KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP.98/BPSDMKP/2011 TENTANG PEDOMAN SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar obyektif, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif, diperlukan adanya pedoman penerimaan peserta didik; b.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Sistem Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 6. Keputusan Presiden Nomor 140/M Tahun 2010; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
-2-
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.21/MEN/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Usaha Perikanan Menengah; 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. KESATU
: Menetapkan Pedoman Sistem Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
KEDUA
: Pedoman Sistem Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
KETIGA
: Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2011 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN, ttd SJARIEF WIDJAJA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian,
Hearsanto Effendy
-3-
Lampiran
: Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.98/BPSDMKP/2011 tentang Pedoman Sistem Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
PEDOMAN SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Strategi pembangunan ekonomi Indonesia adalah strategi empat jalur, yakni pro poor, pro growth, pro job dan pro environment. Dalam penanggulangan kemiskinan (pro poor) memiliki 4 kluster, dimana kluster 4 merupakan kluster terbaru, yang akan dilaksanakan pada tahun 2011. Penambahan kluster 4 ini dalam rangka mengurangi kemiskinan dan tentunya pencapaian tujuan pembangunan milenium. Untuk mendukung pengentasan kemiskinan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memperjuangkan sepenuhnya kesejahteraan rakyat diperlukan dukungan kebijakan yang pro rakyat. Tanpa kebijakan pro poor, sulit mewujudkan kesejahteraan nelayan atau pada umumnya pelaku utama bidang perikanan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup nelayan dan keluargannya, KKP telah menetapkan berbagai kebijakan sebagai bentuk keberpihakan KKP terhadap pelaku utama. Nelayan memegang peranan penting yang signifikan dalam peningkatan produktifitas perikanan nasional, tetapi hal tersebut tidak berkorelasi terhadap peningkatan kesejahteraannya sehingga masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih terbelit dengan kemiskinan. Salah satu akar permasalahan kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, akan berdampak langsung pada pendapatan dan kesejahteraan. Sebagai pelaku utama dapat mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan yang berlimpah, apabila mereka memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi dan informasi dalam pengelolaan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP) sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pendidikan kelautan dan perikanan merasa perlu untuk lebih memprioritaskan anak pelaku utama bidang kelautan dan perikanan dalam pendidikan yang diselenggarakannya, agar nantinya mereka dapat berperan lebih besar untuk menjadi pelaku pembangunan di bidang perikanan dengan upaya peningkatan produksi perikanan. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan peluang lebih besar bagi pelaku utama untuk mengikuti pendidikan dengan kegiatan penerimaan siswa/taruna dengan memberi kuota atau peluang kepada anak pelaku utama melalui jalur khusus.
-4-
B. Tujuan dan Sasaran Tujuan pedoman ini adalah untuk dijadikan acuan bagi satuan pendidikan dalam melakukan seleksi penerimaan peserta didik baru di semua jenjang pendidikan kelautan dan perikanan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Sekolah Usaha Perikanan Menegah (SUPM), Akademi Perikanan (AP), Sekolah Tinggi Perikanan (STP). Sasaran pedoman ini adalah: 1. Tersedianya sistem Penerimaan Peserta Didik baru pada Satuan Pendidikan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Tercapainya target penerimaan peserta didik dan pendidikan Kelautan dan Perikanan dari unsur Anak Pelaku Utama (Nelayan, Budidaya Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan); 3. Teciptanya efesiensi dan efektifitas dan keseragaman cara dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Pendidikan Kelautan dan Perikanan. C. Ruang Lingkup 1. Jalur penerimaan peserta didik. 2. Komposisi peserta didik berdasarkan wilayah asal. 3. Persyaratan umum. 4. Penyelenggaraan seleksi calon peserta didik. 5. Penetapan dan pengumuman kelulusan peserta didik. 6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
-5-
BAB II PENGERTIAN UMUM Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem penerimaan adalah suatu sistem yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik pada pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Pendidikan Kelautan dan Perikanan adalah pendidikan keahlian perikanan yaitu Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Akademi Perikanan (AP), Sekolah Tinggi Perikanan (STP); 4. Jalur Umum adalah Sistem penerimaan peserta didik yang diikuti oleh masyarakat umum melalui seleksi yang meliputi ujian akademik, ujian fisik dan kesehatan serta ujian wawancara atau psikotes; 5. Satuan pendidikan adalah lembaga pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan Kelautan dan Perikanan; 6. Calon peserta didik adalah setiap orang yang memenuhi syarat dan akan diterima untuk belajar pada satuan pendidikan KP; 7. Jalur khusus adalah sistem penerimaan peserta didik yang diikuti oleh keluarga pelaku utama yang secara ekonomi tidak mampu melalui seleksi yang meliputi ujian fisik dan kesehatan serta ujian wawancara atau psikotes; 8. Pelaku utama adalah masyarakat yang kegiatannya sebagai nelayan, budidaya ikan dan pengolah ikan, beserta keluarga intinya; 9. Anak pelaku utama adalah putra/putri dari keluarga pelaku utama bidang kelautan dan perikanan; 10. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan; 11. Pembudidaya ikan adalah perorangan warga negara indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan; 12. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan; 13. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan Kehutanan; 14. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Kelautan dan Perikanan; 15. Orangtua/wali adalah anggota keluarga dari peserta didik pendidikan kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab atas segala sesuatu menyangkut keberadaan peserta didik selama mengikuti pendidikan Kelautan dan Perikanan;
-6-
16. Komposisi peserta didik adalah suatu komposisi dari seluruh jumlah peserta didik, yang dikategorikan sebagai peserta didik dari unsur anak pelaku utama, masyarakat umum dan mitra kerja; 17. Mitra Kerja adalah Lembaga/badan usaha/perorangan yang sudah atau pernah melaksanakan kegiatan dan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan; 18. Masyarakat umum adalah calon peserta didik yang orang tua/ walinya bukan pelaku utama dan pelaku utama yang memiliki kemampuan secara ekonomi; 19. Bantuan biaya pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada peserta didik berasal dari penerimaan peserta didik jalur khusus 20. Kepanitiaan (Pusat, Satuan Pendidikan, Daerah) adalah suatu organisasi yang khusus dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; 21. Rayonisasi adalah wilayah penerimaan calon peserta didik pada satuan pendidikan KP
-7-
BAB III JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan kelautan dan perikanan harus memperhatikan Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana komposisi asal peserta didik adalah : (1) anak pelaku utama, minimal 40 %, (2) umum, maksimal 60 % Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru pada Pendidikan Kelautan dan Perikanan, diselenggarakan 3 (tiga) jalur penerimaan, yaitu jalur umum, jalur khusus dan jalur sisipan. a. Jalur umum adalah sistem seleksi penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik dari masyarakat umum. b. Jalur khusus adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang melalui khusus adalah calon peserta didik dari unsur anak pelaku utama: c.
Jalur sisipan adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang sudah menyelesaikan pendidikan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan pegawai swasta bidang kelautan dan perikanan pada Sekolah Tinggi Perikanan (STP).
-8-
BAB IV WILAYAH ASAL CALON PESERTA DIDIK Dalam rangka penerimaan peserta didik baru setiap satuan pendidikan memperhatikan keterwakilan calon peserta didik dari masing-masing wilayah binaannya. Pembagian wilayah binaan satuan pendidikan diatur sebagai berikut: A. Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) : 1. SUPM Ladong: Provinsi Aceh dan Sumatera Utara 2. SUPM Pariaman: Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi 3. SUPM Kota Agung: Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung 4. SUPM Tegal: Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta dan Jawa Timur 5. SUPM Pontianak: Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan 6. SUPM Kupang: Provinsi Bali, NTB dan NTT 7. SUPM Bone: Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara 8. SUPM Waiheru: Provinsi Maluku dan Maluku Utara 9. SUPM Sorong: Provinsi Papua dan Papua Barat B. Akademi Perikanan (AP) 1. Akademi Perikanan Sidoarjo: Provinsi diwilayah Indonesia Bagian Barat 2. Akademi Perikanan Bitung: Provinsi diwilayah Indonesia Bagian Tengah 3. Akademi Perikanan Sorong: Provinsi diwilayah Indonesia Bagian Timur C. Sekolah Tinggi Perikanan (STP) : seluruh wilayah Indonesia Dalam rangka efisiensi bagi calon peserta didik untuk seleksi penerimaan, satuan pendidikan dapat melakukan rayonisasi dengan memperhatikan sebaran wilayah asal calon peserta didik.
-9-
BAB V PERSYARATAN UMUM CALON PESERTA DIDIK Persyaratan umum calon peserta didik untuk mengikuti seleksi penerimaan disatuan pendidikan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut: A. Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) 1. Persyaratan Jalur Umum a. b. c. d. e. f. g. h.
Putra/putri warga negara Indonesia; Memiliki ijazah SLTP atau setara; Umur tidak lebih dari 18 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan; Sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik dan mental; Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental serta tidak buta warna; Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepala Sekolah; Tinggi badan untuk calon siswa minimal 150 cm dan untuk calon siswi minimal 145 cm dengan berat badan yang proporsional; i. Tidak berkaca mata/ lensa kontak khusus bagi calon siswa/i program keahlian Nautika Perikanan Laut (NPL) dan Teknika Perikanan Laut (TPL); j. Bersedia mengikuti tahapan seleksi penerimaan; k. Bersedia tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan. 2. Persyaratan Jalur Khusus a. Memenuhi semua persyaratan jalur umum kecuali butir k. b. Putra/putri anak pelaku utama. B. Akademi Perikanan (AP) 1. Persyaratan Jalur Umum a. Putra/putri warga negara Indonesia; b. Memiliki ijazah SLTA atau setara; c. Umur tidak lebih dari 21 tahun pada tanggal 1 September tahun berjalan; d. Belum
menikah
dan
sanggup
tidak
menikah
selama
mengikuti
pendidikan; e. Sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik dan mental; f. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental serta tidak buta warna; g. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian); h. Tinggi badan untuk calon taruna minimal 160 cm dan untuk calon taruni minimal 150 cm dengan berat badan yang proporsional;
- 10 -
i. Tidak berkaca mata/ lensa kontak khusus bagi calon taruna program studi Teknologi Penangkapan Ikan (TPI) dan Permesinan Perikanan (MP); j. Bersedia mengikuti tahapan seleksi penerimaan; k. Bersedia tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan. 2. Persyaratan Jalur Khusus a. Memenuhi semua persyaratan jalur umum kecuali butir k. b. Putra/putri anak pelaku utama. C. Sekolah Tinggi Perikanan (STP) 1. Persyaratan Jalur Umum 1.1 Calon Peserta dari Umum a. Putra/putri warga negara Indonesia; b. Memiliki ijazah SLTA atau setara; c. Umur tidak lebih dari 21 tahun pada tanggal 31 Agustus berjalan;
tahun
d. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan; e. Sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik dan mental; f. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental serta tidak buta warna; g. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian); h. Tinggi badan untuk calon taruna minimal 150 cm dan untuk calon taruni minimal 145 cm dengan berat badan yang proporsional; i. Tidak berkaca mata/ lensa kontak khusus bagi calon taruna program studi Teknologi Penangkapan Ikan (TPI) dan Permesinan Perikanan (MP); j. Bersedia mengikuti tahapan seleksi penerimaan; k. Bersedia tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan. 1.2 Calon Peserta dari PNS a. Memenuhi semua persyaratan jalur umum kecuali butir c dan e; b. Umur tidak lebih dari 30 tahun pada tanggal 31 Agustus berjalan;
tahun
c. Bagi wanita tersedia tidak hamil selama mengikuti pendidikan; d. Masa kerja sebagai PNS minimal 2 tahun; e. Mendapat izin dari pimpinan instansi/unit kerja; f. Nilai daftar penilaian prestasi pegawai rata-rata dalam kriteria baik 2. Persyaratan Jalur Khusus a. Memenuhi semua persyaratan jalur umum kecuali butir k. b. Putra/putri anak pelaku utama.
- 11 -
3. Persyaratan Jalur Sisipan a. Diploma tiga atau setara dibidang perikanan dan kelautan; b. Masa kerja minimal 2 tahun; c. Umur tidak lebih dari 45 tahun pada tanggal 31 Agustus tahun berjalan; d. Bagi wanita bersedia tidak hamil selama mengikuti pendidikan; e. Mendapat izin dari pimpinan instansi/unit kerja kecuali wirausaha harus mendapat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau Dinas Perdagangan setempat.
- 12 -
BAB VI PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON PESERTA DIDIK A. Pembentukan Panitia Seleksi Dalam rangka penerimanaan peserta didik, satuan pendidikan membentuk panitia seleksi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala satuan pendidikan. Panitia seleksi penerimaan peserta didik dibentuk 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan seleksi. B. Pengumuman Pengumuman penerimaan peserta didik dilakukan 1 (satu) bulan setelah pembentukan panitia seleksi. Isi pengumuman penerimaan meliputi persyaratan calon peserta didik, tanggal dan tempat pendaftaran, tanggal dan tempat seleksi, tahapan seleksi, serta tanggal pengumuman kelulusan calon peserta didik. Pengumuman penerimaan peserta didik di upload pada masing-masing website satuan pendidikan dan dapat melalui media massa (cetak dan elektronik). C. Pendaftaran Pendaftaran penerimaan peserta didik dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan seleksi penerimaan. Pendaftaran penerimaan peserta didik dapat dilakukan secara langsung ke tempat pendaftaran atau melalui media online. Tempat pendaftaran ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. D. Pelaksanaan Seleksi Pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik pada masing-masing satuan pendidikan sebagai berikut : 1. Tahapan seleksi pada masing-masing jalur : a. Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) 1) Jalur umum : seleksi administrasi, uji akademis, uji fisik, uji kesehatan dan wawancara. 2) Jalur khusus : seleksi administrasi, data fisik dan data kesehatan. b. Akademi Perikanan (AP) 1) Jalur umum : uji akademis, uji fisik, uji kesehatan, psikotes dan wawancara. 2) Jalur khusus : seleksi administrasi, data fisik dan data kesehatan. c. Sekolah Tinggi Perikanan (STP) 1) Jalur umum : uji akademis, uji fisik, uji kesehatan, psikotes dan wawancara. 2) Jalur khusus : seleksi administrasi, data fisik dan data kesehatan. 3) Jalur sisipan : seleksi administrasi, data fisik dan data kesehatan. 2. Jenis dan materi ujian seleksi a. Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) : 1) Mata uji akademis meliputi Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan IPA.
- 13 -
2) Mata uji fisik meliputi lari, push up, sit up, pull up (putra), chinning (putri) dan renang. b. Akademi Perikanan (AP) dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) : 1) Mata uji akademis meliputi Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia dan Biologi. 2) Mata uji fisik meliputi lari, push up, sit up, pull up (putra), chinning (putri) dan renang. E. Penetapan Kelulusan dan Pengumuman Kelulusan Kelulusan ditetapkan oleh panitia seleksi penerimaan pada masing-masing satuan pendidikan berdasarkan tahapan dan hasil ujian yang telah dilaksanakan. Hasil kelulusan seleksi penerimaan diumumkan melalui website satuan pendidikan dan memanfaatkan media cetak.
- 14 -
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI A. Monitoring dan Evaluasi 1. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan serta Pimpinan satuan pendidikan menengah dan/atau satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik; 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penyelenggaraan dan sebagai bahan kajian perencanaan pada tahun berikutnya. B. Pelaporan Pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan Lingkup Kelautan dan Perikanan oleh Panitia Pelaksanaan kepada Pimpinan satuan pendidikan dan selanjutnya pimpinan Satuan pendidikan menyampaikan laporan kepada Kepala badan pengembangan Sumber daya manusia Kelautan dan perikanan Cq. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.
- 15 -
BAB VIII PENUTUP Pelaksanaan seleksi penerimanaan peserta didik di Satuan Pendidikan Lingkup Kelautan dan perikanan merupakan suatu sistem yang diharapkan terjadi suatu keterpaduan baik antara masing-masing pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, sehingga tidak lagi terjadi keberagaman.
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
ttd SJARIEF WIDJAJA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian,
Hearsanto Effendy
No. 1. /2. 3. 4. 5.
Penanggungjawab Sekretaris BPSDMKP Kepala Pusdik KP Kabag Organisasi dan Kepegawaian Kabid Penyelenggaraan Pendidikan Kasubbag Ortala
Paraf
