Pengawasan. Perencanaan. yang telah diubah. Keuangann

AN PENGA AWASAN KEUANG GAN DAN P PEMBANG GUNAN BADA PER RWAKILAN N PROVINS SI KEPULA AUAN BANG GKA BELIT TUNG Jalan Pulau Bangka, Komplek K Perk kantoran Gub bernur Air Ita am, Pangkalp pinang 33149 Telepon: (07 717) 432817 7, Faksimili: (0717) ( 43100 06, Surel: ba angka.belitun [email protected]

K KEPUTUSA AN KEPALA A PERWAK KILANBAD DAN PENG GAWASAN N KEUANG GAN DAN PEMBA ANGUNAN N PROVINS SI KEPULA AUAN BAN NGKA BEL LITUNG N NOMOR: K KEP-660/PW W29/1/201 12 TENTANG G RENCA ANA STRA ATEGIS PE ERWAKILA AN BADAN N PENGAW WASAN KE EUANGAN DAN PEM MBANGUN NAN PROVIN NSI KEPUL LAUAN BA ANGKA BE ELITUNG TAH HUN 2012-2 2014 KEPALA A PERWAK KILAN BAD DAN PENG GAWASAN N KEUANG GAN DAN PEMBA ANGUNAN N PROVINS SI KEPULA AUAN BAN NGKA BEL LITUNG Menimbang

: a. bahwa Undang--Undang Nomor N 25 Tahun T 2004 tentang Sistem Peren ncanaan Pembang gunan N Nasional memerin ntahkan Pimpiinan Kem menterian//Lembaga menyiapkan Re encana Strate egis Keme enterian/Le embaga (R Renstra-KL L) sesuai dengan d tugas dan fungsinya de engan berrpedoman pada Re encana Pemb bangunan Jangka J Me enengah Nasional N (R RPJMN); b. bahwa perubahan lingkun ngan strate egis karena a adanya mandat m baru Badan Pengawas P an Keuan ngan dan n Pemban ngunan sesua ai Peratura an Pemerintah Nom mor 60 tahun 2008 tentang t Sistem m Penge endalian Intern Pemerintah P h dan adanya a restru ukturisasi program p Kementerian n/Lembaga a yang dila akukan oleh Badan B Perrencanaan Pembang gunan Nasional (Bap ppenas) menu untut perub bahan visi,, misi, prog gram, dan n kegiatan Badan Penga awasan Ke euangan dan d Pemba angunan; c. bahwa Rencana a Strategis s Badan Pengawasa an Keuangan dan bangunan Tahun 2010-2014 2 4 telah d disusun dengan d Pemb meng gacu kepad da mandat baru Bada an Pengaw wasan Keu uangan dan Pembangunan, resstrukturisassi prrogram Keme enterian/Le embaga, da an RPJMN N Tahun 20 010-2014; d. bahwa sesuai dengan d Ke eputusan Kepala K Bad dan Penga awasan ngan da an Pemb bangunan Nomor KEP-06.00.00Keuan 286/K K/2001 tang ggal 30 Mei 2001 te entang Org ganisasi da an Tata Kerja Perwakiilan Bada an Peng gawasan Keuangan n dan bangunan yang telah h diubah beberapa b kali dan terakhir t Pemb diubah dengan n Peraturran Kepa ala BPKP P Nomor PERK/SU/2011,,Perwakilan Badan Pengawa asan Keu uangan 955/K dan Pembangu unan Prov vinsi Kepualauan B Bangka Belitung B merup pakan unit kerja yang y bera ada di lin ngkungan Badan Penga awasan Keuangan K dan Pe embanguna an, memb berikan dukun ngan dalam m pencapa aian visi, misi, m program dan ke egiatan yang tertuang dalam d Ren ncana Stra ategis Bad dan Penga awasan Keuan ngan dan Pembangu P unan Tahun 2010-2014;

Perwakilan BPKP Provinsi Kepualauan Bangka Belitung e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepualauan Bangka Belitung tentang Rencana Strategis Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2014. Mengingat

: a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); b. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014; c. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor64 Tahun 2005; d. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014; e. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009 dan Nomor 1848/MK/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran; f. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; g. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-955/K/SU/2011 tentang perubahan keempat atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 15 Agustus 2011; h. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-34/K/SU/2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2010-2014.

Perwakilan BPKP Provinsi Kepualauan Bangka Belitung

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2014.

PERTAMA

: Memberlakukan Rencana Strategis Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepualauan Bangka Belitung Tahun 2012-2014, untuk selanjutnya disebut Rencana Strategis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Rencana Strategis wajib dijadikan acuan bagi seluruh subunit organisasi di lingkungan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja tersebut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Pangkalpinang Pada tanggal : 2 Mei 2012 KEPALA PERWAKILAN,

NASMIFIDA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012-2014

NOMOR

: KEP-660/PW29/1/2012

TANGGAL

: 2 MEI 2012

KATA PENGANTAR Pen nyusunan Rencana a Strategis Kemen nterian/Lem mbaga (R Renstra K/L)merup pakan sala ah satu am manat Und dang-Unda ang Nomo or 25 tahun 2004 tentang Sistem Pere encanaan Pembang gunan Nassional (SPP PN). Rens stra K/L merupakan dokume en perenca anaan yang memuatt visi, misi, tujuan, strategi, s kebijakan serta pro ogram dan n kegiatan n dari Kementerian//Lembaga dalam rangka me elaksanaka an tugas pokok dan n fungsinya. Renstra a K/L merrupakan bagian da ari perenca anaan nassional, sehingga ha arus sinkro on dan mengacu kepada Rencana R Pe embangun nan Jangka a Meneng gah Nasion nal (RPJM MN) dan mendukun ng pencapa aian progra am-program prioritass Pemerinttah. Ren ncana Strrategis Pe erwakilan BPKP Prrovinsi Ke epulauan Bangka B Belitung Tahun T 2012 2-2014 dissusun deng gan merujuk pada R Rencana Strategis BPKP Pussat yang mengacu m pa ada Renca ana Pemba angunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-201 14 yang telah dite etapkan de engan Pe eraturan Presiden Nomor N 5 Tahun T 2010. Rencan na Strategiss BPKP pe eriode 201 10-2014 mengalam mi peruba ahan yang signifikan da an disela araskan dengan d restrukruriisasi prog gram Kem menterian/L Lembaga (K/L) yang g dilakuka an oleh Bappenass. Restrukkturisasi program tersebut merupaka an pembenahan nomenklattur dan substansi program untuk masing-ma m asing K/L L guna menjamin adanya kohensi dan sinkrronisasi antara Ren nstra-KL dengan d program dalam d RPJMN tahu un 2010-2 2014. Terrkait deng gan hal program-p tersebut, telah diterbitkan Peratura an Mente eri Negarra Perencanaan Pembangu unan Nasio onal/Kepalla Badan Perencana P aan Pemba angunan Nasional N (Bappenass) Nomor 5 tahun 2009 2 tenta ang Pedom man Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lemba aga (Renstra-KL) 20 010-2014 yang anta ara lain menyebutkan bahw wa pencapaian ind dikator ha asil (outco ome) merrupakan tanggung jawab unit Eselon I, dalam hal ini unit kedeputtian dan unit-unit u pusat, sed dangkan pencapaian p n indikatorr keluaran (output) m menjadi tanggung jawab unitt Eselon II, terutama unit perwa akilan. Ren ncana Strrategis Pe erwakilan BPKP Prrovinsi Ke epulauan Bangka B Belitung berisi b visi, misi, dan tujuan sttrategis ya ang sesuaii dengan mandat baru BPK KP seperti tertuang dalam Pe eraturan Pemerintah P (PP) Nom mor 60 Tahun 20 008 tenta ang Sistem m Pengendalian In ntern Pem merintah (SPIP). Berdasarkkan PP Nomor 60 Ta ahun 2008 tersebut, BPKP mengemban mandat sebagai Aparat A Pen ngawasan Intern Pem merintah (APIP) ( yan ng memilik ki tugas melakukan n pengawa asan intern n terhadap p akuntabillitas keuan ngan nega ara atas kegiatan tertentu dan pem mbinaan penyeleng ggaraan SPIP. Kegiatan K pembinaan penyelenggaraan SPIP merrupakan sa alah satu kegiatan prioritas p bidang hu ukum dan aparatur dalam RP PJMN 2010-2014 ya ang diama anatkan kepada BP PKP sebag gai penang ggungjawab keberhasilannya.

Rencana Strategis S 20 012-2014

i

Dalam Rensttra ini tela ah dirumu uskan tujua an, progra am dan kegiatan k Perwakilan n BPKP Provinsi P Ke epulauan Bangka B Be elitung yang akan dillakukan dalam perriode 2012 2-2014 yan ng menduk kung progrram-progra am pembangunan nasional. Target-targ T get kinerja keluaran (output) ( jug ga telah diitetapkan. Targettarget kin nerja terse ebut meru upakan komitmen kinerja P Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan K n Bangka Belitung kepada pemerinta ah dan te entunya menjadi kewajiban k bersama seluruh jajaran Perwakilan P BPKP Provinsi P Kepulauan n Bangka Belitung untuk dapat menccapainya. Oleh kare ena itu, dokumen Renstra ini wajib menjadi m ac cuan pada a saat me enyusun kegiatan k pengawassan tahuna an Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan K Bangka Belitung. B Dengan de emikian diharapkan terdapat harmonisas h si dan kete erpaduan langkah untuk mew wujudkan visi v dan missi BPKP.

K Kepala Perrwakilan

Nasmiifida NIP 19550403 1 197911 1 001 0


ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................

i

DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ................................................................................................ iv DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. v BAB I

INFORMASI UMUM ........................................................................ 1 LATAR BELAKANG .............................................................................. 1 KONDISI UMUM ................................................................................. 2 POTENSI DAN PERMASALAHAN ............................................................. 5 SISTEMATIKA PENYAJIAN ................................................................... 14

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN ............................................................... 16 VISI .................................................................................................. 16 MISI .................................................................................................. 21 TUJUAN ............................................................................................ 28

BAB III

STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......................................................... 32 PROGRAM DAN KEGIAAT TAN .................................................................. 32 INDIKATOR KINERJA .......................................................................... 36 PENANGGUNGGUNG JAWAB KEGIATAN ............................................... 37

BAB IV

KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA ............................................ 39

LAMPIRAN: 1. TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012-2014; 2. ALOKASI PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012--2 2014.


iii

DAFTAR TABEL TABEL 1.1. EKSPEKTASI STAKEHOLDERS DAN KONTRIBUSI BPKP PERWAKILAN

4

TABEL 1.2. ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUAAN NG, DAN ANCAMAN .......... 7 TABEL 3.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA BPKP .................................................. 35 TABEL 3.2. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN ..................................................... 37


iv

DAFTAR GAMBAR GAMBAR 1.1. SISTEMATIKA PENYAJIAN ............................................................ 15 GAMBAR 2.1. STRUKTUR RENSTRA BPKP 2012-2014 ....................................... 16


v

BAB I

INFORMASI UMUM

LATAR BELAKANG Pen nyusunan Rencana a Strategis Kemen nterian/Lem mbaga (R Renstra KL)merupa akan salah satu am manat Und dang-Unda ang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem S Perrencanaan Pembang gunan Nassional (SP PPN). Rens stra KL merupakan dokume en perenca anaan yang memuatt visi, misi, tujuan, strategi, s kebijakan serta pro ogram dan n kegiatan n dari Kementerian//Lembaga dalam rangka me elaksanakan tugas pokok dan n fungsinyya. Renstrra KL merrupakan bagian da ari perenca anaan nassional, sehingga ha arus sinkro on dan mengacu kepada Rencana R Pe embangun nan Jangka a Meneng gah Nasion nal (RPJM MN) dan mendukun ng pencapa aian progra am-program prioritass Pemerinttah. Pro oses tekno okratis pen nyusunan draft awa al RPJMN 2010-101 14 oleh Badan Pe erencanaan n Pembangunan Nas sional (Bappenas) te elah dimulai awal tahun 200 09 yang nantinya n a akan dilan njutkan de engan proses politik k untuk disesuaika andengan visi, misi dan pro ogram prioritas (pla atform) Presiden terpilih. Da alam prose es teknokratis terseb but Bappen nas sudah mulai mellibatkan Kementeriian/Lemba aga agar tercapai t keselarasa k n antara usulan prrogramprogram Kementeria K an/Lembag ga dengan n draft RPJJMN 2010-2014. Bappenas juga melakukan resstrukturisassi program-program Kementeriian/Lemba aga dan mengatur penyusun nan Rensstra KL untuk u menjamin ko oherensi dengan program-p program na asional yan ng menjadii prioritas pemerintah p h. Ren nstra Perw wakilan BP PKP meru upakan turunan darri Renstra BPKP periode 2010-2014 2 yang mengalami m perubaha an signifikkan disela araskan dengan re estrukturisa asi program yang diilakukan oleh o Bappe enas dan adanya mandat baru b BPKP P seiring dengan te erbitnya Peraturan P ah (PP) Pemerinta Nomor 60 0 Tahun 2008 tenttang Siste em Pengendalian In ntern Pem merintah (SPIP) pa ada tangga al 28 Agusstus 2008. Mandat baru yang g diemban n BPKP adalah se ebagai AP PIP yang memiliki m tu ugas mela akukan pe engawasan n intern terhadap akuntabilitas keua angan ne egara atas kegiata an tertenttu dan uh instans si pemerintah. Peran n pembina a SPIP pembinaan SPIPuntuk seluru at dengan peran pe engawasan n intern, karena de engan pen nguatan terkait era SPIP maka penge endalian pelaksanaa p an kegiata an pemerrintahan menjadi m semakin te erjaga darii penyimpa angan dan penyalahg gunaan. Mandat baru tersebut ditindaklan njuti denga an reposissi dan rev vitalisasi BPKP seb bagaimana a dinyataka an oleh Ke epala BPKP P dalam R Rapat Kerja a BPKP pada bula an Desember 2008. BPKP ha arus dapa at menunju ukkan parradigma barunya melalui m unju uk kerja ya ang optima al sebagai Auditor P Presiden se ehingga


1

peran BPKP semakkin nyata dalam membantu pemerintah menyele esaikan permasala ahan-permasalahan yang diha adapi. Strrategi penguatan (re eposisi) BPKP ke depan d ada alah: 1. Product Differen nces: Kekkuatan BP PKP tergantung pad da kualitass produk yang diha asilkan. Kualitas produk p BP PKP haru us bersifatt strategiss, makro, nasional (lintas sektoral) yang y meru upakan jiwa a pasal 49 9 ayat (2) PP Nomorr 60 Tahun n 2008. Tugas BPKP bersifa at spesifik yaitu y mela akukan pen ngawasan atas peng gelolaan keuangan negara oleh para a pengguna angga aran agar tercapai tujuan enyang me enjalankan amanah rakyat. r akuntabilittas Preside 2. Market Differenc ces: Aga ar produk BPKP me enjadi bern nilai, makaharus dike enali denga an baik siapamarkket nya BP PKP. BPKP P memiliki pasar pen ngawasan yang jelas, yaitu Presiden sebagai shareholderrs utama dan stake eholders biirokrasi ya ang lain yang terdiri dari leg gislatif, yu udikatif, orrganisasi pendidikan p n, dan org ganisasi B pihak yang g sudah terbantu oleh kinerja BPK KP dan profesi. Banyak membutuh hkan BPKP P. 3. Methodology Diifferences s: ngan new BPKP perlu terus dik kembangkan metodo ologi penga awasan Den yang kon ntemporer, spesifik, dan mem mbawa manfaat m m misalnya program p evaluation ns, policy analysis, a fo orensic aud dit, perform mance aud dit, internall control audit. P Nomor 60 Tahu un 2008 menjadi p pemicu perlunya Terrbitnya PP perubahan n visi dan misi BPK KP, karena cakupan penugasa an BPKP menjadi m semakin luas meliputi pengawasan akuntabilita a as keuang gan negara dan pembinaan SPIP. Perubahan P visi juga didorong oleh o perub bahan parradigma KP yang le ebih meng gedepanka an aspek pencegaha an, denga an lebih baru BPK menekankkan m membangun n sisttem y yang m mampumencegah adanya kecuranga an/penyimp pangan atau memudahka an mend deteksi kecuranga an/penyimp pangan. Dua D peran utama ya ang dapat dilakukan n BPKP adalah pe eran assura ance dan consulting g. Perumussan visi, m misi, progra am dan kegiatan BPKP B periiode 2010-2014 disu usun deng gan terlebih dahulu melihat capaian kinerja BPK KP selama a periode Renstra R se ebelumnya, mengidentifikasi harapan dan d kebuttuhan stakkeholders BPKP serta analisiis permasalahan, potensi, kelemahan n, peluan ng, danta antangan dalam periode 5 tahun mendatang.

KONDISI UMUUM M 1. Pembe entukan Perwakilan P n BPKP Prrovinsi Kepulauan B Bangka Be elitung Berrdasarkan Keputusan Kepala Badan Pe engawasan Keuangan dan Pembangu unan Nom mor KEP--06.00.00-2 286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan d Tata Kerja K Perwakilan Bad dan Pengawasan Keuangan


2

dan Pemb bangunan yang tela ah diubah beberapa a kali dan n terakhir diubah dengan Peraturan P Kepala BPKP Nom mor PER-9 955/K/SU/2 2011, Perw wakilan BPKP Pro ovinsi Kepu ulauan Bangka Belittung adala ah instansi vertikal BPKP B di daerah ya ang berada a di bawah h dan berta anggung ja awab kepa ada Kepala a BPKP mempunya ai tugas menyeleng m ggarakan tugas t BPK KP di daerah, berda asarkan kebijakan pengawassan yang te elah digaris skan Kepa ala BPKP. Tah hun 2012 ini meru upakan pe eriode aw wal dari re encana strategis Belitung sejak Perwakilan n BPKP P Provin nsi Kepu ulauan B Bangka pembentukannya pada p tahun n 2011 te ersebut. Periode P ta ahun 2010 0-2011, kegiatan pengawasan di ling gkungan Provinsi P Ke epulauan Bangka Belitung B merupakan bagian dari pela aksanaan rencana srategis s P Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera S S Selatan. 2. Analis sis Kebutu uhan Stake eholders Efe ektivitas organisasi o sangat berkorelas b si dengan visi. Se ehingga penerapan n visi akan n memberrikan gambaran men nyeluruh b bagaimana a peran dan fungsi organisassi dalam pencapaian p n kinerja. Oleh O karen na itu, Perw wakilan BPKP me enyadari bahwa efektivitas ini hanya a akan tterwujud dengan d melakukan n reposisi peran da an fungsi seiring de engan berrbagai perubahan lingkungan n strategis. Perrubahan lin ngkungan strategis tersebut t ha arus disika api BPKP dengan kesadaran n profe esional yang responsiff terha adap tuntutan stakehode er/sharehollder. Darri penjarringan asspirasi secara langsung wawancarra pada sa aat melaku ukan audit,sosialisassi, dan bim mbingan teknis ke berbagai instansi/lembaga,, diketa ahui harapan d dan ke einginan stakeholde er/shareho older.Harap pan terse ebut men ngemuka seiring dengan perubahan n arah keb bijakan pe emerintah untuk u mela akukan re eformasi to otal tata pemerintahan menuju good d governance dan clean go overment. Untuk ada pemba angunan aparatur a mewujudkkan hal terrsebut, prioritas diletakkan pa negara melalui m pelaksanaan reformas si birokrassi yang be erdasarkan n pada prinsip-prinsip tata pemerintah p han yang baik (good d public go overnance e), yaitu k konsepsi tentang n peme erintahan suatu penyellenggaraan yang mengedep pankan prrinsip-prinssip antara lain keterbukaan d dan transp paransi, akuntabilittas, efektivitas dan n efisiensi, responssivitas, m menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, d dan memb buka partissipasi massyarakat. Prin nsip-prinsip p tata pem merintahan n yang baik tersebutt menuntutt BPKP memperta ajam strattegi penga awasan yang y bero orientasi pada pem mberian bantuan kepada k pim mpinan org ganisasi untuk meya akinkan ba ahwa manajemen telah ditan ngani dalam strukturr pengenda alian intern n yang and dal. Andal karena harus ma ampu me enjamin te erselengga aranya go ood gove ernance, mampu menjamina adanya pe engamanan aset, pe encatatan yang akurrat, serta mampu secara din ni mendete eksi dan mengelola m risiko r sehin ngga mam mpu menga arahkan seluruh ke egiatan pad da pencapaian tujuan nnya secarra efektif d dan efisien.


3

Berrkaitan den ngan hal di d atas, be erbagai ekkspektasi sstakeholde ers dan kontribusi Perwakila an BPKPba agi stakeh holder/sharreholder dapat diliha at pada tabel di ba awah ini: Tabel 1.1 Ek kspektasi Stakehold ders dan Kontribus K i Perwakillan BPKP E Ekspektasi S Stakeholder rs

Konttribusi Perw wakilan BPK KP

1. Gubern nur/Walikota a/Bupati x Terbina dan tera awasinya pe erusahaan daera ah danbada an pengelola a dana masy yarakat yang g mendapatt fasilitas dari Pemerintah Daerah; x Peng guatanakunttabilitas Pem mda; x Terbangunnya kapasitas k manajemen keua angan daera ah.

x Pelaksanaan penga awasan (aud dit, reviu, ev valuasi); x Pemberiian masukan dan saran n kepada gubernur se elaku regula ator; x Pendam mpingan pen nyusunan LK K, penerap pan SIMDA.

2. Audite ee/Pengguna a (Instansi Pemerrintah, BUMN N/D): x Terw wujudnyanila ai tambah; x Terke elolanya BU UMN yang mengacu m pada a praktik-pra aktik terbaik k pene erapan GCG G; x Terw wujudnya tatta kelola peme erintahan ya ang baik.

x Pelaksanaan penga awasan (aud dit, reviu, ev valuasi); x Pembina aan dan pen ndampingan n (asistensi dan kons sultasi).

3. Pembe eri pinjaman n/hibah/lend der x Inforrmasi menge enai efisiens si dan efekttivitas kegia atan pemban ngunan yang g dibiayai de engan dana pinja aman/hibah dalam dan luar l nege eri.

Audit duku ungan berupa x Audit ke euangan; x Audit kin nerja; x Evaluasi kebijakan, Dalam ran ngka audit yang dilaksa anakan oleh BPKP P Pusat.

4. Aparatt Penegak Hukum H (Polri, Jaksa, KPK) nya masuka an bagi upay ya x Adan pemb berantasan KKN.

5. APIP la ainnya x Adan nya pembina aan atas SD DM dan siste em/metodolo ogi pengawa asan; x Tena aga pengawas yang kom mpeten, profe esional dan bersertifika at. 6. BPK at dimanfaattkannya has sil x Dapa peng gawasan BP PKP/APIP laiinnya seba agai dasar pelaksanaan peme eriksaan BP PK; x Terse elenggarany ya sistem


x Memban ntu pengung gkapan kasu us indikasi TPK (data a awal, saksi ahli, a perhitun ngan kerugia an negara); x Memban ntu pengembangan intrrumen pencega ahan KKN, p peningkatan n kesadarran anti-KKN N, diseminas si langkah-langkah an nti KKN.

Pembinaa an dan sertiffikasi jabata an fungsiona al auditor.

Fasilitasi pelaksanaan p n tindak lanjut hasil peme eriksaan BP PK terhadap p pengelolaan dan pertanggungjaw waban keuangan negara.

4

E Ekspektasi S Stakeholder rs

Konttribusi Perw wakilan BPK KP

peng gendalian intern yang dapat d mem mbantu kelan ncaran pemeriksaan BPK; ya temuan BPK. B x Ditindaklanjutiny 7. DPRD, LSM, masy yarakat x Adan nya informasi mengena ai kinerrja/akuntabiilitas pemerintah; x Inforrmasi efisien nsi dan efek ktivitas angg garan dan pe elaksanaan program peme erintah; x Diperhatikan dan ditindakla anjutinya isu-is su yang menjadi conce ern bersa ama.

x Memberri masukan b bagi optima alisasi fungsi DPRD D di bida ang pengaw wasan, penyusu unan anggaran, dan pembua atan undang g-undang; x Memberri fokus pada hal-hal ya ang menjadi perhatian D DPRD dan masyara akat dalam k kegiatan pengawasannya; x Memberrikan inform masi hasil pengawasan berdas sarkan pros sedur dan aturran yang be erlaku.

POTENSI DAN PERMASALAHAN 1. Perma asalahan Sejumlah lang gkah pemb benahan te elah dilaku ukan oleh P Perwakilan n BPKP Provinsi Kepulauan K Bangka Belitungdan B n beberapa a hasil signifikan jug ga telah diperoleh. Namun, menginga at komplek ksitas perrmasalahan yang dihadapi anajemen pemerinta ahan, tern nyata massih terdapa at permas salahan dalam ma dalam aku untabilitas pengelolaan keuang gan negara a, tata kelo ola pemerrintahan dan pemberantasan KKN, anta ara lain: 1) Masih banyaknyya laporan n keuanga an Pemerintah Dae erah yang belum mempe eroleh opin ni Wajar Ta anpa Peng gecualian (WTP); 2) Masih lemahnya a penerapa an prinsip--prinsip tatta pemerin ntahan yan ng baik (good public p gove ernance) di d instansi pemerintah p h; 3) Belum semua Pemerintah P h Daerah membuat dan men nerapkan standar mal (SPM); pelayanan minim 4) Kelema ahan dala am penge elolaan da ana perim mbangan kkhususnya a Dana Alokassi Khusus (DAK); 5) Kurang gnya transparansi da an akuntab bilitas BUM MN/BUMD d dalam mellakukan kerja sama s dengan pihak swasta s nas sional mau upun asing, yang berrpotensi merugiikan bagi negara; n 6) Masih banyaknya a praktek korupsi, kolusi dan nepotisme e baik dari jumlah kasus yang y terjad di maupun jumlah ke erugian neg gara yang ditimbulka an. Permasala ahan tersebut antara a lain diseb babkan: 1) Masih lemahnya pemaham man dan pe enerapan Sistem S Pengendalian n Intern d lingkungan Pemeriintah Daerrah, termassuk masih lemahnya a sistem (SPI) di pengelolaan dan pencatata an aset neg gara; 2) Belum memada ainya kom mpetensi SDM pen ngelola ke euangan negara khusussnya di bidang akunta ansi;


5

3) Belum tertatanya a sistem pengawasa p an nasiona al dan mekkanisme check c & balancce antara pengawassan internal pemerintah deng gan penga awasan ekstern nal pemerintah; 4) Belum terbangun nnya siste em akunta abilitas Pre esiden yan ng kompre ehensif, sebaga ai akuntab bilitas tung ggal yang mengintegrasikan iinformasi seluruh capaian kemente erian/lemba aga termas suk pemerrintah daerrah; 5) Belum efektif da an efisienn nya penga awasan/pe emeriksaan n yang dillakukan oleh Ap parat Peng gawasan In ntern Pemerintah (AP PIP); 6) Belum optimalnya kinerja a SDM aparatur a karena belum meratanya kompe etensi ap paratur dan belum m mema adainya rremuneras si dan kesejahteraannya a. Selain itu sistem m pembina aan SDM aparatur belum berbassis pada kin nerja (meri rit system). Kelemahan-kelemahan tersebutt akan menjadi fokus prioritas p Perwakilan n BPKP Provinsi Kep pulauan Bangka Belitung untuk dibenahii/diatasi dalam massa lima tah hun menda atang. 2. Analis sis Kekuattan, Kelem mahan, Pelluang dan n Tantanga an Pen ncapaian misi m disadari akan sangat s berrgantung p pada kebe eradaan faktor-fakttor kunci keberhasilan. Faktor-faktor ini dirumu uskan darri hasil analisis lin ngkungan eksternal e d interna dan al baik yan ng mengun ntungkan maupun m merugikan n bagi BPKP. Ana alisis lingk kungan te ersebut dilakukan dengan mengguna akan teknikk analisis SWOT (Sttrengths, Weaknesse W es, Opporttunities, dan Threa ats). a. Analis sis SWOT Id dentifikasi kekuatan (stren ngths), kelemahan k (weakn nesses), kesempatan (o opportunitie es), dan ancama an (threa ats) Perw wakilan adalah seb bagaimana a tertuang dalam d tabe el 1.2 di ba awah ini: BPKPa


6

Tabe el 1.2 Analisis Kekuatan n, Kelemah han, Pelua ang, Dan A Ancaman Kekuatan (Strengths ( - S) 1. SDM pengawasa an yang komp peten, berpe engalaman, berintegritass, inovatif, adap ptif, dan terpe ercaya; 2. Core competencyy unggulan di d bidang pengawasan; 3. Memiliki mandat:

4. 5. 6.

7.

ngkup penuga asan yang bersifat x lin ma akro dan stra ategik; x pe embinaan pe enyelenggara aan SPIP; x pe enyedia laporan pengawa asan yang be erskala nasio onal ke Presiden; x pe embinaan pe enyelenggara aan JFA. Duku ungan dan ko omitmen yan ng cukup kuat dari top execcutive BPKP; Peran BPKP yang g bertanggun ng-jawab langssung ke Pressiden; Memiliki produk-p produk unggu ulan yang dibutuhkan stakeholders (GCG, KPI, PE, FCP, F SAKD, MR); Memiliki sistem in nformasi dan n infrasstruktur TIK yang y cukup mumpuni. m

Kele emahan(Weaknesses - W) 1. Alokasi dan proses regenerasi SDM S belum berjalan b deng gan baik; 2. Komposisi SDM bellum ideal; 3. Auditor belum tersp pesialisasi me enurut kebutuh han kinerja p pengawasan;; 4. Perencanaan penga awasan belu um berbasiis risiko; 5. Strategi pengawasa an belum sepenu uhnya memad dai; 6. Implem mentasi sistem m reward bellum optimal; 7. Sistem promosi dan n karier belum m cukup mendorrong motivassi kerja pegawai BPKP.

P Peluang (Op pportunities - O)

A Ancaman(T Threats - T)

1. Adan nya dukungan yang jelas dari Presiiden, termasuk beberapa a stake eholders; 2. Akan n terbitnya Pe eraturan Presiden sebagai pelaksan naan lebih lanjut dari PP Nomor N 60 Tah hun 2008; 3. Tingg ginya komitm men pemerinttah untuk menyyelenggaraka an pemerinta ahan yang bersih, tertib, dan n bertanggun ng jawab (clean governmen nt and good governance); 4. Meningkatnya pe ermintaan jassa pengawasan (asssurance) dan n asistensi (conssulting) dari instansi pem merintah; 5. Adan nya kepercayyaan atas profe esionalisme Perwakilan P B BPKP; 6. Banyyaknya satke er yang belum m mene erapkan tata kelola yang baik; 7. Muncculnya peran n-peran baru sehubungan deng gan terbitnya a PP Nomo or 60 Tahun 2008; 8. Besa arnya keperca ayaan instan nsi penyidik kepada Perwakila an BPKP unttuk melakukan audit investigasi atas a kasus TPK.

1. Masih adanya a seba agian kelomp pok birokrassi yang belum m memaham mi dan belum dapat d menerrima pentingn nya peran BPKP B yang b baru sesuai PP P Nomor 60 Tahun 20 008; 2. Masih munculnya m dissinkronisas si peraturan-peraturan n yang kuran ng BPKP; mendukkung peran B 3. Tinggin nya minat dan n permintaan n tenaga BPKP yang y potensial dari instan nsi pemerin ntah di luar B BPKP; 4. Munculnya alternatiif penyedia ja asa dari konsultan independ den atau piha ak lain yang prroduknya sejjenis dengan n produk BPKP; 5. Adanya a potensi perrubahan kebiijakan nasiona al yang terka ait dengan RP PJMN 2010-20 014 yang pe erlu diantisipa asi; 6. Adanya a pengemban ngan jabatan n fungsional Pengawa as Penyelenggaraan Pemerintahan.


7

B Berdasarka an hasil an nalisis SWO OT dan pe erhitungan nilai urgen nsi, nilai dukung gan (ND), dan nilai keterkaitan k , posisi BP PKP berada pada Ku uadran I atau po osisi SO (sstrength-op pportunity) yang bera arti bahwa potensi/ke ekuatan BPKP lebih besa ar dibandin ng dengan kelemahannya, dan peluangny ya lebih besar dibanding g dengan ancaman nnya. Oleh karena itu, Perw wakilan BPKPh harus men nerapkan strategi s me engoptimalkan kekua atan untuk meraih peluang sebaik-b baiknya. Berbekal B mandat m yan ng dimiliki,, kompeten nsi dan pengalaman SD DM dalam memberik kan jasa assurance e dan con nsulting, dukung gan siste em informasi yang mem madai, da an keperrcayaan stakeholders, Pe erwakilan BPKPdihar B apkan mam mpu memb berikan ko ontribusi nyata untuk me emecahkan permas salahan yang dihad dapi pemerintah, sehingga diharapkan dapa at diwujud dkan tata kepemerin ntahan yan ng baik dan bersih sertta akuntab bilitas keu uangan ne egara yan ng berkualitas di wilayah h Provinsi Kepulauan n Bangka Belitung. B b. Faktorr Kunci Ke eberhasila an Dengan memperhitu m ungkan nilai dukung gan, nilai urgensi da an nilai keterka aitan fakto or-faktor in nternal dan eksterna al, terdapa at 7 fakto or kunci keberh hasilan BPK KP sebaga ai berikut: 1) Kom mitmen Pe emerintah Terhadap Tata Kepe emerintaha an yang Ba aik dan Berrsih Tata ke epemerinta ahan yang g baik, berssih, dan be ertanggung g jawab teru utama diccirikan dengan aku untabilitas publik, p partisipasi publik, tran nsparansi publik, ke ebijakan pu ublik, dan kepastian n atau kes samaan ked dudukan dii hadapan hukum. Arah yang diinginkan d itu adalah bahwa sem mua kinerja a kepemerrintahan diharapkan dapat d mem muaskan persepsi p pub blik melaluii karya nya ata dan berkelanjutan n. Komitm men peme erintah untu uk mewuju udkan tata a kepemerrintahan yan ng baik dan bersih dibuktikan d dengan te erbitnya be erbagai perangkat hukkum dan te erbentuknyya berbaga ai lembaga a atau kom misi ad ho oc yang ditu ujukan un ntuk mewujudkan hal h terseb but. Terbitnya pak ket UU keu uangan ne egara (UU Nomor 17 Tahun 2003, 2 UU Nomor 1 Tahun 200 04 dan UU U Nomor 15 5 Tahun 2004) menu unjukkan u upaya pem merintah membenahi pengelolaa an keuang gan nega ara. Salah satu perangkat perraturan yan ng penting dan meru upakan turunan dari pasal 58 ayat a (1) dan n ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 ada alah terbitn nya PP No omor 60 Tah hun 2008 tentang Sistem Pen ngendalian Intern Pe emerintah (SPIP). SPIIP terssebut menyatak kan ba ahwa Menteri/Pimpinan Lem mbaga/Gub bernur/Bup pati/Waliko ota bertang ggung jawa ab atas efe ektivitas pen nyelenggarraan SPI di lingku ungan insttansi massing-masing agar pen nyelenggarraan pemerintahan berjalan efektif, effisien, memenuhi prin nsip-prinsip p good go overnance dan terhindar dari tuntutan hukum adm ministrasi, perdata, dan pidana. 2) SDM M yang Kompeten dan Profesion nal SDM yang y komp peten dan profesiona p l merupaka an faktor penentu p keb berhasilan organisa asi karena a SDM lah yang mengatu ur dan


8

menggerakka an jalannya a organisasi. SDM ya ang kompe eten adala ah SDM yan ng memiliki penguasa aan teoritis s, didukung g dengan pengalama an, dan mendapat pe engakuan keahlian spesifik berdasarka b an standa ar yang berrlaku umu um dalam m lingkung gan keahllian tersebut. SDM M yang profesional ad dalah SDM M yang mampu melaksanakan tugasnya dengan d baikk sesuai dengan d biidang keahliannya. Perwakilan n BPKP Provinsi P Kep pulauan Bangka B B Belitungme emiliki SD DM denga an keahlia an dan pen ngalaman dalam bid dang akun ntansi, ma anajemen, audit, te eknologi info ormasi sehingga akan sangat mendu ukung pelaksanaan tugas asssurance dan consu ulting. Kea ahlian terssebut perlu terus-m menerus dipe erbaharui dan ditingkkatkan, ba aik melalui jalur pend didikan, pe elatihan, maupun sem minar/workkshop aga ar dapat merespon n perkembangan keb butuhan pe engawasan n yang teru us berkemb bang. 3) Man ndat BPKP P Berdasarkkan PP Nom mor 60 Tah hun 2008 Sesuaii dengan PP Nomo or 60 Tahun 2008 8 tentang Sistem Pen ngendalian n Intern Pemerintah (SPIP),, BPKP memiliki mandat seb bagai peng gawasan intern terhadap akun ntabilitas kkeuangan negara atass kegiatan n tertentu dan pemb bina penyyelenggaraan SPIP. Sistem pen ngendalian n intern ad dalah pros ses yang integral pa ada tindak kan dan keg giatan yang dilakuka an secara a terus me enerus ole eh pimpina an dan selu uruh pegawai unttuk memb berikan keyakinan k memada ai atas terccapainya tu ujuan orga anisasi mellalui kegiattan yang e efektif dan efisien, kea andalan pelaporan p keuangan n, pengam manan asset negara a, dan keta aatan terha adap peraturan peru undang-und dangan. Untuk memperkuat dan n menunja ang efekttifitas pen nyelenggarraan siste em penge endalian inte ern itu dilakukan n penga awasan intern d dan pem mbinaan pen nyelenggarraan sistem m pengend dalian interrn. Dalam PP Nom mor 60 Tahun 200 08 tersebu ut, secara a tegas dinyyatakan beberapa mandat m ya ang diberikkan kepada BPKP sebagai s berrikut: a) Pasal 49 ayat (2): BPKP B mellakukan pe engawasan n intern te erhadap gan negara a atas kegiatan terten ntu yang meliputi: m akuntabilittas keuang (1) Kegiattan yang bersifat b linta as sektoral; (2) Kegiattan kebe endaharaa an umum m negarra berda asarkan peneta apan oleh Menteri Keuangan K selaku B Bendahara Umum Negarra; dan (3) Kegiattan lain be erdasarkan penugasa an dari Pre esiden. 4 ayat (3 3): secarra berkala a BPKP menyusu un dan b) Pasal 54 menyampaikan ikhtisar laporan hasil pen ngawasan kepada Presiden dengan tembusan t kepada Menteri Negara Pendayag gunaan Aparatur Negara. N c) Pasal 57 ayat (1): BPKP me elakukan reviu atass LKPP (L Laporan n Pemerin ntah Pusa at) sebelum disam mpaikan Menteri Keuangan Keuangan n kepada Presiden. P


9

d) Pasal 59 ayat (2): BPKP B melakukan pe embinaan penyeleng ggaraan SPIP yang g meliputi penyusunan pedoman teknis penyeleng ggaraan SPIP, so osialisasi SPIP, pendidikan n dan pelatihan SPIP, pembimbin ngan dan konsultans si SPIP, da an peningkkatan kom mpetensi auditor aparat penga awasan inttern pemerrintah. Cakupan tugas yang semakin lu uas berdasarkan mandat terssebut perlu dikelola a dengan baik aga ar efektif. Mandat sebagai s pem mbina SPIP merupa akan tugas s baru de engan tanttangan terrsendiri, khu ususnya da alam peng gembangan desain dan imple ementasiny ya agar mud dah dipaha ami dan dilaksanakan oleh selu uruh instan nsi pemerin ntah. 4) Kom mitmen Pim mpinan BPK KP Komitm men Pimpinan BPK KP merupa akan fakto or penting dalam mengarahkan n dan mem mberi sema angat penccapaian vissi, misi dan n tujuan BPK KP. Komitmen pim mpinan yan ng kuat akan a mam mpu membangun inte egritas orrganisasi, menggerrakkan ko omitmen seluruh jajaran organisasi un ntuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang tela ah ditetapkkan. Terkaiit dengan perubahan p n peran/ma andat baru BPKP, pim mpinan juga diharapkkan mamp pu mengem mbangkan n peran, menjaga m proses transfformasi, melakukan m komunika asi, dan m mengawal proses tran nsformasi tersebut. t 5) Stra ategi Penga awasan yan ng Tepat Dalam posisi se ebagai Auditor Pressiden, lingkkup penga awasan yan ng menjadii perhatian n Perwakila an BPKPa adalah hal--hal yang bersifat stra ategis, makkro, lintas sektoral s da an berskala a nasional. Perwakkilan B BPKP Provinsi Kepula auan Bangka B Belitungmeng gemban am manah dan n tanggung g jawab ya ang besar karena untut mam mpu mend deteksi be erbagai potensi p attaupun sim mptomditu sim mptom kele emahan maupun m penyimpan p ngan di b bidang keuangan neg gara/daerah dan mampu me emberikan rekomend dasi yang g dapat dite erapkan(ap pplicable) kepada a Peme erintah khususnya di wila ayahProvin nsi Kepula auan Bangka Belitu ung. Untu uk itu diperlukan stra ategi peng gawasan yang tepa at, baik dari d sisi pemilihan obyek pen ngawasan dengan menerapkan m n skala prio oritas peng gawasan maupun m darri sisi meto ode penga awasan ya ang harus terus dikkembangka an agar dap pat meme enuhi keb butuhan pemberian p informassi yang relevan berrmanfaat ke epada Pem merintah attau stakeh holders lain nnya. 6) Perrencanaan Pengawassan Berbasiis Risiko p an menccakup pe Perenccanaan pengawasa emilihan obyek pen ngawasan beserta allokasi sum mber daya pengawassan (sumbe er daya manusia dan dana) aga ar tujuan pengawasa an dapat diicapai. Mengingat kete erbatasan sumber daya pengawassan, makka perencanaan pen ngawasan berbasiss risiko menjadi salah sattu solusi,, yaitu perrencanaan yang didasarkan d n atas penilaian p risiko te erhadap kesseluruhan obyek pe engawasan n (audit un niverse), yyang sela anjutnya


10

menjadi dasa ar penentu uan priorita as pengaw wasan. Be eberapa ha al yang dap pat menjad di pertimba angan dalam penilaia an risiko ob byek penga awasan anta ara lain ju umlah dan na yang dikelola, d ko ondisi pen ngendalian intern, asp pek strate egis kegia atan, dan dampak kegiatan yang dilakukan terh hadap masyarakat.. Perenca anaan be erbasis rrisiko ini dapat mengarahkan n alokasi su umber day ya secara efisien e dan n efektif. ordinasi dan n Sinergi Pengawasan P n 7) Koo Kebijakkan Sine ergi Peng gawasan berperan penting dalam mengarahkan n kegiatan pengawa asan yang dilakukan n berbagai aparat pen ngawasan agar dap pat mengh hasilkan in nformasi hasil penga awasan yan ng berkualitas dan bermanfaa b at untuk pe engambilan keputusan dan pem mbenahan manajeme en pemerin ntahan. Ap parat penga awasan ya ang ada pad da berbaga ai level pemerintahan dapat dioptimalkan n dengan adanya sinkkronisasi arah a kegia atan penga awasan da an koordin nasi antar aparat pen ngawasan sehingga dapat d diha asilkan sine ergi pengaw wasan c. Nilai Luhur L BPK KP Dalam menjalankan m n mandattnya, Perw wakilan B BPKP sen nantiasa bertum mpu pada nilai-nilai n lu uhur. Nilai luhur adalah nilai-nillai yang diijunjung tinggi dan d diyakini sebagaii sesuatu yang y bersifat mulia yyang peranannya sangatt penting dalam d mere ealisasikan n misi-misii BPKP. Nilai-nilai BPKP ini dipilih dari d berbag gai nilai ya ang terpentting, yang urutan hurruf awalnya a dapat menjad di suatu ka ata kunci yang y meng gilhami seluruh staf P Perwakilan n BPKP yaitu PIONIR P yan ng berarti pemrakars p sa. Hal ini merupakan m n perwujud dan dari keingin nan untuk selalu s berinovasi gun na mengha asilkan pro oduk-produ uk yang berbed da dari pro oduk para pengawa as intern la ainnya teta api yang diyakini diterima karena a dibutuh hkan ole eh para pemangkku kepen ntingan. Seleng gkapnya, nilai n PIONIR R itu adala ah bentuka an dari ena am nilai di bawah ini:

P I O N I R

rofesional ntegritas rientasi pada pengguna nurani dan akal sehat ndependen esponsibel

Masing-masing makkna dari keenam nilai tersebut a adalah: ofesional 1) Pro Profesionalitas menjadi kunci utama u ba agi keberrhasilan pela aksanaan tugas Perrwakilan BPKP, B kare ena professionalitas menjadi m dassar bagi pengemban p ngan citra a BPKP untuk menjjadi audito or atau apa arat pengaw was yang dapat dipe ercaya.


11

Perwakkilan BPKPsebagai salah satu u lembaga a pengawa asan di dae erah, selain bekerja berdasark kan pada kaidah-kaid k dah dan standars stan ndar yang dibang gun oleh komunita as professi, juga bekerja berrdasarkan pada kaid dah-kaidah birokrasi. Kedua hal tersebut harus diakkomodasikkan secarra seimba ang, sehin ngga terdapat kese esuaian anta ara identittas anggotta organis sasi denga an identitas organisa asi dan menjadi profe esional biro okrat. Profesionalitas melekat pada ke egiatan p pengawas intern pem merintah yang me emahami ilmu pe engawasan n dan memiliki m perrsyaratan kompetensi dan pe engalaman n untuk m menerapka an ilmu terssebut deng gan metodologi yan ng sistema atis dan ssikap kerja yang berrintegritas, serta sen nantiasa berorientas b si kepada penciptaa an nilai tam mbah dalam m pencapa aian tujuan organisassi. Profesionalitas juga menu untut auditor untuk terus me emburu tekn nologi aud dit terbaik yang sen nantiasa diitingkatkan n keunggulannya, aga ar dapat mengimbangi din namika perkemban p ngan keb butuhan stakkeholders yang be eraneka ragam r dan tuntutan kualitas s yang stan ndarnya meningkat m d waktu ke waktu. Dalam kaiitan ini keb dari butuhan mendesak yang y perlu dikembangkan adalah kapasitas untuk melakukan assessmen a nt terhad dap penerapan go ood goverrnance, eva aluasi kebijakan pub blik, mana ajemen rissiko, auditt sosial, forensic f aud diting, dan n untuk meningka atkan kepedulian d dan pema ahaman stakkeholders atas berrbagai hal yang menjadi audit issues s, serta kap pasitas un ntuk memb berikan sa aran dan masukan n bagi keperluan perrumusan pe erundang-undangan dan kebija akan berskkala nasion nal. 2) Inte egritas Integrittas adalah h nilai yang g mengand dung makn na gabung gan dari keju ujuran, objjektivitas, keberanian k n, konsiste ensi, dan kkonsekuensi. Nilai pen ngawasan, selain bergantung pada ko ompetensi pengawas, juga san ngat dipen ngaruhi ole eh integrita as. Penga awas yang g kompeten akan dap pat menyyalahgunakkan ilmun nya ketika a tidak disertai dengan d inte egritas. Integrittas adala ah kombin nasi dari keteguha an sikap dalam mempertahan nkan prinsiip dan etik ka profesio onalisme, kkonsistensi dalam menjaga dediikasinya pa ada pelaks sanaan tug gas, dan kkemampuan untuk memberikan pertanggu ungjawaban yang dilandasi dengan kejjujuran, ng mencakup ma asalah etika e dan n spiritua al, di samping yan mengedepankkan nilai keteladanan n dan nilaii kejujuran. Oleh karena itu, inte egritas merupakan hal yan ng paling fundame ental dan n akan mempengaruhi keselurruhan perrilaku indivvidu dan kelompok dalam melaksanakan setiap ke ewajiban dan d memb berikan tan nggungjawa ab atas tuga as-tugas yang y diemb bankan kep padanya. 3) Orientasi pad da Penggu una Nilai iini sangatt konsiste en dengan arus b besar peru ubahan manajemen pemerinttahan sa aat ini. Dengan dipraktik kkannya


12

manajemen pemerintah p han berbasis kinerja a, nilai ini a adalah nila ai yang paliing jelas menunjukk an bahwa Perwakila m an BPKPbe erani menangkap dan n mengembangkan spirit s kewirrausahaan. Perwakilan BPKPm memiliki missi untuk da apat memb beri manfaat/nilai tam mbah kepa ada stakeh holders, aud ditan dan penggun na jasa. Oleh O kare ena itu, o orientasi kepada pen ngguna me erupakan faktor f kunc ci untuk menentukan m n dan merancang keg giatan pe engawasan n BPKP yang memang m diperlukan n dan memberikan nilai tamba ah/manfaa at kepada stakeholde s er. A Sehatt 4) Nurrani dan Akal Nilai yang y dikekkalkan dari nurani dan akal sehat adala ah nilai untuk bertinda ak proporssional, men nghindari diri d dari pra aktik penga awasan yan ng berlebih han. Dengan mempe ertimbangk kan nurani dan aka al sehat, auditor dita antang unttuk menera apkan etik ka pengaw wasan pada tahapny ya yang terttinggi, buka an hanya sekedar s se ebuah kekkakuan sika ap untuk menaati m perraturan dan n sikap me engukuhi kebenaran k bagi orang g banyak sebagai s keb benaran te ertinggi, ya ang pada struktur sosial yan ng timpang akan mengekalkan tirani mayyoritas. s mestinyya mampu Auditorr yang berintegrita b u mengan ndalkan sua ara nurani dan akal sehat. s Nura ani merupa akan sumb ber pertimbangan keb baikan etikka dalam tahapnya t yang y tertin nggi. Deng gan platform rm etika sep perti ini, jikka meman ng pengaw was intern konsisten n dan kon nsekuen hen ndak men ntransformasikan manajemen m n pemerin ntahan ke e arah manajemen yang y disem mangati olleh kewira ausahaan, maka pen ngawas harrus berani menguta amakan esensi e kin nerja daripada kep patuhan hukkum, jika ternyata justru j huk kum terse ebutlah yang tidak sejalan den ngan penca apaian kine erja yang optimal. o 5) Ind dependen Indepe endensi te etap diperlukan bagi aparat p pengawas intern. Seb bagai contoh praktik di Ame erika Serikkat, karen na berada dalam ling gkungan pe emerintaha an yang sa arat dengan n peraturan dan pers saingan poliitis, mekan nisme cek dan cek ulang anta ara parlem men dan ek ksekutif memang men ngharuskan nilai ind dependenssi tetap dia anut oleh internal aud ditor (Insp pectorate General). Inspecto orate Gen neral (IG) harus menyajikan laporannya l a baik ke epada Pim mpinan Eksekutif maupun m kep pada Parlemen sekaligus. Indepe endensi me encakup in ndependen nsi dalam sikap dan n dalam pen nampilan. Mungkin M se ecara orga anisatoris keberadaa k n BPKP di bawah Pre esiden teta ap tak akan pernah menjadika annya inde ependen te erhadap Pre esiden. Namun, N k ketika BP PKP dap pat secara partis sipatoris menentukan agenda a pe engawasan n sesuai de engan keb butuhan Prresiden, maka terhada ap apapun n yang diaw wasi oleh BPKP, sikkap indepe endensi al dapat dila aksanakan n. seccara faktua


13

6) Res sponsibel Responsibel ada alah sikap p seorang g yang m mengakui adanya tang ggung jaw wab yang bermula pada dirin nya (obligation to act). a Ini ada alah salah satu sika ap yang dipercaya merupakan m n komponen dari proses goodg governance. Dengan n adanya kejelasan tanggung jawab, sesseorang akan a dapat bekerja secara terarah sesuai dengan d kew wenangan dan kewa ajibannya. Pada akh hirnya, ressponsibilita as akan membimbing seseoran ng untuk menuntaskan tang ggung jaw wabnya terssebut lewat upaya akkuntabilitas s (obligatio on to answe er). Sebagai pengaw was internal, respon nsibilitas a adalah nila ai yang memungkinka an seluruh staf Perwakilan P BPKPme engidentifik kasikan dirin nya sebag gai bagian tak terpisa ahkan dari manajeme en pemerintahan, yaittu untuk bersama a-sama de engan manajemen mengup payakan pen ncapaian tujuan t man najemen. Tersirat di sini bahw wa BPKP adalah mitrra, yang tu urut mema ahami dan n berniat menanggun m ng responsibilitas manajemen pemerinta ahan, khus susnya da alam men nciptakan proses od governa ance, men ningkatkan n pelayana an publik d dan menc ciptakan goo iklim m manajem men yang terbebas t dari d praktik KKN.

SISTEMATIKA PENYAJIAN Alur penyusu unan Ren nstra Perw wakilan BPKP B Pro ovinsi Kep pulauan Bangka Belitung B Ta ahun 2012 2-2014 dim mulai dari identifikasi kondisi umum yang men nggambarkkan capaia an Renstra periode sebelumny s ya dan identifikasi kebutuhan n stakeho olders. Se elanjutnya dilakukan n analisiss permasalahan, potensi, kelemahan k , peluang serta tantangan ya ang dihada api, Faktor Kunci Keberhasilan serta Nilai Luhur Organisasi unttuk mewu ujudkan viisi dan misi.Identifikasi terse ebut menja adi penentu arah dan n menjadi dasar peru umusan PKP yang kemudian n dijabarka an lebih lan njut ke dalam progra am dan strategi BP kegiatan yang y akan dilaksanakan oleh BPKP.Berd B dasarkan a alur pikir te ersebut, sistematikka penyajia an Rencana a Strategis s sebagai berikut: b


14

Gamba ar 1.3 Sis stematika Penyajian n RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I: Informasi Umum

Latta ar Belakang, Kondisi Umum, Potensi & Permasalahan, Nilai-nilai Luhur, Faktor Kunci Keberhasilan

BAB II: Visi, Misi, & Tujuan

Visi, Misi, & Tujuan

BAB III: Strategi & Kebijakan

Program & Kegiatan

BAB IV: Komitmen Pencapaian Kinerja


15

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Stru uktur Re enstra BPKP Tahun 2010-2014 mengacu pada restrukturisasi prrogram dan Pedoman P Penyussunan Renstra R Kementeriian/Lemba aga (Rensttra-KL) Ta ahun 2010 0-2014 seb bagaimana a diatur dalam Peraturan Menterri Negara Pere encanaan Pembangunan Nasional/K Kepala Ba adan Pere encanaan Pembang gunan Na asional No omor 5 Tahun 200 09 yang ditterbitkan ta anggal 11 Agustus 2009. ar 2.1 Gamba Struktur Renstra BPKP B 2010 0-2014

Visi

BPKP

Mi s i Tujuan Sasaran Strategis

Perwakilan Kegiatan

Eselon III

Sasaran Kelu aran ua

VISI Sejalan deng gan peruba ahan lingk kungan strrategis, te ermasuk te erbitnya mandat baru b sesua ai PP Nom mor 60 Tahun 2008, BPKP menegask kan jati dirinya sebagai s A APIP yan ng bertan nggung jawab j ke epada Prresiden. Konsekuensinya, BPKP ditun ntut untuk k dapat memberikan m n informas si yang


16

berharga bagi Presiiden dari hasil h peng gawasan yang y dilaku ukan dan mampu memberika an solusii atas permasalah p han yang g dihadap pi pemerintahan. Kontribusi BPKP tersebut dimaksudkan untu uk memba antu pem merintah mewujudkkan tata kelola k pem merintahan yang baik. Akunta abilitas keuangan negara ya ang berkua alitas merupakan tujuan akhirr yang ing gin dicapaii BPKP yang merrepresenta asikan ma anfaat yan ng dapat diberikan n BPKP kepada shareholder/stakeho older-nya. Komitmen n tersebu ut selanju utnya dituangkan dalam perrnyataan visi Perwakkilan BPKP P Provinsi Kepulauan K n Bangka Belitung B sebagai be erikut:

VISI AUDITOR PRESIDEN YANG RESPONSIF, N INTERAKTIF, DAN TERPERCAYA, MEWUJUDKA AN S KEUANGAN NEGARA YANG AKUNTABILITA AS BERKUALITAS

Dalam pernya ataan visi tersebut di d atas, terd dapat beberapa kata a kunci, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Auditorr Presiden Responsif Interakktif Terperrcaya Akunta abilitas Keu uangan Ne egara Berkua alitas

Pem mahaman atas makkna kata-ka ata kunci tersebut a akan memberikan pemahaman yang komprehen k nsif tentan ng visi. Makna ringkkas dari masingm masing ka ata kunci te ersebut ada alah sebag gai berikut::

Auditor Preside P n Fra asa Audito or Preside en yang merupakan m n turunan dari visi BPKP sebagai Auditor A Pressiden dipiliih untuk menunjukka an artikulassi dan kesa an yang kuat bahw wa BPKP merupakan aparat pengawas p an intern pemerinta ah yang memiliki kompetens k si yang mumpuni m dan d diperccaya oleh Presiden n untuk membantu u dalam menjalanka m an fungsi pengawassan khusu usnya di wilayah w Provinsi Kepulauan K Bangka Belitung. B Sebagai S A Auditor Pre esiden di daerah, d Perwakilan n BPKP merupakan m n mata dan n telinga Presiden P yyang melih hat dan mendenga ar secara langsung g fakta, data d maup pun inform masi dan segera merespon melalui suatu s siste em peringa atan dini yang y mem mberikan manfaat m


17

kepada Presiden. P Oleh kare ena itu, lingkup pe engawasan yang menjadi m perhatian Perwakila an BPKP adalah a ha al-hal yang g bersifat strategis, makro, lintas sekktoral dan berskala nasional. Kegiatan n pengaw wasan difo okuskan kepada pengawasa p an keuang gan negarra yang menyentuh m h rakyat banyak, b terutama yang y pro growth, g pro job,dan prro poor. Dalam posisi sebagai Auditor A Presiden, Perrwakilan BP PKP meng gemban amanah dan d tanggu ung jawab yang besa ar karena dituntut d ma ampu men ndeteksi berbagai potensi ataupun n simpto om-simptom m kelem mahan maupun m penyimpan ngan di bidang keuangan k negara dan d mam mpu memberikan rekomendasi yang applicable e kepada pemerinta ah, khusussnya Pem merintah Daerah. Dengan D de emikiandalam kurun waktu 10 0 sampai d dengan 30 0 tahun mendatang diharap pkan Perw wakilan BP PKPmemberikan pe eran yang cukup signifikan dalam mewujudkan n akuntabiilitas keua angan neg gara/daerah yang berkualitass. Dalamkkonteks te ersebut, Perwakilan P BPKP h harus kon nsekuen untuk me eyakini bah hwa alasa an kebera adaannya terutama lebih dite ekankan kepada upaya u pen nciptaan proses go overnance e, manajem men risiko, dan penerapan n sistem pengendal p ian guna mewujudkkan akunta abilitas keuangan negara yang y berkkualitas, meskipun fungsi atestasi terhadap asersi manajeme en masih dapat d dilaku ukan. Ciri khas da ari BPKP sebagai Auditor Presiden sebagai Kepala Pemerinta ahan yang membedakan dirinya a dari lemb baga pengawasan ya ang lain adalah dim milikinya ko ompetensi pengawasan di bida ang akunta abilitas keuangan negara. Kompeten nsi inti ini sejalan dengan n kewenangan Presiden sebagaima ana dinyattakan dala am Pasal 6 ayat (1) UU Nomo or 17 Tahu un 2003 tentang Keuangan K Negara, yaitu Presiden sela aku Kepa ala Pemerrintahan memegang kekuasa aan penge elolaan keuangan ne egara seb bagai bagian dari kekuasaan n pemerinttahan. Visi Perwakila an BPKP sebagai Auditor A Pre esiden merrupakan visi yang u men ndukung visi v BPKP dalam ran ngka meningkatkan prinsip strategis untuk independe ensi, baik in i fact mau upun in ap ppearance terhadap ssemua ins stansi di bawah Pre esiden yaittu kemente erian, lemb baga dan pemerintah p h daerah. Dengan D demikian diharapka an inform masi yang g dihasilkkan dari proses/k kegiatan A Prresiden be ersifat obyyektif, tidak bias da an tidak pengawassan oleh Auditor diintervenssi oleh pihak-pihak p k lain ya ang mencciderai pe enegakan prinsip independe ensi.

Responssif Ressponsif be erarti cepatt memberikan respo on (tangga apan), tidak k masa bodoh, da an bereaksi secara te epat dan simpatik kepada sese eorang atau suatu peristiwa. Auditor Prresiden yang respons sif mengan ndung makkna bahwa a dalam menjalankkan perann nya, Audito or BPKP ta anggap terrhadap permasalaha an yang dihadapi pemerinta ah dan segera me emberikan respon/m masukan kepada pengambil kebijakan n. Ini berarti bah hwa BPKP P tidak bolleh berlam ma-lama da alam mene entukan angkah pen ngawasan yang akan n dilakukan n dalam mengamank kan dan langkah-la


18

menyukse eskan kebijakan nassional yan ng ditetapkkan oleh Presiden. Dalam penugasa konteks in ni, berarti BPKP tida ak harus menunggu m an dari Prresiden, justru den ngan sistem m peringa atan dini yang dimilikki oleh BP PKP maka a BPKP dapat segera menen ntukan lan ngkah-langkah penga awasan ya ang efektif secara mandiri un ntuk meng gawal kesuksesan pelaksanaa p an kebijakkan Presiden dan segera mengusulka m an titik-titikk prioritas pengawa asan yang g akan dillakukan untuk sukssesnya keb bijakan nassional.

In nteraktiff Sifa at interaktif memiliki makna sa aling aktif atau komu unikasi dua arah. Interaktif merupakan n perkemb bangan le ebih lanjut dari taha apan sebe elumnya yang berssifat reaktiff dan proa aktif. Dari reaktif yan ng berarti bereaksi setelah adanya suatu s keja adian, kemudian berkemban b ng menjad di proaktiff yang mengedep pankan inissiatif untukk bertindak k namun masih m melih hat dari sis si BPKP (satu sisi),, dan kini bersifat b interaktif yan ng mengan ndung nuan nsa bahwa a BPKP memperha atikan/men ndengarkan n kepentingan/kebutuhan stake eholders. Dengan D pengertian n tersebutt maka ko omunikasi antara BPKP deng gan stakeholders ataupun pelanggan p haruslah selalu terrjalin deng gan baik d dan efektiif. Oleh karena itu u, Perwakiilan BPKP P harus membuka m s saluran-sa luran kom munikasi yang efekktif, menjalinkemitraa an dengan n stakehollders dan APIP lain dalam menjalankkan perann nya. Selain itu, Pe erwakilan BPKP dapat menje elaskan de engan baik k hasilhasil peng gawasan maupun m sisstem peng gendalian intern i yang g diperluka an oleh para pen ngguna/sta akeholderss. Sifat interaktif ini mend dorong perlunya kemampua an dan kompetensi yang y tingg gi bagi parra auditor P Perwakilan n BPKP untuk berp peran seb bagai guru, expert, maupun m te empat berttanya yang g dapat diandalkan n di bidang g pengawa asan.

Te erperca aya Terrpercaya berarti b dap pat diandalkan, berta anggung ja awab, dan n dapat melaksana akan tugas dengan baik sesuai denga an mandatt yang dib berikan. Perwakilan n BPKP te elah menya atakan dallam visinya a sebagai Auditor Presiden yang terpe ercaya, yan ng berarti Perwakilan n BPKP memiliki inte egritas yang tinggi yang didukung profe esionalisme e yang ting ggi, sehing gga dapat diandalkan untuk memberika an hasil kerja k yang g berkualittas, berma anfaat dan n sesuai dengan d harapan shareholde s rs dan stakkeholders. Pre esiden se ebagai Ke epala Pemerintahan merupa akan pem megang akuntabilittas keuang gan negara a yang tida ak dapat didelegasik d kan kepada pihak lain mem mbutuhkan keahlian n BPKP sebagai Auditor Presiden dalam melakukan n pengawa asan di bid dang keua angan nega ara. Keperrcayaan te erhadap kinerja BP PKP telah tumbuh yang y terbu ukti denga an ditetapkkannya Pe eraturan Pemerinta ah Nomor 60 6 Tahun 2008 2 meng genai SPIP P yang me emberikan mandat kepada BPKP B untu uk melaku ukan peng gawasan in ntern di b bidang keuangan negara da an membin na SPIP. Kepercaya aan stakeh holders ke epada BPK KP juga


19

ditunjukka an dengan banyaknya a perminta aan stakeh holders kep pada BPKP P untuk membenahi sistem dan d tata ke elola peme erintahan.

Akuntabilitas Ke euanga an Nega ara Aku untabilitas didefinisikkan sebaga ai suatu pe erwujudan n kewajiban n untuk memperta anggungjaw wabkan ke eberhasilan n dan kegagalan p pelaksanaa an misi organisasiidalam me encapai tu ujuan-tujua an dan sa asaran-sassaran yang g telah ditetapkan n, melalui suatu me edia perta anggungjaw waban, ya ang dilaksanakan secara pe eriodik. Sedangkan keuangan negara sebagaim mana diny yatakan dalam Undang-Undang Nomo or 17 Tahun 2003 tentang t Ke euangan Negara, N berarti semua hak dan kewajjiban nega ara yang dapat d dinilai dengan n uang, ala sesuattu baik berrupa uang g maupun berupa ba arang yang g dapat serta sega dijadikan milik nega ara berhub bung deng gan pelakssanaan ha ak dan kew wajiban tersebut. Keuangan K negara ini meliputi: ☞Hak negara unttuk memungut pajak, mengeluarkan da an menge edarkan uang, dan d melakukan pinja aman; ☞Kewajiban nega ara untukk menyele enggaraka an tugas layanan umum pemeriintahan ne egara dan membayar m r tagihan pihak ketiga a; ☞Penerimaan Neg gara; ☞Pengeluaran Neg gara; ☞Penerimaan Dae erah; ☞Pengeluaran Dae erah; ☞Kekaya aan negara/kekayaa an daerah yang dikelola sendirri atau oleh pihak lain be erupa uang g, surat berrharga, piu utang bara ang, serta h hak-hak lain yang dapat dinilai den ngan uang g, termasu uk kekaya aan yang dipisahkan pada perusa ahaan nega ara/daerah h; ☞Kekaya aan pihakk lain yan ng dikuas sai oleh pemerintah p h dalam rangka penyelenggaraan n tugas pemerintahan n dan/atau u kepenting gan umum; ☞Kekaya aan pihak lain yang diperoleh dengan menggunak m kan fasilita as yang diberikkan pemerintah. Den ngan dem mikian, aku untabilitas keuangan n negara memiliki lingkup yang luas,, yaitu perttanggungja awaban attas semua hak dan kkewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta a segala sesuatu s baik berupa a uang maupun barang b ya ang dapat dijadikan n milik negara berhubung dengan d pelaksana aan hak dan d kewajiban terse ebut, yang g dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh Pe emerintah Pusat, Pemerinta ah Daera ah, Perusahaan aerah, dan badan lain n yang ada a kaitannya a dengan keuangan negara negara/da dalam ra angka pe enyelengga araaan pemerintaha an negarra. Akunttabilitas keuangan negara tid dak sekedar pertang ggungjawaban pengg gunaan da ana dan proses pe engelolaann nya, namu un yang terpenting adalah a perttanggungja awaban kinerja/hassil (outcom me) atas pe engelolaan n keuangan n negara.


20

Sessuai denga an pasal 6 ayat 1 UU U No.17 Ta ahun 2003, Presiden n selaku Kepala Pe emerintaha an memega ang kekuasaaan pen ngelolaan kkeuangan Negara sebagai bagian b da ari kekuassaan Pem merintahan. Selanjutnya, kek kuasaan tersebut: ☞Dikuassakan kepa ada Mente eri Keuangan selaku pengelola a fiskal dan n Wakil Pemerrintah dalam m kepemilikan kekay yaan negarra yang dip pisahkan; ☞Dikuassakan kep pada Me enteri/Pimp pinan Lem mbaga se elaku Pengguna Anggaran/Pengg guna Barrang Kem menterian Negara//Lembaga yang dipimpinnya; Kepala ☞Diserahkan kepada Gubernur//Bupati/Wa alikota sselaku Pemerrintahan Daerah unttuk menge elola keuan ngan daerrah dan mewakili m pemeriintah daera ah dalam pemilikan p kekayaan k d daerah yan ng dipisahk kan; Messkipun pengelolaan keuangan n negara tersebut t dapat dikua asakan, namun akuntabilita a as keuang gan nega ara tetap melekat pada Prresiden. Akuntabilittas keuang gan negarra oleh Pre esiden ini meliputi ke ewajiban seorang s Presiden untuk u mem mberikan pertanggun p ngjawaban atau untu uk menjaw wab dan menerangkan kinerjja dan tin ndakan Prresiden di bidang kkeuangan negara p yan ng memiliki hak atau kew wenangan untuk meminta m kepada pihak pertanggungjawaban n. Prinsip akuntabilitas keuan ngan nega ara mengh hendaki bahwa pro oses peng gambilan keputusan k atau kinerrja keuang gan negara a dapat dimonitor, dinilai, dan d dikritissi. Selain itu, perta anggungjaw waban keuangan negara tersebut harus h da apat ditelu usuri sam mpai ke bukti da asarnya ndapat ditterima sec cara logiss (reasona ableness). BPKP (traceableness) dan A Pre esiden berperan me embantu pengawasa p an dalam bidang sebagai Auditor keuangan negara agar a akun ntabilitas Presiden P d dapat mem muaskan seluruh rakyat Indo onesia.

Be erkualittas Aku untabilitas keuangan n negara yang y berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri yaituakun ntabel, transparan dan pa artisipatif. Hal ini berarti bahwaperttanggungja awaban keuangan k negara harus da apat dian ndalkan, mengungkkapkan secara terbu uka inform masi yang material d dan relevan serta berasal dari d suatu u proses yang melibatkan m berbaga ai pihak terkait. Akuntabilittas keuan ngan nega ara yang berkualitas b s mendukung akunttabilitas Presiden sebagai s pe emegang kekuasaan k pengelola aan keuang gan negara a.

MISI Missi merupakkan menja abarkan lebih lanjut visi dan b berisi pern nyataan tentang apa a yang akan dilakukan unttuk menca apai visi. Perumusa an misi mengacu kepada tug gas dan ke ewenangan yang tela ah diberika an kepada BPKP. Tugas dan kewena angan BPK KP semula a diatur dalam d Kep putusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 te entang Ba adan Pen ngawasan Keuanga an dan


21

Pembangu unan, kem mudiandiperbarui den ngan Keputusan Pressiden Nom mor 103 Tahun 20 001 tentan ngKedudukan, Tuga as, Fungssi, Kewenangan, Susunan Organisassi, dan Tata T Kerja a Lembaga Peme erintah No on Deparrtemen. Selanjutnyya, dengan n terbitnya a Peraturan n Pemerintah Nomo or 60 Tahu un 2008 tentang Sistem S Pe engendalian Intern Pemerinta ah, maka BPKP be erperan penting dalam men ndukung akuntabilita a as Preside en terutam ma dalam lingkup penyeleng ggaraan ke euangan ne egara dan pembinaa an penyele enggaraan Sistem Pengenda alian Intern Pemerintah (SPIIP). Empa at misi P Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan K Bangka Be elitung ada alah sebag gai berikut:

MISI 1. MENINGKATKAN PENGAWASAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA YANG MENDUKUNG TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BEBAS KKN DI PROVINSI PULAUAN BANGKA BELITUNG; KEEP 2. MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBINAAN SISTEM PENGENDALLIIAN INTERN INSTANSI PEMERINTAH DI PROVINSI PULAUAN BANGKA BELITUNG; KEEP RN 3. MENGEMBANGKAN KAPASITAS PENGAWASAN INTEER PEMERINTAH YANG PROFESIONAL DAN KOMPETEN DI PROVINSI PULAUAN BANGKA BELITUNG; KEEP 4. MENYELENGGARAKAN SISTEM DUKUNGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG ANDAL BAGI PEMERINTAH DI PROVINSI PULAUAN BANGKA BELITUNG. KEEP

Penjelasan masing-masing misi adalah se ebagai berikut:

Menin ngkatkan Pengawa asan Interrn Terhad dap Akunttabilitas Keuangan K n Negara yang y men ndukung Tata T kepem merintaha an yang baik dan bebas b Missi ini berka aitan denga an aktualis sasi peran Perwakila an BPKP sebagai s Auditor Presiden P dalam melaksanak m kan peng gawasan intern te erhadap akuntabilittas keuang gan negara a atas kegiatan tertentu, sekaliigus mene egaskan bahwa miisi ini dilakukan unttuk membantu peme erintah se elaku sharreholder BPKP dallam mendorong terw wujudnya tata kepemerintahan yang ba aik dan upaya pen ncegahan KKN. Inti misi ini terkait t den ngan kegia atan penga awasan intern pem merintah ya ang pada hakekatny h a bertujuan memberrikan nilai tambah t (value ad dded) melalui dua peran uta ama yaitu u aktivitas assuranc ce dan consulting g. Dengan peran terrsebut,fung gsi utama BPKP ada alah memberikan umpan ba alik (feedba ack) sebagai bahan n masukan n bagi Presiden/Pem merintah untuk mem mastikan te ercapainya a efektivitas kinerja pemerintah p dan peng gelolaan


22

keuangan negara, memberikan rek komendasii perbaikkan tata kelola pemerintahan yang baik (goo od govern nance), se erta memb bantu pem merintah dalam me encapai tujuannya. Dalam D misi ini, tercakkup seluruh h kegiatan n utama (core bussiness) Pe erwakilan BPKP, ba aik dalam aktivitas assurance e yang dilakukan dalam be entuk audit, evaluasi, reviu, maupun m akktivitas con nsulting yang dila akukan dalam ben ntuk sosialisasi, bimbingan b teknis/as sistensi, konsultanssi, pengem mbangan siistem. Mandat BPK KP sebag gai penga awas intern terhad dap akunttabilitas keuangan negara semakin s jelas deng gan terbitn nya Peraturan Pem merintah 0 Tahun 2008 2 tenta ang Sistem Pengen ndalian Intern Pemerintah. Nomor 60 Dalam Pa asal 49 Ayyat (2) dinyyatakan ba ahwa BPK KP melakukan penga awasan intern terh hadap aku untabilitas keuangan negara atas a kegiattan tertenttu yang meliputi: a) Kegiata an yang be ersifat linta as sektoral; b) Kegiata an kebend daharaan umum ne egara berrdasarkan penetapa an oleh Menterri Keuanga an selaku Bendahara B a Umum Ne egara (BUN); dan c) Kegiata an lain berrdasarkan penugasan n dari Pressiden. Keg giatan yan ng bersifa at lintas sektoral s pada dasa arnya merrupakan kegiatan yang y dalam m pelaksan naannya melibatkan m dua atau lebih keme enterian negara/lem mbaga attau peme erintah da aerah yan ng tidak dapat dillakukan pengawassannya oleh APIP lain. Pengawasan n kegiatan n lintas sektoral s diharapkan dapat memberiikan informasi ya ang bersifat makro dan komprehensif atas pelaksanaa p an program m/kegiatan n pemerinta ah pusat maupun m daerah, sehinga be ermanfaat bagi peng gambilan keputusan k atau pen nentuan kebijakan. Den ngan meng gacu kepa adaUU Nom mor 1 Tah hun 2004 P Pasal 2, kegiatan k BUN terdiri atas delapanbidan ng yaitu pelaksanaa p an pendapatan dan belanja negara, pe engelolaan n uang negara, peng gelolaan piutang, p pe engelolaan n utang, pengelolaa an invesstasi, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), penatausa ahaan dan n pertangg gungjawab ban APBN N, dan reg gulator di bidang keuangan negara. Pengawassan intern n terhadap p kegiatan n kebenda aharaan gara diharrapkan dapat memb beri masukkan dan fe eed back kepada umum neg Menteri Keuangan selaku s BUN mengen nai pengelolaan BUN N yang dillakukan oleh institu usi di luar Departem men Keuan ngan, yang g secara hukum tidak k dapat diawasi oleh APIP selain BP PKP.Peran BPKP da alam mengawasi ke egiatankegiatan BUN B terseb but perlu didukung d dengan d penetapan M Menteri Keuangan selaku BU UN, baik me engenai ru uang lingku up maupun n sasaran p pengawasa annya. Pen ngawasan atas kegia atan lain berdasarka b an penugassan dari Presiden merupakan kegiata an BPKP P dalam rangka merespon n permasalahanpermasala ahan strattegis yang g mendesa ak untuk ditangani (current issues) sesuai perintah p P Presiden dan kab binetnya. Pelaksana aan penu ugasanpenugasan tersebutt merupakan implem mentasi yang nyata dari peran n BPKP A Pressiden/pemerintah. sebagai Auditor Dalam misi 1 termasukk juga kegiatan dalam m rangka m membantu u aparat penegak hukum h dan n pemerinta ah untuk mencegah m d mengu dan urangi KKN N, yang


23

dilakukan dalam ben ntuk penga awasan inv vestigatif, pemberian n keterangan ahli, dan perhitungan kerugian nega ara.

Menin ngkatkan Efektivita as Pembinaan Sisttem Penge endalian Intern I Insstansi Pem merintah di Provinssi Kepulauan Ban ngka Belittung Dalam PP Nomor 60 Tahun T 200 08 pasal 2 dinyatakkan bahwa a untuk mencapai pengelola aan keuang gan negara a yang efe ektif, efisien n, transparran dan akuntabel,, menteri/p pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota a wajib melakukan n pengen ndalian atas penye elenggaraa an kegiata an pemerrintahan dengan berpedoma an pada SPIP S seba agaimana diatur dalam PP te ersebut. Sistem Pe engendalia an Intern (SPI) merupakan proses p yan ng integra al pada tindakan dan d kegiattan yang dilakukan d secara s terrus meneru us oleh pimpinan dan seluru uh pegawa ai untuk me emberikan keyakinan n memadaii atas terca apainya tujuan org ganisasi melalui m ke egiatan ya ang efekttif dan effisien, kea andalan pelaporan keuanga an, pengam manan as set negara a, dan ke etaatan te erhadap peraturan perundang g-undanga an. aga, guberrnur, dan bupati/wali b kota bertanggung Menteri/pimpiinan lemba jawab ata as efektivittas penyelenggaraan n SPI di lingkungan n masing-m masing. Untuk me emperkuat dan menunjang efektivitas SPI S dilakukan penga awasan intern atass penyelen nggaraan tugas t dan fungsi insstansi pem merintah termasuk akuntabilittas keuang gan negarra oleh Ap parat Peng gawasan In ntern Pem merintah (APIP) ya ang terdiri dari BP PKP, Itjen Departem men, Insp pektorat Provinsi, P Inspektora at Kabupatten/Kota. Selain itu, untuk mem mperkuat dan d menunjang efektivitas SP PI juga dilakukan pembin naan pe enyelengga araan S SPI. Tug gas pem mbinaan penyeleng ggaraan SPI terhada ap seluruh h instansi pemerintah inidiama anatkan kepada BPKP sesu uai dengan n pasal 59 9 PP Nom mor 60 Tahun 2008.. Peran am pembin naan SPIP P tidak terlepas dari posisi stra ategis BPK KP yang BPKP dala langsung berada di bawah Preside en dan membantu u Preside enuntuk memastika an tercapa ainya akun ntabilitas kinerja k Pre esiden. Aku untabilitas kinerja Presiden merupaka an suatu kesatuan akumulatif-integra atif dari kinerja berbagai Kementeria K an/Lembag ga dan juga Pemerin ntah Daera ah, sehingg ga perlu juga dipastikan efe ektivitas penyelengg p garaan SP PIP pada seluruh instansi i pemerintah baik di pusat p maup pun daerah h. Keg giatan pem mbinaan SPIP oleh Perwakilan P n BPKP Prrovinsi Kep pulauan Bangka Be elitungmen ncakup: a. b. c. d.

Sosialisasi SPIP;; Fasilita asi Pendidiikan dan pelatihan SPIP; Pembim mbingan dan d konsulttansi SPIP P; Pening gkatan kom mpetensi au uditor aparrat pengaw wasan interrn pemerin ntah.

Keg giatan pem mbinaan butir a sampai s de engan buttir c merrupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memb bina seluru uh instansi pemerinta ah agar dapat men nerapkan SPIP. S Kegiatan-kegia atan terseb but termassuk dalam lingkup misi kedu ua ini.Sedangkan butir e lebih spe esifik terkkait penin ngkatan


24

kemampua an/kompettensi audittor APIP yang y menjadi bagian n dari misi ketiga yaitu mengembang gkan kapa asitas pen ngawasan intern p pemerintah h yang profesiona al dan kom mpeten. Pada P prinsiipnya misii kedua le ebih mene ekankan kepada pe embinaan SPIP kepa ada instansi pemerin ntah, sedan ngkan mis si ketiga terkait den ngan pemb binaan terh hadap audiitor (APIP).

Menge embangk kan Kapassitas Peng gawasan Intern Peme erintah yang Professional dan n Kompetten di Pro ovinsi Kepulauan Ban ngka Belittung Missi ketiga adalah a missi pengimb bang yang disusun d dalam kes sadaran bahwa kin nerja yang berorienta asi ke luarr tak mung gkin terwujjud tanpa adanya proses ke erja interna al yang ba aik maupu un proses kerja sessama APIP yang sinergis. Dengan D adanya prose es kerja se esama APIIP yang sin nergis diha arapkan akan menghasilkan kinerja AP PIP yang maksimal. m Hal ini me erupakan ja awaban atas araha an Preside en akan perwujudan n pengawa asan yang terpadu, terarah, t dan me emberi nilai n tambah yan ng dapa at mendu ukungperw wujudan kepemerin ntahan yan ng baik, bersih b dan n kredibel, dan bero orientasikan pada peningkata an kesejah hteraan ma asyarakat. Kinerja APIP P yang maksimal m dapat d dipe eroleh jika a pemberrdayaan APIPdijala ankan dala am semang gat profesionalitas dan d keseta araan antar APIP. Namun, efektivitas e sinergi akkan menjadi lebih besar jika pihak-piha ak yang bersinergi memiliki kemampua k an yang tin nggi dalam m melaksa anakan tug gas dan fungsinya masing-masing. eh karena itu, misi ketiga diperlukan seb bagai pembimbing berbagai Ole strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas BPKP sendiri ma aupun kapa asitas APIP P secara umum. u Pen njabaran m misi ini merrupakan bentuk tan nggung jaw wab BPKP sebagai anggota a ko omunitas pe engawasan untuk turut sertta dalam mengemb bangkan sistem s pe engawasan n nasiona al yang terpadu.Pe engemban ngan siste em penga awasan nasional n tentunyadilakukan bersama-ssama, baikk dengan BPK, Ins spektorat Jenderal J D Departeme en, Unit Pengawassan LPND D, Inspekktorat Pro ovinsi/Kabu upaten/Kotta, dan Satuan Pengawassan Intern n (SPI) BUMN/BUM B MD/BUL, maupun dengan Instansi I Pemerinta ah lainnya yang me engkoordin nasikan ke egiatanpen ngawasan seperti Kementeriian Penda ayagunaan n Aparatur Negara dan Dep partemen Dalam Negeri pa ada saat ini,serta i pihak-pihak k lainnya yang y berkkepentingan.Lebih luas lagi,d dilakukannyya pengaw wasan sec cara bersin nergi akan n menjadi agenda yang pentting BPKP P bersama--sama den ngan DPR R/DPRD, K Kejaksaan Agung, Kepolisian n, maupunm masyaraka at. Arti penting dari ditetapkannya misi ini terlettak pada a adanya kes sadaran BPKP un ntuk turut serta membenahi hal-ha al yang kontra produktif dalamkegiiatan peng gawasan, misalnyab bertubi-tubinyadan tu umpang tin ndihnya pelaksana aankegiatan pengaw wasan di lapangan. l Hal ini d dapat diwu ujudkan dalam be entuk pe emberian masukan mengen nai arah dan ke ebijakan pengawassan nasio onal/makro o kepada Pemerin ntah.Substtansi arah dan kebijakan yang dimaksudte d entunya sejalan dengan program-p program Pemerinta ah yang me enjadi prio oritas, berskala nasio onal, memp perhatikananalisis


25

risiko per masing sektorr dan ang kegiatan k bida pemerintahan,mence erminkanssinergi APIP, dan me enunjukka an dukunga an bagi pelaksana aan pengaw wasan oleh h auditor eksternal. e Pen njabaran misi inite erus diop ptimalkan oleh BP PKP agarr hasil pengawassannyamem mpunyai manfaat m dan d memb berikan niilai tamba ah bagi semua pihak yang g berkepentingan, terutama stakeholde s ers utama a, yang tercermin dari tang ggapan po ositif ataupun apressiasi para a penggun na atas produk-pro oduk BPK KP.Untuk itu perlu terus diagendakan n dan diberikan perhatian yang mem madai terha adap penin ngkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, kep patuhan pa ada standa ar profesi, penataan proses kerja intern nal, dan sistem ke endali mutu yang dapat me enunjang peningkata p an kualitas hasil pengawassan. Denga an demikia an,produk BPKP dih harapkan akan berm manfaat sebagai umpan balik (feed ba ack)bagipe enetapan kebijakan k d dan penga ambilan keputusan n dalam ra angkapenin ngkatan kinerja Insta ansi Peme erintah Pus sat dan Pemerinta ah Daerah dan BUMN N/BUMD/B BUL. Perran Perwa akilan BPK KPmengem mbangkan kapasitas APIP (termasuk BPKP) ba aik dari sisi SDM M, organisasi maup pun sistem m dan prrosedur mencakup p: ☞Fasilita asi Pembin naan komp petensi AP PIP dengan n pendidikkan dan pe elatihan auditorr (pasal 59 9 ayat 1 e PP Nomor 60 Tahun n 2008) di Wilayah Provinsi P Kepula auan Bangka Belitung g; ☞Fasilita asi Pembin naan Jaba atan Fungsional Aud ditor dan sertifikasi auditor (pasal 51 ayat 2 dan 3 PP P Nomor 60 Tahun n 2008)di Wilayah Provinsi P Kepula auan Bangka Belitung g; ☞Pengembangan Kapasitas K Internal BP PKP; ☞Pendukung/fasilittasi Penga awasan; A lain. ☞Sinergi dengan APIP

Menye elenggara akan Siste em Dukungan Pen ngambilan n Keputtusan yang Andal bagi b Peme erintah di Provinsi Kepulauan Ban ngka Belittung upakan akktualisasi peran Pe erwakilan B BPKP di daerah Missi ini meru sebagai Auditor A Presiden dalam d rangka mem mbangun ssistem dukungan pengambilan keputtusan Pem merintah yang efekktif melalu ui suatu Sistem Akuntabilittas Presiden (Presid dent Accou untability Systems) S a atau yang dikenal sebagai PASs. P PAS Ss adalah alat kend dali (contro ol) bagi Presiden te erhadap implementtasi akuntabilitas Prresiden da alam peng gelolaan ke euangan negara, n yang berb basis web,, on-line, dengan d da ata yang sedapat s m mungkin real-time, yang men nampilkan informasi secara utu uh (integra ated) tenta ang implem mentasi akuntabilittas Preside en. Dengan sistem seperti s ini Presiden P a akan memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya a yang me endekati re eal-time se ehingga ndakan korrektif yang cepat jika terdapat p perbedaan n antara dapat melakukan tin realisasi dengan ren ncana pada a saat terte entu.


26

Sisttem pelaporan kin nerja dan pertangg gungjawab ban peng gelolaan keuangan negara yang ada a saat ini belum menjamin m bahwa Presiden memperoleh informa asi yang uttuh/menye eluruh atass implemen ntasi akunttabilitas Presiden. Kondisi te ersebutkon ntradiktif dengan d kedudukan P Presiden sebagai s Kepala Pe emerintaha an yang juga memeg gang kekuasaan tunggal peng gelolaan pemerinta negara se ebagai bag gian dari kekuasaan k ahan (UU Nomor 17 7 Tahun 2003 Pasa al 6 ayat 1). 1 Meskip pun telah secara s jela as diatur b bahwa kek kuasaan pengelolaa an keuang gan negara a dikuasakan kepada a Menteri K Keuangan (selaku BUN) dan menteri/p pimpinan le embaga (se elaku Peng gguna Ang ggaran/Pengguna Barang), serta s diserahkan ke epada Gub bernur/Bup pati/Waliko ota selaku kepala daerah un ntuk meng gelola keua angan dae erah, nam mun sejatin nya bukan berarti bahwa akkuntabilitass pengelola aan keuan ngan nega ara diserah hkan keseluruhan ke menterri, pimpinan lembaga a, gubernu ur, bupati, atau walikkota. Akunttabilitas pengelolaa an keuan ngan negara tetap p melekatt kepada Presiden n yang menerima amanah dari d rakyat, sehingga a Presiden juga haruss berakunttabilitas kepada rakyat. Berrbagai pera aturan yan ng telah diterbitkan terkait t Sistem Akunttabilitas Kinerja Instansi Pemerinttah (SAKIP), Evvaluasi Penyeleng ggaraan Pemerinta ahan Daera ah (PP Nomor 6 Tah hun 2008),T Tatacara P Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaa P an Rencan na Pembangunan (P PP Nomor 39 Tahun n 2006), dan Pen nyampaian n Lapora an Perta anggungjaw waban Penyeleng ggaraan Pemerinta ah Daerah--LPPD (PP P Nomor 3 Tahun 2007), belum m dapat me enjamin bahwa Pre esiden me emperoleh informasi periodik, up to date e, dan me endekati real-time tentang t akkuntabilitass kinerja dan pertang ggungjawa aban pengelolaan keuangan negara. Kon ndisi di attas memunculkan fe enomena baik di pu usat dan daerah, d yaitu (i) penyerapan n anggaran n yang ren ndah, (ii) kurang k sin nkronnya rencana r pembangu unan di pu usat dan daerah d (ka arena persepsi yang sempit te erhadap perundang g-undanga an yang ada), a dan (iii) tidak adanya in nformasi capaian c kinerja kum mulatif/agg gregasi dari kemente erian/lemba aga dan pe emerintah daerah yang dapa at dilaporka an kepada a Presiden secara tep pat waktu ((up to date e), yang mendekati real-time. Hal terse ebut meny yulitkan Pre esiden unttuk dapat menilai genda-agenda Presid den yang tertuang di RPJMN te elah dilaksanakan apakah ag oleh pimpinan keme enterian/lem mbaga dan n kepala da aerah sesu uai dengan n target atau harap pan Pemerrintah dan rakyat. Dalam rangka a mengem mbangkan pelaporan akuntabilitas di Ind donesia, asing kem menterian/le embaga dan pemeriintah daerrah dituntu ut untuk masing-ma membuat indikator capaian c kiinerja yang g terukur sehingga dapat membantu Presiden untuk u menyampaikan n akuntabilitasnya ke epada rakyyat sesuai dengan amanah UUD. U Terrkait hal tersebut, t Perwakilan n BPKP melalui kegiatan k updating profil p Pem mda/BUMD dan kajia ancurrent issue i yang g berkemb bang di Provinsi Kepulauan K Bangka Belitung B me embantu memberika m n solusi te erhadap kebuntuan n (missin ng-link) proses pe elaporan akuntabilittas peng gelolaan sumberr-daya antar keuangan negara a, menssinergikan informasi departeme en/lembaga (pusatt dan daerah) d sehingga memung gkinkan pertukaran n data/info ormasi, dan n memuda ahkan Pressiden untu uk memonitor dan


27

mengenda alikan Pemerinta ah.

ke emajuan

(progress))

masing g-masing

program/agenda

TUJUAN Tujuan merupakan pengejawa p antahanvisi dan m misi yang telah ditetapkan n, dan be erorientasi pada ope erasionalissasi visi d dan misi. Tujuan merupakan penjaba aran atau implementtasi dari pernyataan misi, yan ng akan dicapai ata au dihasilkkan dalam jangka wa aktu satu sampai de engan lima a tahun. Dalam penetapan tujuan-tujuan stra ategis, BP PKP men ngadopsi konsep Balanced Scorecard d (BSC) de engan beberapa mod difikasi dissesuaikan dengan d karakteristtik organissasi publiik. Berbed da dengan konsep BSC di sektor privat/bisn nis yang berorienttasi profit, BPKP memodiffikasi Pe erspektif Keuangan n menjadi Perspekttif Manfaa at Bagi Stakeholder S r dan Pe erspektif Pelanggan n menjadi Perspektif Manfaat Bagi B Audita an/Penggu una Jasa. Dengan D mengguna akan pen ndekatan strategi berimban ng (balan nced sco orecard) tersebutmakatujuan--tujuan utama darri perspektif manffaat bagi pihak stakeholde ers utam ma dan manfaa at kepad daauditan/pengguna jasa diseimban ngkan deng gan tujuan-tujuan pe endukung yangberad y erspektif a pada pe proses in nternal da an perspe ektif pem mbelajaran dan perrtumbuhan n yang berorienta asi ke dalam m. Ketterkaitan antara tujua an-tujuan strategis s te ersebut dig gambarkan n dalam peta strategi. Peta strategi berisi b seku umpulan tu ujuan strattegis yang g saling terkait dan koheren n serta mempunyai m hubungan sebab – akibat (causal relationshiip) antar tu ujuan strate egis terseb but. Peta strategi s terrsebut merrupakan penjabaran hal-hal yang siffatnya strategis dan menjad di roadma ap bagi organisasii dalam me encapai vissi, misi dan n tujuannya a. Petta strategi BPKP men nggunakan n empat pe erspektif ya aitu: Manfa aat bagi Stakehold der, Manfa aat bagi Auditan/Pe A engguna Jasa, Prosses Interna al, dan Pertumbuh han dan Pembelajara an. Perrspektif Ma anfaat bagii Stakehold der menjelaskan man nfaat/nilai tambah t yang dapa at diberika an kepada a stakehold der dari pe enugasan--penugasa an yang dilakukan oleh BPK KP. Tujuan n utama BPKP B terccermin dalam tujuan n-tujuan y terdap pat pada perspektif p Manfaat M ba agi Stakeho older yaitu: strategis yang


28

TUJU AN UA 1. MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS PROGRAM PEMERINTAH DAN KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA; 2. MENINGKATNYA TATA KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIIK K; 3. TERCIPTANYA IKLIM YANG MEMUDAHKAN PENGUNGKAPAN KASUS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA; 4. MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH; 5. MENINGKATNYA KAPASITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG PROFESIONAL DAN KOMPETEN; 6. TERIMPLEMENTASINYA SISTEM DUKUNGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PRESIDEN/PEMEER RINTAH.

Tujuan-tujuan n tersebutt diharapk kan dapat menjawa ab permas salahan yang massih dihada api dalam m 5 tahun n ke depa an serta untuk me enjawab pernyataan misi BPKP. Pen netapan tujuan perrtama yaittu mening gkatnya kualitas akuntabilita a as Progra am Pemerintah dan Kebend daharaan Umum Negara dilandasi d permasala ahan masih banya aknya lap poran keuangan Pemerinta ah Daera ah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecua alian (WTP). Aku untabilitas Program Pemerin ntah meru upakan su uatu perw wujudan kewajiban untuk mempertan m ggungjawa abkan keb berhasilan dan keg gagalan pelaksana aan misi organisasi o dalam me encapai tu ujuan-tujua an dan sa asaransasaran Progam P ya ang telah ditetapkan n. Berkaita an dengan n itu, Perw wakilan BPKP me empunyai tujuan t aga ar kualitas s pelaksan naan akuntabilitas Program P Pemerinta ahtersebut meningkkat dari tahun ke e tahun, demikian n juga Kebendah haraan Um mum Negarra yang dittandai mellalui peningkatan opini atas Laporan Keuangan K P Pemerinta h Daerah yang y yang dikeluarka an oleh BP PK. Pen netapan tu ujuan kedua yaitu ”Meningka atnya tata kepemerrintahan daerah ya ang baik”, berkaitan n dengan masih rendahnya pelayanan n publik karena be elum semua pemerin ntah daerah membua at dan men nerapkan standar s pelayanan n minimal (SPM). Padahall di satu u sisi p pemerintah telah mencanan ngkan terw wujudnya tata kepe emerintahan yang b baik (good d public governancce). Tata pemerintah p han yang baik tersebut berkaiitan denga an etika pengelolaa an organ nisasi pemerintahan n yang memenuh hi kriteria a atau karakteristtik tertentu u. Karakteristik terseb but mencakkup sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Partisip pasi publikk Kerang gka hukum m yang adil Transp paransi info ormasi Pelaya anan yang responsif Orienta asi pada ke epentingan n yang luas s Kesem mpatan yan ng sama


29

7. Kegiata an yang effisien dan efektif e 8. Akunta abilitas organisasi 9. Visi ke depan pengembang gan manus sia. Perrwakilan BPKPmem B mpunyai tu ujuan aga ar akuntabilitas keuangan negara da an tata kepemerint k tahan dae erah terse ebut meng galami perbaikan melalui ke egiatan qua ality assura ance ataup pun consullting and asssistance. Terrciptanya iklim yang memudahkan peng gungkapan n kasus kerugian keuangan negara menjadi m tu ujuan BPK KP karena a BPKP m menyadari bahwa perbaikan akuntabiliitas dan etika penge elolaan ma asih meme erlukan perbaikan dalam sisttem dan lin ngkungan yang y mempengaruhinya. Pen netapan tu ujuan ketig ga ini juga a didasari dengan m masih ban nyaknya praktik ko orupsi, kolu usi dan nepotisme baik dari jumlah ka asus yang terjadi maupun jumlah kerrugian neg gara yang ditimbulkan. Hal la ain yang menjadi m perhatian adalah Provinsi P Ke epulauan Bangka Belitung B m masih men nduduki rangking tertinggi t da alam hal te erjadinya korupsi. k Ko ondisi ini m menjadi tan ntangan bagi Perw wakilan BP PKPuntuk menciptak m an iklimme emudahka an pengungkapan kasus yan ng merugikan keuan ngan nega ara, dianta aranya de engan mellakukan sosialisasii anti koru upsi tentan ng pemaha aman dan n kepedulia an permas salahan korupsi, mengimplem m mentasikan Fraud Control C Pla anning (FC CP) di Pem merintah Daerah yang y berissiko fraud d, serta melakukan m penelaah han lapora an dan pengaduan masyara akat. Kettiga tujuan di atas mendukung m tercapainya keberhasilan mis si BPKP yang pertama ya aitu ”Men ningkatkan n pengaw wasan intern terhadap akuntabilitas keuangan neg gara yang g mendukung tata kepemerintahan yang baik k dan beba as KKN di Provinsi Kepulaua an Bangka a Belitung””. Tujuan ke em mpat BPKP P yaitu ”Me eningkatnya a kualitas penyeleng ggaraan sistem pen ngendalian n intern pe emerintah”, ditetapkan untuk tercapainya misi ke dua BPKP P yaitu ”Meningkatka an efektifittas Pembinaan Siste em Penge endalian Intern Pem merintahdi Provinsi Kepulauan K Bangka Be elitung”. Untuk mewu ujudkan hal tersebut BPKP te elah dibekkali mandat sesuai de engan PP Nomor 60 0 Tahun 2008 tenttang Siste em Penge endalian In nternal Pe emerintah (SPIP). Dengan D adanya PP P Nomor 60 Tahun n 2008, BPKP B men njadi satu-ssatunya le embaga yang berta anggung ja awab atass Pembinaan Penyellenggaraan n SPIP. Kegiatan K ini menjad di salah sa atu kegiata an prioritas s bidang hukum h dan n aparatur negara dalam RP PJMN 2010 0-2014 dan n harus diselenggara akan seca ara menyelluruh di lingkungan n pemerin ntah pusa at dan pe emerintah daerah. Penyeleng ggaraan sistem pe engendalia an intern pemerintah h yang efektif pada akhirnya a akan bermuara pada tercapainya efektivitas dan effisiensi pe encapaian tujuan penyeleng ggaraan pe emerintaha an, keanda alan lapora an keuang gan, penga amanan aset negara, dan kettaatan terh hadap pera aturan peru undang-un ndangan. Den ngan adan nya Sistem Pengenda alian Intern n Pemerinttah yang semakin s efektif ma aka dihara apkan akan berkontrribusi lang gsung terh hadap pen nurunan praktik korupsi di lin ngkungan aparatur negara n khususnya d di wilayahP Provinsi Kepulauan n Bangka Belitung. B


30

Pen netapan tujuan ke lima yaittu ”Menin ngkatnya kapasitas aparat pengawassan intern pemerinttah (APIP) yang prrofesional dan kom mpeten”, adalah un ntuk mend dukung misi ke tiga a yaitu ”M Mengemba angkan ka apasitas pengawassan intern pemerinta ah yang profesional dan kompeten di Provinsi P Kepulauan n Bangka Belitung”. Hal ini dilandasi dengan p pemikiran bahwa pelaksana aan prinsip-prinsip tata pem merintahan yang ba aik (good public governancce) akan terjadi den ngan dukun ngan SDM M yang an ndal dan te erkelola dengan ba aik, yang salah s satunya adalah APIP. Peningkata P n kapasita as APIP dilaksanakkan melalu ui kegiatan n pendidika an dan pellatihan serrta sertifika asi bagi auditor di lingkungan n Instansi Pemerintah P h. APIIP yang prrofesional dan d kompe eten ini akkan mendu ukung pera an APIP yang efekttif yang sekurang-kurangnya ha arus: a. Membe erikan ke eyakinan yang y memadai atas ketaattan, kehe ematan, efisienssi, dan efe ektivitas pencapaian p n tujuan penyelengg garaan tug gas dan fungsi Instansi Pe emerintah.. b. Membe erikan perringatan dini d dan meningkatk m kan efektivvitas manajemen risiko dalam d penyyelenggara aan tugas dan d fungsii Instansi P Pemerintah h. c. Memelihara dan meningkattkan kualitas tata kellola penyelenggaraan tugas dan fun ngsi Instan nsi Pemerin ntah. Tujuan ke enam e dite etapkan untuk u men ndukung pencapaia an misi ”Menyelen nggarakan sistem dukungan d pengambilan keputu usan yang g andal bagi pemerintah di Provinsi Kepulauan n Bangka Belitung”.Sebagai internal auditor, BPKP B me enyadari bahwa tu ugas-tugass quality assuranc ce dan pendampingan yang berorrientasi kepada k p pimpinan organisas si dan pemerinta ah, harus menjadi perhatian p utama. Informasi yang releva an dan dapat dia andalkan baik informasi keu uangan dan d non keuangan, yang berhubung gan deng gan peristtiwa-peristtiwa ekste ernal dan n internal harus direkam dan dikkomunikassikan kepada pim mpinan organisasi dan ahan dalam m bentuk dan wakttu yang te epat, untu uk melaksanakan pemerinta pengenda alian intern n dan tan nggung ja awab operrasional. K Kesadaran n itulah yang me endorong Perwakilan BPKP Puntuk menyeleng m garakan sistem dukungan pengam mbilan keputusan pemerin ntah yang efektiff. Hal B alui pemb berian dukungan tersebutdibuktikan oleh Perrwakilan BPKPmela ata berupa a updating g profil Pe emda/BUM MD secara a periodik dalam konten da sebuah sistem yan ng dapat dijadikan d bahan b pen ngambilan n keputusa an oleh Presiden/P Pemerintah.


31

BAB III

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Stra ategi dan n kebijaka an penyu usunan prrogram d dan kegia atan di Perwakilan n BPKPm mengacu kepada Program P d dan Kegia atan yang g telah ditetapkan n dalam Renstra BPKP B Tah hun 2010 0-2014 dan menjad di porsi Perwakilan n BPKP se erta memp pertimbang gkan poten nsi Perwakkilan BPKP P dalam meningkattkan akunttabilitas ke euangan negara di Provinsi P Ke epulauan Bangka B Belitung.

PROGRAM DAN KEGIATAN Pro ogram yang g dirancan ng didasark kan pada mandat m ya ang diperoleh dari Peraturan Pemerinta ah Nomorr 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan lain sepe erti Undan ng-Undang g Nomor 30 Tahu un 2002 tentang Komisi Pemberan ntasan Tindak Pidan na Korupsii, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tenta ang Percep patan Pem mberantasa an Korupsi.. Pro ogram dan n kegiatan n yang diisusun, juga mengg gambarkan n pada domain BP PKP dalam m pengawa asan intern n akuntabillitas keuan ngan negarra yang meliputi 4C C yaitu:

4C

CAPACITY BUILDING CURRENT ISSUES CLEARING HOUSE ANCE CHECK AND BALLA

Ca apacityy Buildin ng BPK KP berisi para p pakar khususny ya di bidang auditing g, akuntan nsi, dan akuntabilittas sehingga BPK KP menja adi rujuka an bagi seluruh instansi i pemerintah jika me enghadapi permasallahan dala am penge elolaan keuangan erkait deng gan hal terrsebut, BPKP berperran mendu ukung manajemen negara. Te pemerintahan yang profesiona al mencak kup pelakssanaan pengawasan n intern, pembinaan dalam rangka penguatan p n sistem pengenda alian intern, dan peningkata an kapasitas SDM.Secara tega as PP Nom mor 60 Tah hun 2008 pasal p 59 ayat (1) huruf e memberikkan mand dat pada BPKP u untuk mellakukan an kompe etensi audiitor APIP. BPKP da apat melakkukan sosialisasi, peningkata bimbingan n teknis, re eviu, evaluasi, atau jenis jasa a lainnya yang dibu utuhkan


32

instansi pemerintah p h. Termasuk dalam domain ini adalah h pengembangan sistem info ormasi yan ng dibutuh hkan untuk k meningka atkan akun ntabilitas dan d tata kelola pem merintahan n, misalnya a pengemb bangan Sistem Inforrmasi Manajemen Keuangan n Daerah h dan Sistem Akuntabilit A tas Presiden (Prresident Accountab bility Syste ems).

Cu urrent Issues I Dalam rangkka menga awal pelak ksanaan program-p p program strategis nasional yang y bersiifat makro dan lintas kemente erian, BPK KP harus mampu menangka ap dan me enganalisiss issue-iss sue yang terkini tenttang pelak ksanaan program-p program te ersebut dalam d rangka mem mberikan m masukan kepada Presiden. Prioritas penangana p an adalah issue pentting yang berkaitan dengan d kepentinga an masyarrakat banyyak, memiliiki dampakk dan resikko tinggi jik ka tidak segera dittangani. Kegiatan K ya ang dilakukan antara a lain beru upa kajian n issueissue strattegis,analissis kebijakan, dan ev valuasi pro ogram.

Cllearing House Unttuk menga atasi kega amangan/keraguan para p penye elengara negara, n pejabat/pe etugas di kementerrian/lembag ga termassuk Peme erintahan Daerah dalam melaksanak m kan Renccana Kerjja Pemerrintah (RKP), Perw wakilan BPKPsiap p memberikan justiffikasi seca ara akuntabel agarr kegiatan n dapat dilaksanakkan secara a efektif. Melalui M clea aring house e, Perwakiilan BPKPd dengan didukung oleh jajarran Kejakssaan dan Kepolisian n akan me emperjelas s suatu permasala ahan apakah masa alah atau u kasus masih m merupakan ranah administra asi atau sudah s berindikasi tindak pida ana korupssi. Hal ini untuk mendukun ng penyele enggaraan n birokrasii pemerinttah yang tertib, eko onomis, efisien, efe ektif, dan penegakan p n hukum ya ang berkea adilan.

Ch heck an nd Bala ance Kua atnya possisi ekste ernal auditor diban ndingkan internal Auditor Presiden saat s ini me enciptakan n suatu kondisi mana ajemen pe emerintaha an yang kurang kondusif. k Oleh ka arena itu,, Preside en memb butuhkan sistem pengawassan interna al yang kua at dan terk koordinasi dengan baik dalam rangka menciptakkan checkk and bala ance. Unttuk menin ngkatkan e efektivitas sistem pengendalian, pen ngawasan internal terhadap p akuntab bilitas keuangan negarayan ng kuat akkan membe erikan earlly warning dan feed back yang g benar kepada manajemen m Pemerinttahan, seh hingga sem mua potensi penyimpangan dapat did deteksi, dicegah, da an diperba aiki, serta a pada akkhirnya diperoleh pencapaia an program m dan ke egiatan ya ang dilakssanakan ssecara eko onomis, efisien, da an efektif. Pen nyusunan program dan d kegia atan pada Renstra B BPKP 2010-2014 mengacu pada kebijakan retru ukturisasi program p da an kegiatan n yang dite erapkan dalam me enyusun Rancanga R n Awal RPJMN R ta ahun 2010 0-2014. Program P


33

didefinisika an sebaga ai instrum men kebijakan yang berisi sa atu/lebih kegiatan k yang dilaksanakan oleh K/L L untuk mencapai m sasaran d dan tujuan n serta memperoleh aloka asi angga aran, dan n/atau ke egiatan m masyarakatt yang dikoordina asikan oleh h K/L. Beg gitu juga pa ada tingka at Perwakilan. Terdap pat dua jenis prog gram, yaitu u program m teknis da an program m generikk. Program m teknis merupakan progra am-program m yang menghassilkan pellayanan kepada kelompok sasaran/m masyaraka at (pelayan nan ekste ernal), sed dangkan program p generik merupakan progra amyang bersifat b p pelayanan internal untuk mendukun ng pelaya anan apa aratur da an/atau administras a si pemerrintahan (pelayanan internal)). Dengan mengacu pada Ren nstra BPKP P 2010-20 014 dan mempertim mbangkan restrukturisasi progrram yang dirancang g oleh Bap ppenas, Renstra Perwakilan BPKP2010 0-2014 berrisi 3 progrram sebagai berikut:

PROGRAM TEKNIS PROGRA AM PEN NGAWASAN N INTERN N AKUNT TABILITAS S KEUAN NGAN NEGARA A DAN PEMB BINAAN PENYELE ENGGARA AAN SIS STEM PENGEN NDALIAN INTERN PEMERINTA E AH (SPIP)

PROGRAM GENERIK 1. PRO OGRAM DUKUNGAN U MANAJEM MEN DAN PELAKSA ANAAN TUGAS U TEKNIS LAINN NYA-BPKP P; 2. PRO OGRAM PENINGKATA E AN SARAN NA DAN PRASARAN NA APARA ATUR NEG GARA-BPK KP.

Darri program-program tersebut t se elanjutnya disusun kkegiatan-ke egiatan. Kegiatan merupaka an bagian n dari pro ogram, dimana pa ada level kantor Perwakilan n dilaksanakan ole eh satuan kerja setingkat eselon 3 atau koordinato or pengaw wasan yang g terdiri da ari sekump pulan tinda akan peng gerahan sumber daya d beru upa perso onil, baran ng modal termasukk peralata an dan teknologi, dana dan atau ko ombinasi dari bebe erapa atau u kesemua jenis sumber da aya tersebut sebagai masukan n (input) un ntuk menghasilkan keluaran (output) dalam benttuk barang g/jasa. Sattu unit org ganisasi se etingkat es selon 3 engawasan n yang berrsifat memberikan yaitu Bidang Teknis atau koorrdinator pe pelayanan n eksternal menggun nakan 1 kegiatan k te eknis. Sed dangkan kegiatan k generik dilaksanakan oleh unitt organisas si setingka at eselon 3 atau koorrdinator administra asi ketatau usajaan yang bersiffat memb berikan pe elayanan internal, yaitu Bagia an Tata Ussaha atau Subbagian n Tata Usa aha. Keg giatan-kegiatan Tekknis BPK KP yang merupakan pelak ksanaan Program Pengawasa P an Intern Akuntabilita A as Keuang gan Negara a dan Pem mbinaan Penyeleng ggaraan Siistem Peng gendalian Intern Pem merintah te erdiri atas:


34

Tabel 3.1 Indikator Kinerja a Utama BPKP No.

Uraian Ou utcome

1.

eningkatnya kualitas Me pen nyelenggara aan pen ngawasan intern aku untabilitas keuangan k neg gara dan pe embinaan pen nyelenggara aan SPIP pad da Instansi Pemerintah h Pussat Bidang Perrekonomian n eningkatnya kualitas Me pen nyelenggara aan pen ngawasan intern aku untabilitas keuangan k neg gara dan pe embinaan pen nyelenggara aan SPIP pad da Instansi Pemerintah h Pussat Bidang Polsoskam

2.

3.

4.

5.

eningkatnya kualitas Me pen nyelenggara aan pen ngawasan intern aku untabilitas keuangan k neg gara dan pe embinaan pen nyelenggara aan SPIP pad da Instansi Pemerintah h Dae erah

eningkatnya kualitas Me pen ngawasan intern aku untabilitas keuangan k neg gara dan pe embinaan pen nyelenggara aan SPI pad da badan ussaha milik neg gara/daerah h eningkatnya Me kua alitaspengaw wasan


Keg giatan Tekn nis Pengaw wasan Lintass Sektor Bid dang Perekon nomian Pengaw wasan Atas Permintaan n Stakeholder Bidang Perekonom P mian Pengaw wasan Atas Proyek PHL LN Pembina aan Penyelenggaraan SPIP Bidan ng Perekon nomian Pengaw wasan Lintass Sektor Bid dang Polsos skam Pengaw wasan BUN Bidang Polsoskam Pengaw wasan Atas Permintaan n Presiden Bidang B Polsosk kam Bimbing gan Teknis/A Asistensi Pe enyusunan LKKL Bidang Polsoskam P Pengaw wasan Atas Penerimaan n Negara Bidang B Polsosk kam Pengaw wasan Atas Permintaan n Stakeholder Bidang Polsoskam P Pembina aan Penyelenggaraan SPIP Bidan ng Polsosk kam Pengaw wasan Lintass Sektor Bid dang Keuan ngan Daerah Pengaw wasan BUN bidang Keu uangan Dae erah Pengaw wasan Atas Permintaan n Presiden Bidang B Keuangan Daerah Bimtek/A Asistensi Pe enyusunan LKPD Pengaw wasan Atas Permintaan n Stakeholder Bidang Keuangan K D Daerah Pengaw wasan Atas Kinerja Pela ayanan Pub blik Bidang Keuangan K D Daerah Pembina aan Penyelenggaraan SPIP Bidan ng Keuangan Daerah Bimtek/A Asistensi GCG/KPI Sektor Korporrat Pengaw wasan Atas Kinerja BUM MD Pengaw wasan BUN Bidang Aku untan Negara Bimtek/A Asistensi Pe enyusunan LK BUMD Pengaw wasan Atas Penerimaan n Negara Sektor S Korpora at Sosialisasi Masalah h Korupsi Bimtek/A Asistensi Im mplementassi FCP

35

No.

Uraian Ou utcome inte ern akuntab bilitas keu uangan neg gara dan pem mbinaan pen nyelenggara aan SPIP terkkait kegiatan Investigasi

Keg giatan Tekn nis KajianPengawasan n Audit Inv vestigasi Attas HKP, Esskalasi dan Klaim Audit Inv vestigasi, Perhitungan P Kerugian Negara, N Dan Pem mberian Ke eterangan A Ahli Atas Permintaan Instanssi Penyidik Audit Inv vestigasi Attas Perminttaan Instans si Lainnya Reviu Terhadap La aporan Dan Pengaduan n Masyara akat

Sed dangkan ke egiatan-ke egiatan gen nerik adala ah sebagai berikut:

KEGIATAN GENERIK 1. KEGIATAN YANG BERAD A PADA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DA DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA-BPKP: ☞PELAYANAN GAJI HONORARIUM D AN TUNJANGAN; DA ☞PELAYANAN OPERASIONAL PERKANTORAN; ☞PENYUSUNAN RENCANA KERJA/TEKNIS; ☞PEMBINAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN; ☞PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN; ☞PENYULUHAN DAN PEN YEBARAN INFORMASI; NY ☞PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN; ☞PEER REVIU PENGAWASAN PERW AKILAN; WA ☞PEMBINAAN DAN PENILAIAN JABA TAN FUNGSIONAL; AT ☞PENGUMPULAN DATA U NTUK MENDUKUNG PASS; UN ☞PENYELENGGARAAN SIM DI INTERNAL BPKP.

2. KEGIATAN YANG BERADA PADA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA-BPKP: ☞PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA-PERWAKILAN BPKP.

INDIKAATTOR KINERJA Settiap progra am dan kegiatan k dalam d Ren nstra kemu udian diny yatakan dalam sua atu indikattor kinerja yang spesifik, terukkur, dapat dicapai, relevan, r dan berjan ngka waktu u. Hanya dengan d ind dikator kine erja yang m memenuhii kelima karakterisiitik kualitattif inilah keberhasila an pencapa aian progrram dan kegiatan k nantinya dapat d dilakkukan. Keb berhasilan program p diukur deng gan indikattor hasil


36

(outcome)), sedangkkan keberh hasilan ke egiatan diu ukur denga an menggunakan indikator keluaran k (output). Penetapan P indikator program d dilakukan dengan d mempertim mbangkan tujuan pro ogram dan n kegiatan--kegiatan yyang mendukung program te ersebut. Sessuai denga an Peratura an Menterii Negara Perencanaa P an Pembangunan Nasional/K Kepala Ba adan Pere encanaan Pembang gunan Na asional No omor 5 Tahun 20 009, penca apaian ind dikator ha asil (outco ome) meru upakan tanggung jawab unit Eselon I sedang gkan penc capaian indikator kkeluaran (output) ( merupakan tanggun ng jawab unit Esellon II atau unit Esselon III mandiri. m n BPKP Provinsi P Ke epulauan Bangka B Be elitung seb bagai sebu uah unit Perwakilan kerja Eselon III mandiri yang merupakan m n perpanjan ngan tanga an BPKP Pusat P di daerah be ertanggung g jawab ata as pencapa aian indika ator-indikattor output sebagai s dukungan terhadap pencapaia an indikatorr outcome BPKP Pussat. Indikator-indikkator kine erja outpu ut dan ke ebutuhan anggaran untuk nya dapat dilihat pad da Lampira an 1 dan La ampiran 2. mencapain

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN Keb berhasilan penerap pan Rencana Strrategis te ergantung pada kemampua an menge elola data kinerja. Kemampua K n ini pada a giliranny ya akan sangat dip pengaruhi oleh keje elasan pen nanggung jawab pe encapaian kinerja masing-ma asing kegiatan seperrti tampak dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Penanggung Jaw wab Kegia atan No.

Uraian Ke egiatan

Penan nggung Ja awab Korwass IPP Korwass APD

1.

Pe engawasan n lintas sekktor

2.

Bim mbingan te eknis/asistensi penyu usunan lap poran keua angan Kem menterian/L Lembaga Pe engawasan n atas pene erimaan ne egara Pe engawasan n atas perm mintaan presiden Pe engawasan n atas perm mintaan sta akeholderss Pe engawasan n atas kegiiatan PHLN N Bim mbingan te eknis/asistensi penyu usunan lap poran keua angan pem merintah da aerah Pe embinaan penyeleng p garaan SP PIP

Korwas IPP

Pe engawasan n atas kine erja pelayanan pu ublik Pe engawasan n Bendaha ara Umum Negara

Korwas A APD

Pe engawasan n atas pene erimaan ne egara se ektor korporat

Korwas A Akuntan Ne egara

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.


Korwas IPP Korwas IPP Korwass IPP Korwass APD

Korwas IPP Korwas A APD Korwass IPP Korwass APD

Korwass APD Korwass Akuntan Negara N

37

No.

Uraian Ke egiatan

Penan nggung Ja awab

12.

Pe engawasan n atas kine erja BUMD


13.

Pe engawasan n atas kine erja public service s ob bligation BU UMN Bim mbingan te eknis/asistensi GC CG/KPIsekktor korporrat Bim mbingan te eknis/asistensi penyu usunan lap poran keua angan BUM MD So osialisasi masalah m ko orupsi Bim mbingan te eknis/asistensi implementasi Frraud Contro ol Plan/FC CP Au udit investig gasi Evvaluasi ham mbatan kellancaran pe embanguna an Evvaluasi atas eskalasi dan klaim Ba antuan perhitungan kerugian k ke euangan ne egara Pe emberian keterangan k n ahli atas pe ermintaan instansi pe enyidik Ka ajian penga awasan Evvaluasi pen nerapan tata kelola APIP A Da aerah So osialisasi dan d mimbin ngan teknis s pe enerapan JFA J APIP Daerah D Pe elayanan gaji g honorarium dan tunjangan Pe elayanan operasiona o l perkantorran Pe enyusunan n rencana kerja/teknis k s Pe embinaan Administra A asi Pengelo olaan Ke epegawaian Pe embinaan administra a si dan pen ngelolaan ke euangan Pe enyuluhan dan penye ebaran info ormasi Pe embinaan administra a si dan pen ngelolaan pe erlengkapan Pe embinaan dan d penilaian jabatan n fun ngsional Pe engumpula an data unttuk mendukung PA ASs


Pe enyelengga araan SIM di internall BPKP

Subbag T Tata Usaha a

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.


Korwas A Akuntan Ne egara Korwas A Akuntan Ne egara Korwas Investigasi Korwas Investigasi Korwas Investigasi Korwas Investigasi Korwas Investigasi Korwas Investigasi Korwas Investigasi Korwas Investigasi Satgas P Pembinaan PFA APIP Satgas P Pembinaan PFA APIP Subbag T Tata Usaha a Subbag T Tata Usaha a Subbag T Tata Usaha a Subbag T Tata Usaha a Subbag T Tata Usaha a Subbag T Tata Usaha a Subbag T Tata Usaha a Subbag T Tata Usaha a Subbag g Tata Usah ha Korwass APD Korwass Akuntan Negara N

38

BAB IV

KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA

Ren ncana Strrategis Pe erwakilan BPKP Tahun 2012 2-2014 ini sudah diselaraskkan dengan restruktturisasi pro ogram dan n kegiatan n serta mengacu kepada Pedoman Penyusuna P an Renstra a-KL Tahun 2010-20 014 sepertti diatur dalam Peraturan Menterri Negara Pere encanaan Pembangunan Kepala Ba adan Pere encanaan Pembangu unan Nasiional (Bap ppenas) Nasional/K Nomor 5 Tahun T 2009 yang dite erbitkan tanggal 11 Agustus A 20 009. Ren nstra ini merupakan m komitmen n bersama seluruh ja ajaran Perw wakilan BPKP Pro ovinsi Kepulauan Bangka B Belitung ya ang wajib ditegakka an dan dilaksanakkan agar dapat te ercapai vis si, misi, dan d tujuan BPKP secara keseluruha an.Tujuan tersebut tidak sem mata untuk kepentingan Perw wakilan BPKP sen ndiri, namu un untuk kepentinga k an yang lebih luas, yyaitu kepentingan pemerintah/Presiden n dalam me elaksanakan pembangunan na asional. Nam mun demikkian, Rensstra ini mas sih perlu dijabarkan llebih lanjutt dalam rumusan-rrumusan yang y lebih operasion nal, yang kemudian k dijabarkan n dalam langkah nyata n beru upa kegia atan-kegiattan penga awasan B BPKP, baik k yang bersifat prreemtif, pre eventif mau upun repre esif. Akh hirnya, me enjadi tuga as dan ke ewajiban seluruh s ja ajaran Perw wakilan BPKP untuk bersam ma-sama melangkah m dalam tind dakan yang harmonis untuk melaksana akan progrram dan kegiatan k se esuai deng gan visi da an misi yan ng telah dirumuska an dalam Rencana R S Strategis in ni.Pencapa aian kinerja a memang g bukan hal yang mudah, untuk u itu diperlukan d tekad, ikh htiar dan perjuangan terus menerus untuk me enunjukkan n bahwa BPKP me emang ma ampu memenuhi harapan stakeholder s rs.


39

Lampiran 1/1 - 2 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012-2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG OUTPUT PROGRAM 1 1. Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

SASARAN 2 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/ pemerintah daerah

2. Meningkatnya K/L & Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan yang berlaku

INDIKATOR

SATUAN

3 4 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Lap Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Lap Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah

TARGET 2012 2013 2014 5 12

6 13

7 14

7

8

9

Lap

3

3

3

Lap

1

1

1

Lap

-

-

-

Lap Lap

15 10

17 11

19 12

Lap Lap

8 11

9 12

10 13

Lap

6

7

8

Lap

-

-

-

Lap

-

-

-

Lap

-

-

-

Lap

-

-

Lap

24

26

Lap

-

-

-

Lap Lap

14 1

15 1

17 1

Lap

6

7

8

Lap

9

10

11

BIDANG/ BAGIAN PELAKSANA 8 Koordinator Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

- Koordinator Akuntabilitas Pemerintah Daerah 29

Lampiran 1/2 - 2 OUTPUT PROGRAM

SASARAN

1

2

INDIKATOR

SATUAN

3 4 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Lap

TARGET 2012 2013 2014 5

6

7

2

2

2

BIDANG/ BAGIAN PELAKSANA 8 Koordinator Akuntan Negara

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil pengawasan BUN bidang Akuntan Negara Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD

Lap Lap

3 -

3 -

3 -

Lap Lap

1

1

1

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Lap

-

-

-

Lap Lap Lap Lap

1

1

- Koordinator Investigasi 1

Lap

3

3

3

Lap

-

-

-

Kegiatan

2

2

Kegiatan

2

2

2 Satgas Pembinaan PFA APIP 2

Laporan Laporan

1 39

1 44

1 44 Subbagian Tata Usaha

Unit

47

52

57 Subbagian Tata Usaha

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP

Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan Jumlah Sarana Prasarana prasarana aparatur BPKP

Lampiran 2/1 - 3 ALOKASI PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2014 No.

PROGRAM/KEGIATAN

1 A.

2 PENGAWASAN INTERN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Kegiatan pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Kegiatan pengawasan BUN Bidang Perekonomian Kegiatan bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Kegiatan pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian Kegiatan pengawasan atas Proyek PHLN Kegiatan pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam Kegiatan pengawasan BUN Bidang Polsoskam Kegiatan pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Kegiatan bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Kegiatan pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam Kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Kegiatan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2012 5 1.043.480.000

TAHUN 2013 6 1.135.523.000

2014 7 1.237.783.000

115.995.000

125.661.000

135.327.000

78.925.000

90.200.000

101.475.000

22.550.000

22.550.000

22.550.000

11.275.000

11.275.000

11.275.000

-

-

-

142.800.000 82.320.000

161.840.000 90.552.000

180.880.000 98.784.000

30.475.000 11.835.000

34.284.000 12.911.000

38.093.000 13.987.000

29.325.000

34.213.000

39.101.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PENANGGUNG JAWAB 8 Seluruh Koordinator Pengawasan

Koordinator Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

Lampiran 2/2 - 3 No.

PROGRAM/KEGIATAN

14

Kegiatan pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Kegiatan pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Kegiatan pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Kegiatan bimtek/asistensi penyusunan LKPD Kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Keuangan Daerah Kegiatan pengawasan atas kinerja pelayanan publik Bidang Keuangan Daerah Kegiatan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

15 16 17 18 19 20

21

24

Kegiatan bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Kegiatan pengawasan atas kinerja BUMD Kegiatan pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara Kegiatan pengawasan atas kinerja PSO BUMN

25

Kegiatan bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD

26

Kegiatan pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat Kegiatan sosialisasi masalah korupsi Kegiatan bimtek/asistensi implementasi FCP Kegiatan kajian pengawasan Kegiatan audit investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim Kegiatan audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

22 23

27 28 29 30 31

TAHUN 2013

2012

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

143.040.000 11.405.000

153.257.000 11.405.000

173.691.000 11.405.000

74.610.000

87.045.000

99.480.000

102.645.000

114.050.000

125.455.000

22.210.000

22.210.000

22.210.000

29.325.000 -

29.325.000 -

29.325.000 -

-

-

-

9.775.000

9.775.000

9.775.000

-

-

-

16.340.000

16.340.000

16.340.000

49.545.000

49.545.000

49.545.000

PENANGGUNG JAWAB Koordinator Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Koordinator Akuntan Negara

Koordinator Investigasi

Lampiran 2/3 - 3 No. 32 33 34 35 B.

1 C. 1

PROGRAM/KEGIATAN Kegiatan audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Kegiatan sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Kegiatan sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Kegiatan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPKP Kegiatan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA BPKP Kegiatan terkait Sarana Prasarana TOTAL ANGGARAN

TAHUN 2013

2012

PENANGGUNG JAWAB

2014

-

-

-

23.840.000

23.840.000

23.840.000

23.840.000

23.840.000 Satgas Pembinaan PFA APIP 23.840.000

11.405.000

11.405.000

11.405.000

3.240.565.000

3.564.622.000

3.921.084.000

3.240.565.000

3.564.622.000

3.921.084.000

250.000.000

275.000.000

302.500.000

250.000.000 4.534.045.000

275.000.000 4.975.145.000

302.500.000 5.461.367.000

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha

AN PENGA AWASAN KEUANG GAN DAN P PEMBANG GUNAN BADA PER RWAKILAN N PROVINS SI KEPULA AUAN BANG GKA BELIT TUNG Jalan Pulau Bangka, Komplek K Perk kantoran Gub bernur Air Ita am, Pangkalp pinang 33149 Telepon: (07 717) 432817 7, Faksimili: (0717) ( 43100 06, Surel: ba angka.belitun [email protected]

K KEPUTUSA AN KEPALA A PERWAK KILAN BAD DAN PENG GAWASAN N KEUANG GAN DAN PEMBA ANGUNAN N PROVINS SI KEPULA AUAN BAN NGKA BEL LITUNG N NOMOR: K KEP-661/PW W29/1/201 12 TENTANG G PENET TAPAN IND DIKATOR KINERJA UTAMA PE ERWAKILA AN BADAN N PENGAW WASAN KE EUANGAN DAN PEM MBANGUN NAN PROVIN NSI KEPUL LAUAN BA ANGKA BE ELITUNG TAH HUN 2012-2 2014 KEPALA A PERWAK KILAN BAD DAN PENG GAWASAN N KEUANG GAN DAN PEMBA ANGUNAN N PROVINS SI KEPULA AUAN BAN NGKA BEL LITUNG Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pe engukuran n kinerja d dan penin ngkatan akunttabilitas kin nerja, perlu u ditetapka an indikatorr kinerja uttama di lingku ungan Perrwakilan Badan B Pengawasan Keuanga an dan Pemb bangunan Provinsi P Ke epulauan Bangka B Be elitung; b. bahwa sehubu ungan dengan hurruf a. ma aka perlu perlu ditetapkan kepu utusan me engenai penetapan indikator kinerja utama a (key performan p ce indika ators) Perwakilan Badan Penga awasan Keuangan n dan Pembang gunan Provinsi P Kepullauan Bang gka Belitun ng.

Mengin ngat

: a. Peraturan Pem merintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang t Pelap poran Keuangan dan d Kine erja Insta ansi Pemerintah (Lemb baga Nega ara Republlik Tahun 2006 2 Nomo or 25, Tam mbahan Lemb baran Nega ara Republlik Indonessia Nomor 4614); b. Peraturan Pressiden Nom mor 5 Tahu un 2010 tentang Re encana Pemb bangunan Jangka J Me enengah Nasional N Ta ahun 2010-2014; c. Keputtusan Pre esiden Nomor N 103 Tahun 2001 tentang t kedud dukan, T Tugas, Fungsi, Kewenan ngan, Su usunan Organ nisasi, da an Tata Kerja Le embaga P Pemerintah h Non Departemen sebagaimana a telah beb berapa kalli diubah, terakhir t denga an Peraturran Preside en Nomor 64 6 tahun 2 2005; d. Instru uksi Presiden Nomorr 7 Tahun 1999 tenta ang Akuntabilitas Kinerjja Instansi Pemerinta ah; e. Instru uksi Presid den Nomorr 5 Tahun 2004, ten ntang Perc cepatan Pemb berantasan n Korupsi; f. Peraturan Mentteri Negarra Pendayyagunaan A Aparatur Negara N Nomo or PER/09/M.PAN/5 5/2007 te entang Pedoman Umum Penettapan Indikator Kinerja Utam ma di Ling gkungan Instansi Peme erintah; g. Keputtusan

Ke epala

Bad dan

Peng gawasan

Keuangan n

dan

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; h. Keputusan Kepala BPKP NomorKEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NomorPER-955/K/SU/2011 tentang perubahan keempat atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 15 Agustus 2011; i. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-34/K/SU/2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2010-2014; j. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-111/K/SU/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; k. Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor KEP-615/PW29/1/2012 tentang Rencana Strategis Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2014. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2014.

PERTAMA

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perwakilan Badan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama wajib dijadikan acuan bagi seluruh subunit organisasi di lingkungan Perwakilan Badan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun rencana kerja tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kerja tersebut.

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Pangkalpinang Pada tanggal : 2 Mei 2012 KEPALA PERWAKILAN,

NASMIFIDA

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Lampiran 1 - 4 Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP-661/PW29/1/2012 Tanggal : 2 Mei 2012 1. Nama Organisasi : Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Tugas

: Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi dan sumber daya di lingkungan wilayah administrasi unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan ketetapan Kepala BPKP

3. Fungsi

:

1) Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan; 2) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik /kekayaan negara; 3) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik /kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah; 4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan departemen/lembaga/wilayah;

tugas

pemerintah

yang

bersifat

strategis

dan/atau

lintas

5) Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah; 6) Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah; 7) Pemeriksaan terhadap unit-unit kerja IPP/IPD/BUMN/BUMD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8) Evaluasi terhadap pelaksanaan GCG dan laporan akuntabilitas kinerja berdasarkan ketentuan yang berlaku; 9) Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, BUMN, dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi pemerintah lainnya; 10) Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Lampiran 2 - 4 Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP-661/PW29/1/2012 Tanggal : 2 Mei 2012 11) Pelaksanaan administrasi perwakilan. 4. Indikator Kinerja Utama : No.

Tujuan Strategis

1. Meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara

Uraian Indikator Kinerja Utama

Sumber Data

1. Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian 2. Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam 3. Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah 4. Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam 5. Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah 6. Laporan hasil pengawasan BUN bidang Akuntan Negara 7. Laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden bidang Polsoskam 8. Laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden bidang Keu. Daerah 9. Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam 10. Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKPD 11. Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam

SIM MONEV RKT & SIM HP

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Lampiran 3 - 4 Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP-661/PW29/1/2012 Tanggal : 2 Mei 2012 No.

Tujuan Strategis

Uraian Indikator Kinerja Utama

Sumber Data

12. Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat 13. Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang Perekonomian 14. Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang Polsoskam 15. Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang Keu. Daerah 16. Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 2. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik

17. Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan public bidang Keu. Daerah 18. Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 19. Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 20. Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD

3. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara

21. Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 22. Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 23. Laporan hasil kajian pengawasan 24. Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim

SIM MONEV RKT & SIM HP

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Lampiran 4 - 4 Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : KEP-661/PW29/1/2012 Tanggal : 2 Mei 2012 No.

Tujuan Strategis

Uraian Indikator Kinerja Utama 25. Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik 26. Laporan hasil audit investigasi atas permintaan instansi lainnya 27. Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam

4. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan SPIP

28. Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keu Daerah 29. Jumlah sosialisasi daan bimtek penerapan JFA APIP Daerah

5. Meningkatkan kapasitas 30. Jumlah sosialisasi daan bimtek penerapan tata kelola APIP aparat pengawasan intern Daerah pemerintah yang professional 31. Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah dan kompeten

Sumber Data

Pengawasan. Perencanaan. yang telah diubah. Keuangann

Recommend Documents