;i
PERATURAN.I DAER.AIi i(Ai}UPATEN SU BANG
NOMOR
9
TAHUN
2OO7
TENTANG PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN SUBANG DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA
BUPATI SUBANG,
Menimbang
a.
bahwa Peraturan Desa sebagai produk perundang-undangan ditir,.gkat Desa memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
bahwa penyusunan peraturan desa saat ini belum memetruhi kaidah dan mekanisme penyusunan produk perundang-undangan di desa; 'l'alrun bahwa sesuai Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 2OO5 tentang Desa, pembentukan Peraturan Desa dalam mekanisme penyusunannya harus berpedoman pada Peraturan Daerah;
Mengingat
:
d
bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, b Jan c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang.
l.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
2
J.
Undang-undang Nomor l0 Tahun 2004 ientang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahirn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme"intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undangunciang 'Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
-1-
Indonesia Nomor 4548). .Republik 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 5
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587). 6.
7.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2005).
Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 27 'lahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan (Lemb aran Daerah Kabupaten Subang Nomor 27 Tahun 2006)
Dengan Persetuj uan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan
BUPATI SUBANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG
MEKANISME
PEIIYUSUNAN
DI KABUPATEN SUBANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
a.
Daerah adalah Kabupaten Subang.
b.
Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang.
c.
Bupati adalah Bupati Srrbang.
a
PEMBENTIJKAN DAN
PERATURAN
DESA
Dcwurr l)r:rwukilun lkrkyut Ducrah adulah Dewatt l'erwakilan lkkyat Daeralt Kabupaten Subang. e.
f.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai l)erangkat l)aerah Kabupatcn / Kotu
,
Desa atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan batas wilayah yang berwenang untuk masyarakat hukum yang memiliki batas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuari Republik Indonesia.
-
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia" h
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutrrya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalunr peny,elenggsraan peluerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkal Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh BPD trersama Kepala Desa. k.
Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih ti nggi.
l.
Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
BAB
II
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Pasal
2
Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-urrdangan yang baik meliputi
:
a. kejelasantujuan; b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat ;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan ; d. dapatdilaksanakan; e. kedayagunaan
f. g
dan kehasilgunaan;
kejelasan rumusan ; dan keterbukaan.
-3-
t-
Pnsal 3 Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meriputi
a. b.
Peraturan Desa
:
;
Peraturan Kepala Desa.
c. Y(}fuhil,-
Ntyda !c.st Pasal
(l)
(z)
4
Materi mttalan Peratrtrnn Desn scbaguirnurur dirrruksuct clnlurrr l)ustl J lrurul'u selurult materi nluatan dalanr rangka p"ny"lengguraun pcmerintahan *tl,l*h Desa, pembangunan desa, dan pemberdaydan masyaraka{-serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan peruncrang-uncrangan yang rcbih tirrggi Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud clatam pasal- 3 huruf b adalat^ penjabaran pelaksanaan peraturan 6.ru y*g
bersifat p.nguturu;. dalam pasal 3 huruf c arlalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.
(3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
Pasnl
5
Peraturan Desa tidak boleh- bertentangan dengan kepentingan perundang-undangan yang lebih tinggi
umum dan/atauperarrrran
BAB Itr PERENCANAAN PEI\"YUSUNAN PERATURAN DESA Pasnl
6
Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul
inisiatif BPD.
Bagian pertama Tahap persiapan
Pasal
(l)
7
Kepala Desa membentuk kelompok kerja penyusun&n r&nc&ngan r vrolsrq L)csa '""-*"D*" peraturan
dengan susunan personalia sebagai berikut
:'
a. Ketua Pokja dijabat oleh Sekretaris Desa b' sekretaris pokja dijabat oreh Kaur pemerintahan ; dan c. Anggota ditunjuk dariKaur lainnya. ;
-4-
(2) Kelompok Kerja yang dibentuk (3)
sebagaimana dimaksud ayat (l), berasal ,lari Perangkat Desa; sekurang-kur&ngnyo lrcr.iurnlnlr 3 (tigu) ,i,,,,,g i6rr sc,llrrryirkbarryaknya 5 (lirna) or''ng,, ditetapriari crengan surat 'l'ugas K-epala Desa. Dalam melaksanakan ttrgasnya kelompok kerja bertanggung jawab kepada Kepala
Desa.
(4) Sebelum memulai pelaksanaan tugasnya kclompok
kcrju nrcncluput urulrurr rllrr
gar is-garis kebijakan pemerintah Desa <Jari Kepala Desa.
(5) Setclah menerima
arahandan garis-garis kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (4),
Kelompok Kerja dipimpin oleh Ketuanya, segera menyiapkan bahan dan materi rancangan Peraturan Desa.
(6) Apabila dipandang perlu BPD dapat membentuk
Tim Kecrl yang akan membahas Rai.ungu, peraturan
secara bersama-sama dengan Pemerintah Desa terhadap suatu Desa.
Bagian Kedua Tahap Pelaksanaan
Pasal
(l)
8
Dalam penyiapan penyusunan Rancangau Peraturan Desa, kelompok kerja dapat masyarakat mencari masukan dan aspirasi berkaitan ltau dengan substansi materi Rancangan Peraturan Desa yang akan disusun menjadi
turun ke dusun-dusun Peraturan Desa
(2) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun terhadap Rancangan peraturan Desa.
(3) (4)
Masukan secara.tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan peraturan Desa.
Masukan dari masyarakat yang bersifat konstruktif dapat melengkapi Rancangan
Peraturalr Desa
(5)
lisan
.
Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan pokja telah selesai melaksanakan tugas lapangannya, pokja dapat segera melaksanakan rapat dan menyusun Rancangan Peraturan Desa untuk segera disampaikan kepada Kepala
Desa sebagai laporan
4mit pokja dalam milaksanakan
perencanaan penyusunan Rancangan peraturan Desa.
tugasnya membrrat
BAB IV
MATERI MUATAN PERATURAN DESA
(1) Materi
Pasal 9
muatan Peraturan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa
antara lain
:
a.
Peraturan Desa tentang ApBDesa
b.
Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan'l'ata Kerja pemorintahan Dcsa;
;
-5-
[--
c.
Peraturan Desa tentang Sumber-sumber pendapatan desa
d. Peraturan Desa tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat e. Peraturan Desa tentarrg Kedudukan Keuangan BPD
Il g.
Desa
Pcraturun Dcsa tcntang Pungutan Qcsu Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bumdes
(2) Materi muatan Peraturan Desa dalam rangka pembangunan Desa antara lain a. l)eratrran Dcsa tentang Rencana Pernbangunan Fisik Pedesaan
:
b.
Peraturan Desa tentang Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup di Tingkat Desa
c.
l'eraturan Desa tentang Tata Ruang Desa
(3) Matcri muutan Peruturan Desa dulant rangku pemberdoyaan masy&rukut antara laint a. Pelaturan Desa tentang Pelestarian nilai-nilai Gotong Royong
b. c. d.
Peraturan Desa tentang Lumbung Desa Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa
Peraturan Desa tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan
BAB V PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
(l)
Pasal l0 Ranca.ngan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan
BPD.
(2) (3)
(4) (5)
Mekanisme pembahasan dilakukan Pemerintah Desa dan BPD dalam suatu forum rapat teknis pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Unsur pembahas penyusunan Rancangan Peraturan Desa dari Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh kelompok kerja yang dibentuk Kepala Desa,
Unsur pembshes psnyusunen Rancangan Peruturan Desu dari IIPD udalah Kctua BPD yang dibantu oleh Tim Kecil yang dibentuk BPD. Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desq Pemerintah Desa dan BPD dapat meminta bantuan narasumber dari Tingkat Kecamatan ataupun Kabupaten.
(6)
Narasumber sebagaimana dimaksud eyat (5), dapat memberikan sumbang saran dan pemikiran terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Desa"
(7)
Persetujuan
(8)
BPD atas
Rancangan . Peraturan Desa yang disampaikan oleh Pemerintah Desa disampaikan melalui Rapat Paripurna BPD.
Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (7), sekurang-kurangnya harus dihadiri olehZlS darijumlah anggotaBPD yang ada. (9) Apabila BPD tidak dapat menyetujui secara mufakat atas rancangan Peraturan Desa yang disampaikan Pemerintah Desa, maka BPD dapat melakukan voting untuk mendapatkair suara terbanyak. (10) Apabila BPD menolak terhadap suatu rancangan Peraturrur Desa yang diajukan oleh Per,rerintah Desa, maka BPD berkewajiban menyanrpaikan kembali rancangan Peraturan Desa tersebut disertai dengan alasan penolakannya sesuai
dengan aturan dan nonna vang berlaktr selambnt-lamhatnyn 7 (ttr,itlh) ltuti l'r'{a dari tanggal wnktu penolakatr. (11) Apabila runcangan Peraturan Desa yang ditolak BPD tersebut simgat urgen hagti penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Pemerintah Desa waiib mengi',rii kcnrbuli sutlslulrsi t'unoulg,un l'oluturrtrr l)onu ittr tlottgttrt ttrr:liltulknrr tltrrinwttl lrrtr kecil dariBPD.
Pasal ll Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD,
(1)
(2) (3)
(l)
Pasal L2 Raucangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa,
pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi, Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima. Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.
Pasal 13 Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menj adi Peraturan Desa.
(2)
Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
Pasal 14 Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 u'ajib ditetapkan olch Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka'waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
Pasal 15 Perahran Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
Pasal 16 (1) Peraturan Desa sejak ditetapkaq dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan l)esa tersebut. -7-
I
(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat
(l) tidak boleh berlaku
surut
BAll vl PENYAMPAIAN PERATURAN DESA Pasal 17 Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camnt sebirgai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan.
BAB
VII
TEKNIK PEI\TYUSUNAN PERATURAN DESA Pasal 18 Teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam,Lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENYEBARLUASAN Pasal 19
(l)
Masyarakat dapat berpartisipasi
aktif dalam
proses pembentukan maupun
pelaksanaan Peraturan Desa.
(2)
Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya
wajib disebarluaskan
kepada
masyarakat oleh Pemerintah Desa.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupalen Subang beserta Peraturan Pelaksananya yang mengatur tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
-8-
,r""w:!-'
:"r'
BAB X KETENTUAN PENUTUP
lfnlnl
?I
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini
sepan.iarrg nrcrrgcnai
pelaksanaannya akan diatur rlengan Peraturan Bupati.
Pasal 22 Peraturrm Daerah
ini mulai bcrlaku pada ttnggul diundtngkun.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeratLrrRn Daerah ini dengan penempatannya dalam l.entbaran Dacralt Kubupatcn Sur:ang
W EEP HIDAYAT
Diundangran di Subang pada tanggal )6D(Eebelnber 2OOT
KABUPATEN
SUBA"T
NG HERYANTO
LEMBARAN DAERAII KABUPATDN SUBANG TAHUN NOMOR ,....0.......
-9-
2O()7
LAMPIRAN PERATURA}.I DAERAH KABUPATEN SUBANG NoMoR : 9 raelun*e007)-' TANGGAL ; )l il}esdh'bdr 2007
TENTAIIG : PEMBENTUKAN DAN
MITKANISN/||I
PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN SUBANG
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DDSA DAN KEPUTUSAN Kf,PALA DDSA
I.
TIMUM
II.
TEKNIK PENYUSUNAN Kerangka struhur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala terdiri dari
Sesuai dengan desentralisasi dan Otonomi Daerah, Desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaennya. Untuk ittr perlu aclanya pedoman penyusunan dan star,darisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
Dr):,a
:
A. Penamaan/ Judul; B. Pembukaan; C. Batang Tubuh; D. Penutup;dan E. Lamptran (bila diperlukan) Uraian dari masing - masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut :
A.
Penamaan/ Judul
1.
2. 3.
4.
Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai penamaan/ judul. Penamaan/ judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenei jenis, nomor, tahun dan tentang nam& peraturan atau keputusan yang diatur,' Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan KeDutusan Kepala Desa. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
-10-
: Pcnulisan I'enumurty' luilul : Jenis,)eraturan Desa PERATURAN DESA MARIUK NOMOlt l l'l'AlltlN 2007
Conbh
a.
TENTANG DAN BELANJA DESA PENDAPATAN ANGGARAN
b.
lenis Peraturan Kopulr Desa PERATURAN KEPALA DESA MARruK NOMOR 22 TAHUN 2OO7 TENTANG IURAN PEMBANGI"JNAN POS PELAYAN TERPADU DESA
c. Jenis Keputusan Kepala Desa KEPUTUSAN KEPALA DESA MARIUK NOMOR 20 TAHUN 2OO7 TENTANG KIJI)AI,A I.JI(IJSAN PENGANGKATAN DAN PIMBERHENTIAN PADA SEKRETARIAT DESA
B.
Pembukaan Pembukaan pada "Peraturan Desa" terdiri dari a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa " b. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa. Konsiderans. d. Dasar Hukum. e. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa".
l.
:
c.
fl g
2.
Memutuskan; dan Menetapkan
Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri dari a. lirasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa " b. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa. Konsiderans. d. Dasar Hukum. e. Memutuskan; dan
:
c.
f.
Menetapkan
3. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa " b. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa. c. Konsiderans.
-ll-
:
d. e.
Dasar Hukum.
Memutuskan; dan
PF,NJEI,ASAN:
a
Dr:rrgulr ll.ulrnrut 'l'uhan Yung Mulru Ust
lr'rrsl "
"
hurus tlitulis dottgun hurul'
kapital. CoNtOh : DENGAN
b.
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,)
Contoh : KEPALA DESA MARIUK,
c.
Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan serta laniasan yuiidis, filosofis, sosiologis dan politis dibentuknya Peraturan. Desa, peraturan Kepala Desa rlan Keputusan Kepala Desa. Jika konsiderans lebih dari satu pok,rk pikiran, maka tiap - tiap pokok pikiran dirumuskan pengertiannya dengan diawali dengan huruf a, b, c, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (,) Contoh
:
Menimbang
:a.........................
c................... .. ..
d.
;
;
Dasar hukum Dasar hukum diawali dengan kata "Mengingat" dan harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini dapat dimuat pula peraturan perundangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desq ireraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempuyai kaitan langsung dengan materi yang diatur'
l)
2) Dasar hukum dapat dibagi 2, Yaittt a. Landasan yutiais kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan KePala Desa; dan b. Landasan yuridis materi yang diatur' 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perun(i''ngurdingun yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat. CATATAN : Keputusan yang bersifat penetapan, lnstruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan. 4) burur hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturall perundang-undangan, atau bila sama tingkatannya maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembuatannya, atau bila dibentuk pada tahun yanq sama maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan. :
-12-
5) lrorrtrlisnn clrrnirr lrtrhuur lrnruu lortghttjt rlottgtttt l,otttltttt'tttt Nogttttt lll,'l'rtlrtlrttltrttt [,crnbaran Neguru ltl, Lelnburtur [)trot'alt, drtt 'l'utnbtltutt l-,ctttburutt Dut:rtth 6)
(kalau ada) .liliu tltsnr htrliurn lohilr dnri nulrr rtrrtkn ltttgt tlttnnt'ltttkttttt tlitwnli tlutpntr nllgktl .uut) 1,2,3 tlst durr diuklrili tlongurr turrtlt bttr;u titi kornt (;)
(ktnlch perrulisan dasar huhrm : Mengingat: 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tndonesia 'lahun 2004 Nsrrrgr 53, 'lurrrbulran Lenrbur'an Nogurr rcpublik lndoneritr Nuttttlt 4J89), 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negtra R.epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a5aQ; Peraturan Menteri........ Nomor...... Tahun..... tentang..... ; 3 4. Peraturan Daerah....... Nomor...... Tahun...... tentang.......(Lembaran Daerah Tahun..... Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Nomor.'..,,); Frasa " Dengan persetujua bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa " harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya sebagai berikut 1). Ditulii sebelum kata MEMUTUSKAN; 2). Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf kata ditulis dengan huruf kapital; 3). Kata "antard'serta "dan" ditulis dengan huruf kecil; 4). Kata " Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa " seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
.
:
Contoh: Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSWARATAN DESA MARruK dan
KEPALA DESA MARIUK Memutuskan Kata " Memutuskan " ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (.) dan diletakan ditengah margin. Menetapkan
"
dicantumkan sesudah kata "MF,MUTusKAN" yanS disejajarkan kebawah dengan kata "Menimbang " dan "Mengingat". Iluruf'awal adalah kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (.)
Kata "menetapkan
:.. Contoh
:
MEMUTUSKAN: Menetapkan :.......................dst Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputt,st,n Kepala Desa dilakukan sesudah kata "Menetapkan" dan cara penulisannya adali.l, Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
:
- 13-
Nama tersebut didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan; Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.). Pada Peraturan Desa sebelum kata
"MEMUTUSKAN' dicantumkan
frasa
Dengan Fersetujuan Bersama
BADAN PERMUSWARATAN DESA MARIUK dan KEPALA DESA MARIUK
, Contoh
a)
:
Jenis Peraturan Desa
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN
DESA MARIUK TENTANG
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
b)
Jenis Peraturan Kepala Desa
MEMUTIISKAN: Menetapkan:
PERATURAN KEPALA DESA MARIUK TENTANG IUARAN PEMBANGUNAN POS PELAYAN TERPADIJ DESA
c) Jenis Keputusan Kepala Desa MEMUTUSKAN: Menetapkan:
KEPUTUSAN KEPALA DESA MARIUK TENTANG PEMBEREENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA URUSAN PADA SEKRETARIAT DESA Catatan
:
Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :
a)
Jenis Peraturan Desa
DENG.\N RAHMAT TUHAN YANG MA.HA ESA KEPALA DESA MARIUK, Menimbang : a.....................; b......................; c......................; dst
Mengingat : 1.......,............; 2......................; 3,.....................; dst
-14-
Dengan Persetujuan Bersama
[Al)AN PnnMllHwAltA',l'AN l)lr]l{A MAlllllli dan
KEPAI,A DESA MARIIIK MEMUTUSKAN
PTIRATURAN
:
MAIIIIIK TANTAN(;
DII]SA
ANCCARAN
PIINDAI'A'I'AN I}AN BIcLANJA DUSA
b) Jenis Peraturan
KePtla Dostt,
DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MARIUK'
Menimbang
: a. .,.,......',.....'..;
b,...
..,....,,.;
c., ..,,...............; dst Mengingat
: 1....,.................; 2...,.........,........; 3......................; dst
MEMUTUSKAN: MenetaPkan:
PERATTIRANKEPALADESAMARIUKTENTANGIUARAN PEMBANGUNAN POS PELAYAN TERPADU DESA
c) Jenis Keptrtusan
KePala Desa
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MARTUK' Menimbang :4.,.'..".'..'......"; b..,.................,.; c......................; dst
l/engingat
: 1,,,.,,,,.,,,,,.,,,.,,,; 2..........,.......,,..; 3......................; dst
MEMUTUSKAN: Menetapkan:
-15-
KEPUIUSAN KEPAI-,A DESA MARTUK
TENTANG
PEMBERHEN'IIAN. DAN PENGANGKATAN KEPALA URUSAN PADA SEKAETARIAT DESA
C. Batang Tubuh
Batang Tubuh memuat semus materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diklum adalah jenis Poraturan - dittum. Batang tubuh yang dirumusksn dalam pasal -pasal (Regelling), Sedangkan jenis Desa dan Peraturan Kepaia Desa yang bersifat mengatur Keputuoan Kepala Deea yang bersifat penetapan @esehil'*ing). batang tubuhnya dirumuskan dalum dihum-dihum,
-16-
"
PtrNJEI,ASAN A'I'AS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG ,,1
tt
NOMOll,.,{.,,'l'Alll lN 2()()7 TENTANG PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PEI\IYUSUNAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN SUBANG
UMUM Dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-unclang Nomor 32 Tairun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian ditetapkan pula Peraturan pemerintah Nomor 72Tahun2005 tentang Desa, maka harus ditetapkan Peraturan Drerah Kabupaten Subang yang mengatur tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Subang sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabul;aten Subang produk sebelumnya.
Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 6erJasa.kan ha[ asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalarn sistem pemerintahan Indonesia, salah satunya berwenang mcmbuat produk hukum lokal yang bersifat pengaturan berdasarkan kondisi sosial budaya setempat. Dalam proses pembentukannya Peraturan Desa sebagai produk hukum lokal tersebut tetap mendasarkan lepada asas pembentukan peraturan perundang-uttdangan yang baik, begitu pula clalam penyusunarnya harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan rencana yang 6aik. Materi-muatan Praturan Desa hanya mengatur kepentingan Desa yang bersangkutan, untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa, pembangunan dan kehidupan masyarakat Desa.
Dalam pembentukannya Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pcttlet'irrtah Desa dan Bpb dengan tidai< mengesampingkan partisipasi aktif masyarakat secara lang,urng. Dalam hal rancangan Peraturan Desa tertentu harus disampaikan repada Bupati ir;;tuk dievaluasi seperti iancangan Peraturan Desa yang mengatur tentang APB[)esa, pungtttan dan taia ruang. Sebagai bahan pembinaan dan pengawasan Peraturan Desa harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
-1-
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Cukup ielas. Pasal 2
Cukup jelas. Pasal 3
.,
Cukup jelas. Pasal4
Ayat
(l) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup
jelas,
Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal6 Cukup jelas. Pasal 7
Ayat
(l) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa disusun cleh BPD maka BPD dapat membentuk kelompok kerja yang beranggotakan anggota BPD seperti halnya pemerintah Desa membentuk kelompok kerja yang beranggotakan perangkat desa. Kelompok kerja dimaksud melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk kepala desa yang dian-rr dalam pasal 7.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
/
i_ :' i'r::r
Cukup jelas.
Ayat (a) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup
ielas. ,
,
AYat (rr) Cukup jelas,* Pasal
8
t l
Ketentuan yang tefouang dalam pasal 8 berlaku pula bagi kelornpok kerja yang dibentuk Pemerintah Desa.
Ayat
(l) Cukup jelas.
Ayat
(1:)
:l Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (a) Cukup jelas.
Ayat (s) .l
Cukup jelas. Pasal 9
Ayat
(l)
i
Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup
jelas i
Ayat (3) Cukup jelas
-3-
Mekaiil srne pb'liyunr graiotr ltanealtg6 n Pdlntut'ntt lJesu rehu[tt
pasal.y'.10, bgrlaku
bagi rancangan Peraturan Desa y8ng diajtrknn
oleh
Pemerintah Desa dan atau oleh Badan Permusyawaratan Desa.
(l)
Ayat
;,i^'
-
Cukup jelas,
Ayat
(2)
,q',*
Cukupljelas.
Ayat
(3)
l,
Cukup$elas.
Ayat
(4)
',
.
Cukuprielas.
Ayat (s) Cukup ielas.
Ayat (6) Cukup.jelas.
Ayat
(7)
.
Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) CukuP jelas.
Ayat (10) CukuP jelas.
Ayat (l
l)
CukuP jelas. Pasal
11
yang'dimaksud dapat ditarik kembali adalah bahwa Pemerintah Desa mei'arik BPD untuk Raneangan Peraturan Desa yang sudah disampaikan kepada dilakukan perubahan sebelum dibahas bersama BPD'
Ayat (1) t)ukup jelas.
Ayat (2)
,'
('ukup jolas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal
13
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14
Apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal persetujuan bersama, Rancatigan Dcsa Peraturan Desa tidak ditandatangani Kepala Desa, maka Rancangan Peraturan tersebut dinyatakan berlaku sebagai Peraturan Desa' Pasal 15
Cukup jelas. Pasal 16
Ayat
(l)
l
Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 17 Culorp jelas. Pasal 18
Cukup jelas. Pasal
19
Ayat
:
(l) CukuP jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.. Pasgl 20
Cukup jelas.
,5-
Cukup jelas.
Pasal22 Cukup jelas.
TAMBAEAN LEIUBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN
NOMoR
E
I
ii:, F.i,i' li:
:, ffi El
tr H
-6-
$ F H
t E
I
2OO7
