PENGANTAR Daftar Isi • Dunia Usaha Indonesia Khawatir Menghadapi Integrasi Pasar ASEAN 2015............................................... hlm. 1 • Seminar Advokasi Bisnis....................hlm. 2 • Workshop II Direktur Eksekutif Kadin (Wilayah Timur)...............................hlm. 2 • APRINDO Nilai Pemerintah Tidak Serius Lindungi Peritel Lokal Kecil............... hlm. 3 • Pengembangan Industri Indonesia Tidak Fokus (Bursa Komponen 2007)..........hlm. 4 • Kinerja Industri Barang Modal Terancam Anjlok 50% .....................................hlm. 5 • Pengusaha
Belgia
Sambut
Positif
UU
Penanaman Modal Di Indonesia ........hlm. 6 • Peraturan.........................................hlm. 6 • Pameran, Seminar, Konvensi.............hlm. 7 • Galeri Foto.......................................hlm. 8
AGENDA KADIN INDONESIA Tanggal 17 Desember
Acara Peluncuran INSW
Tempat Gd. Dhanapala Dept. Keuangan
17 Desember
Perayaan Natal 2007, Kadin Indonesia Tinjauan Ekonomi Akhir Tahun Kadin
Hotel Aryaduta, Jakarta
19 Desember
Kadin Indonesia
ANEKA KEGIATAN Dunia Usaha Indonesia Khawatir Menghadapi Integrasi Pasar ASEAN 2015. Kekhawatiran dunia usaha Indonesia ini diungkapkan Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat menanggapi pertemuan antara Kadin Mendag Mari E Pangestu, mengenai sosialisasi ASEAN Economic Community blueprint di Sekretariat Kadin (5/12/2007). “Kalau dibiarkan berjalan seperti biasa, Indonesia tidak akan dapat bergerak. Dengan adanya integrasi ASEAN, kita nantinya hanya akan menjadi pasar yang besar, dan selanjutnya kita hanya dapat memasok unskill labour,” demikian ungkap Ketua Umum Kadin. Hidayat menyatakan bahwa Indonesia belum mampu bersaing dengan luar negeri itu dikarenakan, kemampuan industri nasional belum setara dengan keempat negara pesaing tersebut. “Bayangkan saja dari sekitar 600 juta penduduk ASEAN, Indonesia sudah mencapai 250 juta orang. Sehingga kita ini nantinya hanya akan menjadi pasar besar, bila tidak mampu bersaing.” ujarnya. Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi menyatakan, bahwa pemerintah perlu serius dalam membenahi iklim usaha di dalam negeri, untuk persiapan menghadapi pasar bebas yang akan datang. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Chris Kanter menilai bahwa kelemahan paling mendasar dalam iklim di Indonesia antara lain, adalah sistem logistik yang kurang baik. “Pemerintah nampaknya belum mempunyai konsep pengembangan sistem logistik nasional. Sehingga masalah ekspor kita saat ini diatur oleh perusahaan-perusahaan asing, sementara Kadin belum diajak bicara untuk mengatasi problem ini.” kata Chris. Pada saat pemaparan awal, Mendag menjelaskan bahwa iklim usaha di Indonesia masih tertinggal dengan negara Thailand, Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam.
Info Kadin – Halaman
1
Edisi Nomor
62 - 63
17 Desember 2007
Menurut Menteri Perdagangan Mari E Pangestu penyebabnya adalah masalah buruknya iklim usaha didalam negeri, karena tingginya tarif pajak, produktifitas buruh rendah, masih ditambah dengan maraknya pungutan liar, sehingga kita tidak mampu untuk berkompetisi didalam Free Trade Area/FTA. Namun demikian, Mendag menerangkan bahwa pembentukan Asean Economic Community (AEC) memiliki tantangan dan peluang untuk negara-negara yang berada dikawasan ASAEN. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah peningkatan perdagangan dan ekspor produk manufaktur, karena semua negara Asean telah menyepakati penurunan tarif bea masuk pada tahun 2015 nanti. “Penurunan bea masuk tersebut akan dimulai pada tahun 2010. Selain itu, negara-negara Asean juga telah bersepakat menghapus hambatan nontarif yang akan dimulai pada tahun depan,” kata Mari. Menurut Mendag, pemerintah mengakui bahwa iklim usaha di dalam negeri perlu diperbaiki dalam menghadapi persaingan bebas tahun 2015. “Untuk itu, dunia usaha bersama pemerintah perlunya mengembangkan sektorsektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif” katanya. Workshop Advokasi Bisnis Kebijakan pemerintah dinilai masih belum cukup mendukung terciptanya iklim bisnis yang kondusif. Sebab, hingga saat ini peraturan pemerintah pusat dan daerah masih belum bisa seiring sejalan. Atas dasar itu, Kadin merasa perlu membentuk tim advokasi guna menjembatani ketidakselarasan itu. Direktur Eksekutif Kadin Hariadi Saptadji menyatakan bahwa pemerintah belum sepenuhnya melibatkan stakeholders dalam menyusun kebijakan. Seperti kebijakan UU ketenagakerjaan yang membahas soal pesangon. Akibatnya, saat kebijakan itu diterapkan, banyak stakeholder dan pengusaha yang mengeluh. "Salah satu tujuan pertemuan kali ini adalah mewujudkan advokasi yang lebih efektif," kata Hariadi di sela workhsop advokasi di Surabaya kemarin (4/12). Dia menambahkan, pengusaha di daerah sering kesulitan menyampaikan keluhan. Sebab, biasanya mereka sulit berargumen dan tidak memiliki data yang akurat.
Karena itu, sudah saatnya dibentuk wadah (tim advokasi) untuk menjembatani kesenjangan kalangan pengusaha dengan pemerintah. Di dalam wadah itulah pengusaha dibimbing, supaya bisa menyampaikan keluhannya secara elegan. Yang lebih penting, mampu melengkapinya dengan data dan argumen yang kuat. "Advokasi perlu dibangun untuk menghadirkan keseimbangan," ujarnya. Rencananya, Kadin mendirikan tim advokasi di tiap-tiap daerah. "Bukan hanya Kadin dan pemda setempat yang masuk ke dalam tim. Perwakilan dunia pendidikan dan pihak lain yang berkompeten pun harus dilibatkan. Dengan begitu, advokasi yang diberikan bisa lebih efisien dan efektif," terangnya.
KADIN DAERAH Central Java Infrastructure Business Investment Forum 2007 CJIBF (Central Java Infrastructure Business Forum) adalah ajang promosi plus. Ajang ini merupakan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Jawa Tengah. Dalam forum ini potensi investasi yang yang dipromosikan dan ditawarkan kepada investor adalah proyek-proyek investasi terseleksi/terpilih dari 35 Kabupaten/Kota. Di CJIBF 2007 project investasi yang ditawarkan berjumlah 69 project, terdiri dari 22 proyek CJIBF 2006 dan 47 proyek investasi yang merupakan hasil seleksi dari 147 project proposal. Sedangkan investor yang hadir dari Taiwan, Canada, Australia, Jepang, Jerman dan Inggris, serta investor nasional dan regional. Seleksi terhadap proyek investasi yang dipromosikan dan dijual di hadapan investor berdampak positif bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, baik untuk menyiapkan potensi investasi unggulan dengat fokus pada market oriented, juga mendorong antar Kabupaten/Kota untuk berkompetisi memberikan berbagai insentif dan layanan terbaiknya kepada investor. Proses seleksi ini, oleh Team Materi CJIBF, tidak sekedar berdasararkan atas data sekunder dari proposal ataupun FS yang disodorkan Kabupaten/Kota, namun juga diikuti dengan kunjungan lapangan untuk check and recheck terhadap project investasi yang diajukan. Oleh karena itu, dari 35 Kabupaten Kota yang ada hanya proyek investasi
Info Kadin – Halaman
2
Edisi Nomor
62 - 63
17 Desember 2007
yang berasal dari 25 Kabupaten/Kota saja yang layak diangkat ke CJIBF, ditambah proyek dari 2 manajer regional (SAMPAN dan BARLINGMASCAKEB), Dinas Perindustrian Provinsi Jateng, Dinas Pertambangan Provinsi Jateng, dan 1 proyek swasta. Kemudian untuk akselerasi bagi realisasi proyek investasi yang diminati investor, Pemerintah Provinsi bersama KADIN Jateng telah membentuk “Team Evaluasi & Monitoring, Percepatan Realisasi LoI Pasca CJIBF”. list daftar LoI dapat di download di : www.kadinjateng.com/download/daftar_loi.rar (www.kadinjateng.com) Workshop II Direktur Eksekutif Kadin (Wilayah Timur) Pada tanggal 13 - 15 November 2007 lalu, Kadin Indonesia bekerjasama dengan Kadin Provinsi Sulawesi Selatan dan DIHK (Kadin Jerman) melaksanakan Workshop Direktur Eksekutif Tahun 2007 untuk Wilayah Timur yang diselenggarakan di Hotel Sahid Makassar. Workshop bertemakan “Pengembangan Kuantitas
dan Kualitas Layanan Dalam Rangka Peningkatan Jumlah Anggota Kadin” diikuti 15 peserta
mewakili 12 Kadin Provinsi. Workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Sekretariat Kadin, perkuatan organisasi Kadin dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sekretariat Kadin Provinsi. Workshop 3 hari tersebut terdiri dari 6 sesi yang meliputi 16 materi. Materi-materi tersebut meliputi Informasi dunia usaha, Informasi peraturan perundang-undangan baru berkaitan dengan dunia usaha, Layanan Kadin, Sistem informasi dan Kesekretariatan.
PERDAGANGAN DAN INDUSTRI Aprindo Nilai Pemerintah Tak Serius Lindungi Peritel Lokal Kecil Aprindo menilai pemerintah tidak serius melindungi peritel lokal skala kecil, tecermin pada Perpres DNI bagi perusahaan ritel terbuka (go public). Tutum Rahanta, Sekjen Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), menilai dengan dikecualikannya perpres DNI untuk ritel terbuka, akan membuka peluang bagi asing untuk menjalankan toko kecil (minimarket).
"Pemerintah ingin melindungi toko kecil. Tapi kemudian menciptakan lubang celah [bagi asing] untuk bermain [di toko skala kecil]," kata Tutum kepada Bisnis, kemarin. Berdasarkan dokumen sinkronisasi Perpres DNI (daftar negatif investasi), bidang usaha yang harus 100% modal dalam negeri a.l. minimarket, supermarket kecil dan department store kecil. Minimarket kategori ini memiliki luas areal kurang dari 400 m2, supermarket di bawah 1.200 m2 dan department store memiliki luas kurang dari 2.000 m2. Namun, ketentuan tersebut dikecualikan untuk peritel yang sudah masuk bursa, sehingga tidak tertutup kemungkinan asing membeli saham perusahaan minimarket, dan supermarket kecil. "Asing bisa menyiasati [berbisnis ritel kecil di Indonesia] dengan membeli perusahaan lokal terbuka, dan akan mengendalikan manajemen perusahaan itu jika mereka [asing] memiliki saham mayoritas." Sebelumnya Depdag menegaskan perpres DNI tidak berlaku bagi perusahaan ritel yang sudah terbuka, dan hanya diperuntukkan bagi investasi langsung (direct investment). Ardiansyah Parman, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Depdag, menegaskan perusahaan yang terbuka tidak boleh dibatasi kepemilikan sahamnya, karena transaksinya terbuka lewat bursa, dan kepemilikannya setiap saat bisa berubah. "Perpres DNI dalam rangka direct investment. DNI kaitannya dengan perusahaan ritel yang tidak membeli saham di bursa. Jadi langsung investasi," kata Ardiansyah. Dengan kebijakan ini, pemerintah dinilai memperlakukan asing, termasuk yang mayoritas di ritel terbuka, sama dengan perusahaan lokal. Aprindo mengharapkan pemerintah melakukan sinkronisasi kebijakan, sehingga peritel toko kecil tetap terlindungi. "Kami pertanyakan, apakah ritel terbuka yang saham mayoritasnya dimiliki asing tetap dikategorikan sebagai perusahaan lokal?" kata Tutum. Keputusan Menkeu No. 455/ KMK.01/1997 mengenai pembelian saham oleh pemodal asing melalui pasar modal telah mencabut ketentuan pembatasan pembelian saham. Dengan begitu seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta boleh dimiliki asing.
Info Kadin – Halaman
3
Edisi Nomor
62 - 63
17 Desember 2007
Pengembangan Industri Indonesia Tidak Fokus Pengembangan industri komponen di Indonesia tidak fokus dan minim dukungan insentif serta fasilitas dari pemerintah sehingga kalah bersaing, bahkan sulit masuk ke rantai pasokan komponen global. "Tutupnya sejumlah produsen komponen merupakan sinyal bagi Indonesia untuk memperbaiki kebijakan pengembangan industri komponen," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan, Rachmat Gobel, di sela pembukaan Bursa Komponen ke-5 yang digelar 27 hingga 28 November 2007 di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan tutupnya sejumlah pabrik komponen bisa menjadi bukti awal kemungkinan industri komponen tidak berkembang di Indonesia. Sejumlah industri komponen yang tutup antara lain PT Matsushita Toshiba Picture Devices Indonesia (MTPDI) dan PT NEC Semiconductor Indonesia. Sedangkan PT Panasonic Electronic Devices Indonesia (PEDIDA) yang memproduksi pengeras suara (loud speaker) di Bekasi, dikonsolidasi ke perusahaan Panasonic sejenis di Batam. Bahkan, sejumlah industri komponen otomotif juga ada yang melakukan pemutusan hubungan kerja (phk) sejumlah karyawannya. Kondisi itu, diakui Rachmat, sangat ironis di tengah pertumbuhan kinerja industri otomotif, elektronik, dan permesinan lainnya. Menurut dia, penutupan pabrik tersebut seharusnya tidak terjadi bila pemerintah bekerjasama dengan swasta fokus mengembangkan industri komponen yang menjadi kekuatan Indonesia di tengah rantai pasokan komponen dunia. Selain itu, pemberian insentif dan fasilitas untuk pengembangan industri komponen yang menggunakan teknologi lebih tinggi sesuai dengan tren global, menurutnya suatu keharusan, agar Indonesia menarik dan menjadi tempat yang kondusif bagi pengembangan industri komponen lokal maupun asing. "Kadin dalam Visi 2030 dan Roadmap Industri Nasional 2010 secara terus menerus mempromosikan industri komponen yang efisien, pemberian insentif untuk menarik investasi, serta penurunan atau penghapusan bea masuk impor," ujar Rachmat.
Rachmat optimis bila pemerintah fokus pada pengembangan industri komponen yang menjadi kekuatan Indonesia, serta didukung insentif yang tepat maka Indonesia bisa menjadi rantai pemasok komponen dunia yang efisien. Sebanyak 13 perusahaan produk jadi (set manufaktur) yang terdiri dari lima industri otomotif, enam industri elektronik, dan dua industri permesinan. Sebanyak 80an perusahaan komponen, ikut dalam Bursa Komponen ke-5 ini. Ekspor Ikan Sulawesi Selatan Mencapai Rp957,6 M Realisasi ekspor komoditas perikanan Sulawesi Selatan hingga November 2007 mencapai 42.350 ton bernilai US$106,4 juta atau Rp957,6 miliar lebih, meningkat dibandingkan periode yang sama 2006 Rp943,9 miliar sebanyak 41.107 ton Secara keseluruhan volume ekspor hasil perikanan Sulsel naik 3,02% dari periode yang sama 2006 sebanyak 41.107 ton, kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulsel, Syahrun, pekan lalu. Dari puluhan jenis mata dagangan hasil laut yang diekspor ke mancanegara yakni Jepang, Amerika, Singapura dan Eropa, komoditas udang beku, rumput laut, ikan kakap, tuna, tongkol dan cakalang masih merupakan yang terbesar. Selama periode Januari-November 2007, ekspor udang beku menghasilkan devisa US$7,6 juta dengan volume 7.800 ton, sedangkan ikan tuna, cakalang dan tongkol 1,3 juta ton lebih bernilai US$9,9 juta. Menurut dia, walaupun persentase ekspor naik 2,58% dan enam persen dari dua periode sebelumnya, prospeknya lebih bagus lagi karena ditunjang dengan pengelolaan berteknologi tinggi. Kinerja Industri Barang Modal Terancam Anjlok 50% Kalangan pelaku industri pengerjaan mesin dan logam (barang modal) memprediksi kinerja industri ini pada kuartal IV/2007 bakal anjlok hingga 50%. Penurunan ini ditandai dengan kemerosotan produksi dan ekspor menyusul kenaikan harga BBM industri yang memicu kenaikan biaya produksi dan naiknya ongkos transportasi. Ketua Umum Asosiasi Pengerjaan Mesin dan Logam Indonesia (Gamma) Ahmad Safiun mem-
Info Kadin – Halaman
4
Edisi Nomor
62 - 63
17 Desember 2007
prediksi ekspor industri barang modal pada sisa kuartal ini hanya US$800 juta atau merosot tajam 50% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, yang masih mencapai US$1,6 miliar. Tahun lalu total nilai ekspor sektor ini tercatat US$6,4 miliar. Berdasarkan angka prediksi Gamma, nilai produksi pada kuartal IV/2007 juga terancam merosot sekitar 40% atau hanya mencapai Rp5,48 triliun dari total realisasi produksi pada periode sama 2006 yang masih bertengger di angka Rp13,71 triliun. Beberapa subsektor barang modal yang kinerja produksinya ikut merosot diantaranya. konstruksi baja, mesin pertanian, alat penunjang, mesin listrik, hingga mesin proses, dengan tingkat penurunan 25% - 40%. Dengan begitu, kata Safiun, utilisasi kapasitas terpasang di industri barang modal pada kuartal IV/2007 diprediksi hanya mencapai 50%. Jika itu terjadi, utilisasi sektor permesinan di kuartal tersebut akan menjadi kinerja terendah sepanjang 7 tahun terakhir. Biaya Produksi Industri Kemasan Bisa Naik 15 % Federasi Pengemasan Indonesia (FPI) dan Asosiasi Industri Plastik dan Olefin Indonesia (INAplas) memprediksi biaya produksi kemasan plastik bakal melonjak 15% pada awal tahun depan. Kenaikan itu terjadi akibat lonjakan harga minyak mentah dunia sehingga berpengaruh besar terhadap komposisi biaya produksi baku plastik berupa polietilena (PE) dan polipropilena (PP). Kondisi ini mengingat bahan dasar PE dan PP bersumber dari minyak mentah (refinery) yang harganya terus meroket. Saat ini harganya telah menyentuh US$1.800 per ton, demikian jelas Direktur Pelatihan Industri INAplas Yoesof Santo Meskipun demikian, kenaikan biaya produksi itu terpaksa disiasati produsen kemasan plastik dengan memangkas keuntungan agar dapat mempertahankan harga jual mengingat sektor makanan dan minuman-konsumen terbesar industri kemasan plastik-mengancam akan mengimpor produk kemasan plastik yang harganya lebih kompetitif. "Agar tetap survive (bertahan hidup) industri kemasan plastik mau tidak mau harus memangkas margin untuk menjaga pasar, meskipun kami sangat ngos-ngosan. Sebagai
industri hilir, industri kemasan plastik akan terkena dampak yang luar biasa besar dari seluruh rantai produksi plastik," paparnya. Karena itu, lanjutnya, kinerja industri kemasan plastik pada tahun depan tak secerah tahun ini yang omzetnya diperkirakan menembus Rp20 triliun. Dari nilai tadi, sekitar 70% di antaranya berasal dari sektor makanan dan minuman.
LUAR NEGERI Investasi Inggris Nomor Dua Terbesar Di Indonesia Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, M. Lutfi, mengatakan bahwa investasi Inggris di Indonesia masih tetap berada di posisi kedua, setelah Jepang, dengan jumlah investasi senilai hampir 35 miliar dolar Amerika Serikat (AS). "Inggris merupakan negara terpenting bagi Indonesia yang sejak tahun 1967 sampai hari ini tetap menduduki posisi dua, ujar Kepala BKPM, Lutfi, Muhammad Lutfi bersama sejumlah stafnya berkunjung ke Kerajaan Inggris dalam rangka melakukan promosi investasi kepada para pengusaha Inggris dalam acara "Business Lucheon" yang digelar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Perwakilan BKPM London. Menurut Lutfi, investor Inggris yang ada di Indonesia memiliki usaha yang beragam, mulai dari perusahaan yang bergerak di bidang teknologi sampai pada batubara dan minyak kelapa sawit. Meskipun BKPM telah memiliki perwakilan di London, ia menilai masih sering dikeluhkan karena kurang melakukan promosi, apalagi dengan adanya undang undang investasi yang baru BKPM berkeinginan untuk bisa menarik lebih banyak lagi investor dari Inggris. "Kami ingin bisa berbicara lebih banyak dan paling tidak bisa menandingin negara lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan negara lainnya," ujar Lutfi. Ia mengatakan bahwa bila melihat Indonesia seperti dalam foto memang banyak kelemahannya, namun bila diliat seperti dalam sebuah film, justru Indonesia mengalami banyak kemajuan kemajuan. Banyak hal yang dipertanyakan oleh para pengusaha Inggris yang akan menanamkan modalnya di Indonesia mengenai berbagai hal
Info Kadin – Halaman
5
Edisi Nomor
62 - 63
17 Desember 2007
seperti undang undang tenaga kerja dan juga tumpang tindihnya berbagai peraturan dan juga konsistensi dari berbagai hukum. BKPM berupaya melakukan berbagai terobosan, ujarnya, agar dapat menarik lebih banyak lagi investor diantaranya menjelaskan komitmen pemerintah yang ingin Indonesia menjadi negara yang anti-korupsi dan menyadari bahwa dengan demikian ekonomi akan lebih baik. Diakuinya, pemerintahan saat ini menyadari pentingnya menciptakan kedamaian bagi dunia usaha yang pada akhirnya akan dapat menciptakan lapangan kerja dan tentunya akan mensejahterakan masyarakatnya. Mengenai pertumbuhan investasi asing di Indonesia secara keseluruhan, Lutfi mengatakan, adanya peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 176 persen dari 19 miliar dolar hingga 35 miliar dolar AS. Diharapkannya, dengan adanya undang undang investasi yang baru dan juga komitmen dari pemerintah ia yakin Indonesia bisa menarik lebih banyak investor dan bisa bersaing dengan negara lainnya seperti Thailand, Malaysia dan bahkan dengan Vietnam. Guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para investor asing dengan adanya undang undang investasi yang baru dalam waktu singkat akan dilakukan pelayanan satu pintu bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia selain memberikan kemudahan dan juga insentif lainnya, demikian Lutfi Pengusaha Belgia Sambut Positif UU Penanaman Modal Di Indonesia Pengusaha Belgia menyambut positif UU Penanaman Modal yang baru, meskipun di sanasini masih tampak hambatan kontraproduktif. Saat ini realisasi FDI (Foreign Direct Investment) Belgia mencapai US$330,3 Juta. Hal itu dikemukakan dalam Business Luncheon
on the New Investment Law in Indonesia
kerjasama KBRI Brussel dengan BKPM di Ballroom Hotel Conrad, Brussel, 26/11/2007. Belgia merupakan mitra ekonomi cukup penting dan masuk 20 besar investor PMA dengan menempati peringkat ke-19. Realisasi FDI (Foreign Direct Investment) dari Belgia dalam periode 17 tahun (1990 s/d Oktober 2007) mencapai nilai US$330,3 Juta, yang terbagi dalam 50 proyek investasi.
Investasi Belgia di bidang tanaman pangan dan perkebunan sebanyak 8 proyek dengan nilai US$109,3 juta. Industri bahan makanan sebanyak 7 proyek dengan nilai US$82,4 juta. Industri tekstil sebanyak 4 buah dengan nilai US$23,6 juta. Sisanya industri jasa dan lainnya senilai US$74,2 juta dalam 13 proyek.
PERATURAN Dunia Usaha Perlu RUU Perdagangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengharapkan pemerintah berkomitmen menyelesaikan rancangan Undang-undang Perdagangan yang mulai digodok sejak 1996. K. Suardhana Linggih, Wakil Ketua Bidang Perdagangan dan Distribusi, Kadin Indonesia, mengatakan dunia usaha membutuhkan payung hukum khusus di bidang perdagangan sebelum pasar Indonesia nyaris tanpa perlindungan pada 2015 menyusul pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (AEC). RUU Perdagangan, sambungnya, diharapkan bisa menyediakan aturan main yang lebih kuat untuk perdagangan dalam negeri yang saat ini diatur dalam UU yang terpisah atau bahkan dalam ketentuan yang lebih rendah. Arab Saudi Akan Bebaskan Bea Pengesahan Invoice Per 31 Desember 2007 Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan menyebutkan: “Pungutan eksportir yang dikenakan sejak tahun 1985 itu, tidak lazim dalam perdagangan internasional, dan memberatkan pengusaha, perlu dihapuskan.” Untuk menghapuskan masalah ini tidak mudah, yaitu dilakukan dengan perjuangan melalui sejumlah pertemuan bilateral dan multilateral, serta Working Party on Accesion Saudi Arabia to WTO sejak tahun 2003 sampai 2005. Kepala Pusat Pengembangan Pasar Wilayah Afrika dan Timur Tengah, BPEN Depdag Radu Malem Sembiring mengatakan: “ Penghapusan biaya untuk para eksportir dari Indonesia ke Saudi Arabia, diharapkan dapat memacu para eksportir, khususnya untuk produk furniture, tekstil dan produk tekstil serta kayu beraroma.” “Yang terjadi selama ini, para eksportir agak lama untuk mendapatkan surat keterangan asal,
Info Kadin – Halaman
6
Edisi Nomor
62 - 63
17 Desember 2007
ketika mau ekspor ke Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. Tentunya dengan pembebasan tersebut, akan menambah positif dan merangsang para eksportir dalam memasarkan produknya kesana (Timur Tengah-red),” lanjut Sembiring.
PAMERAN, SEMINAR, KONVENSI Global Trade & Investment Conference 2008 Indian Merchants Chamber (IMC) akan menyelenggarakan Global Trade & Investment Conference pada 10 – 12 Januari 2008 di Mumbai, India. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi: IMC Building, IMC Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020, India. Telp: +91 22 2204 6633. Faks: +91 22 2204 8508 / 2283 8281. Email:
[email protected]. Website: www.imcnet.org. (nurty) Int’l Trade Fair for Wine, Seafood, and Agricultural Products 2008 Pameran ini akan diadakan pada 18 – 20 Februari 2008 di Portugal. Diselenggarakan oleh SISAB (Salao Internaciaonal do Vinho, Pescado e do Agro-Alimenta) khusus bagi perusahaan makanan dan minuman dari seluruh negara. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Mr. Roberto Mendez, Trade Tourism Investment Advisor-Embassy of Portugal.Jalan Indramayu 2A 10310,Jakarta. Telp.02l 31908030 / Fax 021 3190803.
pernah mencoba akrab terlalu cepat. Adat istiadat China sangat menjunjung tinggi formalitas. Perancis. Untuk surat menyurat atau email, usahakan se-formil mungkin dengan pendekatan bisnis yang jelas. Gunakan sapaan nama depan selama meeting. Dan sebaiknya pendekatan bisnis dilakukan saat makan malam. Peringatan: Jangan pernah menelepon ke nomor pribadi untuk bisnis. Kalaupun terpaksa dilakukan, sebaiknya sebelum jam 9 malam. Italia. Ketika saling menyapa, sangat baik bila saling berjabat tangan dengan erat untuk beberapa saat. Peringatan: Jangan menerima tawaran mereka untuk menambah porsi, jika dalam suatu jamuan makan atau sejenisnya mereka menawarkan untuk itu. Jika Anda meeting atau kebetulan melobi klien atau rekanan dari salah satu negara di atas, ingatlah untuk tidak salah action. Ini juga berlaku jika Anda bertemu mereka meski di negara sendiri. Sukses selalu. (www.eastjavabiz.org)
GALERI FOTO Workshop Direktur Eksekutif Kadin (Wilayah Barat). Bandung, 29 – 31 Oktober 2007
KIAT Sikap Khas Bisnis Dengan Mitra Dari Luar Negeri Untuk Anda yang mempunyai mitra bisnis dari luar negeri, berikut ini beberapa kebiasaan yang menjadi sikap khas masing-masing negara yang menarik untuk Anda. China. Selalu gunakan nama keluarga untuk surat menyurat dan nama sapaan. Misalnya namanya Rusell Wong, maka sapa dan tulislah surat untuknya dengan Mr. Wong. Khusus untuk bisnis, tradisi China lebih menyarankan untuk memanggil seseorang berdasarkan jabatannya. Misalnya `Direktur Wong` atau `Chairman Lee`. Mulailah rapat dengan jabat tangan yang lembut dan pembicaraan yang ringan. Peringatan: Jangan
Workshop Direktur Eksekutif Kadin (Wilayah Timur). Makassar, 13- 15 November 2007
Info Kadin – Halaman
7
Edisi Nomor
62 - 63
17 Desember 2007
Seminar Persaingan Usaha. Kadin Indonesia, 19 November 2007
Syukuran Ulang Tahun Ketua Umum Kadin Mohamad S. Hidayat. 3 Desember 2007
Diskusi Dunia Usaha Untuk Persiapan UNFCC. Grha Niaga 26 November 2007
Sosialisasi ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint. Kadin Indonesia, 5 Desember 2007
Diterbitkan oleh: Sekretariat Kadin Indonesia. Pelindung: M.S.Hidayat (Ketua Umum Kadin Indonesia) Adi Putra Tahir (Wakil Ketua Umum Keorganisasian dan Keanggotaan) Penanggung Jawab: Hariadi Saptadji, Dewan Redaksi: Para Direktur dan Kepala Biro Kadin Indonesia Pemimpin Redaksi: Sutrisno ; Wakil Pemimpin Redaksi/ Pelaksana Teknis: Hadi Widianto. Telp: 5274484 ext.111 Kontributor: Miftahul Hakim, Ruwiyati Sri Rahayu, Nursyamsi Gemawaty
Info Kadin – Halaman
8
Edisi Nomor
62 - 63
17 Desember 2007
