BAB II LANDASAN TEORI
II.1 Kerangka Teori dan Literatur II.1.1 Pengertian Bank Syariah Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 7 tahun 1992
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Menurut Sudarsono (2004:27), pengertian bank syariah sebagai berikut:
Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.
Sedangkan menurut Muhammad (2005:1), yang dimaksud dengan bank syariah sebagai berikut: Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan, pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: 10
”Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.
Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu bentuk perbankan nasional yang menjalankan prinsip hukum Islam dalam melaksanakan kegiatan operasional bank.
Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Pasal 1 butir 13 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut: Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina).
Menurut IAI dalam Yusuf dan Wiroso (2011:36), suatu transaksi bank syariah sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut: 1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman 2. Bukan riba 3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain 4. Tidak ada penipuan 5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan 6. Tidak mengandung unsur judi
11
II.1.2 Fungsi Bank Syariah Bank
syariah
mempunyai
fungsi
yang
berbeda
dengan
bank
konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Fungsi bank menurut Muhammad (2005:195) adalah sebagai berikut: 1. Fungsi Manager Investasi Bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi tanggungan penyedia dana (shahibul maal) sementara bank tidak ikut menanggung. 2. Fungsi Investor Bank syariah menempatkan dana pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah.Diantara contohnya adalah kontrak al murabahah, mudharabah, musyarakah, ba’i as-salam, ba’i istishna, ijarah dan lain-lain. 3. Fungsi Sosial Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup. 4. Fungsi Jasa Keuangan (perbankan) Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan, contohnya memberikan jasa transfer, inkaso, kliring dengan prinsip wakalah, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga dengan prinsip wadiah yad amanah, memberikan layanan letter of credit (L/C) dengan prinsip wakalah, memberikan layanan bank garansi dengan prinsip kafalah, melakukan 12
kegiatan wali amanat dengan prinsip wakalah dan memberikan layanan penukaran uang asing dengan prinsip sharf.
II.1.3 Ciri-ciri Bank Syariah Bank syariah mempunyai ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Menurut Antonio (2001:29) ciri-ciri ini bersifat universal dan kualitatif, artinya bank syariah beroperasi dimana harus memenuhi ciri-ciri berikut: 1. Akad dan aspek legalitas Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan atu perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti. 2. Lembaga penyelesaian sengketa Penyelesaian sengketa diselesaikan sesuai tata cara dan hukum syariah.Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, yaitu Badan Arbitrase Mauamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. 3. Bisnis dan usaha yang dibiayai Bisnis yang dibiayai oleh bank syariah tidak mengandung hal-hal yang haram. 4. Lingkungan kerja Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Misalnya sifat amanah dan shiddiq harus dilandasi setiap karyawan, sehingga tercipta profesionalisme berdasarkan Islam.
II.1.4 Asas Dalam Bank Syariah Bank syariah dalam menjalankan usahanya memegang beberapa asas dalam bisnis syariah. Menurut Yusuf dan Wiroso (2011:61), bank syariah dalam
13
melaksanakan kegiatannya menggunakan beberapa asas tersebut agar bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat, diantaranya: a. Keadilan Dalam kegiatannya penetapan imbalan atas dasar margin/bagi hasil keuntungan dilakukan atas kesepakatan bersama antara Bank dengan nasabah. Keuntungan dibagi atas dasar kondisi riil sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Bank tidak boleh mendzalimi nasabah dengan menetapkan margin/bagi hasil secara sepihak, demikian pula sebaliknya dengan nasabah. b. Kemitraan Posisi nasabah investor (penyimpan dana/penabung), pengguna dana, serta bank sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Semuanya memiliki hak, kewajiban, dan beban atas risiko dan keuntungan yang berimbang. Saling menguntungkan dan tidak ada eksploitasi. c. Universalitas Bank dalam operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam sebagai “rahmatan lil alamin” (memberi rahmat pada seluruh penghuni alam). Dengan demikian siapapun dia akan mendapatkan hak pelayanan yang seimbang dari bank syariah. d. Prinsip Transparansi Bank akan memberikan informasi laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Bank sangat memegang prinsip keterbukaan antara bank dan nasabah dalam penetapan margin atau bagi hasi, tidak ada asymetric informasi.
II.1.5 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional Beberapa kalangan masyarakat masih mempertanyakan perbedaan antara bank syariah dengan konvensional. Sebenarnya cukup banyak perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, mulai dari tataran paradigma, operasional, organisasi hingga produk yang ditawarkan. Beberapa perbedaan
14
antara bank syariah dan bank konvensional diuraikan pada tabel II.1 dan tabel II.2 dibawah ini: Tabel II.1 Perbedaan umum antara bank syariah dengan bank konvensional Jenis Perbedaan
Bank Syariah
Landasan hukum Basis operasional Skema produk
Perlakuan terhadap masyarakat
Sektor penyaluran dana Organisasi Perlakuan akuntansi
dana
Al Qur’an As Sunnah + hukum positif Bagi hasil atau Margin Berdasarkan syariah, misal: mudharabah,wadiah, murabahah, musyarakah. Dana masyarakat merupakan titipan atau investasi yang baru mendapatkan hasil bila diputar atau diusahakan terlebih dahulu Harus yang halal Harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) Accrual dan cash basis (untuk bagi hasil)
Bank Konvensional Hukum postif Bunga Bunga
Dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo Tidak memperhatikan halal maupun haram Tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) Accrual basis
Sumber : Ascarya (2008:33)
Tabel II.2 Perbedaan antara bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah Bunga Suku bunga ditentukan di muka. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana atau modal yang dipinjamkan. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank. Pembayaran bunga tetap seperti yang telah dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.
Bagi hasil Nisbah bagi hasil ditentukan di muka. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Rasio bagi hasil dapat berubah bila disepakati kedua belah pihak. Bagi hasil tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
Sumber : Ascarya (2008:27)
15
Tabel II.3 Perbedaan antara bunga pada bank konvensional dan margin pada bank syariah Bunga Dana kredit yang diberikan tidak 100% murni
Margin Dana pembelian barang sesuai dengan nilai harga barang
Umumnya dikenakan finalty (bunga berbunga), dikenakan dalam bentuk persentase dari sisa outstanding
Apabila wanprestasi, tidak dikenakan finalty (bunga berbunga), melainkan denda yang bersifat sosial positif serta dalam bentuk nominal bukan persentase. Apabila piutang murabahah macet, hanya dapat diperpanjang Akibat piutang macet, agunan boleh disita namun hanya mengambil haknya saja
Kredit macet,dapat di tinjau kembali dan dimungkinkan terjadinya plafondering Semua jaminan disita dan hasil pendapatan diambil oleh bank, tidak ada penuntutan kembali sisa atau kelebihan hasil penjualan Interest Rate tergantung situasi pasar
Ada perbedaan antara harga pokok dan bunga Keuntungan dari pemberian kredit investasi tidak diketahui oleh nasabah Fasilitas kredit diberikan dalam bentuk uang sehingga dana bebas digunakan nasabah (bisa terjadi penyimpangan/side streaming)
Apabila sudah terjadi ijab qabul, harga jual tidak boleh berubah walaupun jatuh tempo dan diperpanjang. Tidak ada pemisahan antara harga pokok dan harga keuntungan Khusus jumlah keuntungan dari Murabahah (kredit investasi) harus diketahui oleh nasabah Fasilitas pembiayaan diberikan dalam bentuk barang bukan uang. Transaksi jual beli barang, bank sebagai penjual
Sumber: Antonio (2001: 32)
II.2 Pembiayaan II.2.1 Pengertian Pembiayaan Dalam Bank Syariah Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa: Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.
16
Muhammad (2005:17) mendefinisikan sebagai berikut: “Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga”.
II.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan Menurut Antonio (2001:160), pembiayaan pada perbankan syariah dibagi berdasarkan sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi: 1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam rangka pembiayaan kebutuhan modal kerja. Penggolongan pembiayaan produktif penggunaannya terdiri atas: a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja untuk memenuhi kebutuhan: 1) Meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. 2) Untuk keperluan perdagangan, misalnya pembiayaan ekspor, pembiayaan pertokoan. b. Pembiayaan Investasi yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal (capital goods), yaitu barangbarang yang digunakan untuk memproduksi barang-barang lain atau untuk menghasilkan jasa-jasa pelayanan. Pembelian barang modal itu disebut capital expenditure. 2. Pembiyaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
II.2.3 Produk Pembiayaan Bank Syariah Menurut Ascarya (2006:41), dalam operasionalnya bank syariah menyediakan berbagai jenis produk dalam bentuk penyaluran dana/pembiayaan yang dibagi dalam beberapa pola, yaitu sebagai berikut: 17
1. Pola Bagi Hasil a. Musyarakah Merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan porsi yang disepakati.Sementara keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang mungkin timbul akan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan bersama. b. Mudharabah Merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati. 2. Pola Jual Beli a. Murabahah Merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dimuka. Pembeli membayar kewajibanya secara tangguh. b. Salam Merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka sesuai dengan syaratsyarat tertentu. c. Istishna Merupakan akad jual-beli antara pemesan/pembeli dengan pihak produsen/penjual atas suatu barang tertentu yang harus dipesan terlebih dahulu, dengan spesifikasi dan harga yang disepakati. Pembayarannya dapat dilakukan dimuka, ditengah atau pada saat penyerahan barang. 3. Pola Sewa a. Ijarah merupakan akad pengalihan hak penggunaan atas suatu barang untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran uang sewa, tanpa diikuti oleh perubahan kepemilikan atas barang tersebut.
18
b. ijarah wa iqtina merupakan akad sewa menyewa atas suatu barang untuk jangka waktu tertentu yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikannya kepada penyewa 4. Pola Pinjaman Qardh Merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible, yaitu barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya).
5. Pola Lainnya a. Wakalah Wakalah berarti perwalian/perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. b. Rahn Merupakan akad gadai, dimana suatu pihak menyerahkan barang tertentu miliknya kepada pihak lain, dalam rangka memperoleh pinjaman uang yang diperlukannya. c. Kafalah Merupakan jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. d. Sharf Merupakan jasa penukaran uang. Bank syariah mengaplikasikan skema ini untuk layanan penukaran uang Rupiah dengan mata uang negara lain. e. Hawalah Merupakan adalah akad pengalihan hutang-piutang dari suatu pihak kepada pihak lain. f. Ujroh Merupakan imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.
19
II.3 Murabahah II.3.1 Pengertian Murabahah Menurut PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, paragraf 5, menyatakan bahwa: Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.
Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, h.311): “Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”.
II.3.2 Jenis Akad Murabahah Menurut Yusuf dan Wiroso (2011:102), murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan sebagai berikut 1. Murabahah tanpa pesanan, artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dan 2. Murabahah berdasarkan pesanan, artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam: a. Sifatnya mengikat, artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan. b. Sifatnya tidak mengikat, artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.
20
II.3.3 Rukun Akad Murabahah Menurut Ascarya (2006:82), rukun-rukun murabahah terdiri dari: 1. Ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual. 2. Musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan akan membeli barang. 3. Mabi’ (barang dagangan) adalah barang yang akan diperjualbelikan. 4. Tsaman adalah harga. 5. Ijab Qabul adalah pernyataan timbang terima.
II.3.4 Syarat Akad Murabahah Menurut Antonio, syarat akad murabahah dalam Yusuf (2011:102) adalah: 1. 2. 3. 4.
Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan Kontrak harus bebas dari riba Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian 5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
21
II.3.5 Alur Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Secara garis besar alur pembiayaan murabahah pada perbankan syariah, yaitu: Gambar II.1 Teknis Penyaluran Dana Murabahah
Sumber: Muhammad (2005: 112)
Berdasarkan gambar alur pembiayaan murabahah tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah untuk membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah dengan membawa semua berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian bank syariah akan melakukan proses analisa pembiayaan. 2. Setelah bank syariah menyetujui permohonan pembiayaan murabahah untuk pembelian barang yang diinginkan nasabah, kemudian bank syariah melakukan
pembelian
barang
yang
diminta
nasabah
kepada
Supplier/Penjual/Developer
22
3. Bank syariah dan nasabah melakukan akad pembiayaan murabahah berdasarkan prinsip murabahah, dengan memberitahukan harga perolehan barang tersebut beserta seluruh biaya yang dikeluarkan atas perolehan barang tersebut dengan penambahan keuntungan. 4. Supplier akan mengirimkan atau menyerahkan barang kepada nasabah. 5. Nasabah secara langsung akan menerima barang dari supplier dan menerima dokumen-dokumen sehubungan dengan pembelian barang tersebut 6. Nasabah mulai melakukan pembayaran secara angsuran kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak bank syariah dan nasabah.
II.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam transaksi murabahah ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar transaksi yang dilakukan berjalan sesuai dengan syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut dikeluarkan berdasarkan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah (DSN), yaitu:
II.4.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Transaksi Murabahah Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tantang Murabahah sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSNMUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 25-29) sebagai berikut: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah: 1. Akad murabahah yang bebas riba. 2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. 23
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. (Paragraf 1). Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: 1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. 2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membeli nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. (Paragraf 2)
24
Jaminan dalam Murabahah: 1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. 2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang (Paragraf 3) Utang dalam Murabahah: 1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. 2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. (Paragraf 4) Penundaan Pembayaran dalam Murabahah: 1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. 2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (Paragraf 5) Bangkrut dalam Murabahah: Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. (Paragraf 6)
II.4.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Uang Muka Dalam Murabahah Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI No.13/DSN-MUI/IX/ tentang uang muka disebutkan dalam paragraf pertama, sebagai berikut : 1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. 25
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. 3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. 4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah. 5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.
II.4.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Diskon Dalam Murabahah Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon disebutkan dalam paragraf pertama, sebagai berikut: 1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qîmah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. 2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. 3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah. 4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad. 5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.
II.4.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Dalam Murabahah Ketentuan
hukum
dalam
FATWA
DSN
MUI
No.
17/DSN-
MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran disebutkan dalam paragraf pertama, sebagai berikut: 1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menundanunda pembayaran dengan disengaja. 2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi. 26
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. 4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
II.5 Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan No. 102 Tentang Akuntansi
Murabahah II.5.1 Definisi Dalam Akuntansi Murabahah Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam akuntansi murabahah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.102 tentang akuntansi murabahah dalam paragraf 5 yaitu:
Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah (angka 1) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan (angka 2) Biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila transaksi dilakukan secara kas (angka 3). Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok (angka 4). Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (angka 5). Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki 27
pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (angka 6). Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual (angka 7). Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual (angka 8).
II.5.2 Karakteristik Dalam Akuntansi Murabahah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi murabahah, diberikan karakteristik murabahah sebagai berikut: Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli (paragraf 6). Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad (paragraf 7). Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu (paragraf 8). Akad murabahah memperkenankan penawaran harga berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) digunakan (paragraf 9).
yang akad telah yang
28
Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli (paragraf 10). Diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain, meliputi: (a) diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang; (b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang (c) komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang (paragraf 11). Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual (paragraf 12). Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya (paragraf 13). Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli (paragraf 14). Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeur. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan (paragraf 15). Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli: (a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
29
(b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. (paragraf 16) Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli: (a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu, dan atau (b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran. (paragraf 17)
II.5.3 Pengakuan dan Pengukuran Dalam Akuntansi Murabahah a. Akuntansi Untuk Penjual Sebagaimana disebutkan dalam PSAK No.102 mengenai akuntansi untuk penjual, sebagai berikut: Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan (paragraf 18). Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut: (a) Jika murabahah pesanan mengikat, maka: (i) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan (ii) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset (b) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka: (i) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan (ii) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian (paragraf 19). Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai: (a) Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah; (b) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli; (c) Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
30
(d) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. (paragraf 20) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat: (a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau (b) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. (paragraf 21) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang (paragraf 22). Keuntungan murabahah diakui: (a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau (b) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya: (i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. (ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasih ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative besar juga. (iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. (paragraf 23)
31
Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah (paragraf 24). Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi murabahah dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp800,- dan keuntungan Rp200,- serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 tahun, dimana jumlah angsuran, pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut: (paragraf 25). Tabel II.4 Perhitungan Keuntungan Atas Transaksi Murabahah Tahun
Angsuran (Rp)
Pokok (Rp)
1 2 3
500,00 300,00 200,00
400,00 240,00 160,00
Keuntungan (Rp) 100,00 60,00 40,00
Sumber : PSAK No.102 paragraf 25
Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah (paragraf 26). Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut: (a) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau (b) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. (paragraf 27) Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut: (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah; (b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban (paragraf 28).
32
Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan (paragraf 29). Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: (a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima (b) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok) (c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual (paragraf 30).
b. Akuntansi Untuk Pembeli Akhir Sebagaimana disebutkan dalam PSAK No.102 mengenai akuntansi untuk pembeli akhir, sebagai berikut: Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati atau jumlah yang wajib dibayarkan (paragraf 31). Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan (paragraf 32). Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah (paragraf 33). Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan (paragraf 34). Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian (paragraf 35). Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian (paragraf 36).
33
II.5.4 Penyajian Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang (paragraf 37). Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah (paragraf 38). Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang hutang murabahah. (paragraf 39) II.5.5 Pengungkapan Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: (a) Harga perolehan aset murabahah; (b) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan (c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (paragraf 40). Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: (a) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah; (b) Jangka waktu murabahah tangguh. (c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (paragraf 41).
II.6 Pencatatan Atas Transaksi Murabahah Didalam PSAK No.102 tentang akuntansi murabahah, dibahas mengenai pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah oleh penjual dan pembeli. Penjual yang dimaksud adalah entitas syariah (bank syariah) yang melakukan penjualan kepada pembeli akhir, sedangkan yang dimaksud pembeli akhir adalah nasabah yang bertindak sebagai pembeli. Bank syariah dalam melaksanakan transaksi murabahah bertindak sebagai penjual, oleh karena itu akuntansi bank syariah dalam transaksi murabahah
34
hanya dibahas mengenai akuntansi penjual saja. Berikut diuraikan pencatatan atas transaksi murabahah yang dilakukan oleh penjual menurut Yusuf, dkk (2009): 1. Pengadaan Barang Yang dibukukan dalam aset/persediaan murabahah adalah aset yang tujuannya untuk dijual kembali, sebesar harga perolehannya. Harga perolehan adalah harga barang ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai barang tersebut dapat berfungsi secara ekonomis, dan dalam hal ini sangat diperlukan kejujuran bank syariah sebagai penjual untuk memberitahukan harga perolehan tersebut. Berikut ayat-ayat jurnal yang dibuat dalam hal pengadaan barang (aset/persediaan) murabahah: a. Pencatatan pembelian barang Dr. Aset/Persediaan Murabahah Cr. Kas/Rekening pemasok
xxx xxx
b. Pencatatan pengeluaran beban tambahan Dr. Aset/Persedian Murabahah Cr. Kas
xxx xxx
c. Pencatatan penurunan nilai barang sebelum diserahkan ke nasabah Dr. Kerugian penurunan nilai aktiva murabahah Cr. Persediaan aktiva murabahah
xxx xxx
Apabila terjadi pembatalan akad oleh nasabah dan nilai bersih dapat direalisasi lebih kecil dari nilai perolehan Dr. Beban selisih penilaian aktiva murabahah Cr. Penyisihan kerugian aktiva murabahah
xxx xxx
35
2. Potongan Harga Dari Pemasok Pada dasarnya jual beli bank dengan nasabah dilakukan setelah diperoleh kepastian harga pokok barang tersebut, termasuk potongan yang diperoleh dari pemasok, karena harga pokok ini harus diberitahukan secara jujur kepada nasabah. Potongan pembelian dari pemasok atas barang murabahah sebelum akad dilakukan diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva murabahah. Berikut ayat-ayat jurnal yang dibuat dalam hal potongan harga dari pemasok: a. Pencatatan potongan harga sebelum akad Dr. Rekening pemasok Cr. Aset/Persedian murabahah
xxx xxx
b. Pencatatan potongan harga setelah akad Apabila sesuai kesepakatan dan diperjanjikan dalam akad menjadi hak penjual Dr. Kas/Rekening pemasok Cr. Diskon murabahah
xxx xxx
Apabila sesuai kesepakatan dan diperjanjikan dalam akad menjadi hak pembeli Dr. Kas/Rekening pemasok Cr. Hutang Diskon
xxx xxx
Apabila tidak diperjanjikan dalam akad Dr. Kas/Rekening pemasok Cr. Pendapatan operasional lain
xxx xxx
3. Uang Muka Uang muka dalam murabahah dimaksudkan sebagai bukti keseriusan dalam pembelian barang. Uang muka tersebut dapat dilakukan oleh bank kepada pemasok maupun uang muka yang diterima bank dari pembeli. Uang muka akan dikembalikan
36
kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian rill yang dialami oleh bank syariah, jika pesanan murabahah dibatalkan, sedangkan apabila akad dilaksanakan, maka perhitungan keuntungan didasarkan pada harga porsi barang yang dibiayai oleh bank, yaitu harga barang setelah dikurangi dengan uang muka. Berikut ayat-ayat jurnal yang dibuat dalam hal uang muka: a. Pencatatan uang muka dari pembeli/nasabah Dr. Kas/Rekening pembeli Cr. Hutang uang muka
xxx xxx
b. Pencatatan uang muka kepada pemasok Dr. Piutang uang muka (uang muka ke pemasok) Cr. Kas
xxx xxx
c. Pencatatan kerugian Bank karena pembatalan pembelian oleh nasabah Dr. Kas Dr. Kerugian pemesanan murabahah Cr. Piutang uang muka
xxx xxx xxx
d. Pencatatan penggantian Kerugian Bank akibat pembatalan pembelian oleh nasabah Dr. Hutang uang muka Cr. Kerugian pemesanan murabahah Cr. Kas/Rekening pembeli
xxx xxx xxx
e. Pencatatan kerugian bank yang lebih besar dari uang muka Dr. Hutang uang muka Dr. Piutang pembeli Cr. Kerugian pemesanan murabahah Cr. Beban survey murabahah
xxx xxx xxx xxx
37
f. Pencatatan kerugian karena kesalahan bank membatalkan pembelian kepada supplier Dr. Rekening pemasok Dr. Beban kerugian pemesanan murabahah Cr. Piutang uang muka
xxx xxx xxx
g. Pencatatan pembayaran sisa harga yang dibayarkan pada saat penyerahan Dr. Persediaan/Aset murabahah Cr. Piutang uang muka pemasok Cr. Rekening pemasok
xxx xxx xxx
4. Harga Jual dan Keuntungan Murabahah Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang direalisasikan sedangkan keuntungan yang tangguhan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Berikut ayat-ayat jurnal yang dibuat dalam hal harga jual dan keuntungan murabahah a. Pencatatan atas transaksi penyerahan barang Dr. Piutang murabahah Cr. Persediaan/Aset murabahah Cr. Margin murabahah tangguhan
xxx
Dr. Hutang uang muka Cr. Piutang murabahah
xxx
xxx xxx
xxx
b. Pencatatan pemberian kuasa kepada pembeli/nasabah Dr. Piutang wakalah Cr. Rekening pembeli
xxx xxx
38
5. Pembayaran Angsuran Murabahah Cara pembayaran transakasi murabahah dapat dilakukan dengan tunai maupun angsuran, sesuai kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dengan pembeli. Berikut ayat-ayat jurnal yang dibuat dalam hal pembayaran angsuran murabahah: a. Pencatatan pembayaran angsuran Dr. Kas/Rekening pembeli Dr. Margin murabahah tangguhan Cr. Pendapatan margin murabahah Cr. Piutang murabahah
xxx xxx xxx xxx
b. Pencatatan angsuran tertunggak pada akhir bulan/pada saat tutup buku Dr. Piutang murabahah jatuh tempo Cr. Piutang murabahah
xxx
Dr. Margin murabahah tangguhan Cr. Pendapatan magin murabahah
xxx
xxx
xxx
c. Pencatatan pembayaran angsuran yang tidak dibayar pada bulan lalu Dr. Rekening pembeli Cr. Piutang murabahah jatuh tempo
xxx xxx
6. Perubahan Kolektibilitas Murabahah Apabila terjadi perubahan kolektabilitas dari pembayaran yang awalnya lancar (performing) menjadi kurang lancar (non performing), maka sisa saldo hutang nasabah harus dipindahkan dari perkiraan piutang murabahah ke perkiraan piutang murabahah jatuh tempo. Margin yang belum diterima dari perkiraan margin tangguhan ke perkiraan margin murabahah tangguhan jatuh tempo. Berikut ayat-ayat jurnal yang dibuat dalam hal perubahan kolektibilitas murabahah:
39
a. Pencatatan perubahan status dari performing ke non performing Dr. Pendapatan margin murabahah Cr. Margin murabahah tangguhan jatuh tempo
xxx xxx
b. Pencatatan pembayaran angsuran tertunggak non performing Dr. Rekening nasabah/Kas Cr. Piutang murabahah jatuh tempo
xxx
Dr. Margin murabahah tangguhan jatuh tempo Cr. Pendapatan margin murabahah
xxx
xxx
xxx
7. Pembayaran pelunasan awal Apabila nasabah melakukan pelunasan seluruh hutang sebelum jatuh tempo, yang harus dibayar adalah sebesar kewajibannya (sisa hutangnya yand didalamnya juga terkandung unsur pokok dan margin). Dalam hal ini, bank dapat memberikan potongan kepada nasabah yang melakukan pembayaran pelunasan awal tersebut. Berikut ayat-ayat jurnal yang dibuat dalam hal pembayaran pelunasan awal: a. Pencatatan jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah Dr. Kas Dr. Margin murabahah tangguhan Cr. Pendapatan margin murabahah Cr. Piutang murabahah
xxx xxx xxx xxx
b. Pencatatan jika setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan (muqasah) kepada nasabah dengan, mengurangi keuntungan murabahah Dr. Kas Dr. Margin murabahah tangguhan Cr. Pendapatan margin murabahah Cr. Piutang murabahah
xxx xxx xxx xxx 40
Dr. Beban muqasah Cr.Kas/Rek pembeli
xxx xxx
8. Denda Murabahah Jika pembeli yang mampu tetapi tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikenakan denda, sedangkan untuk nasabah yang tidak mampu tidak diperkenankan untuk dikenakan denda. Dana yang diterima dari denda diakui sebagai dana kebajikan, tidak diperkenankan diakui sebagai pendapatan. Berikut ayat-ayat jurnal yang dibuat dalam hal denda murabahah: Dr. Kas/Rekening pembeli Cr. Rekening dana kebajikan
xxx xxx
II.7 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu, Debby (2007) dengan judul Penerapan Piutang Murabahah di Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK NO.59 dan PAPSI Tahun 2003, memaparkan mengenai laporan keuangan yang akan dievaluasi untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dengan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 2002 dan PAPSI tahun 2003. Debby berpendapat bahwa penyesuaian pengakuan pendapatan dengan menggunakan accrual basis dan cash basis akan mengakibatkan adanya perbedaan pengakuan pendapatan yang diperoleh pada Laporan Laba Rugi dan Laporan Bagi Hasil yang digunakan sebagai dasar penghitungan pemberian bagi hasil terhadap nasabah. Selain itu, Lestari (2008) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan profit margin pada produk pembiayaan murabahah memaparkan bahwa pembiayaan murabahah sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan 41
bagi perbankan syariah, tetapi masih banyak masyarakat yang bingung membedakan antara bunga pada bank konvensional dan margin pada bank syariah. Hal tersebut menurutnya, dikarenakan produk pembiayaan murabahah merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit berbunga flat pada bank konvensional. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah menelaah lebih jauh tentang bagaimana konsep pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah untuk mengakomodasi aturan yang ditetapkan yaitu PSAK No. 102 yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi perbankan syariah yang diterapkan pada PT Bank Muamalat Tbk.
42
