PENGARUH STRATIFIKASI SOSIAL DI BIDANG EKONOMI TERHADAP PERKARA GUGAT CERAI (Studi Kasus Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi)
Oleh: Ade Suryana NIM: 102043224939
KONSENTRASI PERBANDINGAN HUKUM PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2008 M/1429 H
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi yang berjudul “Pengaruh Stratifikasi Sosial di Bidang Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibadak Kabupaten Sukabumi)”, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 29 mei 2008 skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum konsentrasi Perbandingan Hukum.
Jakarta, 29 mei 2008 Mengesahkan: Dekan,
Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP : 150 210 422
Panitia Ujian Munaqasyah Ketua
: Dr. H.A.Mukri Aji, MA NIP : 150 220 544
(
)
Sekretaris
: H. Muhammad Taufiqi, MAg NIP : 150 290 159
(
)
Penguji I
: Dr.H.A.Mukri Aji, MA NIP : 150 220 544
(
)
Penguji II
: Ah Azharuddin Lathif, M.Ag NIP : 150 318 308
(
)
Pembimbing I
: Dr. Abd. Rahman Dahlan, MA NIP : 150 234 496
(
)
Pembimbing II
: Burhanudin, SH. M.Hum
(
)
KATA PENGANTAR
Segala Puja dan Puji Syukur Kita Haturkan.Kehadiran Allahulrobbi Semata. Selawat Dan Salam Senantiasa Tercurahkan Kepada Pahlawan Revolusi Islam, Pejuang Islam Yakni Keharibaan Baginda Nabi Muhammad SAW Serta Keluarga, Sahabat Dan Seluruh Pengikutnya Dan Kita Selaku Umatnya Mendapat Safaatnya Diakherat Nanti Amin-Amin Ya Robal Alamin. Tantu Dalam Menyelesaikan Tugas Ini Saya, Tidak Semata Berhasil Dengan Tenaga Dan Upaya Sendiri, Namun Banyak Pihak yang Telah Berpatisipasi Dalam Terselesainya Penulisan Ini Baik Bersifat Moril Maupun Materil, Maka Dengan Ini Sepatutnya Penulis Menyampaikan Banyak Terimah Kasih Atas Kerjasama Dan Dorongannya Rasa Terimah Kasih Yang Saya Sampaikan Kepada:
1. Kepada ibunda dan Ayahanda tercinta yang selalu memotivasi dan mencurahkan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 2. Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, SH., MA.,MM. Selaku Dekan Fakultas Syari Ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Dr, H. A. Mukri Aji MA. Dan Muhammad Taufiqi M,Ag Selaku Ketua Dan Sekertaris Program Studi Perbanding Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakatra 4. Dr. Abd. Rahman Dahlan, MA. Dan Burhanudin SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing. 5. Teruntuk kang Ismattullah, adikku Susi, Rida, Devi dam om Samsul. Terima kasih atas do’anya
6. Teman–Teman Program Studi Perbandingan Hukum Angkatan 2002 Terima Kasih Atas Segalah Bantuanya, Kritikannya Dan Saranya Yang Semua Ini Terangkai Dalam Sebuah Kenangan Indah Yang Tidak Dapat Penulis Lupakan. 7. Kepada Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi Yang telah meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi. 8. Terima kasih kepada keluarga besar Bpk. Zarkasih Nur yang telah memberi arahannya selama saya tinggal di Ciputat. 9. Terima kasih kepada sahabat Achmad Safrudin, Muhayar dan Istri Dadan, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Sekali Lagi Penulis Ucapkan banyak Terimah Kasih Kepada Semua Pihak Yang Telah Banyak Membantu Dan Mendukung, Serta Membimbing Dan Mengarahkan Penulis Sehinga Terselesaikan Skripsi Ini. Semoga Skripsi Ini Bermanfaat Untuk Pembaca Sekaligus Khususnya Bagi Penulis Dalam Hal Membuka Cakrawara Kedepan Dalam Prodak Hukum Khususnys Untuk Mengimplementasikan Aturan Hukum Islam Mengenai Cerai Gugat
Jakarta 12 Mei 2008 Penulis,
Ade Suryana NIM: 102043224939
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................ i DAFTAR ISI ............................................................................................... iii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1 B. Batasan dan Rumusan Masalah .................................................... 4 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitiaan ................................................. 5 D. Metode Penelitiaan ...................................................................... 6 E. Sistimatika Penulisaan .................................................................. 8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MASYRAKAT CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI A. Geogreafis dan Demografis .......................................................... 10 B. Sumber-sumber Ekonomi ............................................................. 11 C. Tingkat Pendidikan....................................................................... 14 D. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi .............. 18
BAB III PENGERTIAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT DAN STRATIFIKASI SOSIAL DIBIDANG EKONOMI A. Pengertian Cerai Gugat ............................................................... 21 1. Penertiaan Secara etimologi ..................................................... 21 2. Secara termenologi .................................................................. 23 3. Menurut pendapat ulama.......................................................... 24 4. Dasar hukum khulu’ ................................................................ 28 5. Hukum khulu’.......................................................................... 32 B. Rukun dan syarat khulu’ ............................................................. 35 C. Alasan untuk terjadinya khulu’ .................................................... 41 D. Pengertian Stratifikasi Sosial Dibidang Ekonomi ......................... 47
BAB IV HUBUNGAN STRATIFIKASI SOSIAL DI BIDANG EKONOMI DAN CERAI GUGAT A. proses cerai gugat di pengadilan agama Cibadak sukabumi .......... 51 B. Akibat Hukum Dari Cerai Gugat.................................................. 58 C. Dampak stratifikasi Sosial di Bidang Ekonomi Terhadap Cerai Gugat........................................................................................... 61 D. Analisa Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi .................................................................................... 64
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................................. 71 B. Saran ........................................................................................... 72
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 73 LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Manusia sebagai makhluk berakal mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Mengingat manusia makhluk yang dikarunia akal dan pikiran disamping rasa dan karsa, maka oleh karenanya manusia dapat mempertimbangkan perbuatan yang bermanfaat dan mudharat juga berguna dan tidak berguna, baik dan buruk, walaupun akal itu sendiri kemampuannya terbatas. Karena manusia memiliki akal pikiran itu, maka kehidupannya diatur oleh syari’at agama, salah satu yang diatur oleh syari’at agama adalah perkawinan. “Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.” 1 Syari’at Islam tentang perkawinan ini, bertujuan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho ilahi. Namun demikian, dalam suatu ikatan perkawinan tidak selamanya berjalan lancar seperti yang dicita-citakan oleh pasangan suami isteri, akan tetapi selalu ada tantangan dan hambatan yang
1
Achmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1978), h.11
1
2
mempengaruhinya baik besar maupun kecil. Sehingga terkadang tujuan yang murni ini tidak dapat terwujud dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan banyak terjadi perceraian. Islam sebagai agama yang inklusif dan toleran memberi jalan keluar, ketika suami istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti adanya ketidakcocokan pandangan hidup dan percekcokan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar yang dalam istilah fiqh disebut dengan Thalaq (perceraian). Agama Islam membolehkan suami isteri bercerai, tentunya dengan alasan tertentu, kendati perceraian itu (sangat) dibenci Allah SWT. 2 Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami-isteri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal. Perceraian dapat dilakukan atas kehendak suami atau permintaan si isteri, perceraian yang dilakukan atas permintaan isteri disebut khulu’ (Cerai gugat).3 Khulu’ adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan iwadh berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan thalaqnya. Khulu’ merupakan pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak thalaq yang diberikan kepada laki-laki dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami 2
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, cet. II, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h.102. 3
Sayed Mahmudunnasir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakaryoa, 1991), h. 509
3
dengan hak thalaqnya, dan menyadarkan suami bahwa isteri-pun mempunyai hak yang sama menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi relatif tingginya persentase perempuan dengan status cerai antara lain adalah usia yang relatif muda pada saat melakukan perkawinan pertama, kondisi sosial budaya, latar belakang pendidikan dan ekonomi. 5 Dari faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan kedalam Stratifikasi Sosial di bidang ekonomi. Stratifikasi Sosial dalam masyarakat pada dasarnya terbagi dua, yakni Stratifikasi Sosial berdasarkan perolehan dan Stratifikasi Sosial berdasarkan raihan. Dalam hal ini yang berkaitan dengan pengaruh cerai gugat adalah Stratifikasi Sosial yang berdasarkan pada raihan. Menurut Kamanto Sunarto Stratifikasi Sosial berdasarkan raihan terdiri dari; “1). stratifikasi pendidikan, 2). stratifikasi pekerjaan, dan 3). Stratifikasi ekonomi.”6 Stratifikasi Sosial tersebut terutama dibidang ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan keretakan didalam kelangsungan hidup berumah tangga. Kadangkala sering terjadi strata sosial (tingkatan sosial) khususnya strata ekonomi ini menjadi pemicu terjadinya cerai gugat. Ketika seseorang memiliki tingkat sosial yang tinggi, terkadang mereka tidak menghiraukan suami atau isterinya,
4
Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (bandung: Pustaka Setia, 2000), cet. ke-1, h. 172
5
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Profil Statistik dan Indikator Gender Propinsi DKI Jakarta, ( t.p. 2003), h. 107 6
Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000), h. 87
4
mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Begitu juga ketika tingkat sosial mereka rendah sering terjadi kekacauan dalam rumah tangga, sang isteri menuntut kehidupan yang layak sementara suami tidak mampu memenuhinya akhirnya terjadi perceraian yang digugat oleh istri. Banyak kasus gugatan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama disebabkan karena suami tidak mampu memberikan nafkah lahir (kebutuhan ekonomi) dalam hal ini mereka berada dalam strata ekonomi rendah. Namun ada juga kodisi stratifikasi ekonomi yang tinggi juga menyebabkan suami atau isteri terlalu sibuk mengurus ekonomi, sehingga kadangkala urusan dibidang rumah tangga terabaikan, serta dengan kemapanan ekonomi mereka beranggapan, bahwa segala sesuatu bisa dibeli yang kemudian dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga dan berakhir pada perceraian. Berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik membahas kasus gugatan cerai ini secara lebih mendalam dalam sebuah skripsi yang berjudul PENGARUH STRATIFIKASI SOSIAL DI BIDANG EKONOMI TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT (Study Kasus Pengadilan Agama
Cibadak
Kabupaten
Sukabumi).
B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah Stratifikasi sosial merupakan tingkatan kedudukan yang dimiliki setiap individu dalam masyarakat, salah satunya stratifikasi sosial di bidang ekonomi. Ekonomi menjadi faktor utama dalam menentukan kelangsungan kehidupan manusia
5
terutama dalam ruma tangga. Bila ekonomi seseorang berada pada tingkat menengah dan tingkat atas sudah dapat dipastikan hidupnya sejahtera dalam segi materi, namun bukan berarti dapat menentukan kebahagian hidup rumah tangga seseorang, karena boleh jadi sang suami atau isteri hidup berpoya-poya dengan hartanya yang akhirnya muncul percekcokan diantara keduanya. Atau sebaliknya bila ekonomi seseorang berada dibawah sudah tentu hidupnya tidak sejahtera dan dapat menjadi pemicu pertengakaran suami isteri juga. Maka dengan demikian, menurut penulis strata ekonomi mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Dan dalam hal ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.
Adakah pengaruh stratifikasi sosial di bidang ekonomi terhadap terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak – Sukabumi.
2. Bagaimana pengaruh Stratifikasi Sosial di bidang ekonomi
dapat
mempengaruhi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a.
Untuk mengetahui apakah stratifikasi sosial di bidang ekonomi mempengaruhi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama CibadakSukabumi.
b.
Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh Stratifikasi Sosial di bidang ekonomi terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama CibadakSukabumi.
6
2. Kegunaan Penelitian 1.
Penelitian ini akan memperluas wawasan intelektualitas kepada umat Islam, para pelaku akademisi,
di bidang hukum terutama tentang
pengaruh Stratifikasi Sosial di bidang ekonomi terhadap cerai gugat 2.
Fakultas, dapat memberikan sumbagan pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dan literature pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
D. Metode Penelitian 1.
Sumber Data Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : a.
Sumber data primer, yang dilakukan dengan mengadakan penelitian dan wawancara langsung kepada perwakilan yang berwenang di Pengadilan Agama Cibadak - Sukabumi.
b.
Sumber data sekunder, yaitu diperoleh dari al-Qur’an, Sunnah, bukubuku umum, buku-buku Islam dan data-data tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
2.
Jenis dan Sifat Data Adapun jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yakni deskripsi berupa kata-kata, ungkapan, norma atau aturan-aturan dari fenomena
yang diteliti. Oleh karena itu,
penulis berupaya mengupas dan mencermati sesuatu secara ilmiah dan
7
kualitatif mengenai pengaruh Stratifikasi Sosial di bidang ekonomi terhadap cerai gugat Sedangkan sifat data dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian yang
besifat
deskriptif
analitis
yakni
penelitian
lapangan
yang
menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam. 7 Dengan kata lain penelitian ini untuk menggambarkan pengaruh Stratifikasi Sosial di bidang ekonomi terhadap cerai gugat
secara sistematis, factual dan akurat berdasarkan data yang
didapatkan di Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi. Penelitian
ini
juga
termasuk
jenis
penelitian
kepustakaan
(LibraryResearch), penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan metode yaitu pengkupasan dari buku-buku dan peraturan perundangundangan yang mengacu dan berhubungan dengan pembahasan skripsi. 3.
Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini: a.
Penggunaan bahan dokumen, yang diperoleh di Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi
b.
Wawancara Digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat
kepada pihak Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi.
7
Suharsimi Arikunto Mangemen Penelitian cet II, (Jakarta : PT:. Rineka Cipta,1993),h.309
8
4.
Teknik Analisa Data Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deduktif yaitu teknik analisis yang beusaha menyimpulkan dengan menarik bagian atau hal yang bersifat khusus dalam bentuk kasus dan data-data lapangan menjadi kesimpulan umum yang berlaku secara general. Adapun metode penulisan skripsi ini menggunakan buku pedoman penulisan skripsi, tesis, dan disertasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007.
E. Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya ke dalam beberapa bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab kedua, merupakan bab yang menguraikan mengai tinjauan umum tentang masyarakat Cibadak-Sukabumi, yang meliputi: geografis dan demografis, tingkat pendidikan, sumber-sumber ekonomi dan sekilas tentang pengadilan agama Cibadak Kabupaten-Sukabumi. Bab ketiga, merupakan bab yang menguraikan mengenai pengertian umum tentang cerai gugat dan Stratifikasi Sosial di bidang ekonomi, yang meliputi:
9
pengertian cerai gugat, syarat-syarat cerai gugat, dan rukun cerai gugat, pengertian Stratifikasi Sosial di bidang ekonomi. Bab keempat, merupakan bab yang menguraikan mengenai hubungan Stratifikasi Sosial di bidang ekonomi dan cerai gugat, yang meliputi: proses cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi, akibat hukum dari cerai gugat, dampak Stratifikasi Sosial di bidang ekonomi terhadap cerai gugat, analisa putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi. Bab kelima, merupakan bab penutup, yang meliputi: kesimpulan dan saran.
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MASYARAKAT CIBADAK KEBUPATEN SUKABUMI
A. Geografis dan Demografis Kecamatan Cibadak dengan luas wilayah 6.343.541 Ha (63.4351 KM2) terdiri dari lahan sawah 948.893 Ha. Dan lahan darat 5.394.541 Ha. Pada lahan pertanian atau lahan sawah terdapat sawah berpengairan setengah teknis 458,588 Ha pedesaan 415,710 Ha, dan lahan tadah hujan 74,59 Ha. Sedangkan strata pemilikan lahan berada pada strata 0,00,25 Ha (53%) strata 0,26-0,50 Ha (30%) dan di atas 0,51 Ha (17%). Secara Administratif Kewilayahan Kecamatan Cibadak berbatasan sebagai berikut: 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikidang 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cantayan 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nagrak 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikembar Jenis tanah yang ada di wilayah kecamatan Cibadak di dominasi oleh tiga jenis tanah yaitu: a. Latosol dengan macam tanah kompleks latosol merah kekuningan, latosol coklat, fodsolik merah kekuningan dan litosol dengan bahan induk batuan endapan dan volkon.
10
11
b. Kompliks Grumosol, Regosol, dan Medeteran dengan bahan induk batu kapur dan napal. c. Latosol coklat dengan bahan induktif volkan ontermedier. Secara demografis, Kecamatan Cibadak memiliki jumlah penduduk 100.133 jiwa terdiri dari laki-laki 50.962 jiwa, perempuan 49.171 jiwa mempunyai 7.405 KK tani yang tersebar di 10 desa. Dari data demografi tersebut dapat diketahui Sex Ratio (SR) 104 (kabupaten Sukabumi 64,53), Man Land Ratio (MLR) 18, dan kepadatan penduduk 1.604/KM2 (Kabupaten Sukabumi 567.25/KM2). Angka Kematian Bayi (AKB) 38 per 10.000 (Kabupaten Sukabumi 55 per 10.000), Laju Pertumbuhan Penduduk 0,99 (Kabupaten Sukabumi 0,40) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 5,95.1 B. Sumber-sumber Ekonomi Perekonomian penduduk kecamatan Cibadak sebagian besar bersumber pada pertanian dan data statistik mata pencaharian kecamatan Cibadak tahun 2006 menjelaskan bahwa petani berjumlah 7415, berikut ini tabel mata pencaharian kecamatan cibadak:
1
Tim Akselerasi IPM, IMPLEMENTASI AKSELERASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, (Sukabumi 2006), h.3 - 4
12
JUMLAH KEPALA KELURGA BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN TAHUN 2006 KECAMATAN CIBADAK
No
Desa/Kel
Jmlh KK
PNS
TNI/POLRI
Petani
Pedagang
Buruh
Pensiun
Jumlah
1
Cibadak
6187
364
46
567
1189
2218
198
4582
2
Sekarwangi
2587
191
98
470
154
976
40
1929
3
Tenjojaya
1291
12
0
515
63
433
31
1065
4
Karangtengah
3096
178
150
763
92
1124
62
2369
5
Ciheulangtonggoh
2368
38
17
377
91
107
23
653
6
Batununggal
1566
36
26
299
193
395
36
985
7
Pamuruyan
1764
25
1057
98
150
53
1383
8
Warnajati
2017
34
25
1280
45
476
35
1895
9
Sukasirna
2231
16
5
1308
60
195
43
1627
10
Neglasari
1456
10
779
30
373
jumlah
24563
904
7415
2020
6447
373
1192 521
17680
13
Sedangkan Income perkapita di kecamatan Cibadak secara keseluruhan menunjukan angka Rp 3.947.557 per tahun (kabupaten Sukabumi Rp 3.456.656). sedangkan indeks Daya Beli (IDB) baru mencapai 60,55% (kabupaten Sukabumi 58%). Angka-angka tersebut pada umumnya dipengaruhi oleh: a. Tingginya angka pengangguran dari 29,518 angkatan kerja di kecamatan Cibadak yang sudah bekerja 18.457 (62,53%) dan sebanyak 11,061 (37,47%) sebagai pengangguran. b. Rendahnya skala usaha berdasarkan strata pemilikan lahan di kecamatan Cibadak menunjukan bahwa pemilikan lahan berada pada strata sebagai berikut. -
0,0-0,25 sebanyak 2.784 orang (53%)
-
0,26-0,50 sebanyak 1,587 orang (30%)
-
> 0,51 sebanyak 902 orang (17%). Angka tersebut menunjukan bahwa skala usaha petani <0,50 Ha dengan
jumlah keluarga minimal 4 orang tidak masuk kepada kelayakan usaha apalagi bila petani tersebut bersetatus penggarap. c. Rendahnya pendapatan petani kecil Indikator petani kecil salah satunya mempunyai pendapatan 320 kg setara beras pertahun perorang. Di kecamatan Cibadak terdapat 37 KPK P4K dengan jumlah anggota sebanyak 463 orang (463 KK) serta jenis usaha yang bervariatif diantaranya warung kecil dan pengrajin. Tingkat kepercayaan BRI Cibadak di bawah 1 %
14
d. Tingkat Produktifitas Komoditas padi sawah di kecamatan Cibadak pada tahun 2006 terdapat luas panen 2.465 Ha dengan rata-rata produktivitas 51,9 kwintal GKG per hektar dengan jumlah produksi 12.974,6 ton. Rata-rata produktivitas tersebut masih bisa ditingkatkan terutama menyangkut kualitas gabah atau beras, berdasarkan hasil penilaian standar penerapan teknologi kecamatan Cibadak pada tahun 2006 mencapai rata-rata 63%. Titik lemah penerapan teknologi pada penggunaan KCI baru mencapai 7,5 kg perhektar menjadi 50 kg per hektar.2 Mengenai pendanaan IPM yang berlokasi di kecamatan Cibadak secara khusus tidak bisa disajikan karena dari tingkat sendiri tidak memiliki dana khusus mengenai IPM baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, namun, masingmasing dari instansi yang dikoordinir oleh Kasi Pembangunan kecamatan Cibadak kurang lebih sebesar Rp 13.000.000.000 ini diharapkan mempunyai dampak terhadap peningkatan daya ungkit IPM.3 C. Tingkat Pendidikan Rasia lama sekolah (RLS) kecamatan Cibadak menunjukan rata-rata 7.8 (Kabupaten Sukabumi 6,45). Ada tiga indikator yang mempengaruhi RLS diantaranya:
2 3
Ibid, h.7 Ibid, h.8
15
a. Terjadinya DO pada tingkat SD dan SLTP sebesar 1042 orang dengan rincian 1) pada usia 7-12 tahun sebanyak 526 orang 2) pada usia 13-15 tahun sebanyak 516 orang. Untuk usia 13-15 terdapat siswa yang belum ditangani sebanyak 97 orang b. Jumlah Daya Tampung Jumlah daya tampung adalah sebagai berikut: 1). Jumlah SLTP sederajat 20 2). Jumlah ruangan tersedia 117 3). Jumlah pombel 128 4). Jumlah murid SLTP kelas satu 1.560 5). Jumlah murid kelas enam SD 1980 orang Kekurangan daya tampung 420 orang (11 rombel). c. Angka Melek Huruf Angka melek huruf di kecamatan Cibadak tahun 2006 sebesar 98,23 (Kabupaten Sukabumi sebesar 96,23). Angka melek huruf (AMH) dan buta huruf dapat dijelaskan sebagai berikut: 1). Jumlah penduduk usia 9 sampai dengan 40 tahun sebanyak 47,261 jiwa 2). jumlah buta hurup 836 (1,77%) 3). Jumlah angka melek hurup 46,427 jiwa (98,23%) Angka tersebut menunjukan bahwa kecamatan Cibadak berada di atas rata-rata kabupaten. Berikut ini tabel situasi tentang pendidikan kecamatan Cibadak Sukabumi
16
Data Situasi Pendidikan Kecamatan Cibadak
URAIAN
SATUAN
2006
Jumlah Anak Umur 7-12 tahun
Orang
13.435
Jumlah Anak Umur 7-12 Tahun yang bersekolah
Orang
12.738
Jumlah Anak Umur 13-15 Tahun
Orang
7.391
Jumlah Anak Umur 13-15 Tahun yang bersekolah
Orang
6.583
Jumlah Anak Umur 16-18 Tahun
Orang
7.974
Jumlah Anak Umur 16-18 Tahun ayng bersekolah
Orang
5.837
A. PARTISIPASI SEKOLAH 1
2
3
B. TINGKAT DROP OUT 1
Jumlah anak DO di SD
Orang
524
2
Jumlah anak DO di SLTP
Orang
311
3
Jumlah anak DO di SLTA
Orang
1.167
C. FASILITAS PENDIDIKAN 1
Jumlah Sekolah Tingkat SD
Unit
54
1. Desa Batununggal
Unit
2
2. DesaCiheulangtonggoh
Unit
4
3. Desa Karangtengah
Unit
7
4. Desa Sekarwangi
Unit
6
5. Desa Tenjojaya
Unit
3
6. Desa Warnajati
Unit
4
7. Desa Pamuruyan
Unit
4
8. Desa Sukasirna
Unit
5
9. Desa Neglasari
Unit
3
10. Kelurahan Cibadak
Unit
16
17
2
3
4
Jumlah Sekolah Tingkat SLTP
Unit
19
1. Desa Batununggal
Unit
2
2. Desa Ciheulangtonggoh
Unit
1
3. Desa Karangtengah
Unit
3
4. Desa Sekarwangi
Unit
2
5. Desa Tenjojaya
Unit
1
6. Desa Warnajati
Unit
1
7. Desa Pamuruyan
Unit
1
8. Desa Sukasirna
Unit
1
9. Desa Neglasari
Unit
-
10. Kelurahan Cibadak
Unit
7
Unit
13
1. Desa Batununggal
Unit
1
2. DesaCiheulangtonggoh
Unit
1
3. Desa Karangtengah
Unit
3
4. Desa Sekarwangi
Unit
3
5. Desa Tenjojaya
Unit
1
6. Desa Warnajati
Unit
-
7. Desa Pamuruyan
Unit
1
8. Desa Sukasirna
Unit
-
9. Desa Neglasari
Unit
-
10. Kelurahan Cibadak
Unit
3
Unit
-
1. Desa Batununggal
Unit
-
2. Desa Ciheulangtonggoh
Unit
-
3. Desa Karangtengah
Unit
-
Jumlah Sekolah Tingkat SLTA
Fasilitas Pendidikan Non Format (Paket A dan B)
18
4. Desa Sekarwangi
Unit
4/1
5. Desa Tenjojaya
Unit
-
6. Desa Warnajati
Unit
-/1
7. Desa Pamuruyan
Unit
-
8. Desa Sukasirna
Unit
2/4
9. Desa Neglasari
Unit
-
10. Kelurahan Cibadak
Unit
3/1
1. Tingkat SD
Orang
538
2. Tingkat SLTP
Orang
336
3. Tingkat SLTA
Orang
399
D. Jumlah Guru
D. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 69 Tahun 1963. dasar pembentukannya adalah keputusan menteri Agama No. 4 tahun 1967 tanggal 17 Januari 1967. Jadi, dasar hukum dari sejarah pembentukan Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi adalah: 1. Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 69 Tahun196 3 2. Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 1967 tanggal 17 Januari 2067 Adapun tugas dan wewenangPengadilan Agama berdasarkan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 adalah sebagai berikut:
19
Ayat (1): Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1. Perkawinan 2. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 3. Waqaf dan shadaqah Susunan Pengadilan Agama secara umum, termasuk Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi, diatur dalam UU No. 7 tahun 1989, yaitu: 1. Secara Hirarki Institusional Susunan hirarki Pengadilan Agama secara institusional diatur dalam pasal 6 UU No. 7 tahun 1989, yang menurut pasal ini lingkungan Pengadilan Agama terdiri dari dua tingkat, yaitu: a. Pengadilan Agama tingkat pertama b. Pengadilan Tinggi Agama 2. Secara Struktural Bedasarkan UU No. 7 tahun 1989 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 004 tahun 1990 serta Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 303 tahun 1990 ditetapkan bahwa struktur organisasi Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi sebagaimana berlaku pada Pengadilan Agama di lingkungan Depertemen Agama RI, adalah sebagai berikut: a. Ketua (dibantu oleh wakil ketua) b. Dewan Hakim
20
c. Panitera atau Sekretaris (di Bantu oleh wakil), yang membawahi sub-sub sebagai berikut: Sub Kepaniteraan Permohonan, Sub Kepaniteraan Gugatan, Sub Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Kepagawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum. d. Panitera Pengganti Juru Sita
BAB III PENGERTIAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT DAN STRATIFIKASI SOSIAL DI BIDANG EKONOMI
A. Pengertian Cerai gugat 1. Pengertian Secara Etimologi Cerai gugat dalam Islam dikenal dengan istilah Khulu’. Khulu’ secara etimologi adalah pencabutan, pelepasan. 1 Abdurrahman Al-Jazili mengatakan bahwa Al-Khol’u dengan mem-fhathah-kan kha adalah masdar qiyasi yang mengandung pengertian An-Naz’u yaitu melepaskan atau menanggalkan. Sedangkan Al-Khul’u dengan men-dlamahkan-kan huruf kha adalah masdar sima’I dari khoola’’a yang juga secara etimologi mengandung pengertian melepas atau menanggalkan. Tapi penggunaan yang terakhir ini, secara majaz adalah melepaskan hubungan suami-istri, karena keduanya merupakan pakaian bagi yang lainnya. Apabila keduanya melepaskan pakaian tersebut, maka berarti mereka melepaskan hubungan suami istri.2 Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh As-Sunnah,
mengartikan Khulu’
secara etimologi sebagai berikut:
1
A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressef, 1997), Edisi Terlengkap, h. 361. 2
Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh a’la al-Mazahib al-Arba’ah (Beirut: Daar al-Kutu, t.th) h.
386
21
22
ُ َوَاْﻟﺨُــﻠْﻊُ اﻟﱠﺬِيْ أَﺑﺎَﺣَﮫُ اﻹ ﺳْﻼَ مُ ﻣَﺄْﺧُـﻮْذ ٌﻣِﻦْ ﺧَـــﻠْﻊِ اﻟـــﺜﱠﻮْبِ إِذاَ أَزَ اﻟﮫ ٣ َ ﻷَن ﱠ اﻟﻤَﺮْءَةَ ﻟِﺒَﺎ س اﻟـــﱠﺮﺟُﻞِ وَاﻟــــﱠﺮﺟُﻞِ ﻟِﺒﺎَسٌ ﻟﮭﱠﺎ Artinya: ”Khulu’ yang dibenarkan hukum Islam tersebut berasal dari kata ”khal’uts tsaubi”, artinya menanggalkan pakaian, karena perempuan sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian bagi perempuan.” Pengertian ini diambil dari firman Allah:
(
: ) اﻟﺒﻘﺮة... ھُﻦﱠ ﻟِﺒﺎَسٌ ﻟﱠﻜُﻢْ وَ أَﻧـــْﺘُﻢْ ﻟِﺒﺎَسٌ ﻟﮭﱠُﻦﱠ.....
Artinya: ”.... mereka itu (kaum wanita) adalah pakaian bagimu (laki-laki) dan kamupun adalah pakaian bagi mereka ....” (Q.S. Al Baqarah: 187).
Menurut kamus umum bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta cerai adalah pisah, berpisah, tidak karuan (berpecah-pecah, bubar).4 Sedangkan gugat adalah guncangan, mendakwa, mengadukan (perkara).5 Menurut Prof. Subekti S.H., dalam kamus hukumnya menyatakan gugatan berasal dari kata gugat dengan akhiran “an”, yang berarti penarikan ke muka hakim pengadilan untuk dimintakan perhukuman (perkara perdata).6
3
Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Beirut: Daar El-Fikr, 1983), Jilid II, h. 295
4
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. XII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 200 5
Ibid, h. 330
6
Subekti, et. Al., Kamus Hukum, (Jakarta: Paradya Paramita, 1982), h. 49
23
2. Pengertian Secara Terminologi Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas gugatan isteri yang ditujukan kepada suaminya melalui Pengadilan Agama, dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh hakim pengadilan dan harus atas putusan pengadilan agama. Menurut Hasbi Ash Shidieqy gugatan atau dakwaan ialah pengaduan yang dapat diterima di sisi Hakim, dengan dimaksudkan dia, menuntut suatu hak pada pihak lain. 7 Dalam literatur fiqh, cerai gugat disebut sebagai khulu’ yaitu suatu perceraian yang diminta oleh seorang isteri dengan adanya tebusan dari pihak isteri, tentunya disertai dengan alasan-alasan yang rasional. Khulu’ tersebut bisa terjadi ketika sang isteri sedang dalam keadaan suci atau tidak haid, karena khulu’ itu sendiri terjadi akibat permintaan isteri. Namun dalam hal ini si suami tidak boleh dipaksa menerima permintaan talak tebus (khulu’).8 Menurut Sayyid Sabiq khulu’ adalah isteri memisahkan diri dari suaminya dengan memberi ganti rugi kepadanya. 9 Selanjutnya Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa, khulu’ harus mempunyai alasan (sebab-sebab) seperti: suami cacat badan atau jelek akhlaknya, atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap isterinya,
7
Hasbi Ash Shiddiqy, Pengadilan dan Hukum Acara Islam, (Bandung: PT. Alma’arif, 1973),
h. 90 8
Muhammad Ibnu Qasim, Fathul Qarib (terj. Imran Abu Amar), (Kudus: Menara Kudus, 1982), Cet. I, h. 58 9
Sabiq, fiqh as sunnah ,ibid h. 253
24
sedang isteri khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak wajib bagi isteri menggaulinya dengan baik. Dengan demikian secara istilah khulu’ berarti perceraian yang disertai sejumlah harta sebagai iwadl yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan baik dengan kata khulu’, mubara’ah maupun thalak.10 3. Menurut Pendapat Ulama Syaikh Zainuddin bin Abdi Al-Aziz menjelaskan: 11
ٍاﻟﺨـُـﻠـْﻊُ ھُﻮَ ﻓُﺮْﻗَﺔٌ ﺑِـﻌِﻮَضٍ ﻟِﺰَوْجٍ ﺑِﻠَﻔْﻆِ ﻃَﻼ َقٍ أَوْ ﺧُﻠــــْﻊ
”Khulu’ merupakan bentuk perceraian dengan’iwadh yang diberikan kepada suami dengan menggunakan lafadz talaq atau khulu’.” Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarof dalam bukunya Minhaj AtThalibin, menerangkan: 12
ٍاﻟﺨــُــــــﻠــْﻊُ ھُﻮَ ﻓُﺮْﻗَﺔٌ ﺑِﻌِﻮَضٍ ﻟـِـــﺠِﮭَﺔِ زَوْج
”Khulu’ adalah perceraian dengan’iwadh yang pemberiannya ditujukan kepada suami.” Ahmad bin Husein, memberikan pengertian tentang khulu’ sebagai berikut:
10
Anshori Umar Situnggal, fiqh Almar’atul Muslimat (terj.), (Semarang: CV. Asy-Syifa, t.th),
h. 432 11
12
Zainudin Abdul Aziz Al-Malibary, Fathul Mu’in, (Semarang :Toha Putra, t.th ), h. 111
Abi Zakaria Yahya binti Syarief, Minhaj ath Tholibin, (Surabaya : Percetakan Ahmad bin Sa’id, t.th), h. 47
25
13
Artinya: “Khulu’ adalah perceraian dengan ‘iwadh tertentu.” Imam Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani dalam bukunya Subulus Salam, mengatakan: 14
Artinya: “Khulu’ adalah perceraian yang dilakukan oleh istri dengan tebusan harta.” Golongan Hanafiyah memberikan pengertian sebagai berikut:
15
Artinya: “Khulu’ adalah penghapusan hak milik nikah atas persetujuan istri dengan menggunakan lafadz khulu’ atau yang semakna dengan itu.” Menurut golongan Malikiyah, pengertian Khulu’ adalah sebagai berikut: 16
Artinya: “Khulu’ adalah talaq dengan menggunakan ‘iwadh.” Menurut golongan Syafi’iyah, pengertian khulu’ adalah sebagai berikut: 17
13
Muhammad bin Qasim As-Syafi’i, Fath Al-Qarib, (Semarang: Toha Putra, t.th),h. 47
14
Imam Muhammad bin Isma’il al-kahlani, Subulus Salam (Bandung : Percetakan Dahlan, t.th),juz III, h.166 15
AbdurRahman ,Al-Fiqh a’la Al Mazahib, h.387
16
Ibid., h.391
17
Ibid., h. 392
26
Artinya: “Khulu’ adalah lafadz yang menunjukan terhadap perceraian bagi sepasang suami istri”.
Menurut golongan Hanabilah mengartikan khulu’ sebagai berikut:
ْاﻟْـــــــــﺨُﻠْﻊُ ھُﻮَ ﻓِﺮَاقُ اﻟﺰﱠوْجِ اﻣْﺮَأﺗَِﮫِ ﺑِﻌِﻮَضٍ ﯾَﺄْ ﺧُﺬُهُ اﻟﺰﱠوْجُ ﻣِﻦ 18
ٍِإﻣْﺮَأَﺗِﮫِ أَوْ ﻏَﯿْﺮِھَﺎ ﺑِﺄَﻟْﻔَﺎظٍ ﻣَﺨــْﺼُﻮْﺻَﺔ
Artinya: “Khulu’ adalah perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dengan ‘iwadh yang diambil oleh suami istrinya dari istrinya orang lain, dengan menggunakan lafadz khusus.”
Syekh Mahmudunnasir, memberikan definisi tentang khulu’ sebagai berikut: “Khulu’ adalah suatu pengertian hubungan pernikahan dengan izin dan atas keinginan istri yang dalam hal itu setuju untuk memberikan ganti rugi kepada suami untuk pembebasannya dari ikatan perkawinan.”19 Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para ulama mengenai khulu’ adalah proses thalaq yang dijatuhkan oleh suami sebagai akibat dari istri menebusnya dengan suatu harga tertentu, dengan menggunakan lafadz, khuli’ atau yang semakna dengan itu. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seorang suami atau isteri dibolehkan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, dengan alasanalasan yang dapat diterima. Jadi, hak untuk memutuskan perkawinan bukan hanya 18
19
Ibid., h. 393
Syekh Mahmudunnasir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 509
27
milik suami, isteripun berhak untuk mengajukan permintaan cerai jika rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. KHI pasal 113 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: a) kematian, b) perceraian dan c) atas putusan pengadilan. Selanjutnya pasal 114 disebutkan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalak atau berdasarkan gugatan perceraian”,20 dijelaskan pula tentang macam-macam perceraian, yaitu: thalaq, khulu’ dan li’an Selain alasan-alasan di atas, dalam KHI pasal 116 menambahkan alasanalasan perceraian yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, yaitu: a. Suami melanggar taklik thalak, dan b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak-rukunan dalam rumah tangga. Menurut UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama cerai gugat adalah suatu cara yang dilakukan oleh isteri yang ingin berpisah, atas permintaan atau gugatan dari isteri yang dilakukan melalui Pengadilan Agama yang ditujukan kepada suaminya, seperti yang tercantum dalam pasal 73 disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.21
20
Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), h.56 21
Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, (BP. Dharma Bhakti), h. 70
28
4. Dasar Hukum khulu’ Dalil yang menjadi dasar hukum dibolehkannya khulu’ adalah sebagai berikut: a. Firman Allah
وَﻻَ ﯾَـﺤِﻞﱡ ﻟَﻜُﻢْ أَنْ ﺗَﺄْ ﺧُﺬُوْهُ ِﻣﻤﱠـﺎ أَﺗَــﯿْﺘُﻤُﻮْ ھُﻦﱠ ﺷَﯿْﺄً إِﻻﱠأَنْ ﯾﱠﺨَﺎﻓَﺎ أَﻻﱠ ﯾُﻘِﯿْﻤَﺎ... ْح ﻋَﻠَﯿْﮭِﻤَﺎ ﻓِﯿْﻤَﺎ ا ﻓْﺘَﺪَت َ َﺣُﺪُوْدَ اﷲِ ﻓَﺈِنْ ﺧِﻔْﺘُﻢْ أَﻻﱠ ﯾُﻘِﯿْﻤَﺎ ﺣُﺪُوْدَ اﷲِ ﻓـَﻼ َﺟُﻨﺎ 22 ( : ) اﻟﺒﻘﺮة... ِﺑِﮫ ” .... dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu yakin bahwa keduanya (suamiistri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya .... .... .... (Q.S. Al-Baqarah: 229). b.
Hadits riwayat Bukhori dari Ibnu Abbas, yaitu:
ﻋَﻦِ اْﺑﻦِ ﻋَﺒﱠﺎسٍ رَﺿِﻲَ اﷲُ ﻋَﻨْﮭُﻤَﺎ أَنﱠ ِإﻣْﺮَأَةَ ﺛﺎَﺑِﺖِ ﺑْﻦِ ﻗَﯿْﺲٍ أَﺗَﺖْ اﻟﻨﱠﺒِ ﱠ ﻲ َ ﯾﺎَرَﺳُﻮْلَ اﷲِ ﺛﺎَﺑِﺖُ ﺑْﻦُ ﻗَﯿْﺲٍ ﻣَﺎ اﻋْﺘُﺐُ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﻓﻲِ ﺧُﻠُﻖٍ وَﻻ: ْﻓَﻘَﺎﻟَﺖ.م.ص :.م.دِﯾْﻦٍ وَ ﻟَﻜِﻨﱢﻲ أَﻛْﺮَهُ اﻟْﻜُﻔْﺮَ ﻓِﻰ اْﻹِ ﺳْﻼَ مِ ﻓَﻘَﺎلَ رَ ﺳُﻮْ لُ اﷲ ص ِ إِﻗْﺒَﻞ. م.ﻓَﻘَﺎلَ رَ ﺳُﻮْ لُ اﷲ ص.ْ ﻧَﻌَﻢ:ْأَﺗُـــَﺮُدﱢﯾﻦَ ﻋَﻠَﯿْﮫِ ﺣَﺪِ ْﯾﻘَﺘَﮫُ؟ﻓَﻘَﺎﻟَﺖ 23 (اﻟْﺤَﺪِﯾْﻘَﺔَ وَ ﻃَﻠﱢﻘَﮭَﺎ ﺗَﻄْﻠــﯿْﻘَﺔً )رواه اﻟﺒﺨﺎري ”Dari Ibnu Abbas, bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata: Hai Rasulullah, Tsabit bin Qais tidak saya cela dalam akhlak atau dalam agamanya, akan tetapi saya tidak menyukai kekufuran dalam Islam. Lalu Rasulullah SAW, berkata: Apakah kamu dapat mengembalikan kebunnya? Ia menjawab: Ya, saya dapat. Berkata Rasulullah SAW, kepada Tsabit: Terimalah kebun itu dan talaq-lah ia dengan talaq satu.” (H.R. Bukhori)
22
Departeman Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Proyek Pengadaan Kitab Suci, 1994), h. 55 23
Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukori, Shahih Al-Bukhori, (Semarang: Toha Putra, t.th), Jilid III, h. 273
29
Selain dasar hukum yang penulis kemukakan diatas, masih banyak lagi kasus-kasus khulu’ dari permulaan sejarah yang bisa dijadikan dasar hukum diantaranya: Tsabit menpunyai dua orang istri, salah seorang diantaranya adalah jamilah, saudara perempuan kaum munafik, Abdullah bin Ubay. Jamilah tidak menyukai wajah Tsabit. Ia mendekati dengan permohonan khulu’. Ia berkata: ”Wahai Rasulullah, tak ada yang mampu mempersatukan kami, ketika aku mengangkat cadarku aku melihat, aku melihat ia datang ditemani oleh beberapa orang laki-laki. Aku dapat melihat bahwa dialah yang paling hitam, paling pendek dan paling jelek diantara mereka semua. Demi Allah aku bukan tidak menyukai karena kekurangan dalam keimanannya atau moralnya. Kejelekannyalah yang aku tidak sukai. Bila aku tidak takut kepada Allah, aku pasti telah menamparnya ketika dia masuk mendatangiku. Wahai Rasulullah, anda dapat melihat betapa cantiknya aku, tetapi Tsabit jelek sekali aku tidak menemukan kesalahan dalam agama dan moralnya, tetapi aku takut kekecewaanku akan menyeretku kepada kekafiran.” Dalam menjawab permohonannya, Nabi bertanya: Maukah kau mengembalikan kebun (sebagai mahar) yang diberikan kepadamu?” ia menjawab: ”Tentu wahai Rasulullah, aku siap memberinya lebih dari itu.” ” Tidak, tidak lebih dari itu, hanya kembalikanlah kebun itu.” kata Rasulullah.
30
Beliau memanggil Tsabit dan memberitahukanya untuk menerima kebun itu dan menceraikan wanita tersebut.24 Selain kasus di atas, juga terdapat kisah tentang khulu’ yang diabadikan oleh Imam Malik dan Abu Daud, sebagaimana dikutip oleh Abu Al-A’la Al-Maududi, sebagai berikut: ”Istri kedua Tsabit adalah Habibah. Suatu pagi, ketika Nabi Muhammad SAW, keluar melalui pintu rumahnya, beliau mendapati Habibah menanti disana. Beliau menanyakan apa yang dia inginkan. Ia langsung menjawab: ”Wahai Rasulullah, aku tidak dapat hidup bersama Tsabit.” Tsabit dipanggil. Habibah mengulangi permohonannya. ”Wahai Rasulullah, aku membawa semua yang diberikan Tsabit kepadaku.” Nabi SAW. menyuruh Tsabit mengambil kembali apa yang telah diberikannya dan menyuruhnya untuk menceraikan wanita tersebut.25 Seorang laki-laki dan seorang wanita dibawa kehadapan Khalifah Umar bin Khottob. Wanita itu mengajukan khulu’ . Umar menasihatinya agar bertahan dan mencoba untuk bersatu dengan laki-laki itu. Ia membangkang, Umar memerintahkan agar perempuan itu ditinggalkan sendiri dan ditempatkan dalam penjara selama tiga hari. Pada hari keempat, dia dibawa kehadapan Khalifah. Ketika ditanya bagaimana perasaannya, ia bersumpah bahwa itulah tiga malam yang paling damai yang pernah dirasakannya selama 24
Abu Al-A’la Al-Maududi, Pedoman Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: Daar El-Ulum, 1987), Cet. ke-3, h. 43 25
Ibid., h. 44
31
bertahun-tahun. Umar terharu mendengar isi hatinya. Ia memanggil suami perempuan itu dan memberikan putusannya: ”Ceraikanlah ia walaupun dengan mengembalikan anting-antingnya.” 26 Juga kasus lain, tentang Ruqayyah, anak perempuan Mu’awwiz, menginginkan perceraian dengan suaminya, dengan memgembalikan semua yang ia terima dari laki-laki itu. Suaminya tidak mau menerima pemberian itu. Persoalan itu dibawa kehadapan Khalifah Utsman. Kemudian Utsman menerima permohonan wanita itu dan memperbolehkan laki-laki itu untuk menerima semua yang menjadi milik wanita tadi, termasuk kerudung penutup kepalanya sebagai imbalan dari perceraian tersebut. 27 Ada pendapat yang mengatakan, bahwa khulu’ itu sudah terjadi pada zaman Jahiliyah. Bahwa Amir bin Zharib kawin dengan kemenakan perempuan Amir bin Harits. Tatkala istrinya masuk ke rumah Amir bin Zharib, seketika itu istrinya melarikan diri. Lalu Amir bin Zharib mengadukan hal ini kepada mertuanya. Maka jawabnya: ”Aku tidak setuju kau kehilangan istri dan hartamu, dan biarlah aku pisahkan (khulu’) dia dari kamu dengan mengembalikan apa yang pernah kau berikan kepadanya.” 28 Dari uraian di atas, jelaslah bahwa khulu’ sudah pernah terjadi sejak
26
Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-‘Adzim, (Beirut: Daar El-Fikr, 1987), Juz I, h. 275
27
Abu Al-A’la Al-Maududi, Pedoman Perkawinan dalam Islam, ke-3, h. 45
28
Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah,
32
zaman Jahiliyyah hingga masa Rasulullah, juga hingga masa kini dan masa yang akan datang. 5. Hukum Khulu’ Khulu’ merupakan salah satu bagian dari talaq. Hukum talaq ada kalanya wajib, haram, mubah dan sunnah. Talaq wajib, yaitu talaq yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah), karena perpecahan suami-istri yang sudah berat. Talaq haram, yaitu talaq yang tanpa alasan. Talaq diharamkan karena merugikan bagi suami-istri, dan tidak adanya kemaslahatan yang hendak dicapai dengan perbuatannya itu. Jadi talaq-nya haram, seperti haramnya merusakkan harta benda. Talaq dibenci, jika tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi menamakan talaq sebagai perbuatan yang halal, karena ia merusakan perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama. Talaq sunnah, yaitu karena istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut, atau istri kurang rasa malunya. 29 Hukum-hukum pada talaq tersebut juga berlaku dalam khulu’ , hanya saja khulu’ dibolehkan pada saat dilarangnya menjatuhkan talaq, sebagaimana khulu’ dibolehkan pada saat wanita dalam keadaan haid, nifas, atau dalam keadaan suci. Kebolehan dijatuhkan khulu’ pada saat wanita dalam keadaan haid, nifas atau dalam keadaan suci itu dikarenakan didalam Al-Qur’an tidak ada keterangan yang menetapkannya secara khusus, Allah berfirman: 29
Ibid., h. 207
33
(
: ) اﻟﺒﻘﺮة... ِﻓـَﻼَ ﺟُﻨﺎَحَ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻤَﺎ ﻓِﯿْﻤَﺎ ا ﻓْﺘَﺪَتْ ﺑِﮫ
”....... maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya .... .....” (Q.S. Al-Baqarah: 229). Rasulullah SAW. Juga tidak menetapkan waktu khusus sehubungan dengan khulu’ istri Tsabit bin Qais. Rasulullah SAW. Juga tidak bertanya dan membicarakan keadaan istrinya. Padahal soal haid bukan perkara yang jarang terjadi pada wanita. Imam Syafi’i berkata: ”Tidak adanya pertanyaan terperinci tentang keadaan tersebut berarti menunjukan sifat yang umum.” Nabi SAW. dalam perkara khulu’ istri Tsabit tidak menanyakan secara terperinci apakah ia sedang haid atau dalam keadaan bersih, yang maksudnya agar masa ’iddah istri tidak lama, karena yang meminta perpisahan dan menebus dirinya serta rela ber-iddah adalah pihak wanita.30 H. S. A. Al-Hamdani menyatakan, bahwa khulu’ dapat dibenarkan apabila ada sebab yang menghendaki adanya khulu’ . Jika tidak ada alasan yang memungkinkannya maka hukumnya haram, berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan Nasa’i dari Abu Hurairah:
ُاﻟﻤْــُــﺨَﺎﻟِﻌَــــﺎتُ ھُﻦﱠ اﻟﻤـُْـﻨَــــــــﺎﻓِﻘَــﺎت ”Perempuan yang menawarkan khulu’ adalah munafik.”31
30
31
Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Ibid., h. 257
H. S. A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), Cet ke-3, h. 230
34
Selain hadits di atas Ibnu Katsir juga mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:
ُأَﯾّﻤَﺎ إِﻣْﺮَأَةٍ ﺳَﺄَ ﻟَﺖْ زَوْﺟَﮭَﺎ ﻃَﻼَ ﻗَﮭﺎَ ﻓﻲِ ﻏَﯿْﺮِ ﻣَﺎ ﺑَﺄْسٍ ﻓَﺤَﺮَامٌ ﻋَﻠَﯿْﮭَﺎ رَاءِﺣَﺔ ِاﻟْﺠَــــﻨﱠﺔ ”Barang siapa diantara wanita yang meminta perceraian kepada suaminya tanpa adanya alasan yang nyata, maka diharamkan baginya mencium harumnya syurga.” (HR. Ashabussunan dan disahkan oleh Turmudzi).” 32 Selain itu, suami juga diharamkan menahan sebagian hak-hak istri karena ingin menyakiti hatinya, sehingga istri minta lepas dan menebus dirinya dengan cara khulu’ . Apabila sampai terjadi demikian, maka khulu’-nya batal.33 Perbuatan tersebut diharamkan, karena Islam menjaga agar perempuan yang sudah ditinggal oleh suaminya tidak dihabiskan pula hartanya. Allah berfirman:
ﯾَﺎ أَ ﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠﺬِﯾْﻦَ أَﻣَﻨُﻮْا ﻻَ ﯾَﺤِﻞﱡ ﻟَﻜُﻢْ أَنْ ﺗَﺮِﺛُﻮْا اﻟﻨﱢﺴَـــﺎءَ ﻛَﺮْھًﺎ وَﻻَ ﺗَـــﻌْﻀُﻠـُﻮْا ھُﻦﱠ ) اﻟﻨﺴﺎء... ٍِﻟﺘَِﺬْھَﺒُﻮْا ﺑِـﺒَﻌْــﺾِ ﻣَﺎ أ َﺗﯿَﺘُْﻤُﻮْ ھُﻦﱠ إِﻻﱠ أَنْ ﯾَﺄْﺗِﯿْﻦَ ﺑِﻔَﺎﺣِﺸَﺔٍ ﻣﱡﺒَﯿﱢﻨَﺔ ( : Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika merek amelakukan pekerjaan keji yang nyata ... ... ” (Q.S. An-Nisa: 19).
32
Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-‘Adzim, Ibid., h. 274
33
Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Ibid., h. 257
35
Dan firman Allah SWT:
ُوَإِنْ أَرَدْﺗُﻢُ اﺳْﺘِﺒْﺪَالَ زَوْجٍ ﻣَﻜَﺎنَ زَوْجٍ وَ أَﺗَﯿْﺘُﻢُ إِﺣْﺪَاھُﻦﱠ ﻗِﻨْﻄَﺎرًا ﻓَﻼَ ﺗَﺄْ ﺧُﺬُوْا ﻣِﻨْﮫ ( : ) اﻟﻨﺴﺎء. ﺷَﯿْﺄً أَﺗَﺄ ﺧُﺬُوْﻧَﮫُ ﺑُﮭْﺘَﺎﻧﺎً وﱠ ِإﺛْﻤًﺎ ﻣﱡﺒِﯿْﻨـــًـــــــﺎ Artinya: ”Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (Q.S. An-nisa:20) Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa khulu’
semacam itu
adalah tidak sah, hanya saja tindakan menyusahkan istri itulah yang haram. Imam Malik berpendapat bahwa khulu’ seperti ini dipandang sebagai talaq, dan wajib mengembalikan tebusan yang ia terima dari istrinya. B. Rukun dan Syarat Khulu’ Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 229 dalam perkara khulu’, yakni apabila dirasa bahwa suami istri tidak dapat dipersatukan, maka syari’at Islam memperbolehkan bagi seorang istri untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan cara memberikan ’Iwadh (tebusan) kepada suaminya. Apabila seorang istri tidak mau mengakui hubungan perkawinan, maka ia harus membayar sejumlah uang seperti halnya suami harus menolak membayar mas kawin bila ia diceraikan sang istri. Jika Istri yang diceraikan suami, maka suami dilarang menerima kembali semua apa yang pernah
36
ia berikan kepada istrinya. Tetapi jika istri yang ingin bercerai, ia harus menyerahkan kembali sebagian atau semua apa yang pernah ia terima. 34 Apabila seorang istri ingin melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan, maka ia dapat mengajukan khulu’
kepada suami dengan membayar ’iwadh
(tebusan) sebagai imbalan pelepasan dirinya dari ikatan perkawinan. Setelah suami menyetujui apa yang menjadi kehendak istri, maka suami harus mengucapkan ijab dengan kata khulu’, talaq, atau yang semakna dengan itu, seperti kata suami: ”Saya khulu’ kamu dengan ’iwadh sejumlah ...... (sekian).”. Bila suami telah mengucapkan ijab maka istri harus menjawabnya sesuai dengan apa yang diucapkan suami dalam ijab tersebut, seperti jawab istri: ”Saya terima khulu’-nya dengan ’iwadh sejumlah ...... (sekian).” jawaban istri dalam khulu’ disebut qabul. Apabila telah terjadi ijab dan qabul antara suami dan istri dalam perkara khulu’ , maka putuslah hubungan suami-istri antara keduanya, dan bagi suami berhak atas ’iwadh yang telah diberikan oleh istri kepadanya. Sebagaimana halnya dalam talaq, dalam khulu’-pun disyaratkan adanya shigat. Shigat khulu’ itu hampir sama dengan shigat talaq, hanya saja dalam khulu’ disyaratkan bagi istri menerima ikrar talaq beserta ’iwadh yang diucapkan oleh suami. Seperti kata suami: ”Saya menalakmu, meng-khulu’-mu dengan
34
1990), h. 49
Abu Al-A’la Al-Maududi, Kawin dan Cerai Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press,
37
’iwadh sebuah ........ uang sejumlah .......... ” lalu dijawab oleh istrinya: ”Saya menerima ikrar itu berikut ’iwadh-nya (sekian).”35 Sayyid Sabiq, menjelaskan bahwa para ahli fiqh berpendapat, disyaratkan penggunaan kata khulu’ atau kata yang terambil dari kata dasar khulu’ atau kata lain yang memiliki arti seperti itu, seperti mubara’ah (berlepas diri) dan fidyah (tebusan) dalam shigat khulu’. jika tidak dengan kata khulu’ atau kata lain yang memiliki maksud yang sama, misalnya suami berkata pada istrinya: ”Engkau tertalaq sebagai imbalan daripada barang/uang seharga sekian.” lalu istri menerimanya, maka perbuatan seperti ini adalah talaq dengan imbalan harta bukan khulu’. 36 Ibnu Al-Qayyim berpendapat: ”Barang siapa memikirkan hakekat dan tujuan aqad atau perjanjian, serta tidak hanya melihat kepada kata-kata (lafadz), maka ia akan menganggap khulu’ sebagai fasakh, sekalipun dengan kata talaq. Alasannya ialah bahwa Nabi SAW. pernah menyuruh Tsabit bin Qais agar menalak istri secara khulu’ dengan sekali talaq. Selain itu Nabi SAW. menyuruh istri Tsabit ber-iddah sekali haid. Hal ini jelas menunjukan fasakh, sekalipun terjadinya perceraian dengan ucapan talaq.
37
Allah menghubungkannya dengan
hukum fidyah, karena memang ada fidyah-nya. Sudah maklum bahwa fidyah
35
Ibid, 175
36
Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Ibid. h. 253
37
Ibid, h. 253
38
tidak mempunyai pernyataan dengan kata-kata khusus dan Allah-pun tidak menetapkan lafazd yang khusus untuk itu.38 Adapun syarat dan rukun khulu’ adalah sebagai berikut: 1. Rukun Khulu’ Sebagaimana halnya talaq, dalam khulu’-pun terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi demi sahnya perbuatan khulu’ tersebut. Rukun khulu’ ada 6 (enam) yaitu: a. Multazim al-’iwadh (pihak yang memegang ’iwadh); b. Al-Bud’u (yang dimiliki wanita/farju); c. Al-’iwadh (imbalan yang diberikan kepada suami sebagai bandingan penguasaan talaq); d. Al-Jawzu (suami); e. Al-Ishmah (kekuasaan suami untuk memegang talaq) dan f. Al-Shighah (ijab dan qabul). 2. Syarat Khulu’ Yang dimaksud dengan syarat khulu’ ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun khulu’ itu, yaitu: a. Multazim al ‘iwadh, dengan syarat wanita orang lain yang sudah cakap
38
Ibid., h. 254
39
berbuat (ahliyah al-ada al-kamilah). Tidak ada khulu’-nya orang bodoh dan orang yang belum dewasa. b. Al-Bud’u dengan syarat barang tersebut dimiliki oleh suami walaupun dalam keadaan talaq raj’i. c. Al-’iwadh dengan syarat harta tersebut tidak berbahaya, suci dan milik sah (bukan ghasab). d. Al-Jauzu (suami), dengan syarat orang tersebut sudah cakap untuk melakukan talaq, seperti tidak bodoh, berakal dan baligh. e. Al-Ishmah, dengan syarat tersebut tidak dilimpahkan kepada orang lain. f. Al-Shighah, dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1. Harus berupa ucapan yang menunjukan kepada talaq dan khulu’. 2. Hendaknya qabul itu dilakukan dalam suatu majlis, kecuali jika suami menangguhkan pelaksanaannya. Dalam ijab dan qabul disyaratkan adanya persesuaian dalam jumlah harta (’iwadh).39
39
Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala al-Maczhab al-Arba’ah, (Beirut: Daar el-Kutub, t.th.), Juz IV, h.420
40
Secara umum Zaini Ahmad Noeh dalam bukunya Perceraian Orang Jawa, menyebutkan alasan sorang suami/isteri yang ingin bercerai adalah terdapat beberapa faktor, yaitu:40 1). Ekonomi, menunjukkan kondisi suami tidak mampu untuk menghidupi isteri 2). Krisis moral, perselingkuhan 3). Dimadu 4). Meninggalkan kewajiban 5). Faktor biologis, seperti suami impoten 6). Pihak ketiga, adanya campur tangan keluarga atau orang tua dalam urusan rumah tangga anaknya 7). Faktor politik Dari penjelasan Zaini Ahmad Noeh di atas, dapat dipahami bahwa ekonomi menjadi alasan yang pertama yang mempengaruhi isteri melakukan gugatan cerai. Hal ini sering terjadi karena ekonomi merupakan kebutuhan utama dalam keluarga, dan tidak jarang para suami mengabaikan tanggung jawabnya meskipun mereka berada dalam strata ekonomi yang tinggi ataupun sebaliknya. Dengan demikian masalah ekonomi sangat berpengaruh terhadap perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama dan dalam hal ini diajukan oleh seorang isteri dalan cerai gugat.
40
Zaini Ahmad Noeh, Perceraian Orang Jawa, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), h. 34
41
C. Alasan untuk Terjadinya Khulu’ Khulu’ dapat dibenarkan apabila ada sebab yang menghendaki adanya khulu’. Misalnya karena suami cacat jasmani atau jelek kelakuannya, atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, dan istri takut kalau melanggar hukum Allah karena tidak taat kepada suaminya. Ada ulama yang mengatakan bahwa perselisihan yang datang dari pihak istri cukup untuk adanya khulu’. ada pula yang berpendapat bahwa khulu’ tidak diminta sebelum adanya syiqaq atau perselisihan.41 Mahmud Yunus menerangkan bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari firman Allah (Q.S. (2) Al-Baqarah: 229) dan hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang sebab-sebab yang membolehkan terjadinya khulu’ adalah sebagai berikut. 1. Jika kedua suami-istri tidak dapat mendirikan hukum-hukum Allah, yaitu pergaulan secara ma’ruf; 2. Karena istri sangat benci kepada suaminya lantaran sebab-sebab yang tidak disukainya, sehingga ia takut tidak akan dapat mematuhi suminya itu.42
41
42
H. S. A. Alhamdani, Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam,.
Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1986), Cet Ke-12, h.230
42
Sayyid Sabiq, mengutip pendapat para ulama sebagai berikut. Syaukani berkata: ”Menurut dzahir hadits-hadits tentang masalah khulu’ ini, bahwa ketidak senangan istri sudah boleh menjadi alasan khulu’ .” Akan tetapi Ibnu Mundzir mengatakan tidak boleh sebelum rasa tidak senang itu pada kedua belah pihak, karena berpegang pada ayat-ayat al-Quran. Demikian pendapat Thawus, sya’by, dan segolongan besar tabi’in. Tetapi segolongan lain seperti Thobari, beliau menjawab bahwa yang dimaksudkan oleh ayat al-Quran itu ialah jika istri tidak dapat melaksanakan hak-hak suaminya, maka hal ini telah menimbulkan kemarahan suami terhadap istrinya. 43 Mengenai keadaan-keadaan yang dapat dan tidak dapat dipakai untuk menjatuhkan khulu’, maka Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa khulu’ boleh diadakan
berdasarkan
kerelaan
suami-istri,
selama
kerelaan
itu
tidak
mengakibatkan kerugian pada pihak istri. Dasar kebolehan ini adalah firman Allah:
ٍوَﻻَ ﺗـَــﻌْﻀُﻠُـﻮْا ھُﻦﱠ ﻟـِﺘَﺬْھَﺒُﻮْا ﺑِـﺒَﻌْــﺾِ ﻣَﺎ أ َﺗَﯿْﺘُﻤُﻮْ ھُﻦﱠ إِﻻﱠ أَنْ ﯾَﺄْﺗِﯿْﻦَ ﺑِﻔَﺎﺣِﺸَﺔ ( : ) اﻟﻨﺴﺎء... ٍﻣﱡﺒَﯿﱢﻨَﺔ Artinya: ”Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.... ”(Q.S. An Nisa: 19). Firman Allah: 43
Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, h. 256
43
) اﻟﺒﻘﺮة... ِﻓَﺈِنْ ﺧِﻔْﺘُﻢْ أَﻻﱠ ﯾُﻘِﯿْﻤَﺎ ﺣُﺪُوْدَ اﷲ َ ﻓَـﻼَ ﺟُﻨَﺎحَ ﻋَﻠَﯿْﮭِﻤَﺎ ﻓِﯿْﻤَﺎ ا ﻓْﺘَﺪَتْ ﺑِﮫ ( :
Artinya: ”Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”(Q.S. Al-Baqarah: 229) Abu Qilabah dan Hasan Al-Basri berpendapat, bahwa suami tidak boleh menjatuhkan khulu’ atas istri kecuali jika ia melihat istri berbuat zina. Dan keduanya mengartikan kata fahisyah dalam ayat di atas kepada perbuatan zina. Daud berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan khulu’ kecuali bersyaratkan kekhawatiran bahwa kedua suami istri itu tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, berdasarkan lahir ayat. An-Nu’man menyatakan bahwa khulu’ dapat dijatuhkan meski merugikan. Berdasarkan aturan fiqh, tebusan itu diberikan kepada istri sebagai imbalan talaq yang dimiliki suami. Oleh karena talaq diberikan kepada suami jika membenci istri, maka khulu’ diberikan kepada istri jika ia membenci suami. 44 Dengan demikian, dalam khulu’ terdapat lima pendapat. Pertama, pendapat yang tidak membolehkan sama sekali. Kedua, yang membolehkan secara bebas meski merugikan. Ketiga, pendapat yang tidak membolehkan kecuali jika suami melihat istri berbuat zina. Keempat, pendapat yang membolehkan jika
44
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Beirut: Daar el-Fikr, t.th.), Jilid II, h. 51
44
terdapat kekhawatiran jika suami istri itu tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Kelima, pendapat yang membolehkan, kecuali jika disertai kerugian (maka tidak boleh). Ini pendapat yang terkenal. Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain-lain yang sukar disembuhkan; 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah hukuman berlangsung; 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
45
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Syed Mahmudunnasir, menerangkan bahwa dalam pasal 2 Undangundang perceraian Islam 1939 di India dan Pakistan, memberikan alasan-alasan tertentu untuk memperoleh perceraian dari suami melalui pengadilan. Undangundang itu memberikan daftar yang agak lengkap mengenai alasan-alasan bagi seorang istri muslim, agar dapat memperoleh status perceraian secara hukum. Alasan-alasan menurut Undang-undang itu adalah sebagai berikut; 1. Bahwa tempat tinggal suami belum diketahui selama masa empat tahun; 2. Bahwa suami telah menelantarkan atau tidak memberikan biaya hidupnya selama masa dua tahun; 3. Bahwa suami telah dihukum penjara untuk masa tujuh tahun atau lebih; 4. Bahwa tanpa sebab yang memadai, suami tidak melaksanakan kewajibankewajiban bersuami-istri selama masa tiga tahun; 5. Bahwa suami impoten pada masa pernikahan dan tetap demikian; 6. Dan suami telah menjadi gila selama dua tahun atau menderita penyakit lepra atau kelamin yang ganas;
46
7. Bahwa istri yang telah dinikahkan oleh pihak bapak atau walinya sebelum mencapai usia lima belas tahun (sekarang enam belas tahun di Pakistan) menolak pernikahan sebelum mencapai usia delapan belas tahun, asal pernikahan itu belum sempurna (belum terjadi hubungan seksual); 8. Bahwa suami memperlakukan istri dengan kejam, yaitu: a. Biasa menganiaya atau membuat kehidupannya menderita karena kekejaman prilaku itu tidak sampai berupa penganiayaan fisik, Berhubungan dengan perempuan keji atau menempuh kehidupan baru,; b. Berusaha memaksanya untuk menempuh kehidupan yang tidak bermoral. c. Meniadakan harta kekayaannya atau menghalanginya melaksanakan hakhak yang sah atas harta kekayaan itu, Menghalangi praktek keagamaan, d. Jika suaminya mempunyai istri lebih dari satu, tidak memperlakukannya dengan adil sesuai dengan ketetapan-ketetapan al-Quran; 9. Karena alasan lain yang diakui keshahihannya oleh hukum Islam untuk memutuskan pernikahan.
47
D.
Pengertian Stratifikasi Sosial Di Bidang Ekonomi Sebelum menjelaskan apa itu pengertian stratifikasi sosial di bidang
ekonomi, ada baiknya penulis memaparkan terlebih dahulu tentang stratifikasi sosial secara umum. Dalam sosiologi dikenal dengan istilah Social Stratification yang berarti sistem lapisan dalam masyarakat. Kata Stratification berasal dari stratum (jamaknya: strata yang berarti lapisan. Pitirim A. Sorokin menyatakan bahwa social stratification adalah pembedaaan penduduk dalam kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas rendah.
45
atau masyarakat ke
Selanjutnya menurut Sorokin,
dasar dan inti lapisan masyarakat tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertetntu dalam masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang lebih tinggi dari hal-hal- tertentu, akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal lainnya. Kalau suatu masyarakat lebih menghargai kekayaan material daripada kehormatan, misalnya, maka mereka yang lebih banyak mempunyai kekayaan material akan menempati kedudukan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan fihak-fihak lain. Gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat atau dikenal dengan istilah staratifikasi sosial, -dan dalam hal ini dibidang ekonomi- yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal.
45
h 252
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982),
48
Menurut Selo Soemarjdan dan Soelaeman Soemardi, bahwa lapisan masyarakat didasarkan pada ukuran sebagai berikut:46 1. Ukuran Kekayaan 2. Ukuran Kekuasaan 3. Ukuran kehormatan 4. Ukuran Ilmu Pengetahuan Ukuran tersebut di atas, tidaklah bersifat limitatif, karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan. Akan tetapi ukuran-ukuran di atas amat menentukan sebagai dasar timbulnya sistem lapisan dalam masyarakat tertentu. Selanjutnya Ralph Linton yang dikutip Kamanto Sunarto47, bahwa stratifikasi seseorang dapat dibentuk oleh dua hal, yakni stratifkasi berdasarkan perolehan dan stratifikasi berdasarkan raihan. Stratifikasi yang dibentuk berdasarkan perolehan didapatkan dengan sendirinya, anggota masyarakat dibedabedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, hubungan kekerabatan, dan keanggotaan dalam kelompok tertentu seperti kasta dan kelas. Sedangkan stratifikasi yang didasarkan pada raihan diantaranya adalah48: 1. Stratifikasi Pendidikan
46
Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi, edisi I, Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1964, h. 257 47
Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. 2000. h. 86 48
Ibid.
49
Stratifikasi pendidikan yaitu hak dan kewajiban masyarakat sering dibeda-bedakan atas dasar tingkat pendidikan formal yang berhasil mereka raih. 2. Stratifikasi Pekerjaan Di bidang pekerjaan modern kita mengenal berbagai klasifikasi yang mencerminkan stratifikasi pekerjaan, seperti misalnya pembedaan antara manajer serta tenaga eksekutif dan tenaga administratif; antara asiten dosen, lektor, dan guru besar, antara tamtama, bintara, pedesaira pertama, pedesaira menengah, pedesairah tinggi. 3. Stratifikasi Ekonomi Stratifikasi Ekonomi yaitu pembedeaan masyarakat berdasarkan penguasaan dan pemilikan materi, hal ini juga merupakan suatu kenyataan sehari-hari. Stratifikasi ekonomi adalah salah satu faktor dominan yang menentukan kelangsungan hidup rumah tangga seseorang. Apabila ekonominya berada pada tingkat atas mungkin tidak akan menjadi persoalan dalam segi kebutuhan materi, akan tetapi tidak sedikit fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa banyak para suami yang berhura-hura dengan hartanya, misalnya dengan mabuk-mabukan, main perempuan dan lain-lain. Hal ini sering menjadi pemicu kerusakan rumah tangga dikarenakan seorang istri yang berakhir pada gugatan cerai. Begitu juga sebaliknya ketika ekonomi seseorang berada di tingkat menengah sampai tingkat bawah juga bisa menjadi persoalan dalam rumah tangga,
50
karena dengan ekonomi yang lemah sering kali kebutuhan runah tangga tidak tercukupi sehingga menyebabkan sering terjadi percekcokan dalam rumah tangga dan tidak sedikit sang isteri melakukan tuntutan cerai kepada suaminya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, maka stratifikasi sosial dibidang ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya perceraian yang sebagian besar menjadi tuntutan bagi isteri, hal ini dikenal dengan istilah cerai gugat.
BAB IV HUBUNGAN STRATIFIKASI SOSIAL DI BIDANG EKONOMI DAN CERAI GUGAT
A. Proses Cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi Tata cara gugatan perceraian diatur dalam PP No. 9/1975 Bab V pasl 20-30 yang dilengkapi dan disempurnakan lebih lanjut oleh KHI seperti tercantum dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan yaitu pasal 113-148. bahkan oleh UU No. 7/1989 diperbarui lagi ke arah yang dinamis, praktis dan realistis,, seperti tercantum dalam pasal 73-89 mengenai tata cara cerai gugat. Proses cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi, berlandaskan pada hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan lingkungan Pengadilan Agama. Hukum acara yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Agama disebutkan pada UU No. 7 Tahun 1989 bab IV mulai dari pasal 54 sampai dengan 92. dalam pasal 54 ditegaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama ialah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Umum. Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mengacu pada hukum acara perdata pada umumnya kecuali yang diatur secara khusus, yaitu dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan. Dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya dan utamanya dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus yaitu yang diatur dalam:1 1
Mukti Arto. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 1998), Cet. II, h. 201
51
52
1. UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975 tentang perkawinan 2. Inpres No. 1/1991 tentang KHI 3. PMA No. 2/1987 tentang Wali Hakim 4. Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan sengketa perkawina Pada hakekatnya sifat utama hukum acara perdata Pengadilan Agama adalah pemeriksaan perdata dimulai, dilanjutkan dan ditetukan atas kemauan penggugat sebagai orang perseorangan. Negara dan pemerintah tidak campur tangan, ini sesuai dengan sifat dan hak dan kewajiban dalam hukum acara perdata.2 Di lingkungan Pengadilan Agama dikenal dua sifat atau corak mengajukan permintaan pemeriksaan perkara kepada
pengadilan. Yang pertama disebut
“permohonan”, yang kedua disebut “gugatan”. 3dalam bahasa sehari hari, kedua istilah tersebut kita kenal dengan “gugat biasa” dan “gugat permohonan. Oleh karena itu Pengadilan Agama hanya mengatur 2 (dua) prosedur untuk melakukan perceraian, yaitu: a. Permohonan thalak dari pihak suami, yang diatur dalam pasal 66 sampai dengan 72 UU No. 7/1989 b. Mengajukan gugatan cerai dari pihak isteri, yang diatur dalam pasal 73-86 UU No. 7/1989.
2
Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1975), Cet. Ke-8, h.34 3
M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama; UU No. 7/1989, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 192
53
Adapun prosedur cerai gugat itu sendiri sebagai berikut: 1). Mengajukan surat gugatan Perceraian atas inisiatif isteri (cerai gugat) ini seperti dimaksud pada pasal 38 huruf (c) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, memiliki tata cara tersendiri, tata cerai gugat ini diatur dalam pasal 20 sampai 36 PP No. 9/1975. selanjutnya pasal 39 Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan itu adalah ketentuan serasi demi kepentingan hukum dengan penentuan mengenai pencatatan akad nikah yang dilakukan pihakpihak. Artinya diawal perikatan akadnya harus dicatatkan di kantor yang ditentukan yaitu pengadilan.4 Adapun prosedur mengajukan gugatan perceraian (cerai gugat) sebagi berikut: Mengajukan surat gugatan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil yaitu surat gugatan ditulis di atas kertas bermaterai dan ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya yang mendapat kuasa khusus. Sedangkan syarat materil yaitu surat gugatan memuat identitas para pihak, duduk perkara (posita) dan tuntutan hukumnya (petitum). Petitum ini harus jelas dan lengkap, karena menurut pasal 178 HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum dan dilarang untuk memutuskan lebih dari pada yang diminta.5
4
Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, UndangUndang Perkawinan dan Hukum Perdata, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), h.4 5
Arso Sostroatmojo, Diktat Kuliah Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Syarif Hidayatullah, 1983), h.7
54
Pada pasal 73 UU tentang Pengadilan Agama, memuat penjelasan tentang gugatan secara tertulis atau secara lisan kepada Pengadilan Agama, yakni; (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Jakarta Pusat Suatu gugatan cerai jangan sampai diajukan secara keliru atau tidak tepat, maka dalam mengajukan gugatan, pihak isteri harus benar-benar mengajukan secara tepat kepada badan pengadilan yang berwenang untuk mengadili persoalan tersebut, dalam hal ini menyangkut prihal tempat mengajukan gugatan. 2). Membayar Uang muka biaya perkara Pembayaran panjar biaya perkara diberikan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama sub kepaniteraan gugatan, pada meja I penggugat membayar panjar biaya dan mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Selanjutnya penggugat menyerahkan SKUM ke meja II untuk ditanda tangani dan diberikan nomor pada surat gugatan sesuai denga nomor yang diberikan kasir, dan selanjtnya surat gugatan dicatat dalam buku register untuk disampaikan ke ketua Pengadilan Agama. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, ketua menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “penetapan Majelis Hakim”. Hal ini sesuai dengan pasal 93 UUPA, kemudian ketua Pengadilan membagikan semua
55
berkas perkara atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama kepada majelis hakim untuk diselesaikan. Untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara, ditunjuk seorang/lebih panitera sidang, kemudian apabila ada yang berhalangan hadir bagi anggota majelis di kemudian hari maka tugas diganti oleh anggota yang lain yang ditunjuk oleh ketua dan dicatat dalam berita acara persidangan, begitu juga apabila panitera sedang berhalangan hadir maka ditunjuk panitera lainnya untuk mengikuti sidang.6 3). Tahapan persidangan,meliputi penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, ketua pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang bertugas untuk menangani perkara (pasal 93 UUPA), ketua membagikan berkas kepada Majelis Hakim. Ketua majelis setelah menerima berkas perkara, besama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Penggugat/wakilnya atau tergugat/wakilnya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan. Tata cara pemanggilan para pihak dalam perkara cerai gugat harus dilakukan secara patut dan resmi, yaitu: a). Dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti yang sah b). Disampaikan langsung pada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya
6
Mukti Arto,ibid, h. 62
56
c). Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang dibuka d). Pangilan kepada tergugat dilampiri salinan surat gugatan e). Apabila tergugat tempat kediamannya tidak jelas diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka panggilan dilakukan denga cara: (1). Menempelkan surat panggilan pada pengumuman di Pengadilan Agama. (2). Pengumuman melalui media atau surat kabar yang dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua. 4).
Pemeriksaan Cerai gugat Secara khusus untuk perkara perceraian dalam hal-hal tertentu diatur dalam
Undang-undang Pengadilan Agama. Pemeriksaan perkara cerai gugat berdasarkan pada asas-asa sebagai berikut: a). UU No. 14/1970 pasal 15 dan penjelasan umum UU No. 14/1970, menurut aturan ini bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Kemudian dipertegas lagi dengan penjelasan umumnya bahwa pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, senada juga dengan UU No. 14/1970 pasal 17 ayat (1) b). UU No. 7/1989, pasal 80 ayat (2) menyebutkan pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup
57
c). UU No. 14/1970 pasal 4 ayat (20 peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pemeriksaan 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (1) UUPA d). Pemeriksaan sidang pengadilan dihadiri suami isteri atau wakilnya yang mendapat kuasa khusus dari mereka. Pemriksaan perakara perceraian tidak mesti dihadiri secara pribadi (in person) oleh suami isteri e). Pada setiap pemeriksaan selalu dilakukan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan UU No. 7/1989 pasal 82 ayat (2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambatlambatnya 30 hari setelah berkas atau surat
gugatan perceraian didaftarkan di
kepaniteraan. Setelah berkas perkara yang masuk diperiksa dan diterima untuk selanjutnya disidangkan. Tahapan-tahapan pemeriksaan dalam persidangan adalah sebagai berikut: (1). Pembacan gugatan (2). Jawaban tergugat (3). Replik penggugat (4). Duplik tergugat (5). Pembuktian. Setelah menganalisis beberapa Putusan Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi dari tahun 2006 tentang perkara cerai gugat dari awal sampai akhir dapat disimpulkan bahwa persidangan perkara cerai gugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1/1974 serta
58
penjelasannya mengenai gugatan perceraian bahwa cerai gugat terjadi atas putusan pengadilan dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (UU No. 7/1989 pasal 81 ayat 1).
B. Akibat Hukum dari Cerai gugat Perkawinan dalam Islam merupakan ibadah dan merupakan perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian tidak begitu saja selesi urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan dan hendaknya menjadi pertimbangan dalam mengambil suatu langkah perceraian bagi suami atau isteri. Adanya perceraian mengakibatkan konsekuensi hukum yang harus ditaati oleh kedua pihak, termasuk di dalamnya hak atas pengasuhan anak, hak atas dasar harta benda, dan lainnya berdasarkan keputusan pengadilan. Di Indonesia terdapat peraturan bahwa perceraian harus atas putusan pengadilan, tak terkecuali perceraian atas gugatan cerai dari isteri (cerai gugat atau khulu’), maka “perceraian dengan jalan khulu’ mengurangi jumlah thalak dan tak dapat rujuk”. 7 Sedangkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut KHI pasal 156, yaitu:8 1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia 7
Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Badan Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 200), h. 74 8
Ibid., h. 72-73
59
2. Anak-anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya 3. Apabila ternyata pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. 4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. 5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (b), (c) dan (d). 6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Perceraian yang terjadi dengan adanya gugatan dari istri (cerai gugat) mempunyai akibat hukum yaitu jatuhnya thalak bain shugra. Thalak bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, seperti tercantum dalam pasal 119 KHI. Akibat dari talak bain sughra ini sebagai berikut: 1. Putusnya ikatan pernikahan antara suami dan isteri 2. Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk berkhalwat
60
3. Jika salah satu meninggal tidak dapat saling mewarisi 4. Selama masa iddah, isteri berhak mendapat nafkah dan tinggal di rumah bekas suami dengan pisah tempat tidur. 5. Apabila rujuk, harus dengan akad nikah dan mahar baru9 6. Bagi suami, wajib membayar sisa mahar yang terhutang.10 Akibat hukum dari khulu’ yaitu putusnya perkawinan dan jatuhnya thalak ba’in sughra, artinya suaminya tidak boleh merujuknya kembali, tapi boleh akad nikah baru walaupun dalam masa ‘Iddah. Sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 149 huruf (b) mengenai akibat thalak, disebutkan bilamana perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Jadi bila perceraian terjadi karena gugatan dari istri maka istri tidak mendapatkan hak nafkah dalam masa iddah sekalipun. Menurut imam mazhab yang empat, bahwa istri durhaka (istri yang dihukum nusyuz) tidak diberikan nafkah (yakni boleh, tidak diberikan nafkah). 11 Menurut Abu Hanifah sendiri nafkah tidak lagi menjadi tanggungan bagi suami, terkecuali jika nafkah isterinya telah ditentukan kadarnya oleh Hakim. 12
9
Kamal Mukhtar, Asas-asa Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 179 10
Sayyid Sabiq, Fiqh as Sunnah, cet. IV, (Beirut: Dar al Fikr, 1983), h. 237
11
Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), cet. Ke-1, edisi kedua, h. 260 12
Ibid, h. 260
61
C. Dampak Stratifikasi Sosial di Bidang Ekonomi terhadap Cerai gugat Secara teoritis, semua manusia dapat dianggap sederajat. Akan tetapi sesuai dengan kenyataan hidup kelompok-kelompok sosial tidaklah demikian. 13stratifikasi sosial merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Misalnya dalam segi pembagian kekuasaaan dan wewenang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata atau perkumpulan. Kekuasaan dan wewenang merupakan unsur khusus dalam sistem lapisan. Fenomena kehidupan masyarakat tersebut di atas, dapat berdampak pada situasi keluarga yang hendak menggapai kehidupan yang lebih mapan atau tingkat sosial yang setara dengan kelas-kelas tertentu. Kadang mereka melakukan berbagai cara untuk memperoleh kedudukan sosial yang lebih tinggi, terutama dalam segi ekonomi. Dan kadangkala diantara orang yang mengejar ekonomi ini, sering terjebak oleh kesibukannya sehingga mengabaikan perhatian khusus pada keadaan keluarganya, yang berakibat terjadinya percekcokam yang berakhir pada perceraian. Hal ini, tergambar dari banyaknya kasus-kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi dengan faktor penyebab perceraian karena masalah ekonomi. Dan penulis meneliti beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2006. berikut tabel kasus perceraian di Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi: 14
13
Robin Williams Jr. American Society, edisi baru ke-2, A Fred A Knof. New York, 1960,
h.89 14
Data diambil dari hasil laporan Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi Tahun 2006
62
Faktor Penyebab Perceraian
B u l a n
P e r c e r a I a n
C e m b u r u
Tidak H a r m o n i s
E k o n o m i
P o l i g a m i
Tidak Tanggung J a w a b
S e l i n g k u h
01
20
1
4
6
3
9
2
02
17
4
5
6
-
4
1
03
19
-
4
7
2
6
-
04
14
-
5
3
6
7
3
05
29
2
3
6
4
7
-
06
28
-
8
6
4
5
2
07
13
-
-
7
3
4
-
08
12
-
6
4
1
3
3
09
39
3
10
7
5
3
2
10
11
-
9
5
2
2
4
11
34
3
2
6
3
8
1
12
13
-
2
2
4
-
-
Jumlah
249
13
58
65
37
58
18
Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa masalah ekonomi menjadi faktor penyebab perceraian yang dapat dikategorikan pada urutan ke-3 dari beberapa faktor penyebab lain yang mempengaruhinya. Hal ini berarti bahwa masalah ekonomi sering
63
menjadi persoalan dalam kehidupan rumah tangga, seringkali sang isteri menuntut suami untuk memberikan nafkah sesuai dengan apa yang diinginkannya sehingga terkadang ketika sang suami ada yang tidak mampu memberikan permintaan isterinya, persoalan yang muncul adalah percekcokan dalam rumah tangga. Sebaliknya, ada suami yang mampu memberikan nafkah namun karena kemampuannya tesebut seorang suami kadang juga berkuasa atas isterinya sehingga suami memperlakukan isterinya semaunya sendiri atau bahkan berani untuk berbuat selingkuh di belakang isterinya karena menurutnya segala sesuatu dapat diselesaikan dengan uang. Di lain kasus, sang suami atau isteri pergi merantau ke kota besar atau keluar negeri untuk mengejar starata ekonomi yang lebih tinggi dari sebelumnya, menyebabkan ia harus meninggalkan keluarganya selama bertahun-tahun. Ini pun berdampak pada persoalan rumah tangga juga dan semua fenomena tersebut berakhir pada perceraian. Hal ini terbukti dengan adanya putusan hakim tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi, diantaranya adalah; 1). Putusan No. 96/Pdt.G/2006/PA.Cbd, atas nama Rosyati binti Jijim, umur 26 tahun. Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, sebagai penggugat, dan Endang bin Basar, umur 39 tahun. Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai tergugat, dengan perkara isteri menjadi TKW dan sang suami hidup berhura-hura dengan uang hasil isteri yang sering dikirim. 2). Putusan No. 100/Pdt.G/2006/PA.Cbd, Yuniarti Gombo Binti Salihin Gombo, umur 39 tahun. Agama Islam, pekerjaan Swasta, sebagai penggugat, dan Roza Indra Bin Markis, umur 44 tahun. Agama Islam, Pekerjaan Swasta, sebagai
64
tergugat, dengan perkara tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan hasil kerja, tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan jarang pulang. 3). Putusan No. 103/Pdt.G/2006/PA.Cbd.
Lisnawati Binti Alek Dayadi, umur 29 tahun, Agama
Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, penggugat, dan Ipan Ramdani Bin Hakim, umur 29 tahun. Agama Islam, Pekerjaan Swasta, sebagai tergugat, dengan perkara tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin. Dengan demikian setelah penulis mempelajari beberapa putusan Pengadilan Agama tentang cerai gugat, terlihat bahwa faktor ekonomi menjadi faktor dominan dalam perkara cerai gugat.
D. Analisa Putusan Cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi Keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan. Putusan cerai adalah putusan konstitutif, artinya putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.15 Perceraian di dalam Hukum Islam pada dasarnya adalah hak suami, ia dapat menggunakan talaknya itu sampai tiga kali. Namun hak tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Sebagaimana peraturan perundangan Indonesia telah mengatur hal itu dalam undang-undang.
15
Retno sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 1989), Cet. VI, h.110
65
Fakta yuridis mengenai alasan perceraian sebagaimana tesebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan penjelasannya serta pasal 19 PP No. 9/1975, tidak disebut mengenai taklik talak sebagai alasan perceraian, karena apa yang diatur dalam perundang-undangan telah cukup memadai dan mensejajari kebutuhan masyarakat. Apalagi jika dilihat dan dikaitkan dengan perluasan alasan “melalaikan kewajiban” sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 ayat (3) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Alasan yang kita miliki telah lebih dari cukup dan memang alasan perceraian telah ditetapkan oleh undang-undang secara limitatif. Di luar itu tidak ada alasan yang dapat dipergunakan.16 Kemudian dijelaskan dalam pasal 19 PP No. 9/1975 jo. Pasal 39 UU No. 1/1974, bahwa taklik talak tidaklah termasuk dalam alasan-alasan perceraian. Namun bila kita amati dari fakta yang ada saat ini nampak jelas bahwa perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran terhadap perjanjian taklik talak yang diterima oleh pengadilan agama banyak sekali. Perceraian yang disebabkan adanya perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi, dalam hal ini hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Pada akhirnya alasan perceraian tetap mengacu pada bentuknya yang lamitatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 PP No. 9/1975.17
16
Abdul Manan, Masalah Taklik Talak dalam Perkawinan di Indonesia, Artikel Jurnal Dua Bulanan, Mimbar Hukum, No. 23 (Jakarta: PT. Intermasa), h. 68 17
Imron Rosyadi, Perjanjian Perkawinan dan Kapasitasnya sebagai Alasan Perceraian: Artikel Jurnal Dua Bulanan, Mimbar Hukum, No. 24 tahun VII/1996 Januari-Februari (Jakarta: al Hikmah dan DITBINBAPERA), h. 63
66
Mengenai putusan-putusan Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi dapat diketahui bahwa para hakim dalam memutus perkara pada umumnya mengacu pada PP No.9/1975 tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 pasal 19 huruf (f) mengenai alasan terjadinya perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam rangka memperjelas
analisis, penulis akan memandang putusan
Pengadilan Agama No.100/Pdt.G/2006/PA.Cbd, dari berbagai segi, sebagai berikut: 1. Segi alasan hukum dan tuntutan penggugat Yang dimaksud dengan alasan hukum ialah kaidah hukum kanun (ragel van het objective recht). Apabila Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebut dasar gugatannya, atau secara keliru menggunakan dasar gugatan, maka Hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang. 18 Dalam perkara cerai gugat antara Yuniarti Gombo Binti Salihin Gombo sebagai penggugat, dan Roza Indra Bin Markis sebagai tergugat, alasan yang diberikan Penggugat adalah adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pengugat dan Tergugat disebabkan beda prinsip serta faktor ekonomi. Alasan adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara suami-isteri yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis lagi, alasan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (d) PP No. 9/1975 tentang peraturan pelaksanaan dari UU No. 1/1974 bahwa alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan terjadinya perceraian. 18
Rento susantio,ibid h. 104
67
Menurut Hukum Islam, perceraian adalah jalan terakhir menyelamatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak termasuk anak-anak, sehingga tidak menimbulkan akibat negatif
bagi salah satu pihak sebagaimana tujuan perkawinan aadalah
membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Penyebab adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, namun tidak dijelaskan sampai sejauh mana suami tidak bertanggung jawab atas kehidupan ekonomi rumah tangga mereka, tidak dibuktikan kebenarannya dan tidak dijadikan pertimbangan hakim, apakah masalah ekonomi ini karena adanya strata sosial atau adanya keributan karena dampak dari tergugat yang pergi meninggalkan tergugat keluar negeri untuk mengejar strata ekonomi.
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam proses pemeriksaan Hakim harus dapat mengkualifisir, yaitu sebagaimana yang dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan, dimana Hakim harus dapat menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa/fakta-fakta yang terbukti dalam petitum, sehingga dapat ditemukan hukumnya dengan tepat, baik tertulis maupun yang
tidak
tertulis
dengan
menyebutkan
sumber-sunbernya,
serta
dapat
mempertimbangkan biaya perkara.19 Dalam pertimbangan hukumnya Hakim membuktikan kebenaran pertengkaran antara Yuniarti Gombo Binti Salihin Gombo sebagai penggugat, dan Roza Indra Bin
19
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 36
68
Markis sebagai tergugat, adalah dengan kutipan akta nikah dan keterangan para saksi dari keluarga yang terpenting saja yang dikemukakan, tidak seluruh keterangan saksi dimuat, juga tidak kesemua keterangan saksi dipertimbangkan, melainkan yang penting saja yang berguna bagi pembuktian. 20 Dalam pertimbangan hukumnya Putusan Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi tersebut, hakim telah mempertimbangkan adanya pengakuan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat, hal ini merupakan pembuktian yang paling kuat dan bersifat mengikat. Selain itu hakim telah mendatangkan saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat. Hal ini berarti hakim telah membuktikan adanya alasan yang diajukan penggugat benar adanya. Hakim mempertimbangkan kemaslahatan rumah tangga suami isteri tersebut. Sedangkan mengenai ikrar talak yang telah diucapkan Tergugat di depan keluarga tergugat tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam poin yang jelas karena ikrar talak yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan adalah tidak sah menurut peraturan perundangan, jadi tidak dapat dijadikan bukti otentik. Namun adanya ikrar talak dari Roza Indra tersebut menandakan bahwa perselisihan dan pertengkaran mereka telah memuncak dan kerukunan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Pertimbangan-pertimbangan hakim yang dikemukakan yaitu surat ar Rum: 21 dan UU No. 1/1974 pasal 1 dan KHI paal 1 sebagai dasar tujuan perkawinan adalah sudah sesuai dan tepat.
20
Retno susantio, Ibid., h. 108
69
Pertimbangan hukum selanjutnya berdasar pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 dan KHI pasal 116 huruf (f), adalah tepat. Oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan. Karena syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil gugat yang mendukung petitum ternyata telah terbukti, maka pengadilan cukup untuk mengabulkan gugatan. Dalam menentukan amar putusan (dictum), Hakim harus dapat menkonstituir yaitu menetapkan hukumnya dalam amar putusan, mengadili seluruh petitum, mengadili tidak lebih dari petitum kecuali undang-undang menentukan lain dan menetapkan biaya perkara. Dan Hakim Pengadilan Agama dalam putusan perkara cerai guagat ini telah dapat mengkonstatuir, mengkualifisir dan mengkonstituir dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Proses acara persidangan Dari segi proses acaranya, Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi, secara umum telah mengikuti hukum acara yang berlaku bagi lingkungan Pengadilan Agama, Hakim telah melakukan upaya damai sejak awal persidangan dan terus dilakukan pada setiap persidangan. Pada dasarnya persidangan berlangsung sudah melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Perceraian antara Yuniarti Gombo Binti Salihin Gombo sebagai penggugat, dan Roza Indra Bin Markis sebagai tergugat, telah dilakukan di depan persidangan, berarti proses perkara cerai gugat ini telah memenuhi ketentuan proses acara perdata pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) PP No. 9/1975
70
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 4. Pembuktian Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas Hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugat, maka gugatan akan ditolak. 21 Putusan Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi dalam perkara cerai gugat ini adalah dengan menjatuhkan talak bain sughro. Keputusan tersebut sesuai dengan petitum yang diajukan Penggugat, putusan Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi dalam perkara ini tidak melebihi atau mengurangi dari petitum yang diajukan. Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi memutuskan talak bain shugro dalam perkara cerai tersebut adalah tepat.
21
Retno susantio, Ibid,h. 51
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Stratifikasi Sosial di Bidang Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat, penulis dapat mengambil kesimpulan. 1. Bahwa pengaruh yang sangat signifikan terhadap cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi, yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi. 2. Karena Stratifikasi sosial terutama di bidang ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan sebuah rumah tangga. Dan sering menjadi persoalan yang cukup serius dan bahkan berdampak pada perceraian ketika masalah ekonomi tidak terselesaikan. Hal ini dibuktikan dengan putusan hakim pada kasus perceraian di pengadilan agama Cibadak Sukabumi tahun 2006, yang tercatat sebanyak 249 kasus dan yang disebabkan oleh masalah ekonomi sebanyak 65 kasus. Dengan demikian persoalan ekonomi sangat berdampak pada sebuah perceraian.
71
72
B. Saran 1. Perlu ditingkatkan pembinaan Hakim-hakim Pengadilan Agama dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama sehingga masyarakat pencari keadilan lebih percaya adanya keadilan di lembaga hukum yang bernama Pengadilan Agama 2. Hakim dapat mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir dalam setiap putusannya dengan tepat dan senantiasa memenuhi syarat putusan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan karena kelalaian hakim maupun pejabat yang lainnya. 3. Hendaknya sidang Pengadilan Agama benar-benar menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Jaziri, Abdurrahman, Al-fiqhail-mazahib Al-Arba’ah, Beirut, Daar al-kutub Arikunto, Suharsimi, Managemen Penelitian, Jakarta, PT. Rineka Bakti, 1993 Arto, Mukti,
Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Yogyakarta,
Pustaka Pelajar 1998 Ash-Shiddqiey, Hasbi, Hukum-hukum Fiqh Islam, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997 Ash-Shiddqy, Hasbi, Pengadilan dan Hukum acara Islam, Bandung, PT, Al-ma’arif Aziz, Abdul, Zainuddin Al-Malibary, Fathul Mu’in, Semarang, Toha Putra Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Profil Statistik dan inikator Gender Provinsi DKI Jakarta, 2003 Basyir, azhar, Achmad, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1978 Daud Ali, Muhammad,
Hukum Islam dan Peradilan Agama, Jakarta, PT. Raja
Grafindo Persada, 2002 Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam lingkungan peradilan Agama ( direktorat pembinaan Badan pengadilan Agana Islam, 2001 Departemen Agama RI, Kompilasi HUkum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2002 Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2000
73
74
Harahap, Yahya, M, Kedududkan kewenangan dan acara Pengadilan Agama; UU No. 7/1989, Jakarta, Pustaka Kartini, 1997 Ibnu Qasim, Muhammad, Fathul Qarib, Kudus, Menara Kudus, 1983 Mahmudunnasir, Sayed, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, Bandung, PT. Remaja Rosada Karya, 1991 Manan, Abdullah, Masalah Taklik Thalak dalam Peradilan di Indonesia, Jakarta, PT. Intermassa Muhammad Bin Qasim as-Syafi’I, Fath Al-Qarib, Semarang, Toha Putra Muhammad Imam bin Ismail Al kahlani, Subulus salam, Bandung, percetakan dahlan Mukhtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta, Bulan Bintang, 1993 Munawir, Kamu Al-Munawwir Arab Indonesia, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997 Noeh, Zaini, Ahmad, Perceraian orang Jawa, Yogyakarta, Gadjah mada University Press, 1991 Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi, 2006 Poerwadarminta, WJS, Kamus umum bahasa Indonesia, Jakarta, Balai pustaka, 1991 Rahman, A, Bakri, dan Sukarja Ahmad,
Hukum Perkawinan menurut Islam,
Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata,
Jakarta, Hidakarya
Agung, 1981 Rosyadi, Imran,
Perjanjian Perkawinan dan kapasitasnya sebagai alas an
Perceraian, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, 1996 Sabiq, Sayyid, Fiqh As-sunnah, Beirut, daar el-fikr, 1983
75
Situnggal, Umar, anshori, Fiqih Al-Mar’atul Muslimat, Semarang, CV. Asy-Syifa Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1082 Soemardjan, Selo, dan Soemardi, Soelaeman, Setangkai Bunge Sosialogi, Penerbit, Fakultas ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1964 Sostroatmojo, Arso, Diktat kuliah Hukum Acara Perdata, Jakarta, Fakultas Syaria’ah IAIN Syarif Hidayatullah, 1983 Subekti, Et.Al, Kamus Hukum, Jakarta, Paramadya, 1982 Sunarto, Kamanto,
Pengantar Sosiologi, Jakarta, Lembaga Penerbit Ekonomi
Universitas Indonesia, 2000 Sutantio, Retno, Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek, Bandung, Mandar maju, 1989 Undang-Undang Peradilan Agama no. 7 tahun 1989, BP. Dharma Bhakti Williams Robin, Jr American Society, A Fred A knof, New York, 1960 Yahya, Abi Zakaria binti Syarief, Minhaj ath tholibin, Surabaya, Percetakan Ahmad bin Said
PEDOMAN WAWANCARA PENGARUH STRATIFIKASI SOSIAL DI BIDANG EKONOMI TERHADAP CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA CIBADAK-SUKABUMI
I. IDENTITAS RESPONDEN
Nama
: Drs Candra Triswangga
Jabatan
: Hakim Anggota
II. DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN
P : Faktor apa saja yang menyebabkan seorang isrti mengajukan khulu’ ke pengadilan agama cibadak-sukabumi. ? J
: Yang menebabkan seorang istri mengajukan khulu’ ke pengadilan agama Cibadak-sukabumi adalah sebagai berikut 1. karena suami talah mengabaikan kewajiban (paktor ekonomi) 2. karena suami menikah lagi tanpa seizing istri atau selingkuh 3. karena seiring terjadinya perselisihan atau percekcokan antara suami dengan istri
P
: Alasan apa saja yang diterima pengadilan agama Cibadak –Sukabumi seorang istri yang mengajukan khulu’ ?
J
: Alasan yang dapat di terima pengadilan agama cibadak- sukabumi seorang istri yang mengajukun khulu’ adalah alas an yang dibenarkan oleh peraturan sebagaimana pasal 19 hurup a/ f pp No.9 tahun 1975dengan pasal HS 116 hurup a/ h kompilasi hokum islam.
P
: Apakah pengadilan agama Cibadak- Sukabumi menerima gugatan pengugat yang tempay tinggal di luar wilayah cibadak-sukabumi. ?
J
: Pengadilan agama cibadak –sukabumi menerima perkara berdasarkan putusan yang ditetapkan undang- undang ( pasal 49 uu. No 7 tahun 1989) mengenai kepengadilan Agama Cibadak-Sukabumi maka gugatan perdceraian diajukan acuannya pada pasal 66 UU. No. 7 tahun 1989 dan pasal 73 UU. No. 7 tahun 1989.
P
: Dalam mempertimbangkan alasan khulu’ Hakim wajib membuktikan fakta. Bagaimana Hakim membuktikan khulu’ benar adanya?
J
: Untuk membuktikan dalil-dalil di[persidangan semuanya dilakukan dengan alat bukti yaitu berupa surat-surat, saksi-saksi dan pengakuan dengan sumpah
P
: Berapa lamakah waktu yang paling lambat dan paling cepat dalam persidangan perkara khulu’ sampai tahap putusan Hakim.
J
: Cepat atau lambatnya persidangan perkara khulu’ sampai tahap putusan hakim itu tidak dapat diprediksikan sebelumnya, karena semua tergantung pada kedua belah pihak dalam hal ini suami-istri.
P
: Berapakah biaya perkara persidangan yang harus dibayar oleh penggugat?
J
: Biaya perkara persidangan yang harus dibayar oleh penggugat adalah sama dengan cepat atau lambatnya persudangan, semakin cepat perkaranya dapat terselesaikan maka semakin ringan ( sedikit ) biaya perkara yang harus dibayar, dan sebaliknya semakin lambat perkaranya dapat terselesaikan , maka semakin berat ( banyak ) biaya perkara yang harus dikeluarkan.
P
: Jika Hakim telah mengabulkan khulu’ seorang istri, apakah dikenakan ‘Iwadh ? dan ditentukan berapakah ‘Iwadh tersebut?
J
: Ya, setelah Hakim mengabulkan khulu’ maka dikenankanlah ‘Iwadh bagi seorang istri dan ‘iwadh-nya disesuaikan dengan shigat ta’lik talak yang telah diucapkan oleh suami pada waktu akad nikah.
P
: Bagaimakah prosedur pengajuan khulu’ di Pengadilan Agama CibadakSukabumi ?
J
: Prosedur pengajuan perkara khulu’ di Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi adalah dengan terlebih dahulu mendaftarkan gugatan kemudian membayar biaya perkara dan selajutnya dip roses di Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi
