KONTRADIKSI DALAM PRIVATISASI BUMN Umi Fitria IKIP PGRI Kaltim ABSTRACT Privatization of state enterprises has led to the pros and cons among Indonesians peoples. Some people agree with the privatization of all privatization can provide better benefits while most people resist privatization because they are not nationalists and spend aa State asset. Pros and cons of privatization policy has been continued with each side's argument. Parties who agree with privatization argue that privatization needs to be done to improve the performance of BUMN as well as close devisit Budget 2002. With the privatization of BUMN is expected to be able to operate more professionally. As the largest shareholder of the new investors will seek more efficient so as to establish the optimal profit, able to absorb more labor and able to contribute better to the government through tax and dividend payments. Parties who do not agree with the privatization argue that if privatization is not implemented then the ownership of BUMN remained in the hands of government. Thus, any gains or losses are fully borne by the government. Keywords : The Privatization of State Eterprises (BUMN) sektor
PENDAHULUAN BUMN didirikan dengan tujuan memobilisasi
tabungan
menciptakan
masyarakat,
kesempatan
swasta.
Keempat,
privatisasi
bertujuan untuk menciptakan investasi baru,
termasuk
investasi
asing,
kerja,
kepemilikan saham yang lebih besar dan
menyediakan barang-barang publik, dan
pendalaman sistem keuangan dalam
menjaga
negeri.
industri
atau
sektor
yang
dianggap strategis tetap di bawah kendali pemerintah.
Privatisasi
di
negara-negara
Amerika Latin ternyata bukan hanya
Ada
beberapa
alasan
keputusan ekonomi. Di negara-negara
privatisasi
BUMN.
ini, privatisasi dikaitkan dengan tarik
Pertama, meningkatkan kinerja berupa
menarik kekuatan politik dan bukan
efisiensi
hanya
dilakukannya
ekonomis
BUMN
yang
sekadar
“rasionalitas
pasar”.
ditunjukkan dengan harga jual yang
Namun, privatisasi dilakukan akibat
rendah
dan
“tekanan”
produk.
Kedua,
keuangan.
meningkatnya
kualitas
mengurangi
Ketiga,
defisit
mencapai
keseimbangan antara sektor publik dan
bank-bank
internasional,
konsultan dan lembaga pemerintah yang mendesain
program
privatisasi.
Reformasi BUMN di Cina diawali
dengan
eksperimen
Xiaoping
mendukung kelancaran proses kegiatan
pasca-Kongres Partai ke-11 pada tahun
usaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan
1978. Di hampir semua daerah, 70%
pemerintah untuk memberdayakan usaha
BUMN
kecil, menengah dan koperasi yang
skala
Deng
kecil
dan
menengah
diprivatisasi terutama melalui skema
berada di sekitar lokasi BUMN.
pemegang saham oleh para karyawan. Pemerintah Indonesia mendirikan
Namun dalam kurun waktu 50 tahun
semenjak
BUMN
BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu
BUMN
tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan
menunjukkan
yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang
menggembirakan. Perolehan laba yang
bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan
dihasilkan masih sangat rendah. Sebagai
untuk mengelola sektor-sektor bisnis
contoh,
strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak
memiliki total asset sebesar Rp. 861,52
tertentu.
yang
trilyun hanya mampu menghasilkan
menyangkut hajat hidup orang banyak,
keuntungan sebesar Rp. 13,34 Trilyun,
seperti perusahaan listrik, minyak dan
atau dengan tingkat Return on Assets
gas bumi, sebagaimana diamanatkan
(ROA) sebesar 1,55%. Data tahun 2000
dalam pasal 33 UUD 1945, seyogyanya
menunjukkan bahwa hanya 78,10% (107
dikuasai oleh BUMN. Dengan adanya
perusahaan) BUMN yang beroperasi
BUMN
dalam
Bidang-bidang
diharapkan
usaha
dapat
terjadi
secara
dibentuk,
umum
belum
kinerja
pada
tahun
keadaan
yang
2000
sehat.
BUMN
Sedangkan
peningkatan kesejahteraan masyarakat,
sisanya, 16,06% (22 perusahaan) dalam
terutama masyarakat yang berada di
kondisi kurang sehat, dan 5,84% (8
sekitar lokasi BUMN. Tujuan BUMN
perusahaan) dalam keadaan tidak sehat.
yang bersifat sosial antara lain dapat
Agar
dicapai melalui penciptaan lapangan
BUMN yang ada dalam kondisi kurang
kerja serta upaya untuk membangkitkan
sehat dan tidak sehat perlu dibantu oleh
perekonomian
pemerintah, dalam bentuk penyertaan
lapangan
lokal.
modal pemerintah.
perekrutan tenaga kerja oleh BUMN.
Sementara
untuk
dicapai
menjalankan
melalui
Upaya
kerja
Penciptaan
dapat
itu,
saat
pemerintah
dapat
dicapai
berjuang untuk melepaskan diri dari
mengikut-sertakan
belitan krisis ekonomi yang terjadi sejak
masyarakat sebagai mitra kerja dalam
pertengahan tahun 1997. Berbagai upaya
dengan
jalan
lokal
masih
ini
membangkitkan
perekonomian
Indonesia
fungsinya,
harus
sebagaimana yang disarankan IMF telah
sudah diambil pemerintah tidak bisa
dijalankan, misalnya perubahan format
dengan segera dilaksanakan, karena
APBN
berbagai
dari
T-Account
menjadi
I-
alasan.
Keputusan
untuk
Account, yang memungkinkan adanya
menentukan pemenang tender privatisasi
defisit pada APBN. Dengan format baru
juga tidak ada aturan atau formula yang
tersebut, jelas terlihat bahwa sejak tahun
jelas,
2000 APBN Indonesia mengalami defisit
kurang
anggaran.
privatisasi.
Salah
satu
upaya
yang
sehingga
ditempuh pemerintah untuk menutup defisit
anggaran
tersebut
adalah
melakukan privatisasi BUMN.
terkesan
transparan
dalam
Kegagalan privatisasi
pemerintah proses
pelaksanaan
juga
disebabkan
adanya
penolakan terhadap privatisasi BUMN.
Pelaksanaan privatisasi BUMN
Penolakan terhadap privatisasi BUMN
dicanangkan
Pemerintah
dapat dilihat dari maraknya demo-demo
Indonesia ternyata tidak dapat berjalan
untuk menentang privatisasi BUMN,
mulus sebagaimana yang diharapkan.
baik yang dilakukan oleh masyarakat
Realisasi privatisasi BUMN tahun 2001
maupun karyawan BUMN. Penolakan
hanya mampu mencapai 50% dari target.
terhadap privatisasi juga datang dari
Sembilan
pihak-pihak
yang
BUMN
oleh
yang
seharusnya
tertentu
seperti
Direksi
diprivatisasi pada tahun 2001 terpaksa di
BUMN, Pemerintah Daerah, DPR, dll.
carry over ke tahun 2002. Sementara itu,
Berbagai
untuk tahun 2002 sendiri, pemerintah
pihak-pihak
mentargetkan privatisasi untuk
privatisasi
15
BUMN.
alasan
dikemukakan
tertentu BUMN,
untuk antara
oleh
menolak lain
(1)
privatisasi dianggap merugikan negara,
Pelaksanaan
privatisasi
yang
(2)
privatisasi
kepada
pihak
asing
terjadi sampai saat ini masih terkesan
dianggap tidak nasionalis, (3) belum
ruwet,
tidak
adanya bukti tentang manfaat yang
transparan. Dikatakan ruwet karena tidak
diperoleh dari privatisasi. Disamping
adanya aturan yang jelas tentang tata-
alasan-alasan tersebut, masing-masing
cara dan prosedur privatisasi. Proses
pihak memiliki alasan yang spesifik.
privatisasi dari setiap BUMN dilakukan
Direksi
dengan prosedur dan perlakuan yang
privatisasi akan menyebabkan hilangnya
berbeda. Pelaksanaan privatisasi juga
jabatan, fasilitas dan kemudahan yang
terkesan berlarut-larut. Keputusan yang
mereka miliki selama ini, serta hilangnya
berlarut-larut,
dan
BUMN
mengkhawatirkan,
peluang
untuk
melakukan
korupsi.
Tanri akhirnya memutuskan program
Pemerintah Daerah mengkhawatirkan
privatisasi dilakukan melalui penjualan
privatisasi BUMN akan menyebabkan
lewat mitra strategik (strategic partner)
Pemerintah Daerah kehilangan sumber
di banding lewat penawaran publik
penerimaan
Sementara
melalui bursa saham. Yang dikarenakan:
anggota DPR dan elit politik ada yang
pertama, pasar modal baru mengalami
memanfaatkan
untuk
depresi akibat krisis moneter. Kedua,
atau
penjualan lewat mitra strategik dianggap
golongan/partainya. Penolakan terhadap
lebih baik daripada penawaran publik
privatisasi BUMN, terutama privatisasi
terutama dalam memperbaiki manajemen
kepada investor asing, mengesankan
BUMN
bahwa
mereka terhadap pasar dan teknologi.
pendapatan.
isu
kepentingan
privatisasi pribadi
mereka
adalah
kelompok
nasionalis yang menentang penjualan aset negara.
maupun
Beberapa pemerintah
peningkatan
alasan
Indonesia
akses
mengapa melakukan
privatisasi terhadap BUMN, yaitu (1)
TINJAUAN PUSTAKA Proses privatisasi BUMN tidak
untuk menutupi defisit APBN, (2) tidak
saja terjadi di negara berkembang,
memiliki dana segar mensubsidi BUMN
namun juga di negara-negara maju.
agar terus berkembang demi kepentingan
Kebijaksanaan privatisasi baik di negara
masyarakat, (3) banyak BUMN yang
maju maupun negara berkembang dalam
tidak dapat menghasilkan keuntungan
rangka untuk membebaskan pemerintah
maksimal untuk dikontribusikan bagi
dari
bidang
kemakmuran rakyat melalui APBN, (4)
ekonomi yang merupakan bidang yang
maraknya praktik korupsi, kolusi, dan
semestinya dilakukan oleh sektor swasta.
nepotisme (KKN) yang menyebabkan
campur
tangan
dalam
Reformasi BUMN mengandung
BUMN bekerja tidak efisien. Di Indonesia, pemerintah baru
makna yang lebih luas dan memerlukan sebuah grand strategi reformasi BUMN.
sejak
Reformasi
mencakup
privatisasi secara bertahap, yakni dengan
utama, yaitu
dikeluarkannya Inpres No. 5 (Oktober
internal korporat BUMN dan positioning
1988), 3 Keputusan Menteri Keuangan
seharusnya
setidaknya 2 dimensi
BUMN
dalam
ekonomi
nasional
konfigurasi
sistem
(Kuncoro,
2002).
1988
memberlakukan
upaya
(740/KMK.00/1989; 741/KMK.99/1989; 1232/KMK.013/1989), dan surat Edaran S-648/MK013/1990. Selama tahun 1989-
1993 ternyata baru tujuh BUMN yang
privatisasi tidak menimbulkan resistensi
telah diprivatisasi. Jumlah ini 5 buah
dari pihak-pihak yang terkait.
lebih sedikit dari pada BUMN baru yang
Namun
demikian,
privatisasi
didirikan dalam periode yang sama, dan
BUMN telah mengundang pro dan
45 lebih sedikit dari pada yang pernah
kontra di kalangan masyarakat. Sebagian
dinyatakan oleh Menteri Keuangan akan
masyarakat berpendapat bahwa BUMN
diprivatisasi setelah 1989. Jumlah saham
adalah aset negara yang harus tetap
yang dijual ke investor swasta juga
dipertahankan
masih relatif kecil. Dari enam BUMN
pemerintah,
yang diprivatisasi melalui pasar modal
mendatangkan manfaat karena terus
antara tahun 1991 sampai 1997, sebagian
merugi. Misalnya kasus penjualan saham
besar kepemilikan saham BUMN masih
PT. Semen Gresik Group kepada Cemex.
dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah
Kebijakan ini ditolak oleh serikat pekerja
hanya menjual sebagian sahamnya yang
Semen
berkisar antara 25% sampai 35%.
melakukan mogok kerja. Sementara itu,
Privatisasi
oleh
walaupun
Gresik
tidak
(SPSG)
dengan
dilaksanakan
ada sebagian masyarakat berpikir secara
pada tahun 2002 diharapkan dapat
realistis. Mereka berpendapat bahwa
mendatangkan banyak manfaat, antara
pemerintah
lain menghasilkan dana untuk menutup
memiliki BUMN, yang penting BUMN
defisit
tersebut dapat mendatangkan manfaat
kinerja
APBN BUMN
yang
kepemilikannya
2002,
meningkatkan
yang
diprivatisasi,
terselenggaranya prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan BUMN, meningkatnya
kemampuan
yang
lebih
tidak
baik
perlu
bagi
sepenuhnya
negara
dan
masyarakat Indonesia. Pada era mendatang, BUMN
BUMN
akan dihadapkan pada suatu pasar yang
untuk mengakses peluang di pasar
semakin luas, dengan persaingan yang
internasional, terjadinya transfer ilmu
semakin ketat. Potensi pasar tidak hanya
pengetahuan dan teknologi dari investor
terbatas di pasar dalam negeri, tetapi
ke BUMN yang diprivatisasi, serta
juga di pasar luar negeri. Namun
terjadinya perubahan budaya kerja yang
sebaliknya, pesaing dari luar negeri juga
mengarah kepada peningkatan kinerja
akan memperebutkan pasar yang ada di
BUMN.
dalam negeri.
Sementara
itu,
dari
sisi
pelaksanaan privatisasi hendaknya dicari strategi-strategi
agar
pelaksanaan
Untuk mengantisipasi peluang dan ancaman tersebut, BUMN harus
mempersiapkan diri dengan menciptakan
investor luar negeri dengan penyertaan di
produk barang atau jasa yang sesuai
atas 50%. Setiap metode memiliki
dengan
kelebihan
selera
konsumen,
memiliki
dan
kelemahan
masing-
kualitas yang baik, dengan harga yang
masing.
kompetitif.
a. Privatisasi Melalui Pasar Modal
Dengan
bermodalkan
kemampuan di bidang keuangan saja,
Pada
belum
jaminan
pasar modal, pemerintah menjual
bahwa BUMN akan mampu bertahan
kepada publik semua atau sebagian
hidup dan bersaing di pasar global.
saham yang dimiliki atas BUMN
BUMN harus mampu menjaring dan
tertentu kepada publik melalui pasar
melayani konsumen dengan kualitas
modal.
pelayanan yang lebih baik. BUMN harus
hanya menjual sebagian dari saham
mampu memanfaatkan teknologi yang
yang dimiliki atas BUMN tersebut.
tepat untuk menciptakan produk yang
Strategi ini akan menghasilkan suatu
berkualitas
perusahaan yang dimiliki bersama
cukup
tersebut,
memberikan
baik. BUMN
Dengan
teknologi
harus
mampu
strategi
antara
privatisasi
Umumnya,
pemerintah
pemerintah
dan
swasta.
menciptakan proses bisnis internal yang
Proporsi
efisien agar dapat menghasilkan produk
atas BUMN ini akan menurun.
dengan harga yang bersaing. Dan yang
Privatisasi
tidak kalah pentingnya, para karyawan
cocok untuk memprivatisasi BUMN
BUMN harus memiliki motivasi yang
yang besar, memiliki keuntungan
kuat untuk selalu mengupgrade diri dan
yang
meningkatkan
keuntungan yang memadai
kemampuan
mereka,
kepemilikan
melalui
melalui
memadai,
pemerintah
pasar
atau
modal
potensi yang
sejalan dengan perkembangan teknologi
dalam waktu dekat dapat direalisasi.
yang digunakan.
Privatisasi melalui pasar modal dapat
Privatisasi ditempuh
melalui
BUMN
dapat
beberapa
metode,
dilaksanakan apabila BUMN bisa memberikan
informasi
lengkap
antara lain melalui penjualan saham di
tentang keuangan, manajemen, dan
pasar modal, privat placement oleh
informasi lain-lain, yang diperlukan
investor dalam negeri dengan penyertaan
masyarakat sebagai calon investor.
di bawah 50%, privat placement oleh
Privatisasi melalui pasar modal akan
investor luar negeri dengan penyertaan di
menghasilkan dana yang bisa dipakai
bawah 50%, privat placement oleh
untuk
menutup
devisit
APBN.
Namun demikian, privatisasi tidak akan
banyak
pengelolaan
merubah
BUMN.
pola
Privatisasi
b. Privatisasi
Melalui
Placement
oleh
Private
Investor
Dalam
Negeri dengan Penyertaan di bawah
BUMN melalui pasar modal akan
50%
mendatangkan investor dalam jumlah
Pada strategi ini, pemerintah menjual
banyak dengan rasio penyertaan yang
sebagian kecil (kurang dari 50%)
relatif
dari
kecil.
Pemerintah
masih
saham
yang
dimiliki
atas
menjadi pemegang saham mayoritas.
BUMN tertentu kepada satu atau
Tidak
peran
sekelompok investor dalam negeri.
pemerintah dalam BUMN setelah
Calon investor pada umumnya sudah
privatisasi. Tidak ada transfer ilmu
diidentifikasi terlebih dulu, sehingga
pengetahuan dan teknologi, tidak ada
pemerintah dapat memilih investor
perubahan budaya kerja, serta tidak
mana yang paling cocok untuk
ada perluasan pasar di pasar global.
dijadikan partner usahanya.
Privatisasi
modal
Privatisasi dengan private placement
memacu
oleh investor dalam negeri akan
pertumbuhan perekonomian. Hal ini
menghasilkan dana bagi pemerintah
terjadi bisa dilihat dari komposisi
yang dapat dipakai untuk menutup
investor
saham
devisit APBN 2002. Namun dengan
BUMN di pasar modal. Apabila
penyertaan modal di bawah 50%,
sebagian besar penyertaan modal
investor
dilakukan oleh investor dalam negeri,
kekuatan yang dominan untuk ikut
berarti tidak banyak pertambahan
menentukan kebijakan perusahaan,
uang beredar di masyarakat, sehingga
sehingga peran pemerintah masih
sulit
tetap dominan dalam BUMN. Secara
belum
ada
pergeseran
melalui tentu
yang
dapat
membeli
untuk
pertumbuhan
pasar
mendongkrak ekonomi.
Namun
baru
tidak
memiliki
umum kebijakan manajemen tidak
sebaliknya, apabila sebagian besar
akan
investor berasal dari luar negeri,
demikian pula teknologi dan budaya
maka
menyebabkan
kerja yang ada tidak mengalami
peningkatan uang beredar, yang pada
perubahan yang signifikan. Strategi
akhirnya akan mampu meningkatkan
penyertaan
pertumbuhan ekonomi.
dalam negeri ini tidak menambah
akan
jumlah
mengalami
modal
uang
yang
perubahan,
dari
investor
beredar
di
masyarakat, sehingga perekonomian
diragukan, karena sangat tergantung
tidak terdongkrak dengan adanya
dari kemampuan investor baru untuk
privatisasi.
menembus pasar internasional.
c. Privatisasi Melalui Private Placement
d. Privatisasi Melalui Private Placement
oleh Investor Dalam Negeri dengan
oleh Investor Luar Negeri dengan
Penyertaan di atas 50%
Penyertaan di bawah 50%
Seperti halnya alternatif sebelumnya,
Alternatif ini akan menyebabkan
privatisasi melalui privat placement
adanya
oleh investor dalam negeri dengan
Indonesia, yang sangat berarti untuk
penyertaan
mempercepat
di
atas
50%
akan
aliran
dana
masuk
ke
perputaran
menghasilkan dana bagi pemerintah
perekonomian dan penyerapan tenaga
untuk menutup devisit anggaran.
kerja. Investor luar negeri pada
Namun demikian alternatif ini tidak
umumnya menginginkan adanya good
dapat mendongkrak perekonomian
corporate
nasional,
yang
mengelola BUMN. Namun dengan
ditanamkan di BUMN berasal dari
penyertaan kurang dari 50% investor
dalam
swasta).
baru tidak memiliki kekuatan untuk
Penyertaan investor di atas 50% akan
memaksakan kehendaknya. Investor
menyebabkan investor baru memiliki
luar negeri dapat diharapkan untuk
kekuatan untuk
menentukan
mentransfer ilmu pengetahuan dan
menjalankan
teknologi
karena
negeri
kebijakan
dana
(sektor
ikut
dalam
kegiatan
operasional
BUMN,
sehingga
akan terjadi
pergeseran
government
baru
kepada
dalam
pengelolaan
diharapkan
pelaksana usaha menjadi regulator
suasana
baru
dan promotor kebijakan. Visi, misi
BUMN,
dan
dan
merubah
budaya
BUMN
mungkin
BUMN.
Keikutsertaan investor luar negeri
peran pemerintah dari pemilik dan
strategi
dalam
dapan
BUMN memberikan
dalam
lingkungan
diharapkan kerja
dapat
karyawan
mengalami perubahan. Demikian pula
BUMN menjadi lebih baik. Namun
pemanfaatan
informasi,
demikian semua harapan tersebut
proses bisnis internal, serta budaya
masih tergantung kepada pemerintah
kerja akan mengalami perubahan.
Indonesia yang masih memegang
Kemampuan
akses
mayoritas saham BUMN tersebut.
internasional
barangkali
teknologi
ke
pasar masih
e. Privatisasi Melalui Private Placement
bidang usaha yang sama dengan BUMN
oleh Investor Luar Negeri dengan
yang akan diprivatisasi, (2) memiliki
Penyertaan di atas 50%
reputasi
Strategi privatisasi melalui privat
yang
internasional,
baik
(3)
di
tingkat
memiliki
jaringan
placement oleh investor luar negeri
pemasaran
dengan penyertaan di atas 50% akan
internasional,
membawa dampak yang signifikan bagi
prinsip-prinsip
BUMN
Indonesia.
governance dalam perusahaannya, (5)
Pemerintah akan memperoleh dana yang
telah memiliki budaya kerja yang baik
diperlukan
devisit
dalam perusahaannya, serta (6) memiliki
APBN. Penyertaan modal dari luar
keunggulan di bidang ilmu pengetahuan
negeri akan menyebabkan bertambahnya
dan teknologi.
uang
dan
pemerintah
untuk
beredar
menutup
Indonesia,
baik
di
(4)
telah
menerapkan
good
tingkat
corporate
yang
Dengan kriteria investor seperti
mendongkrak
ini dapat diharapkan BUMN setelah
percepatan perputaran perekonomian dan
privatisasi akan mampu mengembangkan
penyediaan
Dengan
diri serta memperluas pasar sehingga
penyertaan yang lebih besar, investor
unggul dalam persaingan di pasar global,
asing
melalui
diharapkan
di
yang
dapat
lapangan
memiliki
kerja.
kekuatan
untuk
proses
pembelajaran
dan
menentukan kebijakan dalam BUMN,
pertumbuhan, peningkatan proses bisnis
sehingga akan terjadi pergeseran peran
internal,
pemerintah dari pemilik dan pelaksana
pelanggan, serta memperkuat keuangan
usaha menjadi regulator dan promotor
BUMN.
kebijakan. Diantara kelima alternatif model
peningkatan
kepuasan
PEMBAHASAN Pro
dan
kontra
terhadap
privatisasi BUMN tersebut, yang paling
kebijakan privatisasi BUMN masih terus
mendekati ideal adalah model privatisasi
berlanjut dengan argumentasi masing-
dengan privat placement oleh investor
masing pihak. Pihak yang setuju dengan
luar negeri dengan penyertaan di atas
privatisasi
50%. Namun tidak semua investor luar
bahwa privatisasi perlu dilakukan untuk
negeri dapat memenuhi kriteria sebagai
meningkatkan
investor ideal. Kriteria di atas akan dapat terpenuhi apabila investor baru (1) merupakan perusahaan yang bergerak di
BUMN
kinerja
berargumentasi
BUMN
serta
menutup devisit APBN tahun 2002. Dengan adanya privatisasi diharapkan
BUMN akan mampu beroperasi secara lebih
profesional
Logikanya,
manfaat bagi pemerintah dan masyarakat
dengan privatisasi di atas 50%, maka
Indonesia apabila setelah privatisasi
kendali
kebijakan
BUMN mampu bertahan hidup dan
BUMN akan bergeser dari pemerintah ke
berkembang di masa depan, mampu
investor baru. Sebagai pemegang saham
menghasilkan
terbesar,
akan
memberdayakan usaha kecil, menengah
berupaya untuk bekerja secara efisien,
dan koperasi serta masyarakat yang ada
sehingga mampu menciptakan laba yang
disekitarnya.
optimal, mampu menyerap tenaga kerja
privatisasi BUMN diharapkan
yang
mampu
mampu meningkatkan kinerja BUMN,
memberikan kontribusi yang lebih baik
(2) mampu menerapkan prinsip-prinsip
kepada pemerintah melalui pembayaran
good governance dalam pengelolaan
pajak dan pembagian dividen.
BUMN, (3) mampu meningkatkan akses
dan
pelaksanaan
investor
lebih
lagi.
Privatisasi dapat mendatangkan
baru
banyak,
tentu
serta
keuntungan,
Dengan
dapat
demikian, (1)
Pihak yang tidak setuju dengan
ke pasar internasional, (4) terjadinya
privatisasi berargumen bahwa apabila
transfer ilmu pengetahuan dan teknologi,
privatisasi tidak dilaksanakan, maka
(5) terjadinya perubahan budaya kerja,
kepemilikan BUMN tetap di tangan
serta (6) mampu menutup defisit APBN.
pemerintah. Dengan demikian segala keuntungan
kinerja
BUMN
kerugian
diharapkan bukan hanya terjadi pada
sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.
jangka pendek, tetapi juga pada jangka
Mereka berargumentasi bahwa devisit
panjang. Untuk itu, fokus perhatian
anggaran tahun 2002 harus ditutup
bukan hanya difokuskan pada perspektif
dengan sumber lain, bukan dari hasil
keuangan
penjualan BUMN. Mereka memprediksi
komprehensif dengan memperhatikan
bahwa defisit APBN juga akan terjadi
perspektif
pada tahun-tahun mendatang. Apabila
internal,
BUMN
pembelajaran.
dijual
maupun
Peningkatan
setiap
tahun
untuk
saja,
tetapi
pelanggan,
harus
proses
pertumbuhan,
lebih
bisnis dan
menutup defisit APBN, suatu ketika
Dalam menjalankan tugasnya,
BUMN akan habis terjual dan defisit
manajemen BUMN dituntut untuk lebih
APBN pada tahun-tahun mendatang
transparan serta mampu menerapkan
tetap akan terjadi.
prinsip-prinsip
good
corporate
governance. Manajemen BUMN harus
sadar
bahwa
setelah
privatisasi,
pemasaran teknologi baru, khususnya
pengawasan bukan hanya dari pihak
teknologi
pemerintah saja, tetapi juga dari investor
sebagai sarana strategis untuk menjalin
yang menanamkan modalnya ke BUMN
hubungan
tersebut.
berkualitas dengan customer serta para
Pada
tahun-tahun
informasi,
yang
dapat
lebih
dipakai
baik
dan
mendatang,
supplier. Privatisasi diharapkan dapat
BUMN akan menghadapi persaingan
memperkenalkan ilmu pengetahuan dan
global, di mana batas wilayah suatu
teknologi baru kepada BUMN, sehingga
negara dapat dengan mudah dimasuki
BUMN akan mampu memberikan sarana
oleh produsen-produsen asing untuk
kepada para karyawan untuk terus
menjual produk-produk dengan kualitas
melakukan
yang baik dan dengan harga yang sangat
mengembangkan diri, sehingga mampu
kompetitif. Oleh karenanya, BUMN
menghasilkan produk yang berkualitas,
harus meningkatkan kualitas produknya
dengan harga yang kompetitif.
serta memperluas jaringan pasar, bukan
pembelajaran
dan
terus
Masuknya investor baru dari
hanya pada tingkat nasional tetapi juga
proses
di pasar global. Dengan privatisasi,
menimbulkan suasana kerja baru yang
terutama dengan metode strategic sale
lebih produktif, dengan visi, misi, dan
kepada
negeri,
strategi yang baru. Perubahan suasana
diharapkan BUMN memiliki partner
kerja ini diharapkan menjadi pemicu
yang mempunyai akses yang lebih baik
adanya
di pasar global. Kebijakan privatisasi
perubahan proses bisnis internal yang
seperti ini diharapkan dapat mendorong
lebih efisien, dengan memanfaatkan ilmu
BUMN
pengetahuan dan teknologi baru yang
investor
dari
untuk
luar
mengembangkan
jangkauan pasarnya di pasar luar negeri. Disadari pengetahuan berkembang.
dan
privatisasi
perubahan
diadopsi
BUMN
bahwa
ilmu
teknologi
terus
Satu
ilmu
pentingnya,
Pemanfaatan
diharapkan
dapat
budaya
setelah
kerja,
proses
privatisasi. hal
yang
privatisasi
tidak
kalah BUMN
pengetahuan dan teknologi baru dalam
diharapkan dapat menutup defisit APBN
proses produksi menghasilkan produk
tahun 2002. Hal ini berarti bahwa harga
dalam tempo yang lebih cepat, dengan
saham
kualitas yang lebih baik, serta harga
variabel
pokok yang lebih kompetitif. Dibidang
perhatian besar dalam proses privatisasi
dan
waktu
yang
merupakan
perlu
dua
mendapatkan
BUMN. Harga saham harus diperhatikan
yang unik, namun hal ini seharusnya
dalam kaitannya untuk mengejar target
bukan merupakan hambatan bagi
perolehan dana dalam rangka menutup
pemerintah untuk menyusun suatu
defisit APBN, namun di sisi lain terdapat
sistem dan prosedur privatisasi yang
kendala waktu, di mana privatisasi harus
jelas dan diberlakukan untuk semua
segera dilaksanakan, paling tidak dalam
BUMN yang akan diprivatisasi.
tahun 2002.
b.
Privatisasi
yang
dilaksanakan
selama
ini
kenyataannya
mengalami
Sosialisasi
telah
Penolakan terhadap privatisasi yang
pada
terjadi baru-baru ini lebih banyak
banyak
disebabkan kurangnya pemahaman
hambatan, antara lain terbatasnya jumlah
dari
investor
dengan
yang
menanamkan
tertarik
modalnya
yang
terkait
yang
akan
BUMN
BUMN
diprivatisasi tentang hal-hal yang
Indonesia. Rendahnya minat investor,
berkaitan dengan proses privatisasi
terutama investor asing, terutama dipicu
BUMN. Untuk memperkecil resiko
oleh tidak jelas dan tidak konsistennya
penolakan di masa yang akan
peraturan
datang,
yang
di
untuk
pihak-pihak
berkaitan
dengan
seyogyanya
dilakukan
penanaman modal, kurang transparannya
sosialisasi yang memadai tentang
pemerintah dalam membuat keputusan
maksud dan tujuan, sasaran, serta
yang berkaitan dengan privatisasi, serta
strategi
kurangnya sosialisasi kepada pihak-
pemerintah
pihak yang terkait dengan BUMN yang
melakukan privatisasi untuk BUMN
akan diprivatisasi. Ada beberapa hal
tertentu.
Selain
yang perlu mendapat perhatian berkaitan
terhadap
sistem
dengan privatisasi BUMN, diantaranya :
privatisasi
a. Aturan yang jelas
terutama kepada pihak-pihak yang
yang
diambil dalam
Untuk tahun 2002, pemerintah akan
memiliki
melakukan privatisasi terhadap 25
privatisasi BUMN.
perusahaan, di mana sembilan di
rangka
itu,
harus
oleh
sosialisasi
dan
prosedur
dilaksanakan,
keterkaitan
dengan
c. Transparan
antaranya merupakan BUMN yang
Pengambilan
keputusan
seharusnya telah diprivatisasi tahun
dilakukan
2001. Setiap BUMN yang akan
dengan proses privatisasi dinilai
diprivatisasi memiliki permasalahan
kurang
pemerintah
transparan
yang
berkaitan
dan
tidak
mengacu kepada suatu sistem dan
biasanya berkaitan dengan keuangan
prosedur yang jelas. Dalam rangka
atau manajemen.
meningkatkan
transparansi,
pelaksanaan
proses
Selain
harus
memberikan
privatisasi
keuntungan, BUMN juga mempunyai
seyogyanya mengikuti sistem dan
fungsi pelayanan publik. Karena fungsi
prosedur yang telah ditetapkan, dan
BUMN yang demikian, maka pemerintah
dilakukan secara terbuka, dalam arti
memberikan 'keberpihakan'. Selebihnya,
tidak
yang
BUMN dituntut kompetitif. Privatisasi
disembunyikan. Dengan demikian
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di
pihak-pihak yang berkepentingan
Indonesia
menyisakan
dapat melakukan evaluasi terhadap
kontroversi.
Kasus
pelaksanaan
BUMN,
Indosat, PT. Semen Gresik dan beberapa
serta ikut mengawasi terjadinya
BUMN lainnya dianggap merugikan
penyimpangan-penyimpangan yang
kepentingan publik yang lebih luas.
terjadi
Sebenarnya privatisasi BUMN boleh
ada
informasi
privatisasi
dalam
proses
privatisasi
BUMN.
berbagai
penjualan
PT.
dilakukan asalkan memperhatikan asas
Privatisasi BUMN yang bergerak
kebijakan
publik
yang
di sektor industri vital tidak boleh
demokratisasi
terjadi, terutama yang berkaitan dengan
pemerintah
keamanan nasional. Privatisasi dapat
privatisasi BUMN yang menjadi salah
dilakukan
cara,
satu doktrin paham neoliberal akan
diantaranya ada yang menjual saham ke
hanya merugikan masyarakat banyak.
publik, penjualan aset ke pihak swasta,
Oleh karena itu dibutuhkan pendefinisian
dan sebagainya. Jika dibarengi dengan
ulang peran negara dalam pasar. Konsep
manajemen yang bagus, dan pemerintah
privatisasi dalam sejarahnya, menandai
tidak
yang
awal terjadinya pergeseran pendulum
berlebihan, maka privatisasi BUMN
ekonomi dunia dari mode liberal kepada
akan menguntungkan rakyat. Industri
bentuk kapitalisme terbaru, yakni model
vital itu seperti PT Dirgantara Indonesia
neoliberal.
dengan
berbagai
memberikan
beban
publik.
berdasarkan
tak
Sebab
berhati-hati,
jika maka
(DI), PT Pindad, dan PT PAL. Hakikat
Restrukturisasi BUMN dengan
masalah industri vital itu kompleks,
membentuk holding company BUMN
terutama
setelah
merupakan suatu masukan dalam menata
1997/1998
yang
terkena lalu.
krisis
Masalah
itu
semua
BUMN,
yang
jumlahnya
mencapai ratusan. Ide pembentukan
atas Rp 20 triliun, ada pula yang catatan
holding
memungkinkan
kerugiannya mencapai Rp 1,96 triliun.
BUMN dapat dikelola layaknya sebuah
Kondisi faktual ini semakin memotivasi
korporasi.
pemerintah
company
Model lama pengelolaan BUMN
untuk
perusahaan induk, yang kelak dijalankan
dengan gaya birokrasi, yang seringkali
dengan
dicampuri oleh intervensi politisi telah
menjembatani
membuat
bervariasi tersebut.
BUMN
sulit
untuk
berkembang apalagi bersaing di pasar global.
Penciptaan
transparansi
di
membentuk
prinsip
bisnis
semua
untuk
kondisi
yang
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
lingkungan BUMN dengan melepas
Privatisasi
yang
dapat
kepemilikan saham di lantai bursa, atau
mendatangkan manfaat bagi pemerintah
membuatnya menjadi perusahaan publik,
dan
diyakini
mampu
privatisasi yang mampu meningkatkan
masuknya
kepentingan
pejabat
birokrasi.
menghilangkan politisi
dan
Peningkatan
transparansi
juga
diyakini
mendorong
pendapatan,
akan
likuiditas,
masyarakat
Indonesia
kinerja BUMN, mampu
adalah
mendorong
BUMN
untuk
menerapkan
prinsip-
prinsip
good
governance
dalam
pengelolaan
BUMN,
produktivitas, jumlah tenaga kerja dan
meningkatkan
akses
semangat kerja perusahaan BUMN.
internasional,
mampu
mampu ke
pasar
mendorong
Tetapi faktanya jumlah BUMN
terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan
terlalu banyak, membuat pemerintah
teknologi, mampu mendorong terjadinya
mengalami
perubahan budaya kerja, serta mampu
hambatan
mengonsolidasikan.
dalam Menurut
menghasilkan
Kementerian BUMN jumlah BUMN saat
defisit APBN.
ini 139 buah, memiliki total aset Rp
dana
untuk
menutup
Saran
1.530 triliun, bergerak di berbagai
a. Untuk menarik investor agar bersedia
bidang usaha yang sangat beragam serta
menanamkan modalnya di BUMN
dengan kondisi keuangan yang bervariasi
Indonesia, seyogyanya pemerintah
pula. Terdapat BUMN yang memiliki
menyusun suatu sistem dan prosedur
aset di atas Rp 300 triliun, dan ada pula yang hanya di bawah Rp 100 miliar. Ada BUMN yang mampu mencetak laba di
privatisasi BUMN yang baku, dan berlaku untuk semua BUMN yang
akan
diprivatisasi
tanpa
ada
pengecualian. b. Setiap proses privatisasi, sebaiknya diawali
dengan
sosialisasi
yang
memadai untuk pihak-pihak yang terkait dengan privatisasi, seperti karyawan,
pemerintah
daerah
propinsi dan kabupaten/kota, DPR, DPRD dan masyarakat di sekitar BUMN. c. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Negara
BUMN,
seyogyanya
mempersiapkan diri dalam rangka pergeseran
peran
dari
penentu
kebijakan dan pelaksana kegiatan d BUMN
menjadi
fasilitator
regulator kegiatan BUMN.
dan
DAFTAR PUSTAKA Dirjen Pembinaan BUMN-Departemen Keuangan RI, “Laporan Perkembangan Kinerja BUMN”, April 2001 Kaplan, Robert S., dan Norton, David P,”Balanced Scorecard ”, Erlangga, 2000 Kompas,”Gugatan Manfaat Pengelolaan Aset Negara”, 24 Maret 2002 Mulyadi,”Balanced Scorecard Salemba Empat, 2001 Riphat,
”,
Singgih, “Strategi Reposisi BUMN Dalam Menghadapi Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah: Suatu Pendekatan Analitik dan Penelitian Lapangan”, BAKMDepartemen Keuangan RI, 2000.
