KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN DALAM PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN BUMN DI INDONESIA. Ipan Hilmawan. Abstract

Jurnal Ilmiah Niagara, Vol. 4 No. 1, Maret 2012

KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN DALAM PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN BUMN DI INDONESIA Ipan Hilmawan Abstract The privatization program undertaken by the government aims to reduce the role of government as owner and executive became as regulator and promoter of policies in an effort to realize economic growth and good corporate governance in SOEs. Is the reduction in government ownership in SOEs automatically create a better state. The purpose of privatization in indononesia namely (1) to fill devisit government budget, as agreed with the IMF (2) To build a state become a world class corporation. According to Ministerial Decree No. SK. KEP-100/MBU/2002 about the rating of the state, that the assessment of corporate performance for the financial year include: ROE, ROI, ROS, efficiency, leverage. Keywords: ROE, ROI, ROS, efficiency, leverage I. Latar Belakang Masalah Program privatisasi yang sudah dijalankan Orde Baru dilanjutkan lagi dengan memperbanyak jumlah BUMN yang dijual baik di pasar modal maupun kepada investor strategis. Tahun 1998 pemerintah kembali menjual 14% saham PT Semen Gresik kepada perusahaan asing Cemex. Tahun 1999 pemerintah menjual 9,62%. saham PT Telkom, 51% saham PT Pelindo II kepada investor Hongkong, dan 49% saham PT Pelindo III investor Australia. Tahun 2001 pemerintah kembali menjual 9,2% saham Kimia Farma, 19,8% saham Indofarma, 30% saham Socufindo, 11,9% saham PT Telkom. Antara tahun 2002-2006 privatisasi dilanjutkan dengan menjual saham 14 BUMN dengan cara IPO dan strategic sales.

II. Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana kinerja Keuangan BUMN sebelum Privatisasi? 2. Bagaimana kinerja keuangan BUMN setelah Privatisasi? 3. Adakah perbedan kinerja keuangan BUMN satu tahun sebelum dan satu tahun setelah privatisasi 4. Adakah perbedan kinerja keuangan BUMN satu tahun sebelum dan dua tahun setelah privatisasi III. LANDASAN TEORI Menurut Undang-undang Nomer 19 Tahun 2003 Tentang 1


Badan Usaha Milik ilik Negara, definisi BUMN adalah :

Lima faktor yang melatar belakangi keberadaan BUMN

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

1. Pelopor atau perintis karena swasta tidak tertarik untuk menggelutinya 2. Pengelola bidang-bidang usaha yang "strategis" dan pelaksana pelayanan publik 3. Penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar 4. Sumber Pendapatan Negara 5. Hasil dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda

2

Definisi Privatisasi (Menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN) adalah : “Penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat.” Privatisasi dilakukan pada umumnya didasarkan kepada berbagai pertimbangan antara lain sebagai berikut : • Mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber pendanaan pemerintah (divestasi). • Meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan. • Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan


• Mengurangi campur tangan birokrasi / pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan. • Mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri. • Sebagai flag-carrier (pembawa bendera) dalam mengarungi pasar global. Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas, mengembangnya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sebaliknya, para sosialis menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor privat akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit. Di seluruh dunia, privatisasi BUMN pada dasarnya didorong dua motivasi: 1. Keinginan menaikkan efisiensi karena buruknya kinerja sebagian BUMN. Dalam wacana teori ekonomi, hal ini secara normatif berasosiasi dengan beberapa teori klasik, seperti: a. (1) X-efficiency, di mana BUMN memerlukan insentif di luar kompetisi; b. allocative efficiency (dengan pembahas pertama isu natural monopoly oleh John Stuart Mill, 1848), di mana pasar

akan mendorong pencapaian efisiensi melalui persaingan; dan c. dynamic efficiency , di mana BUMN akan kian efisien jika manajemennya terdorong untuk melakukan inovasi. 2. Privatisasi BUMN bisa dimaksudkan untuk membantu anggaran pemerintah dari tekanan defisit. Tekad BUMN untuk melakukan privatisasi yang berasal dari Direksinya sendiri pada umumnya didasarkan kepada berbagai pertimbangan antara lain sebagai berikut : 1. Mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber pendanaan pemerintah (divestasi). 2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan. 3. Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan 4. Mengurangi campur tangan birokrasi / pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan. 5. Mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri. 6. Sebagai flag-carrier (pembawa bendera) dalam mengarungi pasar global. Tujuan privatisasi yang berkembang saat ini di masyarakat seolah-olah hanyalah untuk menambah sumber pendanaan APBN 1998/99 yang ditargetkan akan diperoleh dana AS.$ 1,5 milyard. Jadi setelah diperoleh tujuan tersebut seakan-akan BUMN 3


ditinggalkan begitu saja. Pandangan ini sangat keliru dan harus dijelaskan oleh pemerintah. Bagi penulis tujuan yang terpenting dari privatisasi adalah mengurangi campur tangan birokrasi pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan dan meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan. Dua pokok ini merupakan dasar utama yang akan dirasakan oleh BUMN yang telah melakukan privatisasi, sedangkan tujuan lainnya hanya bersifat sesaat saja. Di Indonesia, pemerintah baru sejak 1988 memberlakukan upaya privatisasi secara bertahap, yakni dengan dikeluarkannya Inpres No. 5 (Oktober 1988), 3 Keputusan Menteri Keuangan (740/KMK.00/1989; 741/KMK.99/1989; 1232/KMK.013/1989), dan surat Edaran S-648/MK013/1990. Selama tahun 1989-1993 ternyata baru tujuh BUMN yang telah

diprivatisasi. Jumlah ini 5 buah lebih sedikit dari pada BUMN baru yang didirikan dalam periode yang sama, dan 45 lebih sedikit dari pada yang pernah dinyatakan oleh Menteri Keuangan akan diprivatisasi setelah 1989. Jumlah saham yang dijual ke investor swasta juga masih relatif kecil. Dari enam BUMN yang diprivatisasi melalui pasar modal antara tahun 1991 sampai 1997, sebagian besar kepemilikan saham BUMN masih dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah hanya menjual sebagian sahamnya yang berkisar antara 25% sampai 35%. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN, bahwa penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan dalam kaitannya dengan tingkat kesehatan BUMN meliputi :

1. Imbalan kepada Pemegang Saham /Return On Equity (ROE) Rumus : Laba Setelah Pajak ROE  x100% Modal Sendiri 2. Imbalan Investasi/Return On Invesment (ROI) Rumus : EBIT  Penyusu tan ROI  Capital Employeed 3. Rasio Kas (Cash Ratio) Rumus : Kas  Bank  Surat Berh arg a Jangka Pendek Cash Ratio  x 100 Current Liabilitie s 4. Rasio Lancar (Current Ratio) 4


Rumus : Current Asset x 100% Current Liabilitie s 5. Collection Periods (CP) Rumus Total Piu tan g Usaha Collection Period  x 365 Hari Total Pendapa tan Usaha 6. Perputaran Persediaan Rumus : Current 

Perputaran Persediaan 

Total Persediaan x 365hari Total Pendapa tan Usaha

7. Perputaran Total Aset / Total Aset Turn Over (TATO) Rumus : Total Pendapa tan TATO  x 100% Capital Employed 8. Rasio Total Modal Sendiri terhadap asset Rumus : Total Modal Sendiri TMS terhadapTA  x 100% Total Aset IV. KERANGKA PENELITIAN tambah perusahaan guna menjadi champion dalam industrinya serta Privatisasi adalah pemindahan meningkatkan peran serta kepemilikan aset-aset milik negara masyarakat dalam kepemilikan kepada swasta dan asing (Mansour: sahamnya. Sementara itu dalam 2003). Namun Undang-Undang program privatisasi tahun ini alasan Nomor 19 tahun 2003 tentang yang dikemukakan oleh menteri BUMN makna privatisasi dengan BUMN adalah: Privatisasi BUMN menambahkan alasan dalam rangka dilakukan tidak untuk menjual meningkatkan kinerja dan nilai BUMN, melainkan untuk perusahaan, memperbesar manfaat memberdayakan BUMN itu sendiri, bagi negara dan masyarakat, serta sehingga akan menjadikan BUMN memperluas kepemilikan saham lebih transparan dan dinamisa. masyarakat. Berdasarkan pengertian Privatisasi dalam visi privatisasi dalam undang-undang Kementerian Negara BUMN seperti BUMN, visi Kementerian Negara pada poin meningkatkan peran serta BUMN tentang privatisasi adalah masyarakat dalam kepemilikan Mendorong BUMN untuk saham BUMN. Sekilas masyarakat meningkatkan kinerja dan nilai luas dilibatkan dalam kepemilikan 5


BUMN, padahal kita tahu bahwa yang dimaksud masyarakat bukanlah pengertian masyarakat secara umum, tetapi memiliki makna khusus yaitu investor. V. HIPOTESIS Hipotesis yang penulis buat berdasarkan landasan teoritis yaitu : Ha1 : Tingkat ROS BUMN sebelum privatisasi dan setelah berbeda Ha2 : Tingkat ROA BUMN sebelum privatisasi dan setelah berbeda Ha3 : Tingkat ROE BUMN sebelum privatisasi dan setelah berbeda Ha4 : Tingkat NI/Number employee BUMN sebelum privatisasi dan setelah berbeda Ha5 : Tingkat Leverage (TD/TA) BUMN sebelum privatisasi dan setelah berbeda VI. METODE PENELITIAN Dalam penelitaian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagimana adanya. Dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi kinerja BUMN. Dan menggunakan metode analisis Komparatif (perbandingan) yaitu membandingkan kinerja keuangan 6

BUMN sebelum dan setelah privatisasi. Data diperoleh dari berbagai sumber informasi dari Data ini peneliti peroleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan di BEJ, Bank Indonesia, bank, Majalah infobank, Majalah Investor dan internet.BEJ, internet dan publikasi laporan keuangan. Guna melengkapi kajian pustaka yang relevan dengan materi ini, maka dalam penelitian ini juga dikumpulkan data dari berbagai macam sumber literature seperti dari text book, majalah-majalah, jurnal surat kabar, internet dan sebagainya. VII. ANALISIS DATA I. Analisis Data 1. Perbandingan kiner rasio keuangan BUMN satu tahun sebelum dan satu tahun setelah privatisasi Bagian ini membahas kinerja rasio keuangan BUMN satu tahun sebelum dan satu tahun setelah Privatisasi. Berdasarkan tabel 6 seluruh rasio keuangan BUMN sebelum dan setelah privatisasi tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini ditujukan dengan nilai Asym Sig yang > α (5% atau 0,05) yang berarti Ha ditolak atau Ho diterima yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja rasio keuangan BUMN satu tahun sebelum privatisasi dengan satu tahun setelah privatisasi.


Tabel. 4.38 Hasil Wilcoxon Signed Ranks Test untuk satu tahun sebelum dan satu tahun setelah privatisasi HA Ha1 Ha2 Ha3 Ha4 Ha5

RASIO ROA ROE ROS Efesiensi Operasi (NI/ NE) Leverage (TD/TA)

Z Hitung -674 -1.57 -0.734 -1.363 -1.782

2. Perbandingan kinerja rasio keuangan BUMN satu tahun sebelum dan dua tahun setelah privatisasi Bagian ini membahas kinerja rasio keuangan BUMN satu tahun sebelum dan dua tahun setelah Privatisasi. Berdasarkan tabel 7 untuk ROA dan ROE terdapat perbedaan yang signifikan antara satu tahun Tabel. 4.39

Asym Sig 0,500 0.116 0.463 0.173 0.075

Kesimpulan Ha1 ditolak Ha2 ditolak Ha3 ditolak Ha4 ditolak Ha5 ditolak

sebelum privatisasi dengan dua tahun setelah privatisasi. Hal ini ditunjukan dengan nilai Asym Sig < α (5% atau 0,05) yang berarti Ha diterima. Sedangkan ROS, NI/NE dan TD/TA tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Asym Sig > α (5% atau 0,05) yang berarti Ha ditolak.

Hasil Wilcoxon Signed Ranks Test untuk satu tahun sebelum dan dua tahun setelah privatisasi HA Ha1 Ha2 Ha3 Ha4 Ha5


Z Hitung -2,023 -2,023 -0,674 -0,135 -0,405

Asym Sig 0,043 0,043 0,500 0,893 0.686

Kesimpulan Ha1 diterima Ha2 diterima Ha3 ditolak Ha4 ditolak Ha5 ditolak

3. Perbandingan kinerja rasio keuangan BUMN satu tahun setelah dan dua tahun setelah privatisasi Bagian ini membahas kinerja rasio keuangan BUMN satu tahun setelah dan dua tahun setelah Privatisasi. Berdasarkan tabel 8 untuk ROA dan ROE terdapat perbedaan yang signifikan antara satu tahun sebelum privatisasi dengan dua tahun setelah privatisasi. Hal ini ditunjukan dengan nilai Asym Sig < α (5% atau 0,05) yang berarti Ha diterima. Sedangkan ROS, NI/NE dan TD/TA tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Asym Sig > α (5% atau 0,05) yang berarti Ha ditolak. 7


Tabel. 4.40 Hasil Wilcoxon Signed Ranks Test untuk satu tahun setelah dan dua tahun setelah privatisasi HA Ha1 Ha2 Ha3 Ha4 Ha5


VIII. KESIMPULAN DATA Simpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas penulis menyimpulkan bahwa : 1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada semua rasio kinerja keuangan BUMN satu tahun sebelum dan satu tahun setelah privatisasi hal ini dtandai dengan semua rasio keuangan memiliki Asym Sig > α (5% atau 0,05) yang berarti Ho diterima. 2. Kinerja keuangan BUMN Satu tahun sebelum Privatisasi dan dua tahun setelah privatisasi terdapat perbedaan yang signifikan (Asym Sig < α yang berarti Ha diterima) pada ROE dan ROA. Sedang rasio keuangan ROS, NI/NE dan TD/TA, Asym Sig > α yang berati tidak terdapat perbedaan kinerja (Ho diterima) 3. Kinerja keuangan BUMN satu tahun setelah privatisasi dengan dua tahun setelah privatisasi terdapat perbedaan yang signifikan (Ha diterima) pada ROE dan ROA. Sedang rasio keuangan ROS, NI/NE dan TD/TA tidak 8

Z Hitung -2,032 -2,032 -1,461 -0,674 -1,753

Asym Sig 0,042 0,042 0,144 0,500 0,080

Kesimpulan Ha1 diterima Ha2 diterima Ha3 ditolak Ha4 ditolak Ha5 ditolak

terdapat perbedaan yang signifikan hal ini bisa dilihat dai nilai Asym Sig > α yang berarti Ha ditolak atau ho diterima. 4. Untuk jangka satu tahun tidak terdapat perbedaan kinerja, dan perbedaan kinerja baru terlihat pada tahun kedua setelah privatisasi. Dan perbedaan itu hanya terjadi pada kinerja Efektivitas (ROA dan ROE) Saran Hasil penelitian ini dapat digunakan pihak yang berkepentingan dalam pengambil keputusan yang berkaitan dengan proses privatisasi BUMN dari aspek keuangan. Karena saat ini dan ke depan proses privatisasi BUMN akan terus terjadi. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya agar mengkaji lebih banyak BUMN yang diprivatisasi sebagai kajian penelitian. Dan mengkaji faktor non-ekonomi sebagai bahan kajian. Serta memisahkan penelitian pada masing-masing sektor industri, serta memperhatikan metode privatisasi serta waktu/tahun privatisasi.


DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 2000. Model Pengelolaan Privatisasi. Yogyakarta. BPFE. Brealey and Myers. 1991. Principles of Corporate Finance Fourth Edition. McGraw-Hill,Inc Djalil, Sofyan. 1999. Privatisasi BUMN. Jakarta. Majalah Kontan. Foster, G. 1978. Financial Statement Analysis. Prentice Hall International Husnan, S. 1994. Dasar-dasar Portofolio dan Analisis Sekuritas. Yogyakarta. UPP AMP YKPN. Husnan, S. 1998. Manajemen Keuangan Teori Dan Penerapan (Keputusan Jangka Pendek). Yogyakarta : BPFE.

Moin, A. 2003. Merger, Akuisisi dan Divestasi. Yogyakarta: Ekonsia Prasertyanto, A. 2003. Abigius Privatisasi BUMN. Jakarta. Kompas. Reed,Stanley Foster. 1999. The Art of M&M: A Merger Acquisition/Buyout Guide. Nem York: McGraw-Hill Santoso, Singgih. 2000. SPSS : Mengelola data Statistik secara Profesional. Jakarta. Elex Media Komputindo Van

Horne. 1995. Financial management and Policy. Prentice Hall International

Wibisono, dkk. 1996. Merger and acquisition in Indonesia. Jakarta: Pusat data bisnis Indonesia WW.Bumn-ri. Go.id

9

KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN DALAM PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN BUMN DI INDONESIA. Ipan Hilmawan. Abstract

Recommend Documents