Analisis Peran IMF (International Monetery Fund) Dalam Privatisasi BUMN di Indonesia Studi Kasus: Privatiasi PT. Indosat,Tbk
Di susun oleh Nama : Rahmawaty Harmen NIM : 106083003766
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2011 M
LEMBAR PENGESAHAN Analisis Peran IMF (International Monetery Fund) dalam Privatisasi BUMN di Indonesia Studi Kasus: PT. Indosat,Tbk (2002-2003)
Disusun Oleh: Rahmawaty Harmen 106083003766
Dosen Pembimbing
Arisman,M.Si
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011/1432 M
i
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Tangerang, September 2011
Rahmawaty Harmen
ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI Skripsi yang berjudul “ Analisis Peran IMF (Internatiomal Monetery Fund) Dalam Privatisasi BUMN di Indonesia Studi Kasus : Privatisasi PT. Indosat,Tbk” telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 14 November 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Strata Satu (S1) pada program studi Hubungan Internasional. Jakarta, 5 Desember 2011
Tim Penguji Ketua Merangkap Anggota
Sekretaris Merangkap Anggota
Dina Afrianty, Ph.D NIP.197304141999032002
Agus Nilmada Azmi, S.Ag M.Si NIP. 197808042009121002
Penguji, Penguji I
Penguji II
Dina Afrianty, Ph.D NIP.197304141999032002
Agus Nilmada Azmi, S.Ag M.Si NIP. 197808042009121002
Pembimbing,
Arisman S.Sos, M.Si
iii
ABSTRAK Skripsi ini menganalisis peran IMF (International Monetery Fund) terhadap privatisasi BUMN di Indonesia studi kasus: privatisasi PT. Indosat, Tbk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran IMF terhadap privatisasi PT. Indosat, Tbk, serta dampak yang dihasilkan oleh privatisasi PT. Indosat, Tbk tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori neoliberal, dimana privatisasi merupakan salah satu karakteristik dari neoliberal. sedangkan teori Organisasi Internasional berkaitan dengan IMF, dimana IMF merupakan salah satu dari Organisasi Internasional yang bersifat Inrtergovermental Government yang bergerak dalam bidang keuangan. Serta untuk melihat kinerja dan apa saja yang dilakukan oleh IMF. Metode yang digunakan untuk menulis penelitian ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan buku-buku juga jurnal ilmiah sebagai sumber penulisan. Dari hasil penelitian, penulis menemukan, bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 telah membuat perekonomian Indonesia terpuruk dan membuat pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada IMF untuk membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Oleh karena itu IMF datang membantu Indonesia dengan membawa sejumlah kebijakan yang tertuang dalam perjanjian yaitu Letter of Intent (LoI). Dalam LoI tersebut terdapat berbagai macam kebijakan yang salah satunya adalah privatisasi. Kebijakan privatisasi sendiri terdapat di beberapa LoI yang di tandatangani oleh pemerintah Indonesia. Privatisasi sendiri dilakukan karena BUMN yang terus merugi dan ketidak mampuan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada BUMN. Untuk melaksanakan LoI tersebut maka pemerintah Indonesia melakukan privatisasi terhadap salah satu BUMN nya yang bergerak dalam bidang telekomunikasi yaitu PT. Indosat. Selanjutnya setelah PT. Indosat di privatisasi penulis menganalisa dampak yang di hasilkan dari privatisasi terhadap PT. Indosat baik itu dampak positif maupun dampak negatif.
iv
KATA PENGANTAR BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala petunjuk, rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran IMF (International Monetery Fund) Terhadap Privatisasi BUMN di Indonesia Studi kasus: Privatisasi PT. Indosat,Tbk”. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ideide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Ayahanda tercinta (Harmein alm) dan Ibu ku tersayang (Yeniarti) dengan doa tulus dari mu lah akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta tak lupa seluruh keluargaku tersayang ( Syafril, Una, Izah, dan Syarif). Terimakasih atas dukungan, perhatian dan bimbingan nya selama ini. 2. Bpk. Arisman.M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberi arahan, saran, dan ilmunya hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya di tengah-tengah berbagai kesibukan. 3. Dina Afrianti,Ph. D, sebagai Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Agus Nilmada Azmi, M.Si., sebagai Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mengajarkan berbagai ilmu dan telah membantu penulis dalam meyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa.
v
6. Sahabat, teman penulis di Hubungan Internasional : Atik, Astrid, Dyah, Dian, Desty, Crista, Maya, Qory, Julian, Irfan. Terimakasih atas sharing, motivasi dan hiburannya. 7. Teman-teman di Delta Gym yang terus memberikan saran, dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 8. Teman-teman Mahasiswa/Mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional kelas A angkatan 2006 dan seluruh teman-teman Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2006. 9. Semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak.
Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikanperbaikan ke depan.
Tangerang, 24 September 2011
Rahmawaty Harmen
vi
DAFTAR ISI Halaman LEMBAR PENGESAHAN
i
LEMBAR PERNYATAAN
ii
ABSTRAK
iii
KATA PENGANTAR
iv
DAFTAR ISI
vi
DAFTAR TABEL
ix
DAFTAR GAMBAR
x
BAB I Pendahuluan I.1. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1 I.2. Perumusan Masalah ................................................................. 7 I.3. Tujuan Penelitian ..................................................................... 7 I.4. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 7 I.5. Kerangka Pemikiran ................................................................ 10 I.5.1. Neoliberalisme ........................................................... 10 I.5.2. Organisasi Internasional 1.5.2.1. Pengertian Organisasi Internasional ......... 16 1.5.2.2. Penggolongan Organisasi Internasional .... 18 1.5.2.3.Peran Organisasi Internasional .................... 20 1.6. Metode Penelitian ..................................................................... 23 I.7. Sistematika Penulisan ............................................................... 24 BAB II IMF (International Monetery Fund) dan Privatisasi II.1. IMF (International Monetery Fund) II.1.1. Sejarah IMF .............................................................. 26 II.1.2. Tujuan Pendirian IMF ................................................ 28 II.1.3. Anggota dan Struktur Organisasi IMF ....................... 29 II.1.4. Bentuk Bantuan IMF ................................................. 31 II.2. Privatisasi II.2.1. Pengertian Privatisasi .................................................35
vii
II.2.2. Tujuan Privatisasi .....................................................39 II.2.3.Bentuk Privatisasi .....................................................41 II.3. Pengalaman Privatisasi di Negara lain II.3.1.Privatisasi di negara-negara OECD (Organization for Economic Coorporation and Development) .........................43 II.3.2. Privatisasi di negara-negara Berkembang .................47 II.3.3. Privatisasi di negara-negara ex-Komunis ..................49
BAB III Gambaran Umum PT. Indosat III.1. Sejarah PT. Indosat ...............................................................52 III.2. Visi dan Misi PT. Indosat .....................................................55 III.3. Unit Bisnis dan Anak Perusahaan ........................................58 III.4. Struktur Organisasi ...............................................................60 BAB IV Analisis Peran IMF terhadap privatisasi BUMN di Indonesia Studi Kasus: PT. Indosat,Tbk IV.1. Peran IMF (International Monetery Fund) dalam privatisasi di Indonesia Studi Kasus:PT. Indosat,Tbk ..............................61 IV.2. Dampak Privatisasi terhadap PT. Indosat,Tbk IV.2.1. Dampak Positif terhadap privatisasi PT. Indosat,Tbk..70 IV.2.2. Dampak Negatif terhadap privatisasi PT. Indosat,Tbk 73 IV.3. Landasan Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia ...............77 BAB V Penutup V.1. Kesimpulan dan Saran .......................................................... 79 Daftar Pustaka ........................................................................... 85 Lampiran-Lampiran
viii
DAFTAR TABEL Tabel II.3.1. Privatisasi dan Liberalisasi dalam Pembangunan Uni Eropa dan Norwegia Tabel III.3.1. Anak Perusahaan PT. Indosat, Tbk Tabel IV.1.1. Kebijakan IMF dalam Privatisasi PT. Indosat, Tbk Tabel IV.2.1. Laporan Laba Rugi PT. Indosat, Tbk Tabel IV.2.2. Dampak Privatisasi PT. Indosat,Tbk Tabel IV.3.1. Landasan Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia
ix
45 60 69 72 77 78
DAFTAR GAMBAR Gambar III.4. Struktur Organisasi PT. Indosat, Tbk
x
60
BAB I Pendahuluan Peran IMF (International Monetery Fund) terhadap Privatisasi BUMN di Indonesia Studi Kasus: Peran IMF dalam Privatisasi PT. Indosat,Tbk I.1.
Latar Belakang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada awalnya dibentuk untuk
memperkuat perekonomian nasional dan juga menyaingi perusahaan Belanda dan juga perusahaan multinasional (PMN atau MNC) yang mempunyai kekuatan modal yang sangat besar.1 Pembentukan Badan Usaha Milik Negara ini merupakan perwujudan dari pasal 33 UUD 1945 pasal (2): cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Badan Usaha Milik Negara menguasai produk komoditi yang benar-benar menguasai hidup orang banyak. Secara umum komoditi tersebut antara lain: jasa air minum, listrik, gas, dan telekomunikasi.2 Dalam bidang telekomunikasi terdapat lima perusahaan negara atau BUMN yang usahanya bergerak dalam bidang telekomunikasi yaitu : PT. Telkom, PT. Indosat, Perum Produksi Film Negara, Perjan TVRI, dan Perjan RRI.3 BUMN merupakan seluruh bentuk usaha negara yang sebagian atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah. BUMN merupakan badan usaha yang dikenal dengan public enterprise (perusahaan publik) yang 1
Kesit Bambang Prakosa. Analisis Kebijakan Privatisasi BUMN. SINERGI Vol.5 No.2 Tahun 2003, hal 14 2 Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN. Institute For Good Corperate Governance Studies. Jakarta.2003 hal 24 3
Ibid hal 55
1
berisikan dua elemen esensial, yaitu unsur pemerintah (public) dan unsur bisnis (enterprise). Ada tiga makna yang terkandung dalam Badan Usaha Milik Negara, yakni public purpose, public ownership dan public control. Dari ketiga makna itu public purpose yang kemudian menjadi inti dari konsep Badan Usaha Milik Negara. Public purpose mempunyai arti yang cukup luas. Di negara berkembang public purpose ini dijabarkan sebagai keinginan pemerintah untuk mencapai citacita pembangunan (sosial, politik, dan ekonomi) bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Dalam hubungan ini BUMN sering dilukiskan berperan sebagai alat untuk pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu BUMN mempunyai tujuan ganda yaitu sosial, politik dan ekonomi.4 Menurut jenisnya Badan Usaha Milik Negara di bagi menjadi tiga macam, yaitu5: 1. Perusahaan Jawatan (Perjan) berusaha di bidang penyediaan jasa-jasa bagi masyarakat termasuk pelayanan kepada masyarakat. 2. Perusahaan Umum (Perum) berusaha di bidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan. 3. Persero bertujuan memupuk keuntungan dan berusaha di bidang-bidang yang mendorong perkembangan sektor swasta dan atau koperasi di luar bidang usaha Perjan dan Perum. Keberadaan BUMN di Indonesia sebagai sebuah fenomena yang tidak dapat dielakkan. Selain mempresentasikan peran pemerintah untuk memenuhi kepentingan rakyat banyak dalam bidang ekonomi, sekaligus memunculkan struktur ketergantungan yang sangat kuat dari unit ekonomi bentukan negara 4
Dra.Ec. Lestari, dkk Laporan Penenlitian Dosen Muda Studi Atas Kinerja BUMN Setelah Privatisasi Jurusan Manajemen STIE PERBANAS Desember 2007 hal. 5 5 Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN.,,, Op Cit. hal. 24-25
2
terhadap kelembagaan birokrasi negara. Artinya campur tangan birokrasi terhadap kondisi internal BUMN sangat besar dan selalu dibawah kontrol birokrasi. Hal inilah yang di sinyalir merupakan penyebab pengelolaan BUMN menjadi tidak efisien dan cenderung lambat menangkap peluang bisnis.6 Dalam perkembangan selanjutnya campur tangan pemerintah terhadap BUMN menjadi berlebihan dan berdampak negatif, diantaranya adalah pertama, inefisiensi ekonomi dalam kegiatan produksi sektor publik, biaya produksi yang tinggi, ketidakmampuan dalam menyelengarakan penyediaan barang dan jasa secara professional, serta ketidak mampuan melakukan inovasi. Kedua, terjadinya pembelokan keuntungan kepada pihak atau kelompok elit. Ketiga BUMN belum mampu memberikan sumbangan yang berarti pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bahkan justru memberatkan APBN akibat subsidi yang harus dikeluarkan oleh APBN untuk BUMN. Ada beberapa alasan yang mendasari terjadinya privatisasi BUMN di Indonesia, menurut Syamsul Hadi7, secara umum ada beberapa alasan yang mendasari dilakukannya privatisasi. Pertama, mengurangi beban keuangan pemerintah. Kedua, meningkatkan efisiensi perusahaan. Ketiga, meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan. Keempat, mengurangi campur tangan birokrasi atau pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan. Kelima, mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri. Keenam, sebagai flag carrier (pembawa bendera) untuk go internasional.
6
Kesit Bambang Prakosa. Analisis.,,, Op Cit. hal.17 Syamsul Hadi dkk. Post Washington Consensus Dan Politk Privatisasi di Indonesia. CIRES ( Centre For International Relation Studies UI ). Marjin Kiri 2007 hal. 5 7
3
Privatisasi secara umum cenderung dipahami sebagai sebuah proses sistematis untuk memindahkan status kepemilikan BUMN atau kekayaan publik lainnya dari tangan seluruh anggota masyarakat kepada para pemilik modal perseorangan. Dengan pengertian seperti itu, privatisasi BUMN sesungguhnya hanyalah salah satu unsur saja dari agenda liberalisasi ekonomi dalam arti seluasluasnya. Namun demikian, dalam pengertian yang lebih longgar, privatisasi sesungguhnya dapat pula dipahami sebagai suatu proses menyeluruh untuk mentransformasikan metode pengelolaan BUMN dan kekayaan publik lainnya itu, agar dapat berfungsi secara efektif dan berkompetisi secara sehat dengan sektor swasta.8 Inggris adalah negara pertama yang menerapkan privatisasi sebagai instrumen kebijakan perekonomiannya. Pada tahun 1979, Perdana Menteri Inggris Margareth
Thatcher
melakukan
privatiasi
besar-besaran
seiring
dengan
diterapkannya paham neoliberal dalam perekonomian Inggris. Paham neoliberal memang bermaksud memangkas peran pemerintah dalam perekonomian. Hal serupa juga dilakukan oleh Presiden AS Ronald Reagan dalam periode yang hampir bersamaan. Neoliberalisme di Amerika Serikat ditandai dengan pengurangan besar-besaran terhadap subsidi di bidang kesehatan. Dari sinilah lahir istilah “Reaganomics” dan “Thatcherism” umtuk menyebut pola kebijakan neoliberal kedua negara tersebut.9
8
Revrisond Baswir. Privatisasi BUMN Menggugat Model Ekonomi Neoliberlisme IMF,
dalam I Wibowo, Francis Wahono. Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta 2003, hal 206-207 9
Syamsul Hadi, dkk. Post Washington Consensus, ... OP. Cit. hal. 6
4
Indonesia juga pernah melakukan privatisasi terhadap perusahaan milik negara atau BUMN salah satunya adalah PT. Indosat. Sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pemerintah melakukan privatisasi terhadap PT. Indosat. Pada tahun tanggal 19 Oktober 1994 PT. Indosat melakukan privatisasi melalui IPO (Initial Public Offering) di pasar modal dalam dan luar negeri. IPO (Initial Public Offering) sendiri merupakan salah satu bentuk dari cara privatisasi, yaitu privatisasi yang dilakukan dengan cara menawarkan saham yang akan dijual di pasar modal. Penawaran umum di luar negeri dilakukan di Bursa Efek New York (NYSE), sedangkan untuk di dalam negeri dilakukan di dua tempat yaitu di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Privatisasi tersebut menunjukan hasil yang signifikan sehingga privatsiasi tersebut memberikan keuntungan bagi pemegang saham dan pemilik.10 Pada masa Orde Baru pemerintah pernah melaksanakan privatisasi BUMN sebagai bagian dari satu paket program deregulasi dan debirokratisasi nasional. Titik berat pelaksanaan privatisasi BUMN ketika itu adalah untuk memperbaiki kinerja keuangan BUMN. Dalam rangka itu, pemerintah berusaha mengubah status badan hukum BUMN secara menyeluruh dari perusahaan jawatan (perjan) dan perusahaan umum (perum) menjadi perusahaan perseroan (persero). Proses privatisasi tehadap BUMN terus dilakukan namun tidak menghasilkan maksimal.11 Pelaksanaan privatisasi BUMN baru dilaksanakan secara cepat dan dilakukan pada banyak perusahaan BUMN setelah terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Sekitar pertengahan tahun 1997, Asia Timur, termasuk 10
Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003 hal. 235 11 Revrisond Baswir. Privatisasi BUMN Menggugat Model Ekonomi.,,, Op Cit hal 207
5
Indonesia mengalami krisis finansial dan ekonomi yang dahsyat yang dipicu oleh depresiasi tajam dalam mata uang negara-negara ini, termasuk rupiah. Pada gilirannya kondisi ini diperburuk oleh terpuruknya kepercayaan pasar pada ekonomi negara-negara ini. Depresiasi mata uang yang tajam mengakibatkan keterpurukan ekonomi dikawasan ini, khusus nya di Indonesia, Thailand dan Korea Selatan. Pada bulan Januari 1998 rupiah mengalami depresiasi tajam sebanyak 80 persen dari kurs sebelum krisis, sedangkan laju inflasi meningkat sampai 50 persen lebih. Selama tahun 1998 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi tajam sebanyak hampir 14 persen.12 Untuk mengatasi krisis ini akhirnya pemerintah meminta bantuan kepada IMF untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada bulan Oktober 1997, pemerintah pun menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk menerima pinjaman baru dari IMF sebesar 43 miliar USD.13 Bersamaan dengan bantuan hutang ini, pemerintah wajib memenuhi tuntutan reformasi sektor makro ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Pinjaman IMF selalu dikaitkan dengan persyaratan yang kondisionalitas. LoI atau Nota Kesepakatan yang merupakan dokumen yang berisi ketentuan yang patut dilakukan pemerintah agar bisa memperoleh pinjaman tersebut. Dalam Nota Kesepakatan tersebut terdapat kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang salah satunya adalah privatisasi BUMN. Oleh karena itu pemerintah melakukan privatisasi terhadap BUMN termasuk terhadap perusahaan PT. Indosat,Tbk. Hal ini dilakukan selain untuk mengikuti ketentuan dari IMF tetapi pemerintah melakukan privatisasi terhadap PT. Indosat,Tbk dikarenakan
12
Cyrillus Harinowo. IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2004. hal 55 13 Ibid. hal. 55
6
untuk menambah pendapatan untuk menutupi kekurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu pemerintah juga melakukan privatisasi dikarenakan beban hutang pemerintah yang disebabkan oleh buruknya kinerja dari BUMN serta ketidakmampuan pemerintah untuk menjadikan BUMN menjadi profesional dan efisien. Keberadaan BUMN pada dasarnya diharapkan dapat menjadi agen pembangunan negara. Akan tetapi, kenyataannya BUMN justru menghasilkan banyak masalah, baik bagi BUMN itu sendiri maupun bagi negara dan rakyat. I.2.
Perumusan Masalah 1.Bagaimana Peran IMF dalam Privatisasi di Indonesia PT. Indosat,Tbk ? 2.Apakah dampak positif dan negatif dari Privatisasi terhadap PT. Indosat,Tbk?
I.3.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana peran IMF dalam pelaksanaan Privatisasi BUMN di Indonesia khususnya dalam bidang telekomunikasi yaitu terhadap PT. Indosat,Tbk 2. Memperoleh informasi mengenai dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari pelaksaan privatisasi PT. Indosat,Tbk
I.4.
Tinjauan Pustaka Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya mengenai krisis ekonomi,
IMF, serta privatisasi BUMN. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Sarwanto yang merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Jurusan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana
7
dalan Tesis yang berjudul “Studi Politik Ekonomi Terhadap Pemerintahan Megawati Soekarno Putri: Studi Kasus Privatisasi PT. Indosat,Tbk”. Secara umum privatisasi BUMN merupakan kebijakan pemerintah yang sangat dilematis. Pada satu sisi harus segera dilaksanakan agar tercapai efisiensi dan terbentuknya kemerataan dalam pengeloalaan perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk mengahadapi globalisasi perdagangan, pada sisi lain justru kebijakan tersebut tidak populer di masyarakat dan menimbulkan tudingan bahwa pemerintahan merupakan bagian dari antek neoliberalis. Pro dan kontra mewarnai kebijakan privatisasi di Indonesia. Kebijakan privatisasi terhadap PT. Indosat Tbk. Tidak hanya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, namun sudah dilaksanakan sejak pemerintahan Oede Baru (1994), kemudian oleh pemerintahan transisi yaitu Presiden BJ. Habibie (1998), dan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa Orde Baru hingga masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, tidak muncul penolakan yang berarti atas privatisasi terhadap PT. Indosat Tbk. Malah diantara eksekutif dan legislatif saling mendukung. Berbeda dengan reaksi yang terjadi ketika Presiden Megawati Soekarno Putri melakukan privatisasi terhadap PT.Indosat Tbk. Penolakan tersebut muncul dari banyak kalangan misalnya para karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indosat (SPI), anggota Dewan (khsususnya fraksi reformasi), Ketua MPR, KPPU, dan tokoh masayrakat. Selain itu I Gusti Ngurah Agung Kamasan juga melakukan penelitian terhadap privatisasi PT. Indosat,Tbk. I Gusti Ngurah Agung Kamasan merupakan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam Tesis nya yang berjudul “Privatisasi
8
BUMN Di Indonesia, Kasus: Pengambilalihan Saham PT. Indosat, Tbk. Oleh Temasek Holding Pada Tahun 2002”. Dalam Tesis nya I Gusti Ngurah Agung Kamasan membahas mengenai Kebijakan Privatisasi PT. Indosat Tbk, oleh pemerintah setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 90an. Privatisasi yang dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2002 merupakan privatisasi tahap ke dua dan menggunakan metode Strategic Sales, yang pada akhirnya tender ini dimenangkan oleh Singapore Holding Telemedia (STT) yang merupakan anak perusahaan Temasek Holding yang merupakan salah satu BUMN negara Singapura. Demikian juga dengan Wellia Shinta Sari, yang menulis sebuah artikel tentang privatisasi PT. Indosat, Tbk dalam majalah Mitra Bisnis Agustus tahun 2003, Vol .2.No.22. Ia menulis artikel yang berjudul Privatisasi BUMN (Indosat) masihkah ada harapan. Dalam artikel nya tersebut ia membahas mengenai permasalahan privatisasi PT. Indosat,Tbk yang dijual melalui mitra strategis kepada pihak asing. Saham PT. Indosat,Tbk yang dijual kepada perusahaan Singapore Holding Telemedia (STT).
Hal ini kemudian menyebabkan
pertentangan yang terjadi di masyarakat Indonesia terutama dari gabungan pengusaha telekomunikasi Indonesia. Mereka menyesalkan pemerintah yang menjual saham PT. Indosat,Tbk yang bersifat strategis kepada pihak asing. Selain itu dengan dijualnya saham PT. Indosat, Tbk, pemerintah dapat melampaui target setoran APBN yang ditetapkan oleh IMF sebesar Rp.6,5 trilyun, menjadi Rp.8 trilyun. Hal ini yang kemudian menyebabkan kekhawatiran bahwa pemerintah hanya mengejar target yang ditetapkan tanpa memeperdulikan masalah-masalah yang bersifat kualitas dan strategis.
9
I.5.
Kerangka Pemikiran Dalam penelitian ini akan menggunakan teori Neoliberalisme dan konsep
Organisasi Internasional, dimana teori neoliberalisme ini berkaitan dengan privatisasi. Proses pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia sering sekali dikaitkan dengan penyebaran dari neoliberalisme di Indonesia. Penulis menggunakan sudut pandang neoliberalisme dalam melihat fenomena privatisasi BUMN Di Indonesia. Dimana penyebaran neoliberalisme di negara-negara berkembang dibawa ketika negara-negara berembang termasuk Indonesia mengalami krisis ekonomi. IMF beranggapan bahwa untuk semua negara-negara yang mengalami krisis ekonomi hanya satu obatnya yaitu melalui washington consesus yang di dalam nya terdapat tiga pilar utama yaitu, liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi terhadap BUMN. Dimana pilar dari consesus washington sendiri merupakan perwujudan dari neoliberalisme. Sedangkan konsep Organisasi Internasional berkaitan dengan IMF, dimana IMF merupakan salah satu dari Organisasi Internasional yang bersifat Inrtergovermental Government yang bergerak dalam bidang keuangan. I.5.1. Neoliberalisme Neoliberalisme sebagai gagasan sudah dikenal sejak tahun 1930an. Sebagai bagian dari perkembangan pemikiran ekonomi kapitalisme, konsep ini adalah kelanjutan dari konsep liberalisme. Ada tiga ide dasar dalam liberalisme (klasik) sebagi sistem atau tatanan ekonomi, yaitu (1) pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas sempurna di pasar, (2) diakuinya
10
kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi, dan (3) pembentukan harga barang-barang melalui mekanisme pasar yang sepenuhnya bebas.14 Gagasan pokok neoliberalisme dapat dipahami sebagai penyempurnaan ide dasar dari liberalisme klasik tersebut. Pemikir yang sering dianggap sebagai penggagas
neoliberalisme
adalah
Alexander
Rustow,
yang
kemudian
disempurnakan oleh para ekonom mazhab Chicago dan mazhab Freiburger. Mazhab Chicago sendiri merupakan aliran pemikiran yang dikembangkan oleh para mahasiswa di Universitas Chicago di Amerika Serikat, demikian halnya juga dengan mazhab Freiburger yang merupakan aliran dari mahasiswa Universitas Freiburger di Jerman. Inti kebijakan ekonomi pasar neoliberal adalah sebagai berikut:15 (1) tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui dan (3) pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang. Perbedaan yang paling mendasar antara neoliberalisme dengan liberalisme klasik adalah pada ide tentang pembentukan harga pasar yang nyata tidak bersifat alami, melainkan memerlukan campur tangan negara. Namun, penertiban pasar yang dilakukan negara itu adalah melalui penertiban peraturan perundangundangan. Berkaitan dengan penertiban pasar ini menurut Baswir yang dikutip oleh Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, ada beberapa gagasan pokok tentang peranan
14
Awalil Rizky dan Nasyith Majidi. Neoliberalisme Mencengkram Indonesia. E Publishing. Jakarta 2008. hal. 230-231 15 Ibid hal 232
11
regulasi negara dan apa yang dapat dilakuan oleh negara. Yang terutama adalah16 : (1) pengaturan persaingan usaha untuk mencegah monopoli dan kartel, (2) pengaturan pemungutan pajak untuk mendorong investasi dan pembagian pendapatan, (3) pengaturan ketenagakerjaan untuk menghindari terjadinya eksploitasi, dan (4) pengaturan sistem pengupahan, khususnya untuk menetapkan jumlah minimum. Pada awal tahun 1970 an menyusul terpilihnya Reagan sebagai Presiden dari Amerika Serikat dan Margareth Tathcer sebagai Perdana Menteri Inggris, Neoliberalisme menemukan momentumnya untuk di terapkan secara luas. Di Amerika Serikat ditandai dengan pengurangan subsidi besar-besaran terhadap subsidi di bidang kesehatan, sedangkan di Inggris ditandai dengan privatisasi secara besar-besaran.17 Khusus untuk kondisi perekonomian negara-negara berkembang, yang sebagian besarnya sempat mengalami krisis (meskipun berbeda skala dan kurun waktunya), neoliberalisme memperoleh momentum penyebaran konsepnya. Pada awalnya, berbagai isi dari konsep itu agak tersamar dan disebarkan melalui berbagai forum dan program ekonomi internasional. Konsepnya menjadi dikenal publik luas secara lebih sistematis ketika di perkenalkan oleh John Williamson sebagai Konsensus Washington (Washington Consensus) pada akhir tahun 1980an. Konsensus Washington adalah kesamaan pandangan lembaga-lembaga yang bermarkas di Washington (IMF, World Bank, dan US Treasury
16 17
Ibid http://4f121z4l.multiply.com/journal/item/50 diakses tanggal 15 November 2011
12
Departmnent) mengenai rekomendasi kebijakan bagi negara-negara berkembang yang dilanda krisis. 18 Konsesus Washington memiliki tiga pilar utama, yaitu deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi pasar. Konsesus Washington tersebut kemudian diperinci menjadi sepuluh butir kebijakan, yakni19: 1.
Displin fiskal Pemerintah disarankan untuk melakukan kebijakan fiskal yang konservatif.
Defisit anggaran (budget deficit) tidak boleh lebih daripada dua persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2.
Reorientasi Pengeluaran Publik Perlu adanya prioritas bagi pengeluaran publik dalam anggaran
pemerintah, dimana pemerintah juga harus berupaya untuk memperbaiki distribusi pendapatan melalui belanja pemerintah. 3.
Reformasi pajak Pemerintah perlu memperluas basis pemungutan pajak. Hal ini
dikarenakan pajak merupakan komponen penting anggaran pemerintah dan pemerintah dinilai perlu lebih kreatif dalam hal pemungutannya, dengan cara memperluas basisnya. 4.
Liberalisasi finansial Sektor finansial perlu didorong lebih liberal dan kian diperketat
kompetisinya. Hal ini dilakukan agar tercapai peningkatan efisiensi. 5.
Kebijakan nilai tukar Pemerintah harus mengupayakan terciptanya kebijakan nilai tukar yang
memiliki kredibilitas, yang dapat menjamin terdorongnya iklim persaingan. 6.
Liberalisasi perdagangan Sama halnya dengan butir liberalisasi finansial, liberalisasi perdagangan
diupayakan agar terciptanya efisiensi dan meningkatkan kompetisi. Salah satu
18
Awalil Rizky dan Nasyith Majidi. Neoliberalisme.,, Op Cit hal.234 A. Tony Prasetianto, IMF (International Monetery Fund), dalam I Wibowo, Francis Wahono. Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta 2003, hal 119-120 19
13
upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan penghilangan hambatan-hambatan secara berkesinambungan. 7.
Keterbukaan Penanaman Modal Asing (PMA) Pemerintah diharuskan untuk mendorong kompetisi antara perusahaan
domestik dengan perusahaan asing, sehingga meningkatkan efisiensi. Disamping itu dengan semakin terbukanya negara terhadap investasi asing, akan mendorong kompetisi perdagangan dan finansial domestik. 8.
Privatisasi Pemerintah harus mengupayakan dilakukannya privatisasi, dimana
perusahaan BUMN dialihkan ke sektor swasta agar dapat bersaing dengan perusahaan swasta. 9.
Deregulasi Hambatan-hambatan dalam perdagangan harus dihilangkan, supaya pasar
menjadi semakin kompetitif. 10.
Penjaminan hak paten Harus dilakukannya perlindungan akan kekayaan intelektual baik disektor
formal maupun informal. Konsesus Washington merupakan tonggak yang penting artinya dalam hubungan ekonomi antara negara maju dan berkembang, karena kesepakatan tersebut kemudian digunakan sebagai prasyarat pemberian hutang dan bantuan ekonomi pada negara-negara berkembang. Artinya, apabila sebelumnya hubungan ekonomi tidak mempunyai kandungan politik, maka setelah ini hubungan ekonomi diberi prasyarat dipenuhinya sejumlah kondisi ekonomi yang harus dipenuhi oleh negara dalam bentuk kebijakan, yang merupakan ranah politik. Persyaratan politik telah dimasukan ke dalam hubungan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang melalui Neo-Liberalisme, yang dimulai sejak akhir 1940an, dan terkristalisasi dalam konsesus washington pada dasawarsa 1980an.20
20
Yulius P. Hermawan, ed. Transformasi dalam studi Hubungan Internasional Aktor, Isu dan Metodologi:Ekspansi Global Neo-Liberalisme. Graha Ilmu. Jakarta. 2007. hal 104
14
Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas. Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah (seperti paham Keynesianisme), dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Keynesianisme sendiri merupakan suatu teori ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu sistem ekonomi campuran dimana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Teori ini menyatakan bahwa trend ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya. Selain itu, tabungan juga akan meningkat sehingga dapat digunakan untuk sebagai modal investasi, sehingga kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal.21 Neoliberalisme bertolak belakang dengan sosialisme, proteksionisme, dan environmentalisme. Secara domestik, ini tidak langsung berlawanan secara prinsip dengan poteksionisme, tetapi terkadang menggunakan ini sebagai alat tawar untuk
21
http://www.gudangmateri.com/2010/05/teori-ekonomi-keynesian.html
15
membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Neoliberalisme sering menjadi rintangan bagi perdagangan adil dan gerakan lainnya yang mendukung hak-hak buruh dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam hubungan internasional dan ekonomi. Bagi kaum liberal, pada awalnya kapitalisme dianggap mengambarkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat berdasarkan seluruh capaian yang telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat pra-kapitalis adalah masyarakat feodal yang penduduknya ditindas. Neoliberalisme mulai berkembang di Indonesia terutama seteleah Indonesia terkena krisis ekonomi pada tahun 1998. Dimana IMF datang membantu Indonesia dengan membawa resep konsesus washington nya untuk membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi. I.5.2. Konsep Organisasi Internasional I.5.2.1. Pengertian Organisasi Internasional Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional. Organisasi internasional disini mewakili suatu bentuk institusi yang mengacu pada sistem formal terdiri dari aturan dan tujuan, suatu alat administrasi yang rasional. Kemudian ditambah memiliki pula bentuk organisasi formal secara
16
teknis maupun materi yang berupa konstitusi, bagiannnya, peralatan, fisik, mesin, emblem, kepala surat, staf, hirarki administrasi, dan sebagainya. Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non- pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut, upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktoraktor non-negara. Organisasi Internasional merupakan kolektivitas dari entitas-entitas yang independen, kerjasama yang terorganisasi (organized cooperation) yang lebih kongkret. Organisasi Internasional merupakan produk dari perjanjian-perjanjian multilateral. Secara sederhana adapula yang mendefinisikan organisasi internasional sebagai sebuah struktur formal dan berkesinambungan yang dibentuk oleh kesepakatan diantara anggotanya (keanggotaan Negara dan non-Negara), terdiri dari dua atau lebih negara yang merdeka, yang memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan bersama anggota.22 Sebuah Organisasi Internasional dapat dikatakan sebagai Organisasi Internasional apabila memenuhi unsur sebagai berikut23: 1. Ruang lingkup kerja sama melintasi batas-batas negara
22
Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Hubungan Internasional. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung, 2005 23 R. Soeprapto, Hubungan Internasional:Sistem, Interaksi, dan Perilaku. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997,Edisi Pertama, hal.363
17
2. Adanya pencapaian tujuan bersama 3. Adanya pertemuan yang dilakukan secara berkala 4. Memiliki struktur organisasi yang jelas dan lengkap 5. Melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan Organisasi Internasional tersebut akan menghimpun negara-negara di dunia dalam suatu sistem kerja sama yang dilengkapi dengan organ-organ yang dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi.24 I.5.2.2. Penggolongan Organisasi Internasional Terdapat dua kategori utama organisasi internasional, yaitu25: 1. Organisasi antar pemerintah (Inter-Govenrmental Organizations/IGO), anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara. Dimana IMF (International Monetery Fund) merupakan salah satu organisasi yang anggotanya nya adalah perwakilan resmi dari negara-negara anggotanya. 2. Organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organizations/NGO), terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, kebudayaan, bantuan teknik, atau ekonomi, dan sebgainya. Contoh, Palang Merah Internasional (PMI) Karakteristik umum
yang terdapat
dalam
kedua
jenis
lembaga
internasional tersebut meliputi: organisasi permanen untuk menjalankan fungsifungsi tertentu: keanggotaannya bersifat sukarela; instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur, dan metode pelaksanaannya; badan konsultatif yang representatif; dan sekretariat permanen yang menjalankan fungsi administratif, penelitian, dan informasi. 24
Boer, Mauna. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era dinamika Global. Bandung:PT. Alumni.2005, hal. 458 25 Ibid hal.93-94
18
Klasifikasi organisasi internasional dengan mengkombinasikan antara keanggotaan dan tujuan menurut Coulumbis dan Wolf dikutip oleh Anak Agung mengatakan bahwa IGO dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuan, yaitu26: 1. Global membership and general purpose, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global serta maksud dan tujuan umum, contoh: PBB. 2. Global membership and limited purpose organization, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan memiliki tujuan yang spesifik atau khusus. Organisasi jenis ini dikenal pula sebagai organissi internasional yang fungsional karena menjalankan fungsi yang khusus. 3. Regional membership and general purpose organization, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau berdasarkan kawasan dengan maksud dan tujuan yang umum, biasanya bergerak dalam bidang yang luas, meliputi keamanan, poltik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. 4.
Regional membership and limited purpose organization, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional dan memiliki maksud serta tujuan yang khusus dan terbatas. Organisasi internasional ini bergerak dalam bidang militer dan pertahanan, bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya.
26
Ibid. hal. 94
19
I.5.2.3. Peran Organisasi Internasional Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerimkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Organisasi Internasional tersebut akan menghimpun negara-negara di dunia dalam suatu sistem kerja sama yang dilengkapi dengan organ-organ yang dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi. Peranan organisasi internasional dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu27: 1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negaranegara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. 2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasioanal. 3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.
27
Ibid. hal.98
20
Menurut Clive Archer, secara umum fungsi organisasi internasional dapat dibagi kedalam sembilan fungsi, yaitu28: 1.
Artikulasi dan agregasi: Organsiasi Internasional berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagresikan kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Organisasi
Internasional
menjadi
salah
satu
bentuk
kontak
institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi. 2.
Norma: Organisasi Internasional sebagai aktor, forum dan instrument yang memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari sistem politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi.
3.
Rekrutmen: Organisasi Internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.
4.
Sosialisasi: Upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individuindividu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan di antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional atau di anatara wakil mereka di dalam organisasi.
5.
Pembuat peraturan: Sistem Internasional tidak mempunyai pemerintahan dunia, oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya
28
Clive Archer. International Organization.1983,hal.67-68
21
didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian adhoc, atau oleh Organisasi Internasional. 6.
Pelaksanaan peraturan: Pelaksanaan keputusan Organisasi Internasional hampir pasti diserahkan kepada kedaulatan negara. Dalam prakteknya, fungsi aplikasi aturan oleh organisasi Internasional seringkali lebih terbatas pada pengawasan pelaksanaanya, karena aplikasi sesungguhnya ada di tangan negara anggota. Fungsi pelaksanaan yang dilakukan oleh organisasi internasional terlihat pada apa yang dilakukan oleh IMF, yang membantu Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi. Dimana IMF hanya mengawasi pelaksanaan jalannya Letter of Intent oleh pemerintah Indonesia.
7.
Pengesahan
peraturan:
Organisasi
Internasional
bertugas
untuk
mengesahkan aturan-aturan dalam sistem internasional. 8.
Informasi: Organisasi Internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi.
9.
Operasional: Organisasi Internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di banyak hal yang sama halnya seperti pemerintahan. Sedangkan menurut Volker dan Bernard, peran dari Organisasi
Internasional dapat dilihat melalui beberapa aspek, diantaranya29: 1.
Program Kebijakan, merupakan kumpulan dari norma-norma dan aturan yang bertujuan untuk mengarahkan dan memberikan masukan perilaku negara-negara angota, pada standar normatif Organisasi Internasional itu sendiri.
29
Rittberger, Volker and Zangl, Bernard. International Organization: Polity, Politics and Policies. New York.Palrave Macmillan.2006.hal.102
22
2. Kegiatan operasional merupakan hasil dari keputusan yang terkait dengan pelaksanaan program-program kebijakan. 3. Kegiatan informasi merupakan kegiatan yang akan dilakukan Organisasi
Internasional
dalam
mengumpulakan
serta
menyebarluaskan informasi yang memadai dalam membuat keputusan. I.6.
Metode Penelitian Metode Penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif, yang
berarti dalam melakukan penelitian dalam Hubungan Internasional harus dilihat dari permasalahan yang ada kemudian dikaitkan dengan teori dalam Hubungan Internasional.30 Penulis juga menggunakan pendekatan metode kualitatif31,yaitu penelitian yang menggunakan data kualitatif dimana data tersebut berbentuk data, kalimat, skema atau gambar. Jenis data yang digunakan dari statistik maupun tulisan yang digunakan sebagai informasi tambahan untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan data skunder32 dimana data berasal dari data-data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data yang diambil tidak dari sumber langsung asli melainkan dari data yang diperoleh dari buku, dokumen atau kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Sumber-sumber data ini berupa buku, jurnal, majalah, koran, internet, hasil penelitian dan penerbitan-penerbitan lainnya.
30
Mas‟oed Mohtar, Ilmu hubungan internasional: Disiplin dan Metodologi Dictionary, Jakarta:LP#ES,1990, hal.223 31 Harrison, Lisa. Metodologi Penelitian Politk. Jakarta: Kencana.2007 32 http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_ eksak_sains_statistik_statistik di akses tanggal 16 November 2011
23
VII. Sistematika Penulisan BAB I
Pendahuluan I.1. Latar Belakang I.2. Perumusan Masalah I.3. Tujuan Penelitian I.4. Tinjauan Pustaka I.5. Kerangka Teori 1.5.1. Neoliberalisme I.5.2.Organisasi Internasional I.5.2.1. Pengertian Organisasi Internasional I.5.2.2. Penggolongan Organisasi Internasional I.5.2.3. Peran Organisasi Internasional 1.6. Metode Penelitian 1.7. Sistematika Penulisan
BAB II
IMF (International Monetery Fund) dan Privatisasi II.1. IMF (International Monetery Fund) II.1.1. Sejarah IMF II.1.2. Tujuan Pendirian IMF II.1.3. Anggota dan Struktur Organisasi IMF II.1.4. Bentuk Bantuan IMF II.2. Privatiasi II.2.1. Pengertian Privatisasi II.2.2. Tujuan Privatisasi II.2.3.Bentuk Privatisasi
24
II.3. Pengalaman Privatisasi di Negara lain II.3.1.Privatisasi di negara-negara OECD (Organization for Economic Coorporation and Development) II.3.2. Privatisasi di negara-negara Berkembang II.3.3. Privatisasi di negara-negara ex-komunis BAB III.
Gambaran Umum PT. Indosat,Tbk III.1. Sejarah PT. Indosat,Tbk III.2. Visi dan Misi PT. Indosat,Tbk III.3. Unit Bisnis dan Anak Perusahaan III.4. Struktur Organisasi PT. Indosat,Tbk
BAB IV.
Peran IMF (International Monetery Fund) terhadap privatisasi BUMN di Indonesia Studi Kasus: PT. Indosat, Tbk IV.1. Peran IMF dalam privatisasi di Indonesia studi Kasus: Privatisasi PT. Indosat,Tbk IV.2. Dampak Privatisasi terhadap PT. Indosat, Tbk IV.2.1.
Dampak
Positif
terhadap
privatisasi
PT.
Dampak
Negatif
terhadap
privatisasi
PT.
Indosat,Tbk IV.2.2. Indosat,Tbk IV.3. Dasar Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia BAB V
Penutup V.1. Kesimpulan dan Saran V.2. Daftar Pustaka V.3. Lampiran
25
BAB II IMF (International Monetery Fund) dan Privatisasi II.1. IMF (International Monetery Fund) II.1.1. Sejarah IMF (International Monetery Fund) Pada akhir masa Perang Dunia II para pengambil kebijakan di bidang ekonomi dari berbagai negara di dunia berkumpul di Bretton Woods. Para ahli tersebut
berkumpul
membicarakan
bagaimana
membangun
kembali
perekonomian dunia setelah Perang Dunia II berakhir. Pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 1 Juli dan berakhir pada tanggal 22 Juli 1944. Pertemuan yang di selenggarakan oleh PBB tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 44 negara, diantaranya adalah Amerika dan Inggris. Dalam peretemuan tersebut berhasil di sepakati hal-hal yang dapat membantu pemulihan perekonomian dunia setelah berakhir nya Perang Dunia II. Para pakar ekonomi tersebut berhasil menyepakati hal-hal yang dapat mengurangi kebijakan perdagangan, pembayaran, dan nilai tukar yang memiliki dampak yang menghambat perdagangan dunia.33 Dari konferensi tersebut disepakati untuk mendirikan tiga lembaga internasional, yaitu International Monetery Found (IMF), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), dan lembaga perdagangan internasional (ITO). IBRD bertugas untuk membantu negara-negara yang sedang membangun. Karena banyak negara yang porak poranda akibat perang, oleh karena itu mereka perlu melakukan rekonstruksi atau pembangunan kembali. Hal ini tentu memebutuhkan biaya yang besar oleh karena itu IBRD memberikan bantuan 33
Cyrillus Harinowo, IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2004. hal 73-74
26
lunak (soft loan) dan kalau diperlukan IBRD akan memberikan hibah (grant). Lembaga multilateral ini kemudian dikenal sebagai Bank Dunia (World Bank). IMF bertindak sebagai pengatur sistem keuangan (seperti soal kurs), tugas utama IMF bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial atau keuangan global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalahmasalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, seperti privatisasi badan usaha milik negara. Selain IBRD dan IMF, masih ada satu lagi desain lembaga multilateral lain yang disiapkan untuk menangani masalah perdagangan internasional, yang mulai banyak mengalami permasalahan, yakni International Trade Organization (ITO).34 IMF dan World Bank akhirnya terbentuk sesuai dengan apa yang telah direncanakan. IMF sendiri, setelah melalui persiapan yang lama, termasuk ratifikasi di DPR atau Kongres dari masing-masing negara anggota, akhirnya mulai berdiri dan beroperasi pada tanggal 1 Maret 1947. IMF merupakan salah satu lembaga dunia yang memiliki peran besar dalam membantu perkembangan dan kemajuan negara-negara yang sedang mengalami kesulitan.35 IMF merupakan organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial atau keuangan global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan
34
A. Tony Prasetianto, IMF (International Monetery Fund), dalam I Wibowo, Francis Wahono. Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta 2003, hal 115-116 35 Cyrillus Harinowo, IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2004. hal 74
27
neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, seperti privatisasi badan usaha milik negara. IMF (International Monetery Fund), IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), dan ITO (International Trade Irganization) sering disebut sebagai institusi bretton woods. Ketiga institusi ini bertugas untuk menentukan kebijakan moneter yang diikuti oleh hampir seluruh negara-negara yang memiliki ekonomi pasar. Sebuah negara yang jika menginginkan pinjaman dari IMF, serta pinjaman pembangunan dari Bank Dunia, harus menyetujui syaratsyarat yang ditentukan oleh ketiga institusi ini.36 II.1.2. Tujuan Pendirian IMF (International Monetery Fund) Secara formal, tujuan dari pendirian dari IMF yang tertera dalam Anggaran Dasar (Articles of Agreement) pendirian lembaga keuangan tersebut dalam pasal 1, yang berisikan Tujuan Pendirian dari IMF, yaitu37: 1.
Untuk mendorong kerjasama moneter internasional melalui suatu lembaga
yang permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultasi dan kerjasama dalam pemecahan permasalahan moneter internasional. 2.
Untuk membantu tercapainya perluasan dan keseimbangan pertumbuhan
perdagangan internasional,
dan untuk
menyumbang tercapainya
tingkat
employment dan tingkat pendapatan nasional yang tinggi serta untuk pengembangan sumber daya produktif dari semua negara anggota sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi. 36 37
Ibid hal 74 Ibid hal 80
28
3.
Untuk mendorong stabilitas nilai tukar, mempertahankan sistem nilai tukar
yang teratur antar negara anggota serta untuk mencegah terjadinya persaingan untuk melakukan depresiasi mata uang. 4.
Untuk membantu penciptaan dari sistem pembayaran multilateral antar
negara anggota dan penghapusan hambatan transaksi valuta asing yang menghambat pertumbuhan perdagangan dunia. 5.
Untuk menciptakan kembali kepercayaan di negara anggota dengan
memberikan bantuan keuangan secara temporer dengan tetap memperhatikan bantuan keuangan secara temporer dengan tetap memperhatikan unsur keamanan dana tersebut, sehingga dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran tanpa harus menggunakan cara-cara yang merusak kemakmuran nasional atau internasional. 6.
Berkaitan dengan hal-hal diatas, untuk memperpendek jangka waktu dan
mengurangi tingkat kesulitan yang terjadi dalam permasalahan ketidakseimbangan neraca pembayaran negara-negara anggota. Untuk merealisasikan tujuannya, IMF menyediakan pinjaman jangka pendek guna membantu negara anggotanya yeng tengah mengalami kesulitan neraca pembayaran atau dilanda krisis moneter. Tanggung jawab dari IMF meliputi tiga fungsi pokok yaitu: regulatory, financial, dan consultive. II.2.3. Anggota dan Struktur Organisasi IMF (Internatinal Monetery Fund) IMF sebagai salah satu Organisasi Internasional di dunia beranggotakan sebanyak 187 negara. Indonesia sendiri resmi menjadi anggota IMF pada tanggal 15 April 1954. Pada saat itu Indonesia menjadi anggota dari IMF yang ke 56. Sebagai suatu lembaga keuangan internasional, IMF mempunyai peranan seperti
29
koperasi. Garis Komando bagi pelaksanaan operasi IMF sepenuhnya berasal dari pemerintah negara anggota. Pengambilan keputusan tertinggi di IMF adalah Dewan Gubernur IMF, yang terdiri dari Gubernur IMF dari seluruh anggota. Untuk Indonesia Gubernur IMF dipegang oleh Gubernur Bank Indonesia, sedangkan wakilnya (Alternate Governor) adalah Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan.38 Dalam operasi sehari-hari, pengambilan keputusan dilakukan oleh suatu Dewan Direksi, yang terdiri dari 24 Direktur Eksekutif yang mewakili seluruh negara anggota tersebut. Dewan Direksi ini melakukan pertemuan atau rapat secara rutin, umumnya tiga kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jum‟at. Rapat juga bisa dilaksankan di luar hari-hari tersebut dan setiap kali rapat, agenda yang dibahas umumnya lebih dari satu negara atau satu permasalahan. Dalam Dewan Direksi IMF yang terdiri dari 24 Direktur Eksekutif yang ada, hanya sebagian kecil yang mewakili negaranya sendiri, seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, dan Arab Saudi. Sedangkan lebihnya mewakili suatu kelompok negara (konstituensi). Indonesia sendiri masuk dalam kelompok (Asia Tenggara) South East Asia. Untuk kelompok Asia Tenggara ini, jabatan Direktur Eksekutif ditetapkan bergilir dari negara anggota utama dari konstituensi anggota grupnya. Direktur eksekutif tersebut dibantu oleh seorang Direktur Pengganti (Alternate Executive Director), Advisors, Assistants, dan beberapa pembantu administrasi lainnya.
38
Ibid hal 75
30
Selain pembantu administrasi semua jabatan profesional tersebut dikirim oleh negara-negara anggota konstituensi berdasarkan kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan di IMF dilakukan berdasarkann suara, dimana konstituensi Asia Tenggara memiliki 3,18% suara. Sedangkan Amerika Serikat sebagai negara anggota terbesar memiliki kekuatan sebesar 17,10% dari seluruh suara. Negara-negara Eropa secara keseluruhan memiliki kekuatan sekitar 40% dari seluruh suara di IMF, sementara selebihnya terbagi pada negara-negara berkembang.39 I.2.4. Bentuk Bantuan IMF (International Monetery Fund) Sesuai dengan tujuan dari pembentukan IMF yang tertuang dalam pasal 1 dari Article of Agreement dalam konteks krisis neraca pembayaran atau krisis ekonomi seperti yang pernah dialami oleh beberapa negara berkembang di berbagai kawasan di dunia IMF mempunyai peran yang penting. Peran IMF tersebut adalah pemberian bantuan dana darurat baik yang berasal dari IMF maupun dari lembaga keuangan internasional lainnya yang menggunakan IMF sebagai lembaga rujukannya. Ada tiga macam jenis bantuan pinjaman yang dikeluarkan oleh IMF kepada negara yang membutuhkannya, yaitu Fasilitas Umum IMF, Fasilitas Khusus IMF, dan Fasilitas Konsesi IMF.40 1.
Fasilitas Umum IMF (Regular IMF Facilities) Bantuan ini terdiri dari tiga macam jenis bantuan yaitu: Regular Quota-
SDR Facilities, Upper-Conditional Tranches, dan Fund Conditionality.
39
Ibid hal 85-86 Basis Susilo,dkk, Bantuan Ekonomi IMF terhadap Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional, Vol 1, No. 1, April 2001. hal 27-29 40
31
Regular Quota-SDR Facility bantuan ini diberikan kepada negara yang melihat bahwa IMF sebagai lender of last resort ketika negara tersebut dalam neraca pembayaran.
Upper Conditional Tranches bantuan ini diberikan kepada negara yang meminjam karena kesulitan neraca pembayaran namun diikuti dengan persyaratan-persyaratan progresif. Kriteria yang ditetapkan dilakukan dalam pertemuan antara menteri ekuin negara tersebut dengan wakil-wakil IMF, yang hasilnya menjadi LoI. Pinjaman ini juga dikenal dengan Stand-by Arrangements yang periode pemberian pinjaman 12 sampai 18 bulan, diberikan bertahap setiap empat bulan, dan pengembaliannnya 3-5 tahun.
Fund Conditionality yang didasari pertimbangan bahwa nilai mata uang yang sedikit lebih rendah nilainya memperendah harga barangbarang domestik, sehingga meningkatkan daya saing ekspor, sementara itu secara simultan mengurangi permintaan impor barang sebab barang-barang tersebut menjadi lebih mahal.
2.
Fasilitas Khusus IMF (Specific IMF Facilities) Fasilitas khusus pada prinsipnya menyediakan akses pinjaman yang
bentuknya bahkan melebihi fokus tradisional pinjaman jangka pendek IMF. Fasilitas khusus IMF tersebut terdiri dari empat macam jenis: Contigency Financing (CCFF), Buffer Stock Facilities (BSF), Extended Fund Facility (EFF), dan Systemic Transformation Facility (STF).
32
Fasilitas CCFF berupa bantuan teknis bagi negara yang mengalami penurunan ekspor dan kewajiban untuk membayar. Bantuan dibayar 3-5 tahun, biasanya menjadi pelengkap stand by arrangement.
Fasilitas BSF sudah tidak aktif lagi sejak 15 tahun yang lalu.
Fasilitas EFF berjangka waktu pemberian tiga tahun dan persyaratannya
sama
dengan
stand
by
arrangement
yang
pengembaliannya empat sampai sepuluh tahun.
Fasilitas STF berupa bantuan keuangan selama transisi ekonomi dan dapat dikembalikan dalam waktu empat sampai sepuluh tahun. Masalah yang diatasi masalah perdagangan dan perjanjian utang.
3.
Fasilitas Konsesi IMF (IMF Concession Facilities) Fasilitas konsesi memiliki dua bentuk skema, yaitu Enhance Structural
Adjusment Facilities (ESAF), dan Enhance Facilities (EF).
ESAF diberikan kepada negara yang kesulitan membayar hutang. Program ini mulai diberikan tahun 1986 kepada negara miskin dengan disertai program reformasi ekspor. Jangka pembayarannya relatif panjang.
EF diperkenalkan pada tahun 1987 dan baru digunakan pada tahun 1994, diberikan pada negara yang berpenghasilan rendah dan mengalami masalah neraca pembayaran dan dianggap pinjaman.
IMF merupakan lembaga bantuan internasional yang dalam memberikan pinjaman melakukan pengamanan terhadap dana pinjaman yang diberikan pada negara pemohon. Hal ini bertujuan agar dana yang dipinjamkan dapat dikembalikan apabila terjadi penarikan sepihak pada kelanjutan dari persetujuan
33
yang ada karena mengalami kegagalan ataupun negara pemohon tidak mengikuti persetujuan yang disepakati. Prinsip ini sangat jelas dikemukakan dalam Anggaran Dasar pendiriannya, dimana adequate safeguards diperlukan pada setiap pemberian pinjaman tersbut.41 Oleh karena itu apabila suatu negara memohon bantuan kepada IMF, maka negara tersebut diwajibkan untuk memenuhi ukuran kondisionalitas atau syarat tertentu sesuai dengan petunjuk kebijakan dari IMF. Kondisionalitas tersebut termasuk penyesuaian kebijakan ekonomi domestik dari negara pemohon. Tujuan dari kondisionaloitas tersebut adalah agar negara pemohon dapat segera mengatasi kesulitan neraca pembayarannya dan membayar kembali pinjamannya kepada IMF. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa kondisionalitas yang diterapkan oleh IMF merupakan instrumen yang digunakan agar dana yang dipinjamkan ke negara pemohon dapat kembali sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Melalui kondisionalitas ini, IMF dapat menerapkan pengaruhnya terhadap kebijakan di negara itu dan pengaruh itu akan bertahan selama negara tersebut masih membutuhkan bantuan IMF. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pencairan dana dari IMF ke negara pemohon terdiri dari tahapan-tahapan. Masingmasing tahapan tersebut memiliki persyaratan dan kondisionalitas tertentu yang disepakati oleh pemerintah dan IMF demi mencapai tahap pencairan dana berikutnya.
41
Cyrillus Harinowo. IMF Penanganan... Op cit. hal 103
34
II.2. Privatisasi II.2.1. Pengertian Privatisasi Privatisasi menurut Elly Erawati dan JS. Badudu secara etimologis yang dikutip oleh Winarno Yudho diartikan sebagai terjemahan dari kata privatization yaitu “proses perubahan bentuk diikuti dengan pengalihan hak-hak dari suatu perusahaan milik negara menjadi perusahaan swasta; penyerahan pengelolaan sektor-sektor ekonomi tertentu kepada pihak swasta”.42 Privatisasi merupakan penyerahan kontrol efektif dari sebuah perusahaan kepada manajer dan pemilik swasta dan biasanya terjadi apabila sebagian besar sahamnya dialihkan kepemilkannya kepada pihak swasta. Dalam konteks ini privatisasi memiliki pengertian43: a. Perubahan peranan pemerintah dari peran sebagai pemilik dan pelaksana menjadi regulator dan promotor dari kebijakan, b. Para manajer selanjutnya akan bertanggung jawab kepada pemilik baru, dan diharapkan pemilik baru akan mengejar pencapaian sasaran perusahaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan, keselamatan kerja dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk kewajiban pelayanan masyarakat. Privatisasi adalah pengurangan peranan pemerintah dan peningkatan peranan swasta pada BUMN. Privatisasi juga menyebabkan akan terjadinya perubahan kepemilikan aset atau saham BUMN. Penjualan saham yang dimiliki
42
Winarno Yudho, dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Perundang-undangan, Kebijakan Publik Pemerintah, dan Penerapannya di Indonesia. Pusat Penelitian Dan Pengkajian sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarata. 2005. hal. 5 43 Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN. Institute For Good Corperate Governance Studies. Jakarta.2003 hal. 3
35
oleh pemerintah pada BUMN dan beralihnya kepemilikan saham tersebut kepada pembeli (swasta) akan meningkatkan peranan dan kekuasaan swasta sebagai sistem kontrol. Sehingga secara teoritis pengelolaan BUMN yang transparan dan dikontrol oleh pemegang saham swasta yang berprinsip bisnis, akan membuat BUMN itu menjadi efisien.44 Privatisasi dalam arti sempit yaitu menjual saham perusahaan/asset yang semula dimiliki pemerintah kepada swasta. Devinisi secara sempit inilah yang kemudian berkembang di Indonesia. Privatisasi pada intinya didefinisikan sebagai proses perpindahan tanggung jawab dan fungsi yang selama ini dilaksanakan pemerintah kepada swasta. Jadi mencakup hal yang lebih luas dari sekedar penjualan saham. Sebagaimana dikemukakan oleh lembaga privatisasi Inggris yang dikutip oleh Jusmaliani :45 “The term privatization has generally been defined as any process aimed at shifting functions and responsibilities, in whole or in part, from the government to the private sector.” Pengertian lain dari privatisasi yang dikemukakan oleh E.S Savas yang dikutip oleh Winarno Yudho menjelaskan tentang privatisasi realistis-historis, yakni46: “The word privatisize first appeared in a dictionary in 1983 and was defined narrowly as “to make private, especially to change (as a bussines or industry) from public to private control or ownership. But the word has already acquired a broader meaning; it has to come to symbolize a new way of looking at society’s needs, and a rethingking of the role of government in fulfilling them. It means relying more on society’s private institutions and less on government to statisfy the need of people.”
44
Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003 hal. 134 45 Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi . Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta 2003. hal 33 46 Yudho,dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, ... Op. Cit. hal. 5
36
Pengertian privatisasi secara lebih luas berdasarkan kategori metodisnya menurut Wolfgang Aussenegg yang dikutip oleh Winarno Yudho dkk, yakni47 : “Two types of privatization methods can be distinguished: (i) Case-by-case privatization, in which state enterprises are sold case by case (one after the other) and (ii) mass privatization programs (MPPs), in which a multitude of firms are sold at the same time. In most cases the aim of MPPs is to transfer a big number of state enterprise into the ownership of the citizens. They are characterized by the fact that every citizens is entitled to receive a particular number of certificates (vouchers) free of charge or at a very low price.” Dalam UU-RI no.19 tahun 2003, pengertian privatisasi dibedakan dari restrukturisasi. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan (pasal 1 ayat 11). Tujuan restrukturisasi adalah pertama, meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, kedua, memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara, ketiga, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen dan keempat memudahkan privatisasi. Undang-undang yang sama mendefinisikan privatisasi sebagai penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat (pasal 1 ayat 12).48 Pengertian privatisasi dapat pula dilihat dalam Keppres no.122 tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi yang menyebutkan bahwa privatisasi adalah pengalihan atau penyerahan sebagian kontrol atas sebuah BUMN kepada swasta 47 48
Ibid hal. 5-6 Master Plan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2005-2009, hal 54
37
antara lain melalui cara umum, penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis, penjualan saham perusahaan kepada karyawan dan atau cara-cara lain yang dipandang tepat.49 Privatisasi merupakan penyerahan kontrol efektif dari sebuah perseroan kepada manajer dan pemilik swasta dan biasanya terjadi apabila mayoritas saham perusahaan dialihkan kepemilikannya kepada swasta. Dalam konteks ini privatisasi mengandung makna50: a. Perubahan peranan pemerintah dari peran sebagai pemilik dan pelaksana menjadi regulator dari kebijakan b. Para manajer selanjutnya akan bertanggung jawab kepada pemilik baru, dan diharapkan pemilik baru akan mengejar pencapaian sasaran perusahaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan, keselamatan kerja dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk kewajiban pelayanan masyarakat. Berkaitan dengan privatisasi, ada empat batasan pokok yang menjadi modus privatisasi, yaitu51: 1. Pemindahan kepemilikan perusahaan sektor publik ke swasta. 2. Liberalisasi aktivitas melalui kompetisi. 3. Menghapus fungsi tertentu yang dilakukan oleh sektor publik secara bersamaan atau melakukan sub-kontrak kepada sektor swasta, sehingga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah. 4. Mengurangi jasa sektor publik yang tidak mempunyai nilai manfaat.
49
Jusmaliani. Optimalisasi, ... Op. Cit. hal. 34-35 Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN. Institute For Good Corperate Governance Studies. Jakarta.2003 hal. 3 51 Ibid hal. 3-4 50
38
II.2.2. Tujuan Privatisasi Sesuai pasal 74 Undang-undang 19 tahun 2003 telah ditetapkan maksud dan tujuan privatisasi, yaitu: memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik atau kuat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. Program privatisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran.52 Terdapat banyak pertimbangan dan tujuan dari privatisasi, antara lain53: a. Mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber pendanaan pemerintah melalui divetasi. b. Meningkatkan efisiensi pengelolaan manajemen perusahaan. c. Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan. d. Mengurangi campur tangan birokrasi atau pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan. e. Mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri. f. Sebagai flag-carrier (pembawa bendera) dalam mengarungi pasar global.
52
Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara, Master Plan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2005-2009 hal. 54-55 53 Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN, ... Op.Cit. hal. 4
39
Dengan privatisasi, juga diharapkan dapat membantu pembiayaan defisit anggaran yang diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan dunia terhadap stabilitas perekonomian nasional. Bagi unit usaha yang diprivatisasi akan mampu memperkuat modal perusahaan dalam rangka pengembangan bisnis dimasa depan. Tujuan lain adalah untuk menghentikan campur tangan aparat birokrasi dan politisi terhadap kebijakan manajemen perusahaan negara (BUMN). Hal ini disebabkan prioritas, tekanan, dan rentang waktu yang berbeda, aspek pelayanan sosial di satu sisi dan aspek bisnis disisi lain. Dampak privatisasi juga akan memperjelas tujuan sosial dan ekonomi, yang selama ini telah berbaur dan tidak jelas yang akhirnya tidak menguntungkan mekanisme sektor publik itu sendiri. Privatisasi
akan
membuka
peluang
para
manajer
dan
pekerja
dalam
memaksimalkan potensi ide dan kreativitas yang ada. Selain itu, privatisasi memproduksi, „transparansi‟, yaitu membuat keputusan manajerial secara terbuka dan membiarkan masyarakat untuk meliht secara transparan terhadap sesuatu yang telah dikerjakan sebagai dampak ekonomi maupun sosial. Privatisasi terhadap unit usaha yang selama ini dikelola oleh negara dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan unit usaha dimaksud. Dengan privatisasi akan mempercepat penerapan prinsip-prinsip Good Corperate Governance, membuka akses ke pasar internasional dan alih teknologi serta transfer manajemen kepada badan usaha. Selain itu, unit usaha yang diprivatisasi juga akan mendapatkan suntikan dana dari investor untuk mengembangkan bisnisnya dikemudian hari.54
54
Ibid hal. 5
40
Selain itu pemerintah melakukan privatisasi terhadap BUMN dikarenakan didorong oleh organisasi-organisasi bisnis internasional serta regional yang menetapkan prinsip-prinsip pasar bebas dalam bisnis global. Organisasi-organisasi internasional tersebut diantaranya adalah GATT (General Agreement on Traffic and Trade), WTO (World Trade Organization), APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), dan AFTA (Asean Free Trade Area).55 II.2.3. Bentuk Privatisasi Berdasarkan motif yang telah dijelaskan diatas, pemerintah melakukan privatisasi dengan beberapa jenis metode. Beberapa bentuk atau metode privatisasi perusahaan dikemukakan oleh Ernst & Young yang dikutip oleh Marwah M.Diah sebagai berikut 56: 1. Auction; SOEs (State-Owned Enterprises) assets are sold to the highest bidder in open building. 2. Negotiated sale; The price and terms of the transaction and agreed to in direct negotiations between the buyer and the seller. 3. Tender; Bidders submit sealed bids, which are opened at announced time, which are opened at announced time, with the property generally going to the highest bidder. 4. Stock floatation; The government’s share are offered on local or international capital markets. 5. Management/employee buy out; SOE Management and/ or employees buy a controlling interest in the company. 6. Stock distribution; A percentage of share (generally in the 10-25 percent range) in the SOE are given or sold at preferential terms to employees and other special groups such as former political prisoners. 7. Voucher or coupon privatization; Eligible citizens are given or are sold coupon or vouchers at a nominal price, which can be exchanged for share in former state-own companies or in investment funds that control the actual company shares.
55
Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003 hal 191 56 Ibid hal. 138
41
Dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, pasal 78 disebutkan tiga cara melakukan privatisasi yaitu 57: 1. Initial Public Offering (IPO), adalah metode penjualan yang dilakukan di pasar modal, sehingga semua masyarakat bisa menjadi pemilik unit usaha yang di privatisasi. 2. Strategic Sales, adalah metode penjualan unit usaha langsung kepada investor strategis, tidak melalui lantai bursa. 3. Employee Management Buy Out (EMBO), adalah pembelian saham mayoritas oleh suatu konsorsium yang diorganisasi dan dipimpin oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan. Biasanya para manajer hanya mendapatkan sejumlah kecil dari modal yang dibutuhkan dan diikuti oleh pemodal lainnya seperti perusahaan modal ventura atau bank investasi. Metode EMBO ini lebih banyak digunakan khususnya pada perusahaan kecil yang asset nya lebih banyak terdiri atas keahlian tertentu daripada property. Dalam rangka memantau supaya perseroan dapat dibeli oleh manajemen atau karyawan, maka asset perusahaan dapat dijual lebih dahulu oleh pemerintah kepada pihak lain dan disewakan kembali kepada perusahaan tersebut. Namun demikian, sejak dimulainya proses privatisasi pada tahun 1991 sampai saat ini secara umum dua metode privatiasi yang paling banyak digunakan oleh pemerintah adalah metode pertama dan metode kedua yaitu Initial Public Offering (IPO) dan Strategic Sales (SS) atau penjualan kepada mitra startegis.
57
Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN, ... Op. Cit. hal. 7-8
42
Bagaimanapun juga kedua metode ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Prosedur penjualan melalui metode Strategic Sales relatif lebih sederhana karena pemerintah hanya menunjuk investor strategis yang akan membeli saham di BUMN yang akan diprivatisasi yang sebelumnya diawali dengan tender. Namun metode ini cenderung kurang memberikan hasil yang optimal mengingat kurang adanya transparansi dan kompetisi diantara calon pembeli dan kemungkinan terjadinya insider trading sangat besar. Sementara itu dalam metode Initial Public Offering (IPO) transparansi publik lebih nyata karena pemerintah harus mempubliaksikan prospek BUMN yang akan diprivatisasi sehingga bisa diketahui oleh masyarakat. Melalui metode ini optimalisasi nilai hasil jual saham BUMN yang diprivatisasi akan lebih terjamin
karena
pada
penawaran
saham
perdana,
pemerintahlah
yang
menenetukan kisaran harga saham dan kisaran jumlah saham yang dijual. Selain itu, metode ini memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk turut serta dalam kepemilikan saham BUMN yang akan diprivatisasi. 58 II.3. Pengalaman Privatisasi di Negara Lain II.3.1. Pengalaman Privatisasi di negara-negara OECD (Organization for Economic Coorporation and Development) Gelombang privatisasi diawali di Inggris dengan munculnya kebijakan pemerintahan Margareth Thatcher yang melakukan privatisasi perusahaanperusahaan negara dan menekankan mekanisme pasar dalam perekonomian
58
Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi . Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta 2003. hal. 40-41
43
Inggris pada tahun 1979. Yair Ahronio yang dikutip oleh Winarno Yudho dkk menyebutkan bahwa59: “Great Britain is one of few countries in which privatization is accomplished by transferring a manjority ownership of a state asset to the private sector; indeed, it has sold all of its shares Indonesia several stateowned entrerprises.” Tabel II.3.1.1. Privatisasi dan Liberalisasi dalam Pembangunan di Uni Eropa dan Norwegia60 Country Austria
Belgium
Denmark
Greece
Finland
United Kingdom
France
Germany
Ireland
59 60
Developments Partial or complete sale of companies in the competitive sectors (banking, oil and gas, salt and tobacco monopolies etc). Minority stakes sold in telecommunications. Railways, post and electricity are undergoing restructuring. Companies in competitive sectors have been privatized (banking and insurance, ferries). Public utilities have been transformed into “autonomous public enterprises’ (telecommunications, post, railways) Some firms operating in competitive sectors have been privatized in banking and transport (bus services). “corporatization” (ie taking the form of a company but remaining in public ownership) of some large scale public services (Copenhagen airport, posts, state shipping lines). Out of local-level welfare services is increasing. Some privatization in competitive sectors. Privatization of public utilities under debate. “Corporatization” of some activities (railways, post, air traffic, banking). Privatization in competitive sectors and some utilities telecommunications and air traffic). Contracting-out is very common when reorganizing welfare services at local level. Extensive privatization has affected firms in the competitive sectors and in public utilities, where it has been coupled with liberalization. At local level, legislation requires competitive tendering for a wide range of ancillary services (cleaning, catering, etc). Privatization of companies operating in competitive sectors is almost complete. Public utilities are excluded from full privatization, with only partial sales having taken place at France Telecom and Air water industry. In welfare services, no privatization has taken place there is only a tendency to contract out auxiliary activities (catering, cleaning, etc). Privatization has taken place at regional level, as in transport and refuse collection. Liberalization in some public utilities (energy and posts), with instances of partial privatization (telecommunications). Privatization is under discussion for state-owned banks, the semi state airlane Aer Lingus, the airport management company and the state forestry board. Telecom Eirann has been privatized, while the Electricity Supply Board is facin liberalization. Yudho,dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, ... Op. Cit. hal. 33 Ibid hal 34-35
44
Italy
Netherlands
Spain
Portugal Sweden
Norway
Luxembourg
Privatization has involved a large part of state ownership in competitive sectors (bank, insurance and the subsidiaries of the Iri and Eni groups), many public utilities, both at national and local level, and to much smaller extent-welfare services, notably at the local level and through outsourcing. Privatization has taken place both in competitive sectors (banking, chemicals, steel, etc) and public utilities (posts and telecommunications, regional transport companies, a few energy companies). Privatization has substantially reduced state ownership and involved both competitive sectors (iron and steel, textiles, chemicals, etc) and public services (electricity, transport, telecommunications). Privatization has involved both competitive sectors and public utilities (eg telecommunications). There are some forms of privatization in welfare services-for instance, some hospital are under private management. “Corporatization’ of state-owned enterprises. Some form of privatization is under discussion only for railways and telecommunications. Partial privatization has taken place in some sectors (grain and pharmaceutical supply). Partial privatization of the state-owned oil company and in telecommunications is under debate. Liberalization and increased competition have been introduced in public utilities, such as telecommunications, posts, railways and power supply, while state bodies have been turned into autonomous companies. Some changes in the legal status of some state-owned firms (railways, banks).
Sumber : Winarno Yudho dkk Sesuai dengan doktrin neoliberal, tujuan privatisasi di negara-negara maju ditekankan pada pelepasan peran pemerintah dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari privatisasi yang dilakukan oleh 15 anggota Uni Eropa. Pada periode 1990-1997, keuntungan privatisasi di 15 negara ini mencapai 55-63 % dari pendapatan total privatisasi di negara-negara maju. Salah satu contoh transaksi privatisasi terbesar yang mengindikasikan drastisnya pengurangan andil pemerintah dalam pengeloalaan BUMN terjadi di Jerman dan Italia. Tahun 1996, melalui initial public offering Deutsche Telekom, Jerman melepas saham pemerintah dalam perusahaan tersebut hingga 74%.
45
Privatisasi skala besar kedua terjadi di tubuh perusahaan minyak dan gas Italia, ENI, yang mendivestasi saham pemerintah hingga 70%.61 Tahun 1997, privatisasi skala besar lainnya juga berlangsung di Spanyol (US$ 11,5 miliar), Jepang (US$ 8,7 miliar) dan Australia (US$ 7,1 miliar). Meggison, Nash, and Randenborgh
yang dikutip oleh Syamsul Hadi
mengungkapkan bahwa jika dilihat dari sejarah privatisasi global, privatisasi Nippon Telephone and Telegraph di Jepang tahun 1987 tercatat sebagai privatisasi dengan keuntungan terbesar sedunia. Privatisasi bertahap di perusahaan tersebut mampu meraup keuntungan hingga US$ 77,8 miliar.62 Privatisasi yang dilakukan oleh negara maju adalah fenomena yang oleh Bortolotti dan Faccio yang dikutip oleh Samsul Hadi disebut reluctant privatization.63 Walaupun banyak asset BUMN dijual ke swasta hak kontrol pemerintah pada perusahaan masih tergolong besar. Ini terjadi karena pemerintah menjadi ultimate share holder sekalipun bukan pemegang 100% saham kepemilikan perusahaan. Pemerintah menikmati hak veto atau kuasa khusus atas kepemilikan yang disebut sebagai “golden shares” Tendensi ini berkembang dalam privatisasi di negara-negara maju. Salah satu negara yang menerapkan reluctant privatization adalah Italia, dari studi Bortolotti dan Faccio yang dikutip oleh Syamsul Hadi64, terungkap bahwa pemerintah Italia tetap memiliki hak kontrol ekslusif terhadap perusahaan yang
diprivatisasi.
Maraknya
fenomena
reluctant
privatization
ini
mengindikasikan bahwa privatisasi yang terjadi di negara-negara maju berciri 61
Syamsul Hadi dkk. Post Washington Consensus Dan Politk Privatisasi di Indonesia. CIRES ( Centre For International Relation Studies UI ). Marjin Kiri 2007 hal. 6 62 Ibid hal. 7 63 Ibid hal 8 64 Ibid hal. 7-8
46
transfer kepemilikan dari pemerintah terhadap swasta tanpa mengurangi fungsi kontrol pemerintah atas kinerja BUMN tersebut. Masih menurut survei Bortolotti dan Faccio yang dikutip oleh Samsul Hadi65 62,4 % dari 141 perusahaan yang diprivatisasi di negara-negara maju antara 1996-2000 menerapkan sistem reluctant privatization. II.3.2. Privatisasi di negara-negara Berkembang Problema privatisasi dibanyak negara selalu bermuara pada persoalan kinerja biorokrasi pemerintahan suatu negara dalam melaksanakan agenda tata pemerintahan yang baik (good governance). Kalangan birokrasi bahkan kerap kali menganggap bahwa problema utama persoalan privatisasi terletak pada hambatan politis dalam mengambil suatu kebijakan. Lebih lanjut, Ramamurti yang dikutip oleh Winarno Yudho dkk berpandangan66: “I believe policy makers in the average developing country are more skeptical than the authors of Bureaucrats about the promise of privatization , perhaps not in the unique onditions of their respective countries. They are far more skeptical about what the local private will be able to deliver, about their ability to regulate privatized firms, and about how the benefit of privatization will be distributed across society. They are more troubled than the World Bank on relying on foreign capitl and expertise, or on local minority ethnic groups, to make privatization success.” Negara-negara berkembang juga menerapkan kebijakan privatisasi sebagai focal point kebijakan perekonomian nasional. Studi yang telah dilakukan oleh Bouton dan Sumlinski yang dikutip oleh Syamsul Hadi67 menyebutkan bahwa antara 1988-1995, negara-negara berkembang merengguk keuntungan lebih dari US$ 132 miliar dari transfer kepemilikan 3.800 BUMN ke tangan swasta. Terjadi peningkatan pendapatan dari hasil penjualan BUMN ini dari hanya US$2,6 miliar 65
Ibid hal 8 Yudho,dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, ... Op. Cit. hal. 26 67 Syamsul Hadi, dkk. Post Washington Consensus, ... Op. Cit. hal. 9-10 66
47
di tahun 1988, menjadi lebih dari US$21 miliar di tahun 1995, dan puncaknya terjadi pada tahun 1992 dengan lebih dari US$ 26 miliar. Mexico, Argentina, Brazil, Malaysia, Hungaria, China dan India adalah negara-negara yang masuk dalam kategori sebagai negara yang berpendapatan tertinggi dari aspek penjualan BUMN ini diantara negara-negara berkembang lainnya yang melaksanakan privatisasi selama 1988-1995. Selain itu, jumlah negara berkembang yang menerapkan kebijakan privatisasi terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 1988 tercatat hanya 14 negara, akan tetapi tahun 1995 menjadi 60 negara. Pendapatan tertinggi dari pelaksanaan privatisasi dialami oleh negara-negara di Amerika Latin (51%), diikuti oleh negara-negara di Asia Timur (21%) serta Eropa dan Asia Tengah (18%). Sedangkan penerapan privatisasi yang relatif minim terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara.68 Amerika latin merupakan kawasan pionir bagi privatisasi di negara berkembang sejak 1970-an. Sejarah privatiasi dikawasan ini diawali Cile tahun 1973. Hingga 1995 tercatat pemerintah Cile telah memprivatisasi 521 dari 524 BUMN. Langkah tersebut diikuti oleh negara-negara tetangganya seperti Meksiko, Argentina, dan Venezuela tahun 1990-1993. Nellis, Menezes, dan Lucas yang dikutip oleh Syamsul hadi69 menyebutkan bahwa hampir seluruh sektor publik di kawasan ini, seperti perbankan, pembangkit listrik, telekomunikasi, jalan, air, hingga layanan transportasi diprivatisasi pada era 1990-an. Pada era tersebut, pendapatan yang diperoleh 18 negara dari transaksi privatisasi mencapai 6% dari total PDB kawasan. Ini menunjukan korelasi positif dengan peningkatan 68
Yudho,dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, ... Op. Cit. hal. 28 Syamsul Hadi dkk. Post Washington Consensus Dan Politk Privatisasi di Indonesia. CIRES ( Centre For International Relation Studies UI ). Marjin Kiri 2007. hal. 11 69
48
investasi swasta di Amerika Latin yang dalam rentang waktu 1990-2001 melambung drastis hingga mencapai US$ 360,5 miliar. Selain negara-negara Amerika latin, privatisasi skala besar juga dilakukan di negara berkembang lain, seperti Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Turki, dan Indonesia. II.2.3. Privatisasi di Negara Ex-Komunis Privatisasi di negara-negara ex-komunis juga mendapatkan banyak perhatian publik karena privatisasi yang dilakukan di negara-negara ex-komunis dilakukan secara cepat dan massif. Tahun 1994, privatisasi ini berhasil mengalihkan 45.300 perusahaan sekal kecil dan menengah ke tangan swasta. World Bank Report 1996 yang dikutip oleh Syamsul Hadi menyebutkan bahwa akibat privatisasi massif ini, kepemilikan pemerintah pada BUMN kecil dan menengah di 6 negara Eropa Tengah dan Timur anjlok drastis. Di Estonia misalnya, persentase saham pemerintah turun sampai tinggal 4%.70 Di tahun 1994 lebih dari 39.000 perusahaan-perusahaan Rusia yang sudah diswastakan terjerat oleh hutang yang sangat kronis dan tingkat hutang yang ada di perusahaan-perusahaan itu mencapai 100 triliyun rubel. Meskipun begitu, meluasnya penutupan pabrik-pabrik, kebangkrutan-kebangkrutan dan pemecatan besar-besaran tidak atau belum terjadi. Sebuah penelitian yang baru-baru ini diadakan oleh ILO, yang berbasiskan pada pengambilan sampel di 400 perusahaan di Rusia, memperkirakan bahwa perusahaan ini yang mempekerjakan 35 % dari keseluruhan buruh di Rusia tidak dapat di tutup tanpa berpengaruh ditingkatan produksi. Joseph Stiglitz yang dikutip oleh Winarno Yudho fenomena ini dengan mengatakan71: 70 71
Ibid hal. 12 Yudho,dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, ... Op. Cit. hal 28-29
49
mengomentari
The radical reformes in Russia were trying simultanaeously for a revolution in the economic regime and in the structure of society. The saddest commentary is that, in the end, they failed in both: a market economy in which many old party apparatchiks had simply been vested with enhanced powers to run and profit from the entrerprises they formely managed, in which former KGB officials still held the levers of power. There was one new dimension: a few oligarchs, able and willing to exert immense political and economic power. Kebijakan yang sama telah diterapkan kepada negara-negara yang dulunya negara sosialis di Eropa Timur dan ex USSR. Mereka mengira “integrasi” ke dalam pasar kapitalis dunia, sebagaimana sering dipuji oleh para kaum globalis yang mendukung klaim tersebut, akan membawa mereka masuk ke era sejarah baru dimana kapitalisme sekarang telah menjadi sebuah sistem global yang sejati. Bagaimanapun, terdapat satu cacat kecil dalam argumen ini, negara-negara ini masih belum memiliki sistem ekonomi yang benar-benar kapitalis. Privatisasi legal yang meluas di semua negara-negara ini menyembunyikan fakta bahwa ekonomi mereka masih diregulasi oleh negara dan institusi yang dimiliki oleh negara daripada kepemilikan kapital secara pribadi. Untuk melegitimasi perpindahan kepemilikan publik ke pribadi, Republik Czech mengawalinya dengan distribusi masal kupon privatiasi ke masyarakat, yang diperjualbelikan melalui bank-bank yang mengelola dana privatisasi. Dengan adanya “Kupon Privatisasi” Perdana Menteri Czech Vaclav Klaus mendeklarasikan bahwa privatisasi perekonomian negaranya telah komplit, bahkan lebih dari separuh GDP negaranya dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki dana itu. Bagaimanpun, adalah negara sebagai pemilik bank, yang mendominasi pengelolaan dana tersebut.72
72
Ibid hal 29
50
Di Polandia, banyak pengamat ekonomi yang menyimpulkan bahwa jalan untuk menuju kapitalisme bagi bekas negara sosilais pertama yang pertama memulai proses privatiasi secara besar-besaran ini, masih sangat panjang. Basis dari argumen mereka adalah perekonomian Polandia belum ditegaskan, dikontrol dan diregulasi oleh modal pribadi (private capital). Regulator utama masih tetap dipegang oleh negara, yang diteruskan dengan redistribusi sampai dengan 80% GDP. Seperti negara-negara ex-blok Soviet, di Polandia sektor swasta sangat tergantung dengan sektor-sektor yang dikuasai oleh negara.
51
BAB III Gambaran Umum PT. Indosat,Tbk III.1. Sejarah PT. Indosat,Tbk PT. Indonesian satellite Corporation (PT.Indosat) merupakan salah satu perusahaan negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang telekomunikasi. Perusahaan negara yang bergerak dalam bidang telekomunikasi sendiri terdiri dari lima perusahaan, yaitu : PT. Telkom, PT. Indosat, Perum Produksi Film Negara, Perjan TVRI, dan Perjan RRI. 73 PT. Indosat,Tbk merupakan perusahaan milik negara yang didirikan pada tanggal 20 November 1968. PT. Indosat,Tbk merupakan penyedia utama layanan sambungan internasional di Indonesia. PT. Indosat,Tbk adalah perusahaan yang didirikan oleh negara bekerja sama dengan perusahaan America Cable & radio Corporation (ACR). Pada awalnya perusahaan ini berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA). Kegiatan utama dari PT. Indosat,Tbk ini adalah menyediakan jasa telekomunikasi internasional melalui suitsing telepon internasional, teleks, telegram, komunikasi data paket, faksimili, dengan fasilitas store and forward, dan sistem komunikasi bergerak global.74 Pada tahun 1969, setelah membangun stasiun bumi di Jatiluhur, PT. Indosat
memperluas
usahanya
dengan
memasuki
jaringan
International
Telecommunication Satellite Organization (Intelset) sehingga memiliki akses dengan jaringan internasional atau jasa sambungan langsung internasional (SLI) dengan kode 001. Mulai saat itu Indosat menjadi wakil resmi pemerintah di Intelsat. Indonesia kemudian meluncurkan satelit Palapa A1 yang menyatukan 73
Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN. Institute For Good Corperate Governance Studies. Jakarta.2003 hal 55 74 Marwah. M. Diah. Restrukturisasi. ,,, Op.Cit. hal. 230
52
seluruh kepulauan Indonesia dengan menerapkan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD).75 Pemerintah Indonesia kemudian berniat untuk membeli sisa saham milik perusahaan America Cable & Radio Corporation. Tanggal 16 Desember 1980, PT. Indosat diambil alih oleh pemerintah Indonesia secara penuh seharga US$ 43,8 juta dan menjadi salah satu BUMN telekomunikasi. PT. Indosat,Tbk kemudian menjadi
satu-satunya perusahaan telekomunikasi yang mempunyai provider
sambungan langsung internasional. Setelah itu SLI (Sambungan Langsung Internasional) menjadi bisnis utama dari PT. Indosat,Tbk. Layanan ini meliputi SLI untuk rumah dan hotel, Home country Direct Service, Indosat Calling Card, Visa Phone, telex, telegram, fax plus dan Inmarsat (International Mobile Satellite Organization).76 Kemudian pada tahun 1989, pemerintah Indonesia mengukuhkan PT. Indosat,Tbk sebagai salah satu perusahaan negara yang sifatnya strategis dengan menetapkan UU No. 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi yang menyatakan bahwa telekomunikasi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga perlu dikuasai oleh negara demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi di pihak lain pihak Undang-undang No.3 Tahun 1989, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta dalam penyelenggaraan jasa dan layanan telekomunikasi yang seiring dengan prinsip-prinsip globalisasi. Perubahan yang terjadi setelah ditetapkan Undang-undang No.3 Tahun 1989 dalam penyediaan
75
Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi. .Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta 2003. hal 201 76 Marwah. M. Diah. Restrukturisasi. ,,, Op.Cit. hal. 230
53
fasilitas telekomunikasi adalah tumbuhnya perusahaan radio panggil (pager) dan warung telekomunikasi (wartel) di hampir seluruh wilayah Indonesia.77 Undang-undang ini juga telah mendorong lahirnya perusahaan baru dalam sektor telekomunikasi. Pada tahun 1993 lahir perusahaan yang bergerak dalam sektor telekomunikasi yaitu PT. Satelit Palapa Indonesia (PT. Satelindo) yang merupakan perusahaan patungan antara PT. Bimagraha Telekomindo (60%), PT. Telkom (30%), dan PT. Indosat (10%). Perkembangan selanjutnya, PT. Indosat,Tbk kemudian berkembang menjadi perusahaan BUMN yang dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah sebagai pemilik perusahaan. Hingga tahun 1993, kinerja perusahaan menunjukkan pertumbuhan produksi dan pendapatan yang sangat pesat. Laba bersih yang dihasilkan naik sekitar rata-rata 21% pertahun. 78 Pada dasarnya PT. Indosat,Tbk merupakan perusahaan BUMN karena saham modal nya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu saham seri A sebanyak satu lembar yang dimiliki oleh pemerintah dan saham seri B dengan kepemilikan lebih dari 51% oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1994 perusahaan ini diprivatisasi yang kemudian membuat kepemilikan saham PT. Indosat,Tbk oleh pemerintah berkurang. Pemerintah hanya memiliki saham seri A dan saham seri B dibawah 51%. Semua saham perusahaan seri B dicatatkan dan diperdagangkan pada Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan Bursa Efek New York sejak tahun 1994. Untuk menjadikannya penyelenggara jasa telekomunikasi yang kian lengkap, Indosat membeli 70% saham Satelindo dari PT. Bimagraha Telekomindo 77 78
Marwah.M.Diah. Restrukturisasi.,,, Op. Cit. hal. 231 Ibid hal 232
54
dengan nilai US$ 260,4 juta. Kemudian pada Desember 2002 PT. Indosat,Tbk membeli 25% saham Satelindo dari Deutsch Telkom Asia senilai US$ 325 juta, sehingga total kepemilikan Indosat menjadi sebesar US$ 1,3 miliar. Dengan demikian, secara otomatis PT. Indosat,Tbk menjadi pemegang saham terbesar di Satelindo beserta anak-anak perusahaannya, antara lain SLI Indosat, Seluler IM3, MGTI, Lintasarta, dan lebih dari 20 anak perusahaan lainnya.79 Kegiatan usaha utama dari PT. Indosat,Tbk adalah menyelenggarakan jasa telekomunikasi sentra internasional, termasuk jasa telepon internasional, teleks, telegram, sambungan komunikasi data paket, jasa faksmili penyimpanan dan pengiriman jasa Inmarsat untuk komunikasi bergerak. Perusahaan juga memberikan berbagai jasa telekomunikasi internasional non-sentral, termasuk sirkit sewa berkecepatan rendah dan tinggi, video-link, TV link, Integrated Services Digital Network (ISDN) dan jasa lainnya yang bercirikan transmisi data atau gambar. III.2. Visi dan Misi PT. Indosat,Tbk Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya pasti mempunyai visi dan misi untuk membangun usahanya. Dalam menjalankan usahanya PT. Indosat,Tbk juga mempunyai visi atau tujuan yang jelas bagi perusahaannya, yaitu menjadi provider telekomunikasi kelas dunia. Untuk menjawab tantangan milenium baru PT. Indosat,Tbk mempunyai visi untuk menjadi penyelenggara layanan telekomunikasi internasional utama di Indonesia, memperkuat posisinya sebagai perusahaan telekomunikasi kelas dunia, dan menjadi pelaku global dalam industri telekomunikasi dunia.
79
Syamsul Hadi dkk. Post Washington. ,,, Op.Cit. hal. 96
55
Untuk menjadikan visi tersebut sebagai kenyataan, PT. Indosat,Tbk membuat strategi bisnis “Satu-plus-Tiga”, yaitu mengembangkan layanan telekomunikasi
internasional
sebagai
bisnis
utama
dan
mengupayakan
pertumbuhan jangka panjang melalui investasi dalam pengembangan pra-sarana telekomunikasi domestik, meningkatkan peran telekomunikasi regional maupun global, serta diversifikasi terbatas ke berbagai bidang usaha yang mendukung bisnis utama. 80 Pada tahun 1983, telah disepakati misi dari PT. Indosat,Tbk untuk digunakan sebagai pedoman kerja bagi manajemen dan pegawai PT. Indosat,Tbk, yaitu81: 1.
Memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen
2.
Memberikan hasil terbaik kepada para pemegang saham
3.
Memelihara dan mengembangkan citra terbaik dari perusahaan Misi tersebut kemudian menjadi pendorong semangat kerja dan pedoman
bagi seluruh karyawan dan direksi PT. Indosat,Tbk dalam upaya mewujudkan PT. Indosat,Tbk sebagai suatu perusahaan negara (BUMN) yang sukses. Selain itu PT.Indosat juga mempunyai tujuan khusus yaitu menjadi perusahaan milik negara yang sukses dan dapat memberikan keuntungan bagi negara. Hal ini bertujuan untuk menghapus citra negatif dari perusahaan BUMN yang selama ini merugi dan hanya menghabiskan uang negara. Selain itu PT. Indosat mempunyai misi khusus dalam menjalankan perusahaan nya, yaitu82:
80
Marwah.M.Diah. Restrukturisasi.,,, Op. Cit. hal. 231 Ibid hal. 230 82 http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/manajemen-strategik-visi-dan-misi-ptindosat/ diakses tanggal 20 April 2011 81
56
a.
Menyediakan dan mengembangkan produk, layanan dan solusi yang inovatif dan berkualitas.
b.
Meningkatkan shareholder value secara terus menerus.
c.
Meningkatkan kualitas kehidupan stakeholder yang lebih baik.
d.
Menjunjung tinggi kejujuran, loyalitas, tanggung jawab, dan dedikasi.
e.
Saling percaya dan membantu serta memberikan seluruh keahlian untuk menghasilkan kinerja terbaik bagi perusahaan.
f.
Komitmen untuk memberikan yang terbaik.
g. Mitra yang profesional, produktif dan saling menguntungkan. h.
Mencapai hasil yang melebihi harapan pelanggan atau pemakai untuk mewujudkan kepuasan pelanggan atau pemakai. PT. Indosat,Tbk memiliki tujuan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar
adalah menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi serta informatika dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut, yaitu83: 1. Menjalankan usaha dan atau kegiatan penyediaan dan pelayanan jaringan dan atau telekomunikasi informatika. 2. Menjalankan usaha dan atau kegiatan perencanaan, pembangunan sarana, pengadaan fasilitas telekomunikasi serta informatika termasuk pengadaan sumber daya pendukung. 3. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang juga meliputi pemasaran serta penjualan jaringan dan atau jasa telekomunikasi serta informatika yang diselenggarakan Perusahaan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan sarana dan atau fasilitas telekomunikasi serta
83
Ibid
57
informatika, penyelenggaraan pendidikan dan latihan, baik didalam maupun diluar negeri. 4. Menjalankan usaha dan atau kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan jaringan dan atau jasa telekomunikasi serta informatika III.3. Unit Bisnis dan Anak Perusahaan PT. Indosat,Tbk PT. Indosat juga memiliki beberapa anak perusahaan dalam bentuk saham. Anak perusaaan PT. Indosat,Tbk sebagian besar juga bergerak dalam bidang telekomunikasi diantara nya adalah : 1.
PT. Satelindo yang didirikan pada tahun 1993 dan PT. Indosat,Tbk menguasai 75% sahamnya.
2.
PT. Indosat Multi Media Mobile (IM3).
3.
PT. Indosat Mega Media (IM2) dan PT. Indosat,Tbk menguasai hampir keseluruhan saham IM2 yakni sebesar 99,5%.
4.
PT. Lintasarta yang didirikan pada tahun 1988 dan PT. Indosat,Tbk menguasai sahamnya sebesar 70,3%.
5.
PT. Sisindosat Lintasbuana dan PT Indosat,Tbk menguasai saham sebesar 95,64%
6.
PT. Indosatcom Adimarga dengan penguasaan saham sebesar 95% Selain itu PT.Indosat,Tbk juga memiliki saham langsung maupun tidak
langsung pada anak perusahaan, yaitu:84 Tabel III.3.1: Anak Perusahaan PT. Indosat,Tbk No 1. 2.
Anak Perusahaan PT.Satelindo Palapa Indonesia Satelindo 84
Lokasi
Kegiatan Usaha
Mulai Beroperasi
2002 %
Jakarta
Telekomunikasi
1993
100,00
Amsterdam
Keuangan
1996
100,00
Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN, ... Op. Cit. hal 63
58
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Internasional Finance B.V PT.Satelindo Multi Media PT.Indosat Multi Media Mobile PT.Bimagraha Telekomindo PT.Aplikanusa Lintasarta PT.Antarjasa Pembayaran Elektronis PT.Indosat Mega Media PT.Sisindosat Lintasbuana PT.Asitelindo Data Buana PT.Indosat com Adimarga Indosat Japan Co.ltd*
Jakarta
Multimedia
1999
99,60
Jakarta
Telekomunikasi
2001
99,94
Jakarta
Perusahaan Induk
1992
100,00
Jakarta
Komunikasi Data
1989
69,46
Jakarta
Telekomunikasi
2000
45,15
Jakarta
Multimedia
2001
99,84
Jakarta
Teknologi Informasi
1990
96.87
Jakarta
Multimedia
1997
49,40
Jakarta
Telekomunikasi
2000
99,94
Tokyo
Jasa Penyiaran
Ket: * Dilikuidasi pada tahun 2001 Sumber : Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN Sampai akhir tahun 2001, PT. Indosat,Tbk telah melakukan konsolidasi terhadap anak-anak perusahaannya menjadi enam jenis usaha. Untuk jenis bisnis komunikasi bergerak dilaksanakan oleh PT. Satelindo Palapa Indonesia (Satelindo) dan PT. Indosat Multi Media Mobile (IM3). Jenis usaha multimedia, internet dan bisnis e-comeece dilakukan oleh PT. Indosat Mega Media (IM2). Sedangkan untuk jenis jasa teknologi informasi dan komunikasi data dilakukan oleh PT. Sisindosat Lintas Buana (Sisindosat) dan PT. Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta).
59
III.4. Struktur Organisasi PT. Indosat, Tbk
60
BAB IV Peran IMF (International Monetery Fund) Terhadap Privatisasi BUMN di Indonesia Studi Kasus: Privatisasi PT. Indosat,Tbk
IV.1. Peran IMF (International Monetery Fund) Dalam Privatisasi PT. Indosat,Tbk PT. Indosat,Tbk pertama kali melakukan privatisasi atau penjualan saham nya pada tahun 19 Oktober 1994. PT. Indosat,Tbk melakukan privatisasi melalui IPO (Initial Public Offering) di pasar modal dalam dan luar negeri. Penawaran umum di luar negeri dilakukan di Bursa Efek New York (NYSE), sedangkan untuk di dalam negeri dilakukan di dua tempat yaitu di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Privatisasi tersebut menunjukan hasil yang signifikan sehingga privatsiasi tersebut memberikan keuntungan bagi shareholder dan pemilik.85 Pemerintah melakukan privatisasi PT. Indosat,Tbk dengan beberapa maksud dan tujuan, yaitu86: 1. Meningkatkan citra Indonesia. 2. Memperoleh dana segar untuk pembangunan nasional 3. Meningkatkan pasar modal dalam negeri 4. Meningkatkan kompetisi sektor telekomunikasi 5. Merintis dan membuka jalan ke bursa saham di luar negeri
85
Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003 hal.235 85 Ibid hal. 233 86 Ibid
61
Dari hasil penjualan saham di pasar modal PT. Indosat,Tbk menghasilkan keuntungan sebesar US $ 1,16 miliar atau sebesar Rp. 2,53 trilyun. Sebagian dari dana tersebut digunakan oleh pemerintah sebesar Rp. 1,8 trilyun yang berasal dari penjualan saham di Bursa Efek New York untuk membayar hutang luar negeri pemerintah. Sedangkan hasil dari penjualan saham di dalam negeri seluruhnya akan digunakan untuk mengembangkan bisnis PT. Indosat,Tbk, yaitu:87 1. 70 % akan digunakan untuk mengembangkan fasilitas pelayanan jasa telekomunikasi internasional yang merupakan bisnis utama indosat. 2. 20 % akan digunakan untuk melengkapi investasi pada infrastruktur telekomunikasi domestik. 3. 6 % akan digunakan untuk perluasan usaha di lingkup regional terutama investasi pada proyek Global Mobile System. 4. 4 % akan digunakan untuk menunjang rencana diversifikasi terbatas Indosat. Selanjutnya PT. Indosat,Tbk melakukan privatisasi periode II dan III pada tahun 2002. Privatisasi ini tidak lepas dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia sejak tahun 1997. Buruknya situasi perekonomian Indonesia pada saat itu membuat pemerintah Indonesia meminta bantuan IMF untuk membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi. IMF menanggapi permohonan pemerintah Indonesia dengan menyediakan pinjaman siaga (standby loan) sebanyak US$ 43 milyar, termasuk pinjaman siaga sebanyak US$ 12,3 milyar dari IMF, dan pinjaman siaga dari pemerintah Jepang dan pemerintah Singapura sebanyak masing-masing US$ 5 milyar serta pinjaman
87
Ibid hal. 235
62
yang lebih kecil dari beberapa negara lainnya. Agar mendapatkan bantuan tersebut Indonesia berjanji akan melaksanakan program yang terdapat dalam perjanjian atau Letter of Intent (LoI). Pemerintah Indonesia akan melaksankan program pembaharuan yang menyeluruh (comprehensive reform program), termasuk komitmen untuk tetap menempuh kebijaksanaan makroekonomi yang sehat, restrukturisasi keuangan, khususnya sektor perbankan, dan pembaharuan struktural (structural reform). Pemerintah berharap bahwa dengan adanya pinjaman siaga dari IMF, yang disertai program pembaharuan ekonomi yang kredibel yang disetujui oleh IMF, kepercayaan pasar pada rupiah dapat dipulihkan.88 Melalui LoI (Letter of Intent) IMF memberikan beberapa kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah privatisasi BUMN. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban keuangan pemerintah yang terus membiayai BUMN yang merugi. Kebijakan untuk melaksanakan privatisasi tercantum dalam beberapa LoI yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia dan harus dijalankan oleh pemerintah Indonesia agar mendapatkan dana pinjaman dari IMF. LoI sendiri merupakan Memorandum Kebijakan Ekonomi (Memorandum on Economic and Financial Policies/MEFP) yang secara rinci mendeskripsikan program-program yang hendak dijalankan oleh Indonesia dalam rangka mengatasi sebab-sebab mendasar krisis ekonomi di Indonesia, yang dibuat sebagai sayrat memperoleh bantuan finansial dari IMF. Isi dari LoI sendiri merupakan perwujudan dari washington conesus yang merupakan kebijakan yang dibuat oleh
88
Jusmaliani. Optimalisasi,,,. Op.Cit. hal.96
63
IMF untuk membantu negara-negara yang sedang terkena krisis ekonomi. Sedangkan washington consesus sendiri merupakan salah satu cara penyebaran neoliberalisme di negara-negara berkembang. LoI sendiri pada dasarnya disusun diatas tiga pilar dasar, yaitu : Pertama, kebijakan ekonomi makro (macroeconomic policy) yang dirancang untuk mencapai penyesuaian kemampuan terhadap neraca pembayaran luar negeri yang mendukung kebijakan fiskal dan uang ketat (tight money). Kedua, strategi komprehensif dengan melakukan restrukturisasi sektor finansial termasuk penutupan dini terhadap lembaga-lembaga yang pailit. Ketiga, kebijakan struktural secara luas termasuk peningkatan kualitas pemerintahan atau good governance. 89 Selanjutnya melalui LoI-LoI yang ditandatangani oleh pemerintah dan IMF menyebabkan IMF berperan dalam proses privatisasi PT. Indosat,Tbk melalui kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam LoI-LoI tersebut. Dalam LoI pertama, tanggal 31 Oktober 1997 IMF memberikan kebijakan dalam LoI yang harus ditaati oleh pemerintah yang salah satunya adalah privatisasi terhadap BUMN yang bertujuan untuk mempromosikan kompetisi domestik serta untuk meningkatkan efisiensi. Pemerintah juga telah membentuk badan privatisasi yang bertugas untuk menangani permasalahan privatisasi terhadap BUMN. Selain itu pada bulan September 1997, batas 49 % investasi asing terhadap perusahaan yang terdaftar di bursa efek telah dihapuskan. Pemerintah akan membuat suatu aturan untuk pengelolaan dan privatisasi terhadap BUMN. Sebuah aturan yang jelas akan ditetapkan untuk pengelolaan dan privatisasi. Pemerintah akan menentukan kriteria untuk menentukan apakah suatu 89
Djoko Sulitstyo, Letter of Intent (LoI) Implementasi dan kendalanya. Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 1, No. 1, April 2001,hal 42
64
perusahaan BUMN harus ditutup, direstrukturisasi atau sepenuhnya diprivatisasi. Serta proses penjualan yang transparan yang akan memaksimalkan hasil privatisasi serta memperlakukan semua peserta tender dengan sama. Hal ini bertujuan untuk mempercepat privatisasi dan mengambil tindakan yang tegas untuk merestrukturisasi atau menutup perusahaan yang berkinerja buruk.90 Dalam LoI II pemerintah Indonesia juga akan melakukan program deregulasi dan privatisasi. Pemerintah Indonesia juga berjanji akan bekerja sama dengan Bank Dunia dalam mengadakan penilaian tentang pengeluaran dan investasi pemerintah untuk mendorong penggunaan sumber-sumber daya pemerintah secara lebih efisien. Penilaian ini yang nantinya akan dijadikan dasar untuk melaksanakan program privatisasi BUMN yang dipercepat. Dengan ditandatangani nya LoI II, pemerintah Indonesia menargetkan pencatatan 164 BUMN yang akan diprivatisasi. Pemerintah juga mulai mencari investor
strategis
yang
berminat
pada
BUMN
bidang
telekomunikasi
internasional, jasa pelabuhan, dan lapangan terbang, serta perkebunan kelapa sawit.91 Pada tanggal 8 April 1998, pemerintah Indonesia menandatangani LoI III. Dalam penandatangan kali ini pemerintah Indonesia berjanji bahwa dalam jangka pendek akan dilaksanakan suatu rencana pembaharuan dan divestasi BUMN. Pemerintah juga akan berjanji bahwa dalam jangka panjang semua BUMN yang beroperasi di pasar kompetitif akan diprivatisasi. Sedangkan BUMN yang
90 91
http://www.imf.org/external/np/loi/103197.htm Syamsul Hadi dkk. Post Washington,,,. Op.Cit. hal. 98
65
beregerak dalam usaha-usaha pelayanan umum (public utilities) dan yang strategis akan dipertahankan.92 Pada bulan November 1998 pemerintah kembali menandatangani LoI dengan IMF. Dengan ditandatangani nya LoI tersebut rencana untuk melakukan privatisasi PT. Indosat,Tbk semakin jelas. Pada LoI tersebut menyatakan bahwa pemerintah akan berencana untuk mengajukan undang-undang telekomunikasi baru yang rencananya akan diajukan kepada DPR pada akhir Desember, yang mencakup semua aspek regulasi dan kompetisi bidang telekomunikasi: “To support the sale of the international telecommunication concern, we intend to introduce into Parliament by end-December a new telecommunications law convering all aspects of regulation and competition.”93 LoI ini menunjukan bahwa pemerintah mulai menggalang dukungan dari anggota DPR agar pelaksanaan kebijakan privatisasi Indosat tidak terbentur persoalan perundangan dan memenuhi syarat-syarat transparansi.94 Oleh karena itu lahirlah undang-undang telekomunikasi yang baru untuk menggantikan undang-undang telekomunikasi yang lama yaitu undang-undang no 36 tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa penyelenggaraan jasa
telekomunikasi
meliputi:
penyelenggaraan
jaringan
telekomunikasi,
penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Dalam Undang-undang ini diatur juga bahwa BUMN, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), serta Badan Usaha dan Koperasi dapat menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi.95 Undang-undang inilah yang menjadi salah
92
Jusmaliani. Optimalisasi,,,. Op.Cit. hal 98 www.imf.org/external/np/loi/1998.htm. 94 Syamsul Hadi dkk. Post Washington,,,. Op.Cit. hal. 98-99 95 http://hukumonline.com/pusatdata/detail/349/node/269 93
66
satu landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan privatisasi terhadap PT. Indosat,Tbk. Pada tahun 2002 rencana privatisasi PT. Indosat,Tbk kian mengemuka seiring dengan tuntutan IMF untuk menutupi defisit APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pemerintah pada saat itu membutuhkan aliran dana segar untuk membiayai APBN 2002 yang sebagian besarnya dipakai untuk mencicil beban utang pemerintah beserta bunganya yang mencapai Rp. 1,401 trilyun. Sesuai dengan kesepakatan dengan IMF, ditargetkan dana yang terkumpul hasil dari privatisasi adalah Rp.6,5 trilyun yang akan digunakan untuk membiayai APBN 2002. Target tahun ini merupakan sebagian kecil dari total target privatisasi BUMN yang dipatok oleh IMF sebesar Rp.15 trilyun atau US$ 1,5 miliar.96 Privatisasi PT. Indosat,Tbk pasca krisis ekonomi dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama privatisasi dilaksanakan pada Mei 2002 dengan target penjualan 11,32% (111,174 juta saham). Privatisasi kali ini PT. Indosat,Tbk juga menggunakan metode IPO (Initial Public Offering). Privatisasi tahap pertama ini tidaklah sesukses prediksi pemerintah dan gagal memenuhi target dan gagal memenuhi target penjualan dan pendapatan. Dari hasil privatisasi kali ini saham yang terjual hanya mencapai 8,1% atau sekitar 83,5 juta saham dengan perolehan dana Rp.1,1 trilyun.97 Menurut penasihat keuangan privatisasi yang ditunjuk pemerintah yaitu Danareksa Sekuritas dan Credit Suisse First Boston (CSFB) menyatakan bahwa gangguan menjelang “placement” pemerintahlah penyebabnya sehingga harga 96 97
Syamsul Hadi dkk. Post Washington,,,. Op.Cit. hal 99 Ibid
67
yang diperoleh tidak maksimal, yaitu hanya sekitar Rp.12.000 persaham. Salah satu gangguan tersebut adalah beredarnya berita bahwa Indosat akan mengadakan right issue dalam waktu dekat (menjelang placement pemerintah). Karena dua hal ini bertolak belakang dan tidak mungkin dilaksankan pada waktu yang bersamaan, investor pun kebingungan dan tidak jadi membeli saham, atau paling tidak menundanya hingga ada kepastian berita tersebut. Hal ini berbeda dengan versi pemerintah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Menurut nya kegagalan dalam penjualan saham PT. Indosat dikarenakan adanya dugaan adanya insider trading oleh penasihat keuangan Indosat lainnya, Merril Lynch. Pernyataan ini dibantah oleh pihak Merril Lynch.98 Tahap kedua yang merupakan tahap akhir dari privatisasi Indosat dilakukan akhir 2002 dengan menggunakan metode Strategic Sales. Pemerintah menjual sahamnya yang berada di PT. Indosat,Tbk
hingga 41,49% kepada
Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd (STT) yang dimiliki oleh Temasek. STT menjadi pemenang privatisasi Indosat dengan harga Rp.12.950 per saham , lebih tinggi dari pesaingnya, Telkom Malaysia, yang mengajukan penawaran Rp. 12.650 per saham. Hasil dari privatisasi Indosat tahap kedua tersebut pemerintah memperoleh dana sebesar Rp.5,62 Trilyun. Dengan demikian, total dana yang diperoleh pemerintah dari privatisasi Indosat sebesar Rp. 6,72 Trilyun.99 Pemerintah melakukan privatisasi tahap II terhadap PT. Indosat, Tbk dengan menggunakan metode penjualan strategic sales dikarenakan pemerintah
98 99
Ibid hal. 100 Ibid hal. 101
68
berkeyakinan bahwa dengan menggunakan metode tersebut negara akan lebih diuntungkan, karena100: 1. Akan memperoleh harga yang jauh lebih tinggi dari privatisasi melalui pasar modal. 2. Menggairahkan iklim investasi pihak asing di Indonesia. 3. Memberikan keuntungan teknologi yang sangat diperlukan oleh PT. Indosat, Tbk. Menurut Menteri Negara BUMN pada saat itu yakni Laksamana Sukardi, proses privatisasi PT. Indosat,Tbk sendiri didasari oleh beberapa alasan: pertama, penurunan tarif bagi masyarakat pengguna sambungan telepon; kedua, preddiksi bahwa aset Indosat sudah mubazir mengingat dimasa depan komunikasi via internet akan lebih potensial; ketiga, memuluskan agenda transparansi; keempat, meningkatkan penerimaan negara dan efektivitasnya dalam jangka panjang; kelima, untuk menutupi defisit APBN pemerintah.101 Tabel IV.1.1: Kebijakan IMF dalam Privatisasi PT. Indosat,Tbk No. Kebijakan IMF Keterangan 1. Letter of Intent (31 Oktober IMF memberikan beberapa kebijakan dalam 1997) bidang makro ekonomi yang salah satu nya adalah kebijakan privatisasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban negara yang terus membantu membiayai BUMN yang terus merugi. 2. Letter of Intent II (15 Januari IMF memerintahkan pemerintah Indonesia untuk 1998) melakukan kebijakan deregulasi dan privatisasi. 3. Letter of Intent III (8 April Pemerintah Indonesia berjanji dalam jangka 1998) pendek akan melaksanakan rencana pembaharuan dan divestasi BUMN. 4. Letter of Intent IV ( November Pemerintah mengajukan Undang-undang 1998) telekomunikasi baru ke DPR. Undang-undang ini mencakup semua aspek regulasi dan kompetisi bidang telekomunikasi. 100
Agus Sarwanto. Studi Politik Ekonomi Terhadap Pemerintaan Megawati Soekarnoputri:Studi Kasus Privatisasi PT. Indosat, Tbk. (2002-2003). Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia. Jakarta,2004 hal 96 101 Ibid hal.102
69
Sumber :http://www.imf.org/external/np/loi/103197.htm, Syamsul Hadi dkk. Post Washington Consensus Dan Politk Privatisasi di Indonesia. CIRES ( Centre For International Relation Studies UI ). Marjin Kiri 2007, Agus Sarwanto. Studi Politik Ekonomi Terhadap Pemerintaan Megawati Soekarnoputri:Studi Kasus Privatisasi PT. Indosat, Tbk. (20022003). Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia. Jakarta,2004, www.imf.org/external/np/loi/1998.htm, Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi. .Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta 2003, Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003, diolah oleh penulis
IV. 2. Dampak Privatisasi Terhadap PT. Indosat,Tbk IV.2.1. Dampak Positf Privatisasi Terhadap PT. Indosat,Tbk Pelaksanaan privatisasi selalu menuai kontroversi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Pelaksanaan privatisasi di Indonesia juga menuai kontroversi karena privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah akan membawa dampak positif maupun negatif. Bagi pihak yang pro atau setuju dengan privatisasi pelaksanaan privatisasi di Indonesia akan membawa dampak yang positif, yaitu102: 1. Organisasi pemerintah dianggap sudah terlalu besar, sehingga menjadi lamban, oleh karena itu organisasi pemerintah harus dikurangi. Kegiatan pemerintah pada fungsi lain yang seyogyanya dapat dilakukan oleh pihak swasta agar dilepaskan oleh pemerintah dan diberikan kepada pihak swasta. 2. Privatisasi berarti mengembalikan tugas pemerintah yang sebenarnya sebagai pengendali negara bukan sebagai pelaksana. Perusahaan yang diprivatisasi akan berhasil memenuhi permintaan konsumen dan akan mendapat keuntungan serta akan terus tumbuh berkembang.
102
Marwah M.Diah. Restrukturisasi ,... Op. Cit. hal 142-143
70
3. Privatisasi akan memberikan manfaat bagi konsumen karena perusahaan yang dimiliki oleh swasta memiliki insentif yang besar untuk memproduksi barang dan jasa dalam jumlah dan kualitas yang diharapkan oleh konsumen. 4. Privatisasi akan merangsang kompetisi yang akan menuju kepada efisiensi dan selanjutnya meningkatkan produktivitas. 5. Privatisasi BUMN akan membantu pemerintah mendapatkan dana segar untuk membangun infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat. 6. Terdapat anggapan bahwa campur tangan pegawai pemerintah dan politikus pada BUMN, akan mengurangi otonomi manajemen BUMN. Kondisi ini akan menghalangi kemampuan BUMN tersebut secara ekonomi, oleh karena itu BUMN harus diprivatisasi. Dengan diprivatisasinya PT. Indosat,Tbk pemerintah memperoleh pemasukan sebesar Rp. 5,62 Trilyun hasil dari penjualan saham. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai APBN dan dapat digunakan untuk membayar hutang luar negeri pemerintah. Dengan masuknya STT juga akan membawa dampak positif bagi PT. Indosat,Tbk sendiri. Mereka akan membawa teknologi dan jaringan pemasaran yang dimilikinya ke PT. Indosat,Tbk. Hal ini tentu akan membuat perusahaan menjadi lebih efisien dan sehat. Dengan adanya peningkatan efisiensi dalam perusahaan maka PT. Indosat,Tbk dari tahun ke tahun selalu mengalami keuntungan. Dari tahun 2004 samapi dengan tahun 2008 PT. Indosat,Tbk selalu mengalami laba. Hal ini dapat dilihat dari laporan laba rugi yang dikeluarkan oleh PT. Indosat,Tbk di bawah ini.
71
Seperti yang telah di ungkapkan oleh Menteri Negara BUMN bahwa prospek bisnis telekomunikasi diambang kemunduran. Untuk dapat berusaha dan bertahan dibutuhkan modal yang besar untuk pengembangan usaha dan juga untuk mengantisipasi perubahan teknologi yang sedemikian pesat. Oleh karena itulah pemerintah melakukan privatisasi karena pada saat itu pemerintah tidak mampu menyediakan modal tersebut. Selain itu hasil dari privatisasi dapat digunakan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk menambah cadangan devisa negara sehingga dapat memperkuat nilai tukar rupiah terhadap US$ yang merupakan unsur penting bagi penguatan makro ekonomi di Indonesia.103 Dengan adanya investor baru dan penambahan modal PT.Indosat,Tbk terus berkembang menjadi salah satu penyedia jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Dengan adanya penambahan modal serta teknologi yang canggih PT. Indosat,Tbk
mampu
menjalankan
perusahaannya
dengan
baik
sehingga
keuntungan yang diraih nya terus meningkat dari tahun ke tahun. IV.2.1.2 Dampak Negatif Sedangkan bagi pihak yang merasa pesimis atau kontra terhadap pelaksanaan privatisasi di Indonesia akan beranggapan bahwa privatisasi akan membawa dampak negatif. Hal ini seperti diungkapkan oleh Yair Aharoni ynag dikutip oleh Marwah M.Diah yaitu104: 1. Penjualan saham BUMN yang kinerjanya positif, berarti pemerintah bertindak merugikan negara. BUMN yang mempunyai kinerja positif berarti akan mengurangi sumber income atau pendapatan negara. Pihak
103
Agus Sarwanto, Studi Politik ekonomi terhadap Pemerintahan Megawati Soekarnoputri: Studi Kasus Privatisasi PT. Indosat, Tbk (2002-2003). Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Politik Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. hal 100-101 104 Marwah M.Diah. Restrukturisasi ,... Op. Cit. hal.143-144
72
swasta hanya akan membeli asset BUMN yang menguntungkan. 2. Pemerintah kehilangan pendapatan dari keuntungan dan pajak yang berasal dari BUMN yang kinerjanya positif. Yang tersisa hanya BUMN yang merugi dan tentu saja sulit untuk diprivatisasikan. 3. Faktor efisiensi BUMN bukan ditentukan oleh kepemilikan perusahaan, sehingga alasan penjualan saham atau aset BUMN kepada swasta dengan tujuan agar BUMN efisien adalah tidak relevan. 4. De-nasionalisasi merupakan tindakan yang tidak tepat ketika sebagian besar industri dalam keadaan resesi. 5. De-nasionalisasi akan merusak jaringan kerjasama antar BUMN dalam sistem subsidi silang oleh pemerintah. Privatisasi yang dilakukan oleh PT. Indosat,Tbk juga membawa dampak negatif. Sebelum Proses privatisasi tahap III, Indosat bersama Deustche Telekom (DT) memiliki saham Satelindo dengan komposisi saham Indosat 75% dan DT 25%. Mei 2002 Indosat membeli saham Satelindo 25% dari DT dengan harga US$ 325 juta. Dengan adanya transaksi ini, berarti Indosat memiliki 100% saham Satelindo. Pada Oktober 2002 STT Telemedia (Singapura) membeli 41,94 % saham pemerintah di PT. Indosat,Tbk dengan harga US$ 624 juta. Dengan kata lain, 100% saham PT. Indosat,Tbk bernilai US$ 1,487 miliar. Dengan harga segitu STT Telemedia juga menguasai anak perusahan PT. Indosat,Tbk yakni Satelindo yang berharga US$ 1,3 miliar. Selain itu STT Telemedia juga telah menjadi penguasa bisnis seluler di Indonesia.105
105
asropi.files.wordpress.com/2009/02/menilik-kinerja-privatisasi.pdf diakses tanggal 5 Maret 2011
73
Privatisasi yang dilakukan PT. Indosat,Tbk tahap III yang menggunakan metode Stretegic Sales telah membuat jatuhnya perusahaan telekomunikasi kita ke tangan asing. Hal ini membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mempunyai kepemilikan dalam perusahaan nasional. Privatisasi juga tidak memberikan keuntungan bagi konsumen karena privatisasi PT. Indosat,Tbk ternyata tidak membebaskan struktur pasar dari praktek monopoli. Penjualan saham milik pemerintah ke tangan STT hanya memindahkan monopoli pemerintah ke tangan swasta. Selain itu privatisasi juga dianggap sebagai kebijakan yang tidak menguntungkan bagi para pekerja atau buruh. Kekhawatiran adanya monopoli oleh pemegang saham baru dan jika dijual di pasar internasional akan dapat merugikan kepentingan nasional. Dengan diprivatisasinya PT. Indosat,Tbk pemerintah akan kehilangan sumber dana yang dihasilkan oleh PT. Indosat,Tbk hal ini dikarenakan PT. Indosat,Tbk merupakan salah satu BUMN sehat dengan memberikan pemasukan terbesar kepada negara. Dengan lepasnya PT. Indosat,Tbk hal ini sama saja dengan lepasnya jaringan saraf global Indonesia. Dengan piranti komunikasi internasional yang dimilikinya PT. Indosat,Tbk merupakan perusahaan negara yang kaitan strategisnya dengan masalah-masalah lain yang lebih luas seperti dalam bidang keamanan.106 Dengan dijual nya saham pemerintah maka membuat pemerintah tidak lagi menjadi pemegang utama saham dari PT. Indosat,Tbk. Selain itu privatisasi yang dialkukan oleh PT. Indosat,Tbk tidak berhasil membuat penyebaran saham ke
106
Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN, ... Op. Cit. hal. 90
74
publik. Kepemilikan saham PT. Indosat,Tbk yang dimilki oleh masyarakat dalam negeri hanya mencapai 13 % saja. Hal ini tentu saja merugikan karena masyarakat tidak dapat menajdi pemegang saham terbesar bagi perusahaan nasional. Persentase saham yang dimiliki oleh asing juga lebih tinggi yaitu sebesar 30%. 107 Tabel IV.2.1 :Dampak Privatisasi PT. Indosat,Tbk No. Dampak Positif Dampak Negatif Pemerintah mendapatkan dana dari Dana dari hasil privatisasi tidak masuk ke 1.
2.
3.
hasil penjualan saham PT. Indosat yang digunakan untuk menambah keurangan dana pada APBN. Dengan adanya teknologi baru dan manajemen baru maka akan terjadi peningkatan yang akan memberikan keuntungan bagi PT. Indosat dan Pemerintah.
dalam kas perusahaan sehingga perusahaan tidak memperoleh tambahan dana untuk penambahan modal. Pemerintah mengalami kerugian karena dengan diprivatisasi nya PT. Indosat kepada STT Telemedia dengan harga US$ 624 juta. Dengan kata lain, 100% saham PT. Indosat bernilai US$ 1,487 miliar. Dengan harga segitu STT Telemedia juga menguasai anak perusahan PT. Indosat yakni Satelindo yang berharga US$ 1,3 miliar. Laba yang diperoleh PT. Indosat dari Pemerintah akan kehilangan sumber dana tahun 2004-2008 terus meningkat. yang dihasilkan oleh PT. Indosat hal ini dikarenakan PT. Indosat merupakan salah satu BUMN sehat dengan memberikan pemasukan terbesar kepada negara.
Kepemilikan saham PT. Indosat yang dimilki oleh masyarakat dalam negeri hanya mencapai 13 % saja. Hal ini tentu saja merugikan karena masyarakat tidak dapat menjadi pemegang saham terbesar bagi perusahaan nasional. Persentase saham yang dimiliki oleh asing juga lebih tinggi yaitu sebesar 30%. Sumber : Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003, Agus Sarwanto, Studi Politik ekonomi terhadap Pemerintahan Megawati Soekarnoputri: Studi Kasus Privatisasi PT. Indosat, Tbk (2002-2003). Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Politik Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN. Institute For Good Corperate Governance Studies. Jakarta.2003 asropi.files.wordpress.com/2009/02/menilik-kinerja-privatisasi.pdf
4.
Saham yang dijual di bursa saham dapat membuat pasar saham di Indonesia menjadi lebih beragam dan dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
107
http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=90605 diakses tanggal 10 Mei 2011
75
IV.3. Landasan Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia Dalam melakukan privatisasi terhadap BUMN pemerintah melakukan nya berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Landasan hukum tersebut dapat berupa Undang-undang, ketetapan MPR, maupun keputusan Presiden. Tabel IV.3.1: Landasan Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia NO. 1.
Landasan Hukum TAP MPR No.IV/MPR/1999, Bab IV Tentang Kebijakan Ekonomi (poin B butir 12 dan 28)
2.
TAP MPR No.VIII/MPR/2000, Tentang Laporan Tahunan Lembaga Tinggi Negara
3.
TAP MPR No.X/MPR/2001, Tentang Laporan Tahunan Lembaga Tinggi Negara (butir 2,a,1)
4.
TAP MPR No.VI/MPR/2002, Tentang Laporan Tahunan Lembaga Tinggi Negara (butir 3 Ekonomi, 4d)
5.
UU No.25/2000, Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)
6.
UU APBN Tahun 2002
7.
Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 1998 Keputusan Menteri Koordinator Tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Pengawasan Pembangunan/PAN Negara Bukan Pajak Dari Hasil-hasil Nomor Pengelolaan Kekayaan Negara Yang
8.
Penjelasan “BUMN /BUMD harus efisien,transparan, dan profesional. Bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan degan kepentingan didorong untuk melakukan privatisasi melalui pasar modal.” “Melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan transparan program restrukturisasi dan privatisasi BUMN sesuai target yang ditetapkan melalui APBN tahun 2000. Privatisasi agar dilakukan secara selektif dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR.” “Penyusunan action plan yang komprehensif termasuk kerangka regulasi sektoral yang disepakati bersama DPR.” “Privatisasi dilaksanakan secara selektif dan dikonsultasikan dahulu dengan DPR.” “Sosialisasi privatisasi secara sistematis.” “Melaksanakan privatisasi BUMN secara sangat selektif, transparan, dan hati-hati setelah berkonsultasi dengan DPR, sedangkan Undang-undang tentang BUMN yang sedang di bahas oleh pemerintah dan DPR agar segera diselesaikan.” “Kriteria: Kegiatan usaha bukan merupakan kegiatan umum yang sangat strategis” “Prinsip pelepasan: sederhana, transparan, dan akuntabel” “Sektor: telekomunikasi, transportasi, perkebunan, hotel dan turisme, infrastruktur, minyak dan gas.” Merupakan hak budget DPR dimana ditetapkan target privatisasi BUMN sebesar Rp.6,5 triliun. Tentang Tim Evalusasi Privatisasi BUMN.
76
41/KEP/MK.WASPAN//1998 dipisahkan. 9. Keputusasn Presiden Nomor 24 Tentang Tim Konsultasi Privatisasi tahun 2001 BUMN. 10. Keputusan Presiden Nomor 122 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi BUMN tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi BUMN. 11. Keputusan Menteri Negara BUMN Tentang Prosedur Privatisasi BUMN. Nomor KEP-35/M.BUMN/2001 12. Undang-undang Republik Badan Usaha Milik Negara Indonesia No: 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 13. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun Tentang Penjualan Saham Milik Negara 2002 Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indosat, Tbk 14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tentang Tata Cara Privatisasi tahun 2005 Keputusan Presiden Nomor 18 Tentang Komite Privatisasi Perusahaan 15. tahun 2006 Perseroan (Persero) Undang-Undang no 36 Tahun 1999 Penghapusan monopoli penyelenggaraan 16 jasa telekomunikasi Sumber: Master Plan BUMN 2002-2006, 2005-2009 dan Apa dan Bagaimana Privatisasi
77
BAB V KESIMPULAN dan SARAN
Krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia termasuk Indonesia telah membuat kondisi perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Hal ini dikarenakan Indonesia mengalami krisis finansial dan ekonomi yang dahsyat yang dipicu oleh depresiasi tajam dalam mata uang negara-negara Asia, termasuk rupiah. Pada gilirannya kondisi ini diperburuk oleh terpuruknya kepercayaan pasar pada ekonomi Negara Indonesia. Depresiasi mata uang yang tajam mengakibatkan keterpurukan ekonomi di Indonesia. Selain mengalami depresiasi tajam sebanyak 80 persen dari kurs sebelum krisis, Indonesia mengalami peningkatan laju inflasi sampai 50 persen lebih. Selama tahun 1998 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi tajam sebanyak hampir 14 persen. Kerapuhan dari sistem perekonomian Indonesia pada saat itu dan juga hutang luar negeri yang sudah jatuh tempo. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada IMF untuk membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi saat itu. Kemudian IMF datang dengan berbagai macam kebijakan yang tertuang dalam Letter of Intent yang salah satu nya adalah mengenai privatisasi BUMN. Privatisasi terhadap BUMN sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi BUMN serta meningkatkan kinerja dari BUMN itu sendiri. Hal ini dikarenakan BUMN selama ini selalu mengalami kerugian dan membebani keuangan pemerintah. Dengan meningkatnya efisiensi dan kinerja dari BUMN diharapkan bahwa BUMN akan memberikan keuntungan kepada pemilik, konsumen, dan karyawannya. Selain itu privatisasi juga bertujuan untuk
78
meningkatkan pendapatan perusahaan, mengurangi utang, memperoleh tambahan modal yang berasal dari pasar modal, serta mengurangi campur tangan pemerintah. Hal ini dikarenakan ketika BUMN masih dibawah kendali pemerintah maka BUMN tidak dapat menjalankan usahanya dengan maksimal dan tidak menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Selain itu rendahnya kemampuan bersaing dengan perusahaan swasta yang mengahasilkan produk sejenis menjadi salah satu alasan mengapa privatisasi dilakukan terhadap BUMN. Dengan masuknya investor diharapkan akan terjadi transfer teknologi yang kemudian akan membuat produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar. Selain itu dengan kemapuan manajerial yang lebih baik akan menciptakan perusahaan yang semakin profesional dan kompeten dalam menjalankan usahanya. IMF sebagai lembaga keuangan dunia yang merupakan organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial atau keuangan global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara anggotanya. IMF mempunyai program pinjaman jangka pendek yang dapat digunakan untuk membantu negara anggotanya yang mengalami kesulitan. Negara anggota IMF yang ingin meminta bantuan pinjaman tersebut harus memenuhi syarat atau kondisionalitas tertentu sesuai dengan petunjuk kebijakan dari IMF. Syarat atau kondisionalitas tersebut termasuk kebijakan penyesuaian kebijakan ekonomi domestik dari negara pemohon. Hal ini dimaksudkan agar negara pemohon dapat segera mengatasi kesulitan neraca pembayarannya dan membayar kembali pinjamannnya kepada IMF. Selain itu kondisionalitas juga sebagai
79
jaminan negara pemohon kepada IMF agar uang yang dipinjamakan dapat dikembalikan. Kondisionalitas atau syarat yang di tetapkan oleh IMF kepada negara anggotanya yang memohon bantuan pinjaman merupakan butir-butir dari konsep Washington Consensus yang merupakan salah satu perwujudan dari konsep neoliberalisme. Setiap negara yang akan meminta bantuan pinajaman kepada IMF akan diterapkan kebijakan yang sama melalui perjanjian atau LoI yang telah disepakati antara pemerintah negara pemohon dengan IMF yaitu butir-butir konsep dari Washington Consesus. IMF beranggapan bahwa setiap negara yang terkena krisis diseluruh dunia hanya ada satu obat utamanya yaitu dengan melaksanakan prinsip dari Washington Consesus. Sejalan dengan salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh IMF maka pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kompetisi terhadap perusahaan BUMN maka pemerintah setuju dengan salah satu syarat yang diajukan oleh IMF yaitu untuk melakukan privatisasi terhadap BUMN salah satunya adalah PT.Indosat. Selain itu privatisasi merupakan salah satu dari upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Privatisasi merupakan kebijakan yang sangat penting karena menjadi salah satu bagian dari perjanjian atau klausul antara pemerintah Indonesia dengan IMF sebagai persyaratan atau kondisionalitas proses pencairan dana pinjaman dari IMF. Terdapat dua faktor yang mendorong pemerintah untuk melakukan privatisasi terhadap BUMN, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kondisi organisasi dan kinerja dari BUMN yang tidak sehat serta kondisi keuangan negara yang sedang terpuruk. Sedangkan faktor eksternal adalah
80
pendirian dan aktivitas organisasi bisnis internasional serta regional yang menetapkan prinsip-prinsip pasar bebas dalam kegiatan bisnis global. Tujuan dari pemerintah melakukan privatisasi BUMN adalah untuk meningkatkan kinerja BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam menghadapi persaingan dalam era globalisasi yang sangat erat dengan pasar bebas. Disamping itu privatisasi bertujuan untuk mendapatkan tambahan dana modal untuk mengembangkan usahanya dari investor. Privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap BUMN memang membawa dampak baik yang positif maupun yang negatif. Privatisasi terhadap BUMN akan mendorong terjadinya Good Governance and Corporate. Hal ini kemudian yang akan membuat manajemen perusahaan BUMN akan menjadi efektif dan efisien sehingga akan menciptakan sistem kerja yang sehat. Dengan begitu akan mendorong semangat para karyawan untuk meningkatkan laba atau keuntungan bagi perusahaan. Hal ini terjadi juga di PT. Indosat,Tbk yang saham nya telah dijual oleh pemerintah. Seiring dengan meningkatnya kinerja dari manajemen serta terjadinya transfer teknologi telah membuat PT. Indosat,Tbk meraih keuntungan dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Selain itu dengan diprivatisasinya perusahaan BUMN akan mengurangi campur tangan pemerintah sehingga bisa mengurangi monopoli dan KKN terhadap perusahaan BUMN sehingga akan tercipta persaingan sehat di pasar. Dengan adanya persaingan yang sehat maka akan menguntungkan bagi konsumen karena barang dan jasa yang dihasilkan adalah yang terbaik dan dengan harga yang bersaing. Dengan begitu akan membuat nilai jual perusahaan menjadi tinggi karena menghasilkan laba yang tinggi. Hal ini kemudian membuat saham-saham
81
BUMN yang sudah dijual di pasar modal hampir seluruhnya menjadi minat dari investor dan membuat saham-saham dari BUMN menguasai hampir seluruh transaksi di pasar modal. PT. Indosat,Tbk merupakan salah satu dari perusahaan yang sahamnya diminati oleh para pemain saham hal ini dikarenakan kinerja dari PT. Indosat,Tbk yang baik dan hampir selalu membukukan keuntungan di setiap tahunnya. Dampak negatif yang dihasilkan dari privatisasi BUMN sendiri sebenarnya dikarenakan kurang nya persiapan dan tidak adanya keterbukaan pemerintah dalam melakukan privatisasi. Hal ini terlihat dari privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap PT. Indosat,Tbk dimana kurangnya keterbukaan dalam proses privatisasi tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi polemik di masyarakat karena hampir seluruh saham dari PT. Indosat,Tbk dikuasai oleh pihak asing yaitu PT. Singtel dimana PT. Singtel juga menguasai sebagian saham dari PT. Telkom. Hal ini kemudian yang membuat kekhawatiran masyarakat bahwa bisnis telekomunikasi di Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing. Selain itu belum meratanya penjualan saham-saham dari perusahaan BUMN membuat hampir sebagian besar saham-saham yang dijual di pasar modal di beli oleh pihak asing dan investor domestik hanya menguasai saham sebagian kecil seperti yang terjadi pada PT. Indosat,Tbk dimana investor asing menguasai sebagian saham mereka dan investor lokal hanya menguasai sebagian kecil saja. Hal ini tentu saja sangat disayangkan karena tujuan dari privatisasi sendiri untuk pemerataan dari kepemilkan saham BUMN kepada masyarakat lokal. Privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada PT. Indosat,Tbk sebenarnya juga merugikan bagi PT. Indosat,Tbk itu sendiri. Hal ini dikarenakan
82
seluruh hasil penjualan saham dari PT. Indosat,Tbk tidak masuk kedalam kas perusahaan yang dapat manjadi modal tambahan bagi perusahaan untuk menjalankan usahanya. Seluruh hasil dari penjualan saham masuk kedalam kas negara yang akan digunakan untuk menambah kekurangan dana APBN tahun 2002. Sebagai akhir dari penutup skripsi ini saran yang dapat diberikan adalah pemerintah harus mempunyai rencana yang matang tentang pelaksanaan privatisasi itu sendiri, Pemerintah harus mengumumkan kepada masyarakat BUMN apa yang akan di privatisasi serta dengan cara apa BUMN tersebut akan di privatisasi. Hal ini penting agar proses privatisasi dapat berlangsung dengan transparan sehingga proses privatisasi tersebut tidak menimbulkan polemik antara pemerintah dan masyarakat seperti yang terjadi dalam kasus privatisasi PT. Indosat,Tbk. Pemerintah harus memperbaiki kinerja BUMN setelah itu mencabut hakhak istimewa yang di miliki oleh BUMN agar BUMN dapat mandiri dalam menjalankan usahanya. Pemerintah harus membentuk korporasi perusahaan agar tercipta manajemen yang bersih dan budaya kerja yang efisien dan produktif.
83
Daftar Pustaka Buku Awalil, Rizky dan Nasyith Majidi. Neoliberalisme Mencengkram Indonesia. E. Publishing Company Jakarta 2008 Baswir, Revrisond. Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 Diah, M. Marwah. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi atau Korporatisasi?. Literata Lintas Media. Jakarta.2003 Clive, Archer. International Organization.1983 Harinowo, Cyrillus. IMF Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca IMF. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004 Hadi, Syamsul, Dichiya Soraya, Herjuno Ndaru, Dewi Sinorita Sitepu, Devi Kusumaningtyas dan Mutiara Arumsari. Post Washington Consensus Dan Politk Privatisasi di Indonesia. CIRERAS (Centre For International Relation Studies UI). Marjin Kiri 2007 Hermawan, P. Yulius, ed. Transformasi dalam studi Hubungan Internasional Aktor, Isu dan Metodologi:Ekspansi Global Neo-Liberalisme. Graha Ilmu. Jakarta. 2007 Institute for Good Coorperate Governance Studies Jakarta, Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN. Jakarta.2003 Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi. Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta 2003 Lisa, Harrison. Metodologi Penelitian Politk. Jakarta: Kencana.2007
84
Mas‟oed, Mohtar. Ilmu Hubungan Internaisonal: Disiplin dan Metodologi. PT. LP3ES. Jakarta 1994 Mauna, Boer. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era dinamika Global. Bandung: PT. Alumni.2005. Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2005. Soeprapto,R. Hubungan Internasional:Sistem, Interaksi, dan Perilaku. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997, Edisi Pertama. Yudho, Winarno S.H., dkk Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak Bumi, dan Gas Bumi dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Politik Pemerintah, dan Penerapannya di Indonesia.
Pusat Penelitian dan
Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta 2005 Volker, Rittberger and Zangl, Benhard. International Organization;Polity, Politics and Policies. New York: palgrave Macmillan.2006 Wibowo I, dan Francis Wahono. Neoliberalisme. Cindelarasa Pustaka Rakyat Cerdas,Yogyakarta 2003 Jurnal Arisman, M. Si. Tinajauan Ekonomi Politik Kebijakan Privatisasi di Indonesia, Jurnal Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah ETIKONOMI, Vol 3, No 3, Desember 2004 Susilio, Basis, Djoko Sulistyo, dan Lilik Salamah. Bantuan Ekonomi IMF terhadap Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional, Vol.1,No.1, April 2001
85
Sulistyo, Djoko. Letter of Intent (LoI): Implementasi dan Kendalanya. Jurnal Hubungan Internasional, Vol.1, No.1, April 2001 Majalah Ismawan, Indra. Aspek Krusial di Balik Privatisasi BUMN, Manajemen Majalah Bagi Manajer Eksekutif, Vol 121, September 1998 Lestari, Wiwiek, Dra Ec, dan Dra Ec Sri Lestari Kurniawati, Laporan Penelitian Dosen
Muda
Studi
Atas
Kinerja
BUMN
Setelah
Privatisasi.
Ekonomi/Jurusan Manajemen STIE PERBANAS Desember 2007 Juliawati, Nia. Reformasi BUMN : Privatisasi Atau Revitalisasi. SINERGI Kajian Bisnis Dan Manajemen Vol.5.No.2003 Nugraha, Safri. Privatisasi BUMN, Kebijakan Yang Menguntungkan Negara Atau Investor? Analisa Dari Privatisasi Beberapa BUMN di Indonesia. SINERGI Kajian Bisnis Dan Manajemen Vol.5, No 2. 2003 Prakosa, Bambang Kesit. Analisis Kebijakan Privatisasi BUMN. SINERGI Kajian Bisnis Dan Manajemen Vol 5 No 2. 2003 Sari, Shinta Wellia. Privatisasi BUMN (INDOSAT) Masihkah Ada Harapan. Mitra Bisnis Vol 2. No 2 pp 193-201. Agustus 2003 Master Plan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Master Plan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2002-2006. Jakarta, Februari 2002 Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Master Plan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2005-2009. Jakarta
Tesis
86
Agus Sarwanto. Studi Politik Ekonomi Terhadap Pemerintaan Megawati Soekarnoputri:Studi Kasus Privatisasi PT. Indosat, Tbk. (2002-2003). Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia. Jakarta,2004
Website http://www.gudangmateri.com/2010/05/teori-ekonomi-keynesian.html http://4f121z4l.multiply.com/journal/item/50 http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=90605 http://hukumonline.com/pusatdata/detail/349/node/269 www.imf.org/external/np/loi/1998.htm. http://www.imf.org/external/np/loi/103197.htm http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_i lmu_eksak_sains_statistik_statistik http://202.182.166.182/sipruu/2001/2001/2001kepres24.htm http://www.linkpdf.com//ebookviewer.php?url=http://srisetya.staff.gunadarma.ac. id/Downloads/files/17211/B+U+M+N.doc http://www.indosat.com/html/annual_report_2008/id/0300_glance.html
87
