PENGARUH JUMLAH DANA PIHAK KETIGA DAN TINGKAT NONPERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA Sendi Gusnandar Arnan1), Imas Kurniawasih2) 1)
Program Studi Akuntansi, Universitas Widyatama Jl. Cikutra No. 204 A Bandung email:
[email protected] 2) Program Studi Akuntansi, Universitas Widyatama Jl. Cikutra No. 204 A Bandung email:
[email protected] Abstrak – Pada umumnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil belum dapat mendominasi pembiayaan yang diberikan bank syariah secara keseluruhan, meskipun Pembiayaan mudharabah sangat berpotensi dalam menggerakan sektor riil. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainya. Untuk mencari solusi atas masalah tersebut perlu di kaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia dan menerbitkan laporan keuangan tahun 2009 sampai 2012. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan melihat kriteria-kriteria tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda karena analisis tersebut dapat digunakan sebagai model prediksi terhadap suatu variabel dependen dari beberapa variabel independen. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan menunjukan bahwa jumlah Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Secara parsial, jumlah Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan Non Performing Financing terbukti tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Kata Kunci: Dana pihak ketiga, Non performing Loan, Mudharabah
Proceedings SNEB 2014: Hal. 1
I. PENDAHULUAN Sebagai lembaga keuangan yang mempunyai fungsi intermediasi keuangan, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut Dana Pihak Ketiga (DPK) dan menyalurkan kembali dana yang diperoleh dari masyarakat yang kelebihan dana (surplus) kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit). Pada bank syariah, kegiatan ini dikenal dengan istilah pembiayaan (financing). Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui skim pembiayaan baik pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, sewa, bagi hasil, maupun akad pelengkap (Karim, 2008). Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dibahas dalam literatur fiqh, umumnya disalurkan perbankan syariah melalui dua jenis, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Menurut PSAK 105 Paragraf 4, Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (mengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Pada umumnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil belum dapat mendominasi pembiayaan yang diberikan bank syariah secara keseluruhan. Masalah masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan nonbagi hasil terutama murabahah pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yaitu risiko terjadinya moral hazard dan biaya transaksi tinggi. Berdasarkan publikasi Bank Indonesia dalam Laporan Statistik Perbankan Syariah Desember 2012, jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 11 bank dan Unit Usaha Syariah sebanyak 24 dengan jaringan kantor yang semakin luas mencapai 2.663 kantor. Dari segi aset, aset perbankan syariah pada akhir tahun 2012 meningkat, walaupun peningkatannya sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan kredit tahun 2011. Hingga Desember 2012, total aset perbankan syariah tercatat Rp 4.262,6 triliun, sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 3.708,6 triliun. Dengan demikian total aset perbankan syariah akhir tahun 2012 meningkat 16,7% dibandingkan total aset tahun 2011 (Bank Indonesia pada Laporan Statistik Perbankan Syariah Desember 2012). Dibalik pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, masih ada hal yang patut
disayangkan yaitu jenis pembiayaan berbasis bagi hasil belum dapat menggeser dominasi pembiayaan murabahah (jual beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Dengan demikian, idealnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang mendominasi pembiayaan lainnya (Gitanandari, 2011). Namun kenyataanya, hingga akhir tahun 2012 porsi pembiayaan murabahah masih mendominasi pembiayaan perbankan syariah, yaitu mencapai 59,7% dari total pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan pembiayaan berbasis bagi hasil hanya sebesar 39,69%, yakni terdiri dari pembiayaan mudharabah 12,023% dan pembiayaan musyarakah 27,667% (Bank Indonesia pada Laporan Statistik Perbankan Syariah Desember 2012). Masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil khususnya pembiayaan mudharabah yang disalurkan menunjukan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan core business yang sesungguhnya. Padahal pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakan sektor riil. Pembiayaan nonbagi hasil khususnya murabahah, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil, dan atau porsi pembiayaan murabahah tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang dikeluarkan (Muthaher, 2012). Untuk mencari solusi atas masalah masih relatif rendahnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil khususnya pembiayaan mudharabah, perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah pembiayaan tersebut. Dengan demikian, faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dioptimalkan untukmendorong peningkatan porsi pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian Gitanandari (2011) menyebutkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah salah satu faktor yang berpengaruh signifikan dalam penyaluran dana bank syariah. Sementara itu, Andraeni (2011) menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Anggraeni (2012) yang memperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah dipengaruhi secara signifikan oleh Dana Pihak Ketiga (positif), Tingkat Bagi Hasil (positif), dan Modal Per Aset (positif). Variabel lain yang dinilai berpengaruh terhadap volume pembiayaan adalah Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam (Muhammad, 2005). Non Performing Financing
Proceedings SNEB 2014: Hal. 2
(NPF) sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus berpengaruh juga terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank itu sendiri. Semakin tinggi NPF maka semakin kecil pembiayaan yang disalurkan. NPF yang rendah menyebabkan bank akan menaikan pembiayaan (Antonio, 2001). Penelitian Faikoh (2008) menyimpulkan bahwa Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah. Penelitian ini berusaha menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah terutama pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji signifikansi pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan tingkat non performing financing (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. II. LANDASAN TEORI Kegiatan perbankan syariah di Indonesia saat ini secara hukum diatur dalam UndangUndang No. 21 tahun 2008. Pasal 1 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan bank sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Adapun pengertian Bank Syariah dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 21 Tahun 2008 adalah: “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” Muhammad (2005) menjelaskan bahwa: “Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.” 2.1. Dana Pihak Ketiga Kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam mengumpulkan dana pihak ketiga, karena DPK ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah. Menurut Antonio (2001) dan Muhammad (2005) salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, akan semakin besar pula
volume pembiayaan yang dapat disalurkan, termasuk didalamnya pembiayaan mudharabah. 2.2. Non performing financing Non Performing Financing (NPF) merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Mudrajat dan Suharjono, 2002). Hasil penelitian Faikoh (2008) menyebutkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Dendawijaya (2005) menyebutkan bahwa implikasi bagi pihak bank sebagai akibat timbulnya kredit bermaslah diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh income (pendapatan) dari kredit yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat diuji adalah sebagai berikut: H0 : Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Ha : Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) secara simultan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. III. PEMBAHASAN Hasil penelitian diperoleh setelah penulis melakukan uji statistik yang sebelumnya ditentukan melalui metode penelitian yang dilatarbelakangi oleh teori-teori yang berasal dari berbagai literatur. Penelitian ini bersumber pada laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2009-2012 yang telah terpilih menjadi sampel berdasakan kriteria tertentu. Oleh karena itu, hasil penelitian ini merupakan hasil penelitian data sekunder yang diperoleh langsung dari website resmi Bank Umum Syariah (BUS) yang memenuhi kriteria pengambilan sampel yang dipublikasikan. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diteliti melalui analisis data sekunder menggunakan software SPSS 20.0 for window. Dana Pihak Ketiga (DPK) diukur dengan menjumlahkan simpanan masing-masing Bank Umum Syariah (BUS) yang telah memenuhi kriteria sampel dalam bentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka (deposito) yang berasal dari masyarakat. Dari data yang diperoleh, penulis membuat daftar perkembangan atau pertumbuhan
Proceedings SNEB 2014: Hal. 3
dari ketiga Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sampel. Tabel 1
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh ketiga Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sampel memiliki rata-rata sebesar 21.625.204 juta rupiah setiap tahunnya. Bila diperhatikan dari pertumbuhannya, dana pihak ketiga yang dihimpun oleh ketiga Bank Umum Syariah tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 31,92%. Pertumbuhan tertinggi yang terjadi selama periode penelitian dari ketiga Bank Umum Syariah tersebut yaitu pada Bank Syariah BRI tahun 2010 meningkat sebesar 64,48% dari tahun sebelumnya. Namun demikian, dari ketiga Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sampel juga pernah mengalami penurunan selama periode penelitian dan penurunan tertinggi terjadi pada Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 sebesar 10,11% dari tahun sebelumnya. Menurut standar Bank Indonesia Syariah (BIS), Non Performing Financing maksimal 5%. Oleh karena itu artinya presentase Non Performing Financing yang diperoleh Bank Umum Syariah (BUS) masuk dalam kategori aman. Tabel 2
Selama periode penelitian Non Performing Financing (NPF) yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah (BUS) yang memenuhi kriteria sampel cenderung mengalami kenaikan dengan rata-tata kenaikan sebesar 0,07% setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi dan penurunan tertinggi terjadi pada Bank Syariah Muamalat Indonesia tahun 2010 dan 2012 sebesar 1,32% dan 1,89% dari tahun sebelumnya.
Analisis Koefisien Korelasi
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh korelasi antara jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan pembiayaan mudharabah sebesar 0,852 atau 85,2%. Artinya, Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkankan hasil perhitungan korelasi antara Non Performing Financing (NPF) dengan pembiayaan mudharabah sebesar 0,072 dengan signifikansi <5%. Artinya, NPF tersebut tidak memiliki hubungan dengan pembiayaan mudharabah. Tabel 4
Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS 20.0 maka diperoleh nilai thitung sebesar 5,145. dapat dikatakan bahwa dengan tingkat signifikan <5% secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan pembiayaan mudharabah. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah dapat diketahui melalui koefisien determinasi sebesar 0,725 atau 72,5%. Sedangkan secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah, artinya H0 ditolak. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah dapat diketahui melalui koefisien determinasi sebesar 0,005 atau 0,5%. Tabel 5
Tabel 3
Proceedings SNEB 2014: Hal. 4
Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS 20.0 maka diperoleh nilai F hitung sebesar 13,327. Berdasarkan F tabel yang diperoleh dari tabel distribusi F, maka daerah kritis Fhitung > Ftabel (Ftabel adalah 4,26). Dari hasil perhitungan tersebut maka dapat dilihat bahwa F hitung berada diluar daerah penerimaan H03 (13,327 > 4,26) atau dapat dikatakan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah dapat diketahui melalui koefisien determinasi sebesar 0,748 atau 74,8%. IV. KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa: 1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dalam regresi sederhana antara Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini terbukti dari analisis yang digunakan untuk koefisien korelasi sebesar 0,852 atau 85,2%. Secara parsial, Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh signifikan dan berpengaruh sangat kuat terhadap pembiayaan mudharabah. 2. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan secara parsial dalam regresi sederhana antara Non Performing Financing terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini terbukti dari analisis yang digunakan untuk koefisien korelasi sebesar 0,072 atau 7,2%. Secara parsial, Non Performing Financing tidak memiliki pengaruh signifikan dan berpengaruh sangat rendah terhadap pembiayaan mudharabah. 3. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini terbukti dari analisis yang digunakan untuk koefisien korelasi sebesar 0,865 atau 86,5%. Artinya, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. REFERENSI Andraeni, Dita. (2011). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada
Perbankan Syariah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV, hlm 128.h Anggraeni, Dita. (2012). Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto. (dipublikasikan). Antonio, Muhammad Syafi’i. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta : Gema Insani. Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Bank Indonesia. (2012). Laporan Statistik Perbankan Syariah http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres diakses pada tanggal 7 September 2013 Belkaoui, Ahmed Riahi. (2004). Teori Akuntansi. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Dendawijaya, Lukman. (2005). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Faikoh, Aeni. (2008). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Tingkat Suku Bunga Kredit terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto. (dipublikasikan). Gitanandari, Trias. (2011). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financial (NPF), dan Sekuritas Bank Indonesia (SBI) Syariah Terhadap Jumlah Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia. Universitas Widyatama. Bandung. (tidak dipublikasikan). Hendriksen, Eldon S & Breda, Michael F. (2000) . Teori Akunting. Edisi 5. Batam : Interaksara Ikatan Akuntan Indonesia. (2009) “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105, Jakarta Indirantoro, Nur dan Supomo. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPPE-Yogyakarta. Karim, Adiwarman A. (2008). Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Edisi 3. Jakarta: PT Grafindo Persada. Kasmir. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers. Mudrajad, Kuncoro dan Suhardjono. (2002). Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPPE. Mahmoeddin, As. (2010). Melacak Kredit Bermasalah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Muhammad. (2005). Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Yogyakarta: Ekonosia.
Proceedings SNEB 2014: Hal. 5
Muthaher, Osmad. (2012). Akuntansi Perbankan Syariah. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. Nazir, Habib dan Hasanuddin. (2004). Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah. Bandung: Kaki Langit. Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2013). Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. Sekaran, Uma. (2007). Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Sudarsono, Heri. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Ekonosia. Sudjana. (2003). Statistika: Untuk Ekonomi dan Niaga. Edisi kelima. Bandung: Tarsito. Sugiono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Umar, Husein. (2009). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi kedua. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Biodata Penulis Sendi Gusnandar Arnan, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE), Prodi Akuntansi Universitas Widyatama Bandung, lulus tahun 2003. Memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) Program Pasca Sarjana Universitas Widyatama Bandung, lulus tahun 2008. Saat ini menjadi Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. Imas Kurniawasih, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE), Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama Bandung, lulus tahun 2014.
Proceedings SNEB 2014: Hal. 6
