1
PUTUSAN
N
Nomor : 7/Pdt/2016/PT-MDN
ED A
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan
IM
putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
SAHAT ROY MARTIN NAINGGOLAN, warga negara : Indonesia, tempat, tanggal lahir : Kampung Bunga, 02 Maret 1984, agama : Kristen Protestan,
GG
pekerjaan : Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) alamat / domisili : Jalan Olah Raga - gang Tinju No. 2 - Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
TIN
Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu Risdalina, SH.,MH., Zainal Abidin Pakpahan, SH.,MH., Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., MH., Nasir Wadiansan Harahap, SH., dan Syam Hasri, SH.,
N
kesemuanya Advokat / Penasehat Hukum berkantor Biro Bantuan
ILA
Hukum “Dian Yustisia” di Jalan Mesjid No.02 Rantau Prapat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING
NG
AD
semula sebagai PENGGUGAT ;
Melawan:
PE
HEPPY SANTHI TAMPUBOLON, SKM,
disebut juga HEPPY SANTHI, Warga
Negara Indonesia, tempat, tanggal lahir di Medan, 1 Januari 1983, agama : Kristen Protestan, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan A.M.D Purwodadi-B/ Kompleks Mutiara Residen No. 32, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten
l
-2-
Labuhanbatu, selanjutnya sebagai TERBANDING
semula sebagai
ED A
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;
N
TERGUGAT ;
Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Januari 2017 tentang
penunjukan
Majelis
Hakim
untuk
IM
No.7/Pdt/2017/PT.MDN
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 17 Oktober 2017 No.49/Pdt.G/2016/PN.Rap dan
GG
surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;
TIN
Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatan tertanggal 20 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 20 Mei 2016 dibawah register perkara Nomor 49/Pdt.G/2016/PN-RAP, mengemukakan sebagai berikut :
N
1. Bahwa, pada tanggal 3 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan / pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen
ILA
Protestan di Gereja HKBP Sei Tawar Rantauprapat, yang dibuktikan dengan Akte Pemberkatan Nikah (Pasu Pasu Pabagashon) Nomor : 201/01.3/RRP/SK/XII/2011/pengganti yang ditanda tangani Pdt. K. Hutagalung, S.Th, selaku Pendeta yang melayani pemberkatan nikah;
AD
2. Pernikahan Pengugat dan Tergugat tersebut kemudian dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu di Jalan W. R Supratman Rantauprapat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 159/T/2012.
NG
Tertanggal 20 Juni 2012, karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami / istri yang sah;
3. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 26 Januari 2014
PE
membuahkan keturunan seorang anak laki-laki yang diberi nama : Raja Gabriel Ozora Nainggolan sebagaimana tercatat pada draft Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1210-LU-13032014-0132, Tertanggal 19 Mei 2016;
4. Bahwa, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat
-3-
dipertahankan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dikarenakan sudah tidak ada
N
lagi kecocokan, keharmonisan dalam hidup berumah tangga yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan, percekcokan sampai akhirnya Tergugat
ED A
mengusir Penggugat dari rumah Penggugat dan Tergugat dan Penggugat pergi meninggalkan rumahnya serta saat ini berdomisili di rumah orang tua Penggugat di Jalan Olah Raga - gang Tinju No. 2 - Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu; dan status pernikahan Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 1 (satu) tahun hingga saat
IM
diajukannya gugatan ini adalah Pisah Rumah;
5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dimana Tergugat tinggal di Batam - Riau melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Jalan Olah Raga
GG
- gang Tinju No. 2 -Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan bekerja sebagai anggota Polri di Polsek Kualuh Hulu - Aek Kanopan;
TIN
6. Pada tahun 2013 Tergugat pindah tempat bekerja dari Batam ke Rumah Sakit Umum Rantauprapat dan tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat Jalan Olah Raga - gang Tinju No. 2 - Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sedangkan Penggugat bekerja di Kantor Samsat Kualuh Hulu di Aek Kanopan;
N
7. Pada bulan Januari tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah yang dibeli mereka berdua dan hingga saat ini Tergugat dan anak Penggugat
ILA
tinggal di alamat Tergugat sekarang di Jalan A.M.D Purwodadi-B / Kompleks Mutiara Residen No. 32, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Sselatan, Kabupaten Labuhanbatu;
AD
8. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat bersatu dalam sebuah rumah benih benih pertengkaran selalu di tampilkan oleh Tergugat melalui kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat, seperti; 1) " Kau itu tidak layak kawin sama aku karena keluarga Nainggolan itu
NG
miskin";
2) " Mana uang masukmu kenapa tak pernah kau kasi sama ku " 3) " Membanding-bandingkan kehidupan Penggugat dengan rekan kerjanya
PE
yang lain"
4) " Selalu menyambut Penggugat pulang kerja dengan kata kata Penipu" 9. Sikap Tergugat yang tidak menghargai jerih payah seorang suami jelas melahirkan
perlawanan
dalam
bathin
Penggugat
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
yang
menimbulkan
-4-
10. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga
N
bahkan sudah pernah di lakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Nainggolan dan Tampubolon akan tetapi tidak membuahkan hasil untuk
ED A
berdamai;
11. Pada bulan Juni 2014 Tergugat menunjukkan Surat Pernyataan yang diketik oleh Tergugat sendiri kepada Om dan Tante Penggugat yang isinya kesepakatan untuk bercerai selanjutnya surat pernyataan tersebut di sodorkan Tergugat kepada Penggugat untuk ditanda tangani akan tetapi Penggugat
IM
menganggap itu hanya mainan sehingga tidak ditanda tangani Penggugat; 12. Sepulang dari menghadiri acara wisuda adiknya di Bandung terjadi lagi pertengkaran dan saat itulah Penggugat menandatangani Surat Pernyataan yang di berikan Tergugat dan sejak saat itu pula Penggugat meninggalkan
GG
rumahnya dan hingga saat ini jika pulang dari tempat kerjanya di Polsek Kualuh Hulu, Penggugat kembali kerumah orang tuanya; 13. Sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat selalu datang melihat
TIN
anaknya yang tinggal bersama Tergugat minimal 2 x dalam seminggu dan untuk biaya nafkah Tergugat dan anak Penggugat hingga saat ini Penggugat masih tetap memberikan gajinya sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan dari gaji yang diperoleh Penggugat sebesar Rp.3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu
N
rupiah) Penggugat hanya mengambil Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah); 14. Pada bulan April 2015 Penggugat dilaporkan oleh Tergugat ke instansi Polri
ILA
dengan laporan " tidak menafkahi dan punya wanita idaman lain, akan tetapi laporan Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat, namun putusan dari ANKUM harus juga Penggugat jalani berupa penundaan pangkat setahun,
AD
penundaan satu tahun pendidikan, sebagaimana Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/17/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 dan saat ini Penggugat telah dimutasi dari Lantas Aek Kanopan ke Polsek Marbau;
15. Pada tahun 2014 setelah Tergugat melaporkan Penggugat ke Pimpinan
NG
Penggugat di Polres Labuhanbatu, Penggugat mengurus surat izin cerai ke bagian Sumberdaya Polres Labuhanbatu untuk di izinkan melakukan perceraian dengan Tergugat, sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor :
PE
SIC/01/V/2016 yang diterbitkan dan ditandatangani Kapolres Labuhanbatu pada tanggal 02 Mei 2016, setelah mendapat petunjuk dari Kasubdit Sunluhkum Poldasu dengan surat Nomor : K/754/IV/2016/Bidkum, tanggal 26 April 2016.
16. Bahwa, hubungan perkawinan/pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah
-5-
tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat sangat khawatir terhadap
N
perkembangan kehidupan anak Penggugat bernama Raja Gabriel Ozora Nainggolan yang lahir pada tanggal 26 Januari 2014, dibawah asuhan seorang
ED A
ibu yang tidak menghargai suami, dan seorang yang harus meninggalkan rumah untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
17. Bahwa, Raja Gabriel Ozora Nainggolan tidak hanya seorang anak bagi Penggugat akan tetapi juga sebagai Penerus marga Nainggolan dalam kekerabatan marga Nainggolan sehingga wajar jika Penggugat memohonkan
IM
agar Hak Asuh Anak atas nama Raja Gabriel Ozora Nainggolan diberikan kepada Penggugat;
18. Bahwa, gaji Penggugat sebesar Rp 3.400.000.- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Penggugat serahkan kepada Tergugat sebesar ± Rp 3.000.000.-
GG
(tiga juta rupiah) untuk biaya hidup Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya dan untuk kedepannya sudah tidak mungkin lagi dapat Penggugat berikan sebesar itu kepada Penggugat untuk biaya hidup
TIN
ananda Raja Gabriel Ozora Nainggolan dan uang gaji Penggugat sudah dapat untuk memenuhi biaya hidup Pengugat dan ananda tercinta, Oleh karenanya sangat wajar jika permohonan Penggugat untuk Hak Asuh Anak dikabulkan; 19. Berdasarkan segala apa yang telah diurai dalam nota gugatan diatas Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Rantauprapat atau
N
Majels Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan:
ILA
Mengadili :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan Perkawinan/Pernikahan Penggugat dan Tergugat Putus karena
AD
Perceraian;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Raja Gabriel Ozora Nainggolan ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
NG
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
PE
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; Atau: Bilamana Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.
-6-
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri
N
Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Oktober 2016 Nomor
I. Dalam Konpensi . Dalam Eksepsi. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara.
ED A
49/Pdt.G/2016/PN.Rap yang amarnya sebagai berikut :
IM
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); II. Dalam Rekonpensi .
Ontvankelijke Verklaard);
GG
Menyatakan gugatan Penggugat dr./Tergugat dk. tidak dapat diterima (Niet
III. Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi.
Menghukum Penggugat dk./Tergugat dr. untuk membayar ongkos perkara
TIN
yang hingga kini berjumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;
Membaca Akta Penyataan Banding Nomor : No.25/2016 yang dibuat oleh Megawati Simbolon ,SH. Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang bahwa
Pembanding
N
menerangkan
semula
Penggugat
telah
mengajukan
ILA
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2016 ;
Membaca pemberitahuan pernyataan banding No. 49/Pdt.G/2016/PN-Rap November 2016 yang dibuat oleh Rahidya Wiguna,SH Jurusita
AD
tanggal 10
Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terbanding semula Tergugat ;
NG
Membaca Memori banding yang diajukan oleh
Pembanding
semula
Penggugat, tertanggal 24 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 24 Nopember 2016 dan memori
PE
banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 November 2016 dengan Relas Penyerahan Memori Banding No. 49/Pdt.G/2016/PN-Rap;
-7-
Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula
N
Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah dengan sempurna semula Tergugat
ED A
diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding
pada
tanggal 13 Desember 2016 dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding No. 49/Pdt.G/2016/PN-Rap ; Relaas
49/Pdt.G/2016/PN-Rap
pemberitahuan
memeriksa
berkas
perkara
No.
tertanggal 05 Desember 2016 yang dibuat oleh
Radhitya,SH Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri
Rantau Prapat telah
IM
Membaca
diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat, masing-masing pihak untuk mempelajari berkas perkara No.
GG
49/Pdt.G/2016/PN-Rap dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;
TIN
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-
diterima ;
N
Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat
ILA
Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Rantau Prapat
tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Rap. serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding
AD
dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya didasarkan kepada hukum agama (Kristen Protestan) ; haruslah diperbaiki, oleh
NG
karena dalil pokok gugatan adalah mengenai perceraian sebagaimana diatur dalam hukum negara ( Undang – Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
PE
UU No.1 Tahun 1974 ); Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan
Tergugat adalah mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
-8-
Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada pokoknya
N
menyatakan Tergugat tidak menghargai jerih payah Penggugat sebagai suami sehingga menimbulkan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan; bahwa
Tergugat
dalam
jawabannya
pada
pokoknya
ED A
Menimbang,
menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, meskipun Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin karena ada wanita idaman lain (WIL);
IM
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai Apakah Penggugat dapat mengajukan tuntutan perceraian dengan Tergugat dengan alasan pertengkaran
GG
dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);;
Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor Kep/17/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 ( tanda bukti P4) dan alat bukti surat
TIN
Putusan Hukuman Disiplin Nomor : PHD/08/III/2016 dan foto serta sms dengan wanita lain- Atika Rahayu (tanda bukti P 4-a,b,c) yang merupakan fakta hukum, dapat disimpulkan bahwa Penggugat sebagai pihak yang bersalah dalam menimbulkan pertengkaran dalam perkawinannya dengan Tergugat;
N
Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan Apakah Penggugat yang
ILA
telah dijatuhi hukuman disiplin karena mempunyai wanita idaman lain (Atika Rahayu) dapat menuntut perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9/1975 atau dengan perkataan lain apakah suami/isteri penyebab perselisihan
AD
dan pertengkaran dapat mengajukan tuntutan perceraian; Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981
tanggal 6 Juli 1981 antara lain mengatur bahwa penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No.9/1975; hal
NG
mana diterapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 dan Nomor 557 PK/Pdt/2011 tanggal 10 Mei
PE
2012;
Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan
fakta hukum berupa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat yang mempunyai wanita idaman lain (Atika Rahayu) adalah sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
-9-
tangga dengan Tergugat; dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat
N
Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan adanya pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan ( pasal 19 huruf f PP
ED A
Nomor 9 Tahun 1975 );
Menimbang, bahwa dipihak lain Tergugat selaku isteri menolak untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dengan demikian masih dapat diharapkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun kembali. Bahwa tujuan perkawinan adalah
IM
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;
GG
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang salah tidak dapat mengajukan gugatan cerai berdasarkan alasan sebagaiman tersebut dalam pasal 19 huruf f, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard );
TIN
Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Rap. yang dimohonkan banding tersebut sekedar perbaikan dalam pertimbangannya, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;
N
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka
ILA
Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;
Mengingat, RBg. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan
AD
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;
NG
-
PE
-
MENGADILI:
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Rap.yang dimohonkan banding tersebut;
- 10 -
-
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
N
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).-
ED A
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017, oleh Kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH dan LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang
IM
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 7/PDT/2017/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam
GG
sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2017 oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA,SH.MH. sebagai Panitera
Kuasa Hukumnya.
Hakim - Hakim Anggota, ttd
TIN
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Para Pihak maupun
ILA
ttd
N
ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH
Hakim Ketua Majelis, ttd ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH
AD
LINTON SIRAIT, SH.MH.
PE
NG
Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah
Panitera Pengganti, ttd Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,-
