BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Bank
Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Uundang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksudkan dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan dan deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2.2 Jenis Bank Dan Kegiatan Usaha Menurut Undang-Undang pokok Perbankan No. 10 Pasal 5 ayat (1) Tahun 1998 disebutkan, bank menurut jenisnya dibagi menjadi 2 yaitu :
1. Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan usaha bank umum meliputi :
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 5. Memindahan uang baik kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. 6. Memindahkan dana pada, menjamin dana dari atau meminjam dana bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga. 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 9. Melakukan kegiatan penelitian untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak. 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. 12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Sering kali lokasi BPR dibangun dekat dengan lokasi yang memudahkan untuk ditemui masyarakat saat mereka membutuhkan. Bank Perkreditan Rakyat sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar.
Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaiman telah diubah dengan UndangUndang No. 10 Tahun 1998, dimana fungsi Bank Perkreditan Rakyat tidak hanya menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro dan kecil ataupun menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat.
Dalam penyaluran kredit atau pemberian kredit kepada masyarakat Bank Perkreditan Rakyat selalu menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Sasaran. Hal ini dikarenakan proses kreditnya yang relatif cepat dan persyaratan lebih sederhana, serta sangat mengerti akan kebutuhan nasabah.
Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum yang boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat seperti usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan Bank Perkreditan Rakyat dapat diperoleh salah satunya dari selisih antara bungan dana mahal yang dihimpun oleh bank dengan bunga kredit yang disalurkan. Namun, ada juga beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:
1. Adapun usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah: 1)
Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2)
Memberikan kredit.
3)
Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4)
Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada Bank Perkreditan Rakyat apabila mengalami over likuiditas.
2. Usaha-usaha yang tidak boleh dilakukan Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut: 1)
Menerima simpanan berupa giro.
2)
Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3)
Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
4)
Melakukan usaha perasuransian.
5)
Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha Bank Perkreditan Rakyat.
2.3 Prosedur Prosedur merupakan rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelsaikan kegiatan atau aktivitas, sehungga dapat tercapai tujuan yang diharapkan serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang telah terperinci menurut waktu yang telah ditentukan. Beberapa pendapat yang menulis pengertian prosedur salah satunya menurut Ardiyos (2004:73) menyatakan bahwa prosedur merupakan suatu bagian sistem yang meruppakan rangkaian tindakan yag menayangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar kegiatan usaha atau transakasi dapat terjadi berulang kali dan dilakukan secara seragam.
Sedangakan prosedur menurut M. Nafarin (2004:9) “prrosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.
Jadi Prosedur merupakan langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang terperinci menurut waktu yang ditentukan dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksaan kerja yang seragam.
2.4
Pengertian Kredit Dalam bahasa latin Kredit disebut Credete yang artinya percaya. Maksudnya
memberikan kepercayaan kepada penerima kredit bahwa kredit kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jangka waktunya. Menurut (Kasmir 2006) pengertian kredit adalah : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi uatangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 2.4.1 Unsur-Unsur Kredit. Menurut (Kasmir 2004) unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah 1. Kepercayaan
Keyakinan adalah suatu keyakinan terhadap pemberi kredit untuk diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dalam jangka waktu kredit. Bank memberikan kepercayaan atas dasar melandasi mengapa suatu kredit dapat berani di kucurkan. 2. Kesepatakan Kesepakatan dalam suatu perjanjian yang setiap pihak (si pemberi kredit kepada si penerima kredit) menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan berada dalam suatu akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan. 3. Jangka Waktu Dari jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai dari pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur. 4. Resiko Dalam menghindari resiko buruk dalam perjanjian kredit, sebelumnya telah dilakukan perjanjian pengikatakan angunan atau jaminan yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur atau peminjam. 5. Prestasi Prestasi merupakan objek yang berupa bunga atua imbalan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah debitur. 2.4.2 Tujuan Kredit Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang berhak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri : Menurut (Kasmir 2006) Tujuan pemberian kredit antara lain:
1. Mencari keuntungan Yaitu bertujuan agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapt memperluas usahanya serta dapat membesarkan usaha bank. 2. Membantu usaha nasabah Yaitu agar dapat mengembangkan dan mempertahankan usaha nasabahnya. 3. Membantu pemerintah Yaitu dalam berbagai bidang dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sector. 2.4.3 Fungsi Kredit Fungsi pokok kredit pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumen yang semuanya itu pada akhirnya ditunjukan untuk menaikkan taraf hidup manusia. Menurut (Kasmir 2005) Fungsi Kredit adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan daya guna uang Memberikan pinjaman uang kepada pengusaha yang memerlukan dana untuk kelangsungan usahanya berarti mendayagunakan uang itu secara benar. 2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Pemberian kredit uang yang disalurkan melalui rekening dapat menciptakan adanya alat pembayaran yang baru seperti bilyet giro, cek, wesel dan sebgainya. Pemberian kredit uang dalam bentuk tunai juga meningkatkan peredaran daya guna uang. 3. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang
Para pengusaha di bidang industri memerlukan banyak modal untuk membiayai usahanya. Sebagian dari pengusaha itu ada yang menggunakan modal dari kredit (pinjaman). Dengan uang pinjaman itu mereka menjalankan usaha membeli bahan baku yang kemudian memproses bahan baku itu menjadi bahan jadi sehinggga daya guna barang itu meningkat. 4. Sebagai salah satu stabilitas ekonomi Untuk meningkatkan keadaan ekonomi dari keadaan kurang sehat ke keadaan yang lebih sehat, biasanya kebijaksanaan pemerintah diarahkan kepada usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat mengendalikan inflasi, dan mendorong kegiatan eksport. 5. Meningkatkan kemauan berusaha Kemampuan para pengusaha untuk mengadakan modal sendiri bagi usahnya terbatas bila disbanding dengan keinginan dan peluang yang ada untuk melakukan usahnnya. Untuk itu pemebrian kredit dapat lebih meningkatkan kegairahan berusaha. 6. Meningkatkan pemertaan pendapatan Para pengusaha dapat memperluas usahanya dengan bantuan modal dari kredit. Biasanya perluasan usaha ini memerlukan tenaga kerja tambahan. Hal ini sama saja dengan membuka kesempatan kerja, dan juga membuka peluang adanya pemerataan pendapatan. 7. Meningkatkan hubungan internasional Bantuan kredit dapat dilaksanakan dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan dalam negeri mempunyai kemungkinan untuk menerima bantuan kredit atau luar negeri, demikian sebaliknya.
Berdasarkan kutipan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa fungsi kredit terdiri dari meningkatkan daya guna dan barang, peredaran dan lalu lintas uang. Sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan keinginan berusaha, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan hubungan internasional. Hal ini merupakan fungsi penggunaan kredit bagi masayarakat. 2.4.4 Macam-Macam Kredit atau Jenis-Jenis Kredit Macam-macam kredit atau jenis-jenis kredit diklasifikasikan antara lain sebagai berikut. 1. Macam-Macam Kredit Berdasarkan Kelembagaan
a)
Kredit Perbankan, adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh bank negara atau swasta untuk kegiatan usaha atau konsumsi
b)
Kredit Likuiditas, ialah kredit yang diberikan kepada bank-bank beroperasi di Indonesia oleh bank-bank sentral yang difungsikan sebagai dana dalam membiayai kegiatan perkreditannya.
c)
Kredit Langsung, yaitu kredit yang diberikan kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program) oleh BI.
d)
Kredit Pinjaman Antarbank, adalah kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.
2. Macam-Macam Kredit Berdasarkan Jangka Waktu
a)
Kredit Jangka Pendek, adalah kredit yang berjangka waktu maksmium satu tahun. Bentuknya berupa kredit direkening koran, kredit penjualan, kredit wesel, dan kredit pembeli serta kredit modal kerja.
b)
Kredit Jangka Menengah, ialah kredit yang jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.
c)
Kredit Jangka Panjang, adalah kredit yang memiliki waktu lebih dari tiga tahun. Umumnya berupa kredit investasi yang dedidikirawan dengan tujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.
3. Macam-Macam Kredit Berdasarkan tujuan atau Penggunaannya
a)
Kredit Konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dan dengan keluarganya, misalnya kredit mobil, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya. Kredit ini sangat tidak produktif
b)
Kredit Modal Kerja, ialah kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit produktif
c)
Kredit Investasi, adalah kredit yang digunakan untuk investasi produktif, tetapi baru menghasilkan jangka waktu yang relatif lama. Kredit yang biasanya diberikan grace period, seperti kredit perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.
2.5
Kredit Modal Kerja Pengertian kredit modal kerja menurut Dendawijaya (2001:27) adalah: “kredit yang
diberikan bank kepada nasabah (debitur) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja debitur”. Prinsip dari modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk membeli
barang dagangan atau bahan-bahan baku kemudian diproses menjadi barang jadi lalu dijual baik secara tunai atau kredit selanjutnya memperoleh uang tunai kembali. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasinya tersebut. Menurut Syahyunan (2004:40) faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja adalah: 1. Volume penjualan 2. Besar kecilnya skala usaha perusahaan 3. Aktivitas perusahaan 4. Perkembangan teknologi Sikap perusahaan terhadap likuiditas dan profitabilitas. Menurut Bastian dan Suhardjono (2006:251) kredit modal kerja memiliki jangka waktu pengembalian maksimal satu tahun (bisa diperpanjang sesuai kebutuhan) yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai stok barang, piutang dagang, pembelian bahan baku ataupun kebutuhan modal kerja perusahaan lainnya.
Kredit modal kerja yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produksi baik
peningkatan kuantitatif maupun kualitatif. 2.6
Pengertian Jaminan Kredit Jaminan kredit adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh
debitur kepada pihak bank guna menjamin pelunasan utangnya apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau adendumnya. Jaminan dapat dibedakan sebagai berikut 1. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian penanggungan utang di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wanprestasi.
2. Jaminan perusahaan (corporate guarantee) adalah suatu perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wanprestasi. 3. Jaminan kebendaan adalah penyerahan hak oleh debitur atau pihak ketiga atas barangbarang miliknya kepada bank guna dijadikan agunan atas kredit yang diperoleh debitur. Maksud dan tujuan pengikatan/penguasaan jaminan adalah: 1. Guna memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang aguanan tersebut bila nasabah bercedera janji, yaitu tidak bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 2. Menjamin agar nasabah berperan dan/atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga kemungkinan
nasabah untuk meninggalkan usahanya/proyek dengan
merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah, atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil. 3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank. Dalam mengadakan penilaian terhdap barang jaminan perlu menggunakan pendekatan dengan mempertimbangkan dimensi waktu kredit yaitu dengan pendekatan jaminan (Collateral Approach) pendekatan ini menekankan pada kondisi dari jaminan yang diserahkan oleh calon debitur yang harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: 1) Syarat Ekonomis yaitu nilai jaminan memiliki nilai ekonomis yang konstan dan lebih besar dari plafon kredit dan memiliki nilai jual yang baik dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a) Harga beli jaminan b) Masa pemakaian c) Perkiraan harga pasar d) Daya beli masyarakat e) Sifat permintaan atas barang tersebut 2) Syarat Yuridis yaitu a) Jaminan merupakan milik sah dari calon debitur dan dimiliki oleh calon debitur yang dibuktikan dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) dan HGB (Hak Guna Bangunan) b) Jaminan tidak berada dalam kasus persengketaan dan dalam proses pengadilan c) Jaminan memenuhi syarat untuk dilakukan pengikaatan yang dilengkapi surat pemberitahuan pajak terutan. d) Jaminan tidak berada dalam masa penjaminan dengan kreditur lain. Nilai jaminan dapat diklasifikasikan menjadi dua sebagai berikut: a) Nilai pasar yaitu nilai yang terjadi dipasar yang diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. b) Nilai taksasi yaitu nilai yang dihitung berdasarkan penilaian terhadap faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi nilai barang. 2.7
Alokasi Kredit BPR Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu: 1) Dalam memebrikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
2) Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemeberian kredit, pemberian jaminan atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada penjamin atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 20% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 3) Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga ), anggota direksi (dan keluarga ), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 2.8
Analisis Dalam Pemeberian Kredit Setelah permohonan kredit diterima oleh bank, maka calon nasabah diminta untuk
memberi keterangan-keterangan tambahan yang dapat menjelaskan isi dari berbagai dokumen yang disampaikannya kepada bank. Keterangan-keterangan tersebut bisa disampaikan lisan melalui wawancara maupun tertulis sesuai dengan informasi maupun data yang diminta oleh petugas bank. Selanjutnya, petugas bank melakukan analisis kredit berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan dalam bank. (Lukman Dendawijaya, 78 79;2009).
Thomas Suyanto, dkk (70; 1997) menjelaskan bahwa pengertian analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan dari segala aspek untuk mengetahui kelayakan suatu permohonan kredit dan menyusun laporan analisis yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan kredit. Adapun analisis kredit yang dilakukan petugas bank meliputi analisis 5C yaitu analisis watak, kemampuan, modal, kondisi atau prospek usaha dan jaminan. Analisis tersebut secara rinci, sebagai berikut: 1) Analisis watak calon nasabah (Character) Analisi watak bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemamuan membayar kembali pinjaman dari calon nasabah. 2) Analisis Kemampuan (Capital) Analisis ini bertujuan untuk mengukur tiingkat kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran kembali kredit dari usaha yang akan dibiayai, mencakup aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek personalia, dan aspek financial. 3) Analisis Modal (Capital) Analisis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan calon nasabah dalam menyediakan modal sendiri untuk mendukung pembiayaan usaha. 4) Analisis kondisi atau prospek usaha (Condition of Economy) Analisis ini bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidakannya suatu usaha yang akan dibiayai. 5) Analisis aguan (Collaterall)
Analisis aguanan bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan (barang jaminan) yang digunakan sebagai alat pengaman bagi bank apabila kredit yang diberikan menjadi bermasalah (Suhardjono, 198211;2005). Penentuan keputusan yang akan diambil oleh bank terhadap permohonan kredit. Tahap ini dilakukan setelah permohonan kredit yang membutuhkan data-data yang dapat menunjang kegiatan tersebut. Dalam melakukan analisis kredit menggunakan pedoman atau dasar penilaian yang ditentukan.
