BAB II LANDASAN TEORI II.1
Pengertian Bank dan fungsinya Saat ini bank sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang mutlak, karena masyarakat merasa lebih nyaman dalam menyimpan uangnya di bank ketimbang menyimpannya di rumah, dan selain itu masyarakat akan memperoleh imbalan berupa bunga jika uangnya di simpan di bank sehingga uang mereka akan bertambah. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank ialah : badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia bank menurut jenisnya ada dua, yaitu Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat. Pengertian dari Bank Umum sesuai dengan Undangundang No. 10 tahun 1998 ayat ke-3 adalah : bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat menurut Undangundang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 4 adalah: Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
10
Fungsi bank menurut Djoko Retnadi (2005:34) adalah : Sebagai intermediasi keuangan, yaitu sebagai pihak yang mengumpulkan dana dari surplus unit untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan dana (deficit unit).. II.1.1 Pengertian Syariah Syariah merupakan ajaran Islam tentang hukum Islam atau peraturan yang harus dilaksanakan dan/atau ditinggalkan oleh manusia. Menurut Ismail ( 2011 : 4 ) syariah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan tindakan manusia yang dilakukan terkait dengan hubungan antara manusia dan Sang Pencipta yaitu Allah SWT, disebut juga dengan istilah hablumminallah. Sedangkan muamalah merupakan tuntunan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dan manusia lainnya,yang disebut juga hablumminannas. II.1.2 Pengertian Bank Syari’ah Dalam perbankan Syariah yaitu UU No.21 2008 pasal I ayat ke-7 Bank Syariah adalah: Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah.Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan layanan jasa dalam lalulintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu litas pembayaran. Menurut Heri Sudarsono (2008:27) bank syariah adalah : lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroprasi disesuaikan dengan prinsi-prinsip syariah.
11
Salah satu karakteristik bank syariah menurut Ismail ( 2011: 29 ) yaitu: tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur’an dan hadis Rasullullah SAW. II.1.3 Konsep Dasar Bank Syariah Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank umum syariah menurut Ismail ( 2011:33 ) adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana di bank syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 butir ke-1 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah
dan unit usaha syariah,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. II.1.4 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional Bank syariah dalam sistem operasionalnya adalah disesuaikan dengan syariat Islam dimana dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun yang diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.
Beberapa
perbedaan
antara
bank
syariah
dengan
bank
konvensional akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :
12
Tabel II.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional Perbedaan 1. Investasi
2. Return
3. Perjanjian 4. Orientasi
Konvensional
Syariah
Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungka. Return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan. Return yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarka prinsip syariah.
Perjanjian menggunakan hukum positif. Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keutungan atas dana yang dipinjamkan.
Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam. Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra. Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.
5. Hubungan antara bank dan nasabah 6. Dewan pengawas
Hubungan antara bank dan nasabah ialah kreditor dan debitur. Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.
7. Penyelesaian sengketa
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.
Sumber : Ismail (2011 : 38)
Selain itu yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah pada bank syariah sebelum transaksi dimulai diharuskan adanya akad/perjanjian yang jelas. Menurut Tarek el Diwany (2008:176) ada tiga jenis akad yaitu : a. Akad pertukaran, dimana kedua belah pihak menerima countervalue (nilai pertukaran), b. Akad charity, di mana donor tidak diatur akan menerima nilai pertukaran, dan c. Akad investasi di mana aset (upaya) diinvestasikan kedalam suatu proyek atas dasar bagi hasil Untuk mengetahui lebih detail dan jelas maka jenis-jenis dari akad tersebut akan dijelaskan kedalam tabel berikut ini :
13
Tabel II.2 Jenis-jenis akad Akad pertukatan
Akad charity
Akad Investasi
Bentuk-bentuk akad lainnya
Murabahah Bay al-Salam Ijarah Istisna
Qardul Hasan Hibah Waqaf
Mudharabah Musyarakah
Rahn Daman Wadiah
Sumber : Tarek el Diwany (2008:176)
Penjelasan tabel : a. Akad Pertukaran 1. Akad Murabahah adalah , melibatkan pengangkatan seorang pedagang oleh seseorang. Pedagang itu yang menyetujui untuk membeli barang-barang atas nama orang tersebut dan menyerahkannya pada suatu tempat tertentu. Pedagang tersebut memberikan pelayanan untuk mendapatkan fee dan akan menanggung berbagai resiko transaksi. 2. Bay al-Salam merupakan suatu akad untuk penyerahan komoditi yang tertunda, dengan tanggal penyerahan tertentu dan pembayaran penuh. Tetapi barangbarang tersebut belum ada. Akan tetapi, kuantitas dan kualitas dari barangbarang yang akan diserahkan harus didefinisikan, dan tidak boleh digantungkan pada faktor-faktor yang tidak dapat diramalkan. 3. Ijarah menggambarkan pembelian kegunaan suatu aset sebagai imbalan atas suatu pembayaran, di mana kepemilikan aset itu sendiri tidak dipindahkan. Akad ini sesuai dengan perjanjian “operating lease” modern.
14
4. Istisna jenis akad pertukaran yang memungkinkan penyerahan barang dikemudian hari pada tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya. Akad ini berhubungan dengan proses produksi barang-barang yang dibuat berdasarkan pesanan dan memungkinkan produsen untuk menandai proses produksi dengan menerima harga penjualan dari produknya dimuka. b.
Akad Charity 1. Qardul Hasan, suatu pinjaman bebas bunga yang diberikan oleh beberapa bank islam kepada rekening investasi nasabah atau dari seseorang yang mampu kepada orang lain yang membutuhkan seperti seorang mahasiswa atau orang miskin. Atau, kadang-kadang sebagai pinjaman pengembangan bisnis untuk pengusaha kecil. 2. Hibah diperbolehkan dengan beberapa syarat yaitu, a) tidak ada barang atau jasa atau manfaat lainnya yang diberikan atau diatur untuk diberikan sebagai imbalan; b) penerima tidak berhubungan dengan kekuasaan administratif atau kekuasaan negara, agar hibah tidak dianggap sebagai suap; c) apabila hibah merupakan bentuk aset yang haram, harus dikembalikan, dihancurkan atau diberikan sebagai sedekah. 3. Waqaf adalah suatu bentuk sumbangan yang diberikan selamanya untuk suatu alasan tertentu. Yaitu yang dapat dinikmati adalah hak penggunaannya saja (nilai aset harus dijaga tetap) dan harus digunakan untuk tujuan sosial. Aset yang diwakafkan harus dipegang sebagai amanah bagi penerima manfaat dan tidak boleh dijual oleh pemegang amanah.
15
c.
Akad Investasi 1. Musyarakah Berdasarkan musyarakah, semua pihak pada proyek memberikan kontribusi berupa modal atas prinsip bagi hasil. Tetapi tidak mempunyai kewajiban untuk ikut melaksanakan kekuasaan eksekutif pada proyek tersebut. 2. Mudharabah, berasal dari bahasa arab dari kata mudarib yang berarti pemakai modal orang lain. Berdasarkan akad mudharabah, seorang investor (rabb al-mal) berakad dengan seorang mudharib untuk melakukan usaha atas dasar bagi hasil, yang memberikan hak pengendalian sepenuhnya atas dana-dana yang disediakan kepada mudharib.
d.
Bentuk-bentuk akad lainnya 1. Rahn (jaminan keamanan) mungkin dilakukan asalkan jaminan tersebut tidak bisa dibatalkan. Barang yang digadaikan harus bisa dijual apabila terjadi gagal bayar, dan perawatan barang-barang yang digadaikan jatuh kepada pemegang barang yang digadaikan. 2. Daman (surety,jaminan atau warranty) terdapat dalam berbagai bentuk daman al-naqs merupakan liability untuk mengganti kerugian dan telah diterapkan di dalam perbankkan Islam sebagai jaminan terhadap kerugian dan penyimpan akibat pelanggaran akad di pihak bank sendiri. Daman al-talaf adalah jaminan untuk mengganti setiap kerugian pada properti ketika berada di dalam penjagaan penerima amanah. Dan daman al-tarrud adalah surety (jaminan) yang diberikan oleh seorang penjual kepada seorang pembeli terhadap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh barang yang dijual kepada ihak ketiga. 16
3. Wadiah (penitipan) untuk suatu simpanan, menyimpan barang tersebut sebagai amanah. Seorang penerima amanah tidak harus membayar ganti rugi jika terjadi kerugian atau kerusakan yang tidak diinginkan terhadap barang yang diamanahkan kecuali pembayaran yang diterima untuk pelaksanaan amanah tersebut apabila terjadi kasus dimana biaya pengganti menjadi nilai tertagih.
II.1.4.1 Perbedaan investasi dengan membungakan uang Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang menurut Antonio ( 1999 : 86 ) diantaranya : a. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena
berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (return) tidak pasti dan tidak tetap. b. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung
resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Sesuai dengan definisi diatas menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (return) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai mudharibatau pengelola dana.
II.1.4.2 Perbedaan hutang uang dan hutang barang Ada dua jenis hutang yang berbeda satu sama lainnya menurut Antonio ( 1999 : 87 ) yaitu dimana beliau menjelaskan bahwa : a. Hutang yang terjadi karena pinjam meminjam uang tidak boleh ada
tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya
17
materai,biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yag sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan. b. Hutang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas
dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri dari harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati maka selamanya tidak boleh berubah naik, karena akan masuk kedalam kategori riba fadl. Dalam transaksi perbankkan syariah yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk hutang pengadaan barang bukan hutang uang. II.1.4.3 Perbedaan antara bunga dan bagi hasil Tabel II.2 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil Bunga a.
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. c.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat ganda atau keadaan ekonomi sedang “booming”. e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.
Bagi hasil a.
Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarka pada jumlah keuntungan yang diperoleh. c. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh keduabelah pihak. d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. e.
Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil
Sumber : Syafi’i Antonio ( 1999 : 88 )
II.1.5 Riba dan Permasalahannya Menurut Heri Sudarsono (2008:1) menyebutkan salah satu bahaya riba bahwa : Dominasi transaksi ribawi dalam perekonomian telah berdampak pada berfluktuasinya tingkat inflasi dan berpotensi sebagai alat eksploitasi
18
manusia, mengarah pada ketidakadilan distribusi, dan membawa pada marjinalisasi kebenaran. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba menurut Syafi’i Antonio ( 1999 : 59 ) yang mengatakan bahwa riba adalah, Pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil.” ( Q.S An Nisa: 29 ) Surat Ali imron : 130 artinya : “Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda,dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” Surat Annisa : 161,artinya : “Dan disebabkan mereka memakan riba,padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya,dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil.Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.” Dalam kaitannya dengan pengertian al bathil dalam ayat tersebut, Ibnu Al Arabi Al Maliki dalam Antonio (1999 : 59 ) menjelaskan : Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba, Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegimitasi adanya penambahan tersebut secara adil.Seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam
19
transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa.Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta pengkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal, juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat. Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional sipemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. II.1.5.1 Pengertian Riba Menurut Heri Sudarsono (2008:1) riba merupakan : Riba adalah tambahan nilai yang diperoleh dengan tanpa resiko dan bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja Pengertian riba secara bahasa menurut Syafi’i Antonio (1999 : 59) : ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Riba dapat dibedakan menjadi beberapa golongan
Syafi’I Antonio
(1999 : 63) diantaranya: 1. Riba dari Utang Piutang
Dimana riba ini terjadi karena adanya transaksi utang piutang.Riba karena utang piutang dibagi menjadi dua yaitu :
20
a.) Riba Qardh adalah merupakan suatu tambahan atau kelebihan yang telah
disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Didalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya. b.) Riba jahiliyah adalah merupakan riba yang timbul karena adanya
keterlambatan
pembayaran
dari
sipeminjam
sesuai
dengan
waktu
pengembalian yang telah diperjanjikan.Dalam perjanjian ini peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamkan karena si peminjam tidak dapat mengembalikan tepat waktu. 2. Riba dari Transaksi Jual Beli. ini terjadi karena adanya transaksi jual beli, dan riba tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: a.) Riba Fadhl adalah tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang
sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Penjelasan dari riba ini adalah apabila dua pihak melakukan transaksi tukar barang yang sejenis namun salah satu pihak memberikan dengan takaran, jumlah, dan kadar yang berbeda. b.) Riba Nasi’ah merupakan pertukaran antara dua jenis barang ribawi yang
satu dan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dan penyerahan barang tersebut.
21
II.I.6 Investasi Mudharabah Dalam PSAK No. 105 dijelaskan bahwa yang di maksud dengan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana ) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Mudharabah sendiri dapat di bedakan menjadi tiga macam sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 4 diantaranya : 1. Mudharabahmuthalaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana
memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya. 2. Mudharabahmuqqayadah adalah mudharabah dimana pemilik dana
memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. 3. Mudharabah musytarakah adalah bentuk
mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.
Sedangkan menurut Antoni, Syafi’i (2001) yang dimaksut dengan Mudharabah adalah : mudharabah berasal dari kata dharib yang berarti memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha Karakteristik dari mudharabah sesuai dengan yang tertuang pada PSAK No. 105 paragraf 5 dapat di uraikan sebagai berikut : a.
Entitas, dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.
b.
Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana , dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.
c.
dalam mudharabah muqayyadah , contoh batasan antara lain :
22
1. tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya; 2. tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan
tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; 3.
mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa pihak ketiga.
d.
Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pihak ketiga atau pengelola dana. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
e.
Pengembalian dana syirkah temporer dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.
f.
jika dari pengelolaan dana syirkah temporer menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan danasyirkah temporer menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai alur pembiayaan berikut sekema dari pembiayaan mudharabah :
23
Gambar II.1 Sekema Mudharabah
Sumber : M. Yusuf, Akuntansi perbankkan Syariah
II.1.6.1 Prinsip pembagian hasil usaha Pembagian hasil usaha mudhaarabah sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 11 dapat dilakukan berdasakan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil , dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (Grossprofit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah.
24
II.1.6.2 Pengakuan dan pengukuran Pengakuan dan pengukuran yang tertuang dalam
PSAK No. 105
paragraf 12 Dana syrikah temporer yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo. Pengukuran akuntansi pembiayaanmudharabah, telah dijelaskan di dalam PSAK No. 105 sebagai berikut : 1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai
investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana. (Paragraf 12) 2. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut : a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah yang
dibayarkan. b. Investasi mudharabah dalam bentuk asset nonkas pada saat
penyerahan : (i)
Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian.
(ii)
Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. ( Paragraf 13)
3. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan
rusak, hilang atau factor lainnya yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. ( Paragraf 14) 4. Jika sebagian investasi mudharabah
hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana , maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (Paragraf 15)
25
5. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha
mudharabah diterima oleh pengelola dana. (Paragraf 16) 6. Dalam investasi mudharabah barang yang diberikan dalam bentuk barang
(nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah , maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil . yang dimaksut dengan kelalaian pengelola dana ialah, persayaratan yang ditentukan dalam akad tidak dipenuhi, hasil keputusan dari institusi yang berwenang. ( paragraf 17 ) 7. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukan oleh: (a)
Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi:
(b)
Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (forcemajeur) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
(c)
Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (Paragraf18 )
8. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan
belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. ( Paragraf 19 ) II.1.6.3 Penghasilan usaha Di dalam PSAK No. 105 dijelaskan mengenai penghasilan Usaha investasi mudharabahyaitu : 1.
Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. ( Paragraf 20 )
2.
Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara : (a) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi ; dan (b) Pengembalian investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau
kerugian. ( Paragraf 21 ) 3.
Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas relisasi penghasilan usaha dari
26
pengelola dana.Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. ( Paragraf 22 ) 4.
Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan kepada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. ( Paragraf 23 )
5.
Bagi hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang jatuh tempo dari pengelola dana. ( Paragraf 24 )
1I.1.6.4 Entitas sebagai pengelola dana Entitas sebagai pengelola dana dalam PSAK No. 105 dijelaskan seperti dibawah ini : 1.
Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudaharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, danasyirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat. ( Paragraf 25 )
2.
Jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer muqayadah yang diterima maka entitas tidak mengakui sebagai aset, karena entitas tidak memiliki hak untuk menggunakan aset atau melepas aset tersebut kecuali sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik dana. ( Paragraf 26 )
II.1.6.5 Mudharabahmusytarakah Penjelasan dari mudharabah musytarakah seperti yang tertuang dalam PSAK No. 105 adalah sebagai berikut : 1.
Akad mudharabahmusytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah . Jika entitas juga menyertakan modal dalam mudharabahmusytarakah maka penyaluran modal milik entitas diakui sebagai investasi mudharabah. ( Paragraf 32 )
2.
Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyerahkan juga modalnya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Pemilik modal musyarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi modal yang disetorkan . Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modala musyarakah. ( Paragraf 33 )
27
II.1.6.6 Penyajian Penyajian dalam investasi mudharabah dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.
Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. ( Paragraf 36)
2.
Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas, pada : a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk setiap jenis mudharabah; b) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan kewajiban; dan c) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagika. ( paragraf 37 )
II.1.6.7 Pengungkapan Pengungkapan yang dapat dilakukan terhadap investasi mudharabah dapat dijelaskan seperti berikut ini sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 38 : Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada : Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; (c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan
dan; (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi
keuangan no. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. II.1.6.8 Jurnal- jurnal Mudharabah Yusuf ( 2010 : 438 )
dijelaskan ada beberapa jurnal yang harus
digunakan dalam pencatatan investasi mudharabah diantaranya, pada saat pembiayaan mudharabah disetujui, dicatat sebagai komitment bank syariah sebesar pembiayaan yang disetujui dengan jurnal :
28
Dr. Kontrak komitment investasi mudharabah Cr. Kewajiban komitment investasi mudharabah
xxx xxx
Jika dilakukan pembayaran tahap pertama maka jurnal yang dapat digunakan Dr. Investasi mudharabah Cr. Rekening mudharib
xxx
Dr. Kewajiban komitment investasi Cr. Kontrak komitment investasi mudharabah
xxx
xxx
xxx
Apabila pembiayaan disetujui dalam bentuk modal non-kas maka jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut : Dr. Persediaan Dr. Rekening suplier
xxx xxx
Pada saat pembiayaan mudharabah disetujui, dicatat sebagai komitment bank syariah sebesar pembiayaan yang disetuji dengan jurnal : Dr. Kontrak komitment investasi mudharabah Cr. Kewajiban komitment investasi mudharabah
xxx xxx
Sedangkan jika pembiayaan mudharabah disetujui dalam bentuk uang tunai, atas penyerahan uang tunai tersebut oleh bank syariah dilakukan jurnal : Dr. Investasi mudharabah Cr. Rekening mudharib
xxx xxx
Dalam beberapa kasus terkadang terjadi nilai barang yang diserahkan kepada mudharib memiiliki nilai pasar lebih rendah atau lebih tinggi dibanding nilai beli, maka terhadap kasus tersebut jurnal yang dapat dilakukan terhadap nilai pasar yang lebih rendah adalah : Dr. Investasi mudharabah Dr. Kerugian penyerahan aset mudharabah Cr. Persediaan/ aset mudharabah
xxx xxx xxx
29
Sedangkanjurnal untuk nilai pasar yang lebih tinggi jurnalnya adalah sebagai berikut : Dr. Investasi mudharabah Cr. Persediaan aktiva Cr. Keuntungan tangguhan aset mudharabah
xxx xxx xxx
Keuntungan tangguhan penyerahan aktiva tersebut diamortisasi selama jangka waktu akad mudharabah, sehingga dilakukan jurnal sebagai berikut : Dr. Keuntungan tangguhan aset mudharabah Cr. Pendapatan penyerahan aktiva
xxx xxx
Jurnal yang digunaka untuk mencatat penerimaan atas bagi hasil adalah : Dr. Kas/Rek Nasabah Cr. Pendapatan bagi hasil mudharabah
xxx xxx
Jurnal yang dibuat pada saat bank membentuk cadangan kerugian : Dr. Beban penyisihan kerugian investasi Cr. Penyisihan kerugian investasi
xxx xxx
Jurnal Pada saat penghapusbukuan : Dr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah Cr. Investasi mudharabah
xxx xxx
Sedangka jurnal untuk mencatat piutang dari transaksi investasi mudharabah adalah : Dr. Piutang kepada mudharib Cr. Pendapatan bagi hasil mudharabah
xxx xxx
30
31
