BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pembangunan secara umum diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material, pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreativitasnya (Yanuardi, 2012). Dalam proses pembangunan, manusia memiliki keterbatasan fisik untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari berkaitan dengan aktivitas sosial, politik, ekonomi dalam melangsungkan hidupnya, pengembangan iptek, budaya dan lain-lain. Secara fisik, manusia tidak akan dapat bergerak tanpa adanya dukungan transportasi untuk jarak yang dekat sekalipun. Transportasi dapat dikatakan sebagai alat, teknik atau cara untuk melawan jarak atau mempersingkat jarak yang dipergunakan oleh manusia dalam menjalankan segala macam dan bentuk aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, transportasi merupakan kebutuhan turunan (derived demand), yaitu transportasi bukan tujuan akhir yang ingin dicapai, tetapi merupakan sarana perantara untuk memudahkan dalam mencapai tujuan akhir yang sebenarnya seperti pergi ke toko untuk membeli pakaian, makanan dan barang-barang kebutuhan hidup, pergi ke kantor untuk bekerja mencari uang, pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, dan lain-lain (Miro, 1997). Transportasi berhubungan erat dengan pengembangan wilayah karena transportasi adalah salah satu aspek yang diperlukan untuk meningkatkan
1
pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Manfaat transportasi dalam kegiatan suatu wilayah dapat dilihat dengan memeriksa peranannya dalam hal ekonomi, yaitu memperbesar jangkauan terhadap sumber yang lebih mudah dan lebih murah yang dibutuhkan suatu daerah. Sistem transportasi wilayah mempunyai hubungan yang erat dengan sistem sosial ekonomi, dimana sistem transportasi akan selalu mempengaruhi pertumbuhan dan perubahan sistem ekonominya. Keberhasilan pembangunan transportasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga akan mempercepat pengembangan suatu wilayah. Jika pemerintah tidak menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang diperlukan suatu wilayah, maka wilayah tersebut mungkin akan tetap bergantung pada daerah-daerah luar dan akan mengalami pertumbuhan yang sangat terbatas (Hotrin, 2011). Data statistik Indonesia 2015 menyatakan Indonesia memiliki pulau sejumlah 17.504 pulau dan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km² dengan panjang garis pantai 81.900 km serta jumlah penduduk mencapai 252,2 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang sangat luas dan berpopulasi tinggi. Banyaknya jumlah pulau, luasnya wilayah negara dan tingginya jumlah penduduk akan membutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang cukup kompleks. Untuk meningkatkan daya saing internasional, perlu dirumuskan sistem transportasi nasional yang efisien dan efektif agar mampu mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sehingga akan terwujud
2
ketahanan nasional yang tangguh. Sistem transportasi nasional harus mampu menumbuhkan proses nilai tambah di setiap daerah. Dengan demikian, berbagai sumber kekayaan lokal dapat didayagunakan secara maksimal. Pada saat ini, secara umum dapat dikatakan bahwa sektor transportasi belum mampu menyatukan seluruh wilayah Indonesia dalam satu kesatuan pembangunan. Hal ini terlihat dari belum meratanya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia (Lemhanas RI, 2012). Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang menjadikan transportasi sebagai fokus pembangunan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 disebutkan bahwa salah satu kebijakan penataan ruang wilayah adalah pembangunan prasarana utama untuk meningkatkan aksesibilitas, produksi, produktivitas, koleksi dan distribusi, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain. Selain itu, pengembangan prasarana transportasi juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan wilayah di Kabupaten
Karanganyar.
Strategi
yang
dilakukan
antara
lain
dengan
pengembangan prasarana transportasi secara terpadu. Pengembangan prasarana transportasi Kabupaten Karanganyar terfokus pada transportasi darat yaitu pengembangan jaringan jalan dan rel. Lokasi Kabupaten Karanganyar juga membuat pembangunan transportasi di wilayah tersebut merupakan hal yang penting, yaitu berada di jalan nasional menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Melihat strategisnya aspek transportasi dalam rencana
3
pembangunan Kabupaten Karanganyar, maka perlu adanya kajian berkaitan dengan kondisi transportasi di wilayah tersebut.
1.2. Rumusan Masalah Pentingnya transportasi dalam pembangunan menjadikan permasalahan transportasi sebagai salah satu permasalahan yang memerlukan perhatian khusus. Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan umum dalam transportasi. Hal ini dapat disebabkan oleh ruas jalan sempit, gangguan samping jalan, ruas jalan sudah tidak mampu menampung arus kendaraan, dan manajemen persimpangan yang buruk. Pertambahan volume mobilitas penduduk akibat pertambahan
jumlah
penduduk
juga
dapat
menimbulkan
permasalahan
transportasi yaitu peningkatan kebutuhan moda transportasi. Kondisi transportasi umum di Indonesia yang belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat mengakibatkan masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi pribadi seperti sepeda motor atau mobil pribadi. Kondisi pertambahan volume kendaraan bermotor tersebut tidak sejalan dengan penambahan kapasitas jalan sehingga tidak heran jika timbul kemacetan jalan terutama saat kondisi puncak ramai kendaraan (Saputri, 2014). Hal ini berdampak pada pertambahan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang dapat menjadi ancaman tersendiri bagi masalah transportasi. Menurut data Mabes Polri (Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia), jumlah sepeda motor yang beredar di Indonesia pada tahun 2002 sebanyak 17.002.130 unit dan pada tahun 2012 telah meningkat menjadi
4
76.381.183 unit. Sedangkan jumlah mobil penumpang sebanyak 3.403.433 unit pada tahun 2002 dan menjadi 10.432.259 unit pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa selama 10 tahun, di Indonesia telah terjadi peningkatan jumlah unit sepeda motor sebesar 449% dan peningkatan jumlah unit mobil penumpang sebesar 306%. Peningkatan drastis jumlah kendaraan yang beredar di berbagai wilayah di Indonesia tentu menjadi perhatian tersendiri karena dapat mempengaruhi volume lalu lintas jalan, tingkat pelayanan jalan, dan menimbulkan kemacetan serta menambah risiko kecelakaan lalu lintas. Salah satu penyebab peningkatan jumlah kendaraan tersebut karena kemudahan dalam pembelian kendaraan dengan cara kredit. Pembelian kendaraan dengan cara kredit hanya perlu dilakukan dengan membayarkan sejumlah uang muka (down payment) tertentu kemudian melakukan sisa pembayaran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu tertentu. Hal ini membuat pembeli kendaraan bermotor tidak perlu memiliki uang tunai dalam jumlah besar untuk membeli kendaraan, prosesnya cepat, dan pengeluaran dana dapat terencana karena kepastian jumlah angsuran tiap bulannya. Salah satu upaya untuk mengurangi pembelian kendaraan bermotor dengan sistem kredit dilakukan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit/pembiayaan Pemilikan Rumah dan Kredit/pembiayaan Kendaraan Bermotor. Pada surat edaran tersebut diputuskan kenaikan uang muka (down payment) kredit
5
kendaraan bermotor (KKB) yaitu paling rendah 25% untuk kendaraan bermotor roda dua, 30% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan non produktif, dan 20% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif. Kemudian surat edaran tersebut diganti dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/33/DPbS tanggal 27 November 2012 perihal Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya kembali diperbarui dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Adanya kebijakan yang baru diharapkan dapat mengurangi pembelian kendaraan bermotor secara kredit yang dapat berpengaruh pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Kabupaten Karanganyar yang menjadikan transportasi sebagai fokus pembangunan, tentu memerlukan kajian transportasi untuk mendukung rencana pembangunan tersebut. Berdasarkan data dari UP3AD/Samsat Karanganyar, jumlah kendaraan bermotor secara umum di Kabupaten Karanganyar juga mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terlihat pada kendaraan jenis sepeda motor dan kendaraan roda empat berupa sedan, station, jeep, pick up, truk dan sejenisnya. Oleh karena itu, fenomena peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut perlu dikaji dalam kaitannya dengan penerapan kebijakan kredit kendaraan bermotor yang baru sehingga dapat diketahui perbedaan
6
peningkatan jumlah kendaraan bermotor sebelum dan sesudah adanya kebijakan kredit kendaraan bermotor yang baru. Dapat pula dikaji kondisi volume lalu lintas dan tingkat pelayanan jalan sebelum dan sesudah adanya kebijakan kredit kendaraan bermotor yang baru. Hal ini dilakukan terutama pada ruas-ruas jalan yang sudah ramai dilalui kendaraan agar dalam pembangunan prasarana transportasi dapat berjalan sesuai tujuan yang direncanakan. Secara lebih lanjut, dapat pula dikaji kecenderungan (trend) pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan volume lalu lintas serta tingkat pelayanan jalan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut : 1. Bagaimana
pertambahan
jumlah
kendaraan
bermotor
Kabupaten
Karanganyar sebelum dan sesudah implementasi kebijakan kredit kendaraan bermotor berdasarkan SE Bank Indonesia No. 14/10/DPNP? 2. Bagaimana kondisi volume lalu lintas dan tingkat pelayanan jalan Kabupaten Karanganyar sebelum dan sesudah implementasi kebijakan kredit kendaraan bermotor berdasarkan SE Bank Indonesia No. 14/10/DPNP?
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain : 1. Mengidentifikasi pertambahan jumlah kendaraan bermotor Kabupaten Karanganyar sebelum dan sesudah implementasi kebijakan kredit kendaraan bermotor berdasarkan SE Bank Indonesia No. 14/10/DPNP.
7
2. Mengidentifikasi kondisi volume lalu lintas dan tingkat pelayanan jalan Kabupaten Karanganyar sebelum dan sesudah implementasi kebijakan kredit kendaraan bermotor berdasarkan SE Bank Indonesia No. 14/10/DPNP.
1.4. Kegunaan Penelitian Kegunaan dari penelitian ini antara lain : 1. Secara teoritis, mengembangkan penelitian berkaitan transportasi, terutama tentang pertambahan jumlah kendaraan bermotor, volume lalu lintas, dan tingkat pelayanan jalan. 2. Secara praktis, memberikan masukan bagi stakeholder (pengambil kebijakan) dalam memecahkan masalah, merumuskan kebijakan, dan menyempurnakan sistem transportasi.
1.5. Tinjauan Pustaka 1.5.1. Pendekatan Keruangan Geografi Ruang lingkup kajian studi geografi adalah menjawab pertanyaan apa (what) dalam arti struktur, pola, fungsi dan proses gejala, kenampakan atau kejadian di permukaan bumi, di mana (where) dalam arti situs (site), letak (lokasi) atau penyebaran (spatial distribution) di permukaan bumi, berapa (how) dalam arti panjang (how long), lebar (how wide), luas (how large), jauh (how far), dalam (how deep), miring (how steep), jumlah (how much/many), mengapa (why) dalam arti korologi/keruangan dan penjelasan/deskripsi latar belakang dan pola
8
hubungan sebab akibat, bagaimana (how) dalam arti penjelasan suatu struktur pola, fungsi dan proses gejala atau solusi atas suatu masalah, kapan (when) dalam arti waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang, siapa (who) dalam arti objek penelitian atau pelaku. Pendekatan kajian studi geografi terdiri dari pendekatan keruangan, pendekatan ekologikal, dan pendekatan kompleks wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan, yaitu pendekatan yang menekankan pada lokasi relatif, ukuran, aksesibilitas, trend struktur aglomerasi, interaksi, dan gerakan. Pendekatan ekologikal membahas tentang lingkungan, analisis fungsi pertukaran berbagai sumber daya, penilaian dampak lingkungan, kaitan ilmu geografi dengan ilmu lainnya dalam rangka penelitian terpadu, dan pencapaian penelitian interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Pendekatan kompleks wilayah membahas tentang karakteristik wilayah melalui analisis perbedaan dan persamaan, berbagai jenis wilayah, teori pertumbuhan wilayah, dan kajian wilayah sebagai tujuan dan wilayah sebagai alat analisis. Ruang dapat dibedakan menjadi ruang absolut, ruang relatif, dan ruang relasional. Ruang absolut atau euclidian space adalah wadah yang bersifat khas, fisik, dan empiris, yang ditentukan berdasarkan ukuran geometri, berdimensi tiga, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Ruang relatif adalah ruang berlangsungnya suatu relasi kegiatan yang terikat pada proses dan waktu. Ruang relasional adalah ruang yang berisi dan mencerminkan dirinya sendiri, yang berupa hubungan dengan objek yang lain. Adapula yang mengelompokkan ruang menjadi ruang fisik yaitu wadah dari berbagai sistem kehidupan dan komponen-komponen alam dan non
9
alam, dan ruang sosial yaitu suatu sintesis dari dimensi persepsi dengan dimensi objektif terhadap ruang, yang membentuk ragam ruang sosial (Alfandi, 2001).
1.5.2. Geografi Transportasi Geografi memiliki sub disiplin ilmu yang fokus terhadap pergerakan pengangkutan, orang, dan informasi, yaitu geografi transportasi. Geografi transportasi mengkaji peran transportasi dalam dinamika wilayah, pola dan model transportasi, menghitung volume yang dapat didukung transportasi, hubungan transportasi dan ilmu geografi lainnya. Selain itu, geografi transportasi berusaha mencari hubungan spasial antara kendala dan atribut dengan daerah asal (origin), daerah tujuan (destination), serta sifat dan tujuan pergerakan (movements). Pengangkutan atau pemindahan penumpang/barang dengan transportasi dilakukan untuk mencapai tempat tujuan dan menciptakan/menaikkan utilitas atau kegunaan dari barang yang diangkut. Utilitas dapat dibagi menjadi utilitas tempat (place utility) dan utilitas waktu (time utility). Utilitas tempat adalah kenaikan nilai kegunaan dari suatu komoditi yang diciptakan dengan mengangkutnya dari suatu tempat/daerah, di mana barang tersebut mempunyai kegunaan yang lebih kecil ke tempat/daerah di mana barang tersebut mempunyai kegunaan yang lebih besar. Transportasi juga dapat menyebabkan terciptanya kesanggupan dari barang untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menyediakan barang yang bersangkutan tidak hanya di mana mereka dibutuhkan, tetapi juga pada waktu yang tepat saat diperlukan. Hal ini berarti utilitas waktu merupakan kondisi dimana dengan adanya transportasi dapat diusahakan agar
10
barang dapat dipindahkan secepatnya ke tempat tujuan dan mengalami kenaikan nilai kegunaan.
1.5.3. Kendaraan Bermotor Pada dasarnya transportasi dibagi menjadi 3 jenis yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Dalam melakukan transportasi menggunakan alat transportasi atau yang biasa disebut kendaraan. Tiap jenis transportasi memiliki alat transportasi atau kendaraan tersendiri. Transportasi darat berupa angkutan jalan raya seperti sepeda motor, mobil, bus, sepeda, dan becak, dan adapula angkutan kereta api. Transportasi laut menggunakan kendaraan berupa kapal, feri, dan sampan, sedangkan transportasi udara menggunakan pesawat terbang. Kendaran dapat dikelompokkan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Undang-undang lalu lintas menyebutkan bahwa kendaraan bermotor merupakan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang tidak menggunakan mesin atau kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan. Banyaknya jumlah kendaraan dapat berpengaruh terhadap bangkitan lalu lintas sehingga dapat digunakan sebagai salah satu aspek pertimbangan dalam perencanaan transportasi.
11
Kendaraan bermotor dalam penelitian ini meliputi kendaraan bermotor dalam transportasi darat antara lain kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) dan kendaraan bermotor roda empat, seperti mobil penumpang, pick up, truk, dan bus. Kendaraan bermotor roda empat tersebut dapat dibedakan menjadi kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan produktif dan kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non produktif. Jenis kendaraan tersebut merupakan jenis kendaraan yang diatur dalam kaitannya dengan kebijakan kredit kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan produktif merupakan kendaraan yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha atau pengangkutan barang dan orang untuk keperluan komersial, misalnya bus penumpang dan truk barang. Sedangkan kendaraan bermotor roda empat non produktif merupakan kendaraan yang tidak digunakan untuk keperluan komersial.
1.5.4. Kebijakan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Kebijakan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dikeluarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit/pembiayaan Pemilikan Rumah dan Kredit/pembiayaan Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya diganti dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/33/DPbS tanggal 27 November 2012 perihal Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan kembali direvisi dengan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP tanggal 24
12
September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Dalam surat edaran tersebut berisikan ketentuan baru dalam pelaksanaan kredit kendaraan bermotor, utamanya dalam hal pemberian uang muka (down payment). Ketentuannya adalah uang muka paling rendah 25% untuk kendaraan bermotor roda dua, 30% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan non produktif, dan 20% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif. Selain untuk membatasi pertambahan jumlah kendaraan bermotor, kebijakan tersebut juga untuk membatasi kredit kendaraan bermotor yang terlalu tinggi yang berpotensi menimbulkan berbagai risiko sehingga untuk menjaga perekonomian yang produktif.
1.5.5. Jalan Jalan merupakan salah satu aspek penting dalam transportasi terutama transportasi darat yang diatur dalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa jalan dapat mendukung berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan
13
lingkungan sehingga dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Disebutkan pula klasifikasi jalan berdasarkan beberapa aspek yaitu sistem jaringan, fungsi, status, dan kelas. a. Jalan menurut sistem jaringan jalan -
Jalan primer yaitu jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan, dan antarpusat kegiatan nasional.
-
Jalan sekunder yaitu jalan di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.
b. Jalan menurut fungsi jalan -
Jalan arteri yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
-
Jalan kolektor yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
14
-
Jalan lokal yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
-
Jalan lingkungan yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
c. Jalan menurut status jalan -
Jalan nasional yaitu jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
-
Jalan provinsi yaitu jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang
menghubungkan
ibukota
provinsi
dengan
ibukota
kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. -
Jalan kabupaten yaitu jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
-
Jalan kota yaitu jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang
menghubungkan
antarpusat
pelayanan
dalam
kota,
menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan
15
antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. -
Jalan desa yaitu jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
d. Jalan menurut kelas jalan -
Jalan bebas hambatan
-
Jalan raya
-
Jalan sedang
-
Jalan kecil
1.5.6. Volume Lalu Lintas Volume lalu lintas atau arus lalu lintas (Q) adalah sebuah peubah (variabel) yang paling penting pada teknik lalu lintas, dan pada dasarnya merupakan proses perhitungan yang berhubungan dengan jumlah gerakan per satuan waktu pada lokasi tertentu. Jumlah gerakan yang dihitung dapat meliputi hanya tiap macam moda lalu lintas saja, seperti: pejalan kaki, mobil, bus, atau mobil barang, atau kelompok-kelompok campuran moda. Periode-periode waktu yang dipilih tergantung pada tujuan studi dan konsekuensinya, tingkat ketepatan yang dipersyaratkan akan menentukan frekuensi, lama dan pembagian arus tertentu. Studi-studi volume lalu lintas pada dasarnya bertujuan untuk menetapkan: (1) nilai kepentingan relatif suatu rute, (2) fluktuasi dalam arus, (3) distribusi lalu lintas pada sebuah sistem jalan, dan (4) kecenderungan pemakaian jalan (Hobbs, 1995).
16
Periode-periode penghitungan akan bervariasi dari perhitungan jangka pendek di tempat-tempat tidak tetap sampai perhitungan menerus pada stasiunstasiun permanen. Perhitungan per jam biasanya penting dalam semua desain teknik, sedangkan lalu lintas harian dan tahunan penting dalam perhitungan ekonomi, klasifikasi sistem jalan dan program investasi. Perhitungan-perhitungan menerus dibuat untuk menetapkan pemakaian jalan raya nasional dan lokal, kecenderungan pemakaian dan perilaku serta untuk tujuan-tujuan pengestimasian. Penghitungan volume lalu lintas dapat dilakukan secara manual atau dengan detektor. Penghitungan volume lalu lintas secara manual yang paling sederhana dilakukan dengan mencatat pada formulir survei setiap kendaraan yang lewat menurut klasifikasi macam kendaraan dan memakai formulir yang terpisah untuk setiap periode perhitungan. Sedangkan penghitungan dengan detektor secara otomatis alat detektor memberikan signal-signal respon pada sebuah penghitung jika terdapat kendaraan yang melewati suatu titik tertentu (Hobbs, 1995). Penghitungan volume lalu lintas menggunakan satuan mobil penumpang (smp) yang merupakan angka satuan kendaraan, dimana mobil penumpang ditetapkan memiliki satu smp (Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997). Penghitungan volume lalu lintas biasanya menggunakan istilah-istilah tertentu, seperti VLHR dan VJR. Volume Lalu Lintas Harian Rata-rata (VLHR) adalah prakiraan volume lalu lintas harian pada akhir tahun rencana lalu lintas, dinyatakan dalam smp/hari, sedangkan Volume Jam Rencana (VJR) adalah prakiraan volume lalu lintas pada jam sibuk tahun rencana lalu lintas, dinyatakan dalam smp/jam.
17
1.5.7. Tingkat Pelayanan Jalan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 menyebutkan bahwa tingkat pelayanan
jalan (Level of Service) menunjukkan kinerja jalan, yaitu ukuran
kualitatif yang digunakan dalam menunjukkan kondisi operasional arus lalu lintas yang pada umumnya ditentukan oleh faktor kecepatan, waktu tempuh, kebebasan pergerakan, hambatan lalu lintas, kenyamanan, dan keselamatan. Tingkat pelayanan memiliki beberapa indikator, yaitu: kecepatan lalu lintas (untuk jalan luar kota), kecepatan rata-rata (untuk jalan perkotaan), nisbah volume, serta kepadatan dan kecelakaan lalu lintas. Klasifikasi tingkat pelayanan jalan didasarkan pada besaran derajat kejenuhan (DS) yaitu rasio volume lalu lintas (Q) terhadap kapasitas jalan (C). Kapasitas jalan adalah arus maksimum yang melalui suatu titik di jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu. Untuk dua jalur (dua arah), kapasitas ditentukan untuk arus dua arah (kombinasi dua arah), tetapi untuk jalan dengan banyak lajur harus dipindahkan terarah dan kapasitas ditentukan per jalur. Kapasitas suatu jalan dapat dihitung dengan menggunakan rumus : C = Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs Keterangan : C
: kapasitas jalan
Co
: kapasitas dasar jalan
FCw
: faktor penyesuaian lebar jalur berdasarkan lebar jalur lalu lintas efektif
FCsp : faktor penyesuaian pemisah arah, untuk jalan tak terbagi FCsf
: faktor penyesuaian gangguan samping
FCcs : faktor penyusunan ukuran kota menurut fungsi jumlah penduduk
18
Derajat kejenuhan selanjutnya dapat dihitung dengan membandingkan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan, dengan rumus: 𝐷𝑆 =
𝑄 𝐶
Keterangan : DS = Derajat Kejenuhan Q = Volume Lalu Lintas C = Kapasitas Hasil perhitungan derajat kejenuhan kemudian dapat diklasifikasikan untuk mengetahui tingkat pelayanan jalan sesuai klasifikasi tingkat pelayanan oleh Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 yang terdiri dari enam tingkat seperti yang terdapat pada Tabel 1.1. Tabel 1.1. Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service) Derajat Kejenuhan
Tingkat Pelayanan
(DS)
(LoS)
1.
< 0,6
A
Arus bebas bergerak
2.
0,6 – 0,7
B
Arus stabil tidak bebas
3.
0,7 – 0,8
C
Arus stabil kecepatan terbatas
4.
0,8 – 0,9
D
Arus mulai tidak stabil
5.
0,9 – 1
E
Arus tidak stabil
6.
>1
F
Macet
No.
Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997
19
Keadaan Arus Lalu Lintas
1.6. Keaslian Penelitian Hermawan (2007) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat pelayanan dan keadaan fisik jalan di Kota Wonosobo sehingga jalan-jalan tersebut bekerja sesuai dengan fungsinya. Hermawan (2007) melakukan penelitian dengan metode analisis deskriptif yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan/survei lapangan (data primer) maupun data pendukung (data sekunder) dikumpulkan, disunting, dan dikompilasi kemudian dianalisis agar mendapatkan kondisi sekarang dan kondisi mendatang. Hasil penelitian yang diperoleh adalah beberapa jalan memiliki nilai tingkat pelayanan yang belum memenuhi sampai batas akhir dan beberapa jalan telah memenuhi. Sedangkan dilihat dari keadaan fisik, sebagian besar jalan masih belum memenuhi syarat. Meskipun pengolahan data lalu lintas yang dilakukan dalam penelitian Hermawan (2007) dan penelitian ini sama, namun tujuan akhir kedua penelitian tidak sama. Penelitian Hermawan (2007) lebih menekankan pada kondisi fisik jalan, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada perkembangan volume lalu lintas dan tingkat pelayanan jalan dalam kaitannya dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor. Muhtadi (2010) melakukan penelitian untuk mengetahui kapasitas, tingkat pelayanan, dan kinerja Jalan Peterongan Jombang sebelum dan sesudah pelebaran dan pembangunan median jalan. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode survei lalu lintas, studi literatur dan analisis pembahasan. Hasilnya dapat diketahui bahwa kapasitas, tingkat pelayanan, dan kinerja Jalan Peterongan mengalami peningkatan setelah pembangunan median jalan. Kesamaan penelitian
20
Muhtadi (2010) dengan penelitian ini adalah adanya analisis kapasitas dan tingkat pelayanan, namun penelitian Muhtadi (2010) melakukan analisis kapasitas dan tingkat pelayanan karena adanya pengaruh pembangunan median jalan, sedangkan penelitian ini melakukan perhitungan volume lalu lintas dan tingkat pelayanan dalam kaitannya dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor sebelum dan sesudah adanya kebijakan kredit kendaraan bermotor yang baru. Palin (2013) meneliti kapasitas dan tingkat pelayanan pada ruas Jalan Wolter Monginsidi Kota Manado dengan metode survei lalu lintas, analisis data dengan metode MKJI 1997, dan analisis regresi eksponensial untuk mengetahui perkembangan kapasitas dan tingkat pelayanan pada masa yang akan datang. Hasil penelitian ini diketahui bahwa secara umum kapasitas dan tingkat pelayanan ruas Jalan Wolter Monginsidi di Manado saat ini sudah jenuh dan pada masa yang akan datang lokasi atau jalan sudah tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang lewat pada jalur tersebut. Penelitian Palin (2013) memiliki kesamaan dengan penelitian ini pada salah satu tujuannya yaitu mengetahui kondisi tingkat pelayanan jalan. Namun penelitian Palin (2013) dilakukan pada ruas Jalan Wolter Monginsidi di Manado yang saat ini sudah padat sedangkan penelitian ini dilakukan peramalan tingkat pelayanan pada jalan di Kabupaten Karanganyar yang masih cukup stabil. Widyaningsih (2014) meneliti distribusi spasial volume lalu lintas dan tingkat pelayanan ruas jalan di kawasan UGM bagian barat pada kondisi saat ini dan pada simulasi direalisasikannya jalan lingkar barat UGM. Penelitian tersebut dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, survei lalu lintas untuk
21
pengumpulan data primer, dan indepth interview dengan key person. Dari penelitian tersebut diketahui dapat terjadi penurunan tingkat pelayanan beberapa ruas jalan saat simulasi perealisasian jalan lingkar barat UGM. Penelitian Widyaningsih (2014) juga memiliki kajian tentang tingkat pelayanan dan tujuan penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada tujuan lain dari penelitian ini dikaitkan dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan dengan pengolahan data dan tahapan yang digunakan dalam pengukuran, terutama yang berkaitan volume lalu lintas dan tingkat pelayanan jalan. Sedangkan
perbedaan penelitian ini
dengan penelitian-penelitian
sebelumnya adalah pada daerah kajian dan fokus penelitian, yaitu penelitian ini mengkaitkan dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor sebelum dan sesudah implementasi kebijakan kredit kendaraan bermotor yang baru. Keaslian penelitian secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 1.2.
22
Tabel 1.2. Keaslian Penelitian No 1
Nama Peneliti Hermawan
Judul Penelitian Analisis Tingkat
Lokasi
Tahun
Penelitian
Penelitian
Wonosobo
2007
Tujuan Penelitian
Metode Penelitian
Hasil
Mengetahui sampai sejauh
Survei lalu
Beberapa jalan memiliki
Pelayanan Jaringan
mana tingkat pelayanan dan
lintas
nilai tingkat pelayanan
Jalan di Kota
keadaan fisik jalan di Kota
Analisis
yang belum memenuhi
Wonosobo : Studi
Wonosobo, agar dapat
deskriptif
sampai batas akhir dan
Kasus Pada Beberapa
disarankan sehingga jalan-
beberapa jalan telah
Ruas Jalan di Kota
jalan tersebut sesuai dengan
memenuhi.
Wonosobo
fungsinya.
Untuk keadaan fisik, sebagian besar jalan belum memenuhi syarat.
2
Adhi Muhtadi
Analisis Kapasitas,
Jombang
2010
Mengetahui kapasitas,
Survei lalu
Kapasitas, tingkat
Tingkat Pelayanan,
tingkat pelayanan, dan
lintas
pelayanan, dan kinerja
Kinerja dan Pengaruh
kinerja Jalan Peterongan
Studi literatur
Jalan Peterongan
Pembuatan Median
Jombang sebelum dan
Analisis
mengalami peningkatan
Jalan
sesudah pelebaran dan
pembahasan
setelah pembangunan
pembangunan median jalan.
23
median jalan.
Lanjutan Tabel 1.2. Keaslian Penelitian No 3
Nama Peneliti Ardi Palin
Judul Penelitian Analisa Kapasitas
Lokasi
Tahun
Penelitian
Penelitian
Manado
2013
Tujuan Penelitian
Metode Penelitian
Hasil
Menganalisa kapasitas dan
Survei lalu
Secara umum kapasitas
dan Tingkat
tingkat pelayanan pada ruas
lintas
dan tingkat pelayanan
Pelayanan Pada Ruas
Jalan Wolter Monginsidi di
Analisa data
ruas Jalan Wolter
Jalan Wolter
Manado pada kondisi
dengan metode
Monginsidi di Manado
Monginsidi Kota
eksisting dan pada masa
MKJI 1997
saat ini sudah jenuh.
Manado
yang akan datang.
Analisa regresi
Pada masa yang akan
eksponensial
datang lokasi atau jalan sudah tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang lewat pada jalur tersebut.
24
Lanjutan Tabel 1.2. Keaslian Penelitian No 4
Nama Peneliti Sheily
Judul Penelitian Kajian Distribusi
Lokasi
Tahun
Penelitian
Penelitian
Penelitian
Hasil
Data
Tingkat pelayanan ruas-
UGM
distribusi spasial volume lalu lintas
sekunder
ruas jalan di kawasan
bagian barat
dan tingkat pelayanan ruas jalan di
Survei
UGM bagian barat saat ini
Pelayanan Jalan Serta
kawasan UGM bagian barat pada
lalu lintas
tergolong sangat baik,
Simulasinya : Studi
kondisi saat ini dan pada simulasi
Indepth
baik, sedang, dan buruk.
Kasus Rencana
direalisasikannya jalan lingkar barat
interview
Terjadi penurunan tingkat
Pembangunan Jalan
UGM.
dan Tingkat
2014
Metode
Memberikan gambaran
Widyaningsih Volume Lalu Lintas
Kawasan
Tujuan Penelitian
pelayanan beberapa ruas
Lingkar Barat UGM
jalan saat simulasi perealisasian jalan lingkar barat UGM.
5
Iim Choirun
Kajian Pertambahan
Nisak
Karanganyar
2015
Melakukan identifikasi pertambahan
Metode
Jumlah Kendaraan
jumlah kendaraan bermotor, volume
analisis
Bermotor Dan
lalu lintas, dan tingkat pelayanan
data
Tingkat Pelayanan
jalan di Kabupaten Karanganyar
sekunder
Jalan di Kabupaten
sebelum dan sesudah implementasi
Karanganyar
SE Bank Indonesia No. 14/10/DPNP.
25
1.7. Kerangka Pemikiran Transportasi sebagai derived demand merupakan kebutuhan yang terus berkembang seiring pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang banyak memerlukan alat transportasi atau kendaraan yang banyak pula untuk memenuhi berbagai kebutuhannya dan melakukan berbagai aktivitas. Oleh karenanya ketersediaan alat transportasi merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan transportasi dalam pembangunan. Salah satu alat transportasi yang sering digunakan yaitu transportasi darat berupa kendaraan bermotor, misalnya sepeda motor, mobil, truk, dan bus, maka jumlah kendaraan bermotor tersebut terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor tidak hanya dikarenakan adanya pertumbuhan penduduk sehingga jumlah kebutuhan akan alat transportasi meningkat, tetapi juga ditambah adanya kemudahan pembelian kendaraan bermotor dengan sistem kredit. Selain terdesak karena kebutuhan alat transportasi, kemudahan pembelian kendaraan bermotor juga membuat orang terdorong untuk membeli kendaraan bermotor. Akibatnya jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu dibuat kebijakan penaikan uang muka (down payment) kredit kendaraan bermotor untuk mencegah kredit kendaraan bermotor yang berlebih agar pertambahan jumlah kendaraan bermotor dapat terkendali dan menjaga perekonomian tetap produktif. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian
26
Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah dan Kredit/pembiayaan Kendaraan Bermotor. Jaringan jalan sebagai salah satu sarana prasarana transportasi darat dapat dipengaruhi oleh pertambahan jumlah kendaraan bermotor utamanya pada volume lalu lintas dan kapasitas jalan. Volume lalu lintas merupakan proses perhitungan yang berhubungan dengan jumlah gerakan per satuan waktu pada lokasi tertentu atau perhitungan moda lalu lintas seperti pejalan kaki, mobil, bus, atau mobil barang, atau kelompok-kelompok campuran moda. Sedangkan kapasitas jalan merupakan arus maksimum yang melalui suatu titik di jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu. Volume lalu lintas dan kapasitas jalan tersebut merupakan aspek penentu tingkat pelayanan jalan sehingga secara tidak langsung, pertambahan jumlah kendaraan bermotor tersebut juga dapat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan jalan. Secara singkat, diagram alir pemikiran terlihat pada Gambar 1.1.
27
Pertambahan penduduk
Mobilitas Sarana prasarana transportasi
Jaringan jalan
Volume lalu lintas
Alat transportasi
Kebijakan sektor transportasi
Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
Pertambahan jumlah kendaraan bermotor
Kapasitas jalan
Tingkat pelayanan jalan Gambar 1.1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran
1.8. Hipotesis Dari uraian latar belakang dan permasalahan yang terjadi maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut : 1. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor Kabupaten Karanganyar sesudah implementasi kebijakan kredit kendaraan bermotor dalam SE Bank Indonesia No. 14/10/DPNP lebih rendah daripada pertambahan jumlah kendaraan bermotor sebelum implementasi.
28
2. Pertambahan volume lalu lintas Kabupaten Karanganyar sesudah implementasi kebijakan kredit kendaraan bermotor dalam SE Bank Indonesia No. 14/10/DPNP lebih rendah daripada pertambahan volume lalu lintas sebelum implementasi.
29
