PENGARUH PROFESIONALISME TERHADAP KINERJA AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA BRYANT PELLENG ABSTRAK

PENGARUH PROFESIONALISME TERHADAP KINERJA AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

BRYANT PELLENG

ABSTRAK

Standar pemeriksaan keuangan negara menuntut adanya profesionalisme sebagai salah satu syarat terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, auditor harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, obyektivitas, dan independensi. Auditor harus memiliki sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepercayaan publik, dan mempertahankan profesionalisme serta bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor (variabel dependen) baik secara parsial dan simultan melalui variabel profesionalisme (independen) yang diurai menjadi lima bagian (pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan sesama profesi), serta untuk mengetahui faktor-faktor yang turut mempengaruhi kinerja auditor inspektorat selain profesionalisme. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 15 responden yang merupakan auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Data primer diperoleh lewat kuesioner dan kemudian dianalisis lewat uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas dan heterokedastisitas, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis lewat uji f (pengaruh simultan) dan uji t (pengaruh parsial). Seluruh pengujian dibantu dengan software SPSS (Statistical Program for Social Scienses) 22 for windows version. Berdasarkan hasil analisis penelitian menggunakan regresi berganda di peroleh persamaan Ŷ = 5,274 + 0,227X1 + 0,336X2 + 0,079X3 - 0,087X4 + 1,214X5. Secara simultan profesionalisme berpengaruh secara positif terhadap kinerja auditor terbukti dengan uji f dimana nilai fhitung (23,651) > dari ftabel (3,48) dan nilai Sig 0,00 < 0,05. Sedangkan ketika diuji secara parsial, hanya variabel pengabdian pada profesi (X5) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor dimana nilai thitung X5 (4,863) > dari ttabel (2,62) dan nilai Sig 0,000 < 0,05. Adapun nilai koefisien korelasi (r) profesionalisme bernilai 0,803 sehingga masuk dalam kategori sangat kuat hubungannya dengan kinerja, sedangkan koefisien determinasi (r square) bernilai 0,645 yang berarti secara simultan pengaruh profesionalisme terhadap kinerja adalah sebesar 64,5%, sedangkan 35,5% lainnya merupakan faktor lain yang diprediksi adalah tingkat pendidikan, latar belakang disiplin ilmu, pengalaman, usia, gaji dan tunjangan, serta peran atasan dan faktor lain yang tidak diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini. Kata Kunci : Profesionalisme, Kinerja, Auditor Inspektorat

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) diperkuat dan ditunjang oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang melaksanakan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota (Pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Standar pemeriksaan keuangan negara menuntut adanya profesionalisme sebagai salah satu syarat terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menjelaskan bahwa auditor atau pemeriksa secara profesional bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, obyektivitas, dan independensi. Pemeriksa harus memiliki sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepercayaan publik, dan mempertahankan profesionalisme. Tanggung jawab ini sangat penting dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Signifikansi pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor inspektorat daerah perlu ditinjau lebih lanjut dari sudut pandang penelitian dan perlu diukur sebagai bahan kajian akademis yang berguna bagi meningkatnya kinerja inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai salah satu elemen penting terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Target Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Tahun Anggaran 2015 membutuhkan dukungan dari berbagai unsur pemerintahan daerah yang ada. Inspektorat Daerah yang bertugas dalam menunjang pelaksanaan sistem pengendalian internal melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebelum disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peningkatan profesionalisme dan kinerja merupakan kewajiban bagi auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini menarik minat peneliti untuk merumuskan judul penelitian tentang Pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. TUJUAN PENELITIAN Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 1. Mengukur besarnya pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor inspektorat daerah baik secara simultan dan parsial. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang turut mempengaruhi kinerja auditor inspektorat daerah selain profesionalisme.

KERANGKA TEORI KONSEP PROFESIONALISME Menurut Korten & Alfonso (dalam Tjokrowinoto, 1996;178) yang dimaksud dengan Profesionalisme adalah “kecocokan (fitness) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (bureaucratic-competence) dengan kebutuhan tugas (task-requirement), merencanakan, mengkordinasikan, dan melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, lentur, dan mempunyai etos kerja tinggi”. Siagian (2000;163) juga mengemukakan bahwa profesionalisme merupakan keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami. Dalam kaitan dengan profesionalisme auditor, konsep yang digunakan oleh banyak peneliti yaitu konsep profesionalisme yang dikemukakan oleh Hall (1986:92-104) seperti yang dikutip Mirza (2014:19) terdiri dari lima elemen profesionalisme individu, yaitu: 1. Pengabdian pada profesi Pengabdian pada profesi (dedication) yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui pengetahuan yang dimiliki, sikap ini merupakan ekspresi penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. 2. Kewajiban Sosial Kewajiban sosial (social obligation), yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut. 3. Kemandirian Kemandirian (autonomy demands) yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri. 4. Keyakinan terhadap profesi Keyakinan terhadap profesi (belief in self regulation), yaitu suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi. 5. Hubungan sesama profesi Hubungan dengan sesama profesi (professional community affiliation), yaitu penggunaan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya. KONSEP KINERJA Menurut Gibson, Ivancevich dan Donelly (1997:118), kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Batasan tersebut mengandung makna bahwa kinerja dapat dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Hal yang serupa dinyatakan oleh Rivai dan Basri (2005:50) bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan

selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Prawirosentono (Prawirosentono, 1999:27) mengemukakan beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran kinerja, yaitu : 1. Efektifitas dan Efisiensi Efektivitas dari usaha kerja sama (antar individu) berhubungan dengan pelaksanaan yang dapat mencapai suatu tujuan dalam suatu sistem. Kondisi itu ditentukan dengan suatu pandangan dapat memenuhi kebutuhan sistem itu sendiri. Sedangkan efisiensi dari kelompok adalah tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. 2. Otoritas (wewenang) Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki (diterima) oleh seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya. Perintah tersebut menyatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam organisasi tersebut. 3. Disiplin Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja. 4. Inisiatif Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Selanjutnya Prawirosentono mengemukakan bahwa kinerja aparatur dapat dilihat berdasarkan efektivitas kerja yang dilaksanakan. Faktor lainnya adalah pelaksanaan otoritas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada aparatur. Tingkat kedisiplinan aparatur dan inisiatif aparatur memegang peranan penting dalam pelaksanaan pencapaian kinerja. KONSEP AUDITOR PEMERINTAH Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah (Sunyoto, 2014:30). Konsep auditor Pemerintah yang dikemukakan oleh Mulyadi dan Kanaka (1998) seperti yang dikutip Sunyoto (2014:29) dimana tipe auditor dibagi atas tiga, yaitu: auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor intern. Konsep ini berkaitan dengan konsep governmental auditing yang dikemukakan oleh Munawir (1996) sebagaimana yang dikutip Sunyoto (2014:7-8) dalam bukunya Auditing (Pemeriksaan Akuntansi), yaitu adanya pemeriksaan pengelolaan keuangan instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara.

Pada dasarnya yang menjadi auditor pemerintah adalah BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Namun dalam perkembangannya, berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya menjelaskan bahwa Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 5 bahwa Jabatan Fungsional Auditor dibina oleh instansi pembina, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jenjang Jabatan Fungsional Auditor (JFA) terdiri atas dua, yaitu: Auditor Terampil dan Auditor Ahli. 1. Auditor Terampil, terdiri dari jenjang terendah yaitu auditor pelaksana, auditor pelaksana lanjutan, dan yang tertinggi auditor penyelia. Auditor terampil diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari golongan terendah IIc dan tertinggi IIId. 2. Auditor Ahli, terdiri dari jenjang terendah yaitu auditor pertama, auditor muda, auditor madya, dan yang tertinggi yaitu auditor utama. Auditor Ahli diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan terendah IIIa hingga yang tertinggi IVe. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat merupakan bagian integral dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/ Kota) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan intern melalui: audit; reviu; evaluasi; pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya. Mengutip Yakobus (2008:86) pengawasan ekstern ini menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pengawasan ekstern selain dilakukan oleh BPK, juga dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/D), dan masyarakat. HIPOTESIS Dalam penelitian ini, Peneliti membuat hipotesis penelitian yaitu: Profesionalisme berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor Inspektorat Daerah. Dengan uraian persamaan sebagai berikut: 1. Semakin tinggi pengabdian pada profesi maka akan semakin tinggi kinerja auditor. 2. Semakin tinggi kewajiban sosial maka akan semakin tinggi kinerja auditor. 3. Semakin tinggi kemandirian maka akan semakin tinggi kinerja auditor. 4. Semakin tinggi keyakinan terhadap profesi maka akan semakin tinggi kinerja auditor. 5. Semakin tinggi hubungan sesama profesi maka akan semakin tinggi kinerja auditor

METODE PENELITIAN JENIS PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan data kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif digunakan jika sudah memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang masalah, artinya masalah telah dapat dijelaskan secara teoretis. Jadi penelitian deskriptif bisa digunakan baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian (tidak berhipotesis) dan menguji hipotesis (Silalahi, 2015:117). POPULASI DAN SAMPEL Populasi dalam penelitian ini yaitu Auditor di Kantor Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berjumlah 15 orang. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh, yaitu cara pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus (Sugiyono, 2015:99). Dikarenakan jumlah auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara hanya berjumlah 15 orang, maka populasi dalam penelitian ini bertindak pula sebagai sampel. VARIABEL DAN DEFINISI OPERASIONAL Dalam penelitian ini variabel independen (bebas) adalah profesionalisme dengan indikator seperti pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, hubungan sesama profesi. Indikator pada variabel profesionalisme selanjutnya akan diurai menjadi X1, X2, X3, X4, dan X5 untuk mengukur pengaruh secara simultan dan parsial masing-masing indikator profesionalisme. Sedangkan variabel dependen (terikat) adalah kinerja. Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Pengukuran Profesionalisme Keandalan dalam 1. Pengabdian pada Likert (X) pelaksanaan tugas profesi (X1) sehingga terlaksana 2. Kewajiban Sosial (X2) dengan mutu tinggi, 3.Kemandirian (X3) waktu yang tepat, 4. Keyakinan terhadap cermat, dan dengan profesi (X4) prosedur yang mudah 5. Hubungan sesama dipahami profesi (X5)

Kinerja (Y)

Tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

1. Efektivitas dan Efisiensi 2. Otoritas dan Tanggung Jawab 3. Disiplin 4. Inisiatif

Likert

INSTRUMEN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang telah dibagikan kepada responden di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Studi literatur terhadap data dan informasi yang terkait dalam penelitian ini, baik melalui buku, jurnal ilmiah, maupun literatur lainnya. Kuesioner dalam penelitian ini terbagi dalam 3 bagian, yakni informasi umum, profesionalisme, dan kinerja. Dengan jumlah soal 35 tidak termasuk bagian umum. Untuk skala pengukuran menggunakan skala Likert dengan 5 skala. Dimana nilai 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. TEKNIK ANALISIS DATA Analisis data dalam penelitian ini dibantu dengan software SPSS (Statistical Program for Social Scienses) 22 for windows version. Adapun analisis data yang dilakukan adalah: 1. Uji validitas dan reliabilitas data Uji validitas menggunakan metode pearson correlation, sedangkan uji reliabilitas menggunakan rumus alpha cronbach. 2. Uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas dan heterokedastisitas Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode kolmogorov-smirnov, sedangkan uji heterokedastisitas menggunakan interpretasi diagram scatterplot. 3. Analisis regresi linear berganda Persamaan operasional yang digunakan dari bentuk regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah: Ŷ = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 b = koefisien korelasi α = bilangan konstan, merupakan nilai Y kalau X = 0 Untuk menentukan besarnya koefisien pembantu (determinan) variabel X terhadap variabel Y menggunakan rumus KP = r² . 100% (Silalahi, 2015:593). Model regresi yang digunakan adalah model regresi stepwise (dalam SPSS 22). 4. Uji hipotesis dengan menggunakan uji f dan uji t Pengujian dilakukan untuk melihat hasil uji hipotesis baik pengaruh secara simultan maupun parsial dengan ketentuan nilai sig kurang dari 0,05 sehingga tolak Ho.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Uji validitas dan reliabilitas data Data dalam penelitian ini valid dan reliabel. Variabel Profesionalisme (X) -Pengabdian pada profesi -Kewajiban Sosial -Kemandirian -Keyakinan pada profesi -Hubungan dengan sesama profesi Kinerja Auditor (Y)

N

Validitas Hasil Standar

15 0,572 0,567 0,592 0,555 0,763 15

0,519

Reliabilitas Hasil Standar 0,893

0,514

0,60

0,861

2. Uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas dan heterokedastisitas Uji normalitas ini menggunakan metode kolmogorov-smirnov dengan ketentuan bahwa data berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dalam penelitian ini hasil uji SPSS untuk normalitas dengan metode kolmogorov-smirnov mendapatkan nilai sig sebesar 0,200 sehingga memenuhi asumsi uji normalitas sedangkan uji heterokedastisitas menggunakan interpretasi diagram scatterplot, dimana berdasarkan gambar dibawah terlihat bahwa sebaran data tidak menunjukkan pola tertentu yang jelas, sehingga tidak terjadi masalah heterokedastisitas dan hal ini merupakan model regresi yang baik.

3. Analisis regresi linear berganda Persamaan operasional yang digunakan dari bentuk regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah: Ŷ = 5,274 + 0,227X1 + 0,336X2 + 0,079X3 - 0,087X4 + 1,214X5

Variabel X5 Hubungan sesama profesi X4 keyakinan pada profesi X3 kemandirian X2 kewajiban social X1 pengabdian pada profesi Fhitung = 23,651 Rsquare = 0,645 Adjusted Rsquare = 0,618 Konstanta = 5,274

Koefisien Regresi 1,214 -0,087 0,079 0,336 0,227

Thitung

sig

4,863 -0,424 0,414 1,431 0,983

0,000 0,679 0,686 0,178 0,345

Untuk menentukan besarnya koefisien pembantu (determinan) variabel X terhadap variabel Y menggunakan rumus KP = r² . 100% (Silalahi, 2015:593). Model regresi yang digunakan adalah model regresi stepwise (dalam SPSS 22). Berdasarkan hasil persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa: a) Nilai constant sebesar 5,274 menunjukkan bahwa jika profesionalisme (X1-X5) tidak dilaksanakan atau sama dengan nol (0) maka besarnya kinerja auditor adalah sebesar 5,274 satuan. b) Untuk variabel pengabdian pada profesi (X1) koefisien regresinya memiliki arah positif, hal ini menunjukkan apabila variabel X1 naik 1 satuan, maka kinerja auditor (Y) akan meningkat sebesar 0,227. Artinya bahwa secara parsial pengabdian pada profesi memiliki nilai pengaruh positif 0,227. Meskipun berdasarkan tabel 4.13 nilai sig X1 menunjukkan 0,345 yang berarti pengaruh secara parsial pengabdian pada profesi terhadap kinerja auditor tidak signifikan. c) Untuk variabel kewajiban sosial (X2) koefisien regresinya memiliki arah positif, hal ini menunjukkan apabila variabel X2 naik 1 satuan, maka kinerja auditor (Y) akan meningkat sebesar 0,336 satuan. Artinya secara parsial kewajiban sosial memiliki pengaruh positif 0,336 terhadap kinerja meski tidak signifikan berpengaruh secara parsial (nilai sig 0,178 > 0,05). d) Untuk variabel kemandirian (X3) koefisien regresinya memiliki arah positif, hal ini menunjukkan apabila variabel X3 naik 1 satuan, maka kinerja auditor (Y) akan meningkat sebesar 0,079. Secara parsial kemandirian berpengaruh positif sebesar 0,079 terhadap kinerja meski tidak signifikan (nilai sig 0,686). e) Untuk keyakinan pada profesi (X4) koefisien regresinya memiliki arah negatif, hal ini menunjukkan apabila variabel X4 naik 1 satuan, maka kinerja auditor (Y) akan menurun sebesar 0,087. Artinya secara parsial pengaruh keyakinan terhadap profesi mempengaruhi penurunan kinerja sebesar 0,087 meski tidak signifikan (nilai sig 0,679). f) Untuk variabel hubungan sesama profesi (X5) koefisien regresinya memiliki arah positif, hal ini menunjukkan apabila variabel X5 naik 1 satuan, maka kinerja auditor (Y) akan meningkat sebesar 1,214. Artinya secara parsial hubungan

sesama profesi mempengaruhi kinerja auditor secara positif sebesar 1,214 dan pengaruhnya signifikan (0,000) baik pada tingkat kepercayaan penelitian 99% dan 95% (sig 0,001 dan sig 0,005). Besaran pengaruh yang didapat berdasarkan rumus sebesar 64,5% atau 61,8% (berdasarkan nilai adjusted R square). Artinya profesionalisme berpengaruh sebesar 64,5% secara simultan terhadap kinerja (pada tingkat kepercayaan penelitian 95%, sig 0,05), sedangkan 35,5% lainnya dipengaruhi faktor lain yang dalam penelitian ini tidak diteliti lebih lanjut hanya berupa prediksi berdasarkan koefisien korelasi (nilai r). Adapun faktor lainnya yang dapat diprediksikan turut mempengaruhi kinerja auditor berdasarkan hasil kuesioner adalah: tingkat pendidikan, latar belakang disiplin ilmu, pengalaman, dan seterusnya. Faktor Nilai r Pengaruh Tingkat Hubungan Tingkat Pendidikan 0,675 Signifikan Kuat Latar Belakang Disiplin Ilmu 0,613 Signifikan Kuat Pengalaman 0,611 Signifikan Kuat Usia 0,550 Tidak Signifikan Kuat Gaji dan Tunjangan 0,180 Tidak Signifikan Sangat Lemah Peran Atasan 0,020 Tidak Signifikan Sangat Lemah Emosi -0,014 Tidak Signifikan Sangat Lemah Motivasi -0,180 Tidak Signifikan Sangat Lemah Berdasarkan dapat diketahui faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja selain profesionalisme yang signifikan berpengaruh positif adalah tingkat pendidikan, latar belakang disiplin ilmu, pengalaman, dan usia serta gaji. Sedangkan emosi dan motivasi tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja auditor. 4. Uji hipotesis dengan menggunakan uji f dan uji t Pengujian dilakukan untuk melihat hasil uji hipotesis baik pengaruh secara simultan maupun parsial dengan ketentuan nilai sig kurang dari 0,05 sehingga tolak Ho. a) Profesionalisme berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor Inspektorat Daerah. Hipotesis ini menyatakan bahwa secara simultan, profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja. Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan uji f, sebagai berikut: Ho = Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap Kinerja Auditor Ha = Profesionalisme berpengaruh terhadap Kinerja Auditor Nilai fhitung (23,651) > dari ftabel (3,48) dan nilai Sig 0,00 < 0,05, maka tolak Ho dan terima Ha. Berdasarkan uji hipotesis diatas terbukti bahwa profesionalisme secara simultan berpengaruh secara positif terhadap kinerja auditor. Artinya peningkatan profesionalisme akan menghasilkan peningkatan kinerja, yang dalam penelitian ini besaran pengaruh simultan profesionalisme adalah sebesar 64,5%.

b) Semakin tinggi pengabdian pada profesi maka akan semakin tinggi kinerja auditor. Hipotesis ini menyatakan bahwa secara parsial, pengabdian pada profesi berpengaruh positif terhadap kinerja. Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan uji t, sebagai berikut: Ho = Pengabdian pada profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja H1 = Semakin tinggi pengabdian pada profesi maka akan semakin tinggi kinerja Nilai thitung (0,983) < dari ttabel (2,62) dan nilai Sig 0,345 > 0,05, maka tolak H1 dan terima Ho. Artinya bahwa secara parsial pengabdian pada profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, sehingga hipotesis tidak terbukti. Ini mengindikasikan bahwa indikator profesionalisme yaitu pengabdian pada profesi tidak berpengaruh signifikan apabila secara parsial, sehingga perlu ada faktor lain yang menunjang atau secara simultan berpengaruh terhadap kinerja. Semakin tinggi kewajiban sosial maka akan semakin tinggi kinerja auditor. Hipotesis ini menyatakan bahwa secara parsial, kewajiban sosial berpengaruh positif terhadap kinerja. Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan uji t, sebagai berikut: Ho = kewajiban sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja H2 = Semakin tinggi kewajiban sosial maka akan semakin tinggi kinerja auditor Nilai thitung (1,431) < dari ttabel (2,62) dan nilai Sig 0,178 > 0,05, maka tolak H2 dan terima Ho. Artinya bahwa secara parsial kewajiban sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, sehingga hipotesis tidak terbukti. Ini mengindikasikan bahwa indikator profesionalisme yaitu kewajiban sosial tidak berpengaruh signifikan apabila secara parsial, sehingga perlu ada faktor lain yang menunjang atau secara simultan berpengaruh terhadap kinerja. c) Semakin tinggi kemandirian maka akan semakin tinggi kinerja auditor. Hipotesis ini menyatakan bahwa secara parsial, kemandirian berpengaruh positif terhadap kinerja. Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan uji t, sebagai berikut: Ho = kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja H3 = Semakin tinggi kemandirian maka akan semakin tinggi kinerja Nilai thitung (0,414) < dari ttabel (2,62) dan nilai Sig 0,686 > 0,05, maka tolak H3 dan terima Ho. Artinya bahwa secara parsial kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, sehingga hipotesis tidak terbukti. d) Semakin tinggi keyakinan terhadap profesi maka akan semakin tinggi kinerja auditor. Hipotesis ini menyatakan bahwa secara parsial, keyakinan pada profesi berpengaruh positif terhadap kinerja. Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan uji t, sebagai berikut: Ho = keyakinan pada profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja

H4 = Semakin tinggi keyakinan pada profesi maka akan semakin tinggi kinerja Nilai thitung (-0,424) < dari ttabel (2,62) dan nilai Sig 0,679 > 0,05, maka tolak H4 dan terima Ho. Artinya bahwa secara parsial keyakinan pada profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, sehingga hipotesis tidak terbukti. e) Semakin tinggi hubungan sesama profesi maka akan semakin tinggi kinerja auditor Hipotesis ini menyatakan bahwa secara parsial, hubungan sesama profesi berpengaruh positif terhadap kinerja. Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan uji t, sebagai berikut: Ho = Pengabdian pada profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja H5 = Semakin tinggi hubungan sesama profesi maka akan semakin tinggi kinerja Nilai thitung (4,863) > dari ttabel (2,62) dan nilai Sig 0,000 < 0,05, maka tolak Ho dan terima H5. Artinya bahwa secara parsial, hubungan sesama profesi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, sehingga hipotesis terbukti. Ini mengindikasikan bahwa indikator profesionalisme yaitu hubungan profesi berpengaruh signifikan apabila secara parsial, sehingga semakin tinggi hubungan sesama profesi maka akan semakin tinggi kinerja auditor. Sebagai auditor inspektorat, kerjasama merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kegiatan audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial, hanya variabel hubungan sesama profesi yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hal ini menjelaskan tentang jenjang jabatan fungsional auditor dimana ada auditor utama, madya, muda, dan auditor pertama yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya saling bekerjasama dan secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan kinerja auditor inspektorat.

PENUTUP KESIMPULAN Berdasarkan hasil uji, analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Semakin tinggi profesionalisme maka semakin tinggi kinerja auditor. Besaran nilai pengaruh profesionalisme secara simultan terhadap kinerja adalah 64,5%, sedangkan ada 35,5% faktor lain yang turut mempengaruhi kinerja auditor selain profesionalisme. Profesionalisme yang tinggi akan turut meningkatkan kinerja auditor inspektorat. 2. Secara parsial, variabel pengabdian pada profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor inspektorat daerah, sehingga hipotesis bahwa semakin tinggi pengabdian pada profesi maka semakin tinggi kinerja auditor inspektorat tidak terbukti dalam penelitian ini.

3. Secara parsial, variabel kewajiban sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor inspektorat daerah, sehingga hipotesis bahwa semakin tinggi kewajiban sosial maka semakin tinggi kinerja auditor inspektorat tidak terbukti dalam penelitian ini. 4. Secara parsial, variabel kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor inspektorat daerah, sehingga hipotesis bahwa semakin tinggi kemandirian maka semakin tinggi kinerja auditor inspektorat tidak terbukti dalam penelitian ini. 5. Secara parsial, variabel keyakinan pada profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor inspektorat daerah, sehingga hipotesis bahwa semakin tinggi keyakinan pada profesi maka semakin tinggi kinerja auditor inspektorat tidak terbukti dalam penelitian ini. 6. Secara parsial, variabel hubungan sesama profesi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor inspektorat daerah, sehingga hipotesis bahwa semakin tinggi hubungan sesama profesi maka semakin tinggi kinerja auditor inspektorat terbukti dalam penelitian ini. Hubungan sesama profesi memiliki pengaruh terbesar secara parsial dalam pengaruh profesionalisme terhadap kinerja inspektorat daerah. 7. Faktor-faktor yang turut mempengaruhi kinerja auditor selain profesionalisme adalah tingkat pendidikan, latar belakang disiplin ilmu, pengalaman, usia, gaji dan tunjangan, serta peran atasan. SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 1. Perlu ada upaya untuk meningkatkan profesionalisme auditor, baik dari Pemerintah Daerah untuk dapat menunjang lewat alokasi anggaran dari APBD dan melaksanakan berbagai pelatihan dan pembinaan serta fasilitasi organisasi seperti asosiasi auditor, forum diskusi, dan seminar bagi para auditor, dan juga dari auditor sendiri untuk dapat mengembangkan profesionalisme lewat mengikuti pelatihan, berdiskusi dengan rekan sesama profesi, dan memperluas pengetahuan tentang audit. 2. Perlu ada peningkatan jumlah auditor dan serta adanya auditor utama di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara selain auditor pertama, auditor muda, dan auditor madya yang sudah terlebih dahulu ada agar dapat memaksimalkan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara serta adanya pegawai yang menempati posisi Pejabat Pengawas Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) agar auditor tidak merangkap tugas untuk melaksanakan tugas P2UPD yang dalam struktur ada di Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara namun belum ada yang menempati posisi/ jabatan sebagai P2UPD. 3. Jabatan fungsional auditor dan Inspektorat sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat melaksanakan tugas secara independen, artinya tidak dipengaruhi oleh entitas yang diawasi dan diperiksanya. Ada baiknya lembaga

pengawasan ini tidak lagi bertanggung jawab terhadap pemerintah daerah, namun kepada inspektorat jenderal. 4. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan proses rekrutmen harus memperhatikan faktor tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman calon auditor. Ada baiknya faktor lainnya seperti usia, tunjangan, peran atasan juga turut diperhatikan baik dalam perekrutan maupun dalam rangka pembinaan (berkoordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional auditor).

DAFTAR PUSTAKA Amins, H. Achmad. 2012. Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Laksbang Pressindo Arumsari, Adelia Lukyta. 2014. Pengaruh Profesionalisme Auditor, Independensi Auditor, Etika Profesi, Budaya Organisasi, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali. Tesis. Denpasar: Universitas Udayana BPK, 2015, IHPS Semester I Tahun 2015. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan ____, 2015, IHPS Semester II Tahun 2014. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Ferdinand, Augusty. 2006. Metodologi Penelitian Manajemen. Ed 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Halim, Abdul & Theresia Damayanti. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta. Penerbit: UPP STIM YKPN Handayaningrat, Soewarno. 1986. Pengantar Studi Ilmu Adminstrasi dan Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung Hilton, Perry Roy and Charlotte Brownlow. 2004. SPSS Explained. East Sussex : Routledge Ivancevich, J. M. 2007. Human Resources Management. New York: McGraw-Hill Kaunang, Markus; Arpi Rondonuwu, J. Kairupan, & A. Kimbal. 2011. Metode Penelitian Sosial. Bahan Ajar. Manado: FISIP Unsrat LAN, 1992, Penilaian Kinerja Pegawai. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Mardalis. 2010. Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Pramesti, Getut. 2014. Kupas Tuntas Data Penelitian Dengan

Sumber Lainnya: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya

SPSS 22. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Prasetyo, Agus & Sifrid S. Pangemanan. 2014. Analisis Dampak Reviu Inspektorat terhadap Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Minahasa Tenggara TA 2010 dan 2011. Journal Accountability 3(1):1-13. Siagian, Sondang P. 2000. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara Suyadi Prawirosentono. 2008. Manajemen Sumberdaya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE Rivai, V. & A. F. M. Basri. 2005. Performance Appraisal: Sistem yang Tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya saing Perusahaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Rondonuwu, Arpi; Ismail Rachman, & Y. Kairupan. 2012. Pengantar Statistika Sosial. Bahan Ajar. Manado: FISIP Unsrat Riyanto, dan Puji Agus. 2015. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Robbins, S. P. 2000. Essential of Organizational Behaviour. New Jersey: Pentice-Hall, Inc. Sandjaja, B dan Albertus Heriyanto. 2006. Panduan Penelitian. Jakarta: Prestasi Pustakaraya Sekaran, Uma. 2006. Research Method For Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Terjemahan buku 1 ed. 4. Jakarta: Salemba Empat. Silalahi, Ulber. 2015. Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. Bandung: PT. Refika Aditama Sugiyono. 2015. Statistik Nonparametris Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta Sujamto, Ir. 1986. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Cetakan II.Jakarta: Galia Indonesia Sulistya, Arief Dwi. 2008. Profesionalisme Aparatur Pemerintah (Studi Kasus Responsifitas Dan Inovasi Aparatur Di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang). Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro Sunyoto, Danang. 2014. Auditing Pemeriksaan Akuntansi. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service) Suseno, Selvy Sufyany. 2013. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Inspektorat Kabupaten Jember. Skripsi. Jember: Universitas Jember Yakobus. 2008. Implementasi Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahanDaerahBerdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Di Kabupaten Sanggau. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya di Kabupaten Minahasa Tenggara Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara