PENGARUH KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN TERHADAP PROSES PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS PADA PT. ANEKA TAMBANG.TBK) Diajukan untuk Memenuhi Tugas Terstruktur Mata Kuliah Pemerintahan, Bisnis, dan Komunitas Kelas A Dosen Pembimbing : Niken L.V.A, SAP, MAP.
Disusun Oleh : Ifa Anifawati Riska Puji Lestari Yanna Firda Amanda H.P Febrian Ratnasary
115030113111005 115030101111065 115030107111071 115030107111069 115030101111095
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG APRIL 2013
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas terstruktur mata kuliah Pemerintahan, Bisnis dan Komunitas ini tepat pada waktunya. Kami menyadari tugas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan tugas ini. Sejak awal sampai dengan akhir penulisan ini, tidak sedikit bantuan yang kami terima dan karenanya dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada: 1. Ibu Niken L.V.A, SAP. MAP sebagai dosen pengajar dan dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan tugas ini. 2. Orang tua kami yang senantiasa mendoakan dan menggantungkan harapan kepada kami. 3. Teman-teman mahasiswa Universitas Brawijaya, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi yang memberikan kami semangat dan motivasi. Penulis berharap tugas ini dapat memberi manfaat dan membuka wawasan baru di kemudian hari.
Malang, 25 April 2013
Penulis
i
DAFTAR ISI Kata Pengantar ......................................................................................................i Daftar Isi................................................................................................................ii Daftar Tabel .........................................................................................................iii Daftar Gambar.......................................................................................................iv Daftar Pustaka .......................................................................................................v BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah .................................................................................. 4 1.3 Tujuan Penulisan .................................................................................... 4 BAB II Tinjauan Pustaka 2.1 Teori Privatisasi ................................................................................... 2.2 Definisi Privatisasi .............................................................................. 2.3 Landasan Hukum Privatisasi................................................................ 2.4 Maksud dan Tujuan Privatisasi ............................................................ 2.5 Metode Privatisasi................................................................................ 2.6 PT. Aneka Tambang. Tbk ...................................................................
5 5 7 7 9 14
BAB III Pembahasan 3.1 Bentuk Kebijakan Privatisasi BUMN di Indonesia ............................. 16 3.2 Kebijakan Privatisasi pada PT. Aneka Tambang. Tbk ........................ 21 3.3 Pengaruh Privatisasi PT. Aneka terhadap Proses Pemerintahan dan Pembangunan di Indonesia ........................ 25 BAB IV Penutup 4.1 Simpulan .............................................................................................. 33 4.2 Saran .................................................................................................... 21
ii
DAFTAR TABEL Table 1. Privatisasi BUMN di Indonesia tahun 1991-2007 .................................20 Table 2. Pemilik Saham PT.Aneka Tambang 2011 .............................................23 Table 3. Indikator Kinerja Operasional dan Finansial PT. Aneka Tambang ........25 Table 4. Analisis Potensi Dampak terhadap Komunitas dan Strategi Penanggulangannya du UBP Emas Pongkor tahun 2010..........29
iii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Mekanisme Privatisasi BUMN ...........................................................16 Gambar 2. Grafik Jumlah Pemegang Saham dengan Kepemilikan < 5% PT. Aneka Tambang tahun 2011 ............................................24
iv
DAFTAR PUSTAKA
Boubakri, Narjess and Coseet, Jean-Claude. 2000. Aftermarket Performance of privatization offering in developing countries. Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. “Analisa Privatisasi BUMN di Indonesia”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN 1410-4946 Vol.6 No.3, Maret 2003. (285-308). Habibullah, A. 2009. Kebijakan Privatisasi BUMN, Relasi State, Market dan Civil Society. Averroes Press. Kristianto, djoko. 2002. Dampak Privatisasi Bumn Bagi Masyarakat Ekonomi di Indonesia. Mimeo, makalah disampaikan pada Fakultas Ekonomi Uiversitas Slamet Riyadi Surakarta. Megginson, William and Netter J.N. 2001. “From state to market: a survey of empirical studies on privatization”. Journal of Economic Literature No.39. Pg : 321-389. PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk. 2011. Laporan Tahunan 2011 (Annual Report). Jakarta. Purwoko. 2002. “Model Privatisasi BUMN yang Mendatangkan Manfaat bagi Pemerintahan dan Masyarakat Indonesia”. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol.6 No.1, Maret 2002. Santosa, Setyanto P. 2005. Implementasi Privatisasi Bumn Dan Pengaruhnya Terhadap Nasionalisme. Jakarta : Pasific Link.
v
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Menurut Peacock (1930), privatisasi adalah pengalihan hak milik industri negara kepada swasta. Privatisasi merupakan suatu proses depolitisasi perekonomian dan pengurangan intervensi negara di bidang ekonomi, karena melalui proses privatisasi maka kepentingan pemerintah dalam manajemen perusahaan milik negara menjadi berkurang. Di tahun 90-an privatisasi mulai dikenal sebagai elemen fundamental perekonomian konservatif global, dimana di seluruh negara, dari negara maju sampai ke negara sedang berkembang mengembangkan kebijakan ini (Bortolotti, Bernardo Siniscalco, Domenico, 2004). Penerapan kebijakan privatisasi di setiap negara berbeda-beda. Misalnya, Inggris menerapkan privatisasi bagi perusahaan milik negara agar hak-hak konsumen atau masyarakat lebih terlindungi. Di Jepang privatisasi perusahaan negara ditujukan untuk mengembangkan industri dalam negeri (Budhijanto, Danrivanto, 2004). Sedangkan
privatisasi di negara sedang berkembang
biasanya sangatlah sederhana, yakni untuk menutup kekosongan kas negara atau mengurangi defisit anggaran belanja negara. Penyebab utama lemahnya kinerja BUMN adalah intervensi dari elit kekuasaan, politik, dan birokrat yang membuat tata kelola BUMN tidak sesuai dengan tata kelola korporasi yang semestinya sehingga hal ini mendorong untuk dilakukannya proses privatisasi pada BUMN di Indonesia (Amien Rais, 2008). BUMN mempunyai dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh BUMN. Dengan adanya BUMN diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi
1
BUMN. Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. Penciptaan lapangan kerja dicapai melalui perekrutan tenaga kerja oleh BUMN. Dalam kurun waktu 50 tahun semenjak BUMN dibentuk, BUMN belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Perolehan laba yang dihasilkan masih sangat rendah. Sementara itu, Pemerintah Indonesia masih harus berjuang untuk melunasi pinjaman luar negeri yang disebabkan oleh krisis ekonomi tahun 1997 lalu. Dan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatannya adalah dengan melakukan privatisasi BUMN. PT Antam merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit dan batubara. Antam memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. PT.Antam didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1968 melalui merjer beberapa perusahaan pertambangan nasional yang memproduksi komoditas tunggal. Untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi feronikel, pada tahun 1997 Antam menawarkan 35% sahamnya ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1999, Antam mencatatkan sahamnya di Australia dengan status foreign exempt entity dan pada tahun 2002 status ini ditingkatkan menjadi ASX Listing yang memiliki ketentuan lebih ketat. Per 31 Desember 2011, cadangan emas Pongkor berjumlah 795.000 toz dengan cadangan logam perak berjumlah 9,230 juta toz. Sumber daya emas di Pongkor berjumlah 600.000 toz dengan sumber daya perak berjumlah 6,650 juta toz. Per 31 Desember 2011, cadangan emas di Cibaliung berjumlah
2
374.000 toz dengan cadangan logam perak berjumlah 3,373 juta toz. Sumber daya emas di Cibaliung berjumlah to 48.000 toz dengan sumber daya perak berjumlah 776.000 toz. Dore/bullion yang berasal dari Pongkor dan Cibaliung dikirimkan untuk dimurnikan menjadi emas di UBPP Logam Mulia di Jakarta. Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp476 miliar dan laba bersih per saham dasar (Earnings per Share, EPS) tercatat sebesar Rp49,97 untuk semester pertama tahun 2012. Antam tetap membukukan profitabilitas di tengah volatilitas harga komoditas global. Antam telah menempatkan program penghematan biaya sebagai prioritas utama. Sampai dengan bulan Juli 2012 Antam telah berhasil menghemat hampir Rp8 miliar melalui berbagai upaya efisiensi. Pendapatan Antam pada semester pertama tahun 2012 tercatat sebesar Rp4,5 triliun dengan peningkatan pendapatan dari komoditas emas dan bijih nikel. Komoditas emas menyumbang 41% dari pendapatan Antam pada semester I 2012. Pada semester I 2012, Antam juga membukukan kenaikan dividen dari PT Nusa Halmahera Minerals sebesar 39% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 menjadi Rp238 miliar. Kas Antam pada 30 Juni 2012 tercatat sebesar Rp5,2 triliun sebagian besar terdiri dari kas dan deposito berjangka di beberapa bank nasional dan internasional. Sementara per 30 Juni 2012, liabilitas interest bearing tercatat sebesar Rp3 triliun yang merupakan hutang obligasi. Likuiditas Antam tetap baik dengan rasio lancar sebesar 4,9x per 30 Juni 2012. Struktur keuangan Antam juga masih tercatat kuat di tengah volatilitas harga komoditas. Rasio liabilitas interest bearing terhadap ekuitas tercatat 29% pada 30 Juni 2012. Dengan struktur keuangan yang masih sehat, Antam tetap memegang filosofi keuangan yang hati-hati dan konservatif. PT Antam merupakan salah satu perusahan pertambangan terkemuka di Indonesia dengan pengalaman pertambangan lebih dari 44 tahun dan memiliki banyak cadangan mineral berkualitas tinggi. Antam, yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sebesar 65%, terdaftar pada bursa efek di Jakarta dan Australia.
3
Penerapan privatisasi pada PT. Antam secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pemerintahan dan pembangunan ekonomi pada masyarakat. Dampak kebijakan privatisasi BUMN terlihat pada perubahan kebijakan pemerintah dan kontrol regulasi. Dimana dapat dikatakan sebagai sarana transisi menuju pasar bebas, aktivitas ekonomi akan lebih terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif, dengan adanya jaminan tidak ada hambatan dalam kompetisi, baik berupa aturan, regulasi maupun subsidi. Oleh karena itu, dari pemaparan diatas penulis mengambil judul “Pengaruh Kebijakan Privatisasi BUMN terhadap Proses Pemerintahan dan Pembangunan (Studi Kasus pada PT. Aneka Tambang.Tbk)”.
1.2 Rumusan Masalah Berikut adalah rumusan masalah dalam penulisan ini : 1. Bagaimana bentuk kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia ? 2. Bagaimana pengaruh kebijakan privatisasi pada PT. Aneka Tambang sebagai salah satu aset BUMN terhadap proses pemerintahan dan pembangunan di Indonesia ?
1.3 Tujuan Penulisan Berikut akan dipaparkan tujuan penulisan dalam makalah ini : a. Untuk mendisdripsikan bentuk kebijakan privatisasi PT.Aneka tambang sebagai salah satu aset BUMN. b. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan privatisasi pada PT. Aneka Tambang sebagai salah satu aset BUMN terhadap proses pemerintahan dan pembangunan di Indonesia.
4
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Teori Privatisasi Teori neoliberal pertama-tama diformulasikan oleh Milton Friedman, seorang ahli ekonomi dari Universitas Chicago, AS, yang berarti pemutusan hubungan secara radikal aturan Negara terhadap mesin pertumbuhan ekonomi, dikuranginya kontrol dan pengetatan perdagangan internasional, penyesuaian tingkat pertukaran, dihapuskannya intervensi Negara terhadap pasar domestik dan liberalisasi pasar finansial. Kebijakan ini menjadi populer sejak tahun 1970an. Sedangkan menurut Paul Hirst dan Graham Thompson, neoliberalisme berarti membuat pasar bebas dari politik, serta membiarkan perusahaanperusahaan besar dan pasar mengalokasikan(menempatkan, menata atau mengatur) faktor produksinya sampai tingkat yang tertinggi tanpa campur tangan Negara. Menurut pengertian ini, peran Negara atau pemerintah hanya menjadi pelengkap atau pengganti dari pemain-pemain bisnis utama dimana tugasnya adalah menyediakan dan mengusahakan tertib politik dan hukum untuk sebesar-besarnya kepentingan kaum kapitalis yakni eksploitasi dan konsentrasi akumulasi modal. Neoliberalisme menghendaki agar hidup manusia, fungsi masyarakat, dan kebijakan pemerintah, ditundukkan pada pasar.
2.2 Definisi Privatisasi Terdapat banyak defenisi yang diberikan oleh para pakar berkenaan dengan istilah privatisasi. Beberapa pakar bahkan mendefenisikan privatisasi dalam arti luas, seperti J. A. Kay dan D.J. Thomson sebagai “ means of changing relationship between the govermengt and private sector ”. Mereka mendefenidikan privatisasi sebagai cara untuk mengubah hubungan antra pemerintah dan sektor swasta. Sedangkan pengertian privatisasi dalam arti yang lebih sempit dikemukakan oleh C. Pas, B. Lowes, dan L. Davies yang mengartikan privatisasi sebagai denasionalisasi suatu industri, mengubahnya dari kepemilikan pemerintah menjadi kepemilikan swasta.
5
Istilah privatisasi sering diartikan sebagai pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta yang berimplikasi kepada dominasi kepemilikan saham akan berpindah ke pemegang saham swasta. Privatisasi adalah suatu terminology yang mencakup perubahan hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta, dimana perubahan yang paling signifikan adanya disnasionalisasi penjualan kepemilikan public. Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengertian Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Berdasarkan pengertian privatisasi tersebut maka Kementerian Negara BUMN mengenai privatisasi adalah: mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan guna menjadi champion dalam industrinya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan sahamnya. Penerapan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara mencolok dimotori oleh Inggris melalui pelaksanaan privatisasi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mereka. Penyebarluasan agenda-agenda ekonomi neoliberal ke seluruh penjuru dunia, menemukan momentum setelah dialaminya krisis moneter oleh beberapa Negara Amerika Latin pada penghujung 1980-an. Sebagaimana dikemukakan Stiglitz, dalam rangka menanggulangi krisis moneter yang dialami oleh beberapa negara Amerika Latin, bekerja sama dengan Departemen keuangan AS dan Bank Dunia, IMF sepakat meluncurkan sebuah paket kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington. Agenda pokok paket kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut dalam garis besarnya meliputi : (1) pelaksanan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya, (2) pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, (3) pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan, dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN.
6
Di Indonesia, walaupun sebenarnya pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, antara lain melalui paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, pelaksanaannya secara massif menemukan momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997. Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda-tanganan Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah dan Aneka Tambang.
2.3 Landasan Hukum Privatisasi a. UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (pasal 74-84) b. Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perosahaan Perseroan (Persero) c. Keputusan Presiden No. 18 tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) d. Peretauran
Menteri
BUMN
No.PER-01/MBU/2010
tantang Cara
Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi dan Penunjukkan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang serta profesi lainnya e. PP. No. 59 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap PP. No. 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perseroan (Persero)
2.4 Maksud dan Tujuan Privatisasi Tujuan privatisasi: a. Dari sisi pembenahan internal manajemen (jasa dan organisasi) : Meningkatkan efesiensi dan produktifitas Mengurangi peran Negara dalam pembuatan keputusan
7
Mendorong penetapan harga komersial, organisasi yang berorientasi pada keuntungan dan perilaku bisnis yang menguntungkan Meningkatkan pilihan konsumen b. Dari sisi ekonomi tujuanya adalah : Meperluas kekuatan pasar dan meningkatkan persaingan Mengurangi ukuran sektor public dan membuka pasar baru untuk modal swasta c. Dari segi politik : Mengendalikan kekuatan asosiasi/perkumpulan bidang usaha bisnis tertentu dan memperbaiki pasar tenaga kerja agar lebih fleksibel Mendorong kepemilikan saham untuk individu dan karyawan serta memperluas kepemilikan kekayaan Memperoleh dukungan politik dengan memenuhi permintaan industri dan menciptakan kesempatan lebih banyak akumulasi modal spekulasi Meningkatkan kemandirian dan individualisme Adapun tujuan pelaksanaan privatisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN adalah meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero. Penerbitan peraturan perundangan tentang BUMN dimaksudkan untuk memperjelas landasan hukum dan menjadi pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan yang terkait serta sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas BUMN. Privatisasi bukan semata-mata kebijakan final, namun merupakan suatu metode regulasi untuk mengatur aktivitas ekonomi sesuai mekanisme
pasar.
Kebijakan
privatisasi
dianggap
dapat
membantu
pemerintah dalam menopang penerimaan negara dan menutupi defisit APBN sekaligus menjadikan BUMN lebih efisien dan profitable dengan melibatkan pihak swasta di dalam pengelolaannya sehingga membuka pintu bagi persaingan yang sehat dalam perekonomian.
8
2.5 Metode Privatisasi Banyak metode yang ada dalam rangka pelaksanaan privatisasi. BUMN di Indonesia, namun agar dapat berjalan dengan baik tentunya pemilihan strategi privatisasi haruslah direncanakan dengan matang agar berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Jenis BUMN,kondisi BUMN, serta situasi sosial politik dari suatu negara juga adalah beberapa faktor yang menentukan sukses tidaknya privatisasi dilakukan. Beberapa strategi yang dapat dipilih, antara lain public offering, private sale, new private investment, sale of assets, fragmentation, management/employee buy out, kontrak manajemen, kontrak/sewa aset, atau likuidas. Public Offering Pada strategi public offering, pemerintah menjual kepada publik semua atau sebagian saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada publik melalui pasar modal. Umumnya, pemerintah hanya menjual sebagian dari saham yang dimiliki atas BUMN tersebut. Strategi ini akan menghasilkan suatu perusahaan yang dimiliki bersama antara pemerintah dan swasta. Proporsi kepemilikan pemerintah atas BUMN ini akan menurun. Public offering ini cocok untuk memprivatisasi BUMN yang cukup besar, memiliki potensi keuntungan yang memadai dalam waktu dekat dapat direalisasi. BUMN harus bisa memberikan informasi lengkap tentang keuangan, manajemen, dan informasi lainnya, yang diperlukan masyarakat sebagai calon investor. Public offering ini akan dapat terealisasi apabila telah tersedia pasar modal,
atau
suatu
badan
formal
yang
dibentuk
dalam
rangka
menginformasikan, menarik, dan menjaring publik. Di samping itu harus cukup tersedia likuiditas di pasar modal tersebut. Metode public offering telah dipilih dalam rangka privatisasi beberapa BUMN di Indonesia, antara lain PT. Semen Gresik, PT. Indosat, PT. Timah, PT. Telkom, PT. Aneka Tambang, dan Bank BNI. Private Sale Pada strategi ini, pemerintah menjual semua atau sebagian saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada satu atau sekelompok investor tertentu.
9
Calon investor pada umumnya sudah diidentifikasi terlebih dulu, sehingga pemerintah dapat memilih investor mana yang paling cocok untuk dijadikan partner usahanya. Strategi private sale ini fleksibel, tidak harus melalui pasar modal. Cocok untuk privatisasi BUMN yang memiliki kinerja rendah, yang belum layak untuk melakukan public offering. BUMN ini memerlukan investor yang memiliki usaha di bidang industri yang sama, memiliki posisi keuangan yang kuat, dan memiliki kinerja dan teknologi yang baik. Strategi ini juga cocok untuk negaranegara yang belum memiliki pasar modal, atau belum memiliki badan formal yang mampu menjaring investor. New Private Investment New private investment dapat ditempuh oleh pemerintah apabila pemerintah atau BUMN menghadapi keterbatasan untuk mengembangkan usaha BUMN tersebut. Dalam hal ini, pemerintah tidak menjual saham yang dimiliki atas BUMN, tetapi mengundang investor untuk menyertakan modal, sehingga modal BUMN akan bertambah. Penambahan modal tersebut sepenuhnya masuk ke BUMN, dan tidak ada dana yang diterima oleh pemerintah secara langsung. Kebijakan ini akan menyebabkan proporsi kepemilikan saham pemerintah atas BUMN tersebut menjadi berkurang. New private investment cocok untuk mengembangkan BUMN, namun BUMN mengalami kekurangan dana, misalnya dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi atau menyediakan infrastruktur dalam rangka peningkatan produksi. Jadi sasaran utamanya bukan untuk menjual BUMN tersebut. Sale of Assets Pada strategi ini pemerintah tidak menjual saham yang dimiliki atas saham BUMN tertentu, tetapi menjual aset BUMN secara langsung kepada pihak swasta. Alternatif lain, pemerintah tidak menjual aset BUMN secara langsung, tetapi menggunakannya sebagai kontribusi pemerintah dalam pembentukan perusahaan baru, bekerjasama dengan pihak swasta. Dalam memilih mitra usaha, tentunya pemerintah akan memilih pihak-pihak yang telah dikenal sebelumnya. Kebijakan penjualan aset ini lebih fleksibel dan lebih mudah dilaksanakan, dibandingkan menjual perusahaan secara keseluruhan. Kebiajakan ini cocok untuk dilaksanakan apabila menjual
10
perusahaan secara keseluruhan merupakan target yang sulit dicapai. Pemerintah dapat menjual seluruh aset yang dimiliki BUMN, write off semua utang, dan melikuidasi BUMN tersebut. Fragmentation Pada strategi fragmentation ini, BUMN direorganisasi atau dipecahpecah (fragmentation) menjadi beberapa perusahaan atau dibuat suatu holding company dengan beberapa anak perusahaan. Salah satu atau beberapa anak perusahaan kemudian dijual kepada pihak swasta. Kebijakan ini akan menghasilkan beberapa pemilik baru atas satu BUMN sehingga diharapkan dapat menciptakan suasana bisnis yanglebih kompetitif. Strategi ini cocok untuk menjual BUMN yang besar dengan harga yang mahal. Karena mahal biasanya tidak banyak calon investor yang tertarik untuk membeli. Dengan dipecah-pecah, harganya menjadi lebih murah dan alternatif untuk seorang investor untuk membeli menjadi lebih banyak, dimana ia dapat memilih bagian yang paling menarik untuk dibeli. Management/Employee Buy Out Pada strategi ini, Pemerintah mengalokasikan sejumlah saham untuk dibeli oleh para manajer dan karyawan BUMN, ataukoperasi karyawan BUMN. Strategi ini cocok untuk transfer kepemilikan BUMN dari pemerintah kepada para manajer dan karyawan BUMN. Dengan memiliki saham, para manajer dan karyawan BUMN diharapkan akan bekerja lebih serius, sehingga kinerja BUMN akan meningkat. Strategi ini juga cocok untuk BUMN yang akan diprivatisasi, namun belum layak untuk melakukan publik offering karena kinerjanya yang kurang baik. Daripada BUMN dilikuidasi, maka strategi ini merupakan alternatif yang lebih baik. Kontrak Manajemen Dalam
strategi
kontrak
manajemen,
pemerintah
mengundang
perusahaan swasta untuk “mengelola” BUMN selama periode tertentu, dengan memberikan imbalan tertentu (dituangkan dalam kontrak kerjasama). Perusahaan tersebut harus bergerak dibidang yang sama, memiliki pengalaman yang cukup, memiliki teknologi dan sumber daya manusia yang lebih baik. Strategi kontrak manajemen dimaksudkan untuk:
11
a. Meningkatkan kinerja BUMN, melalui peningkatan efisiensi dan atau efektifitas penggunaan aset BUMN b. Memperoleh keuntungan yang optimal c. Transfer manajemen, budaya kerja, skill, dan teknologi. Tidak ada transfer kepemilikan dalam strategi ini. Privatisasi yang dilakukan
hanya
bersifat
privatisasi
pengelolaan,
bukan
privatisasi
kepemilikan. Strategi kontrak manajemen dapat dipakai sebagai strategi antara sebelum privatisasi kepemimpinan dilaksanakan. Kontrak manajemen merupakan strategi yang baik apabila kondisi BUMN belum layak untuk dijual. Strategi ini dapat dipakai untuk meningkatkan kinerja BUMN, baik untuk BUMN yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, maupun BUMN yang akan diprivatisasi kepemilikannya. Kontrak/Sewa Aset Kontrak/sewa aset adalah strategi di mana pemerintah mengundang perusahaan swasta untuk menyewa aset atau fasilitas yang dimiliki BUMN selama
periode
tertentu.
Pemerintah/BUMN
dengan
segera
akan
mendapatkan uang sewa dari perusahaan penyewa, tanpa melihat apakah perusahaan tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Perusahaan penyewa berkewajiban untuk memelihara aset atau fasilitas yang disewanya. Aset atau fasilitas yang disewa bisa termasuk SDM yang mengelola fasilitas atau aset tersebut. Strategi ini cocok untuk meningkatkan return on assets (ROA), sehingga aset BUMN bisa dimanfaatkan secara optimal. PT. Tambang Timah (Indonesia) telah menerapkan metode ini. Demikian pula Port Kelang dan National Park Facilities dari Malaysia, serta Port of Singapore dari Singapura. BUMN-BUMN tersebut telah menyewakan asset yang dimiliki dalam rangka meningkatkan ROA. Likuidasi Likuidasi merupakan alternatif terakhir
yang dapat dilakukan
pemerintah terhadap BUMN. Alternatif ini dapat dipilih apabila BUMN tersebut adalah BUMN komersial, bukan BUMN public utilities atau memberikan public services, tetapi dalam kenyataannya tidak pernah mendapatkan keuntungan dan selalu menjadi beban negara
12
Initial Public Offering (IPO) Initial Public offering merupakan strategi privatisasi BUMN dengan cara menjual sebagian saham yang dikuasai pemerintah kepada investor publik untuk yang pertama kalinya. Artinya, saham BUMN tersebut belum pernah dijual melalui pasar modal pada waktu sebelumnya. Metode IPO dapat menghasilkan dana segar dalam jumlah yang besar bagi pemerintah, tanpa harus kehilangan kendali atas BUMN tersebut. Investor publik pada umumnya membeli saham untuk tujuan investasi, dengan persentase kepemilikan yang relatif kecil. Pada umumnya mereka tidak bermaksud untuk ikut serta dalam kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian IPO ini cocok untuk dipilih apabila nilai saham yang akan diprivatisasi jumlahnya cukup besar, BUMN memiliki kondisi keuangan yang baik, memiliki kinerja manajemen yang baik, tersedia cukup waktu untuk melaksanakan IPO, serta cukup tersedia likuiditas dana di pasar modal. Right Issue (RI) Right Issue adalah strategi privatisasi BUMN dengan cara menjual sebagian saham yang dikuasai pemerintah kepada publik, di mana BUMN tersebut telah melakukan penjualan saham melalui pasar modal pada waktu sebelumnya. Pada dasarnya metode Right Issue tidak jauh berbeda dengan metode initial public offering. Metode Right Issue tidak menyebabkan pemerintah lepas kendali atas BUMN yang diprivatisasi selama masih menjadi pemegang saham mayoritas. Right issue cocok untuk dipilih apabila nilai saham yang akan diprivatisasi jumlahnya cukup besar, BUMN pernah melakukan penawaran saham melalui IPO, memiliki kondisi keuangan yang baik, memiliki kinerja manajemen yang baik, tersedia cukup waktu untuk melaksanakan Right Issue, serta tersedia likuiditas dana di pasar modal. Strategic Sales Strategic sales (SS) merupakan strategi privatisasi untuk menjual saham BUMN yang dikuasai pemerintah kepada investor tunggal, atau sekelompok investor tertentu. Beberapa metode yang termasuk didalam SS antara lain
13
strategic private sale, new private investment, management/employee buy out dan fragmentation. Pada dasarnya, SS dimaksudkan untuk mendatangkan dan melibatkan investor baru dalam pengelolaan BUMN. Disamping membawa dana segar, diharapkan investor baru juga membawa sesuatu yang strategis untuk meningkatkan kinerja BUMN seperti teknologi baru, budaya, metode kerja yang efektif dan efisien, perluasan penguasaan pasar dan sebagainya. Dengan demikian pemilihan investor baru sangatlah selektif dikaitkan dengan permasalahan yang ada di BUMN yang akan diprivatisasi. Strategic Sales merupakan pilihan yang baik bila BUMN yang diprivatisasi memiliki kinerja yang kurang baik atau permasalahan keuangan yang kurag sehat. Strategi ini juga dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif cepat dengan biaya yang lebih kecil bila dibandingkan dengan IPO, sehingga cocok untuk strategi privatisasi dengan waktu yang relatif terbatas atau nilai saham yang diprivatisasi kecil, atau bila pasar modal sedang dalam kondisi kekurangan likuiditas.
2.6 PT. Aneka Tambang. Tbk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta. Perusahaan ini dibentuk pada tanggal 5 Juli 1968 dengan modal dasar Rp3,8 triliun. Kepemilikan saham pada PT. Antam adalah sebagai berikut: Pemerintah Republik Indonesia 65% dan kepemilikan oleh Publik 35%. Perusahaan memiliki maksud & tujuan sesuai Anggaran Dasar yakni perusahaan berusaha dalam bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut. Kegiatan Usaha Utama Sesuai Anggaran Dasar: a. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian b. Menjalankan usaha dalam bidang industri yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut
14
c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut baik perdagangan secara fsik maupun perdagangan secara non fsik (hedging) d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan untuk keperluan sendiri maupun pihak lain yang berkaitan dengan petambangan berbagai jenis bahan galian tersebut e. Menjalankan
usaha
dalam
bidang
jasa
yang
berkaitan
dengan
pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut (kecuali jasa konsultasi dalam bidang hukum dan pajak) Kegiatan Usaha Penunjang Sesuai Anggaran Dasar: Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan wilayah usaha pertambangan dan sumber daya yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang untuk perkebunan, pertanian, kehutanan, properti, dan pembangkit listrik (power plant) dan energi.
15
BAB III PEMBAHASAN
3.1 Bentuk Kebijakan Privatisasi BUMN di Indonesia Proses Privatisasi
Gambar.1 Mekanisme Privatisasi BUMN
Proses privatisasi akan dilaksanakan melalui mekanisme yang cukup ketat diantara pemerintah dan DPR. Proses ini mengikuti tahapan sebagai berikut : 1. Proses internal di pemerintah yang terdiri dari proses penetapan BUMN yang akan di privatisasi (identifikasi BUMN yang akan di privatisasi, cara/metode privatisasi dan jumlah saham yang akan dilepaskan), dimana proses ini melibatkan Komite Privatisasi yang diketuai oleh Menko
16
Ekonomi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN serta Menteri Teknis terkait..BUMN yang disepakati untuk diprivatisasi dimasukan dalam daftar Program Tahunan Privatisasi (PTP). 2. Proses persetujuan dan konsultasi di DPR yang dimulai dengan penetapan hasil privatisasi dalam APBN (jika ada). 3. Proses pelaksanaan privatisasi sesuai dengan program tahunan privatisasi dan sesuai dengan persetujuan DPR. Dalam prakteknya, seperti yang dinyatakan oleh sumber di Kementrian BUMN, proses ini akan menghabiskan waktu yang cukup panjang terutama saat pembahasan di DPR, karena paling tidak melibatkan 2 komisi. Apabila dibutuhkan minimal 2 kali pertemuan setiap komisi maka untuk 1 proposal privatisasi BUMN akan dibutuhkan minimal 4 kali pertemuan dengan pihak DPR, sehingga ketika pemerintah membawa proposal 10 BUMN yang akan diprivatisasi maka dibutuhkan paling sedikit 40 kali hearing dengan DPR. Pelaksanaan privatisasi Program privatisasi di Indonesia untuk pertamakalinya berlangsung ketika rezim orde baru. Privatisasi besar-besaran diawali pada tahun 1991 hingga tahun 1997 dimana pemerintah melakukan penjualan saham perdana di pasar modal dalam negeri dan pasar modal luar negeri. Tahun 1991 pemerintah menjual 35% saham PT Semen Gresik, dilanjutkan pada tahun 1994, pemerintah menjual 35% saham PT Indosat. Tahun 1995, pemerintah menjual 35% saham PT Tambang Timah dan 23% saham PT Telkom, tahun 1996 saham BNI didivestasi 25% dan tahun 1997 saham PT Aneka Tambang dijual sebanyak 35. Dalam catatan sejarah pada tahun 1994 dan 1995 penjualan BUMN Indonesia bahkan telah masuk pasar modal internasional melalui dual setting yaitu di New York dan London. Kebijakan privatisasi pada masa Orde Baru ini dilakukan untuk menutupi pembayaran hutang luar negeri (HLN) Indonesia yang jumlahnya terus membengkak. Pada tahun 1985 hutang luar negeri pemerintah sudah mencapai US$ 25,321 milyar. Tahun 1991 jumlah hutang luar negeri pemerintah sudah membengkak dua kali lipat menjadi US$ 45,725 milyar. Jumlah HLN pemerintah terus bertambah hingga tahun 1995 mencapai US$
17
59,588 milyar. Jadi proyek privatisasi sebenarnya tidak terlepas dari proyek menutupi beban hutang yang dipakai rezim developmentalis Orde Baru. Pemasukan hasil privatisasi BUMN tahun 1995-1997 menurunkan HLN pemerintah menjadi US$ 53,865 milyar pada tahun 1997. Pasca orde baru kebijakan privatisasi masih terus dilanjutkan dan tidak dapat dihentikan. Apalagi konsep privatisasi telah masuk menjadi perjanjian antara pemerintah rezim orde baru dengan IMF lewat Letter of Intent (LoI). Pada tahun 1998 pemerintah kembali menjual 14% saham PT Semen Gresik kepada perusahaan asing Cemex. Tahun 1999 pemerintah menjual 9,62%. saham PT Telkom, 51% saham PT Pelindo II kepada investor Hongkong, dan 49% saham PT Pelindo III investor Australia. Tahun 2001 pemerintah kembali menjual 9,2% saham Kimia Farma, 19,8% saham Indofarma, 30% saham Socufindo, 11,9% saham PT Telkom. Antara tahun 2002-2006 privatisasi dilanjutkan dengan menjual saham 14 BUMN dengan cara IPO dan strategic sales.
Privatisasi semakin menjadi-jadi ketika tahun 2008. Sekitar 37 BUMN yang diprivatisasi oleh pemerintah untuk mendorong pemasukan negara dan demi menutupi jumlah hutang yang sangat besar. BUMN-BUMN yang diprivatisasi itu antara lain Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makassar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, BNI, Persero, Adhi Karya, PT Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, Industri Sandang, PT Inti, Rukindo, dan Bahtera Adi Guna, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara VII, dan Sarana Karya, Semen Batu Raya, Waskita Karya, Sucofindo, Surveyor Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Pembangunan Perumahan (melalui IPO), Kawasan Industri Surabaya, dan Rekayasa Industri. Yodya Karya, Kimia Farma dan Indo Farma (keduanya mau merger), PT Kraft Aceh, PT Dirgantara Industri, Boma Vista, PT Barata, PT Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Perkapalan Koja Bahari, Biramaya Karya, dan Industri Kapal Indonesia. Pada tahun 2009 BUMN yang sudah masuk program privatisasi sekitar 20 BUMN. Sembilan BUMN menggunakan pola penjualan saham kepada publik (IPO) yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Krakatau Steel, PTPN III, PT PN IV, 18
PTPN VII, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Rekayasa Industri. Tujuh perusahaan dijual dilakukan dengan pola penjualan strategis yaitu PT Rukindo, PT Bahtera Adiguna, PT Industri Sandang, PT Sarana Karya, PT Cambrics Primissima, PT Industri Gelas, , PT BNI Tbk, Semen Kupang, Semen Baturaja. Dan privatisasi tiga BUMN Konstruksi, PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Waskita Karya. Sedangkan pada tahun 2010, BUMN yang sudah siap diprivatisasi dan mendapat persetujuan DPR yaitu BUMN PT Krakatau Steel, PT Garuda Indonesia, dan PT Pembangunan Perumahan (PP). BUMN-BUMN yang juga sudah siap diprivatisasi pada tahun 2010 diantaranya PT PP, kemudian PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, PTPN III, PT Adikarya, dan PT Waskita Karya. BUMN-BUMN tersebut sudah siap untuk diprivatisasi karena sudah masuk dan akan dilakukan pembahasan di DPR. Secara singkat proses privatisasi BUMN di Indonesia yang telah berlangsung selama tahun 19912007 digambarkan melalui tabel 1.1 :
Tahun
1991 1994 1995
1996 1997 1998 1999
Privatisasi BUMN di Indonesia yang telah berlangsung selama tahun 1991-2007 BUMN % Metode Hasil % Sisa yang Saham RI Dijual PT. Semen Gresik Tbk 27* IPO Rp 280 milyar 65 8 Rp 126 milyar PT Indosat Tbk 10* IPO Rp 2.537 milyar 65 25 PT Tambang Timah 25 IPO Rp 511 milyar 65 Tbk 10* PT Telkom Tbk 10* IPO Rp 5.058 milyar 80 13 PT BNI Tbk 25* IPO Rp 920 milyar 99** PT Aneka Tambang 35* Tbk PT Semen Gresik Tbk 14
IPO
Rp 603 milyar
65
SS
Rp 1.317
51
PT Pelindo II
49***
SS
USD 190 Juta
100
PT Pelindo III
51***
SS
USD 157 juta
100
PT Telkom
9,62
Rp 3.188 milyar
66,19
PT Kimia Farma Tbk
9,2*
Plecem ent IPO
Rp 110 milyar
90,8
19
2001
2002
2003
PT Indofarma Tbk
19,8*
IPO
Rp 150 milyar
80,2
PT Socfindo
30
SS
USD 45,4 juta
10
PT Telkom Tbk
11,9
Rp 3.100 milyar
54,29
PT Indosat Tbk
8,06 41,94
Rp 967 milyar USD 608,4 juta
PT Telkom Tbk
3,1
56,94**** * 14,39 51,19
PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk PT WNI
15 1,26* 41,99
Plecem ent Plecem ent SS Plecem ent IPO
PT Bank Mandiri Tbk PT Indocement TP Tbk
84
SS
Rp 156 milyar Rp 156 milyar Rp 255 milyar
20
IPO
Rp 2.547 milyar
80
16,67
SS
Rp 1.157 milyar
0
IPO
Rp 2.512 milyar
57,57
IPO
Rp 1.235 milyar
60,03
EMBO
Rp 69,49 milyar
51
EMBO IPO Plecem ent IPO
Rp 65 milyar
51******
Rp 2.844 milyar
69,96
Rp 189 milyar
65,02
Plecem ent SO
Rp 2,088 milyar
55,33 73,3
IPO
Rp 3,125 milyar Rp 4.043 milyar Rp 3,468 milyar
IPO
Rp3,468 milyar
70
PT BRI Tbk
2004
2006
30 15* PT PGN Tbk 20 19* PT Pembangunan 49 Perumahan PT Adhi Karya Tbk 24,5 24,5* PT Bank Mandiri Tbk 10 PT Tambang Batubara 12,5 Bukit Asam Tbk PT PGN Tbk 5,31 PT BNI Tbk
2007
Rp 1.100 milyar
PT Wijaya Karya Tbk
10,86 15* 31,7*
PT Jasa Marga Tbk
30*
0
68,4
Tabel. 1 Privatisasi BUMN di Indonesia yang telah berlangsung selama tahun 1991-2007 Catatan : *
Dari saham baru
**
Termasuk dana rekap
***
Saham yang dijual adalah saham PT JICT, anak perusahaan PT Pelindo II
20
****
Saham yang dijual adalah saham PT TPS, anak perusahaan PT Pelindo III ***** Pada saat yang sama privatisasi PT Indosat Tbk dilakukan 2 metode (Placement & SS) ****** Pada saat yang sama privatisasi PT Adhi Karya dilakukan metode (IPO & EMBO) Sumber : Kemnterian Negara BUMN (www.bumn-ri.com)
3.2 Kebijakan Privatisasi pada PT. Aneka Tambang. Tbk Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil yang dicapai, maka produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi nasional perlu ditingkatkan lagi, sehingga peran dan sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya Persero. Untuk dapat mengoptimalkan peranannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme
antara
lain
melalui
pembenahan
pengurusan
dan
pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan Privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan. Privatisasi bukan semata-mata bermakna sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi
21
global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik. Privatisasi BUMN di Indonesia telah dilakukan sejak rezim Orde Baru sampai saat ini. Privatisasi yang dilaksanakan di era Soeharto yaitu pemerintah menjual 35% saham PT Semen Gresik (1991), 35% saham PT Indosat (1994) dan 35 % saham PT Aneka Tambang (1997). Pada era presiden Habibie, privatisasi dilakukan terhadap 12 BUMN, termasuk privatisasi PT Semen Gresik pada 1998 yang menimbulkan kontroversi. Sementara di era Megawati privatisasi dilakukan, misalnya tergadap PT Indosat (2002) dan pada era presiden Susilo Bambang Yudoyono tetap melanjutkan program privatisasi BUMN (Habibullah, 2009). Sejak tahun 1997 perusahaan Antam telah termasuk dalam penerapan kebijakan privatisasi oleh pemerintah. Hal ini dapat diketahui dengan dimulainya penjualan atau penawaran atas saham perusahaan pada tahun 1997 melaui Initial Public Offering (IPO). Perusahaan melakukan penawaran saham perdana kepada masyarakat sebanyak 430.769.000 saham yang merupakan 35% dari jumlah 1.230.769.000 saham ditempatkan dan disetor penuh. Penawaran saham kepada masyarakat tersebut dicatat di dahulu Bursa Efek Jakart (“BEJ”) dan Bursa Efek Surabaya (“BES”) pada tanggal 27 November 1997 (pada tahun 2008, kedua bursa tersebut digabung menjadi Bursa Efek Indonesia). Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, semua saham ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 9.538.459.749 lembar saham telah dicatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2002, saham Perusahaan dicatatkan di Bursa Efek Australia (“BEA”) sebagai Chess Depository Interests (“CDI”). Pada tanggal 31 Desember 2011, unit yang diperdagangkan di BEA adalah sejumlah 1.907.691.950 unit CDI yang merupakan 9.538.459.749 saham biasa seri B (Annual Report, 2011). Perusahaan Antam telah membuka pintu untuk berbagi kepemilikan saham kepada swasta. Privatisasi ini dilakukan tidak lain adalah untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN.
22
Berikut akan disajikan jumlah pembagian saham kepada shareholder yang turut menanamkan modal (investasi) - nya pada PT. Antam tercatat pada tahun 2011 :
Tabel.2 Pemilik Saham PT. Aneka Tambang 2011 berdasar Annual Report PT. Aneka Tambang 2011.
Dari data yang telah dipaparkan diatas diketahui bahwa keikutsertaan swasta (pihak asing) baik institusi asing maupun institusi domestik hanya berkisar < 5% saham, dengan total dari keseluruhan investor swasta berkisar 35% saham. Sedangkan kepemilikan saham sebesar 65% masih dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menjadikan kekuasaan atas kebijakan PT.Antam masih berada pada koridor kekuasaan pemerintah. Selanjutnya akan disajikan pertumbuhan grafik terhadap jumlah pemegang saham dengan kepemilikan < 5% pada PT. Antam tahun 2011. Penyertaan modal sebesar 35% yang diberikan PT. Antam kepada lebih dari satu pihak swasta/asing merupakan langkah yang ideal. Dengan 23
memberikan saham 35% kepada 19 investor telah memperluas kepemilikan swasta terhadap BUMN pemerintah. Dengan adanya keikutsertaan 19 investor domestik maupun asing telah memenuhi proses privatisasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Selain itu, dengan adanya keikutsertaan 19 investor hal ini dapat menjauhkan dari munculnya proses monopoli tunggal pembelian aset BUMN (Patriadi, 2004).
Gambar.2 Grafik jumlah pemegang saham dengan kepemilikan < 5% PT. Antam tahun 2011
Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar pada PT. Antam memiliki dominasi yang luas dalam pembentukan kebijakan manajemen pada pengelolaan perusahaan. Hal ini dapat mendatangkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang dapat diambil dari adanya kepemilikan saham yang besar oleh pemerintah : a. Pemerintah dapat menyetir kebijakan strategis untuk mengembangkan BUMN bersama mitra kerja dari swasta b. Pemerintah dapat mempertahankan aset negara yang strategis. Aneka tambang sebagai perusahaan yang berkembang pada penggalian dan pengolahan tambang akan sangat strategis jika di kelola oleh pemerintah. Hal ini untuk menghindarkan dari adanya proses monopoli oleh pihak swsta seperti yang terjadi pada pengelolaan tambang PT. Freeport yang ada di papua. 24
Sedangkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dengan adanya kepemilikan yang besar oleh pemerintah adalah sebagai berikut : a. Kebijakan manajemen tidak akan mengalami perubahan, demikian pula teknologi dan budaya kerja kurang mengalami perubahan yang signifikan b. Terbatasnya peran swasta dalam mempengaruhi kebijakan perusahaan
3.3 Pengaruh
privatisasi
PT.
Aneka
Tambang
terhadap
proses
pemerintahan dan pembangunan di Indonesia Berbagai penelitian tentang kinerja privatisasi BUMN, seperti yang disarikan oleh Megginson & Netters (2001) menyimpulkan bahwa BUMN pasca privatisasi umumnya mengalami perbaikan kinerja operasional dan finansial seperti diukur dari indikator real sales (output), profitability, efficiency (tingkat penjualan per pegawai), peningkatan belanja modal (capital spending) dan menurunnya angka hutang (leverage). Indikator Kinerja Operasional dan Finansial PT. Aneka Tambang Indikator Real sales (output)
Profitability
Tahun 2010
Tahun 2011
Total penjualan di tahun 2010 mencapai Rp8,74 triliun (komoditas feronikel, bijih nikel, dan emas).
Total penjualan bersih konsolidasian sebesar Rp10,35 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 18% (komoditas feronikel, bijih nikel, dan emas). Laba usaha Antam pada Laba usaha Antam pada tahun 2011 tercatat naik tahun 2010 adalah 2% menjadi Rp2,01 triliun. Rp1,97 triliun.
Capital spending
452,55 (aset tetap)
675,40 (aset tetap)
Leverage
Liabilitas jangka pendek di tahun 2011 sebesar : Rp.1.955.847.683.000
Liabilitas jangka pendek di tahun 2011 sebesar : Rp.831.911.287.000
Tabel. 3 Indikator Kinerja Operasional dan Finansial PT. Aneka Tambang
Penelitian privatisasi di negara berkembang seperti yang dilakukan Boubakri dan Rondinelli (2000) menunjukan bahwa faktor utama keberhasilan privatisasi bukan ditentukan semata oleh proses transfer 25
kepemilikan saham, namun juga sangat dipengaruhi faktor institusional seperti bagaimana kebijakan pemerintah dalam perdagangan bebas (trade openness), terbukanya iklim kompetisi, dan kesiapan infrastruktur pasar modal. Privatisasi juga dinyatakan sebagai salah satu kebijakan strategis yang dilakukan oleh manajemen BUMN untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan badan usaha milik negara. Pelaksanaan privatisasi diharapkan dapat menciptakan good corporate governance dilingkungan badan usaha milik negara sekaligus juga mewujudkan good governance di sektor publik.. Privatisasi, dalam perspektif nasionalisme memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Penjualan asset publik kepada pihak swasta mengurangi peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya publik kepada masyarakat. Orientasi pembangunan yang mengacu kepada pertumbuhan ekonomi yang pesat menuntut partisipasi pihak swasta dan asing untuk secara aktif terlibat dalam proses pembangunan nasional. Pertimbangan dan tujuan dari privatisasi dari setiap negara berbedabeda, pertimbangan aspek politis yang utama dari privatisasi mencerminkan adanya kesadaran bahwa beban pemerintah sudah terlalu besar, sementara sektor swasta lebih dapat melakukan banyak hal secara efisien dan efektif dibandingkan dengan lembaga pemerintah dan kegiatan-kegiatan yang terkait bisnis. Pandangan dari sisi manajemen puncak perusahaan, tujuan privatisasi lebih ditekankan kepada manfaat terhadap pengelolaan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui privatisasi diharapkan akan dapat tercipta adanya keterbukaan pengelolaan perusahaan serta terbentuknya budaya displin organisasi yang tinggi disamping akan diperolehnya sumber pendanaan yang lebih murah bagi pengembangan perusahaan. Privatisasi sebagai salah satu isu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokratisasi ekonomi yang melibatkan pihak swasta baik swasta nasional maupun asing, untuk secara aktif terlibat dalam proses pembangunan. Peran swasta diharapkan dapat pula ditingkatkan melalui privatisasi BUMN.
26
Berikut akan dipaparkan mengenai peranan PT. Aneka Tambang terhadap proses pemerintahan dan pembangunan di Indonesia : a. Pemerintahan Dampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat pada perubahan kebijakan pemerintah dan kontrol regulasi. Dimana dapat dikatakan sebagai sarana transisi menuju pasar bebas, aktivitas ekonomi akan lebih terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif, dengan adanya jaminan tidak ada hambatan dalam kompetisi, baik berupa aturan, regulasi maupun subsidi. Kebijakan privatisasi dikaitkan dengan kebijakan eksternal yang penting seperti tarif, tingkat nilai tukar, dan regulasi bagi investor asing. Juga menyangkut kebijakan domestik, antara lain keadaan pasar keuangan, termasuk akses modal, penerapan pajak dan regulasi yang adil, dan kepastian hukum serta arbitrase untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kasus perselisihan bisnis. Dampak lain yang sering dirasakan dari kebijakan privatisasi yaitu menyebarnya kepemilikan pemerintah kepada swasta, mengurangi sentralisasi kepemilikan pada suatu kelompok atau konglomerat tertentu. Sebagai sarana transisi menuju pasar bebas, aktivitas ekonomi akan lebih terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif, dengan jaminan tidak ada hambatan dalam kompetisi, baik berupa aturan, regulasi maupun subsidi. Untuk itu diperlukan perombakan hambatan masuk pasar dan adopsi sebuah kebijakan yang dapat membantu perkembangan dan menarik investasi swasta dengan memindahkan efek keruwetan dari kepemilikan pemerintah. Seharusnya program privatisasi ditekankan pada manfaat transformasi suatu monopoli publik menjadi milik swasta. Hal ini terbatas pada keuntungan ekonomi dan politik. Dengan pengalihan kepemilikan, salah satu alternatif yaitu dengan pelepasan saham kepada rakyat dan karyawan BUMN yang bersangkutan dapat ikut melakukan kontrol dan lebih memotivasi kerja para karyawan karena merasa ikut memilki dan lebih semangat untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN yang sehat. Hal ini dapat berdampak pada
27
peningkatan produktivitas karyawan yang berujung pada kenaikan keuntungan. b. Pembangunan kinerja dari segala aspek pada PT. Antam 1. Kinerja Ekonomi Kehadiran Antam, baik secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan dapat terus mendatangkan manfaat bagi masyarakat, terutama komunitas lokal yang berada di sekitar wilayah operasi Perseroan. Salah satu bentuk kontribusi langsung Antam terhadap perekonomian lokal
adalah utilisasi tenaga kerja lokal
yang
berkompetensi. Berikut akan disajikan Analisis Potensi Dampak terhadap Komunitas dan Strategi Penanggulangannya di UBP Emas Pongkor : Potensi Dampak Negatif Persaingan kesempatan kerja dengan pendatang.
Strategi Penanggulangan Kebijakan rekruitmen dengan memberikan kesempatan kepada penduduk asli Pongkor dan sekitarnya, untuk menjadi pegawai Antam. Memberikan pekerjaan pendukung kepada pemasok lokal, yang mempekerjakan tenaga kerja lokal.
Beralihnya mata pencaharian penduduk dari pertanian menjadi gurandil atau pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI).
Sosialisasi kegiatan gurandil atau PETI adalah kegiatan ilegal yang melanggar hukum. Memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah setempat, sehingga bisa merekrut tenaga kerja lokal. Inisiasi model kampung konservasi (MKK), dengan memberikan kesempatan kepada penduduk untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan berbasis
Hasil Didapat Jumlah pegawai tetap asli Pongkor dan sekitarnya mencapai 19,36% dari seluruh pegawai tetap Antam di UBP Emas Pongkor. Beberapa pegawai tetap asli Pongkor menduduki jabatan setingkat manajer. Saat ini ada 33 perusahaan pemasok lokal yang berkegiatan. Jumlah pelaku PETI yang terus berkurang. Jumlah mitra binaan sampai dengan 2010 adalah 835 mitra binaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal sekitar 1.600 hingga 2.000 orang. Beberapa gurandil telah menjadi penggiat MKK dan menjadi motor pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pembentukan
28
potensi lokal.
Tabel.4
kelompok tani pemelihara ternak kambing dan pemelihara tambak ikan di lima desa di sekitar Pongkor.
Analisis Potensi Dampak terhadap Komunitas Penanggulangannya di UBP Emas Pongkor tahun 2010.
dan
Strategi
2. Kinerja Lingkungan Secara umum kegiatan penambangan yang dijalankan Antam memberikan dampak langsung dengan adanya lahan yang terganggu, yang kemudian menimbulkan akibat terancamnya keanekaragaman hayati. Oleh karenanya, secara berkesinambungan Perseroan terus berupaya untuk melakukan pemulihan lahan tersebut melalui kegiatan reklamasi. Di tahun 2011, luasan lahan terganggu mencapai 32,19 hektar dan hingga akhir tahun 2011, luasan lahan terganggu secara kumulatif adalah 5.323 hektar. Luasan lahan yang direklamasi mencapai 181 hektar, dan total secara kumulatif ada 4.617 hektar atau 86,74% dari lahan terganggu yang dapat dipulihkan melalui kegiatan reklamasi. Sesuai dengan master plan yang disepakati, hingga akhir 2011 Antam melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan penanaman 356.973 tanaman endemik atau tanaman lokal di area TNGHS, di sekitar UBPE Pongkor seluas 700 hektar. Pemantauan lain yang dilakukan di area UBPE Pongkor juga menemukan adanya beberapa kekayaan hayati lain, di antaranya burung elang ular bido, burung elang hitam serta beberapa jenis tumbuhan anggrek dan 39 tanaman obat-obatan. Kenyataan ini kian meyakinkan Perseroan untuk menindaklanjuti rencana maupun kegiatan pembangunan dan pengembangan konservasi keanekaragaman hayati. Kepedulian pada keanekaragaman hayati juga diwujudkan dengan mendukung Program Nasional Penanaman 1 miliar Pohon (OBIT/One Billion Indonesian Trees) yang digagas Pemerintah. Total jumlah pohon yang ditanam sampai akhir tahun 2011 mencapai 1.067.122 batang yang tersebar di berbagai lokasi. Dalam proyek pembangunan Pusat 29
Konservasi Keanekaragaman Hayati (PKKH), Antam berkerja sama dengan PT Rimbawan Bangun Lestari, yang merupakan bagian dari Sustainable Management Group berhasil merumuskan beberapa terobosan
baru,
yang
sekarang
telah
terbukti
efektif
untuk
mengembangkan model konservasi dengan basis pengelolaan investasi. Selain itu dalam hal pengelolaan limbah, Antam berkomitmen memastikan kualitas limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Dari hasil pengukuran yang dilakukan pada sejumlah parameter, kualitas limbah cair yang dihasilkan selalu berada di bawah ambang batas baku mutu lingkungan (Annual report, 2012). 3. Kinerja Sosial Tantangan membangun keberlanjutan dalam mengelola bisnis pertambangan, diwujudkan Perseroan dengan Rencana Induk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Master Plan CSR) Antam. Rencana ini difokuskan pada kinerja pembangunan sosial yang langsung dipantau oleh Direktorat Umum dan CSR. Dalam rencana induk ini, ada dua strategi yang membagi seluruh kegiatan CSR, layaknya dua sisi mata uang. Di satu sisi, strategi dilakukan untuk memenuhi kewajiban hukum terhadap pemangku kepentingan. Hal ini mendorong Perseroan, sebagai BUMN, untuk melakukan pengelolaan dampak positif maupun negatif dari kegiatan operasi usaha, sesuai dengan peraturan Pemerintah, yakni PERMEN BUMN No 05/MBU/2007. Selain itu, kegiatan CSR Antam juga merujuk pada prinsip ISO 26000. Di sisi lainnya, strategi kegiatan CSR direalisasikan melalui prinsip keterlibatan semua pemangku kepentingan (stakeholders inclusivity) dan pembangunan masyarakat. Dalam hal ini kegiatan CSR dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan
Perseroan,
termasuk
yang
disesuaikan
menghormati
hak
dengan
kemampuan
komunitas,
mengetahui
karakteristik komunitas dalam berinteraksi, mengakui ‘nilai kerja’ dalam bermitra dan berinvestasi sosial untuk menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Kesemuanya ini terangkum dalam Rencana Induk
30
CSR Antam untuk merespon dampak dari setiap tahapan kegiatan Perseroan, mulai dari tahap eksplorasi, konstruksi dan operasi, hingga penutupan tambang serta pasca-tambang. Realisasi dari kinerja sosial ini adalah melalui kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Selain itu juga ada program pengembangan masyarakat (community development atau Comdev), yang pelaksanaannya sesuai dengan arah kebijakan Perseroan. Program Kemitraan dijalankan dengan basis penguatan ekonomi lokal melalui pemberian bantuan dana pinjaman bergulir untuk usaha mikro dan kecil (UMK) Pemberian dana ini dibarengi dengan pembinaan, termasuk pelatihan manajemen usaha dan promosi. Penyaluran dana Program Kemitraan dilakukan langsung atau bekerjasama dengan pihak lain. Realisasi penyaluran pinjaman tahun 2011 mencapai total Rp68,99 miliar, dengan Rp15,86 miliar yang dijalankan sendiri oleh Perseroan dan Rp53,13 miliar yang disalurkan dengan kerjasama diluar dana pembinaan sebesar Rp4,39 miliar. Pelaksanaan program Bina Lingkungan dan Comdev meliputi beberapa bidang utama, antara lain bantuan di bidang penyediaan sarana/prasarana umum, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, sarana ibadah dan kegiatan keagamaan, pelestarian alam, bencana alam, pelestarian budaya, serta bantuan di bidang sosial budaya lainnya. Realisasi penggunaan dana program BL ditetapkan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN PERMEN No. 05/ MBU/2007, yakni penyisihan 2 persen dari laba Perseroan. Total realisasi Bina Lingkungan di tahun 2011 adalah sebesar Rp27,83 miliar. Adapun realisasi
penggunaan
dana
Comdev
sebesar
Rp159,77
miliar
dianggarkan Perseroan sesuai dengan kebijakan program Perusahaan.
31
Pada tahun 2012, Antam menganggarkan Rp232 miliar untuk program Comdev, Rp105,5 miliar untuk Program Kemitraan dan Rp30,2 miliar untuk Program Bina Lingkungan (Annual report, 2012).
32
BAB IV PENUTUP 4.1 Simpulan Berikut akan dipaparkan terkait kesimpulan dari pembahasan : 1. Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasilhasil yang dicapai, maka produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi
nasional
perlu
ditingkatkan
lagi,
sehingga
peran
dan
sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya Persero. 2. Sejak tahun 1997 perusahaan Antam telah termasuk dalam penerapan kebijakan privatisasi oleh pemerintah. Hal ini dapat diketahui dengan dimulainya penjualan atau penawaran atas saham perusahaan pada tahun 1997 melaui Initial Public Offering (IPO). Perusahaan melakukan penawaran saham perdana kepada masyarakat sebanyak 430.769.000 saham yang merupakan 35% dari jumlah 1.230.769.000 saham ditempatkan dan disetor penuh. Penawaran saham kepada masyarakat tersebut dicatat di dahulu Bursa Efek Jakart (“BEJ”) dan Bursa Efek Surabaya (“BES”) pada tanggal 27 November 1997 (pada tahun 2008, kedua bursa tersebut digabung menjadi Bursa Efek Indonesia). Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, semua saham ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 9.538.459.749 lembar saham telah dicatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2002, saham Perusahaan dicatatkan di Bursa Efek Australia (“BEA”) sebagai Chess Depository Interests (“CDI”). Pada tanggal 31 Desember 2011, unit yang diperdagangkan di BEA adalah sejumlah 1.907.691.950 unit CDI yang merupakan 9.538.459.749 saham biasa seri B (Annual Report, 2011). 3. Berbagai penelitian tentang kinerja privatisasi BUMN, seperti yang disarikan oleh Megginson & Netters (2001) menyimpulkan bahwa BUMN pasca privatisasi umumnya mengalami perbaikan kinerja operasional dan finansial seperti diukur dari indikator real sales (output), profitability,
33
efficiency (tingkat penjualan per pegawai), peningkatan belanja modal (capital spending) dan menurunnya angka hutang (leverage). 4. Privatisasi, dalam perspektif nasionalisme memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Penjualan asset publik kepada pihak swasta mengurangi peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya publik kepada masyarakat. Orientasi pembangunan yang mengacu kepada pertumbuhan ekonomi yang pesat menuntut partisipasi pihak swasta dan asing untuk secara aktif terlibat dalam proses pembangunan nasional. 5. Kebijakan Privatisasi yang diberikan kepada PT. Aneka Tambang dapat mempengaruhi terhadap proses pemerintahan dan pembangunan di Indonesia.
4.2 Saran Berikut saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan : 1. Privatisasi dan restrukturasi dibutuhkan untuk menunjang peningkatan efisiensi, produktifitas BUMN, serta penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global. Oleh karena itu diperlukan penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik. 2. Privatisasi yang ideal menurut penulis adalah privatisasi < 50% saham. Hal ini dikarenakan untuk menghindarkan dari monopoli dari swasta. 3. Pemerintah seharusnya melakukan memberikan penawaran saham BUMN kepada banyak institusi yang berbeda atau dengan kata lain tidak ditawarkan kepada institusi tunggal swasta. Hal ini dimaksudkan untuk penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik. Hal ini seperti yang sudah diterapkan oleh PT. Antam yang 35% sahamnya dimiliki oleh 19 korporat yang berbeda. 4. Indonesia harus berhatihati-hati dalam pengambilan kebijakan privatisasi, karena privatisasi ini pada dasarnya mengacu konsep ekonomi kapitalis. Jadi sebaiknya setiap pengambilan keputusan disesuaikan dengan melihat kondisi masyarakat dalam suatu Negara.
34
