PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.. Wb.. Sampurasun .... Berdasarkan ketentuan pasal 27 Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Sejalan amanat tersebut dan sesuai dengan komitmen kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dapat memberikan gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta secara utuh selama Tahun 2011 dalam menerapkan implementasi kebijakan Pemerintahan Daerah, yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan pemerintahan, kecermatan dalam pengendalian kegiatan oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta ketegasan dalam proses pengawasan seluruh kegiatan beserta peran serta masyarakat daerah. Oleh karena itu, atas segala perhatian dan kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, mudah-mudahan apa yang telah kita rumuskan saat ini dapat mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Purwakarta ke depan Semoga, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ini, akan bermanfaat dan semakin memberikan informasi yang lebih obyektif terhadap upaya nyata seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Purwakarta. Wassalammualaikum wr..wb.. Digjaya Purwakarta…………….
1
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( ILPPD ) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2011
1.
PENDAHULUAN Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari pemerintahan nasional tidak
terlepas dari kebijakan penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Sejalan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semangat otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara ideal diharapkan dapat mendorong terwujudnya good governance pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan optimum. Penyelenggaraan menitikberatkan
Pemerintahan
Daerah
di
Kabupaten
kepada Visi “ Purwakarta Berakarakter “
Purwakarta
pada
Tahun
2011
sesungguhnya secara sederhana
merupakan pencerminan dari aspek kepribadian; ciri khas (branded); kumpulan peran; mandiri; berdaya saing; tangguh; serta maju sesuai dengan tata nilai masyarakat Purwakarta yang berlandaskan religi keislaman dan tata nilai lokal pilemburan (local values). Dengan misinya adalah : (1) Mengembangkan pembangunan berbasis religi dan kearifan lokal, yang berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa, (2) Mengembangkan infrastruktur wilayah yang berbasis nilai – nilai kearifan lokal dan berorientasi pada semangat perubahan kompetisi global, (3) Meningkatkan keutuhan lingkungan baik hulu maupun hilir, fisik maupun
sosial, (4) Mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif, yang
berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik, mengembangkan potensi kewirausahaan birokrasi yang berorientasi kemakmuran rakyat. Dalam penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 ini yang menjadi dasar penyusunan adalah Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang nomor 8 Tahun 2005 yang ditindaklanjuti
dengan Peraturan Pemerintah sebagai
Petunjuk
pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 1.1.
Gambaran Umum Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari Wilayah Propinsi Jawa Barat yang terletak
diantara
107o30’ – 107o40’ BT dan 6o25’ – 6o45’ LS. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta
mempunyai batas wilayah: Bagian Barat dan sebagian wilayah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang; Bagian Utara dan sebagian wilayah bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang; Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat; Bagian Barat Daya berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Kabupaten Purwakarta berada pada titik-temu tiga jalur utama lalu-lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon yang merupakan jalur utama ke wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Purwakarta termasuk pada zona iklim tropis, dengan rata-rata curah hujan 3.093 mm/Tahun dan terbagi ke dalam 2 wilayah zona hujan, yaitu : Zona dengan suhu berkisar antara 22o28o dan zona dengan suhu berkisar 17o-26o. Zona mata air di Kabupaten Purwakarta yang berpengaruh terhadap keseimbangan air permukaan wilayah regional terdapat di Gunung Burangrang, Sanggabuana, Pegunungan Parang, Pasir Kutangandak di Kecamatan Wanayasa dan Pasir Madang di Kecamatan Campaka. Zona air tanah di Kabupaten Purwakarta merupakan zona air tanah sedang sampai dangkal, terdapat di wilayah Sungai Cikao Kecamatan Purwakarta, Plered dan Campaka, serta zona air tanah dalam terdapat di wilayah Kecamatan Darangdan dan Wanayasa. Zona air permukaan berupa air sungai dan air genangan. Sungai terbesar yang terdapat di Kabupaten Purwakarta adalah Sungai Citarum
2
dan sungai kecil meliputi Sungai Cikao, Sungai Ciherang dan Sungai Cilamaya. Air genangan yang terdapat di Kabupaten Purwakarta adalah Waduk Ir. H. Juanda dan sebagian Waduk Cirata. Kondisi geologi di Kabupaten Purwakarta terdiri dari batuan sedimen klasik, berupa: batu pasir, batu gamping, batu lempung, batuan vulkanik (turf, breksi vulkanik, batuan beku terobosan, batu lempung napalan, konglemerat dan napal). Batuan beku terobosan terdiri dari andesit, diorit, vetrofir, basal dan gabro. Batuan tersebut umumnya bertebaran di sebelah Barat Daya wilayah Kabupaten Purwakarta. Bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Purwakarta diantaranya adalah: batu kali, batu pasir, batu andesit, batu gamping, lempung, pasir, pasir kuarsa, sirtu, tras, posfat, barit dan gips. Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengalami kenaikan sebesar 11,50 %, yaitu 975.498 jiwa pada tahun 2011 dibandingkan jumlah penduduk tahun 2010 sebanyak 874.871 jiwa. Rata- rata angka pertambahan penduduk Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011 adalah 20,52, sedangkan jumlah pertumbuhan penduduk pada tahun 2011 adalah 138.568. 1.2.
Potensi Unggulan Daerah Keanekaragaman potensi unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Purwakarta yang tersebar di
semua kecamatan pada tahun 2011 sangat beragam sesuai karakteristik wilayah yang dimiliki Kabupaten Purwakarta secara menyeluruh, sehingga potensi yang ada di wilayah kecamatan ini dapat menggambarkan potensi secara keseluruhan Kabupaten Purwakarta dan dapat di gambarkan sebagai berikut :
NO
1.3.
KECAMATAN
1
Purwakarta
2 3 4 5 6
Campaka Jatiluhur Plered Sukatani Darangdan
7 8
Maniis Tegalwaru
9
Wanayasa
10 11 12 13 14 15 16 17
Pasawahan Bojong Babakancikao Bungursari Cibatu Sukasari Pondoksalam Kiarapedes
POTENSI UNGGULAN & KEGIATAN UTAMA Jasa dan Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah dan Pariwisata Pertanian/Perkebunan/Agribisnis,Industri Kecil dan Menengah Industri Pengolahan, Industri Kecil dan Menengah dan Pariwisata Industri Kecil dan Menengah, Perikanan Air Darat dan Pariwisata Peternakan, Industri Kecil dan Menengah Agribisnis, Industri Kecil dan Menengah, Peternakandan Perikanan Air Darat Agribisnis, Peternakan dan Perikanan Air Darat Industri Kecil dan Menengah, Peternakan, Perikanan Air Darat dan Pariwisata Agribisnis, Industri Kecil dan Menengah, Peternakan, Perikanan Air Darat dan Pariwisata Industri Kecil dan Menengah, Peternakan dan Perikanan Air Darat Agrobisnis, Peternakan dan Pariwisata Agrobisnis, Industri Pengolahan dan Perikanan Air Darat Agrobisnis, Industri Kecil dan Menengah, Industri Pengolahan Agrobisnis, Pertanian, Perikanan Air Darat dan Industri Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Perikanan Air Darat AgrobisnisdanPeternakan Agrobisnis, Industri Kecil dan Menengah, Perikanan Air Darat, Peternakan dan Pariwisata
Pertumbuhan Ekonomi / PDRB
1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto Kinerja pembangunan perekonomian daerah Kabupaten Purwakarta merupakan gabungan kemampuan produksi daerah, baik yang bersumber daya lokal maupun yang bersumber daya dari luar daerah. Perkembangan produksi Kabupaten Purwakarta secara agregat dapat di lihat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perubahan angka PDRB menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian daerah di tengah ketidakstabilan makro ekonomi mengalami perlambatan, namun struktur ekonomi daerah dapat
3
dikatakan masih cukup kuat. Hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan angka PDRB antara tahun 2007 – 2010 yang mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2011 PDRB Kabupaten Purwakarta atas harga berlaku diperkirakan meningkat hingga mencapai 16,916 trilyun rupiah dan PDRB atas harga konstan tahun 2000 meningkat menjadi 7,701 trilyun rupiah. 1.3.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi ( LPE ) Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Purwakarta pada tahun 2010 mengalami peningkatan
dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,98 %. Pada tahun 2011 ini diprediksi terus meningkat menjadi 6,10 %. 1.3.3.
Kemampuan Daya Beli Masyarakat Pertumbuhan indeks daya beli masyarakat Purwakarta dari tahun ke tahun dapat dicermati,
berdasarkan data BPS Kabupaten Purwakarta, tingkat daya beli masyarakat di Kabupaten Purwakarta yang dihitung berdasarkan pengeluaran konsumsi per kapita riil pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.633.150,- mengalami peningkatan bila dibanding dengan tahun 2009 yang sebesar Rp.632.200,-. Sedangkan untuk tahun 2011 BPS belum mengeluarkan data Indeks Daya Beli, tetapi pertumbuhannya telah diestimasi yaitu sebesar Rp.638.742,-. Salah satu alasan peningkatan ini adalah pembangunan ekonomi Purwakarta yang mengalami pertumbuhan positif akan berdampak pada kenaikan pendapatan per kapita masyarakat pada periode yang sama sehingga hal ini akan mempengaruhi tingkat kemampuan daya beli masyarakat secara umum. Besarnya peningkatan daya beli masyarakat tidak sama dengan besarnya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan PDRB perkapitanya, hal ini disebabkan selain adanya perbedaan metode penghitungan juga merupakan dua sisi yang berbeda, di mana PDRB perkapita dilihat dari sisi pendapatan (produksi) secara bruto sedangkan daya beli diukur dari sisi pengeluaran. Namun secara teoritis dan empiris peningkatan dua perubah ini dapat sejalan, peningkatan PDRB perkapita akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. 1.3.4.
Laju Inflasi Inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu wilayah, hal ini
dipengaruhi oleh harga barang dan jasa serta kebijakan pemerintah. Pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen atau dengan menggunakan deflator PDRB. Perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai PDRB atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, menunjukkan adanya bentuk keseimbangan antara permintaan (demand) dengan penyediaan (supply). Perkembangan inflasi di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2010, berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purwakarta mencapai 6,96%, sedangkan pada tahun 2011 ini inflasi di Kabupaten Purwakarta mencapai angka 3,10 % lebih rendah 3,86 poin bila dibanding tahun 2010 yang lalu. 1.3.5. Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, namun dinamika eksternal yang mempengaruhi nilai inflasi tinggi dan aktivitas ekonomi membuat jumlah penduduk miskin sampai dengan tahun 2011 cenderung mengalami penurunan. Kemiskinan adalah keadaan dimana individu atau sekelompok masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, jumlah penduduk miskin Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011 adalah sebanyak 59.175 RTS. Adapun jumlah penduduk miskin dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup signifikan
4
2.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWAKARTA
2.1.
Visi dan Misi Rumusan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2008-2013 didasarkan atas inspirasi dari analisis
terhadap lingkungan dan isu strategis lokal Kabupaten Purwakarta. Gambaran Lingkungan Strategis dan Isu Strategis harus dapat disikapi secara proporsional berdasarkan potensi dan kemampuan daerah. Atas pemikiran dan tekad yang kuat untuk mewujudkan “ Purwakarta Digjaya ” serta didorong dengan itikad Ngawujudkeun Purwakarta Nagri Raharja. Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2013, sebagai arah utama pembangunan jangka menengah daerah, yaitu : ” Purwakarta Berkarakter “ yang sesungguhnya secara sederhana merupakan pencerminan dari aspek kepribadian; ciri khas (branded); kumpulan peran; mandiri; berdaya saing; tangguh; serta maju sesuai dengan tata nilai masyarakat Purwakarta yang berlandaskan religi keislaman dan tata nilai lokal pilemburan (local values). Dengan misinya adalah sebagai berikut : (1)
Mengembangkan pembangunan berbasis religi dan kearifan lokal, yang berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa,
(2)
Mengembangkan infrastruktur wilayah yang berbasis nilai – nilai kearifan lokal dan berorientasi pada semangat perubahan kompetisi global,
(3)
Meningkatkan keutuhan lingkungan baik hulu maupun hilir, fisik maupun sosial,
(4)
Mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif, yang berorientasi kepada kepuasan
(5)
pelayanan publik, mengembangkan potensi
kewirausahaan birokrasi yang berorientasi
kemakmuran rakyat. Dalam rangka operasionalisasi dan membumikan Visi Pembangunan : Purwakarta Berkarakter, pada tataran pragmatis operasional ditempuh melalui “ SALAPAN LENGKAH NGAWANGUN NAGRI RAHARJA ”, sebagai strategi, target, sekaligus pula kerangka kerja pelaksanaan pembangunan Purwakarta Tahun
2008 - 2013.
Salapan Lengkah Ngawangun Nagri Raharja (Program Pembangunan Purwakarta 2008-2013), adalah sebagai berikut : a. Pendidikan Gratis Sampai Tingkat SLTA Bagi Masyarakat Miskin. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan, hal tersebut sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
memajukan
kesejahteraan
umum
dan
ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pada saat ini pendidikan merupakan syarat dalam meningkatkan kualitas SDM, dimana pendidikan berperan sebagai salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Sehingga oleh karenanya pembangunan pendidikan di daerah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, termasuk terhadap penduduk yang tidak beruntung pada sisi ekonomi atau berkategori miskin. Tanpa adanya pola terobosan untuk menjamin masyarakat miskin dapat memperoleh pendidikan secara mudah dan gratis, peningkatan pendidikan secara merata di Kabupaten Purwakarta hanya akan tetap menjadi wacana. Kesenjangan tingkat pendidikan, seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan menjadi
berier penghambat tersendiri dalam
mewujudkan tingkat pemerataan pendidikan masyarakat. Faktor ekonomi merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja untuk ikut membantu ekonomi keluarga. Hal tersebut berdampak pada tingginya kesenjangan tingkat pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Masyarakat miskin masih menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan belum memberikan manfaat yang signifikan atau sebanding dengan sumberdaya yang dikeluarkan. Atas dasar kenyataan
5
tersebut, langkah strategis guna melindungi dan memberikan treatment serta perhatian yang lebih terhadap kondisi pendidikan masyarakat miskin di Kabupaten Purwakarta, yaitu melalui Pendidikan Gratis Sampai Dengan Tingkat SLTA Bagi Penduduk Miskin. Hal ini tentunya dalam rangka mewujudkan masyarakat Purwakarta Cageur, Bageur, Bener, Tur Singer secara merata, pada semua lapisan masyarakat. Diharapkan dengan pola langkah yang demikian, permasalahan masih cukup rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Purwakarta dapat tertangani dengan cepat dan terarah, sehingga mampu mendongkrak peningkatan signifikansi kualitas SDM Purwakarta secara totalitas. b. Pembebasan Biaya Pembelian Buku Sekolah dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Baca Tulis Al Quran Bagi Siswa TK,SD, SLTP dan SLTA Yang Beragama Islam. Biaya pendidikan di Kabupaten Purwakarta sampai dengan saat ini dinilai oleh beberapa pihak masyarakat masih dirasa sangat memberatkan. Meskipun SPP sekolah, terutama Sekolah Dasar (SD) sudah sejak tahun 2004 secara resmi melalui dukungan APBD telah dihapuskan oleh Pemerintah Daerah. Tetapi pada kenyataannya masyarakat masih harus dibebani oleh pengeluaran-pengeluaran lain di luar iuran sekolah, salah satunya berupa pembelian buku sekolah. Buku-buku mata pelajaran merupakan komponen penting unsur pengajaran. Bahan bacaan yang berkualitas mutlak harus diperoleh siswa-siswa sekolah di Kabupaten Purwakarta. Hanya saja untuk memperoleh buku-buku bahan bacaan yang berkualitas pada semua jenjang tingkatan sekolah membutuhkan biaya yang cukup mahal, dan itu semua dibebankan kepada masyarakat. Guna menanggulangi permasalahan tersebut, diperlukan langkah strategis agar peserta didik, mulai dari tingkat TK, SD, SLTP dan SLTA, baik di perkotaan ataupun di perdesaan secara merata dapat memperoleh buku mata pelajaran secara mudah, merata dan seragam. Langkah strategisnya adalah pemberian buku secara gratis kepada siswa sekolah pada semua jenjang tingkatan pendidikan mulai dari TK, SD, SLTP hingga SLTA. Kemudian guna mewujudkan masyarakat Purwakarta yang Bener , secara normatif diperlukan pola pengembangan kehidupan keagamaan yang dibangun sejak dini. Penanaman nilai-nilai agama sebagai kekuatan lokal kepada masyarakat terutama anak usia sekolah sejak dini harus kita lakukan. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik sampai dengan saat ini masih dinilai belum memuaskan. Hal ini merupakan tantangan bagi pelaksanaan pendidikan keagamaan di masa yang akan datang. Kendala utama adalah kurangnya jumlah dan rendahnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, terbatasnya sarana dan prasarana, serta minimnya fasilitas pendukung keagamaan. Pada sisi yang lain, derasnya arus globalisasi terutama melalui media cetak dan elektronik yang semakin kuat mempengaruhi perilaku anak didik yang cenderung ke arah negatif, yang seharusnya dapat dicegah atau dikurangi dengan pemahaman dan penghayatan agama. Atas dasar hal tersebut, mengingat sebagian besar penduduk Purwakarta beragama Islam, maka dipandang perlu untuk dikembangkan dan terapkan Kurikulum Baca Tulis Al Qur’an bagi siswa sekolah TK, SD, SLTP dan SLTA yang beragama Islam, agar transformasi nilai-nilai agama dapat berjalan secara terus menerus, berjenjang dan berlangsung sejak dini. Dari strategi ini diharapkan dapat terbentuk siswa didik yang cerdas, siap pakai dan berakhlaku karimah. c.
Pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Gratis Bagi Seluruh Masyarakat Dengan Sistem Pelayanan Di Tingkat Desa dan Kelurahan. Optimalisasi peran Desa dan Kelurahan pada masa-masa mendatang harus terus didorong.
Objek-objek layanan masyarakat yang selama ini masih dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Kabupaten, guna lebih mendekatkan dengan masyarakat sudah selayaknya diserahkan kepada Desa dan Kelurahan sebagai ujung tombak Otonomi Daerah. Pola Otonomisasi Desa dan Kelurahan yang selama ini hanya baru berupa wacana utopis, pada kurun waktu lima tahun kedepan akan direalisasikan seutuhnya, terutama menyangkut objek-objek layanan langsung masyarakat. Salah satu objek layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu layanan administrasi kependudukan dalam bentuk layanan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan layanan kependudukan lainnya. Layanan-layanan administrasi kependudukan tersebut merupakan hak masyarakat, pemerintah atau penyedia layanan diwajibkan untuk memberikan pelayanan sebaik-
6
baiknya. Dengan dukungan APBD dan dukungan semua pihak, Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan mengambil langkah memberikan Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan layanan kependudukan lainnya secara Gratis Penuh bagi seluruh masyarakat Purwakarta, dengan pusat layanan di Desa dan Kelurahan. Perangkat-perangkat guna mendukung upaya ke arah tersebut, baik aturan (berupa kebijakan), sarana (berupa alat penunjang), maupun sumber daya manusia (aparatur), akan disiapkan dengan segera. d.
Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Di Seluruh Kecamatan. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat,
yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Meskipun secara umum dari waktu ke waktu kualitas kesehatan masyarakat Purwakarta berdasarkan data kuantitatif telah menunjukan angka yang meningkat, tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar daerah perkotaanperdesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan masyarakat miskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan masyarakat kaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah perdesaan dan pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan cakupan imunisasi pada golongan miskin lebih rendah dibanding dengan golongan masyarakat kaya. Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan faktor terbesarnya disebabkan kerena masih belum mencukupinya jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang ada dibandingkan dengan jumlah penduduk dan persebarannya. Sehingga guna lebih mendekatkan layanan kesehatan masyarakat, Puskesmas-Puskesmas yang telah ada sekarang, yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Purwakarta, pada lima tahun kedepan secara bertahap harus dorong untuk mampu memberikan layanan rawat inap. Distribusi Dokter, Perawat, Bidan, alat kesehatan, obat-obatan dan sarana prasarana penunjang lainnya akan diarahkan ke Puskesmas-Puskesmas yang tersebar di Kecamatan-Kecamatan di seluruh Wilayah Kabupaten Purwakarta. e.
Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Pegawai Melalui Insentif Kehadiran, Serta Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa, Aparatur Desa, Bamusdes, LPM, Linmas Hansip, Kadus, RW, RT, DKM, dan Guru Ngaji Melalui Otonomi Desa dan Kelurahan. Fungsi utama pemerintahan adalah fungsi pengaturan (regulation) dan fungsi pelayanan
(services). Tujuan pembentukan pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Hakekat pemerintahan modern merupakan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan serta kreatifitasnya dalam mencapai kemajuan bersama. Pemerintah Daerah di masa yang akan datang, dihadapkan pada permasalahan internal dan eksternal. Dari sisi eksternal, pemerintah daerah akan dihadapkan pada dampak globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja, dan budaya. Di sisi internal, pemerintah daerah akan menghadapi kondisi masyarakat yang semakin cerdas (knowledge based society) dan masyarakat yang semakin banyak tuntutan (demanding community). Upaya untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, antara lain dapat tercermin dari indikator : keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Selain hal tersebut, faktor yang sering terlupakan dan luput dari perhatian
7
semua pihak yaitu permasalahan Rewards (penghargaan), Renumeration (penggajian) dan Punishmen (penghukuman). Tuntutan terbentuknya aparatur yang profesional dengan tingkat kinerja yang tinggi, tentunya harus diikuti dengan Rewards (penghargaan) dan Renumeration (penggajian/pengupahan) yang memadai. Pada lima tahun mendatang, dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, kami akan mengambil langkah untuk memberikan insentif dalam bentuk tunjangan kepada pegawai dan guru di Kabupaten Purwakarta, pada semua jenjang pemerintahan daerah, atas dasar tingkat kehadiran dan kinerja masing-masing pegawai dan guru. Diharapkan melalui langkah ini akan terbangun motivasi kerja yang positif, sehingga peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai. Selain perhatian dalam bentuk pemberian insentif kepada pegawai Pemerintah Kabupaten, elemen lain sebagai supporting agen pembangunan di Purwakarta yang perlu diperhatikan tingkat kesejahteraannya yaitu Kepala Desa, Aparatur Desa, Bamusdes, LPM, Linmas/Hansip, Kadus, RW, RT, DKM, dan Guru Ngaji. Guna menjamin kehidupan dan penghidupan para Kepala Desa, Aparatur Desa, Bamusdes, LPM, Linmas/Hansip, Kadus, RW, RT, DKM, dan Guru Ngaji, maka perlu diberikan insentif penghasilan yang wajar. Anggaran biaya untuk insentif akan teralokasikan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kelurahan melalui optimalisasi dan pengembangan Otonomisasi Desa dan Kelurahan. f.
Pengembangan dan Pelebaran Jalan Hotmix Serta Listrik Sampai Pelosok Perdesaan, Membuat/Mengoptimalkan Jalur Tembus Cikao Bandung-Babakancikao, KiarapedesCibatu,
Pasawahan-Cibatu,
Pasawahan-Pondoksalam,
Pasawahan-Purwakarta,
Pondoksalam-Bojong, Wanayasa-Pondoksalam, Bojong-Darangdan dan, Campaka-CibatuBungursari, Membuka Pintu Tol Sawit, Serta Pelebaran Jalan Sawit-Wanayasa. Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari keseluruhan proses pembangunan. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun orang. Infrastruktur lainnya seperti sarana listrik terkait dengan upaya modernisasi dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor ekonomi masyarakat. Sarana jalan merupakan modal transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri. Infrastruktur jalan semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong
pemerataan
hasil-hasil
pembangunan
antar
wilayah,
antarperkotaan
dan
antarperdesaan serta untuk mempercepat pengembangan wilayah. Fungsi jaringan jalan sebagai salah satu komponen prasarana transportasi sudah saatnya diletakkan pada posisi prioritas untuk segera mendapat penanganan. Daerah-daerah perdesaan di Kabupaten Purwakarta yang selama ini masih memiliki sarana jalan berkondisi buruk, pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 akan ditingkatkan statusnya menjadi jalan beraspal hotmix. Area-area di Kabupaten Purwakarta yang selama ini masih terputus dan belum terkoneksi, pada 5 tahun ke depan akan diupayakan untuk dilakukan pembuatan jalur tembus. Langkah terobosan ini diambil, karena masih banyak ruas-ruas jalan, yang sebetulnya memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi belum terhubung dengan baik satu sama lain. Ruas-ruas jalan tersebut seperti misalnya : Jalur Tembus Cikao Bandung-Babakancikao, Kiarapedes-Cibatu,
Pasawahan-Cibatu,
Pasawahan-
Pondoksalam,
Pasawahan-Purwakarta,
Pondoksalam-Bojong, Wanayasa-Pondoksalam, Bojong-Darangdan, Campaka-Cibatu-Bungursari. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan mengajukan permohonan kepada PT. Jasa Marga Persero sebagai BUMN pengelola Jalan Tol Purbaleunyi agar dapat membuka Pintu Tol Sawit. Upaya tersebut dimaksudkan agar arus wisatawan dari Jakarta dan Bandung dapat mengarah langsung ke wilayah Kecamatan Bojong dan Wanayasa, mengingat di kedua Kecamatan tersebut selain didukung dengan suhu yang sejuk, juga terdapat area wisata agro, alam, budaya, dan wisata air (Situ). Guna mendukung perkembangan pariwisata dan memperlancar transportasi dari Pintu Tol Sawit ke Wanayasa dan Bojong, langkah pertama yang akan dilakukan yaitu memperlebar dan meningkatkan kualitas jalan Ruas Bojong-Wanayasa, sehingga cukup representatif untuk dilalui arus wisatawan.
8
g.
Pengembangan Air Bersih dan Irigasi Perdesaan Secara Menyeluruh Dan Mengoptimalkan Sungai Ciherang Untuk Irigasi Perairan Pondoksalam-Pasawahan, Sungai Cikao Untuk Irigasi Perairan Bojong-Darangdan-Jatiluhur, dan Sungai Cimunjul Untuk Irigasi Perairan PurwakartaBabakancikao. Pengembangan Irigasi Cilamaya Untuk Pertanian Kiarapedes-WanayasaCibatu-Campaka-Bungursari, Serta Mengoptimalkan Fungsi Bendungan Cirata dan Jatiluhur Untuk Pertanian Masyarakat Maniis, Plered, Tegalwaru, Sukatani, Sukasari, dan Jatiluhur Dengan Pola Integrasi Kehutanan, Pengairan, Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Pariwisata. Air
merupakan
kebutuhan
pokok
manusia
untuk
melangsungkan
kehidupan
dan
meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan di bidang sumber daya air pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang memprihatinkan adalah indikasi terjadinya proses percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air. Oleh karenanya Pemerintah Daerah akan mengambil langkah untuk menyelamatkan daerah hulu, daerah aliran sungai, daerah sekitar aliran serta daerah resapan untuk dijaga tingkat kelestariannya. Selajutnya berkaitan dengan pengembangan sumber air untuk irigasi guna memenuhi kebutuhan pertanian, langkah strategis yang akan dilakukan yaitu melalui optimalisasi peran dan fungsi sungai dan danau di Kabupaten Purwakarta yang telah ada. Sungai Ciherang akan diarahkan untuk Irigasi Perairan Pondoksalam-Pasawahan, Sungai Cikao untuk Irigasi Perairan Bojong-DarangdanJatiluhur, dan Sungai Cimunjul untuk Irigasi Perairan Purwakarta-Babakancikao. Kemudian menyangkut pengembangan irigasi, Irigasi Cilamaya akan dikembangkan untuk Pertanian Kiarapedes – Wanayasa – Cibatu – Campaka - Bungursari, Bendungan Cirata dan Jatiluhur akan diarahkan untuk Pertanian Masyarakat Maniis, Plered, Tegalwaru, Sukatani, Sukasari, dan Jatiluhur melalui Pola Integrasi Kehutanan, Pengairan, Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Pariwisata. Pola Integrasi Kehutanan, Pengairan, Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Pariwisata yang dimaksud merupakan adopsi tata nilai simbiosis mutualisme antar sektor dan antar bidang pembangunan. Pemikiran sederhananya adalah dengan menyatukan peternakan, perikanan, pertanian, kehutanan, dan pengairan sebagai bagian dari komponen sistem yang tersimbiosis mutualisme satu dengan yang lain serta terhubung secara sistemik satu dengan yang lain. h.
Pengembangan Kawasan Terpadu Kecamatan Bungursari, Pengembangan Tata Kota dan Tata Bangunan Yang Beridentitas Purwakarta, Renovasi Bangunan Tua, Pengembangan Halaman Stasion, Penyempurnaan Situ Buleud, Penataan Alun-Alun, Integrasi Bangunan Pemerintah, Serta Pemberian Perlindungan Yang Menyeluruh Terhadap Keberadaan Dan Kualitas Pedagang Serta Pasar Tradisional. Kecamatan Bungursari, karena letaknya cukup strategis yaitu sebagai pintu gerbang
Purwakarta, perlu mendapat treatment perhatian yang lebih. Pada aspek ekonomi, wilayah Kecamatan Bungursari dapat mendatangkan potensi untuk dikembangkan menjadi pusat area industri dan perdagangan/jasa. Guna menuju ke arah tersebut, infrastruktur dan tata ruang wilayahnya perlu ditata dengan baik, agar wilayah Bungursari dapat tampil sebagai area yang unik, berkarakter dan khas. Untuk hal tersebut, tampilan wilayah mulai dari kondisi jalan, taman kota, bentuk bangunan pemerintah, bangunan perumahan masyarakat, sarana publik, kehidupan sosial masyarakat dan aspek-aspek lainnya ke depan akan ditata, agar dapat menunjukan karakter dan budaya lokal Purwakarta (identity factor). Pada aspek tata ruang kota Kabupaten dan tata bangunan gedung pemerintah dan masyarakat akan diarahkan agar dapat menunjukan Karakter Purwakarta. Bangunan-bangunan tua yang selama ini ada, akan ditata dan diperindah. Halaman Stasion Purwakarta sebagai warisan
9
sejarah, ke depan akan dikembalikan kepada kondisi semula, sehingga dapat menunjukan kondisi tempo dulu Purwakarta. Selanjutnya aspek-aspek wilayah lainnya seperti Kawasan Situ Buleud, AlunAlun, dan Bangunan Pemerintah Daerah akan ditata, sesuai dengan karakter lokal Purwakarta. Dalam rangka mengembangkan sektor perdagangan, perlindungan terhadap pasar perlu terus dilakukan, terutama pasar-pasar tradisional yang tersebar di beberapa Kecamatan. Pasar-pasar tradisional tersebut, ke depan akan dikembangkan dan dioptimumkan peran dan fungsinya, terutama dalam rangka dinamisasi ekonomi perdesaan. i.
Pengembangan Investasi Dengan Menyiapkan Tanah Untuk Industri Dengan Sistem Sewa Yang Disiapkan Oleh Pemerintah Daerah. Pada aspek letak, Kabupaten Purwakarta berada pada posisi pertemuan antara Jalur Jakarta-
Bandung dan Jalur Jakarta-Cirebon (Pantura). Berdasar pada aspek letak yang strategis tersebut, Purwakarta berpotensi untuk berkembang menjadi daerah industri. Guna menyiapkan dan menangkap peluang yang ada, Pemerintah Daerah akan mengambil langkah untuk menyiapkan area/zona industri melalui sistem sewa kepada Pemerintah Daerah. Melalui pola ini diharapkan dapat tercapai pola hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan Investor, serta menjadi faktor penarik masuknya investasi ke wilayah Purwakarta (insentif investasi). 2.2.
Prioritas Strategi dan Arah kebijakan Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengakomodasikan agenda dan prioritas pembangunan
disesuaikan dengan visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan untuk melaksanakan prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut : 1.
Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) A. Sasaran Pembangunan Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi : 1)
Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pendidikan 1. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pendidikan 3. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan 4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan
2)
Sasaran Pembangunan Sub Bidang Kesehatan 1. Meningkatnya umur harapan hidup 2. Menurunnya angka kematian bayi 3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan 4. Menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih pada anak balita
3)
Sasaran Pembangunan Sub Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana 1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas 2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
4)
Sasaran Pembangunan Sub Bidang Ketenagakerjaan 1. Tersedianya pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilannya. 2. Tersedianya informasi lapangan pekerjaan. 3. Terciptanya lapangan kerja diberbagai bidang usaha, dan tersedianya sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja. 4. Terbentuknya kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelatihan dan meningkatnya kompetensi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.
5)
Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan; 2. Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial; 3. Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan; 4. Meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olahraga; 5. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.
10
6. Meningkatnya peran serta dan kecintaan masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai luhur budaya daerah. 7. Meningkatnya indikator makro kualitas perempuan dan anak. 6)
Sasaran Pembangunan Sub Bidang Agama 1. Meningkatnya suasana kehidupan agama yang semakin kondusif di Kabupaten Purwakarta ; 2. Meningkatnya pelayanan kegiatan intern umat beragama serta antar umat beragama ; 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan agama. 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keagamaan.
B. Arah Kebijakan dan Program Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 1.
Arah Kebijakan dan Program Sub Bidang Pendidikan a) Peningkatan pendidikan bagi anak usia dini yang lebih merata dan bermutu agar seluruh potensi anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat usianya sehingga mereka memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya b) Peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas c) Peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajardikdas 9 tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas d) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengikuti pendidikan Peningkatan kualitas dan relevansi semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, untuk memberikan kecapakan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya e) Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah/satuan pendidikan lainnya secara lebih optimal; f)
Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan;
g) Peningkatan mutu pendidikan. Program-Program Pembangunan dalam bidang Pendidikan : a.
Program Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Menengah Program ini bertujuan untuk mengurangi angka buta huruf, meningkatkan rata-rata lama sekolah, dan akhirnya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
b.
Program pembinaan dan pendidikan luar sekolah Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan luar sekolah sehingga tercipta peserta didik yang berprestasi
c.
Program Pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan.
d.
Program Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Program ini bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
e.
Program Peningkatan mutu Pendidkan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta
f.
Program peningkatan jumlah dan kualitas SDM tenaga pengajar Program ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar.
g.
Program pengembangan budaya baca Program ini bertujuan untuk mengembangkan budaya baca, bahasa, sastra Indonesia dan daerah dalam masyarakat termasuk peserta didik dan masyarakat umum guna membangun masyarakat berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri.
11
2.
Arah Kebijakan dan Program Sub Bidang Kesehatan a) Mendorong upaya-upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta peningkatan AHH di Kabupaten Purwakarta. b) Mendorong upaya peningkatan status gizi masyarakat dan pencegahan KLB gizi. c) Mendorong terwujudnya daya dukung lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat d) Mendorong terwujudnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan kemandirian di bidang kesehatan. e) Mewujudkan upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Program-Program Pembangunan yang dilaksanakan : a.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti : pencegahan dan penanggulangan Napza, Operasi Katarak dan bibir sumbing dan pembinaan terapetik/obat, obat tradisional.
b. Program Peningkatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Program ini ditujukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian, intelektualitas dan produktivitas sumber daya manusia. c. Program Upaya Peningkatan Perbaikan Gizi Keluarga Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna, serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat. d. Program Pengawasan Obat, Makanan, dan Bahan Berbahaya; Program ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan serta mutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung; melindungi masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta meningkatkan potensi daya saing industri farmasi, terutama yang berbasis sumber daya alam dalam negeri. e. Program Perilaku Hidup Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat; Program ini ditujukan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat agar dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan masalah kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat, sehingga tercapai derajat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat yang optimal. f.
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Program ini ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular serta mencegah penyebaran serta mengurangi dampak sosial akibat penyakit, sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat.
g. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan; meningkatkan jumlah, efektivitas dan efisiensi penggunaan biaya kesehatan; dan meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan logistik pada sarana pelayanan kesehatan yang semakin merata, terjangkau, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Program
ini
ditujukan
untuk
mengembangkan
kebijakan
dan
manajemen
pembangunan kesehatan yang efektif dan efisien yang didukung dengan iptek kesehatan, sehingga dapat tercapai pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. i.
Program Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program
ini
ditujukan
untuk
mengembangkan
kebijakan
dan
manajemen
pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan sistem kesehatan daerah. j.
Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan oleh rumah sakit.
12
3.
Arah Kebijakan dan Program Sub Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana a) Pengendalian pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil b) Penataan pembangunan kependudukan Program-Program Pembangunan yang dilaksanakan : a. Program Pengembangan Kebijakan Kependudukan Tujuan
program
ini
untuk
menyeserasikan
kebijakan
kependudukan
yang
berkelanjutan di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. b. Program Penataan Administrasi Kependudukan Tujuan program ini untuk menata administrasi kependudukan dalam upaya mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk, tertib administrasi penduduk, tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu dengan konsep Relation Data Base Management System (RDBMS), dan reformasi pelayanan registrasi
penduduk
perencanaan
dan
dan
peran serta
pelaksanaan
masyarakat,
pembangunan
dengan
yang
memperhatikan
berkelanjutan,
serta
mendorong tertib pelayanan publik. c. Program Keluarga Berencana Tujuan program ini untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas, termasuk di dalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas. d. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Tujuan program ini untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku
positif
remaja
tentang
kesehatan
dan
hak-hak
reproduksi,
guna
meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. e. Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Tujuan program ini untuk membina kemandirian dan sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga, terutama yang diselenggarakan oleh institusi masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan, dalam rangka melembagakan keluarga kecil berkualitas. 4.
Arah Kebijakan dan Program Sub Bidang Ketenagakerjaan a) Menciptakan
fleksibilitas
pasar
kerja
dengan
memperbaiki
kebijakan
ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, outsourcing, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main antara pekerja dengan pengusaha. b) Menyempurnakan kebijakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja serta membentuk bursa kerja. c) Meningkatkan
pelatihan
kerja dengan mendorong secara swadaya dengan
memanfaatkan peluang kerja pada sektor formal maupun informal baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Purwakarta dan kesempatan kerja di luar negeri. Program-Program Pembangunan : a. Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja produktif serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur baik di perdesaan maupun di perkotaan. b.
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu.
c.
Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
13
Program ini bertujuan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku produksi melalui peningkatan pelaksanaan hubungan industrial yang merupakan sarana untuk mempertemukan aspirasi pekerja dengan pemberi kerja. 5.
Arah Kebijakan dan Program Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat a) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. b) Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya. c) Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama. d) Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan. e) Melestarikan apresiasi nilai-nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian. f)
Meningkatkan
taraf
pendidikan
dan
layanan
kesehatan
serta
bidang
pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan dan anak. g) Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak. Program-Program Pembangunan : a.
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
b. Tujuan program ini untuk memulihkan fungsi sosial, memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS, termasuk bagi lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan anak terlantar, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. c.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
d. Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan sosial dan kualitas hidup keluarga, fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. e. Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial f.
Tujuan program ini untuk penataan sistem dan mekanisme kelembagaan, serta pengembangan kebijakan perlindungan sosial di tingkat daerah, termasuk pengkajian strategi pendanaan perlindungan sosial, terutama bagi penduduk miskin dan rentan.
g.
Program Pembinaan Masyarakat Penyandang Masalah Sosial.
h.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan terhadap para anggota masyarakat yang menyandang masalah sosial seperti : para penyandang cacat baik fisik maupun mental, gelandangan dan pengemis, korban narkoba.
i.
Program Pembinaan Dan Peningkatan Partisipasi Pemuda
j.
Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas pemuda sebagai insan pelopor penggerak pembangunan, dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan.
k.
Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga
l.
Tujuan program ini untuk mengembangkan berbagai kebijakan pembangunan olahraga dan meningkatkan jumlah, efektivitas dan efisiensi pembiayaan olahraga.
m. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga n.
Tujuan program ini untuk meningkatkan budaya olahraga, kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat dan anak didik mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga tinggi; mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakekat dan manfaat olahraga sebagai kebutuhan hidup; meningkatkan kegiatan olahraga termasuk olahraga masyarakat
14
dan olahraga tradisional; meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga sejak dini usia; serta mendukung upaya pencapaian prestasi olahraga yang setinggi-tingginya. o.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
p.
Tujuan program ini untuk menyediakan, mengadakan, dan membangun sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga, serta pencapaian prestasi olahraga.
q.
Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah
r.
Program ini bertujuan untuk memperkuat dan menegaskan jati diri budaya masyarakat
daerah.
Tujuan
tersebut
dicapai
antara
lain
melalui
upaya
memperkokoh ketahanan budaya daerah sehingga mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan memfasilitasi proses adopsi dan adaptasi budaya asing yang bernilai positif dan produktif. Di samping itu, diupayakan pula pembangunan moral masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, gotong-royong, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggungjawab, yang kesemuanya merupakan adopsi dari nilai-nilai masyarakat pilemburan atau perdesaan. s.
Program Pembinaan Dan Pengembangan Kesenian Daerah.
t.
Program ini bertujuan untuk mendorong dan mengembangkan kesenian sebagai ungkapan budaya bangsa agar mampu menunjukkan daya cipta seniman, sastrawan dan pelaku seni budaya lainnya di daerah. Juga untuk mendorong apresiasi dan kreativitas seni masyarakat, dan memperluas kesempatan masyarakat untuk menikmati seni dan budaya.
u.
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
v.
Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
w. Program Peningkatan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak x.
Tujuan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Kabupaten Purwakarta yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
6.
Arah Kebijakan dan Program Sub Bidang Agama a) Peningkatan suasana kehidupan agama yang semakin kondusif di Kabupaten Purwakarta ; b) Peningkatan pelayanan kegiatan intern umat beragama serta antar umat beragama ; c) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan agama. d) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keagamaan. Program-Program Pembangunan : a. Program Peningkatan forum-forum dialogis umat beragama Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama sekaligus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. b. Program Peningkatan Kerjasama Ulama, Umaro, Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Kehidupan Beragama Program peningkatan kerukunan hidup beragama ini bertujuan untuk meningkatkan kerukunan diantara sesama pemeluk agama, ataupun antara pemeluk satu agama dengan agama yang lainnya. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Program ini bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas, kualitas, kuantitas
prasarana keagamaan serta peran lembaga sosial keagamaan dan
lembaga pendidikan keagamaan dalam menunjang perubahan sosial masyarakat,
15
mengurangi dampak negatif ekstrimisme masyarakat, serta memberikan pelayanan pendidikan agama.
2.
Bidang Penguatan Struktur Ekonomi A.
Sasaran Pembangunan Bidang Penguatan Struktur Ekonomi 1)
Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan 1.
Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi;
2.
Diversifikasi produksi pertanian untuk menurunkan ketergantungan pada komoditi beras;
3.
Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan;
4.
Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan;
5.
Tersedianya sumber daya pertanian yang berkualitas dan membangun sarana dan prasarana pertanian.
6.
Mempertahankannya swasembada pangan, membina pertanian rakyat sesuai dengan potensi sumberdaya dengan mengacu kepada sistem agribisnis, penanggulangan kemiskinan, mengaitkan pembangunan pertanian dengan pengembangan wilayah dan pedesaan serta meningkatkan peran serta petani dan swasta.
7.
Meningkatnya efisiensi produksi hasil hutan, mengupayakan reboisasi dan konservasi tanah, mengendalikan bahaya banjir dan erosi hutan, eksploitasi lahan hasil hutan serta ekstensifikasi dan pengembangan tanaman ekonomis yang mempunyai daya dukung untuk menjaga kelestarian tanah dan air.
2)
Sasaran Pembangunan Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Jasa 1.
Terwujudnya
iklim
investasi
yang
sehat
dengan
upaya
reformasi
yang
komprehensif. 2.
Meningkatnya investasi secara bertahap sehingga peranannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto dapat meningkat dari tahun ke tahun.
3.
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi dan mobilitas melalui penyediaan infrastruktur.
4.
Mendorong investasi sektor swasta pada sub sektor industri, perdagangan dan jasa berdasakan peruntukan lahan yang diatur di dalam rencana tata ruang.
3)
Sasaran Pembangunan Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.
Meningkatnya produktivitas UKM dengan didukung daya saing produk yang tinggi;
2.
Meningkatnya proporsi usaha kecil formal;
3.
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi.
4.
Berkembangnya jaringan produksi, distribusi dan prasarana penunjang Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (PKMK) melalui wadah kemitraan usaha atau koperasi;
meningkatnya
kemampuan
manajemen
Pengusaha
Kecil
dan
Menengah (PKM) melalui wadah koperasi; dan meningkatnya kemampuan lembaga pelayanan pengembangan usaha, teknologi dan informasi bagi Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (PKMK). 4)
Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pariwisata 1.
Meningkatnya kontribusi bidang pariwisata dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah.
2.
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata.
3.
Meningkatnya nilai investasi bidang pariwisata.
B. Arah Kebijakan dan Program Bidang Penguatan Struktur Ekonomi 1.
Arah Kebijakan dan Program Sub Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan
16
a.
Peningkatan kemampuan petani dan pelaku pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
b.
Peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
c.
Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha.
d.
Mengembangkan
pertanian ke arah
agribisnis dengan
memperkuat sub
sistem hulu tengah (pertanian dalam arti luas) dan hilir e.
Meningkatkan
program
pengembangan
pertanian tanaman pangan,
peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan melalui intensifikasi dan diversifikasi dan pemberdayaan usaha pertanian rakyat serta upaya lain yang dapat menunjang kinerja produksi pertanian didaerah. Program-program Pembangunan : a.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga.
b.
Program Pengembangan Agribinis Program ini bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, on farm, hilir dan usaha jasa pendukungnya.
c.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing petani, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumberdaya usaha pertanian.
d.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program ini bertujuan untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan budidaya
perikanan
secara
optimal
dan
berkelanjutan
dalam
rangka
peningkatan nilai tambah pendapatan pembudidaya ikan. e.
Program Pengembangan Usaha Peternakan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi peternakan.
f.
Program Peningkatan Produksi Perkebunan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi komoditi perkebunan untuk memenuhi
kebutuhan
konsumsi
dalam
negeri
dalam rangka menunjang
perkembangan industri serta meningkatkan mutu dan jumlah bahan eksport non migas, meningkatkan teknologi baik teknis produksi maupun tata niaga perkebunan, memperluas kesempatan kerja. g.
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Dan Pengembangan Hutan Rakyat Program ini bertujuan untuk lebih memanfaatkan potensi sumberdaya hasil hutan, secara efisien, optimal dan berkelanjutan.
2.
Arah Kebijakan dan Program Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Jasa a.
Meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor, terutama bagii pengusaha kecil dan menengah, salah satunya melalui promosi baik di media cetak, elektronik mapun melalui pameran-pameran produk yang berskala propinsi, nasional dan internasional.
b.
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang dapat menjamin kondusivitas lalu lintas barang dan jasa.
c.
Mengusahakan
terbangunnya
pusat
perdagangan
(trade
centre)
dan
penambahan sarana perdagangan baru (pasar-pasar baru). d.
Mendorong investasi sektor swasta pada sub sektor industri, perdagangan dan jasa berdasakan peruntukan lahan yang diatur di dalam rencana tata ruang.
Program-program Pembangunan : a.
Program Peningkatan Iklim Investasi
17
Program ini bertujuan menciptakan iklim investasi Kabupaten Purwakarta yang berdaya saing nasional dan global. b.
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Program ini bertujuan membangun citra Kabupaten Purwakarta sebagai daerah tujuan investasi yang menarik.
c.
Pengembangan Kapasitas Pelayanan Infrastruktur Pengembangan kapasitas dan pelayanan infrastruktur dimaksudkan sebagai faktor penopang upaya peningkatan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa serta bidang pariwisata.
d.
Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Tujuan dari program ini adalah mendukung upaya peningkatan daya saing global produk daerah serta meningkatkan peranan ekspor barang dan jasa dalam memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta.
e.
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Tujuan program ini adalah untuk memberdayakan konsumen dan penguatan lembaga perlindungan konsumen.
f.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Tujuan program ini adalah meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang lebih efisien dan efektif serta mengembangkan sistem usaha dan lembaga perdagangan yang efektif dan efisien, yang berpihak pada usaha kecil, menengah, dan koperasi.
3.
Arah Kebijakan dan Program Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a.
Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan
kontribusi
yang
signifikan
penciptaan
lapangan
kerja,
dan
terhadap
peningkatan
pertumbuhan daya
saing;
ekonomi, sedangkan
pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. b.
Memperkuat
kelembagaan
permodalan
khususnya
dengan
perbankan;
memperluas memperbaiki
akses
kepada
lingkungan
sumber
usaha
dan
menyederhanakan prosedur perijinan; serta memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi. c.
Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: (i) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan berbagai stakeholders kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian koperasi, terutama menyangkut permodalan.
d.
Meningkatkan
pengusahaan,
pengembangan
dan
pemanfaatan
ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam dunia usaha terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal. Program-program Pembangunan : a.
Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UKM Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non-diskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UKM, sehingga dapat mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha.
b.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM Program ini bertujuan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UKM kepada sumber daya produktif. Sumber daya produktif dimaksud
18
seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UKM. c.
Program Pengembangan Kewirausahaan Program ini ditujukan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UKM sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin
berkembang,
produktivitas
meningkat,
wirausaha
baru
berbasis
pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan UKM semakin berkembang. d.
Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Program ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing.
e.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik.
4.
Arah Kebijakan dan Program Sub Bidang Pariwisata a.
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara
b.
Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan parsitipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis agronomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.
c.
Meningkatkan peran pariwisata dengan mengembangkan potensi objek wisata unggulan
Program-program Pembangunan : a.
Program Pengembangan Pariwisata Daerah Program Pengembangan Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan wisata dan aset-aset warisan budaya menjadi obyek daya tarik wisata yang atraktif dengan pendekatan profesional, kemitraan swasta, pemerintah, dan masyarakat dan memperkuat jaringan kelembagaan serta mendorong investasi.
b.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata ditujukan untuk menciptakan promosi pariwisata yang efektif dengan pendekatan profesional, kemitraan antara swasta, pemerintah, dan masyarakat dan memperkuat jaringan kelembagaan.
c.
Program Pengelolaan Objek Wisata Program ini bertujuan untuk mengembangkan objek wisata yang telah ada sehingga akan menjadi objek wisata yang layak jual.
3.
Bidang Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah A.
Sasaran Pembangunan Bidang Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
1) Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan; 2) Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan air; 3) Meningkatnya aksesibilitas wilayah melalui dukungan pelayanan prasarana jalan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi.
4) Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ terutama menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan lebih di jalan sehingga dapat menurunkan kerugian ekonomi yang diakibatkannya.
19
5) Meningkatnya kelaikan dan jumlah sarana LLAJ. 6) Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan pedesaan serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah.
7) Meningkatnya
SDM
profesional
dalam
perencanaan
pembinaan
dan
penyelenggaraan LLAJ.
8) Terwujudnya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat melalui terciptanya pasar primer yang sehat, efisien, akuntabel, tidak diskriminatif, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang didukung oleh system pembiayaan perumahan jangka panjang yang market friendly, efisien, dan akuntabel.
9) Meningkatnya cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat. 10) Meningkatnya jumlah sampah terangkut hingga 75 persen serta meningkatnya kinerja pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan (environmental friendly). B. Arah Kebijakan dan Program Bidang Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah a)
Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi.
b)
Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku.
c)
Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait.
d)
Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu.
e)
Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat.
f)
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan dan drainase melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan.
Program-Program Pembangunan : a.
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Program ini ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan jaringan irigasi dalam rangka mendukung program pengembangan pertanian sehingga kemampuan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian dapat meningkat.
b.
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan
pelayanan persampahan, meningkatnya
pemanfaatan
teknologi tepat guna, meningkatnya kinerja pengelola persampahan. c.
Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Drainase Perumahan Dan Permukiman Perkotaan Program ini bertujuan untuk pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana drainase perumahan dan permukiman perkotaan.
d.
Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Jalan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Perkotaan Program ini bertujuan untuk pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana jalan lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan.
e.
Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Persampahan Perumahan Dan Permukiman Perkotaan Program ini bertujuan untuk peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan perumahan dan permukiman perkotaan.
f.
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Program ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan jalan dan jembatan yang dapat memperlancar kegiatan perekonomian serta dapat membuka keterisolasian.
g.
Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan jalan dan jembatan yang menunjang kelancaran kegiatan perekonomian.
h.
Program Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Program ini bertujuan untuk lebih terpeliharanya kondisi jalan dan jembatan dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan perekonomian.
20
i.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Transportasi Program
ini
bertujuan
untuk
mewujudkan
pengembangan,
peningkatan
dan
pemeliharaan infrastruktur transportasi yang dapat melayani pergerakan orang, barang dan jasa. j.
Program Penataan Ruang Program ini bertujuan untuk merencanakan arahan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien dengan mempertahankan fungsi keserasian dan keselarasan ruang.
k.
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Jalan Perdesaan Program
ini
bertujuan
untuk
mewujudkan
pengembangan,
peningkatan
dan
pemeliharaan sarana dan prasarana jalan perdesaan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. l.
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Program
ini
bertujuan
untuk
mewujudkan
pengembangan,
peningkatan
dan
pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pedesaan.
4.
Bidang Peningkatan Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup A.
Sasaran Pembangunan Bidang Peningkatan Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup 1)
Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pertambangan dan Sumber Daya Alam a. Optimalisasi peran pertambangan dan penggalian terhadap Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah; b. Meningkatnya investasi pertambangan dan penggalian yang ramah lingkungan, sehingga dapat memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; c. Berkurangnya kegiatan pertambangan dan penggalian tanpa ijin (PETI) dan usaha-usaha pertambangan yang merusak dan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
2)
Sasaran Pembangunan Sub Bidang Lingkungan Hidup a. Meningkatnya kualitas air permukaan dan kualitas air tanah disertai pengendalian dan pemantauan; b. Meningkatnya kualitas udara; c. Meningkatnya
sistem
pengelolaan
dan
pengawasan
limbah
B3
(bahan
berbahaya beracun); d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara lingkungan hidup. B.
Arah Kebijakan dan Program Bidang Peningkatan Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup 1).
Arah Kebijakan dan Program Sub Bidang Pertambangan dan Sumber Daya Alam a) Meningkatkan
eksploitasi
SDA
dengan
selalu
memperhatikan
aspek
pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan; b) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan. Program Pembangunan : a) Program Pembinaan Usaha Pertambangan Dan Penggalian Program ini bertujuan untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertambangan dan penggalian. b) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik (good environmental governance) berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
21
2).
Arah Kebijakan dan Program Sub Bidang Lingkungan Hidup a.
Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup;
b.
Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan;
c.
Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
d.
Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.
Program-program Pembangunan yang dilaksanakan :
a) Program Rehabilitasi Lingkungan Hidup Program ini bertujuan untuk merehabilitasi alam yang telah rusak,
sehingga
selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.
b) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara. 5.
Bidang Peningkatan Kinerja Pemerintah A.
Sasaran Pembangunan Bidang Peningkatan Kinerja Pemerintah 1)
2)
Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Daerah 1.
Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah daerah;
2.
Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah;
3.
Meningkatnya manajemen pemerintahan daerah;
4.
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Pemerintah Daerah;
5.
Meningkatnya peran birokrasi sebagai pelayan masyarakat;
6.
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan;
7.
Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.
8.
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sasaran Pembangunan Sub Bidang Hukum Daerah Terciptanya sistem dan produk hukum daerah yang adil, konsekuen, aspiratif dan tidak diskriminatif.
3)
Sasaran Pembangunan Sub Bidang Politik Daerah 1.
Meningkatnya kualitas peran masyarakat, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga
swadaya masyarakat dalam kehidupan
berdemokrasi; 2.
Berkembangnya kualitas komunikasi dan informasi yang seimbang dengan didukung oleh media massa (cetak dan elektronik) yang bebas dan beretik.
4)
Sasaran Pembangunan Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban Daerah 1.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan;
2.
Menurunnya kuantitas dan kualitas kenakalan remaja.
3.
Terwujudnya sistem keamanan terpadu dengan keterkaitan kegiatan keamanan antara eksekutif, legislatif, TNI, dan POLRI serta seluruh komponen masyarakat yang bekerja sama dan saling membantu sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing dalam menghadapi dan mengatasi berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang dapat merongrong dan membahayakan stabilitas kemananan di daerah.
22
4.
Terciptanya kondisi keamanan yang stabil dan kondusif sehingga dapat mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan di daerah serta untuk mendukung terciptanya stabilitas keamanan nasional.
B.
Arah
Kebijakan
dan
Program
Pembangunan
Bidang
Peningkatan
Kinerja
Pemerintah 1)
Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Daerah 1.
Mengembangkan diklat teknis dan fungsional aparatur;
2.
Pengembangan akuntabilitas kinerja unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerah;
3.
Penataan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundangundangan;
4.
Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur;
5.
Peningkatan efektivitas pengawasan dan peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi;
6.
Pengembangan peran dan fungsi birokrasi agar sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
7.
Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).
8.
Meningkatkan pelayanan, khususnya dalam proses perijinan dan pungutan daerah;
9.
Mengembangkan
perencanaan
pembangunan
yang
partisipatif
dan
demokratis; 10.
Meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Program-Program Pembangunan : 1. Program Pengembangan Otonomi Daerah Program ini bertujuan meningkatnya kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu. 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program ini ditujukan untuk menyusun kelembagaan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan potensi daerah yang perlu dikelola. 4. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pemerintah Daerah Program ini ditujukan untuk memfasilitasi penyediaan aparat pemerintah daerah, menyusun rencana pengelolaan serta meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, serta penciptaan aparatur pemerintah daerah yang kompeten dan profesional. 5. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah Program ini ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan pemerintahan daerah yang baik. 6. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif, dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. 7. Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur daerah yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN. 8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
23
Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, tranparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menujang kepentingan masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 9. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran pers dan media massa dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara bebas, transparan dan bertanggung jawab, serta dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi menuju masyarakat berbasis pengetahuan. 10. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya dokumen perencanaan yang disusun secara partisipatif dan demokratis, melalui pelibatan berbagai stakeholder pembangunan daerah. 2)
Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Sub Bidang Hukum Daerah 1. Melakukan evaluasi terhadap perda-perda pemerintahan dan pengaturan; 2. Melakukan upaya reevaluasi perda-perda tentang pendapatan daerah; 3. Melakukan upaya penyusunan raperda baru yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat; 4. Mewujudkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ; 5. Melaksanakan sosialisasi budaya hukum dan tertib hukum kepada aparat pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. 6. Membuat produk hukum daerah yang sesuai dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat . 7. Melaksanakan sosialisasi produk hukum Pusat maupun Daerah. Program-Program Pembangunan : a. Program Pembentukan Hukum Daerah Program ini dimaksudkan untuk menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan daerah yang akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundang-undangan serta asas umum peraturan perundang-undangan yang baik serta didasarkan pada aspirasi, kebutuhan dan keinginan masyarakat. b. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (Sdm) Di Bidang Hukum Program ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah, penegak hukum dan masyarakat di bidang hukum melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi serta kursus-kursus substantif bidang hukum. c. Program Penerapan Dan Penegakan Hukum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kewibaan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. d. Program Penyuluhan Hukum. Program ini bertujuan untuk lebih meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap aparatur negara khususnya aparatur hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannnya, maka perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia di seluruh aspek kehidupan masyarakat diharapkan dapat terwujud.
3)
Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Sub Bidang Politik Daerah 1. Memperkuat peran masyarakat sipil (civil society) dalam kehidupan berpolitik; 2. Mendorong terselenggaranya pendidikan sosial politik;
24
3. Menjamin
pengembangan
media
dan
kebebasan
media
dalam
mengkomunikasikan kepentingan masyarakat. 4. Meningkatkan pelaksanaan komunikasi politik antara masyarakat dengan DPRD dan Pemerintah Daerah. 5. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan melalui
pendidikan politik.
Program-Program Pembangunan : a. Program Pembinaan Politik Daerah Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa dan masyarakat agar berada pada kedudukan yang cukup memadai dan bersifat kondusif
bagi
terselenggaranya
proses
politik
secara
demokratis
yang
berlandaskan atas ketaatan terhadap norma dan hukum serta mendukung terhadap setiap upaya penyelenggaraan pembangunan di daerah. b. Program Peningkatan Partisipasi Politik. Program ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan sistem dan mekanisme yang
memungkinkan
peningkatan
kemampuan
masyarakat
dalam
menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya serta memiliki kesempatan dan keterlibatan yang makin luas serta makin berkualitas dalam proses politik. c. Program Pemantapan Kesadaran
Kebangsaan Serta Pembinaan Persatuan
Dan Kesatuan. Program
ini
bertujuan
untuk
mendayagunakan
seluruh
modal
dasar
pembangunan, terutama jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. 4)
Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban Daerah 1.
Optimalisasi
sosialisasi
komprehensif
tentang
kemanan
dan
ketertiban
lingkungan pada masyarakat; 2.
Optimalisasi pembinaan remaja melalui pengembangan kegiatan positif;
3.
Melaksanakan pelatihan sistem Keamanan Swakarsa.
4.
Meningkatkan koordinasi keamanan secara sinergi antara Eksekutif, Legislatif, TNI, POLRI dan Masyarakat.
5.
Memfasilitasi terciptanya ketertiban.
Program-Program Pembangunan : a. Program Pemeliharaan Kamtibmas Daerah Program ini ditujukan untuk mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dari gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Program Peningkatan Koordinasi Keamanan Terpadu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi keamanan secara sinergi antara eksekutif, legislatif, TNI, POLRI dan masyarakat. c. Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba Program ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Purwakarta yang terbebas dari bahaya narkoba. d. Program Penanggulangan Kenakalan Remaja Program
ini
ditujukan
untuk
mewujudkan
peningkatan
kualitas
remaja
Kabupaten Purwakarta, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Purwakarta.
25
3.
PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
A.
Pelaksanaan Urusan Wajib
1.
Pendidikan Dalam pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Purwakarta mempunyai tingkat capaian kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tertuang dalam beberapa aspek, dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut : NO 1.
2.
Urusan PENDIDIKAN
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Capaian Kinerja (%)
a. b.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penduduk yang berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A d. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C f. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI g. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs h. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA i. Angka Kelulusan (AL) SD/MI j. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs k. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA l. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs m. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA n. Guru-guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Ket
53,06 98,91 98,21 96,29 75,94 0 0,09 0,25 100 100 100 99,97 85,55 63,65
Kesehatan Prioritas program kesehatan di Kabupaten Purwakarta lebih dititik beratkan pada aspek fasilitasi
keluarga miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang cukup dan memadai serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pasien. Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Purwakarta betujuan untuk meningkatkan kesadaran , kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan bidang kesehatan, secara makro difokuskan pada upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang tercermin dari indikator Angka Harapan Hidup ( AHH ), menurunnya Angka Kematian Bayi
( AKB ), menurunnya Angka Kematian Ibu
Melahirkan ( AKI ), serta menurunnya pravalensi gizi kurang dan gizi lebih pada anak balita. Salah satu tolok ukur peningkatan tingkat indeks kesehatan di Kabupaten Purwakarta selama ini melalui Human Development Indeks yang diukur berdasarkan AHH/UHH, AKI, dan AKB. Dalam mencapai tingkat/indeks kesehatan yang ideal memang bukan persoalan uang mudah, karena menyangkut banyak aspek dan variable yang mempengaruhinya. Namun yang paling utama yang harus diperhatikan adalah persoalan sosial ekonomi masayarakat dan kultur atau tata nilai yang berkembang pada / dalam masyarakat khususnya yang berdampak pada kesehatan itu sendiri, disamping peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan sarana kesehatan. Disamping itu, kemajuan teknologi di bidang kesehatan, sistem informasi dan globalisasi, mengakibatkan terjadinya peningkatan informasi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu adanya informasi yang akurat, menyeluruh dan tepat waktu merupakan faktor penting yang menjadi syarat untuk menetapkan tujuan kegiatan dan monitoring program khususnya yang berhubungan dengan urusan/sektor kesehatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Kesehatan dan Badan Rumah Sakit Umum (RSU) Bayu Asih selaku institusi yang menangani urusan kesehatan di Kabupaten Purwakarta menyadari bahwa yang menjadi penentu peningkatan status kesehatan masyarakat di Kabupaten
26
Purwakarta adalah peran serta masyarakat Kabupaten Purwakarta dalam upaya mensukseskan program-program kesehatan itu sendiri. Masyarakat yang sehat tentu akan dapat melakukan aktivitasnya dengan kondisi yang prima sehingga produktivitasnya pun dapat terjaga. Adanya keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, maka pembangunan disusun berdasarkan prioritas-prioritas utama yang akan dibcapai. Karena hasilnya mungkin tidak dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat dalam waktu yang bersamaan. Pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dapat dilihat dan diukur dari Capaian Kinerja dalam Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat dihitung dari tinggi rendahnya indeks kesehatan, yang dipengaruhi oleh tiga indikator, yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH/UHH), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Indeks kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, yang terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 67,32 %, jumlah kematian ibu sebanyak 29 kasus, neonatal sebanyak 100 kasus, kematian bayi sebanyak 30 kasus. Pada tahun 2011 terjadi penurunan kasus, seperti kematian neonatal sebesar 6.78 % dan kematian ibu sebesar 12,12 % jika dibandingkan dengan tahun 2010 3.
Lingkungan Hidup Kegiatan-kegiatan pada Tahun 2011 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta selaku
penyelenggara Urusan Lingkungan di Kabupaten Purwakarta mempunyai tingkat capaian (target) sebagai berikut : 1.
Tercapainya penerapan Pengelolaan LH pada setiap kegiatan/usaha
2.
Tersedianya Data dan Informasi serta dokumentasi mengenai status Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2011.
3.
Terciptanya Pelestarian Sumber Mata Air
4.
Terlaksananya Kegiatan Hari Lingkungan Dengan adanya perlombaan pada peringatan Hari Lingkungan hidup
5.
Meningkatnya Konservasi Sungai, adanya acuan Prokasih
6.
Terdatanya Industri Penghasil Limbah dan tercapainya kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyusunan Sisten Manajemen Limbah Industri
7.
Terpantaunya
kegiatan
yang
menimbulkan
pencemaran
dan
kerusakan
lingkungan,
terlaksananya sosialisasi / pembinaan kepada industri penghasil limbah. Hasil lain yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup selama Tahun 2011 diantaranya adalah : 1.
Meningkatnya kapasitas pelayanan laboratorium lingkungan hidup
2.
Terlaksananya proses penilaian adipura
3.
Tersedianya tambahan sarana penampungan sementara sampah
4.
Terjaganya kualitas lingkungan di TPA Cikolotok
5.
Terjaganya kualitas lingkungan di sekitar mata air
6.
Meningkatnya pemahaman dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam rangka mengurangi potensi dampak lingkungan yang mungkin timbul dari aktivitas dunia
usaha, pemerintah daerah melaksanakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini, kegiatan yang telah dilakukan diantaranya meliputi pembinaan dan
27
pemantauan penerapan Amdal, UKL, dan UPL, pengambilan sampel air dan analisa kualitas air, serta pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah padat, cair, dan B3. 4.
Pekerjaan Umum Pembangunan urusan bidang pekerjaan umum meliputi upaya-upaya pemerintah daerah
dalam rangka meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang layak dan mampu mendukung tumbuh-kembangnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Sebagai daerah sedang berkembang, kebutuhan pembangunan infrastruktur wilayah seperti jaringan jalan, irigasi, drainase, dan air bersih di Kabupaten Purwakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Purwakarta diarahkan tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan, namun juga mewujudkan pemerataan. Kebijakan ini ditempuh mengingat ketimpangan antar bagian wilayah dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan berpotensi memicu konflik horisontal. Untuk itu kebijakan pembangunan sektor pekerjaan umum ditujukan pada upaya-upaya mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada tingkat lokal, sehingga seluruh bagian wilayah Kabupaten Purwakarta dapat berkembang secara lebih berimbang. Kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah untuk mengatasi kondisi diatas adalah : 1.
Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah serta sarana prasarana dasar sampai ke pelosok desa;
2.
Mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur wilayah serta sarana prasarana dasar yang ada;
3.
Mendorong partisipasi publik dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah serta sarana prasarana dasar. Pada
tahun
2011
kebijakan
diatas
dijabarkan
dalam
bentuk
pelaksanaan
program
pembangunan jalan dan jembatan, rehabiltasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, tanggap darurat jalan
dan
jembatan,
pembangunan
saluran
drainase/gorong-gorong,
pembangunan
turap/talud/bronjong, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya, pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pembangunan infrastruktur perdesaan, serta program nasional pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan jenis infrastruktur wilayah yang dibangun, pelaksanaan program dan kegiatan utama bidang pekerjaan umum dapat diuraikan sebagai berikut : a.
Jaringan Jalan Jaringan jalan di Kabupaten Purwakarta membentuk pola konsentrik dengan ruas jalan nasional
dan provinsi sebagai aksisnya. Berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, panjang Jalan Kabupaten sampai dengan tahun 2011 sepanjang 722,2 km, yang terdiri tipe perkerasan Jalan Hotmix sepanjang 350,342 km atau 48,50 %, Jalan Aspal Lapen sepanjang 218,142 km atau 30,20 %, Jalan Beton sepanjang 26,508 km atau 3,70 %, Jalan Batu/Kerikil sepanjang 117,018 km atau 17,98 % dan Jalan Tanah sepanjang 10,190 km atau 1,40 %. b.
Jaringan Irigasi Salah satu fungsi jaringan irigasi adalah mengalirkan air ke areal persawahan. Areal persawahan
yang ada di Kabupaten Purwakarta seluas 16.033 Ha, yang terdiri sawah beririgasi seluas 15.255 Ha dan tadah hujan seluas 778 Ha. Sistem irigasi yang ada di Kabupaten Purwakarta terdiri dari sistem irigasi teknis, semi teknis dan pedesaan. Sistem irigasi teknis yang ada di kabupaten purwakarta secara umum menjadi kewenangan provinsi ( Luas 1000 s/d 300 Ha) dan pengelolaanya selama ini dilaksanakan (PJT II). Sistem irigasi teknis tersebut terdiri dari 3 (tiga) Daerah Irigasi, yaitu :
28
Daerah Irigasi Solokangede
1.553 Ha
Daerah Irigasi Wanayasa dan
1.074 Ha
Daerah Irigasi Cisomang
2.117 Ha
Kabupaten Purwakarta memiliki luas areal lahan sawah seluas 16.033 Ha, Daerah Irigasi Teknis seluas 4.744 Ha , Daerah Irigasi Pedesaan ( Semi Teknis dan Sederhana) seluas 10,788 Ha. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Purwakarta menjadi tanggung jawab bersama antara Perum Jasa Tirta II, pemerintah daerah, dan P3A / GP3A. Dalam upaya perbaikan jaringan irigasi, Pemerintah Kabupaten Purwakarta
tahun 2011,
melaksanakan berbagai program dan kegiatan, antara lain: Survey Investigasi Design (SID) di lima Daerah Irigasi, yaitu Tanjung Sari, Cisagu III, Garokgek I, Garokgek II, dan Garokgek III, serta melaksanakan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi di empat Daerah Irigasi, yaitu Cilampahan, Cibingbin, Leuwi Kadu dan Citalang. c.
Air Bersih Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam mempertahankan hidupnya.
Pemenuhan kebutuhan ini akan mempengaruhi derajat kesehatan setiap individu, karena berbagai penyakit dapat timbul dari penggunaan air yang tidak bersih. Kebijakan
pemerintah
daerah
dalam
mengatasi
persoalan
diatas
adalah
dengan
mengupayakan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana air bersih baik perpipaan maupun non perpipaan di kawasan rawan air bersih. Pembangunan sarana prasarana air bersih pada tahun 2011 terdapat dalam 1 (satu) program, yaitu program pembangunan infrastruktur perdesaan. d.
Drainase Sistem drainase mempunyai fungsi mengalirkan limpasan air hujan dan air buangan lainnya agar
tidak menjadi genangan. Sistem drainase yang buruk dapat menimbulkan kerugian tidak sedikit. Kebutuhan pembangunan drainase di Kabupaten Purwakarta diantaranya didorong oleh semakin meningkatnya kawasan terbangun yang memperbesar volume limpasan air hujan. Dalam rangka mengembangkan sistem drainase pemerintah daerah menggulirkan program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. e.
Sanitasi Untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan
sedot tinja. Pelayanan ini merupakan satu-satunya pelayanan sanitasi yang disediakan pemerintah daerah untuk masyarakat Purwakarta. Dengan memanfaatkan 2 (dua) buah kendaraan roda empat, kemampuan pelayanan yang dapat diberikan UPTD sedot tinja masih sangat terbatas. Terlebih perangkat pendukung yang terpasang pada kedua kendaraan tersebut sudah cukup tua. Dalam rangka menjaga kualitas pelayanan sedot tinja, pemerintah daerah pada tahun 2011 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah telah melaksanakan kegiatan Pengadaan Mesin Pompa Sedot Lumpur Mercyble. 5.
Penataan Ruang Pelaksanaan urusan petaan ruang di Kabupaten Purwakarta selama Tahun 2011 dilaksanakan
oleh Bidang Fisik Prasarana BAPPEDA dan Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta. Hal yang paling krusial dalam dalam hal penataan ruang adalah bahwa selama ini perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang merupakan revisi dari PERDA Nomor 6 Tahun 1997 tentang RTRW Kabupaten Purwakarta sampai dengan saat ini masih belum selesai, hal ini dikarenakan harus ada kesesuaian dengan RTRW Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan RTRW Pemerintah Pusat.
29
6.
Perencanaan Pembangunan Proses Perencanaan merupakan hal yang penting bagi proses pembangunan, hal ini dapat
dijadikan sebagai arah dan tujuan bagi Pemerintah Daerah didalam menjalankan proses pembangunannya, selain itu proses perencanaan dapat dijadikan pedoman didalam proses penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah. Perencanaan
didefinisikan
sebagai
suatu
proses
yang
berkelanjutan
termasuk
diantaranya
pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Oleh sebab itu maka perencanaan memegang peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan pembangunan. Penetapan perencanaan yang partisipatif, terintegrasi, menyeluruh dan akuntabel diyakini mampu menghasilkan Hasil pembangunan yang optimal. Perencanaan memiliki arti yang sangat luas serta dimensi yang saling melengkapi satu sama lain. Dalam konteks akademis, terutama dalam prinsip-prinsip manajemen pada umumnya menempatkan perencanaan pada tahapan awal dari proses manajerial suatu organisasi. Pentingnya perencanaan dan peran yang dimainkannya di dalam keseluruhan proses manajerial, menempatkan perencanaan sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk melihat keberhasilan tingkat capaian sasaran Bappeda Kabupaten Purwakarta. Kegiatan evaluasi tersebut difokuskan pada pencapaian sasaran, bukan pada pencapaian indikator makro, sedangkan evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih terfokus untuk menilai efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2011, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah melaksanakan beberapa program yaitu Program pengembangan data/informasi dalam bentuk kegiatan penyusunan buku IPM, Penyusunan Buku Purwakarta Dalam Angka (PDA), penyusunan Buku PDRB Kabupaten Purwakarta, Pemuktahiran data makro Bidang Sosial Budaya dan Pemuktahiran data siswa miskin. Pada lingkup program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh telah dilaksanakan kegiatan koordinasi tindak lanjut pengembangan agropolitan, koordinasi tindak lanjut pengembangan ekonomi di desa tertinggal, studi kelayakan lokasi pusat pemerintahan baru, pengembangan infrastruktur data spasial daerah, kajian metode prima tani pada 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Dalam lingkup Program Perencanaan Pembangunan Daerah telah dilaksanakan kegiatan penetapan RPJMD, penyusunan rancangan RKPD, Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010, Workshop penyusunan LAKIP, Renstra, Renja, Tapkin dan IKU. Pada Tahun 2011, arahan kebijakan pembangunan urusan perencanaan pembangunan yaitu : mempertajam prioritas penelitian, pengembangan, dan rekayasa pembangunan; menciptakan, menjambatani dan memfasilitasi pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh; meningkatkan angka GDP, akumulasi aset dan produktifitas faktor total (TPF); meningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan dan koordinasi pembangunan; peningkatan dan pengembangan sosial budaya; tersedianya prasarana wilayah yang memadai; dan menyiapkan faktor-faktor yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
30
7.
Perumahan Dengan tingginya pembangunan rumah, kawasan pemukiman di Kabupaten Purwakarta
semakin tersebar luas, dan semakin padat untuk kawasan perkotaan. Kawasan pemukiman tersebut perlu didukung oleh sarana prasarana dasar yang memadai. Kenyataannya ketersediaan sarana prasarana dasar di banyak lokasi pemukiman dapat dikatakan masih minim, sehingga dapat mempengaruhi tingkat keamanan, derajat kesehatan dan produktifitas penduduk yang tingggal didalamnya. Realitas diatas mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan lingkungan pemukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan pembangunan bidang perumahan rakyat diarahkan pada upaya meningkatkan dan / atau menstimulir pembangunan rumah sederhana sehat, meningkatkan kuantitas fasilitas dan utilitas lingkungan pemukiman, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan lingkungan pemukiman. Program penataan bangunan dan lingkungan merupakan program yang berkaitan erat dengan perbaikan fasilitas perkotaan. Beberapa hal yang telah berhasil dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2011 melalui program ini adalah sebagai berikut : •
Tersedianya dokumen teknis yang menjadi pedoman pembangunan Pasar Plered, Gedung Kantor Pemda, ornamen kota, Masjid Agung Bungursari;
•
Penataan kawasan Alun-alun Kiansantang, Situ Buleud, Gedung Kembar dan halaman Stasiun Kereta Api Purwakarta, dan Alun-alun Wanayasa;
•
Peningkatan sarana dan prasarana lapangan olah raga Purnawarman dan Situ Wanayasa;
•
Perbaikan kawasan kantor Dinas Cipta Dan Tata Ruang, Masjid Agung Purwakarta, balai latihan kerja, kantor Kelurahan Cipaisan, dan pos jaga Polres Purwakarta;
•
Peningkatan gerbang Kota Purwakarta dan pembangunan gapura khas Purwakarta; dan
•
Pemasangan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Untuk menjaga
kualitas lingkungan permukiman pemerintah
daerah melalui
program
pengembangan perumahan juga mendorong dilaksanakannya proses serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang. Dalam hal ini, BP4D (Badan Pengendalian Pembangunan mempunyai
kewenangan
Perumahan dan Permukiman Daerah) sebagai tim koordinasi yang
pada
bidang
tersebut
pada
tahun
2011
mampu
memfasilitasi
dilaksanakannya serah terima tempat pemakaman umum (TPU) pada 5 kawasan perumahan. Disamping itu keamanan bangunan dan sarana prasarana lingkungan permukiman terus dijaga dengan memanfaatkan mekanisme penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sementara itu, penanganan bahaya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat dilakukan melalui program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Pemerintah daerah melalui program ini pada tahun 2011 telah melaksanakan penambahan sarana prasarana pemadam kebakaran. Penambahan sarana prasarana ini dapat sangat mendukung kesiapan regu pemadam kebakaran dalam menanggulangi kejadian kebakaran. 8.
Kepemudaan dan Olahraga Selama Tahun 2011 urusan kepemudaan dan olah raga di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta di laksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta namun dalam pelaksanaannya masih ada program dan kegiatan yang juga dilaksanakan oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Purwakarta.
31
9.
Penanaman Modal Kebijakan pembangunan di bidang penanaman modal ditujukan untuk meningkatkan
pelayanan terhadap investor baik yang berupa penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Untuk itu dilakukan perencanaan penanaman modal daerah dan koordinasi dengan
instansi
terkait
dalam
melaksanakan
pengendalian
kegiatan
penanaman
modal,
melaksanakan promosi investasi dan identifikasi pengembangan pelayanan investasi daerah. Sampai dengan tahun 2011, BPMPTSP telah mengeluarkan perizinan dan non perizinan sebanyak 6.506 buah dengan jumlah retribusi sebesar Rp. 12.747.744.475,-
10.
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam menumbuhkembangkan Koperasi dan UMKM yang mandiri, produktif dan berdaya saing
di Kabupaten Purwakarta, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan bidang koperasi dan UMKM diantaranya adalah memberikan kesempatan bagi SDM pengelola koperasi dan UMKM untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keahlian; memperkuat koperasi dan UMKM dengan memperluas akses kepada sumber permodalan yang berasal dari perbankan ataupun BUMN/S; mengembangkan koperasi dan UMKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing serta penciptaan lapangan kerja; dan membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi dan UMKM. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan utama dari koperasi ini adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Adapun hasil yang telah dicapai dalam pembangunan bidang koperasi dan UKM selama tahun 2011 ini diantaranya adalah tersedianya data perkembangan koperasi dan UKM dalam rangka perencanaan dan koordinasi; meningkatnya volume usaha bagi UKM serta terciptanya pelaku usaha yang mandiri; terjalinnya kemitraan usaha antar pelaku usaha pada koperasi dan UKM; meningkatnya SDM pengelola/pengurus koperasi dan UKM tentang manajemen perkoperasian; meningkatnya produktifitas usaha koperasi serta meningkatnya jumlah koperasi berkualitas serta yang telah melaksanakan RAT. Hal-hal nyata yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pembangunan Perkoperasian dan UKM di Kabupaten Purwakarta yakni mewujudkan koperasi yang sehat dan mandiri serta mewujudkan usaha mikro, kecil dan menengah yang tangguh pada tahun 2011 antara lain : •
Melaksanakan pelatihan dan pendidikan koperasi.
•
Pembinaan bagi koperasi di Kawasan Agropolitan .
•
Pembinaan permodalan bagi koperasi/KUD
•
Melaksanakan pembinaan dan bimbingan Rapat Anggota Tahunan.
•
Mengikutsertakan pameran bagi koperasi dan UKM.
•
Melaksanakan fasilitasi kepada usaha kecil menengah untuk memperoleh sertifikat P-IRT (Produksi Industri Rumah Tangga).
•
Melaksanakan Sosialisasi kredit kepada
UMKM dengan lembaga keuangan (BRI) dan non
keuangan (PJT II dan Jamsostek). •
Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM.
•
Menyelenggarakan promosi produk usaha mikro kecil menengah.
.
32
11.
Kependudukan dan Catatan Sipil Secara keseluruhan bahwa semua program dan kegiatan pada Tahun 2011 yang ada di Dinas
Kependudukan, Catatan Sipil selaku penyelenggara urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Purwakarta dapat dilaksanakan. Pada tahun 2011, Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil menfokuskan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan. Adapun capaian jenis pelayanan pada urusan kependudukan dan catatan sipil, antara lain terlihat dari peningkatan besaran jumlah Cakupan KTP yaitu 94,88 %, Capaian KK Tahun 2011 sebesar 287.226, Akte Kelahiran sebesar 219.420 akte atau mengalami peningkatan yang signifikan dari Tahun 2010 yang sebesar 121.420 akte. 12.
Ketenagakerjaan Pada tahun 2011, berdasarkan data yang tersedia pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan
Transmigrasi Kabupaten Purwakarta selaku penyelenggara urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : a.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja • Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja dengan alokasi dana Rp. 200.000.000,• Peningkatan dan Pendayagunaan Produktivitas bagi Wirausaha Baru, alokasi dana Rp. 50.000.000,• Optimalisasi bursa kerja dalam negeri, alokasi dana Rp. 15.000.000,-
b.
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan • Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.199.760.000 atau 99.88 %. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksanakan pembahasan, koordinasi, monitoring dan penyusunan nilai KHL dan UMK tahun 2012 dengan unsur-unsur (pekerja, pengusaha dan pemerintah) plus perguruan tinggi dan pakar; • Kegiatan LKS Tripartit Kabupaten Purwakarta, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.000.000 atau 100 %. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya koordinasi, seleksi pekerja teladan dan penginapan ke tingkat provinsi serta unsure pekerja, pengusaha dan pemerintah; • Pengembangan Hubungan Industrial, alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- , dapat terealisasi dengan baik; • Penunjang Kegiatan Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Perkerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Purwakarta dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.24.625.000 atau 98.50 %. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya koordinasi penyusunan dan pendataan upaya penghapusan Bentuk-Bentuk Perkerjaan Terburuk untuk Anak;
13.
Ketahanan Pangan Pelaksanaan urusan Ketahanan Pangan selama Tahun 2011 di Kabupaten Purwakarta
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan & Perkebunan, adapun program yang dilaksanakan oleh Dinas tersebut adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan :
33
•
Pengembangan PUAP dan LDPM
•
Pengelolaan Data Statistik
•
Infrastruktur Pengelolaan Lahan DAK
•
Infrastruktur Pengelolaan Air DAK
•
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan
•
Pengembangan Pertanian Padi Organik
•
Pendamping dana DAK
•
Penunjang Dana DAK
14.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Berdasarkan data perkembangan pencapaian KB di Kabupaten Purwakarta tahun 2011 terlihat bahwa terjadi peningkatan cakupan jenis pelayanan non hormonal yang cukup signifikan. Cakupan jenis pelayanan non hormonal mengalami peningkatan sebesar 481 aseptor dbandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 2.533 aseptor. Capaian yang diperoleh dari ouput diatas antara lain : •
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin, pendidikan rendah, terpencil, dan tidak terdaftar.
•
Meningkatnya akses pria terhadap informasi, pendidikan, konseling tentang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
•
Meningkatnya dan terintegrasikannya informasi dan pelayanan konseling bagi remaja tentang kehidupan seksual yang sehat, HIV/AIDS, NAPZA, dan perencanaan perkawinan.
•
Meningkatnya pemberdayaan keluarga dalam kemampuan pengasuhan tumbuh kembang anak, pembinaan kesehatan ibu, bayi, anak, dan remaja, serta pembinaan lingkungan keluarga
•
Tercapainya upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE Keluarga Berencana serta pembinaan institusi masyarakat.
•
Kesemua capaian tersebutnya di atas turut berkontribusi dalam peningkatan capaian urusan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.
15.
Perhubungan Tingkat pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan perhubungan di
Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 adalah tidak terlepas dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Dishubudparpostel selaku penyelenggara urusan perhubungan, diantaranya : a.
Kegiatan Pembangunan Traffic Light.
b.
Kegiatan Pembuatan Marka Jalan dan Parkir .
c.
Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu LLAJ. Selain itu tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dishubudparpostel Kabupaten
Purwakarta Tahun 2011 adalah : •
Terbangunnya sarana fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang cukup representatif.
•
Tersedianya fasilitas terminal yang melayani rute-rute pendek antar wilayah di kabupaten purwakarta.
•
Terselenggaranya penyuluhan bagi para pengemudi angkutan umum agar menjadi pengemudi yang taat dalam berlalu lintas.
•
Tersedianya data base lalu lintas yang memadai.
34
•
Melaksanakan penangan permasalahan lalu lintas secara terkoordinasi anatar instansi pemerintah ( Pemkab, kepolisian, TNI ) dan lembaga non pemerintah ( organda ) melalui wadah tim korlantas.
16.
Komunikasi dan Informatika Pelaksanaan kegiatan Tahun 2011 pada Bagian Humas dan Bagian KAHARTI Setda Kabupaten
Purwakarta selaku penyelenggara urusan Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Purwakarta, antara lain : a.
Tersedianya alat studio dan komunikasi
b.
Terlaksananya pemasangan iklan, penayangan penyiaran dan penerbitan khusus, serta partsipasi pameran pembangunan.
c.
Terpeliharanya jaringan Lokal Area Network (LAN), Intranet dan Internet serta pengelolaan Website www.purwakartakab.go.id
d.
Terlaksananya informasi ke masyarakat terkait semua program pemerintah daerah.
e.
Terlaksananya Kantor Maya (KANTAYA) bagi semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
f.
Terlaksananya pendokumentasian semua kegiatan pemerintah daerah.
17.
Pertanahan Pelaksanaan urusan pertanahan di Kabupaten Purwakarta yang selama ini sudah berjalan
secara efektif dilaksanakan kaitan dengan urusan pertanahan adalah Ijin Lokasi, Fasilitasi Panitia Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa, dan Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purwakarta. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta, bahwa pertanahan di laksanakan oleh Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Purwakarta. Dimana Seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah disebutkan bahwa Sub Bagian Pertanahan Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan fungsi : a.
Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Pertanahan
b.
Pelaksananan Koordinasi dan Fasilitasi di Bidang Pertanahan
c.
Penyelenggaraan Bidang Pertnahan
d.
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pertanahan. Program dan kegiatan yang telah berjalan di sub bagian pertanahan Bagian Pemerintahan
Umum Setda Kabupaten Purwakarta sebagai penyelenggara urusan pertanahan di Kabupaten Puiarwakarta selama Tahun 2011 adalah : •
Terlaksananya beberapa kegiatan Pengadaan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
•
Koordinasi dalam pelaksanaan tugas pemerintah pusat berkaitan dengan penggantian tanah yang dipergunakan oleh jalan tol (Cipularang dan Cikampek – Palimanan) dan beberapa kegiatan penggantian tanah masyarakat yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
18.
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, secara umum terbagi atas 2
(dua) aspek : pertama, aspek kesatuan bangsa dan politik daerah (dilaksanakan melalui Kantor
35
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat); dan kedua, aspek pembinaan keamanan dan ketertiban daerah (dilaksanakan melalui Kantor Satuan Polisi Pamong Praja). Penataan yang berkaitan dengan Perda Nomor 1 tahun 1987 meliputi kegiatan tertibnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) meliputi beberapa titik rawan yang mengakibatkan kemacetan. Diantaranya Pasar Jum’at, Pasar Rebo dan Pasar Simpang; melaksanakan penertiban bagi pengemudi becak dan melaksanakan penertiban gelandangan dan pengemis. Penataan yang berkaitan dengan Perda Nomor 13 tahun 2007 meliputi kegiatan penertiban Penjaja Sex Komersial (PSK) dan wanita malam yang tersebar di seputar kota maupun yang terlokalisasi dan penertiban serta pemberantasan pengedar minuman keras. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian pelaksanaan program kegiatan lingkup Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun anggaran 2011 dapat dilihat sebagai berikut: a.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1)
Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa .Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya pengamanan unjuk rasa sebanyak 3 kegiatan.
2)
Kegiatan Pengamanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Asset Daerah . Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya pengamanan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pejabat Daerah, Rumah Dinas, Rumah Pribadi, dan lingkungan sekitar SETDA, 5 obyek pengamanan.
3)
Kegiatan Penyelenggaraan HUT Satpol PP. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya HUT Satpol PP.
4)
Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Penegakan Perda . Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terpantaunya para pelanggar Perda dan peningkatan kesadaran masyarakat.
5)
Kegiatan
Pengamanan
Khusus.
Hasil
pelaksanaan
kegiatan
yaitu
terlaksananya
pengamanan khusus di Kabupaten Purwakarta. 6)
Kegiatan Koordinasi pengamanan hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru . Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya koordinasi pengamanan Hari Raya Idhul Fitri dan Hari Raya Natal sebanyak 2 kegiatan.
7)
Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pengamanan Daerah (Operasional KOMINDA) .
8)
Kegiatan Linmas Berbasis K-3 dengan .Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya pembayaran honor Linmas K-3 jalan, panitia pelaksana kegiatan dan Kasie. Trantib sebanyak 360 orang.
b.
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan Penertiban PKL, Pengemudi Becak dan Gelandangan/Pengemis . Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan ketertiban di Kabupaten Purwakarta sebanyak 5 kegiatan.
c.
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Kegiatan Penertiban Penyakit Masyarakat . Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya operasi penertiban minuman keras dan prostitusi sebanyak 5 kegiatan.
19.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian a. Manajemen Pemerintahan Umum Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan
36
penataan kembali baik kelembagaan maupun sumber daya manusianya (SDM) sehingga akan terjadi suatu pemerintahan yang ramping struktur kaya fungsi. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu upaya penyempurnaan terhadap kelembagaan OPD, penyusunan standar operasional dan prosedur (SOP) serta standar pelayanan minimal (SPM) bagi seluruh OPD dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam rangka otonomi daerah keberadaan BUMD harus diberdayakan secara maksimal sehingga menjadi perusahaan yang kuat, efisien dan produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah. Di tahun-tahun mendatang BUMD
diharapkan kuat dalam
bidang
permodalan, sehat pengelolaan (good corporate governance), kompetitif, penggerak perekonomian daerah produktif, profitabilitas yang optimal. Pembangunan Urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2011, diarahkan pada: a)
Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kelembagaan pemerintah daerah;
b)
Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang
c) profesional dan kompeten; d)
Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi. Kebijakan peningkatan kualitas hidup beragama diarahkan untuk mendorong bagi
terwujudnya
masyarakat
Kabupaten
Purwakarta
yang
berakhlak
mulia
dan
mampu
menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan baik dalam hidup sebagai pribadi maupun dalam hubungannya dengan masyarakat dan alam sekitarnya. Disamping itu, melalui kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama diharapkan terwujudnya masyarakat Purwakarta yang agamis, dalam artian masing-masing pemeluk agama dapat hidup rukun dalam membangun kehidupan beragama. Bagi pemeluk agama islam diharapkan terjalin persatuan dan kesatuan dalam kerangka ukhuwah islamiyyah. Dalam hal ini, ukhuwah islamiyyah ditempatkan sebagai modal utama pembangunan daerah. Terwujudnya Purwakarta menjadi daerah agamis/ santri ini perlu didukung oleh sarana dan prasarana keagamaan yang memadai, lembaga-lembaga keagamaan yang berfungsi optimal, kemampuan pengelolaan pendidikan keagamaan yang mapan, pemberantasan minuman keras, prostitusi dan perjudian serta program pembinaan mental spiritual yang terarah dan terpadu. Urusan Pemerintahan Umum merupakan aspek suporting (pendukung) penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara umum Urusan Pemerintahan Umum terbagi atas fungsi: pertama, DPRD; kedua, Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah; ketiga, Sekretariat Daerah; keempat, Pendapatan Daerah; kelima, pengawasan daerah; dan keenam, kecamatan dan kelurahan. b. Administrasi Keuangan dan Kekayaan Daerah Aspek pengelolaan dan manajemen pendapatan daerah dilaksanakan melalui OPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPKAD pada tahun 2011 telah melaksanakan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
dan
Program
Pembinaan
dan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten/Kota.
37
Pada tahun 2011 DPKAD Kabupaten Purwakarta, melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah dengan hasil tercapainya target penerimaan pajak daerah; Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dengan hasil tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pemahaman tentang PPh baik OP maupun badan; dan Rekonsilaisai pendapatan per-triwulan. Aspek Keuangan Daerah, Pada tahun 2011 telah dilaksanakan Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemeliharaan jaringan aplikasi SAKD, Penyusunan neraca daerah, Penyusunan laporan semester realisasi APBD, Pembinaan dan bimbingan verifikasi SPJ dan laporan asset, Penyempurnaan sistem akuntansi keuangan daerah secara terpadu, Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Pengadaan sarana administrasi keuangan. Aspek Pengelolaan Aset Daerah, Pada tahun 2011 berhasil dilaksanakan beberapa kegiatan penataan dan pemeliharaan, diantaranya penyusunan Raperda pengelolaan barang daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah, Penyusunan RKBU, RTBU, dan DKB, persiapan pengadaan kendaraan dinas (kegiatan lelang), inventarisasi barang daerah di seluruh OPD, serta Peningkatan manajemen asset kekayaan Pemerintah Daerah. c. Kepegawaian Tata pemerintahan yang baik, meliputi antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, juga untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, pelatihan sumber daya aparatur pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. Arah kebijakan pembangunan urusan kepegawaian diarahkan pada upaya peningkatan profesionalisme aparatur dengan tingkat kinerja dan pelayanan publik yang optimum, sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Adapun program dan kegiatan dalam bidang kepegawaian selama tahun 2011 di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut : •
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah, hasilnya tersertifikasinya peserta diklat PNS terdiri dari Gol I : 7 orang, Gol II : 162 orang dan Gol III : 39 orang.
38
•
Seleksi Penerimaan CPNS, hasilnya Tersedianya data dokumen Seleksi Penerimaan CPNS dari Tenaga Honorer dan Capra IPDN 1.890 terdiri dari : Formasi katagori I 268 orang , Formasi katagori II 1.862 orang dan CAPRA IPDN 4 orang
•
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS, hasilnya adalah Terwujudnya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS Periode April – Oktober 2011 sebanyak 1.614 orang
•
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, pemberian penghargaan dan sosialisasi peraturan kepegawaian, hasilnya adalah Terwujudnya dokumen penanganan kasus-kasus, pemberian penghargaan dan kegiatan Sosialisasi
•
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, hasilnya adalah Terselengaranya pemberian bantuan kepada PNS yang sedang tugas belajar ke jenjang pendidikan D4; 5 orang, S1; 3 orang, S2; 2 orang
•
Peningkatan Status CPNS menjadi PNS, hasilnya adalah Terwujudnya SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS; 208 orang
•
Ujian Dinas Penyetaraan Ijazah, hasilnya adalah Tersertifikasinya peserta ujian dinas dan penyetaraan ijazah dari Kabupaten Purwakarta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Tahun 2011 sebanyal 106 orang PNS terdiri dari: UPKP; 78 orang, UD I ; 28 orang, UD II; 1 orang
d. Pengawasan Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan didasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Tahun 2011 di Kabupaten Purwakarta dituangkan dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) Tahun 2011 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa secara reguler dilaksanakan sesuai dengan PKPT Tahun 2009 terhadap 5 badan, 13 dinas, 4 kantor, 11 bagian di sekretariat Daerah, 1 sekretariat Dewan DPRD, 1 RSUD, 17 Kecamatan, 9 kelurahan dan 183 desa. Pengawasan yang dilakukan terhadap OPD berupa audit kinerja meliputi: kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah dengan sasaran pemeriksaan meliputi penilaian ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, penilaian efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, penilaian efisiensi dan efektifitas atas program dan kegiatan dan penilaian atas kelayakan pelaporan. Dari hasil pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dengan pemeriksaan reguler terhadap OPD di seluruh Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2011 didapatkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dengan berbagai macam temuan/aspek terdiri dari : temuan aspek tupoksi, SDM dan metode kerja, keuangan dan temuan aspek sarana dan prasarana. Disamping melalukan pemeriksaan reguler, inspektorat juga melaksanakan penanganan kasus pengaduan sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 serta menangani setiap kasus yang timbul di Pemerintahan Daerah dengan melaksanakan Pemeriksaan Khusus Non PKPT yang terdiri dari
kasus TPTGR, penanganan kasus, dan kasus
perceraian.
39
20.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa di Kabupaten Purwakarta selama Tahun 2010 dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa Setda dan Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak . Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2011 diarahkan pada : a)
Mengembangkan konsep agropolitan;
b)
Mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian dengan memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan;
c)
Menggalakkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
d)
Meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan;
e)
Meningkatkan
kapasitas
masyarakat
perdesaan
untuk
dapat
menangkap
peluang
pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar; f)
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
g)
Mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan;
h)
Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis.
21.
Sosial Secara garis besar Urusan Sosial di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011 diarahkan pada: a) Menyusun kebijakan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; b) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS dan kelompok rentan lainnya terhadap pelayanan sosial dasar; c) Meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengkajian, dan penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; d) Meningkatkan prakarsa dan peran aktif sosial yang melibatkan semua unsur dan komponen masyarakat
termasuk
dunia
usaha,
perguruan
tinggi,
dan
Orsos/LSM
dalam
penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial; e) Meningkatkan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial; f)
Menjamin ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya.
Secara garis besar, ada beberapa aspek yang menjadi fokus perhatian dalam urusan sosial diantaranya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin, fasilitasi lembaga atau aktifitas keagamaan. 22.
Kebudayaan Kebudayaan merupakan akumulasi dari hasil cipta, rasa dan karya manusia. sejalan dengan
waktu yang bergulir, hasil cipta, rasa dan karya kebudayaan tadipun dapat berkurang, hal ini dapat terjadi dikarenakan semakin rendahnya minat para pemuda sebagai penerus/ pelanjut dalam upaya melestarikan nilai-nilai dari kebudayaan itu sendiri. Pada tahun 2011, Urusan Kebudayaan diarahkan pada upaya :
40
a)
Mendorong peningkatan nilai tambah Budaya dan Pengembangan Pariwisata;
b)
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya;
c)
Mengembangkan budaya dan nilai-nilai budaya yang positif;
d)
Meningkatnya pengelolaan daerah kawasan tujuan wisata;
e)
Pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata daerah Upaya pengembangan kebudayaan dipandang sebagai aset masyarakat, pada tahun 2011
telah dilaksanakan Program Pengelolaan Keragaman Budaya melalui kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, dalam upaya peningkatan aktifitas seni dan budaya; Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah pasanggiri pencak silat dan calung. 23.
Statistik Berkaitan dengan urusan statistik Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam pengelohan
data dan informasi selama Tahun 2011 dilaksanakan oleh Bidang Data dan Statistik BAPPEDA Kabupaten Purwakarta, namun dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Purwkarta terutama yang berkaitan dengan data-data makro kabupaten misalnya dalam penerbitan Buku Purwakarta Dalam Angka. 24.
Kearsipan Pada tahun anggaran 2011, telah dilaksanakan program kegiatan untuk mendukung arah
kebijakan pembangunan Urusan Kearsipan, yaitu : •
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
•
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
•
Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
25.
Perpustakaan Sedangkan kaitan dengan urusan Perpustakaan program yang dilaksanakan selama Tahun 2011
adalah Program kegiatan pada Urusan Perpustakaan difokuskan pada Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2010 adalah sebagai berikut : a.
Pengembangan Minat dan Budaya Baca
b.
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah
c.
Pembinaan Pengelolaaan Perpustakaan Desa dan Sekolah
B.
Pelaksanaan Urusan Pilihan
1.
Perikanan dan Peternakan Dalam rangka mengembangkan budidaya perikanan secara optimal sebagai salah satu upaya
meningkatkan nilai tambah dan pendapatan pembudidaya ikan, maka ditetapkan suatu kebijakan yang kemudian dituangkan dalam program pembangunan di tahun 2011, yaitu Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Adapun Program dan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan tahun 2011 untuk Urusan Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut :
41
No
Program
Nama Kegiatan
1 1.
2 Peningkatan Kesejahteraan Petani
3 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2.
Peningkatan Ketahanan Pangan
- Pengembangan Kawasan Peternakan dan Perikanan Terpadu
3.
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- Rehabilitasi Rumah Potong Hewan Purwakarta - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan
4.
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
5.
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- Pengembangan Ternak Sapi Potong - Pengembangan Ternak Domba - Pendampingan Kegiatan Pesta Patok Tingkat Propinsi Jawa Barat - Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Peternakan
6.
Peningkatan penerapan teknologi peternakan
6.
Pengembangan Budidaya Perikanan
- Pengembangan Teknologi Inseminasi Buatan (IB)
§ § § §
2.
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Adm Umum DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Rehabilitasi Saluran BBI Sukajadi Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan (Luncuran DAK tahun 2009)
7.
Pengembangan Perikanan Tangkap
§
Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum (Restocking)
8.
Pengembangan Kawasan Budida ya Laut, Air Payau dan Air Tawar
§ §
Pengawasan dan Pengendalian Budidaya KJA Optimalisasi Produksi Budidaya Ikan Keramba
Kehutanan Hal-hal nyata yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pembangunan bidang
kehutanan dan konservasi tanah di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011, yaitu meliputi: a)
Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan telah dilakukan beberapa kegiatan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan hutan seperti pengelolaan hutan bersama masyarakat dan pengembangan hasil hutan non kayu (budidaya jamur kayu, persuteraan alam, budidaya lebah madu, budidaya sarang burung walet dan budidaya bambu).
b)
Dalam rangka penyuluhan telah dilakukan beberapa kegiatan seperti pembinaan kelompok, pertemuan umum, kunjungan ke individu, pembinaan administrasi kelompok, demonstrasi teknik penanaman dan pemeliharaan, lomba penghijauan, pemberian informasi melalui media komunikasi dan gerakan bersama dan pelatihan.
c)
Dalam rangka konservasi sumber daya alam telah dilakukan upaya perlindungan hutan bekerjasama dengan Perum perhutani, KPH Purwakarta dan BKSDA seksi IV Purwakarta, seperti perlindungan kebakaran hutan dan perlindungan tanaman dari hama dan penyakit
d)
Dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan Gerakan Purwakarta Menanam tertanam sebanyak 20.000 bibit tanaman keras yang pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menanam pohon.
42
3.
Pertanian dan Perkebunan Adapun hasil yang telah dicapai dalam pembangunan bidang pertanian selama tahun 2011
diantaranya adalah meningkatkan produktivitas lahan pekarangan; meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kelompok mandiri pangan; meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kelompok tani dalam pengelolaan agribisnis manggis; menekan kehilangan hasil pasca panen dan peningkatan nilai jual produk hasil olahan; efektifnya pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus dalam pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan kelompok tani; meningkatan fungsi jalan produksi, jalan usaha tani dan jaringan irigasi; terkendalinya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) terhadap tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam teknologi budidaya dan pengelolaan tanaman teh. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pertanian, ditetapkan suatu kebijakan yang kemudian dituangkan dalam program, untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan kearah agribisnis dengan memperkuat sub sistem hulu, tengah dan hilir. Arah dan Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Purwakarta di bidang pertanian, diantaranya adalah mengupayakan keseimbangan dan kesinambungan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; mengembangkan pertanian tanaman pangan, hortikultura aneka tanaman dan perkebunan berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif; mendorong berkembangnya usahausaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang berdaya saing, efektif dan efisien serta mengoptimalkan pengelolaan kelembagaan perbenihan/perbibitan pertanian dan perkebunan. Pada tahun 2011, kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut : 1.
2.
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, dengan kegiatan : •
Penyusunan Programa Penyuluh Pertanian
•
Pertanian Terpadu dan Pengembangan Sekolah Berbasis Pertanian
•
Pengelolaan Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan : •
Peningkatan Produktivitas Lahan Pekarangan
•
Pemberdayaan Kelompok Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
3.
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan, dengan kegiatan : §
4.
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan : •
5.
Expo Agribisnis, Penyebaran Informasi Pertanian/Perkebunan Pembinaan Kelompok Jasa Usaha Alat dan Mesin Pertanian
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan •
Pengawasan dan Pengendalian Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan
•
Pengembangan Tanaman Murbel
•
Desiminasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Perkebunan dan Holtikultura
•
Pengembangan Pertanian Organik
•
Peningkatan Produktivitas Palawija
•
Pengembangan Komoditas Sayuran
•
Pengelolaan Sarana, Jaringan Irigasi Tata Guna Air Tingkat Usaha Tani/WISMP
•
Pengembangan Tanaman Perkebunan
43
4.
Energi dan Sumber Daya Mineral Pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah secara umum menekankan pada upaya pengendalian eksploitasi SDA secara berlebihan dan pemenuhan kebutuhan energi listrik. Penekanan ini dipilih dengan maksud untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pertambangan serta menjaga pasokan input penting bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Dalam kebijakan tahun 2011 Bidang Energi Sumber Daya Mineral menitik beratkan kepada kegiatan sektor : 1)
Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
2)
Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
3)
Pembinanan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
4)
Inventarisasi dan survey pemanfaatan bahan tambang, air tanah dan energi
5)
Pengawasan bidang mineral, air tanah dan panas bumi
6)
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian geologi
5.
Pariwisata Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang keterkaitan dan efek
multiplier yang signifikan di tingkat lokal. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang mendiami kawasan yang telah menjadi daerah tujuan wisata umumnya pada umumnya relatif cukup baik. Sebagai daerah yang memiliki posisi geografis yang strategis serta objek dan daya tarik wisata yang cukup beragam, wilayah Kabupaten Purwakarta mempunyai potensi untuk menjadi daerah tujuan wisata. Jumlah potensi objek dan daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Purwakarta tidak kurang 39 lokasi, baik berupa wisata alam maupun budaya. Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2011 diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata. Upaya pengembangan pemasaran pariwisata di Wilayah Kabupaten Purwakarta ditekankan pada tiga aspek, yaitu pembinaan, promosi, dan kerjasama. Kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah pada tahun 2011 adalah pameran promosi wisata, standarisasi klasifikasi usaha pariwisata, pengembangan duta pariwisata daerah, pembinaan dan pengendalian usaha di bidang pariwisata, serta peningkatan SDM Kelompok Penggerak Pariwisata. 6.
Industri dan Perdagangan Sektor industri di Kabupaten Purwakarta mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, mengingat
kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang memiliki lokasi yang cukup strategis. Di Kabupaten Purwakarta, telah dialokasikan 2.000 Ha lahan untuk Kawasan Industri yang berlokasi di Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Babakancikao serta seluas 50 Ha di Kecamatan Campaka. Untuk kawasan industri yang berlokasi di Bungursari dikelola oleh PT. Besland Pertiwi dengan nama Kawasan Industri Bukit Indah (KIBI), dari luas yang ada baru dimanfaatkan sekitar 60 %. Kawasan ini menyediakan berbagai fasilitas antara lain area yang siap dikembangkan menjadi kawasan berikat, tersedia pula infrastruktur, logistik, fasilitas komersial, perumahan dan community development. Dalam rangka pencapaian strategi pembangunan daerah di bidang industri, Pemerintah Daerah
melalui
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
telah
menetapkan
arah
kebijakan
pembangunan sebagai berikut : 1.
Pembinaan dan Pengembangan Pemeliharaan Industri Kecil dan Menengah Diarahkan Melalui Model Cluster, Pengembangan Sentra dan Komoditi Unggulan.
44
2.
Penguatan Peran Litbang Industri Keramik dan Pengemasan Industri Makanan/Minuman.
3.
Pembinaan Industri Secara Terpadu (Peran Aktif Instansi. Lembaga Swasta, Profesional, Dunia Usaha dan Masyarakat). Adapun hasil yang telah dicapai dalam pembangunan bidang perindustrian ini diantaranya
adalah meningkatnya nilai tambah pada produk industri keripik pisang; dipromosikannya potensi IK/kerajinan unggulan melalui pameran luar propinsi dan dalam kabupaten serta meningkatnya kinerja pengurus dekranasda; meningkatnya ketrampilan wanita industri kecil pedesaan di bidang teknologi produksi; terbinanya IKM pengrajin karet dan meningkatnya kemampuan teknik produk alas kaki; tersedianya tenaga ahli pembuatan keramik; serta meningkatnya kemampuan teknik produksi pengrajin genteng. Sedangkan dalam rangka pencapaian strategi pembangunan daerah di bidang perdagangan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut : 1.
Pengembangan Infrastruktur Perdagangan dan Berfungsinya Mekanisme Pasar.
2.
Pembinaan Perdagangan Luar Negeri Melalui Promosi dan Fasilitas Ekspor, terutama Untuk Komoditas Unggulan.
3.
Mengintensifkan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen. Adapun hasil yang telah dicapai dalam pembangunan bidang perdagangan ini diantaranya
adalah meningkatnya kemampuan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam melakukan pengawasan barang dan jasa; meningkatnya tindak lanjut penyelesaian permasalahan
pengaduan
konsumen;
meningkatnya
perlindungan
terhadap
konsumen;
meningkatnya kebenaran dan kepastian pengukuran UTTP yang ada di Kabupaten Purwakarta; tersedianya informasi realisasi ekspor yang akurat; terpromosinya potensi produk eksport Kabupaten Purwakarta; tersedianya suplay pupuk dengan harga yang wajar; tersedianya data harga kebutuhan masyarakat; tersedianya perlengkapan UPTD pasar; tersedianya kios yang layak pakai; serta tersedianya data perusahaan dengan harga yang wajar dan akurat. 7.
Ketransmigrasian Selama Tahun 2011 urusan ketransmigrasian di Kabupaten Purwakarta dilaksanaka oleh Dinas
Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, dimana selama tahun 2011 program yang dilaksanakan dalam bidang transmigrasai adalah Program Transmigrasi Regional. Sedangkan kegiatan dalam hal urusan ketransmigrasian di Kabupaten Purwakarta selama Tahun 2011 adalah : a.
Rekutmen dan Pembekalan Calon Transmigrasi
b.
Penjajagan dan Kerja sama Transmigrasi Regional Antar Daerah
4.
TUGAS PEMBANTUAN Dana Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Purwakarta selama Tahun
Anggaran 2011 sebesar Rp. 10.098.093.000,-. Dana tersebut dialokasikan di 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Kesehatan.
45
Proporsi Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Purwakarta Tahun 2011, dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Purwakarta, Tahun 2012 (data diolah)
Adapun pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kabupaten Purwakarta dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut : a.
Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan meliputi tiga program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp. 3.070.000.000,-, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan dengan anggaran sebesar Rp. 2.014.543.000,-, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Holtikultura Berkelanjutan dengan anggaran sebesar Rp. 1.450.000.000,-.
b.
Dinas Peternakan dan Perikanan Dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp. 1.100.000.000,- terdiri dari satu program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Program tersebut dilaksanakan di empat desa pada empat kecamatan, antara lain Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam, Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari, Desa Cibukamanah Kecamatan Cibatu dan Desa Benteng Kecamatan Campaka.
c.
Dinas Kesehatan Tugas pembantuan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang disalurkan melalui Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Program ini ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi bagi seluruh masyarakat yang diselenggarakan melalui 20 Puskesmas yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dimana puskesmaspuskesmas tersebut diberikan Bantuan Operasional Kesehatan dan diselenggarakannya Lokakarya Mini untuk menunjang pencapaian SPM.
d.
Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Tugas pembantuan yang diluncurkan dari Pemerintah Pusat untuk Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi sebesar Rp. 963.550.000,- terbagi dalam dua program yakni Program
46
Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 526.000.000,- dan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 437.550.000,-.
5.
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah,
pelaksanaan
tugas
penyelenggaraan
umum
negara,
pemerintahan
kepentingan
menggunakan
umum,
keterbukaan,
asas
kepastian
hukum,
proporsionalitas,
tertib
profesionalitas,
akuntabilitas, efisiensi, dan asas efektivitas. Implementasi pelaksanaan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Purwakarta selama Tahun 2011 adalah sebagai berikut : A. Kerjasama Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efesiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah. Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama termaksud, maka kebijakan
kerjasama
antar
daerah
diarahkan
pada
peningkatan
kerjasama
untuk
menciptakan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara propinsi, kabupaten dan kota, serta pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain, baik dalam kerangka kerjasama dan kemitraan di berbagai tingkat pemerintahan atau lembaga. Sesuai dengan arah kebijakan dimaksud, pada tahun 2011 Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan kerjasama antar daerah, seperti dalam bentuk penandatangan nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan daerah lainnya. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama antar daerah di Kabupaten Purwakarta diimplementasikan melalui kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan program transmigrasi. Sebagai salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011 melalui Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi telah melakukan penjajagan dan kerjasama transmigrasi regional antar daerah, dalam bentuk Keputusan Bersama, antara lain : • Keputusan Bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 475.1/1963/TRANS/2011 dan 180/03.A/Huk/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi, melalui pengiriman 10 KK ke Dadahu. • Keputusan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor
14/2011 dan 180/07/Huk/2011 tanggal 27
47
September 2011 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi, melalui pengiriman 10 KK ke Ulumada. • Keputusan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan
Pemerintah
Kabupaten
Purwakarta
Nomor
181/16/Sosnakertrans/2011
dan
180/01.A/Huk/2011 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi, melalui pemberangkatan 5 KK akan dilaksanakan pada tahun 2012. • Keputusan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 188.4/25/Huk/2011 dan 180/03/Huk/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi, melalui pemberangkatan 20 KK yang akan dilaksanakan pada tahun 2012. B.
Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga 1. Kebijakan dan Kegiatan Seiring dengan perubahan dari konsepsi government kepada governance, pola hubungan antar sektor (public-private) dan juga hubungan pusat-daerah berubah menjadi lebih sejajar (egaliter) dan demokratis. Pada pola seperti itu, penyelenggaraan jasa layanan atau fungsi pemerintahan tertentu tidak lagi didominasi oleh satu pihak (c.q Pemerintah), yang berarti pula bahwa proses kemitraan dan kerjasama harus lebih ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga diarahkan pada peningkatan kerjasama dalam rangka pemberdayaan potensi daerah. Sesuai dengan arah kebijakan tersebut, telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga (departemen, swasta, LSM dan masyarakat). 2. Kebijakan dan Kegiatan Kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga antara lain : •
Kerjasama dengan Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur melalui penyaluran dana bantuan bergulir kepada para pengusaha UMKM di Kabupaten Purwakarta.
•
Kerjasama dengan pihak ketiga dalam menyediakan fasilitas pelatihan masyarakat sesuai kebutuhan, guna menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja dan membuka lapangan kerja baru, dengan melaksanakan kegiatan Pelatihan operator menjahit (garment) dengan hasil terlatihnya sebanyak 1.027 orang dan ditempatkannya pada PT. Eins Trend, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi dengan PT. Einstrend Purwakarta Nomor 563/414BLK/2011 tanggal 1 Juli 2011.
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan koordinasi pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan keselarasan, kesatuan gerak dan tindak serta keterpaduan kerja di antara penyelenggara pemerintahan di daerah, agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan koordinasi pemerintahan di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011 meliputi koordinasi tingkat daerah melalui Forum Konsultasi Daerah dan instansi vertikal lainnya, yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi secara berkala maupun insidentil. Materi yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tugastugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
48
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011, antara lain : a.
Rapat Koordinasi di bidang
ketenagakerjaan, sosial dan transmigrasi, diantaranya
adalah : • Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. • Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. • Rapat Koordinasi Bidang Sosial dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. • Rapat Koordinasi Pengupahan Se-Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. b.
Kerjasama di bidang Energi dan Kelistrikan dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, yaitu : • Bantuan listrik perdesaan (lisdes) bagi KK Miskin sebanyak 165 KK di Desa Ciparungsari, Desa Cipancur dan Kampung Cipicung Kecamatan Cibatu, masing-masing 55 KK. Bantuan lisdes tersebut berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. • Bantuan infrastruktur ketenagalistrikan, masing-masing berupa satu gardu (1/50 KVA) di Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru, serta pemasangan 26 tiang listrik di Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari. Bantuan tersebut berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
c.
Kerjasama di bidang geologi dan air tanah, antara lain : • Bantuan sumur bor dengan kedalaman ± 125 meter di Desa Kertasari Kecamatan Bojong. Bantuan tersebut berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat melalui Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi Bandung. • Bantuan sumur bor dengan kedalaman ± 120 meter di Desa Cileunca Kecamatan Bojong. Bantuan tersebut berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. • Bantuan sumur bor dengan kedalaman ± 185 meter di Desa Malangnengah Kecamatan Jatiluhur. Bantuan tersebut berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat melalui Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi Bandung. • Bantuan sumur bor dengan kedalaman ± 128 meter di Desa Karoya Kecamatan Tegalwaru. Bantuan tersebut berasal dari
APBD Provinsi Jawa Barat melalui Pusat
Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi Bandung. d.
Kerjasama dengan Bulog dalam rangka penyaluran RASKIN (Beras untuk Keluarga Miskin) dari Alokasi regular Bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 sebanyak 10.651.500 kg untuk 59.175 RTS-PM.
e.
Kerjasama di bidang kepegawaian, antara lain : • Kerjasama dengan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kantor Regional Bandung dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS sebanyak 208 orang dilaksanakan secara swakelola dengan
49
perincian golongan I sebanyak tujuh orang, golongan II sebanyak 162 orang dan golongan III sebanyak 39 orang. • Kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II
ke sebanyak satu orang
pejabat
Eselon III. D. Pembinaan Batas Wilayah 1. Kebijakan dan Kegiatan Pada Tahun 2011 di Kabupaten Purwakarta tidak melakukan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan Batas Wilayah. E.
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1.
Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, selama kurun waktu Tahun 2011 di Kabupaten Purwakarta telah terjadi bencana alam dengan rincian sebagai berikut : NO.
JENIS BENCANA
LOKASI
JUMLAH KORBAN
1.
Tanah longsor
Kecamatan Pasawahan
Satu unit rumah rusak, Kerugian: -
2.
Angin kencang/ puting beliung
Desa Taringgullandeuh, Kecamatan Kiarapedes
60 unit rumah, kerugian: -
3.
Angin kencang/ puting beliung
Desa. Kembangkuning, Kecamatan Jatiluhur
Satu unit rumah, kerugian: 17,5 juta rupiah
4.
Kebakaran
Desa Cikaobandung dan Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur
Tiga unit rumah, kerugian: 130 juta rupiah
5.
Kebakaran
Desa Cibogohilir dan Desa Cibogogirang, Kecamatan Plered
Dua unit rumah, kerugian: 80 juta rupiah
6.
Kebakaran
Desa Nagrek, Desa Wanayasa, Desa Taringgul dan Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa
Delapan rumah, kerugian: 200 juta rupiah, satu orang meninggal
7.
Kebakaran
Kelurahan Nagritengah, Kelurahan Sindangkasih, Kelurahan Ciseureuh, Kelurahan Nagrikaler, dan Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta
14 unit rumah, kerugian: 300 juta rupiah
8.
Kebakaran
Kecamatan Tegalwaru
Satu unit rumah, kerugian: 15 juta rupiah
9.
Kebakaran
Desa Garokgek dan Desa Cibeber Kecamatan Kiarapedes
Dua unit rumah, kerugian: 20 juta rupiah
10.
Kebakaran
Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan
Enam unit rumah, kerugian: 120 juta rupiah
11.
Kebakaran
Desa Cipicung Kecamatan Sukatani
Satu unit rumah, kerugian: 50 juta rupiah
12.
Kebakaran
Desa Ciramahilir dan Desa Sukamukti Kecamatan Maniis
Empat unit rumah, kerugian: 50 juta rupiah
13.
Kebakaran
Desa Sukajadi , Kecamatan Pondoksalam
Satu unit rumah, kerugian: -
14.
Kebakaran
Desa Cikadumekar, Kecamatan Babakancikao
Satu unit rumah, kerugian: -
15.
Sambaran petir
Desa Pusakamulia, Kecamatan Kiarapedes
Satu unit rumah, dua org meninggal, kerugian: -
Ditinjau dari aspek geografis, geologis, topografi, klimatologis dan demografis Kabupaten Purwakarta adalah termasuk daerah yang cukup berpotensi untuk timbulnya bencana, baik alam maupun sosial seperti tanah longsor, banjir, gempa, wabah penyakit, kebakaran ataupun masalah sosial serta bencana lainnya. Walaupun demikian, upaya kesiapsiagaan dan cepat tanggap terhadap bencana apapun yang tejadi atau berpeluang terjadi, harus tetap menjadi perhatian dan prioritas dari Pemerintah Daerah.
50
2.
Status Bencana (Nasional, Regional/Propinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota) Menurut data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta bahwa status bencana alam yang terjadi masih pada skala lokal, akan tetapi upaya-upaya preventif atau pencegahan haruslah tetap diperlukan guna meminimalisir terjadinya bencana.
3.
Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber dan jumlah anggaran penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Purwakarta selama ini masih dari APBD Propinsi Jawa Barat.
4.
Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Antisipasi yang dilakukan dalam menghadapi kemungkinan timbulnya kembali bencana diantaranya adalah melalui :
1) Penyebaran Surat Himbauan Kewaspadaan Terhadap Bencana Gerakan Tanah kepada para penambang di wilayah Kabupaten Purwakarta.
2) Koordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM). 5.
Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi Potensi Bencana yang diperkirakan akan terjadi di Kabupaten Purwakarta adalah potensi bencana gerakan tanah longsor yang dapat terjadi pada daerah yang memiliki topografi terjal, gawir, lereng maupun tebing jalan. Oleh karena itu harus selalu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang berlokasi di daerah rawan bencana agar dapat melakukan antisipasi sedini mungkin, sehingga kemungkinan yang lebih terburuk akibat bencana alam dapat segera terhindari.
F.
Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme, atau lainnya) Salah satu fungsi pemerintah adalah penciptaan ketentraman dan ketertiban (law and order) bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat merasa aman dan dilindungi serta dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan baik, aman, dan tentram. Di Kabupaten Purwakarta selama tahun 2011 tidak ditemukan adanya gangguan keamanan yang cukup berarti. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakatnya yang kondusif dan dapat terkendali dengan baik. 2.
Organisasi Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum Organisasi Perangkat Daerah yang selama ini menangani ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Purwakarta adalah Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
3.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Pada tahun 2011 jumlah pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 171 orang. Sedangkan jumlah pegawai Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebanyak 25 orang, serta jumlah pegawai Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi adalah sebanyak enam orang.
4.
Sumber dan Jumlah Anggaran Dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan di tahun 2011, diantaranya adalah : 1)
Kantor Satpol PP telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya : • Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa, dengan alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 39.300.000,-. • Kegiatan Pengamanan Hari Besar Nasional, dengan alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 42.000.000,-.
51
• Kegiatan Monitoring Penegakkan Perda, dengan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 41.170.000,-. • Kegiatan Penertiban PKL, dengan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 75.000.000,-. • Kegiatan Penertiban Penyakit Masyarakat, dengan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 54.525.000,-. 2)
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat telah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah sebagai berikut : • Kegiatan Koordinasi Pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, dengan alokasi anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 150.000.000,-. • Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pengamanan Daerah, dengan alokasi anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 150.000.000,-. • Kegiatan Pembinaan Anggota Satlinmas Dalam Pemantapan Pemeliharaan Keamanan Lingkungan dan Peringatan HUT LINMAS, dengan alokasi anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 40.000.000,-. • Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Orang Asing, dengan alokasi anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 15.000.000,-.
3)
Dinas
Tenaga
Kerja,
Sosial
dan
Transmigrasi
telah
melaksanakan
Kegiatan
Penanggulangan Orang Terlantar melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 15.000.000,-. 5.
Penanggulangan dan Kendalanya •
Reaksi masyarakat atau unjuk rasa kelompok masyarakat terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan perikehidupan kelompoknya atau mengkritisi suatu kebijakan pemerintah (unjuk rasa kelompok pedagang terkait dengan relokasi pasar, unjuk rasa para mahasiswa terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah). Antisipasi yang dilakukan adalah melalui langkah-langkah preventif, persuasif dan edukatif serta melalui penegakan hukum berdasarkan aturan-aturan yang ada.
•
Masih relatif kurang memahami arti pentingnya ketentraman dan ketertiban bagi sebagian masyarakat, sehingga masih terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. Antisipasinya adalah dengan meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah
serta
aturan
pelaksanaannya
kepada
masyarakat,
peningkatan
keterampilan/kualitas SDM aparatur pemerintahan, peningkatan kerjasama pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dengan unsur instansi terkait serta peningkatan penegakan Peraturan Daerah secara terkoordinasi. 6.
Keikutsertaan Aparat Dalam Penanggulangan Aparat dibidang keamanan terutama terlibat langsung dalam penanggulangan : •
Tindakan kriminal pencurian dengan kekerasan (curas), baik berupa pencurian dengan pemberatan (curat) senjata tajam (sejam), senjata api (senpi) serta pencurian kendaraan
52
bermotor (curanmor). Hal ini diprediksikan akan lebih banyak terjadi/meningkat terutama pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, serta menjelang Hari Natal dan Tahun Baru. Langkah antisipasi antara lain dengan deteksi aksi/proaktif yaitu mengajak masyarakat secara aktif untuk menjaga keamanan pribadi dan lingkungan serta mengoptimalkan pelaksanaan operasi patroli kepolisian/preventif. •
Diprediksikan kasus narkoba dan peredaran minuman keras masih merupakan ancaman yang serius terhadap generasi muda di Kabupaten Purwakarta, sehingga langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh aparat terkait adalah melalui penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, sosialisasi terhadap bahaya penanggulangan narkoba dan minuman keras serta melakukan razia terhadap tempat hiburan dan tokotoko yang diindikasikan selalu menjual minuman keras dan narkoba.
•
Kecelakaan lalu lintas diprediksikan akan tetap terjadi dengan kondisi faktor penyebab adalah seperti makin bertambahnya volume kendaraan, pengaruh terbatasnya sarana jalan serta kurang disiplinnya pengguna lalu lintas untuk mematuhi rambu-rambu yang ada dan lain-lain.
G.
Pengelolaan Kawasan Khusus Salah satu jenis kawasan khusus yang terdapat di Kabupaten Purwakarta adalah Kawasan Perum Otorita Jatiluhur (POJ) dan Cirata. Terkait kawasan tersebut, karena di Jatiluhur dan Cirata terdapat danau yang sebagian besar digunakan oleh masyarakat untuk melakukan ternak budidaya ikan melalui Keramba Jaring Apung (KJA), maka pengelolaannya bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta untuk melakukan pembinaan dan pengembangan perikanan dengan sasaran meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan tangkap, berupa pemberian jaring insang, pembuatan jalan produksi (jety) dan tempat bongkar muat di Waduk Cirata.
6.
PENUTUP Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten
Purwakarta Tahun 2011 ini disampaikan, diharapkan dapat menjadi media bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam mendayagunakan seluruh potensi daerah melalui serangkaian perencanaan daerah yang telah diimplementasikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan. Untuk itu saran, tanggapan serta masukan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah, dapat disampaikan melalui alamat berikut :
a.
Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Purwakarta alamat : Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta
b.
Email : www.purwakartakab.go.id
53
54
