PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP PARTISIPASI DAN PREFERENSI POLITIK MASYARAKAT KOTA KOTAMOBAGU (Study Kasus Pilwako 2013, Pileg dan Pilpres 2014)

PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP PARTISIPASI DAN PREFERENSI POLITIK MASYARAKAT KOTA KOTAMOBAGU (Study Kasus Pilwako 2013, Pileg dan Pilpres 2014)

Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu 2015 1

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr, Wb. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Riset ini dengan tema “Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi dan Preferensi Politik Masyarakat Kota Kotamobagu”. Riset ini dibuat melalui berbagai observasi dan beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikannya, tentu banyak ditemui tantangan dan hambatan selama mengerjakan riset ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan riset ini. Kami sangat berharap riset ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang apa itu money politik, beserta dampak yang ditimbulkan, dan juga dapat menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan kepemiluan pada masa yang akan datang akan semakin baik. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan riset ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan riset ini di masa yang akan datang. Terakhir, semoga hasil penelitian ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Kiranya hasil riset yang telah disusun ini dapat berguna. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Kotamobagu, Agustus 2015

Tim Penyusun

2

DAFTAR ISI Kata Pengantar …………………………………………………………………. 2 Daftar Isi ……………………………………………………………………….. 3

BAB I

PENDAHULUAN …………………………………………….. 4 1. Latar Belakang ……………………………………………… 4 2. Perumusan Masalah ………………………………………… 8 3. Tujuan Penulisan …………………………………………… 8

BAB II

KERANGKA TEORI ………………………………………… 9 Partisipasi Politik Secara Umum/Nasional …………………….. 9

BAB III

METODE PENELITIAN ……………………………………. 24 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

BAB IV

Lokasi Penelitian ………………………………………..…. 25 Subyek/Obyek dan Informasi Penelitian ……………….…. 25 Teknik Penentuan Informasi …………………………….… 25 Teknik Pengumpulan Data …………………………….….. 26 Sumber dan Jenis Data ……………………………………. 27 Teknik Analisis Data ……………………………………… 27 Desain Penelitian …………………………………………. 28 Konseptualisasi …………………………………………… 28

PEMBAHASAN ……………………………………………... 30 1. Kondisi Umum ………………………………………….… 30 2. Hubungan Antara Uang dan Preferensi Politik ……….….. 31

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI……………….….. 36 1. Kesimpulan …………………………………………….… 36 2. Rekomendasi ……………………………………….…….. 36

Daftar Pustaka ……………………………………………………………….. 38

3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan umum adalah salah satu wujud dari budaya demokrasi, di mana pemilu yang merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara. Pemilihan umum juga merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden atau wakil presiden maupun kepala daerah. Sebagaimana menurut UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu,“Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Pemilihan umum di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali, yang telah berlangsung sejak tahun 1955 hingga 2014. Pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Kemudian setelah sukses bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilu 2014 secara langsung, maka disusul dengan pemilihan di tingkat lokal, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung Pemilihan umum hampir-hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran partai-partai politik ditengah masyarakat. Keberadaan partai juga merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Sebab dengan partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang kedaulatan berada di tangan rakyat, maka kekuasaan harus dibangun dari bawah. Konsekuensinya, kepada rakyat harus diberikan kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik. Pasal 28 UUD 1945 dengan tegas menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam UU”. Maksudnya, disana dinyatakan bahwa Pasal 28 ini serta pasal-pasal lain yang mengenai penduduk dan warga negara hasrat Bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat ber-prikemanusiaan.

4

Jadi yang diperlukan untuk memerinci ketentuan Pasal 28 ini adalah sebuah Undang-undang yang mengatur tentang “Kebebasan Berserikat” warga negaranya. Bukan sebuah Undang-undang yang justru akan membatasi warga negaranya untuk menyampaikan aspirasi suaranya. Memang, kebebasan mendirikan partai tanpa batas dapat menimbulkan banyak berbagai persoalan yang justru merugikan perkembangan demokrasi. Kalau memang jumlah partai harus dibatasi, maka persoalannya kemudian ialah bagaimana caranya agar patai-partai itu dapat memainkan perannya secara wajar dan optimal, baik sebagai wahana penyalur aspirasi rakyat maupun sebagai sarana membangun pemerintahan secara demokrasi dari bawah, yang mampu menunjukkan bahwa negara memang menganut asas kedaulatan rakyat. Apa yang berlaku selama hampir 3 (tiga) Dasawarsa terakhir ini menunjukkan sebuah gejala lemahnya posisi partai dalam memainkan peranan politiknya sebagai wahana pencerminan asas kedaulatan rakyat serta wahana pencerdasan rakyat akan sebuah pendidikan politik yang ada di negeri ini. Apabila kita lihat dari sudut pandang Ilmu Politik, hal ini nampaknya disebabkan oleh menguatnya peranan birokrasi dalam penyelenggaraan negara, ditambah dengan dikembangkannya sistem politik yang cenderung ke arah monolitik. Ada satu sisi segi positif kecenderungan ini, yaitu terpeliharanya stabilitas politik negara untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama dibidang ekonomi yang sangat berpengaruh dari stabilitasan politik dalam negeri. Namun ada pula sisi negatifnya yakni kurang terserapnya aspirasi dan partisipasi rakyat secara menyeluruh dari lapisan bawah. Salah satu dampaknya ialah kecenderungan semakin melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat, terutama masyarakat kecil yang selalu terpuruk dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Dan hal ini terlihat saat pemerintah yang menaikkan beban ekonomi pada masyarakat secara umum, yang mengakibatkan sebuah problema yang mempengaruhi tata kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh yang ada pada saat sekarang yaitu, Pemerintah yang menaikkan harga BBM yang alasan Pemerintah bahwa hal ini disebabkan akan naiknya harga Minyak Dunia, akan tetapi dengan adanya kompensasi bahwa rakyat kecil dan miskin akan mendapat bantuan berupa BLT yang dibagikan seharga Rp.

5

400.000,- per kepala keluarga se-Indonesia. Akan tetapi pada kenyataan bahwa data yang digunakan adalah data lama (2005) yang banyak data yang sewaktu dilihat pada kenyataannya yaitu banyak rakyat Indonesia yang bertambah miskin sejak tahun 2005 sampai tahun 2008. Serta juga dalam hal pembagian juga banyak sekali ketimpangan yang terjadi, antara lain adanya rakyat yang miskin yang tidak mendapat BLT serta juga ada rakyat yang mampu perekonomiannya yang mendapatkan BLT. Lemahnya peranan dari partai politik yang terjadi ditengah masyarakat dengan sendirinya mengurangi makna asas kedaulatan rakyat yang kita anut, serta juga banyak rakyat yang tidak percaya akan peranan partai politik akan mau memperjuangkan aspirasi rakyat secara umum yang menjerit akan himpinan hidup yang diciptakan oleh pemerintahan yang kurang bisa menangani akan tata pemerintahan dalam hal ekonomi. Lemahnya posisi partai politik juga turut serta mengambil keputusankeputusan politik yang ada di dewan pemerintahan, karena dominan peranan sebuah birokrasi politik yang membawa dampak kurang bermaknanya arti sebuah pemilihan umum yang ada di negeri ini. Pemilihan umum yang berlangsung cenderung tidak membawa perubahan yang berarti, baik dalam proses peralihan maupun dalam upaya peningkatan aspirasi rakyat dari bawah dan juga perbaikan ekonomi yang di inginkan oleh rakyat secara umum. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa pemilihan umum yang selama ini dilaksanakan selama sama sekali tidak mempunyai makna yang berarti. Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pemilihan umum secara yang secara rutin sekali dalam 5 tahun tentu mempunyai arti tersendiri dalam proses pembangunan demokrasi yang ada di Indonesia ini, walaupun banyak cacat yang terjadi disana-sini tetapi hal yang patut di perhatikan bahwa pemerintahan Orde Baru mampu melaksanakan pemilu secara berkala. Tetapi, walau bagaimanapun dari waktu ke waktu diperlukan perbaikanperbaikan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Ini terutama menyangkut pembenahan kehidupan kepartaian yang ada di negara kita dan berbagai aspek mengenai

penyelenggaraan

pemilihan umum,

baik

dari

segi

pengaturan,

6

penyelenggaraan maupun sistemnya serta penyidikan akan pelanggaran dari para peserta pemilu serta juga dari Jurkam maupun Timsesnya. Adapun dalam masalah Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang mengatur akan tata Pemerintahan Daerah (PEMDA) dalam mengatur pemerintahan sendiri terutama dalam hal Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Undang-undang ini sesuai dengan UUD 1945 yang ada pada UUD 1945 perubahan pertama yaitu Pasal 22E UUD 1945. Yaitu bahwa Pemilihan legislative, Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya di tentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Jimlie Ashshiqie, 2006, hal:792). Sedangkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertempat tugas di daerah Tingkat I (Provinsi), daerah Tingkat II (Kabupaten), dan Kota. Komisi ini melaksanakan tugasnya sebagai badan pelaksana pemerintah yang mengurusi akan masalah Pemilihan Kepala Daerah yang ada di daerah tanggung jawabnya. Adapun tugas dari KPUD bukan hanya saja memilih Gubernur, Bupati, maupun Walikota akan tetapi DPRD juga turut serta dalam wewenang tanggung jawab dari KPUD dalam memilih anggota legislatif yang ada di daerah. Akan tetapi fokus dalam masalah yang berkembang dalam wacana publik yang ada yaitu banyak masyarakat daerah tersebut atau masyarakat umum se-Indonesia yang membicarakan masalah pemilihan kepala daerah yang berstatus Gubernur, Walikota, maupun Bupati. Sedangkan pengertian dari Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu yang ada dalam pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Undang-undang No. 32 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 2 dan 3)

7

Berdasarkan penjelasan diatas kami mencoba untuk membandingkan bagaimana pengaruh Politik Uang terhadap partisipasi dan preferensi Politik masyarakat Kota Kotamobagu (Study kasus Pilwako 2013, Pileg dan Pilpres 2014)

1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota Kota Kotamobagu tahun 2013

dan Legislative tahun 2014 hubunganya

dengan politik uang dan kekerabatan ? 2. Apakah demokrasi menjadi kunci terjawabnya partisipasi politik dalam pemilihan eksekutif maupun legislative? 3. Apakah Money Politics mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilihan eksekutiv maupun legislative di Kota Kotamobagu?

1.3 Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan pemilu eksekutive dan legislative di Kota Kotamobagu. 2. Untuk mengetahui apakah benar demokrasi menjadi kunci terjawabnya partisipasi politik dalam pemilihan umum. 3. Untuk mengetahui pengaruh Money Politics terhadap preferensi politik masyarakat dalam pemilu eksekutive dan legislative.

8

BAB II KERANGKA TEORI

2.1 Partisipasi Politik Secara Umum/Nasional Sebelum kita membahas akan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pemilhan kepala daerah maupun adanya indikasi akan permainan Money Politics dalam acara pesta demokrasi daerah. Maka penulis akan membahas mengenai arti dari permasalahan awal dalam makalah ini yaitu arti kata politik yang berasal dari bahasa yunani yaitu Polis yang artinya kota (Pusat Pengaturan Rakyat). Jadi, yang dimaksud dengan Politik adalah pengetahuan tentang seluk beluk ketatanegaraan baik dari aspek kekuasaan, pemerintahan dan pengaturan dalam suatu negara. Pengertian PILKADA ialah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat daerah tersebut untuk memilih kepala daerahnya yang baru atau Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya di tentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung) sudah terjadi di ratusan tempat di seluruh Indonesia. Namun, ada gejala mencolok yang cukup mengkhawatirkan yang terjadi dalam masyarakat. Antusiasime publik dan tingkat partisipasi masyarakat luas dalam pilkada itu cukup rendah. Ukuran paling mencolok dari rendahnya keterlibatan publik itu adalah rendahnya tingkat Voter Turnout (partisipasi pemilih yang mencoblos di TPS pada hari pemilihan). Di banyak daerah di Indonesia, hanya 70 persen pemilih yang terdaftar yang datang ke tempat pemungutan suara. Di beberapa tempat, bahkan hanya sekitar 50 persen dari pemilih yang ikut mencoblos. Persentase Voter Turnout itu jelas sekali di bawah rata-rata Pemilu Nasional di Indonesia. Sejak Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi, rata-rata Voter Turnout itu sekitar 90 persen. Secara hukum, rendahnya tingkat partisipasi publik itu tidak membatalkan pemilu. Sejak awal negara kita menganut asas suka-rela dalam partisipasi politik di dalam pelaksanaan pemilu. Para pemilih boleh mendaftarkan diri sebagai pemilih, boleh juga tidak. Bahkan pemilih yang sudah memiliki kartu

9

pemilih boleh datang ke tempat pemilihan, boleh juga tidak. Partisipasi politik itu dianggap menjadi hak warga negara bukan kewajiban dari warga negara.

Tabel 2:1: Perbandingan Tingkat Partisipiasi Masyarakat Kota Kotamobagu Dalam Pilwako, Pileg dan Pilpres Kegiatan

Waktu

Jumlah

Pengguna

Prosentase

Politik

Pelaksanaan

DPT

Hak Pilih

Pemilih

Pilwako

Juni 2013

86.904

71.027

81,73%

Pileg

April 2014

90.658

70.278

79,28%

Juli 2014

89.389

58.891

67,26%

Pilpres

Sumber Data: KPUD Kota Kotamobagu Sebagai contoh perbandingan yang terjadi di Amerika Serikat, yang menjadi salah satu model demokrasi dunia, Voter Turnout itu juga cukup rendah. Bahkan dalam pemilu nasional yang memilih Presiden, persentase Voter Turnout itu sekitar 50 persen - 60 persen saja. Namun demokrasi terus berjalan. Pemimpin yang terpilih juga memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat. Tetapi, bagi negara demokrasi yang baru dan juga baru dalam menjalankan demokrasi di negaranya mapun negara yang baru berdiri, rendahnya Voter Turnout cukup mengkhawatirkan, yang sangat berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Di negara itu, walau publik tidak datang ke tempat pemungutan suara, terasa tidak banyak perbedaan yang dianut para kandidat. Ibarat hanya memilih antara Coca Cola dan Pepsi Cola. Siapa pun yang terpilih, sistem politik di sana sudah berjalan, yang Prodemokrasi, Propasar Bebas, dan Prokebebasan Individu. Rendahnya Voter Turnout di sana tak berkaitan dengan Distrust atau ketidak percayaan masyarakat kepada demokrasi. Di Indonesia, kita khawatir jika rendahnya Voter Turnout itu akan menjadi awal dari mosi tak percaya kepada demokrasi. Mereka menikmati kebebasan politik yang dibawa oleh demokrasi. Namun, gunjang-ganjing demokrasi itu belum mereka rasakan dalam memperbaiki kehidupan ekonomi konkret mereka sehari-hari. Bahkan untuk banyak kasus, mereka justru merasa lebih sengsara. Jika ini yang menjadi

10

pangkalnya, rendahnya Voter Turnout dalam pilkada menjadi sinyal lampu kuning bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi tak pernah menjadi kokoh tanpa kepercayaan publik atas keefektifannya. Konsekuensi rendahnya Voter Turnout dalam Pilkada dapat menyebabkan terpilihnya kepala daerah yang berbeda. Untuk suatu daerah yang sangat kompetitif, acap kali jarak kemenangan satu kandidat atas kandidat lainnya di bawah 20 persen. Dalam sistem multipartai dan acap kali jumlah kandidat yang ikut serta lebih dari dua, cukup normal jika selisih persentase dukungan atas kandidat pemenang dan saingan terdekatnya di bawah 20 persen. Hanya dalam kasus khusus saja selisih itu di atas 20 persen. Namun, apa yang terjadi jika pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara di bawah 70 persen, apalagi di bawah 50 persen? Itu berarti sejumlah 30 persen-50 persen pemilih tidak mencoblos. Jika mayoritas yang tidak mencoblos itu adalah pendukung kandidat tertentu yang paling kuat, niscaya pemenang pemilu berubah. Tokoh tertentu dikalahkan dalam pemilih langsung bukan karena ia kalah populer, tetapi semata karena mayoritas pendukungnya tidak datang ke tempat pencoblosan. Para ahli strategi politik di belakang kandidat di Amerika Serikat sangat sadar akan situasi itu. Mobilisasi pendukung untuk datang ke tempat pemungutan suara dijadikan bagian sentral pemenangan kandidat. Penyebab rendahnya Voter Turnout dalam pilkada di Indonesia memang dapat disebabkan banyak hal, mulai dari yang paling teknis sampai kepada yang sangat politis. Yang paling teknis, itu disebabkan oleh persoalan logistik belaka. Keterlambatan turunnya dana ke KPUD dapat menyebabkan tidak sempurnanya semua tahapan pemilu. (Denny JA, 01/05/2006) KPUD terlambat dalam mendata pemilih. Akibatnya, terlambat pula dalam sosialisasi dan menyiapkan kartu pemilih. Jumlah pemilih yang memenuhi syarat administratif untuk mencoblos menjadi jauh lebih rendah daripada jumlah pemilih yang sebenarnya. Pemilih yang sah tetapi tidak lengkap syarat administrasinya tentu tidak memenuhi syarat untuk ikut mencoblos. Jika itu alasannya, rendahnya Voter Turnout itu tak ada kaitan sama sekali dengan trust atau distrust atas demokrasi di Indonesia. Namun, jangan pula dikesampingkan alasan yang lebih politis. Selalu terbuka kemungkinan pemilih

11

kehilangan antusiasme. Mereka sudah mengalami euforia reformasi sejak 1998. Sudah tujuh belas tahun usia reformasi. Namun, apa yang mereka rasakan dalam kehidupan ekonomi konkret mereka sendiri? Tingginya angka pengangguran, harga kebutuhan pokok yang terus meninggi, kelangkaan BBM, listrik yang semakin sering mati, tingginya perpecahan partai politik, hilangnya keteladanan pemimpin, tentu juga menjadi memori kolektif mereka. Dalam berbagai survei juga terekam bahwa kekecewaan publik atas reformasi meningkat. Kekecewaan itu dapat saja diekspresikan melalui absen dalam pemilu. Rendahnya voter turnout dalam pilkada selalu mungkin menjadi puncak gunung es atas apatisme publik terhadap demokrasi. Rendahnya voter turnout itu dapat pula menjadi cermin distrust atau ketidakpercayaan atas komitmen maupun kapabilitas pemimpin yang dipilih secara demokratis. Kita harap bukan alasan politis itu yang menjadi sebab rendahnya voter turnout dalam Pilkada. Harapan kita itu dilandasi oleh keyakinan bahwa jika demokrasi tidak kokoh, bangsa kita akan jauh lebih terpuruk (Denny JA, 01/05/2006). Pemilihan Kepala Daerah Langsung merupakan mekanisme politik yang secara langsung melibatkan masyarakat. Berbeda sebelumnya, dimana pemimpin daerah hanya bisa diputuskan dan dipilih oleh legislatif. Pilkada membuka peluang selebarnya bagi siapapun menentukan pemimpinnya. Dalam konteks Pilkada, masyarakat tidak lagi sekedar menjadi sebagai obyek politik, akan tetapi melainkan sebagai subyek Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan wujud kedaulatan masyarakat lokal dalam membentuk sejarah politik yang dapat mengubah paradigma berfikir terhadap demokrasi pada masyarakat lokal. Sebagai bentuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai bagian dari proses politik, dan ada yang mengatakan bahwa pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah bentuk partisipasi politik yang paling minimal. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai bentuk partisipasi yang kecil bagi terciptanya budaya politik rakyat lokal menjadi jalan pembuka untuk menuju jalan kearah partisipasi politik yang lebih jauh.

12

Ada beberapa partisipasi politik yang lebih besar, antara lain menciptakan perdamaian dan ketertiban, pencerahan kepada masyarakat luas berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam bentuk diskusi-diskusi, maupun seminar-seminar, membayar pajak, mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan formal dan informal, memberikan kontribusi dalam bentuk penyampaian ide-ide, pemikiranpemikiran tentang ideology nasional, memelihara hasil pembangunan dan bela negara. Partisipasi menjadi kunci terjawabnya demokrasi dapat dibuktikan hampir semua kegiatan membutuhkan partisipasi, kalau kita setuju bahwa demokrasi tanpa partisipasi adalah manipulasi terhadap demokrasi, hal ini pernah terjadi pada masa Indonesia menerapkan pemerintah gaya orde baru, karena dengan partisipasi akan terbentuk demokrasi, dapat ditarik suatu kongklusi, bahwa antara demokrasi dan partisipasi merupakan dua dasar dengan nilai intitas yang sama, konsep demokrasi tumbuh melalui partisipasi, asumsi dasar kita bahwa demokrasi berasal dari partisipasi. Menurut Peter L. Berger dalam bukunya Pyramids Of Sacrifice ; Political Etnics and social change menyatakan, bahwa partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling mengerti tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Untuk mewujudkan demokrasi melalui partisipasi ada beberapa acuan yang dapat dijadikan sebagai garis demokrasi partisipasi politik, menurut Ramlan Surbakti “Rambu-Rambu” partisipasi politik sebagai berikut ; 1. Partisipasi politik yang dimaksud berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat di amati, bukan perilaku dalamnya berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu di tegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanivestasikan dalam perilakunya. 2. Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk kedalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.

13

3. Kegiatan yang berhasil guna (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. 4. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat menyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategori partisipasi politik. 5. Kegiatan mempengaruhi dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar dan tidak berupa kekerasan seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka dan menulis surat, maupun dengan caracara diluar prosedur yang wajar dan bukan berupa kekerasan seperti demonstrasi (unjuk rasa), huru-hura, mogok kerja maupun mogok makan, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi. Di Indonesia banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah melakukan partisipasi politik melalui penyelenggaraan pendidikan formal dengan kegiatan kejar paket A, B dan C, serta mengawal proses demokrasi yang sedang berjalan di negeri ini. Perlu di sadari, ketidak pahaman dari berbagai elemen bangsa berkaitan dengan partisipasi politik selalu hanya dibatasi oleh Pemilu dan Pilkada, terhadap kita tidak jarang melalui kontrol terhadap penyelenggaraan negara, baik itu ditingkat lokal maupun nasional, sebagai contoh konkret berkaitan dengan masalah penyakit Flu Burung sudah menyebar dengan banyak memakan korban semakin bertambah, busung lapar, dan kemiskinan yang melanda rakyat Indonesia hingga tidak pernah dikeluarkan kebijakan politik untuk menyelesaikannya permasalahan tersebut, masalah ketenagakerjaan dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam membuat formulasi kebijakan politik dan pemerintah pusat dan daerah. Partisipasi menurut Oxpord Learner’s Pocket Dictionary yang terbitkan oleh Oxpord University Press, Parcipate In Take Part Or Become Involved In Activity, karena itu dalam partisipasi ada yang mengambil bagian atau menjadi keseluruhan dan sebuah kegiatan berbentuk kerja sama.

14

Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara bisa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Karena itu partisipasi politik dapat diwujudkan keikutsertaan rakyat dalam kegiatan politik, pengertian kegiatan politik tidak tertitik pada fokus memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, akan tetapi lebih luas berkaitan dengan kesejahteraan dan kebaikan bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara, termasuk sebagai warga negara yang taat hukum positif. Di

dalam

perkembangan

demokrasi

di

Indonesia

termasuk

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah menjadi ajang legitimasi kekuasaan bagi setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ) untuk siap di kontrol dalam pengambilan kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan sudah menyerahkan sebagian kedaualatannya untuk di kuasai oleh pemerintah, dan oleh sebab itu kecerdasan rakyat untuk memilih personal yang akan memerintah menjadi sangat menentukan masa depan daerahnya. Adapun pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman (Private Citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Namun demikian didapati tingkatan hierarki partisipasi politik yang berbeda dari suatu system politik dengan yang lain, tetapi partisipasi pada suatu tingkatan hierarki, tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada suatu tingkatan yang lebih tinggi. Di era demokrasi yang sedang berlangsung di negeri ini akan dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi suatu pemerintahan yang sedang berjalan, akan tetapi beberapa fungsi dari suatu negara demokrasi sudah memasuki tahap input bagi sistem politik. Dalam sistem politik seperti ini input merupakan bagian output dari proses sistem politik sedang berjalan menuju suatu jawaban terhadap berbagai tuntunan dan dukungan dalam stabilitas politik. Menurut Grabiel A Almond dalam bukunya yang berjudul The Politics Of The Developing Areas menyatakan bahwa fungsi-fungsi input dan output dapat di kelompokkan sebagai berikut :

15

A. Fungsi-fungsi input terdiri atas: 1. Sosialisasi politik dan rekrutmen. 2. Artikulasi kepentingan. 3. Agregasi kepentingan. 4. Komunikasi politik B. Fungsi-fungsi output terdiri atas: 1. Pembuatan peraturan. 2. Penerapan peraturan. 3. Ajudikasi peraturan.

Perlu diketahui bahwa seluruh aktivitas dalam sistem politik seperti input dan output yang tujuan akhirnya tetap dibebankan kepada rakyat atau masyarakat yang menjadi objek dan subjek politik. Karena itu aktivitas politik tersebut harus di dukung oleh partisipasi politik yang tinggi, demi terwujudnya Check and Balances dari outputnya yang dihasilkan berupa peraturan sebagai sebuah produk politik. Tidak hanya melegalkan posisi terisinya lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif dalam kancah pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Partisipasi politik menjadi sangat menarik dibicarakan dalam suatu negara yang baru masuk dalam suatu babak demokrasi baru, dengan perbadaanperbedaan demokrasi pada masa lalu seperti dalam konteks Indonesia. Tetapi terkadang sulit untuk mengobservasi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menentukan sikap, tidak heran apa yang dikatakan oleh Michel Rush dan Phillip Althoff ada sedikit kesulitan dalam menyajikan berbagai bentuk partisipasi politik terlepas dari tipe sistem politik yang bersangkutan, yaitu: segera muncul dalam ingatan peranan para politis profesional pada para pemberi suara, aktivitasaktivitas partai, dan para demonstran. Menurut Michel Rush dan Phillip Althoff mereka memberikan definisi tentang partisipasi politik yaitu menurutnya partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bemacam-bermacam tingkatan di dalam sistem politik. Aktivitas politik itu bisa bergerak dari keterlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya.

16

Oleh karena itu partisipasi politik berbeda-beda pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, juga bisa bervariasi dalam masyarakat-masyarakat khusus. Perlu ditekankan bahwa partisipasi itu juga menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan partisipasinya, termasuk di dalamnya tingkatan paling atas dari partisipasi dalam bentuk pengadaan bermacam-bermacam tipe jabatan dan tercakup didalamnya proses rekrutmen politik. Lalu dalam bahasan selanjutnya dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum secara umum, banyak terjadinya perbuatan politik uang (Money Politics) yang ikut mewarnai acara pesta dan peta demokrasi yang berlangsung di negara ini. Money Politics banyak membawa pengaruh akan peta perpolitikan Nasional serta juga dalam proses yang terjadi dalam pesta politik. Dalam norma standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor terhadap aktor politik lainnya didasarkan pada persamaan preferensi politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik. Dan juga setiap warga negara mempunyai hak dan nilai suara yang sama (OPOVOV: satu orang, satu suara, satu nilai). Namun, melalui Money Politics dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan sumber daya ekonomi lainnya yang diterima oleh aktor politik tertentu (Praktino, Jurnal Tarjih, hal:30). Dalam politik uang (Money Politics) pemilihan kepala daerah baik untuk mengisi jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur, jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terdapat beberapa hal yang mungkin tidak di ketahui oleh umum. Praktek politik ini sangat tertutup yang hanya di ketahui oleh para calon atau orang-orang yang berada pada “Ring Dalam” para calon saja. Besarnya uang yang diperlukan untuk membeli suara juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Besarnya harga suara sangat tergantung pada pola hidup dan tingkat ekonomi masyarakat daerah tersebut. Bagi daerah yang relatif kurang maju mungkin harga satu suara berkisar antara Rp 20 ribu hingga Rp 100 ribu saja. Namun, untuk daerah yang sudah maju dan memiliki pendapatan perkapita tinggi di duga satu suara sangat variatif berkiasar antara Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta. Persoalannya seorang calon harus tahu benar kapan dana yang dibutuhkan harus dikeluarkan. Dalam permainan politik uang (Money Politics), seorang

17

calon kepala daerah berserta tim suksesnya (TIMSES) harus menguasai benar kondisi di lapangan. Pertimbangan hati-hati ini dilakuakan oleh para calon agar uang yang tersedia diberikan kepada orang yang tepat sasarannya. Kalau penggunaan uang tidak hati-hati bukan hanya salah sasaran berakibat uang hilang percuma saja, tetapi sangat beresiko apabila informasi jatuh kepada mereka yang tidak dapat dipercaya, dalam pemberian uang kepada pemilih dalam membeli suara calon pemilih. Apabila uang jatuh kepada kelompok yang tidak dapat dipecaya, maka boleh jadi akan menjadi bumerang apabila kelak terpilih dengan suara terbanyak akan mendapat perlawanan dari kelompok yang kalah. Terutama banyaknya pengungkitan dari pihak lawan akan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kandidat yang menang dalam pemilihan kepala daerah. Pada semua tingkatan yang ada. Biasanya kelompok yang kalah akan berusaha mendapatkan bukti-bukti tentang adanya bukti praktek uang (Money Politics) tersebut guna mereka untuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak kandidat yang kalah dalam acara pesta demokrasi tersebut. Maka dapat dijadikan bahan untuk membatalkan pelantikan kepala daerah terpilih, bukankah peraturan pemerintah Nomor 151 tentang tata cara pemilihan kepala daerah terpilih harus menghadapi masa uji publik selama 3 hari. Dalam masa uji public ini senjata paling ampuh untuk menjatuhkan kandidat yang menang adalah apabila terdapat bukti adanya praktek politik uang (Money Politics). Bukankah politik uang (Money Politics) dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana suap. Di samping mempelajari secara hati-hati dan seksama, calon kepala daerah tidak pula sembarangan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak jelas guna dalam memperoleh suara dalam pemilihan nanti. Dalam praktek politik uang (Money Politics) dikenal beberapa tahapan dana yang dibutuhkan, dimulai dari proses uang perkenalan, uang pangkal, uang untuk fraksi hingga uang yang ditujukan untuk membeli suara orang per orang pemilih. Pada proses pemilihan, masing-masin bakal calon melakukan pendekatan kepada para anggota dewan, guna mencari dukungan bagi mereka untuk mencalon diri dalam ajang pemilihan kepala daerah (PILKADA). Bagi mereka yang terlibat dalam praktek politik uang (Money Politics) mereka juga

18

menyediakan dana khusus dalam masa perkenalan ini. Bagi bakal calon yang “paham betul” dengan situasi lapangan dan disertai dana yang mencakupi bagi masa perkenalan telah menyediakan dana pada masa perkenalan ini. Ada lagi istilah uang pangkal. Bagi sebagian kandidat memberikan uang dalam jumlah besar untuk suatu pertarungan yang belum pasti mereka menangkan merupakan suatu hal yang wajar memang merupakan suatu hal yang terlalu besar resikonya. Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko tersebut, maka apabila terjadi kesepakatan untuk memberikan dana dalam jumlah tertentu, tidak semua dana yang disepakati dibayarkan. Strateginya dengan memberikan uang pangkal disertai janji apabila kelak terpilih akan melunasi sisa uang yang dijanjikan. Memang pola menggunakan uang pangkal ini juga riskan apabila ditinjau dari sisi kepastian bahwa suara akan dijaminkan diberikan kepada “si pemberi uang pangkal”. Dalam salah satu kasus yang penulis ketahui dilapangan, uang pangkal diberikan sejumlah Rp 50 ribu disertai dengan janji akan diberikan sekitar Rp 100 ribu lagi apabila kelak terpilih. Oleh warga pemilih bersangkutan ternyata uang pangkal ini dianggap tidak pernah ada ketika kandidat lain memberikan dana secara kontan tiga kali lebih besar daripada dana yang dijanjikan oleh “si pemberi uang pangkal pertama” berjumlah Rp 50 ribu terdahulu. Akibatnya, uang pangkal yang diberikan oleh salah seorang calon kepala daerah ini hilang percuma karena dana yang lebih besar bukan hanya dijanjikan tetapi dibayar lunas dalam bentuk uang tunai, oleh calon kepala daerah yang lain. Dalam pemilhan tersebut, maka hal tersebut adalah sebuah hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Yaitu adanya sebuah asas yang disebut JURDIL (Jujur dan Adil). Dalam masalah ini ada beberapa perdebatan mengenai asas ini pada awal akan dimasukkan asas ini dalam asas Pemilu pada awal Pemilu di Indonesia, antara lain: 1. Perlunya atau tidak asas jurdil ini dimasukan dalam perundang-undangan sebagai asas resmi disamping asas LUBER. 2. Dalam pelaksanaan Pemilu perlu ditampakan bahwa asas jurdil ini merupakan sesuatu yang benar-benar diterapkan.

19

Melihat pengertian asas Jurdil ini disatu pihak dan asas Luber pihak lain, keduanya memiliki pengertian yang berbeda, namun sangat erat kaitannya. Dalam pembahasan ini maka sewajarnyalah sebuah Pemilu harus menggunakan asas LUBER dan JURDIL, guna terciptanya sebuah demokrasi serta pesta demokrasi yang sehat dan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan juga sesuai dengan amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN. Dalam pilkada yang ada maupun pemilu secara umum maka asas ini (LUBER dan JURDIL) hanyalah sebuah slogan belaka, karena pada dasarnya Money Politics merupakan sebuah sistem yang tidak akan pernah hilang dalam proses demokrasi Indonesia dan hal ini akan terus menerus terjadi dan dilakukan oleh para calon dan Jurkam serta Timses masing-masing calon dalam pilkada dan pemilu guna mencari perhatian serta suara dari para calon pemilih untuk memenangkan mereka dalam PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) dan PEMILU (Pemilihan Umum). Walaupun adanya partai politik yang berasaskan Islam akan tetapi praktek Money Politics ini tetap ada walau dikemas dalam agenda yang sangat rapi. Akan tetapi juga ada juga partai politik yang memang benar-benar mereka tidak melakukan politik uang (Money Politics). Serta merebaknya Money Politics membawa implikasi yang sangat berbahaya bagi demokrasi dan penguatan negara bangsa. Melalui Money Politics kedaulatan bukan ada pada tangan rakyat akan tetapi kedaulatan berada ditangan “uang”. Oleh karena itu, pemegang kedaulatan adalah “pemilik uang”, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan bukan lagi rakyat mayoritas. Di tengah gelombang demokratisasi yang gencar belakangan ini, maraknya Money Politics bisa mempermudah masuknya penetrasi politik melalui uang (Pratikno, 15 September 2003). Maka dengan demikian, Pilkada dengan sistem Money Politics akan terus terjadi kejadian yang paling umum dalam praktek politik uang (Money Politics) adalah pembelian suara menjelang hari pemilihan. Artinya, masing-masing calon mengadakan pendekatan kepada masyarakat pemilih. Pendekatan dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui perantara orang ketiga. Pada saat inilah transaksi dilakukan baik dengan

20

memberikan uang kontan ataupun dengan suatu janji atau pemberian atas pemberian cheque. Ada hal yang menarik bahwa umumnya masyarakat lebih menginginkan uang kontan dari pada cheque apalagi janji. Akibatnya, jangan heran kalau uang kontan berdampak lebih ampuh dibandingkan dengan penggunaan selembar cheque atau janji manis. Karena itu harga suara itu sangat mahal apabila seorang bakal calon kepala daerah berasal dari anggota TNI/ POLRI artinya, hal ini dapat disebabkan karena ada anggapan bahwa calon dari institusi yang tadinya adalah sebuah fraksi di DPR ini dianggap memiliki jaringan bisnis dan rantai komando yang lebih jelas. Padahal, tidak ada lagi perintah komando untuk memilih atau tidak memilih salah satu bakal calon, seperti masa orde baru. Akibatnya, calon pembeli suara dihadapkan pada situasi sulit. Dalam kondisi inilah dibutuhkan dana yang cukup besar. Biasanya strategi yang dilakukan dengan mendapatkan informasi berupa dana yang dikeluarkan oleh pihak lawan bagi suara mahal ini. Setelah mengetahui harga suara maka kemudian diberikan dana jauh lebih besar lagi. Dalam sistem politik yang lain ada yang namanya “Serangan Fajar” bagi para bakal calon kepala daerah beserta tim suksesnya pada calon pemilih, adapun masa yang paling rawan adalah H-2 dan H-1 pemilihan. Dalam masa inilah masing-masing calon saling melakukan pengintaian guna semaksimal mungkin dan seakurat mungkin mendapatkan informasi tentang berapa besar dan yang beredar bagi satu suara pemilih. Informasi ini menjadi sangat penting karena pada H-1 merupakan kesempatan terakhir dalam perebutkan suara tersebut. Namun, dalam praktek juga terjadi Serangan Fajar yang dimaksud sebenarnya adalah dengan Serangan Fajar ialah pada hari Fajar hari H (Hari Pemilihan), kandidat kepala daerah atau tim suksesnya memanfaatkan informasi paling mutakhir tentang berapa harga satu suara dari para calon pemilih yang akan melakukan pencoblosan pada pagi harinya pemilih mana saja yang kemungkinan masih dapat digarap untuk dimintai suaranya dalam pemungutan suara dan masa uji publik serta masa pelantikan kepala daerah. Ada beberapa kategori mereka yang dapat digarap yaitu sebagai berikut : Pertama, pemilih yang selama ini dikenal dengan kondisi siap menyeberang asal

21

sesuai harga. Kedua, pemilih yang masih dihadapkan pada keraguan antara misi partai dengan iming-iming uang yang berjumlah besar. Namun hal yang inti dari Money Politics adalah bagaimana strategi pemberian uang ini. Bukankah tindakan menyuap dan disuap merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu proses “penyampaian uang” harus dilakukan secara rapi dan sistematis. Namun, yang pasti bagi mereka yang terlibat dalam menggunakan uang kontan, tidak melalui transfer bank walaupun melibatkan dana dalam jumlah besar. Yaitu dengan cara mendatangi secara langsung rumah pemilih untuk memberikan uang tersebut. Hal ini dilakukan untuk semaksimal mungkin menghilangkan jejak. Apabila mengirim sejumlah dana melalui jasa perbankan tentu terdapat bukti setoran yang akan didapatkan di samping memang transaksi perbankan mudah dilakukan pelacakan. Dan hal ini akan memberikan peluang bagi calon kandidat yang kalah guna membongkar praktek politik uang (Money Politics) yang dilakukan oleh calon kandidat serta timsesnya dalam memenangkan pemilu atau pemilihan kepala daerah (PILKADA). Dan juga hal ini akan memberikan sebuah kesan negative bahwa calon tersebut melakukan praktek politik uang (Money Politics) guna memenangkan pemilihan tersebut. Selain itu ternyata pemberian uang tidak pula selalu dilakukan oleh para kandidat secara langsung. Akan tetapi pemberian uang tersebut dapat dilakukan melalui perantara orang lain termasuk teman akrab, keluarga, hubungan bisnis, dan seterusnya. Ada beberapa macam-macam bentuk pemberian uang dari kandidat kepada anggota dewan yang terlibat dengan politik uang (Money Politics). Macam-macam itu adalah sebagai berikut: 1. Sistem ijon 2. Melalui tim sukses calon 3. Melalui orang terdekat 4. Pemberian langsung oleh kandidat 5. Dalam bentuk cheque

22

Akan tetapi tidak banyak juga Money Politics ini yang tidak berhasil pada akhirnya dalam masalah pembelian suara pemilih. Ada bebarapa faktor yang membuat hal ini terjadi, yaitu: 1. Adanya hubungan keluarga dan persahabatan 2. Bakal calon bersikap ragu-ragu 3. Adanya anggota yang terlanjur mempunyai komitmen tersendiri 4. Adanya anggota yang dianggap opportunis Selain dari pembahasan tersebut maka ada pula peraturan yang baku mengenai politik uang (Money Politics) ini, yaitu dilarangnya akan bagi para calon kandidat pemilihan baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang akan mencalonkan diri mereka dalam ajang pesta demokrasi yang berlangsung. Peraturan tersebut antara lain: 1. BAB XX Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Dan Perselisihan Hasil Pemilu Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 247 Ayat 1 sampai Ayat 10 2. Undang-undang No. 10 Tahun 2008 mengenai PELANGGARAN PIDANA PEMILU Pasal 252, Pasal 253 Ayat 1 sampai Ayat 4, Pasal 254 Ayat 1 sampai Ayat 3, Pasal 255 Ayat 1 sampai Ayat 5, Pasal 256 Ayat 1 sampai Ayat 2, Pasal 257 Ayat 1 sampai Ayat 3. 3. Undang-undang No. 10 Tahun 2008 mengenai PERSELISIHAN PEMILU Pasal 258 Ayat 1 sampai Ayat 2, Pasal 259 Ayat 1 sampai Ayat 3. 4. Undang-undang No. 32 Tahun 2008 mengenai Pemberhentian Kepala Daerah (yang sudah dilantik atau yang akan dilantik) Pasal 29 Ayat 1 sampai 4, Pasal 30 Ayat 1 sampai 2, Pasal 31 Ayat 1 sampai Ayat 2, Pasal 32 Ayat 1 sampai Ayat 7, Pasal 33 Ayat 1 sampai Ayat 3, Pasal 34 Ayat 1 sampai Ayat 4, Pasal 35 Ayat 1 sampai Ayat 5, Pasal 36 Ayat 1 sampai Ayat 5. Dari pembahasan data dan aturan yang membahas mengenai pelanggaran pemilu secara umum maupun pemilihan umum kepala daerah (PILKADA), maka selanjutnya sanksi pidana atau sanksi administrative yang akan diberikan oleh KPUD yang dalam hal ini pelanggaran tersebut di laporkan oleh PANWASLU dan di sampaikan pada Pengadilan Negeri yang akan menyidangkan kasus pelanggaran PILKADA yang dilaporkan.

23

BAB III METODE PENELITIAN Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menghasilkan data yang tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati (Bagong dan Sutinah, 2006:166). Menurut (dalam Moleong, 2006:51)

Denzin dan Linclon

menyatakan bahwa jenis penelitian kualitatif adalah

penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode

penelitian

eksploratif

kualitatif.

Jenis

penelitian

ini bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-musabab atau hal-hal yang mempengaruhi sesuatu yang sama sekali baru, ditandai dengan masih sedikitnya tulisan

yang

dihasilkan

mengenai

topik

ini.

Fenomena

yang

diteliti

dalam penelitian ini adalah pengaruh Politik Uang Dan Kekerabatan Terhadap Partisipasi dan Preferensi Politik Masyarakat Kota Kotamobagu (Study Kasus Pilwako 2013, Kota Kotamobagu. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Kotamobagu dimana diadakannya pelaksanaan Pilwako tahun 2013 dan pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, wawancara yaitu tatap muka secara langsung dengan masyarakat yang memiliki keterlibatan (hak pilih) dalam pelaksanaan Pilwako, Pileg dan Pilpres. Kedua, studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca literature yang berhubungan dengan topik yang dibahas, dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan, berasal dari buku dan sumber-sumber lainnya seperti surat kabar, internet dan lain-lain. Ketiga, studi dokumentasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan yang ada seperti undangundang, peraturan, dokumen resmi.

24

Keempat, observasi yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan dengan maksud untuk menunjang pemahaman penelitian mengenai kondisi lapangan.

3.1 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kota Kotamobagu, dengan alasan sebagai berikut: 1. Berdasarkan pengamatan sementara peneliti, didaerah tersebut sering terdapat praktek money politik atau pemberian uang ke warga-warga sekitar lokasi penelitian setiap mendekati pemilu. 2. Adanya relevansi masalah yang akan diteliti di daerah tersebut 3. Lokasi relatif dekat dengan domisili peneliti, sehingga mudah dijangkau dan bisa lebih efisien (waktu dan biaya).

3.2

Subjek / Objek dan Informan Penelitian a. Subjek / objek penelitian Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat dan orang-orang yang terlibat dalam politic money. Sedangkan objeknya yaitu uang yang diterima oleh masyarakat dari para calon kepala deaerah yang akan bertarung dalam pemilu. b.

Informan penelitian Adapun informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kota Kotamobagu

3.3 Tehnik Penentuan Informan Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat yang ada di Kota Kotamobagu. Namun, tidak semua populasi akan dijadikan sampel untuk menggali data. Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut dilakukan, diantaranya: 1.

Pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sequential yang mana informan yang dipilih tidak ditentukan batasannya, jumlahnya terus

25

bertambah sampai peneliti menilai data yang dikumpulkan dari sejumlah informan telah cukup dan telah mencapai titik jenuh, sudah tidak ada hal baru lagi yang akan dikembangkan. 2.

Penelitian

ini

mengkhususkan

informan/narasumbernya

yakni

pada

individu

yang

beberapa pernah

karakteristik mendapat

atau

berpartisipasi langsung dalam kegiatan money politik tersebut. 3.

Jumlah dari informan juga dibatasi sebanyak 10 orang. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh beberapa tokoh penelitian komunikasi bahwa informan dalam sebuah penelitian berjenis kualitatif adalah 10 sampai 15 orang saja.

3.4 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian ditentukan jenis penelitiannya. Dalam penelitian ini kami melakukan penelitian dengan: observasi, dan wawancara secara langsung. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam (teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu) dengan informan untuk menggali informasi-informasi penting dan tajam seputar tema penelitian yang dipandu dengan sebuah guide interview sebagai bahan dasar wawancara, akan tetapi dalam aktualisasinya dapat berkembang sejalan dengan wawancara yang berlangsung. Karena salah satu keuntungan dalam wawancara medalam adalah kita lebih mudah merekam hasil wawancara sehingga memudahkan kita menganalisisnya, sekaligus dalam wawancara mendalam kita dapat melakukan observasi langsung sebagai pembantu dan pelengkap pengumpulan data.

26

3.5 Sumber dan Jenis Data 3.5.1 Sumber data a. Data primer Data yang diperoleh secara langsung dari responden/informan yang diteliti dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung. b. Data sekunder Data yang diperoleh melalui observasi dan studi keperpustakaan untuk memperoleh landasan teori yaitu dengan membaca berbagai literatur atau buku-buku yang ada kaitannya dengan tema penelitian.

3.5.2 a.

Jenis data Data kualitatif Data kualitatif adalah data yang diperoleh dengan melakukan pencatatan unit-unit elementer ke dalam beberapa kategori klasifikasi (Hirdjan, 1992). Data kualitatif ini bertujuan untuk mendeskriptifkan tentang pengaruh money politik (politik uang) terhadap daya pilih masyarakat dalam pemilu berdasarkan hasil observasi langsung dilapangan.

b.

Data kuantitatif Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bilangan yang nilainya berubah-ubah atau bersifat variabel (Hirdjan, 1992). Data kuantitatif ini bertujan untuk mendeskriptifkan data yang diperoleh dengan persentase terhadap pengaruh money politik terhadap daya pilih masyarakat dalam pemilu.

3.6

Tehnik Analisis Data Pada dasarnya analisis data merupakan penyusunan data sesuai dengan tema dan kategori untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah. Oleh karena itu, data yang dihasilkan haruslah seaktual dan sedalam mungkin, jika dimungkinkan

27

menggali data sebanyak-banyaknya untuk mempertajam dalam proses penganalisasian. Hal tersebut merupakan cirri khas dari penelitian kualitatif bahwa realita dan data sebagai fakta di lapangan tidaklah stagnan, akan tetapi dinamis sesuai dengan perkembangan di lapangan. Tehnik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif data yang di analisa dalam bentuk paparan atau deskripsi kata-kata yang jelas, kemudian data tersebut di interpretasikan secara rinci yang selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan.

3.7

Desain Penelitian

Lokasi penelitian

: Kota Kotamobagu

Permasalahan

: Bagaimana money politik terhadap Partisipasi dan daya pilih masyarakat dalam Pilwako 2013, Pileg dan Pilpres 2014.

NO 1.

UNIT ANALISIS

Money politik terhadap daya pilih masyarakat dalam pemilu 1. Kegiatan money politik 2. Daya pilih masyarakat dalam pemilu

KERANGKA UNIT ANALISIS Memberikan sejumlah uang kepada masyarakat Mempengaruhi masyarakat Memberikan suara kepada calon kepala daerah yang bersangkutan dalam Pilwako

- Media cetak 3. Menggunakan pendekatan - Subjek dan objek social science penelitian

3.8

TEKNIK PENGUMPULAN DATA Wawancara Observasi

Wawancara Observasi

Observasi

Konseptualisasi

28

Politik Uang memang sulit untuk di hentikan akan tetapi mari kita sebagai bagian dari komponen bangsa mulailah mengkaji bahwasannya Politik Uang sangat merugikan bagi kita semua. Memang uang itu kebutuhan kita tetapi uang tidak di bagikan secara cuma – cuma kecuali pada shodaqoh, hadiah dan infaq. Jika Money Politics di Indonesia masih berjalan diyakini korupsi belum bisa berkurang. Ini tidak berlaku di dunia politik saja akan tetapi terjadi di perusahaan maupun institusi lainya. Untuk mencapai keberhasilan suatu pimilihan tertentu tidak hanya dengan Politik Uang saja akan tetapi bisa di capai dengan cara-cara yang sah. Dengan cara menunjukkan dedikasinya sebagai calon pemimpin yang baik, dapat meyakinkan serta mempunyai visi dan misi yang jelas kepada calon pemilih. Umumnya rakyat Indonesia sangat berharap kepada para pemimpin untuk memperketat jalannya Pemilihan Umum agar Politik Uang ini tidak terjadi. Karena sudah ada Undang Undang yang mengatur yaitu Undang Undang No. 3 tahun 1999 Pasal 73 ayat 3 yang sudah

jelas

jelas

menerangkan

bahwasanya

"Barang

siapa

pada

waktu

diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu." Sehingga BAWASLU tidak perlu takut untuk mengungkap kasus tersebut jika itu terjadi di dalam Pemilihan Umum.

29

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Umum Di Kota Kotamobagu yang mayoritas suku Mongondow sangat memegang teguh adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyang dan disatu sisi umumnya sudah rasional dengan pendidikan dan ekonomi yang baik, sehingga mereka sangat sulit untuk dapat dipengaruhi oleh kebudayaan yang datang dari luar, baik itu yang positip maupun yang negatif. Sehingga pemerintah dalam memberikan asumsi ataupun masukan tentang bagaimana cara peyuluhan program-program yang telah dibuat oleh pemerintah terkadang sulit agar dapat menerapkannya di masyarakat. Sehingga pemerintah harus berupaya lebih keras agar dapat menjalankan programnya di masyarakat Bolaang Mongondow, salah satunya yaitu dengan bekerjasama dengan Tokoh adat/Tokoh masyarakat terlebih dahulu agar dapat tersampaikan kepada masnyarakat. Selain itu juga kedudukan pemerintah dengan pemerintah adat mempunyai kedudukan yang sama, malahan dalam sesuatu hal tertentu kedudukan pemerintah adat lebih tinggi ketimbang pemerintahan nasional. Hal ini dapat dilihat dari kepatuhan warga, yang mana apabila disuruh berkumpul disuatu tempat/aula desa kalau aparat desa yang meminta secara langsung terkadang agak sulit, hal ini berbanding terbalik apabila pemerintah adat yang memanggil cukup dengan bahasa dari mulut kemulut, maka masyarakat dengan sendirinya tanpa ada paksaan akan berdatangan ketempat untuk berkumpul. Hal yang seperti ini juga terjadi di Kabupaten sekitarnya yang mana masih terpengaruhi oleh pemerintahan adat sehingga dalam menjalankan pemerintahan diperlukannya kerjasama dengan pemerintah adat. Kota Kotamobagu merupakan salah satu daerah yang berada di peropinsi Sulawesi Utara dan sebagian pendapatan warga masnyarakatnya yaitu dari bidang pertanian, akan tetapi masih ada sebagian yang berpropesi sebagai buruh industri, berdagang dan pegwai lainya. Daerah Kota Kotamobagu selain mempuyai daerah pertanian di Kabupaten kelilingnya yang berhimpitan juga terdapat tempat-tempat yang mempunyai daya

30

tarik untuk dijadikan tempat wisata, hal ini yang sedang digarap oleh pemerintah Kota Kotamobagu bersama pemerintahan adat yang ada dilokasi tersebut agar dapat dijadikan suatu objek wisata yang dapat menambah penghasilan Kota Kotamobagu. Dalam hal partisipasi politik warga Kotamobagu sangat berfluktiatif, hal ini dapat dilihat dari hasil hasil pemilihan Walikota yang sudah dilaksanakan pada tahun 2013 yang lalu jumlah suara yang sah ataupun yang memilih yaitu 82% sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 18%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik warga Kota kotamobagu terhadap pemilihan umum cukup baik. Hal yang menjadi permasalahan warga Kota Kotamobagu dalam hal pemilu yaitu mereka tahu cara memilih akan tetapi mereka tidak tau siapa orang yang pantas atau patut untuk dipilih. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi calon yang akan dipilih terhadap masyarakat. Dalam kehidupan kemasyarakatan dan pembangunan dari struktur politik Kota Kotamobagu di pengaruhi oleh beberapa hal diantaranya : 1. Partai politik, yang mana partai tersebut sudah dikenal oleh warga masnyarakat, sehingga akan menarik simpati masyarakat. 2. Golongan pendekat, yaitu orang yang mampu masuk kedalam pemerintahan adat sehingga dapat menarik simpati masyarakat dari hal adat. 3. Calon, yaitu orang yang sudah dikenal oleh masyarakat dan merupakan warga asli sekitar maka hal tersebut akan memberikan kemudahan dalam menarik simpati warga. 4. Media massa, yaitu cara yang paling berpengaruh dalam hal pendekatan kepada masnyarakat. Hal ini dikarnakan masyarakat Kota Kotamobagu lebih mudah menerima inpormasi dari media massa seperi baliho, pamplet, iklan dan sebagainya.

4.2. Hubungan Antara Politik Uang dan Preferensi Politik Politik Transaksional (X) 1. Kegiatan pemberian uang (money politic) 2. Hubungan Kekerabatan (Keluarga, Teman dan Asosiasi Lainya) 3. Preferensi politik, pengaruh Politik transaksional Terhadap Perilaku Pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Kota Kotamobagu Tahun 2013 serta Pileg dan Pilpres 2014, dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut :

31

1. Berdasarkan hasil pengolahan data, pada indikator kegiatan pemberian uang. Dari seluruh 198 responden, terdapat 18 responden (9,1%) menyatakan bahwa dalam kegiatan pemberian uang pada kegiatan Pilwako maupun pemilu legislative dan Pilpres tidak pernah terjadi, karena masyarakat Kota Kotamobagu tidak pernah mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui serta tidak menerima adanya kegiatan tersebut. Pada kategori sedang sebanyak 104 responden (52,6%) menyatakan bahwa dalam kegiatan pemberian uang pada pilkada maupun pemilu legislative dan Pilpres pernah terjadi, karena masyarakat Kota Kotamobagu pernah mendengar, melihat, mengetahui serta menerima adanya kegiatan tersebut. Pada kategori tinggi sebanyak 76 responden (38,3%) menyatakan bahwa dalam kegiatan pemberian uang pada moment politik sering terjadi, karena masyarakat Kota Kotamobagu sering mendengar, melihat, mengetahui serta menerima adanya kegiatan tersebut. 2. Berdasarkan hasil pengolahan data, pada indikator kekerabatan. Dari seluruh 198 responden, terdapat 24 responden (12,1%) menyatakan bahwa dalam hubungan kekerabatan pada Pilwako maupun Pileg dan Pilpres tidak pernah terjadi, karena masyarakat Kota Kotamobagu tidak pernah mendengar, tidak melihat serta tidak mengetahui adanya informasi tersebut. Pada kategori sedang sebanyak 70 responden (35,3%) menyatakan bahwa hubungan kekerabatan pada Pilwako, Pileg dan Pilpres pernah terjadi, karena masyarakat Kota Kotamobagu pernah mendengar, melihat, mengetahui serta menerima informasi adanya hal tersebut. Pada kategori tinggi sebanyak 104 responden (52,6%) menyatakan bahwa dalam hubungan kekerabatan pada hajatan politik di Kota Kotamobagu pasti terjadi, karena masyarakat Kota Kotamobagu sering mendengar, melihat dan mengetahui hal tersebut. 3. Berdasarkan hasil pengolahan data, pada indikator perilaku pemilih masyarakat secara rasional. Dari seluruh 198 responden, terdapat 48 responden (24,2%) menyatakan bahwa perilaku masyarakat dalam memilih tidak didasarkan atas latar belakang dan program kerja kandidat. Pada kategori kurang baik sebanyak 52 responden (26,3%) menyatakan bahwa perilaku masyarakat dalam memilih sebagian didasarkan atas latar belakang dan program kerja kandidat. Pada kategori baik sebanyak 98 responden (49,5%) menyatakan bahwa perilaku

32

masyarakat dalam memilih kepala daerah didasarkan atas latar belakang dan program kerja kandidat 4. Berdasarkan hasil pengolahan data, pada indikator perilaku pemilih masyarakat secara emosional. Dari seluruh 198 responden, terdapat 50 responden (25,2%) menyatakan bahwa perilaku masyarakat dalam memilih didasarkan atas pemberian uang, hadiah, jabatan politik, fisik yang menarik, hubungan kekerabatan dan tingkat popularitas kandidat. Pada kategori kurang baik sebanyak 68 responden (34,3%) menyatakan bahwa perilaku masyarakat dalam memilih sebagian didasarkan atas pemberian uang, hadiah, jabatan politik, fisik yang menarik, hubungan kekerabatan dan tingkat popularitas kandidat. Pada kategori baik sebanyak 80 responden (40,5%) menyatakan bahwa perilaku masyarakat dalam memilih tidak didasarkan atas pemberian uang, hadiah, jabatan politik, fisik yang menarik, hubungan kekerabatan dan tingkat popularitas kandidat. Pengujian Pengaruh Model R Square r t 1 .043 .206 2.077 Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis menggunakaan SPSS 2.0 dapat diketahui bahwa nilai R square atau koefisien determinasi (R) dalam penelitian ini adalah 0,043 berarti pengaruh variabel politik transaksional terhadap perilaku pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2013 adalah sebesar 4,3% sedangkan sisanya sebesar 95,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu nilai korelasi (r) sebesar 0,206. Berdasarkan klasifikasi jawaban mengenai pengaruh politik transaksional terhadap perilaku pemilih di Kota Kotamobagu, menunjukan tingkat keeratan hubungan kedua variabel adalah rendah karena termasuk rentang koefisien korelasi 0,20-0,399. Untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh politik transaksional terhadap perilaku pemilih di Kota Kotamobagu, digunakan uji t-. Dengan ketentuan: a)

Apabila t hitung > t tabel dengan dk = n-2 dan α 0,05 maka Ho ditolak. Sebaliknya Ho diterima.

b)

Apabila Probabilitas (Sig.) < 0,05 maka Ho ditolak. Sebaliknya Ho diterima. Diperoleh nilai t hitung 2.077 lebih besar dari nilai t.

Karena t hitung lebih besar dari t tabel dengan signifikan 5% maka Ho di tolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh secara signifikan antara

33

politik transaksional terhadap perilaku pemilih di Kota Kotamobagu baik untuk Pilwako Tahun 2013 maupun Pileg dan Pilpres 2014. Pembahasan Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis di atas, dapat diketahui bahwa ada pengaruh secara signifikan antara politik transaksional terhadap perilaku pemilih di Kota Kotamobagu. Adanya kegiatan jual beli politik tersebut hal ini secara tidak langsug mempengaruhi perilaku pemilih dalam Pemilihan Walikota maupun pemilu legislative dan Pilpres. Politik transaksional dapat menjadi sebuah stimulus yang dapat melemahkan pemilih/warga dan bahkan ada yang dapat memperkuat pemilih/warga. Adapun politik transaksional yang dapat melemahkan warga yaitu kegiatan politik transaksional menjadikan warga/pemilih sebagai mesin politik pemenangan kandidat dan melanggar hukum. Selain jual beli suara, bentuk lainnya adalah klientelisme (warga dijadikan „mesin‟ politik kandidat) dan bias partisan (program untuk simpati warga). Bentuknya mirip dengan jual beli suara dengan maksud menukar janji-janji kandidat dengan suara pemilih. Hasilnya adalah daftar proposal kepada para kandidat yang berisi permintaan uang untuk mengatasi masalah-masalah warga. Di sisi lain, kandidat pun menebarkan janji-janji untuk memberikan imbalan jika terpilih dan berusaha keras untuk memaksimalkan sumber-sumber ekonominya guna membiayai pencalonannya dan memenangkan persaingan. Tidak ada yang diuntungkan, kandidat dan warga/pemilih sebetulnya sama-sama merugi. Sedangkan politik transaksional dapat menguatkan warga/pemilih yaitu peristiwa transaksi politik merupakan hal yang lazim ditemui dalam kompetisi Pemilu, maka adanya strategi transaksi politik yang menguatkan posisi dan kepentingan warga, khususnya pascapemilu. Tujuannya agar terjalin ikatan jangka panjang antara warga dengan kandidat pemenang Pemilu, di mana warga memiliki kendali terkait pemenuhan janji/program kandidat tersebut. Adapun strategi transaksi politik yang menguatkan warga memiliki ciri-ciri: terbuka, publik, jangka panjang, pendanaan negara dan tidak melanggar hukum. Namun yang paling menonjol dalam kegiatan perpolitikan di Indonesia khususnya di Kota Kotamobagu bahwa kegiatan politik transaksional sering melemahkan pemilih dalam menentukan calon pemimimpin sebelum menjelang Pemilu. Pada kegiatan

34

politik transaksional yang ada berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa semakin kegiatan politik transaksional sering dilakukan, maka akan semakin menentukan kepada perilaku pemilih untuk memilih calon pemimpin politik yang kuat melakukan jual beli politik kepada pemilih. Perilaku pemilih diorientasikan kepada semakin banyaknya uang, hadiah, pemberian jabatan politik, dan didasarkan pada pemikiran yang rasional dan emosional dalam menentukan calon pemimimpin politik pada Pilwako tahun 2013 maupun pemilu legislative dan pemilu presiden tahun 2014.

35

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan antara politik transaksional terhadap perilaku pemilih di Kota Kotamobagu sebesar 4,3%. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pada beberapa indikator politik transaksional khususnya mengenai kegiatan pemberian uang pernah terjadi sebesar 52,6%, mengenai kegiatan pemberian hadiah (imbalan, sembako dan diluar uang sering terjadi sebesar 52,6%, mengenai kegiatan pemberian jabatan politik di Kota Kotamobagu pernah terjadi sebesar 56,6%. Kemudian pada indikator perilaku pemilih secara rasional memiliki perilaku yang baik sebesar 59,5% dan indikator emosional memiliki perilaku yang baik sebesar 40,5%. Dalam hal ini masyarakat Kota Kotamobagu cukup apresiasif dalam pelaksanaannya, hanya saja bila calonnya memberikan materi dan di kenal oleh mereka dan sedikit memiliki garis kekerabatan itu yang lebih mereka dukung. Memang hal ini sangat wajar , karena mengingat kasus tersebut bukan hanya terjadi di Kota Kotamobagu saja namun di banyak kabupaten lainnya hal tersebut masih menjadi persoalan. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah masyarakat yang kurang kenal dengan program para calon sehingga menyuilitkan pula masyarakat untuk dapat memilih dengan hati nurani, “Tak kenal maka tak sayang” itu slogan yang biasa kita dengar yang memang kebenarannya sudah dapat di buktikan. Intinya selain masyarakat harus berpartisipasi dalam Pemilu, pemerintah juga harus senantiasa berupaya memberikan fasilitas yang memadai dalam proses Pemilu agar memudahkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi di dalamnya, ini memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai pihak.

5.2. Rekomendasi Berdasarkan hasil penelitian di atas dan berdasarkan pengamatan kami, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut :

36

1. Kepada KPU, disarankan untuk terus menerus melakukan pendidikan Pemilih baik itu terkait soal demokrasi, politik dan kepemimpinan kepada masyarakat secara terus-menerus sehingga dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya kehidupan berdemokrasi yang sehat agar dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya legitimate tetapi juga pemimpin yang jujur, berkompeten dan dapat diterima dengan luas. 2. Kepada Bawaslu kami menyarankan agar lebih intens lagi dalam mengawasi dan mengontrol setiap jalannya pelaksanaan pemilu khususnya, agar kegiatankegiatan yang bertentangan dengan prinsip Pemilu tidak terjadi lagi. 3. Kepada pemerintah, agar dapat mengeluarkan peraturan-peraturan yang dapat meminimalisir praktek politik uang pada pelaksanaan pemilihan baik itu, pemilu legislatif, pemilihan presiden maupun pilkada dengan memberikan sanksi yang tegas kepada partai atau oknum/calon yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

37

DAFTAR PUSTAKA        

    

Antulian, Rifa’i. DR. S.H, M.Hum. 2004. Politik uang jalan pemilihan kepala daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia. Asfar, Muhammad. 2008. Pemilu dan Perilaku Memilih 1995-2004. Surabaya: Bungin, Burhan. 2001 .Metodelogi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press. EUREKA Abdulsyani. 2007. Sosiologi Sistematika Teori dan Penerapan. Jakarta: PT Bumi Aksara. Effendy, Onong Uchajana. 2007. Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hidayat, Komaruddin dan Ignas Kleden. 2004. Pergulatan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Rajawali Perss. Juliansyah, Elvi. 2007. PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bandung: Mandar Maju. Irwansyah dkk. 2013. Memperkuat warga melalui transaksi politik dalam pemilu.http://www.puskapol.ui.ac.id/pressrelease/press-release-memperkuatwarga-melalui-transaksi-politik-dalampemilu.html Meriam B, dkk. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta Barat: Gramedia Pustaka Utama Moleong, Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mulyana, Deddy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya. Cetakan Kedua. Surbakti Ramlan. 1999. Memahami ilmu politik. Jakarta: Gramedia Widia sarana Indonesia. Syafiee, Innu Kencana. Drs. 1993. Sistem Pemerintahan Indonesia (MKDU).Jakarta:PT. Rineka Cipta

38