.

Undang-undang No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya, Lembaran Negara Tahun 1960 No. 158. Undang-undang ini merupakan Dasar Hukum yang kuat dalam masalah tanah terutama untuk mencegah pemakaian tanah tanpa izin. Dengan Undang-undang tersebut terbuka jalan bagi penguasa daerah untuk mengambil tindakan terhadap para pemakai tanah tanpa izin, khususnya dalam kaitannya dengan rencana kota, sudah

jelas

peruntukkannya

dan

penggunaannya,

maka

tindakan-tindakan

pengosongan dapat lebih ditingkatkan. 3.

Undang-undang No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak atas

Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, Lembaran Negara Tahun 1961 No. 288. Undang-undang ini menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk

F akta

dan

Analisa Data


Hal

6-7

MET O DE PENGELO LAAN DAN PELA KSANAAN PEMBA NGU NAN kepentingan bangsa dan negara serta rakyat banyak, hak-hak atas tanah dapat

atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya. Penentuan Hukum ini diarahkan

dicabut dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur

untuk memperlancar pelaksanaan pencabutan batas tanah disatu pihak dan

dengan Undang-undang ini memberikan kemungkinan yang besar untuk mengatasi

memberikan jaminan bagi para pemilik hak/pemegang hak atas tanah terhadap

hambatan-hambatan pembangunan yang berkenaan dengan masalah pertanahan.

tindakan-tindakan pencabutan hak dipihak lain. Selain itu diharapkan agar

Dengan

dapat

tindakan-tindakan pencabutan itu, bekas pemilik/pemegang hak atas tanah tidak

dilaksanakan dan tidak terhambat oleh sikap tertentu dari penduduk yang terkena

mengalami kemunduran, baik dalam sosial maupun pada tingkat ekonominya.

dari rencana tersebut.

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencegahan bahwa, kerugian, dan

demikian

4.

rencana

kota

yang

telah

mendapat pengesahan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

gangguan bagi kehidupan bersama diantaranya adalah :

Tanah, ketentuan hukum ini merupakan salah satu pelaksanaan UUPA, yaitu untuk

a) Undang-undang Gangguan Lembaran Negara No. 226 Tahun 1926 atau

menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah. Pendaftaran tanah ini

disebut "Hinderordonantie", yang disebut H.O. yang kemudian di ubah dan

meliputi :

ditambah berturut-turut dengan Lembaran Negara Tahun 1927 No. 494,

a) Pengukuran dan Pembukuan Tanah.

Tahun 1932 No. 80 dan No. 341, dan Tahun 1940 No.14 dan Nomor 450.

b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.

Undang-undang Gangguan ini mengenakan larangan kepada siapapun untuk

c) Pemberian

mendirikan tempat-tempat

Surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

usaha

yang

dapat

menimbulkan bahaya,

pembuktian yang kuat.

kerugian dan gangguan, kecuali apabila pihak yang bersangkutan telah

Dengan pendaftaran tanah, maka akan tercipta tertib administrasi

mendapat izin dari para penguasa yang berwenang. Undang-undang

pertanahan, sehingga hak-hak atas tanah dapat diketahui dengan pasti dan

gangguan merupakan suatu pembatasan atas hak milik perorangan dan

pemerintah kota menjadi dipermudah dalam melakukan tindakan-tindakan yang

kebebasan seseorang untuk menghindarkan baahaya, kerugian dan gangguan

berhubungan dengan masalah tanah, antara lain dalam hubungannya dengan

bagi Pihak pihak ketiga. Pembatasan atas hak milik perorangan memang

masalah tanah, antara lain dalam penyediaan tanah, pembebasan tanah dan

perlu, mengingat bahwa hak milik juga memeliki fungsi sosial sedangkan

sebagainya dalam rangka melaksanakan rencana kota.

pembatasan terhadap kebebasan seorang dimaksudkan agar tercipta

5.

Peraturan Pemerintah Tahun 1973 No. 39 tentang Acara Penetapan

ketertiban dan kebahagiaan umum, lebih-lebih untuk kehidupan kota

Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi, sehubungan dengan pencabutan Hak-hak

mengingat ketentuan hukum tersebut berasal dari penjajah kolonial, maka

F akta

dan

Analisa Data


Hal

6-8

MET O DE PENGELO LAAN DAN PELA KSANAAN PEMBA NGU NAN dalam melaksanakannya perlu penyesuaian-penyesuaian dalam penafsiran

potensi yang ada dalam daerah/kota masing-masing. Oleh sebab itu pembinaan

bunyi-bunyi pasal tersebut dengan berpedoman pada UUN 1945.

dan pengembangan daerah/kota ditentukan pula oleh kondisi potensi daerah/kota

b) KUHP, terutama Pasal 510 yang berkenaan dengan keamanan umum sehubungan dengan keramaian umum yang diselenggarakan oleh perusahaan bioskop,

dan

sebagainya.

Pasal

510

KUHP

6.7. METODA MANAJEMEN PERKOTAAN

memberikan

Terdapat beberapa macam metoda manajemen pembangunan kota yang

kewenangan kepada Kepala Pemerintahan setempat atau pejabat yang

menjadi acuan mekanisme proses pelaksanaan pembangunan kota. Secara garis

ditunjuk untuk memberi izin berkenaan dengan pesta atau keramaian

besar dapat diambil 2 aliran besar yang menjadi pakem utama dalam mekanisme

umum, pawai di jalan umum dan sebagainya. Pasal ini dimaksudkan untuk

pembangunan kota. Hal ini dapat disebutkan sebagai berikut :

menjamin keamanan dan ketertiban hukum.

a. Top-Down Development (Umumnya dengan mengunakan strategi trickle down

6.

sandiwara

yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

effect)

Untuk terciptanya pembinaan kota, maka setiap bangunan yang berlaku,

b. Bottom –

yang memuat tentang bentuk bangunan, luas bangunan, keindahan bangunan

Up

Development

(Populer

dengan

nama

Community

Based

Development)

dan lainnya, disamping itu juga terdapat beberapa ketentuan hukum yang perlu

DiIndonesia hingga saat ini metoda yang digunakan umumnya masih

diperhatikan, misalnya yang termuat didalam undang-undang kerja kecelakaan

menggunakan metode pertama dimana peran Government (Pemerintah) dalam

dan sebagainya.

mengelola kota begitu dominan dengan program–program yang terjadwal secara

Pembangunan dan pembinaan kota erat kaitannya dengan aspek pembiayaan, oleh sebab itu rencana kota pada dasarnya harus mencerminkan

rapi dan teoritis. Sementara metode yang kedua yaitu Community Based Development (CBD) hingga saat ini masih belum diterapkan dalam program riel.

juga kemampuan akan pembiayaan untuk melaksanakan rencana tersebut.

Sebagai bahan pembanding dari metoda pengelolaan pembangunan yang

Kemampuan pembiayaan berarti menunjukan besarnya pendapatan/penghasilan

telah ada maka konsep CBD ini akan dijelaskan dalam materi ini. Manajemen kota

pemerintah daerah, hal ini mengingat pelaksanaan rencana kota sebagian besar

tersusun dari 4 tahapan besar yang menentukan yaitu Peencanaan, Pembiayaan,

menjadi beban pemerintah daerah.

Pelaksanaan dan Pengawasan dan pemeliharaan. Sesuai dengan tahapannya maka

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, didaerah atau kota dalam usaha menggali sumber-sumber keuang annya, tidak dapat melepaskan diri dari potensi-

F akta

dan

uraian mengenai CBD ini akan difokuskan pada tahapan perencanaan. Communit Based Development (CBD)/Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Analisa Data


Hal

6-9

MET O DE PENGELO LAAN DAN PELA KSANAAN PEMBA NGU NAN Konsep CBD dalam tataran nyata di Indonesia sebenarnya telah dilakukan

Diagram 6.1. Mekanisme Pelaksanaan Self-Help Participatory Planning

meskipun dalam tahapan riset. Sampel Project yang dilakukan oleh DR. Rahman Surbakti pada Kawasan kampung KembangJepun–Surabaya ( 1983 ) dan Kawasan Husni Thamrin–Jakarta ( 1979 ) telah membuktikan bahwa konsep ini memiliki kelebihan yang memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dengan

1

2

PEMERINTAH

RAKYAT

konsekuensi–konsekuensi tertentu. Secara garis besar dalam tahapan perencanaan terdapat 2 metode yang 3

dipakai dalam pelaksanaan CBD.

LSM

Metode tersebut ialah : 4

a. Self-Help Participatory Planning

PROGRAM PEMBANGUNAN

b. Advocacy Planning/Pendampingan Perbedaan kedua metode ini terletak pada 3 lembaga yang secara proporsi dan karakter pekerjaan yang dipegangnya berbeda pada tiap metode. Hal ini akan dijelaskan dalam diagram berikut ini.

Keterangan : Pada metode ini yang berperan secara langsung adalah dewan masyarakat

Pengelolaan pembangunan di wilayah Kota Ngimbang sebenarnya dapat

yang langsung berkomunikasi dengan pemerintah mengenai program pembagunan

dilaksanakan dengan melalui salah satu dari 2 metode diatas. Hal ini bertujuan

yang terdapat di lingkungannya sementara LSM yang umumnya berasal dari

untuk memberikan solusi atas kesenjangan antara kepentingan masyarakat dan

masyarakat ilmiah yang berasal dari luar komunitas masyarakat itu sendiri

program pemerintah yang telah dijadwalkan

berperan sebagai kosultan teknis .

F akta

dan

Analisa Data


Hal

6-10


6.8. DANA PEMBANGUNAN DAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN

Diagram: 6.2 Program Advocacy Planning/Pendampingan

KOTA

1

2

PEMERINTAH

RAKYAT

Untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Lamongan pada umumnya dan untuk Ibukota Kecamatan Ngimbang pada khususnya, maka diperlukan dana-dana dan sumber

3

dana. Pergerakan dana dan sumber dana memerlukan peran serta masyarakat dan

LPM

swasta yang sebesar-besarnya. Atas dasar inilah, maka pembiayaan tidak hanya dari keuangan Pemerintah tetapi juga dari masyarakat dan swasta. Untuk jelasnya dapat dikemukakan bahwa

4 4

PROGRAM 4 PROGRAM 4 PEMBANGUNAN PROGRAM 4 PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN

sumber-sumber pendapatan yang diharapkan dapat membiayai investasi terdiri dari : 1. Biaya investasi Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN serta bersumber di luar anggaran, dalam bentuk kredit melalui bank-bank pemerintah serta penanaman langsung oleh perusahaan-perusahaan pemerintah.

Keterangan: Peran LPM dalam metode ini sangat besar. lembaga ini berfungsi tidak hanya sebagai konsultan teknis untuk masyarakat, tetapi juga berperan sebgai mediator antara masyarakat

dan

pemerintah

sekaligus

perumus

program

pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah dengan dukungan masyarakat. Peran LPM disini adalah sebagai organisasi katalis fasilitator.

2. APBD Kabupaten Lamongan, di samping itu juga bantuan dari APBD Propinsi. 3. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing). 4. Investor Swasta 5. Biaya Investasi Masyarakat Desa. Kemudian bertitik tolak pada Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang PU Kepada Daerah, dimana seluruh kegiatan pembangunan harus didukung oleh kemampuan daerah sendiri, maka kaitan dengan keperluan dalam pembahasan ini hanya akan membahas yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS).

F akta

dan

Analisa Data


Hal

6-11


METODE

PENGELOLAAN

DAN

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

............................................................................................................................................... 6-1 6.1.

PENETAPAN PRIORITAS DAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN.......... 6-1

6.2.

Analisis Kemampuan Keuangan...................................................................... 6-2

6.3.

ANALISIS KELEMBAGAAN ............................................................................. 6-3

6.4.

Analisis Mekanisme Penataan Ruang ............................................................ 6-4

6.5.

KEADAAN ORGANISASI PEMBANGUNAN KOTA ..................................... 6-5

6.6.

POSISI

PERATURAN

DAERAH

DALAM

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN............................................................................................................ 6-6 6.7.

METODA MANAJEMEN PERKOTAAN.......................................................... 6-9

6.8.

DANA PEMBANGUNAN DAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN KOTA 6-

11

F akta

dan

Analisa Data


Hal

6-12

METODE PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Recommend Documents