PENGARUH PENERAPAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBAGUNAN PROVINSI GORONTALO (BPKP)
ARTIKEL
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisinis
Oleh DESSY SATIA RIVAI NIM 931 410 054
PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI GORORNTALO 2014
PENGARUH PENERAPAN DISPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO (BPKP) Oleh 1
2
Dessy Satia Rivai , Drs Maha atma Kadji , M.Si, Robiyati Podungge S.pd M.AP
3
Jurusan Manajemen, Universitas Negeri Gorontalo ABSTRAK , Pengaruh Penerapan Disiplin kerja Terhadap Kinerja pegawai Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan daerah Profinsi Gorontalo (BPKP), Skripsi, Program Studi S-1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, 2014, Dibawah Bimbingan Drs. Maha Atma Kadji,M.si, Selaku Pembimbing I dan Robiyati Podungge S.pd M.Ap Selaku pembibing II. Penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yaitu apakah Disiplin kerja Berpengaruh Pada Kinerja Pegawai pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan daerah Provinsi Gorontalo (BPKP), Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui disiplin kerja berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan daerah Provinsi Gorontalo. Metode Penelitian ini adalah metode kuantitaf. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan regresi sederhana yaitu mengidentifikasi Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini yaitu variabel X Disiplin kerja merupakan variabel independen (bebas) dan variabel Y Kinerja Pegawai merupakan variabel dependen (terikat). Sumber data yang digunakan dalam penelitian merupakan data Interval. Berdasarkan data deskripsi penelitian disiplin kerja ini memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja pegawai, hasil dari regresi disiplin kerja memiliki nilai 0,645 maka Kinerja Pegawai akan meningkat sebesar 0,645, ini dilihat dari nilai koefisien regresi Ŷ = 10,924+ 0,645`X, yang menunjukan bahwa setiap terjadi perubahan satu-satuan pada variabel Disiplin kerja (X) maka akan diikuti oleh perubahan rata-rata variabel Kinerja Pegawai (Y), yang artinya setiap komponen variabel X akan mempengaruhi setiap komponen variabel Y. hal ini dipertegas dengan nilai thitung 23,082 dan ttabel 1,670, dari hasil tersebut maka kriteria pengujiannya yaitu thitung > ttabel artinya Ho ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya bahwa Disiplin Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai Hal ini dapat diperjelas bahwa variabel disiplin kerja tersebut memiliki tingkat hubungan yang kuat dan positif sebesar 0,949 terhadap Kinerja Pegawai, sedangkan besarnya pengaruh variabel disipilin kerja terhadap Kinerja pegawai ditunjukkan oleh nilai determinasi ganda (R2) sebesar 0,889 atau 88,9 %. Kata Kunci: Disiplin kerja , Kinerja Pegawai 1
Dessy Satia Rivai, Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2
Drs Maha atma Kadji, Pembimbing I, Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3
Robiyati Podungge S.pd M.AP Pembimbing II, Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
PENDAHULUAN Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal dasar pembangunan nasional, oleh karena itu maka kualitas sumber daya manusia senanntiasa sangat berperan besar dalam kesuksesan organisasi. Banyak organisasi dapat memberikan keungulan bersaing mereka membuat sasaran, strategi, inovasi, dalam mencapai tujuan organisasi, oleh karena itu sumber daya manusia salah satu unsur vital bagi suatu organisasi. Organisasi yang selalu berkembang merupakan dambaan semua orang. Baik pemerintah maupun swasta mengharapkan organisasinya tumbuh dan berkembang
dengan
baik.
Dengan
perkembangan
tersebut
diharapkan
organisasi mampu bersaing dan berakselerasi dengan kemajuan zaman. Kenyataan menunjukan bahwa organisasi yang tidak mampu berakselerasi dengan kemajuan zaman akan tertinggal untuk kemudian tenggelam tertelan zaman. Tingkat keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari bagaimana organisasi tersebut mengelola sumber daya yang dimiliki. Organisasi dengan kinerja yang baik, mempunyai efektivitas dalam menangani sumber daya manusianya, menentukan sasaran yang harus dicapai baik secara individu maupun organisasinya. Untuk mengatur tata pelaksanaan penyelenggaraan organisasi, perlu diciptakan
pengaturan administrasi
pemerintahan
dan
organisasi,
suatu
mekanisme sistematik yang menjamin terwujudnya fungsi-fungsi organisasi, yang lebih baik dan akurat dengan demikian Sumber Daya Manusia yang dimiliki suatu institusi dapat teratur dengan baik demi menggapai visi dan misi organisasi tersebut. Aparat instansi pemerintah dan kualitas Sumber Daya Manusia sangat berperan dalam kemajuan tersebut, selain itu aparat (pegawai), instansi sumber
daya manusia (MSDM) sebagai penopang atau pendorong peningkatan kualitas institusi menjadi lebih baik. Kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan, karena semakin baik disiplin kerja pegawai, semakintinggi juga produktifitas pegawai dalam menjalankan tanggung jawab. Kedisiplinan pada hakikatnya pembatasan dari pegawai dengan kata lain disiplin bukan hanya kedisiplinan kerja tetapi pada intinya untuk mengoptimalkan kinerja guna mencapai tujuan instutsi atau organisasi itu sendiri. Disiplin kerja merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan. Mengingat begitu pentingnya peranan disiplin kerja bagi para Pegawai, diharapkan para Pegawai harus selalu berupaya untuk menjaga dan meningkatkan disiplin kerja. Sebagaimana kutipan pernyataan Mangkunegara (2005:52) mengemukakan bahwa disiplin kerja merupakan sifat seorang Pegawai yang secara sadar mematuhi aturan dan peraturan organisasi tertentu Untuk mendapatkan hasil kerja dapat tercapai secara maksimal maka Pegawai harus mempunyai kinerja yang baik. Kinerja yang baik, hasil yang didapatkan juga baik. Kinerja Pegawai yang optimal akan memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan proses pelaksanaan pekerjaan. Seperti
halnya
yang
diungkapakan
oleh
Viethzal
(2004;443)
mengemukakan bahwa disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini dapat mendorong gairah minat kerja dan semangat kerja dan terwujudnya tujuan perusahaan. Menurut Soekarno (2002:131) berpendapat bahwa kinerja adalah gambaran mlalui tingkat pencapain, pelaksanaan suatu progaram/ kegiatan atau kebijakan dalam mewujutkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
Sedangkan menurut Dharma (2004:27) bahwa Kinerja adalah keahlian, pengetahuan dan kepegawaian yang dibawa oleh individu kepada pekerjaannya serta bagaimana individu berperilaku dalam melaksanakan pekerjaan merekakompetensi keprilakuan yang mereka bawa dalam memenuhi tanggung jawab mereka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan Perwakilan Profinsi Gorontalo merupakan Lembaga Non Kementerian, menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden, dibawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan dan layanan produk organisasi yang diberikan pada pemerintahan wilayah Provinsi Gorontalo adalah mendorong PemdaPemda untuk menyusun rencana aksi dalam rangka menyelesaikan temuantemuan
Badan
Pemeriksa
Keuangan
(BPK),
maupun
permasalahan-
permasalahan lain yang mungkin mempengaruhi opini atas LKPD di masa akan datang. Dan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda, Selain tugas- tugas yang dijelaskan diatas Badan Pengawasan Keuangan daerah Profinsi Gorontalo (BPKP) mempunyai fungsi-fungsi diantaranya Mengaudit
Kinerja
Pelayanan
Bidang
Kesehatan
Pendidikan,
Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan lain - lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan Perwakilan Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil observasi dilakukan penulis terkait dengan pengamatan dan wawancara dengan pegawai menemukan fenomena yang ditemukan dilapangan yakni, masih minimnya kedisplinan pegawai sehingga
berdampak kinerja pegawai Seperti kurangnya perhatian pegawai terhadap pekerjaan yang diberikan, dan pegawai belum bisa memanfatkan fasilitas kantor dengan baik. Adanya Pegawai yang datang tidak tepat waktu terindikasi pada laporan kehadiran Pegawai yang rendah pada pelaksanaan Apel pagi dan sore. Hal tersebut telah lama disosialisasikan, namun belum mendapat tanggapan yang baik, sehingga kebiasaan tersebut seakan hal yang lumrah dilakukan. Hal ini juga dapat disebabkan tidak maksimalnya pemberian tugas yang jelas pada Pegawai sehingga partisipasi Pegawai tidak maksimal. Masih adanya Pegawai yang belum mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga tidak semua Pegawai paham akan tugas yang diberikan. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pihak pimpinan instansi karena terkesan pegawai kantor
tersebut
bekerja semampunya tanpa adanya
pertanggung jawabannya sesuai asas sentralisasi dan Desentralisasi, agar dapat mencegah sedini mungkin dan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada instansi tersebut. Bagaimana mungkin bila untuk mencapai tujuan yang diharapkan, banyak pegawai yang kurang peduli dengan apa yang harus dikerjakan dan sudah menjadi tamgumg jawabnya. Padahal pegawai itu mempunyai peran yang cukup besar dalam mengembangkan potensi yang dimikinya. Dari realita diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitiaa dengan formalasi judul yakni “Pengaruh
Penerapan disiplin Kerja terhadap
Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan Provinsi Gorontalo (BPKP)”.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 1. Umumnya pegawai yang masuk dan pulang kantor tidak sesuai jam yang ditentukan 2. Masih adanya Pegawai yang menggunakan waktu istirahat cukup lama. 3. Masih ada pegawai yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Pengajuan Hipotesis Menurut Sugiyono (2011:159) “hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang dibuat umtuk menjalankan itu dan juga dapat menuntun atau mengarahkan penelitian selanjutnya”. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah “diduga terdapat pengaruh antara penerapan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Pada Kantor Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan Provinsi Gorontalo (BPKP). METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya, penelitian dilaksanakan pada kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan Perwakilan Provinsi Gorontalo (BPKP)”. Penetapan obyek penelitian pada lokasi ini didasarkan atass pertimbagan lokasi mudah dijangkau oleh peneliti dan dapat memberikan keterangan yang lengkap tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu empat bulan yakni dari Maret 2013 juni 2013. Metode Penelitian Dan Desain Penelitian
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana peneliti diharapkan dapat menjelaskan pengaruh antara kedisiplinan terhadap kinerja pegawai pada kantor badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Profinsi Gorontalo. Desain Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Desain penelitian menurut Irawan (2002:75) menggambarkan adanya prosedur-prosedur yang memungkinkan penulis dapat menguji hipotesis penelitian, sehingga dapat mencapai kesimpulan-kesimpulan yang valid mengenai hubungan atau adanya saling mempengaruhi antara variabel bebas dengan variabel terikat pada penelitian ini. Melalui desain ini, maka dapat dilihat masalah yang diteliti pada masingmasing variabel, baik variabel X maupun variabel Y dengan desain penelitian sebagai berikut :
KEDISIPLINAN (X)
KINERJA PEGAWAI (Y)
Definisi Operasional Variabel Variabel penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti mempunyai variasi antara satu dan lainnya dalam kelompok tersebut (Sugiyono, 2005) Variabel bebas atau independent variabel ( X )
Selanjutnya Hasibuan (2000: 124) menjelaskan bahwa, pada dasarnya banyak factor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan pada suatu organisasi, diantaranya : a.
Tujuan dan Kemampuan Tujuan
dan
kemampuan
ikut
mempengaruhi
tingkat
kedisiplinan
pegawai/karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal secara cukup menentang bagi kemampuan pegawai/karyawan b.
Teladan Pimpinan Teladan pimpinan saangat berperan dalam menentukan kedisiplinan
karyawan karena pimpinan dijadikan taladan dan panutan oleh para bawahannya c.
Sangsi Hukuman Sangsi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan
karyawan/pegawai. d.
Balas Jasa Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan
karyawan/pegawai karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan/pegawai terhadap pekerjaannya. e.
Keadilan Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan karena ego
dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. f.
Ketegasan Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi
kedisiplinan pegawai/karyawan organisasi. Variabel Dependent (Y).
Variabel terikat atau dependen ini adalah Kinerja Pegawai, disebut sebagai variabel Y Mangkunegara (2002) menyatakan, kinerja dapat diukur dengan mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut : 1. Kualitas kerja, Kualitas kerja Yaitu mutu pekerjaan sebagai output yang dihasilkan, sejauh mana kemampuan menghasilkan sesuai dengan kualitas standar yang ditetapkan perusahaan 2. Kuantitas kerja, Kuantitas
kerja
Yaitu
mencakup
jumlah
pekerjaan
yang
harus
diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan, sejauh mana kemampuan menghasilkan sesuai dengan jumlah standar yang ditetapkan perusahaan 3. Ketetapan waktu Ketepatan waktu Yaitu menyangkut tentang kesesuaian waktu yang telah direncanakan untuk menyelesaikan pekerjaan, tingkat sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki dengan memperhatikan koodinasi out put lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan lain Populasi dan Sampel Populasi Menurut
Sugiono
(2011:215)
populasi
diartikan
sebagai
wilayah
generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berada di lingkungan kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo sebanyak 61 orang.
Sampel Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu dan juga memiliki karakterisik tertentu, jelas, lengkap dan dianggap bisa mewakili populasi. Menurut Sugiyono (2008:49) sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Jumlah sampel sebanyak 61 orang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik sampel kuota atau quota sampel. Menurut Arikunto (2010:184) mengemukakan pendapatnya tentang penempatan sampel tersebut adalah sebagaimana berikut jumlah populasi kurang dari 100 maka yang menjadi sampel seluruh anggota populasi atau yang disebut sampel total sedangkan jumlah populasi lebih dari 100 maka yang digunakan 10-15 % atau 20 x 25 % dari sampel yang akan digunakan. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat mengunakan sampel yang diambil dari populasi. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai di Kantor
Perwakilan
Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan
Perwakilan Profinsi Gorontalo berjumlah 61 orang. Prosedur Pengumpulan Data Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu : 1.
Data primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara untuk memberikan informasi dan keterangan yang bersumber dari objek yang diteliti dalam hal ini pada kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan Perwakilan Provinsi Gorontalo.(BPKP)
2.
Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah tersedia pada saat penelitian dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan Perwakilan Provinsi Gorontalo (BPKP).
Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut a.
Observasi Tehnik ini merupakan langkah awal yang digunakan, dimana secara
langsung penulis mengamati tentang bagaimana kedisiplinan dan kinerja pegawai
pada
kantor
Perwakilan
Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
pembagunan Perwakilan Profinsi Gorontalo. b.
Angket Melalui tehnik ini penulis ingin memperoleh data tentang masalah yang
diteliti dengan cara menyebarkan angket atau soal dan mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden yang telah dipilih sebagai sampel. c.
Wawancara Merupkan alat utama dalam pengumpulan data dan informasi dari objek
yang diteliti, dimana peneliti mewawancarai langsung responden serta informan sekunder lainnya. Prosedur Pengujian Instrumen Penelitian Uji Validitas Data Uji validitas dilakukan untuk mengukur pertanyaan yang ada dalam kuisioner atau pertanyaan dianggap sah jika pertanyaan tersebut mampu mengungkapkan apa yang ingin diukur.
Menurut Sugiyono (2005:267), instrument yang valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasi masing-masing pertanyaan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel dan dapat memberikan interprestasi terhadap koefisien korelasi. Pengajuan validitas intstrumen dilakukan dengan menggunakan korelasi rank person (Person Rank Order Correlation) yang dirumuskan sebagai berikut: rxy =
𝑛∑Xy − (∑x)(∑y)
�{n∑x 2 − (∑X)²}{n∑Y 2 − (∑y)²}
Keterangan : r
: Angka Korelasi
X
: Skor pernyataan (ke-n) variabel X
Y
: Skor pernyataan (ke-n) variabel Y
n
: jumlah responden
XY
: skor pernataan dikali total pertanyaan Nilai korelasi (r) dibandingkan dengan 0,3 jika kolerasi (r) lebih besar dari
0,3 maka pertanyaan dibuat kategori valid. Uji Kehandalan Atau Reliabilitas Reliabilitas menunjukan sejauh mana suatu instrument dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih (Masri S. dan Sofien E, 1989:122). Menurut Suharsimi (1998:171) uji reliabilitas bisa dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach, yaitu dengan rumus : r₁₁ = �
𝐾 ∑𝜎b2 1− � 𝐾−1 𝜎₁2
Keterangan: r₁₁
: Reliabilitas Instrument
k
: Banyaknya butir pertanyaan
𝜎b2
: Jumlah Varians butir
σ₁²
: Varians total Kriteria uji reliabilitas instrument menggunakan batas 0,6, jika Cronbach
Alpha lebih besar dari 0,6 maka pertanyaan dinyatakan reliabel. Uji Normalitas Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis regresi linier baik sederhana maupun berganda adalah variabel dependen (terikat) harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk itu sebelum diolah lebih lanjut, dilakukan pengujian asumsi normalitas tersebut dengan melakukan pengujian terhadap hipotesis sebagai berikut : Ho
: Data variabel dependen berdistribusi normal
H₁
: Data variabel dependen tidak berdistribusi normal
a
: 5%
Kriteria uji : tolak Ho jika nilai signifikan yang diperoleh lebih kecil dari a, terima Ho dalam hal lainnya. Uji Hipotesis Statistik Analisis Regresi Sederhana Analisis regresi sederhana adalah proses mengestimasi (menaksir) sebuah fungsi hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X). Dalam suatu
persamaan regresi besarnya nilai variabel
dependen adalah tergantung pada nilai linier sederhana Y terhadap X adalah :
variabel lainnya. Persamaan regresi
1. Model populasi regresi linier sederhana dinyatakan dalam persamaan : Ŷ= a + b X 2. Model sampel (penduga) untuk regresi linier sederhana : Ŷ= a + b X Dimana : Ŷ =subjek dalam variabel dependent yang deprediksikan a = harga Y ketika harga X=0 (harga konstan) b = angka arah atau koefisien regeresi X = subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu Nilai α dan β adalah parameter yang nilainya tidak diketahui sehingga diduga menggunakan statistik sampel. Komponen sisaan / kesalahan (ɛᵢ= galat) menunjukkan : 1.
Pengaruh dari variabel yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi karena berbagai pertimbangan.
2.
Penetapan persamaan yang tidak sempurna.
3.
Kesalahan pengukuran dalam pengumpulan dan pemrosesan data. Nilai a menunjukkan intersep (konstanta) persamaan tersebut, artinya
untuk nilai variable X = 0 maka besarnya Y = a parameter b menunjukkan besarnya koefisien (slope) persamaan tersebut, nilai ini menunjukkan besarnya perubahan nilai Y jika nilai X berubah sebesar satu satuan, (Sesuai dengan tujuan penelitian ini Seberapa besar pengaruh Kedisiplinan Terhadap kinerja pegawai Pada Kantor badan pengawasan Keuangan dan pembangunan Profinsi Gorontalo?. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
b=
𝑛 (𝛴𝛴)− (𝛴𝛴)(𝛴𝛴) (𝑛𝑛𝑋 2 )− (𝛴𝛴)²
Pengujian t-test
dan 𝑎 =
𝛴𝛴 𝑛
̵ 𝑏
𝛴𝛴 𝑛
Pengujian t dilaksanakan untuk melihat signifikan dari pengaruh independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel dependen yang bersifat konstan Sulaiman (2002). Pengujian t digunakan dengan software SPSS 19 (Statistical Product and service solutions). Adapun tahap-tahap yang digunakan dalam pengujian parsial : 1.
Merumuskan hipotesis parsial -
2.
Ho : β1 ≤ 0, yaitu X tidak berpengaruh positif terhadap Y.
H₁ : β1 > 0, yaitu X berpengaruh positif terhadap Y
Menetukan taraf nyata
Batas toleransi minimal taraf kepercayaan dalam penelitian ini adalah 95% dan ketidakpercayaan, α = 5% atau 0,05 Derajat bebas “db” = n – k Dimana : n = Jumlah sampel responden k = Jumlah variabel penelitian 3.
Mencari t hitung bi−( β )
t hitung = Se ( b i )
Dimana : bi
𝛽i
4.
i
= koefisien variabel ke-i = parameter ke-I yang dihipotesiskan
Se(bi) = kesalahan standar bi Kriteria Pengujian
PValue < α atau t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima
PValue > α atau thitung < ttabel, maka Ho diterima dan H1 ditolak 5.
Cara Pengujian Pengaruh signifikan tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai ttabel dengan nilai thitung . Apabila nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen, sebaliknya jika nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen, pengujian lain juga membandingkan pvalue dan α dengan melihat kriteria pengujian.
Pengujian Koefisien Korelasi dan Determinasi Untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) digunakan koefisien korelasi (R) besarnya koefisien korelasi adalah : 0 sampai dengan 1. Jika koefisien korelasi 0 berarti hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak ada hubungan, sebaliknya jika koefisien korelasi semakin mendekati 1 maka hubungan tersebut positif dan kuat. Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui tingkat yang paling baik antara dua variabel atau digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi (share) dari variabel X terhadap variasi naik turunnya variabel Y yang biasanya dinyatakan dalam presentase Ghozali (2001).
HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Sejarah Kantor Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak
dapat
dilepaskan
dari
sejarah
panjang
perkembangan
lembaga
pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering
Accountantsdienst)
bertugas
melakukan
penelitian
terhadap
pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan. Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal.
DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN. Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif. Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan BPKP
diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara. Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of Understanding
(MoU)
atau
Nota
Kesepahaman
dengan
pemda
dan
departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai good governance. Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih". Dengan visi ini, BPKP menegaskan akan tugas pokoknya pada pengembangan fungsi preventif. Hasil pengawasan preventif (pencegahan) dijadikan model sistem manajemen dalam rangka kegiatan yang bersifat preemptive. Apabila setelah hasil pengawasan preventif dianalisis terdapat indikasi perlunya audit yang mendalam, dilakukan pengawasan represif non justisia. Pengawasan represif non justisia digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem manajemen pemerintah yang lebih baik untuk mencegah moral hazard atau potensi penyimpangan (fraud). Tugas perbantuan kepada penyidik POLRI, Kejaksaan dan KPK, sebagai amanah untuk menuntaskan penanganan TPK guna memberikan efek deterrent
represif justisia, sehingga juga sebagai fungsi pengawalan atas kerugian keuangan negara untuk dapat mengoptimalkan pengembalian keuangan negara. Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo awal mulanya berdiri tanggal 05 Oktober 2011, dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang pertama adalah Dr.Amrizal, Ak.MM.CFE, CFrA dilantik oleh Kepala BPKP Prof. Mardiasmo, Ak. MSc. Phd, pada tanggal 19 Agustus 2011 di Jakarta dan dilantik pula oleh Gubernur Gorontalo Dr.Ir. Gusnar Ismail selaku wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Gorontalo pada tanggal 6 Oktober 2011 di Kantor Gubernur Gorontalo yang dihadiri oleh Dr.Achmad Sanusi Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Adil HP. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo beralamatkan di Jl. Jendral Ahmad Yani No.6 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto. Dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Drs. Herman Hermawan Ak. Yang dilantik oleh Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Drs. H. Idris Rahim, MM pada tanggal 26 April 2013 di Kantor Gubernur Gorontalo. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan suatu instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan intern pemerintah. BPKP dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 31 Tahun 1983 yang telah dilakukan penyempurnaan melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Keppres Nomor 173 Tahun 2000, Keppres Nomor 178 Tahun 2000, Keppres Nomor 62 Tahun 2001, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Keppres Nomor 142 Tahun 2001, Keppres Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND, dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 03 Tahun 2013. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo merupakan salah satu dari 33 Perwakilan BPKP Provinsi dengan klasifikasi Tipe B setingkat esselon II dibentuk dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik
Indonesia
Nomor
B/306/M.PAN-RB/2/2013
tentang
Peningkatan Eselon 8 (delapan) Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh
Atas
Keputusan
Kepala
Badan
Pengawasan
Keuangan
Dan
Pembangunan Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. Pengujian Koefisien Korelasi dan determinasi Untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara variabel independen (X) dan Variabel dependen (Y) digunakan koefisien korelasi (R), besarnya koefisien korelasi adalah : 0 sampai dengan 1. Analisis koefisien korelasi digunakan mencari hubungan antara variabel Disiplin Kerja (X) dengan Kinerja Pegawai (Y). Dalam penelitian ini peneliti tetap menggunakan program SPSS versi 18 untuk memudahkan perhitungan. berikut ini akan dijelasskan hasil pengujian Determinasi R2 pada Model Summary .menunjukan hasil regresi linier sederhana model Summary nilai koefisien korelasi R yang menunjukan tingkat hubungan antara variabel
independen
terhadap variabel dependen yaitu 0,949 atau mendekati satu artinya terdapat hubungan yang kuat, dan R square atau koefisien determinasi R2 menunjukan besarnya kontribusi 0,899 atau 89,9% variabilitas mengenai Kinerja Pegawai
pada kantor Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo. Dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebas dalam model (Kinerja Pegawai),
sedangkan
sisanya
sebesar
0,101
atau
10,1%
dipengaruhi
dipengaruhi oleh variabel lain yang yang tidak diteliti pada penelitian ini. Pembahasan Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk melihat pengaruh Penerapan Disiplin kerja terhadap Kinerja Pegawai pada kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Disiplin sangat
penting untuk
diterapkan bagi pegawai maupun bagi organisasi karena penerapan hal tersebut akan sinergi dengan kemampuan Pegawai dalam hal ketepatan waktu, ketaatan terhadap aturan kantor yang seharusnya secara langsung akan mempengaruhi Kinerja Pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi instansi Sebagaimana hasil pengelolaan data sebelumnya diketahui bahwa Disiplin kerja terbukti sangat signifikan berpengaruh terhadap kinerja pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo. Oleh sebab itu, kiranya model Disiplin kerja yang mengandung hal-hal tersebut diatas dianggap pantas dan cocok untuk dipraktekkan pada kantor tersebut. Sejalan dari hasil tanggapan responden (pegawai) terhadap Quesioner (pertanyaan) yang diajukan, dimana sebagian besar Pegawai telah mengerti mengenai konsep Disiplin kerja yang diterapkan Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo, hanya saja ketaatan pegawai dalam mengimplementasikan instrumen-instrumen didalamnya yang perlu terus diperhatikan.
Hal tersebut di atas juga didukung melalui panyebaran angket/kuisioner yang dijawab oleh pegawai kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Provinsi
Gorontalo,
dimana
kuisioner
yang
menyangkut
organisasi dalam mengarahkan, memberikan tanggung jawab, memberikan aturan, dan pemberian peralatan kantor sangat direspon baik oleh Pegawai sehingga kiranya hal ini dapat menjadi acuan bagi organisasi dalam mendesain suatu koordinasi antar pegawai yang efektif dalam menjalankan tugasnya sesuai beban kerja yang diberikan. Suatu desain koordinasi dan tanggungjawab kerja merupakan suatu skema yang harus dijalankan untuk dapat mengubah pola pikir Pegawai
dalam
menjalankan
Pekerjaannya,
sehingga tujuan
organisasi
setidaknya dapat tercapai dengan mengandalkan Sumberdaya yang ada. Pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari pemahaman Pegawai pengenai penerapan kepatuhan terhadap aturan Kantor, ketaatan kerja, dan tanggung jawab kerja yang dilaksanakan. Hal tersebut sejalan dengan pemahaman Disiplin Kerja menurut Hasibuan (2008:194), yang menjelaskan bahwa hal yang harus ditanamkan dalam diri tiap Pegawai mengenai Disiplin kerjanya adalah kesadaran Pegawai untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi Pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik dalam organisasi. Selain itu organisasi tersebut harus mengusahakan agar peraturan itu bersifat jelas, mudah dipahami dan berlaku bagi semua pegawai. Penerapan disiplin kerja setidaknya dapat meningkatkan mutu kerja pegawai kearah yang lebih baik, yang nantinya pemahaman akan disiplin kerja akan
memudahkan
pimpinan
dalam
mencapai
tujuan
dari
organisasi.
Sebagaimana kutipan pernyataan Mangkunegara (2005:52) mengemukakan
bahwa disiplin kerja merupakan
sifat seorang Pegawai yang secara sadar
mematuhi aturan dan peraturan organisasi tertentu Untuk mendapatkan hasil kerja dapat tercapai secara maksimal maka Pegawai harus mempunyai kinerja yang baik. Kinerja yang baik, hasil yang didapatkan juga baik. Kinerja Pegawai yang optimal akan memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan proses pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan data deskripsi penelitian disiplin kerja ini memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja pegawai, hasil dari regresi disiplin kerja memiliki nilai 0,645 maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,645, ini dilihat dari nilai koefisien regresi Ŷ = 10,924+ 0,645`X, yang menunjukan bahwa setiap terjadi perubahan satu-satuan pada variabel Disiplin kerja (X) maka akan diikuti oleh perubahan rata-rata variabel Kinerja Pegawai (Y), yang artinya setiap komponen variabel X akan mempengaruhi setiap komponen variabel Y. hal ini dipertegas dengan nilai thitung 23,082 dan ttabel 1,670, dari hasil tersebut maka kriteria pengujiannya yaitu thitung > ttabel artinya Ho ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya bahwa Disiplin Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai Hal ini lebih diperjelas bahwa variabel Disiplin Kerja tersebut memiliki tingkat hubungan yang kuat dan positif sebesar 0,645 terhadap Kinerja Pegawai, sedangkan besarnya pengaruh variabel Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai ditunjukan oleh nilai determinasi ganda (R2) sebesar 0, 899 Sedangkan sisanya sebesar 10,1 % dipengaruhi oleh variabel lain seperti kepemimpinan, kompensasi, Motivasi, pendidikan dan pelaatihan, dan lain-lain. yang tidak terdapat pada model. Hal ini menunjukan bahwa Disiplin kerja berpengaruh sangat kuat terhadap Kinerja pegawai.
Berdasarkan
hasil analisa menunjukan, Penerapan disiplin kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada kantor Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo.
Hasil ini
menunjukan bahwa dengan memperhatikan Penerapan Disiplin kerja dapat meningkatkan Kinerja pegawai pada kantor Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo. SIMPULAN DAN SARAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Pada Kantor Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Gorontalo dari Rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
Disiplin Kerja secara efektif dan efisien mempunyai pengaruh yang nyata terhadap Kinerja Pegawai. Hal ini dinyatakan dengan persamaan regresi. Selanjutnya dalam perhitungan koefisien determinasi menunjukan bahwa sebesar 0,899 atau 89,9% variabilitas mengenai Kinerja Pegawai pada kantor Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo., dapat dinilai dari Disiplin Kerja, sedangkan sisanya sebesar 10,1 % dipengaruhi oleh variabel lain seperti, kepemimpinan, kompensasi, Motivasi, pendidikan dan Pelatihan dan lain-lain. yang tidak terdapat pada model. Hal ini menunjukan bahwa penerapan Disiplin Kerja berpengaruh sangat kuat terhadap Kinerja pegawai. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, keterbatasan dan simpulan pada akhirnya peneliti merekomendasikan beberapa hal yang harus dicermati pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain : a)
Secara parsial disimpulkan bahwa variabel Penerapan Disiplin Kerja
berpengaruh positif terhadap Kinerja pegawai pada kantor Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo, maka diharapkan kepada pada kantor Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo. agar tetap mempertahankan atau lebih meningkatkan Disiplin kerja agar lebih baik dan efektif, serta agar lebih meningkatkan kinerja yang baik pada saat menyelesaikan fungsi dan tugas yang sudah ditetapkan. b)
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang Kinerja Pegawai pada
kantor Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo. dengan menambahkan variabel lain selain yang telah diteliti pada penelitian ini. DAFTAR PUSTAKA A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2006. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung . Arikunto, suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. Rineke cipta Dharma Agus.2006. Manajemen Prestasi Kerja. Rajawali.Jakarta Utara Ghozali iman. 2001. Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Handoko, Hani.1990. Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE.Yogyakarta Hasibuan, Malayu.2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Bumi Aksara. Jakarta Husain Walidun. 2011. participative leadership. Penerbit Mqs Publising. Bandung Irawan, Prasetya,Dr,M.Sc. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta. Ndraha, Taliziduluhu, 2003, kybernologi, Jakarta : Rineka Cipta. Riduwan dan Sunarto. 2010. Pengantar Statistika. Bandung. Alfabeta
Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuntitatif
kualitatif dan R & D, penerbit
Alvabeta, Bandung. Siagian,Sondang.2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. PT. Rineke Cipta.Jakarta. Simamora, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia-Edisi Yogyakarta: YKPN Tangkilisan, Hassel Nogi,2005 Manajemen Publik, Jakarta : Gramedia
III.
Viethzal, Rivai.2004. MSDM Perusahaan dari Teori Ke Praktek. PT. Raja Gravindo Persada.Jakarta. Winardi.2000. Kepemimpinan Dalam Manajemen. PT. Rineke Cipta.Jakarta. Winardi.2000. Kepemimpinan dan Motivasi. PT. Rineka Cipta. Jakarta http://teorionline.wordpress.com/2010/01/25/teori-kinerja/#more-84. Pengertian Kinerja di akses dari : 20 february. http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2113811-pengertiankinerja/#ixxzz2OEMd11dt,diakses 20 february.
