ME DA N
PUTUSAN
Nomor : 54/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
GI
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
ING
sebagai berikut dalam perkara antara :
1. KASIRUN GULTOM, Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Bertani, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat Tinggal di
NT
Huta Sipollung Desa Sitamiang Kabupaten Samosir
Kecamatan Onan Runggu
Provinsi Sumatera Utara; selanjutnya
disebut sebagai Pembanding I semula tergugat I;
ILA
2. JOSMAN GULTOM, Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Bertani, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat tinggal di Huta Sipollung Desa Sitamiang
Kecamatan Onan Runggu
NG AD
Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula tergugat II;
3. TAHAN GULTOM., Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Bertani , Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat tinggal di Sosor mangambit
Pardomuan
Kabupaten Samosir
Kecamatan
Onan
Provinsi Sumatera Utara,
PE
Runggu
Desa
selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula tergugat III;
4. BANGUN GULTOM, Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Bertani , Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat tinggal di Huta Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula tergugat IV; 5. MARIANA br.SAMOSIR NY. MANGANTAR GULTOM, Jenis kelamin : Perempuan, , Pekerjaan : Bertani, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat tinggal di Huta Sipollung Desa Sitamiang Provinsi
Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir. Sumatera
Utara,
selanjutnya
Pembanding V semula tergugat V;
disebut
sebagai
ME DA N
-2-
6. LISBEN GULTOM, Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Bertani , Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat tinggal di Huta Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya
GI
disebut sebagai Pembanding VI semula tergugat VI;
7. JOSAFAT GULTOM, Jenis kelamin : laki-laki, , Pekerjaan : wiraswasta,
ING
Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, tempat tinggal Huta Sipollung Desa Sitamiang Kabupaten Samosir
di
Kecamatan Onan Runggu
Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya
NT
disebut sebagai Pembanding VII semula tergugat VII; 8. DEMAS GULTOM, Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : wiraswasta , Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat tinggal di Huta Sipollung Desa Sitamiang Provinsi
ILA
Kabupaten
Sumatera
Kecamatan Onan Runggu Utara,
selanjutnya
disebut
sebagai Pembanding VIII semula tergugat VIII;
NG AD
9. LUPINUS GULTOM, Jenis kelamin : laki-laki, Pekerjaan : wiraswasta/Ketua Umum Perhimpunan Gultom Hutabalian Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek), Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, alamat : Jl.Tanah Merdeka No.11.A RT 09/ RW 05. Kel. Susukan Kec.Ciracas Jakarta Timur 13750 DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula
PE
tergugat IX;
10. K.SIMBOLON, Jenis kelamin : Laki-laki, , Pekerjaan : wiraswasta/Sekretaris Perhimpunan
Gultom
Hutabalian
Jakarta
Bogor
Depok
Tangerang Bekasi (Jabodetabek), Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Alamat : Jl.Tanah Merdeka No.11 A RT 09/RW 05 Kel.Susukan Kec.Ciracas Jakarta Timur 13750 DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding X semula tergugat X; Lawan
1. SARLES GULTOM, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 48 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat di Kompleks Ruko Griya Sitorus jalan Kapten M.H. Sitorus No. B.10 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota
ME DA N
-3-
Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara; selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. SAHALA GULTOM,Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 50 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat di Huta
GI
Sibutar Desa Siriaon Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
ING
Pembanding II semula tergugat II;
3. HARLEM GULTOM, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 56 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat di
Jalan
NT
Sumatera No. 149 Kota Jambi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula tergugat III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sarles Gultom,SH.,MH 2. Antoni Purba.,SH.,
Pandiangan.SH.,MH
3.Rosmawari
ILA
Sumihar
masing-masing
Purba.,SH.
Advokat/
4.
Penasihat
Mangembang Hukum
dan
Pengacara, berkantor di Ruko Griya Sitorus Jalan Kapten M.H Sitorus No. B.10
NG AD
Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Balige
tanggal
06
Oktober
2014
dibawah
Register
No.
119/SK/2014/PN.BLG, selanjutnya Penggugat I juga ada memberikan Kuasa Kepada 1. Mangembang Pandiangan,SH,.MH. 2. Antoni Sumihar Purba,SH. 3. Rosmawari Purba, SH Advokat/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum
PE
berkantor pada Kantor Advokat Sarles Gultom SH., MH & Rekan beralamat di Ruko Griya Sitorus Jln. Kpt. MH Sitorus No. B.10 Kota Pematang Siantar, Sumut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige No. 134/SK/2015/PN.BLG tanggal 15 Juli 2015; Dan CAMAT Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir, beralamat di Onanrunggu Kecamatan
Onanrunggu Kabupaten Samosir
Provinsi
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat XI; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
ME DA N
-4-
TENTANG DUDUK PERKARA;
Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 43/Pdt.G/2014/PN.Blg tertanggal 06 Oktober 2014,
GI
telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut : 1. Bahwa kakek moyang Para Penggugat adalah benama Gultom Hutapea, anak
kedua atau keturunan dari Toga
ING
dan Gultom Hutapaea adalah
Gultom yang merupakan sub clan marga keturunan dari Toga Pandiangan, dan Toga Pandiangan adalah anak ketiga dari Raja Lontung, dan Raja Lontung adalah keturunan dari Raja Sariburaja dan Raja Sariburaja adalah
NT
keturunan dari Guru Tatea Bulan dan Guru Tatea Bulan adalah keturunan dari Siraja Batak yang menjadi Kakek Moyang Suku Batak yang bermula di Sianjurmula-mula Pulau Samosir;
ILA
2. Bahwa sesuai dengan riwayat silsilah yang ada dimiliki oleh para penggugat bahwa Toga Gultom mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki kandung yaitu : 1. Gultom Hutatoruan atau disebut juga Gultom Tujuan laut. 2. Gultom
NG AD
Hutapea, 3. Gultom Hutabagot;
3. Bahwa sesuai hikayat yang diketahui secara umum dikalangan keturunan Toga Gultom bahwa semasa hidupnya Toga Gultom juga ada mengangkat seorang anak laki-laki ( batak : mangain anak) yang diberi nama Gultom Hutabalian;
4. Bahwa dahulu kala Toga Gultom (kakek moyang penggugat) membuka yang dijadikan
PE
tanah kosong di wilayah Onanrunggu Pulau Samosir
sebagai Tanah leluhur ( batak : bona pasogit) dan sebagai pemukiman dan areal pertanian bagi keturunan dari Toga Gultom, dan tanah kosong yang dibuka Toga Gultom (kakek moyang para penggugat) itu menjadi satu wilayah NAGARI pada masa penjajahan belanda dan disebut dengan NAGARI
GULTOM,
dan
wilayah
tersebut
menjadi
masuk
wilayah
Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir pada masa sekarang; 5. Bahwa selanjutnya Tanah kosong yang dibuka oleh Toga Gultom (kakek moyang para penggugat) tersebut kemudian diwariskan kepada ketiga anak keturunannya menjadi tiga bagian dan tanah tersebut menjadi tanah pusaka ulayat ( batak : Golat) bagi masing-masing keturunan Toga Gultom; 6. Bahwa Tanah pusaka yang dibuka oleh Toga Gultom tersebut menjadi tiga bagian tanah ulayat (batak : golat), yaitu : a. Tanah Ulayat ( batak :Golat ) Gultom Hutatoruan (tujuan laut) meliputi wilayah Lumban Niambit Tujuan Laut berbatasan dengan Sosor Pea, Simarjojong dan sekitarnya;
ME DA N
-5-
b. Tanah Ulayat ( batak :Golat ) Gultom Hutapea diantaranya wilayah
SITAMIANG
yang
terdiri
dari
meliputi wilayah
SIPOLLUNG,SIMARDALIHAN,SIBUTAR, SIRIAON ,SIATULAN, SILIMA LOMBU, HUTA HOTANG dan JANJI MATOGU dan juga di wilayah RIANIATE, LUMBAN TONGA-TONGA GONTING dan sekitarnya;
GI
c. Tanah Ulayat ( batak :Golat ) Gultom Hutabagot meliputi Huta Joring wilayah Janji Matogu;
ING
7. Bahwa Gultom Hutabalian yang menjadi anak angkat ( batak : anak ain) dari Toga Gultom tersebut tidak mempunyai tanah pusaka ulayat ( batak : golat) dari Toga Gultom sesuai dengan hikayat yang diketahui oleh para penggugat;
(golat)
secara
NT
8. Bahwa akibat Gultom Hutabalian tidak mempunyai tanah pusaka ulayat tersendiri
maka
Gultom
Hutabalian
beserta
para
keturunannya bermukim bersama di tanah ulayat ( batak : Golat) milik
ILA
Gultom Hutapea hingga sampai sekarang ini, sehingga kedudukan Gultom Hutabalian beserta keturunannya adalah saudara pemukim bersama ulayat (batak : dongan tubu parripe pangisi ni golat) di tanah ulayat (golat) Gultom
NG AD
Hutapea;
9. Bahwa sesuai hukum adat batak tentang kepemilikan tanah ulayat (golat) maka saudara pemukim bersama ulayat (batak : dongan tubu parripe pangisi ni golat) tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah ulayat (golat) tetapi hanya mempunyai hak mendiami dan mengusahai atas tanah ulayat (golat) atas ijin pemilik tanah ulayat (golat), sehingga saudara pemukim
PE
bersama ulayat (batak : dongan tubu parripe pangisi ni golat) tidak boleh mendirikan atau membangun sesuatu di atas tanah ulayat (golat) secara tetap atau kekal (permanent) tanpa persetujuan dari keturunan pemilik tanah ulayat (golat); 10. Bahwa kakek moyang para penggugat adalah keturunan (batak : pomparan) dari Gultom Hutapea yang mempunyai tanah ulayat (golat) di tanah ulayat (golat) Gultom Hutapea di wilayah SITAMIANG yaitu di Kampung (huta) SIPOLLUNG; 11. Bahwa para penggugat adalah keturunan dari Oppu Balubu Gultom Hutapea, dan Oppu Balubu Gultom Hutapea memiliki 3 orang anak yaitu : 1. Oppu Solonggahon gelar Raja Lan Gultom Hutapea Kepala Kampung Sibutar kakek Penggugat I , 2. St.Lusius Gultom Hutapea kakek Penggugat II , 3. St. Elias Gultom Hutapea kakek Penggugat III;
ME DA N
-6-
12. Bahwa Oppu Solonggahon gelar Raja Lan Gultom Hutapea yang semasa hidupnya berkedudukan sebagai Kepala Kampung Sibutar orang anak yaitu :
memiliki 3
a. Ganjang Gultom Hutapea bermukim di kampung Sipollung. b. Barkansit Gultom Hutapea bermukim di kampung Sibutar.
GI
c. Monang Gultom Hutapea bermukim di Kota Medan . 13. Bahwa sesuai dengan ranji silsilah di atas maka Ganjang Gultom Hutapea,
ING
dan Barkansit Gultom Hutapea serta Monang Gultom Hutapea adalah cucu dari OPPU BALUBU GULTOM HUTAPEA;
14. Bahwa Ganjang gultom Gultom Hutapea memiliki keturunan yaitu : Jaman Gultom Hutapea;
NT
15. Bahwa Barkansit Gultom Hutapea memiliki keturunan yaitu : a. Rolman Gultom Hutapea.
b. Ir. Sabungan Gultom Hutapea.
ILA
c. Dules Gultom Hutapea.
d. Drs. Morris Gultom Hutapea..
e. Sarles Gultom SH.MH ( in casu : Penggugat I ).
NG AD
f. Nikson Gultom Hutapea.
16. Bahwa Monang Gultom memiliki keturunan yaitu : Zulkifli Gultom Hutapea; 17. Bahwa St.Lusius Gultom Hutapea memiliki keturunan yaitu Jansen Gultom Hutapea dan Jansen Gultom Hutapea Memiliki keturunan
yaitu Sahala
Gultom Hutapea ( in casu : Penggugat II ) dan Herdal Gultom Hutapea; 18. Bahwa Elias Gultom Hutapea memiliki keturunan yaitu : 1. Medan Gultom
PE
Hutapea ,2.Sudin Gultom Hutapea,3.Mangiring Gultom Hutapea
dan
Medan Gultom Hutapea Memiliki keturunan yaitu : 1.Harlem Gultom Hutapea (in casu : Penggugat III ),2.Hardiman Gultom Hutapea ,3.Hadirun Gultom Hutapea
4.Harmadi Gultom Hutapea dan 5.Koradin Gultom
Hutapea dan Sudin Gultom Hutapea memiliki keturunan yaitu : Fredddy Gultom Hutapea dan Edu Gultom Hutapea; 19. Bahwa dahulu Kakek moyang para penggugat yang bernama OPPU BALUBU GULTOM
HUTAPEA telah membuka dan mendirikan sebuah
kampung (batak : huta) di dalam Tanah ulayat (golat) Gultom Hutapea dengan cara membuat benteng (batak : parik) sekeliling kampung (huta) dan kampung (huta) tersebut diberi nama HUTA SIPOLLUNG, dan Oppu Balubu Gultom Hutapea telah mendaftarkan kampung Sipollung tersebut kepada pemerintah Belanda pada masa penjajahan sesuai aturan yang berlaku pada saat itu, dan Pemerintah Belanda melalui Asissten controleur di Pangururan Samosir telah menerbitkan surat besluit pendaftaran
ME DA N
-7-
kampung Sipollung tersebut sesuai dengan
Petikan dari Register der
Kampoengs Met de daarover besturende Radja’s dengan Nummer 111, Nama
Kampoeng
:
SIPOLLUNG,
nama
Toenggane
ni
Hoeta
O.Baloeboe(baca: : O.BALUBU), dan sekaligus menjabat sebagai R.II (batak : RAJA PADUA ) : O. BALUBU, dan Nama Djaihutan : O.R NAHAL
20. Bahwa
Kampung
Sipollung
GI
GULTOM;
merupakan tempat
perkampungan
dan
ING
mempunyai areal pekarangan di sekelilingnya yang luasnya kira-kira 16822 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah timur
: Danau Toba
Sebelah selatan : Sungai/Tanah Op.Balubu.
: Jalan Raya Onanrunggu - Lagundi .
Sebelah utara
: Tanah Op.Balubu
NT
Sebelah barat
21. Bahwa sesuai aturan yang berlaku pada masyarakat batak pada umumnya
ILA
dan masyarakat batak di pulau Samosir khususnya pada zaman dahulu bahwa seseorang hanya dapat mendirikan kampung (huta) di atas tanah ulayat kakek moyangnya atau para leluhurnya, dan orang yang mendirikan
NG AD
kampung (huta) di dalam tanah ulayat kakek moyangnya atau leluhurnya itulah yang menjadi tungganeni huta / pemilik kampung; 22. Bahwa sesuai Petikan dari Buku Bius atau Buku Register der Kampoeng Met de daarover besturende Radja’s dengan Nummer 111, Nama Kampoeng : SIPOLLUNG, nama Toenggane ni Hoeta : O.BALUBU dan sekaligus menjabat sebagai R.II (batak : RAJA PANDUA ) : O. BALUBU,
PE
dan Nama Djaihutan : O.R NAHAL GULTOM, telah terbukti bahwa Kampung (huta) Sipollung terdaftar dan tercatat atas nama OPPU BALUBU GULTOM HUTAPEA maka sebagai pemilik dan pendiri dari kampung (huta) Sipollung
adalah
Oppu
Balubu
Gultom
Hutapea
sesuai
dengan
Yurisprudensi (Putusan) Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Mei 1977 No. 1333 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa Buku Bius adalah Suatu alat bukti sempurna yang membuktikan sipemilik/Sipendiri suatu perkampungan yang namanya tertulis dalam buku bius); 23. Bahwa Jaman alias Ama Rosli Gultom Hutapea ( cicit
dari Raja Op.
Baloeboe Gultom Hutapea) telah memdaftarkan kembali kampung Sipollung ke kantor Camat Onanrunggu sesuai dengan Surat Keterangan No. 1045/2/1980 yang menyatakan
tentang pendaftaran Kampung/Huta
Sipollung atas nama Jaman alias Ama Rosli Gultom ( cicit dari Raja Op. Baloeboe Gultom Hutapea) di Kecamatan Onan Runggu dahulu Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Kabupaten Samosir, sehingga berdasarkan
ME DA N
-8-
surat tersebut telah terbukti bahwa Kampung Sipollung tetap dikuasai dan diusahai oleh keturunan Oppu Balubu Gultom Hutapea dan termasuk para penggugat;
24. Bahwa kakek moyang Para Tergugat adalah keturunan (batak : pomparan) dari belahan marga (sub clan) Gultom Hutabalian yang merupakan anak
GI
angkat (batak : anak ain) dari Toga Gultom, dan para Tergugat adalah keturunan dari OPPU MANGKOMAT GULTOM HUTABALIAN berdasarkan
ING
keterangan Lupinus Gultom (Tergugat IX);
25. Bahwa para kakek dan orangtua para penggugat memberitahukan kepada para penggugat bahwa semasa hidupnya Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian telah turut bermukim di Kampung (huta) Sipollung tersebut
NT
bersama dengan kakek para penggugat yang bernama Oppu Balubu Gultom Hutapea dan kedudukan Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian adalah sebagai saudara semarga pemukim bersama (batak : dongan tubu
ILA
parripe pangisini huta), sehingga Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian beserta keturunannya tidak termasuk sebagai marga yang meraja ( belanda : HEERSENDE MARGA atau batak : tungganihuta/raja huta) di kampung
NG AD
(huta) Sipollung maupun di tanah ulayat sekitarnya sehingga Oppu Manghomat Gultom Hutapea beserta keturunannya tidak mempunyai hak milik mutlak (eigendom recht) atas tanah yang dikuasai dan diusahainya di tanah ulayat (golat) Gultom Hutapea maupun di kampung Sipollung dan tanah sekitarnya;
26. Bahwa ketika Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian turut bermukim di
PE
kampung Sipollung tersebut, juga ada mengusahai beberapa bidang tanah yang berada disekitar kampung Sipollung tersebut yang dijadikan sebagai areal
pertanian,
dan
tanah
tersebut
beralih
diusahai
oleh
para
keturunannnya setelah Oppu Manghomat Gultom Hutabalian meninggal dunia; 27. Bahwa ada beberapa keluarga keturunan dari Oppu Manghomat Gultom Hutabalian juga masih turut bermukim di kampung (huta) Sipollung hingga sampai sekarang dan juga ada mengusahai tanah ulayat yang kosong peninggalan kakek moyang para penggugat yang ada di sekitar kampung sipollung; 28. Bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah sebagian dari keturunan dari Oppu Manghomat Gultom Hutabalian yang masih turut bermukim di kampung Sipollung tersebut hingga sampai sekarang, dan para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII juga ada mengusahai beberapa
ME DA N
-9-
bidang tanah ulayat kosong peninggalan kakek moyang para penggugat yang ada disekitar kampung Sipollung tersebut;
29. Bahwa sesuai kedudukan dari Oppu Manghomat Gultom Hutabalian dan para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang bukan termasuk keturunan dari Gultom Hutapea yang menjadi pemegang hak ulayat di
GI
Tanah ulayat Gultom Hutapea, maka para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII juga tidak turut mempunyai hak ulayat di atas tanah ulayat
ING
Gultom Hutapea termasuk di kampung Sipollung dan tanah sekitar kampung Sipollung tersebut;
30. Bahwa sesuai asal-usul kekerabatan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah sebagai Keturunan Gultom Hutabalian maka Tergugat I
NT
sampai dengan Tergugat VIII tidak turut sebagai pemangku hak ulayat di atas tanah ulayat Nagari Gultom termasuk di tanah ulayat Gultom Hutapea dan di kampung sipollung khususnya;
ILA
31. Bahwa kedudukan Gultom Hutabalian beserta keturunannya tidak termasuk sebagai marga yang meraja ( belanda : heersende marga) yang mempunyai tanah ulayat (golat) di wilayah nagari Gultom juga disebutkan secara tegas
NG AD
dalam Notulen Rapat Adat Negeri Gultom dalam pemilihan Candidat Kepala Nagari Gultom pada tanggal 18 September 1936 dimana para pengetua adat keturunan (batak : Pomparan ) Toga Gultom yang bermusyawarah dalam rapat tersebut menerangkan tentang sejarah dari keturunan (batak : pomparan) GULTOM HUTABALIAN hingga dapat bermukim di wilayah tanah ulayat Nagari Gultom umumnya dan di tanah Hak Ulayat Sitamiang
PE
dan Kampung Sipollung khususnya,
dan dalam notulen rapat pada
halaman empat dituliskan sebagai berikut: “SEGALA JANG HADLIR SAMA SETOEDJOE MENERANGKAN BAHASA HOETABALIAN BOEKAN ANAK SEDJATI
DARI
GOELTOM,
HANJALAH
ANAK
JANG
DIANGKAT,
SEDJARAHNJA DOELOE ADA LELAKI DIHANJOETKAN AROES = BADAI SAMPAI KEPOELAU SAMOSIR INI DARI MANA ASALNJA TIADA TENTOE,
LANTAS
INI
ORANG
SELAKOE
TEMAN
MANOESIA
DIPANDANG HINGGA DIANGKAT GOELTOM DJADI ANAKNJA YANG BOENGSOE.
BOEKAN
SADJA
BAGIAN
GOELTOM
MEMANDANG
HOETABALIAN SEBAGAI ADIKNYA, DJUGA TOEROENAN SIDARI (SAMOSIR), PAKPAHAN DAN SITINDJAK (SEGALA TOEROENAN SI TOGA SAMOSIR) SAMA BERADIK PADA HOETABALIAN, BOLEH DIBILANG HOTEABLIAN ADALAH MARTABAT RENDAH, KETERANGAN INI DIKUATKAN OLEH CANDIDATEN TOEROENAN LOEMBANTORUAN,
ME DA N
- 10 -
HUTAPEA DAN RADJA-RADJA SERTA KETOEA-KETOEA TOEROENAN HUTABAGOT;
32. Bahwa sesuai sejarah di Nagari Gultom dan dengan Notulen Rapat Adat Negeri Gultom dalam pemilihan Candidat Kepala Nagari Gultom pada tanggal 18 September 1936 yang menerangkan tentang sejarah dan latar
HUTABALIAN
telah
terbukti
GI
belakang serta asal-usul kekerabatan ( batak : partuturon ) dari GULTOM bahwa
Gultom
Hutabalian
beserta
ING
keturunannya tidak ikut menjadi sebagai pemilik tanah ulayat (Golat) di daerah Nagari Gultom pada umumnya dan tanah ulayat Gultom Hutapea khususnya yang
masuk wilayah admnistratif pemerintahan Kecamatan
Onanrunggu Kabupaten Samosir pada masa sekarang; Rapat Adat Negeri Gultom dalam pemilihan
NT
33. Bahwa dalam Notulen
Candidat Kepala Nagari Gultom pada tanggal 18 September 1936 juga ada diterangkan para pengetua adat tentang Hak penerimaan sesajen adat
ILA
(batak : parjambaran ) dari Hewan atau ternak yang dipotong apabila ada pesta adat yang diselenggarakan masyarakat adat di Nagari Gultom maka keturunan Toga Gultom yang berhak menerima jambar Raja Bius adalah
NG AD
sebagai berikut :
a. Gultom Hutatoruan (tujuan laut) yaitu mendapat jambar atas anak sulung dari Toga Gultom berupa badan kerbau
yaitu PANGKAL PAHA
TERNAK/HEWAN SESAJEN (batak : HAE BONA atau TOELAN BONA = belanda : achterpoot); b. Gultom Hutapea yaitu mendapat jambar sebagai anak kedua dari Toga
PE
Gultom mendapat jambar berupa paha kerbau sebelah bawah (batak : HALINGKIS); 34. Bahwa Keturunan sub clan Gultom Hutabagot dan sub clan Gultom Hutabalian tidak ada mendapat jambar bius sebagai pemilik Hak ulayat (Golat) di wilayah Nagari Gultom sejak dari dahulu hingga sampai sekarang apabila ada pesta adat yang dilaksanakan oleh masyarakat ulayat (batak : Pesta Bius); 35. Bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII ada menguasai beberapa bidang tanah kosong yang berada disekitar kampung ( Huta) Sipollung dimana tanah tersebut merupakan sebagian dari tanah ulayat peninggalan dari kakek para penggugat yang bernama OPPU BALUBU GULTOM HUTAPEA yang dikuasai dan diusahai secara tersendiri oleh OPPU BALUBU GULTOM HUTAPEA semasa hidupnya selaku keturunan dari Gultom Hutapea selaku pemegang hak ulayat (golat) di wilayah tersebut;
ME DA N
- 11 -
36. Bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengaku tanah ulayat yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut sebagai tanah peninggalan dari kakeknya yang benama Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian;
37. Bahwa tindakan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengaku tanah ulayat yang
dikuasai oleh para Tergugat tersebut sebagai tanah
GI
peninggalan dari kakeknya yang bernama Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian tidak benar dan mengkangkangi Hak Ulayat para penggugat
ING
selaku keturunan dari OPPU BALUBU GULTOM HUTAPEA khususnya dan keturunan (pomparan) Gultom Hutapea pada umumnya yang menjadi pemegang hak ulayat di kampung (huta) Sipollung tersebut, karena semula Gultom Hutabalian maupun para keturunannya yang menjadi kakek moyang
NT
dari Oppu Manghomat Gultom Hutabalian dan para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dapat bermukim di daerah Tanah ulayat milik Gultom Hutapea yang berada di wilayah Nagari Gultom dan atau Tanah Ulayat
MENUMPANG “PARRIPE”
ILA
Sitamiang dimana kampung Sipollung terletak adalah hanya bersifat “ atau
atau
Semarga
DONGAN
Pendiam bersama
TUBU
PARRIPE)
”
(bahasa
batak
berdasarkan
tali
NG AD
persaudaraan karena Gultom Hutabalian khususnya dan Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian
tidak
ada memiliki tanah ulayat (Golat) di wilayah
Nagari Gultom pada masa dahulu; 38. Bahwa
baru-baru ini Para penggugat melihat para Tergugat I sampai
dengan Tergugat X mendirikan sebuah Monument atau Tugu terbuat dari semen beton (batak : Tambak batu napir) atas nama GULTOM
PE
HUTABALIAN di atas sebidang tanah ulayat (golat) peninggalan dari Oppu Balubu Gultom Hutapea yang merupakan bagian dari tanah ulayat Gultom Hutapea yang terletak di kampung (huta) Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir yang luasnya lebih kurang kira-kira 64 M2 (enampuluh empat meter bujur sangkar) dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkampungan Sipollung. Sebelah barat berbatasan dengan
: Jalan raya Onan Runggu –Lagundi.
Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Kampung. Sebelah Selatan berbatasan dengan
:
Tanah
yang
diusahai
Pangihutan Sijabat. Dan selanjutnya disebut : Objek Terperkara. 39. Bahwa sesuai pengakuan Tergugat IX dan Tergugat X kepada Tergugat XI bahwa Tanah tempat pendirian atau tempat pembangunan Monument atau Tugu Gultom Hutabalian tersebut telah diserahkan oleh Tergugat I sampai
dengan Tergugat VIII
ME DA N
- 12 -
selaku keturunan atau ahli waris dari Oppu
Mangkomat Gultom Hutabalian kepada Pengurus perkumpulan marga Gultom Hutabalian Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang- Bekasi (Jabodetabek) yang diwakili oleh
LUPINUS GULTOM
dan K.SIMBOLON ( in casu :
Tergugat IX dan Tergugat X) selaku Ketua dan Sekretaris dari perkumpulan Gultom
Hutabalian
Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-
GI
marga
Bekasi
(Jabodetabek), dan penyerahan dibuat dihadapan Notaris Ny.Edith Siahaan
Bekasi Provinsi Jawabarat; 40. Bahwa
ING
Naibaho,SH. dengan Akta Notaris tanggal 12 April 2014 di Jatiasih Kota
Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah mendirikan
Monument atau Tugu
(batak : Tambak Batu napir)
Gultom Hutabalian
NT
tersebut tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari keturunan atau ahli waris dari Oppu Balubu Gultom Hutapea selaku ahli waris pemilik hak ulayat (golat) dan pendiri Kampung (batak : sipukka huta) Sipollung dan tanah
ILA
perladangan di sekitarnya.
41. Bahwa Para Penggugat selaku keturunan dari Oppu Balubu Gultom Hutapea yang menjadi pemegang hak ulayat atas tanah tempat berdirinya Gultom Hutabalian tersebut telah melarang para
NG AD
Monument atau Tugu
Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk meneruskan pembangunan atau pendirian Monument atau Tugu tersebut sampai ada mufakat dan musyawarah antara para Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan keturunan dari Oppu Balubu Gultom Hutapea yang menjadi pemegang hak ulayat atas tanah tempat berdirinya Monument atau Tugu
Gultom
PE
Hutabalian tersebut, tetapi para Tergugat I sampai dengan Tergugat X tidak menghiraukan himbauan para Penggugat tersebut; 42. Bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat X tetap melanjutkan pembangunan Monument atau Tugu Gultom Hutabalian tersebut dengan alasan bahwa tanah tempat beridirinya Monument atau Tugu Gultom Hutabalian tersebut merupakan harta peninggalan dari Ompu Mangkomat Gultom Hutabalian dan pendirian atau pembangunan Tugu Gultom Hutabalian tersebut telah mendapat ijin atau rekomendasi dari Tergugat XI sesuai dengan surat NOMOR :06/TAHUN 2014 tanggal 17 Juni 2014; 43. Bahwa para penggugat sangat keberatan atas tindakan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang membangun atau mendirikan Monument atau Tugu
Gultom Hutabalian tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari
Keturunan Oppu BALOEBOE GULTOM HUTAPEA selaku pemilik hak ulayat atas tanah terperkara tersebut, karena tindakan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X tersebut telah mengkangkangi hak dari
ME DA N
- 13 -
Keturunan Oppu BALOEBOE GULTOM HUTAPEA selaku pemilik hak ulayat atas tanah terperkara tersebut.
44. Bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X selaku keturunan dari Gultom Hutabalian dan atau keturunan dari Oppu Manghomat Gultom Hutabalian tidak boleh
mendirikan bangunan yang bersifat kekal
GI
(permanent) di atas tanah ulayat milik keturunan Oppu Balubu Gultom Hutapea selaku keturunan dari Gultom Hutapea yang terletak di kampung
ING
Sipollung tersebut tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari keturunan Oppu Balubu Gultom Hutapea sebagai pemegang hak ulayat karena semula Gultom Hutabalian maupun para keturunannya yang menjadi kakek moyang dari Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian dan para Tergugat I sampai
NT
dengan Tergugat X hanya bersifat “ menumpang atau Semarga Pendiam bersama ” (bahasa batak “PARRIPE” atau DONGAN TUBU PARRIPE) di kampung (huta) Sipollung khususnya dan di
Tanah ulayat (golat) milik
ILA
Gultom Hutapea yang berada di wilayah Nagari Gultom maupun di Tanah Ulayat Gultom Hutapea di Sitamiang pada umumnya; 45. Bahwa tindakan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X mendirikan
NG AD
Monument atau Tugu Gultom Hutabalian di atas tanah terperkara tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari keturunan Oppu Balubu Gultom Hutapea sebagai pemegang hak ulayat adalah suatu perbuatan yang mendahulukan kekuatan dan tidak mengindahkan aturan (batak : PAJOLO GOGO, PAPUDI UHUM), maka perbuatan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X tersebut
dapat
dikualifikasikan
sebagai perbuatan
melawan
hukum
PE
(onrechtmatige daad);
46. Bahwa Para penggugat sangat keberatan atas tindakan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X mendirikan Monument atau Tugu Gultom Hutabalian di atas tanah terperkara tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari keturunan Oppu Balubu Gultom Hutapea sebagai pemegang hak ulayat, dan Para penggugat tidak mungkin dapat menyelesaikan perselisihan atau persengketaan hak atas pendirian atau pembangunan Monument atau Tugu Gultom Hutabalian tersebut dengan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara damai, maka Perselisihan atau persengketaan ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan; 47. Bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap para penggugat khususnya dan para keturunan Oppu Balubu Gultom Hutapea pada umumnya, sehingga akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
para Tergugat I sampai dengan Tergugat X tersebut, maka
Para
ME DA N
- 14 -
Penggugat atau Keturunan dari Oppu Balubu Gultom Hutapea telah mengalami kegoncangan bathin yang menimbulkan keresahan sehingga para penggugat mengalami kerugian Immateriel yang tidak ternilai besarnya;
48. Bahwa pada hakekatnya kerugian immaterial yang dialami oleh para
GI
penggugat khususnya dan Keturunan Oppu BALUBU GULTOM HUTAPEA pada umumnya tidak dapat dinilai secara pasti, tetapi Para Penggugat
ING
menaksirnya sekedar biaya pemulihan kegoncangan bathin tersebut sebanyak Rp. 2.000.000.000 ( dua millyard rupiah); 49. Bahwa Para Penggugat dan atau keturunan Oppu Balubu Gultom Hutapea selalu melakukan pelarangan dan menghimbau supaya Para Tergugat I
NT
sampai dengan Tergugat X tidak melanjutkan pembangunan Moniment atau tugu Gultom Hutabalian di kampung (huta) Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onan runggu Kebaupaten Samosir tersebut
sampai ada
ILA
penyelesaian persengketaan atau persilisihan hak atas tanah tempat pendirian atau pembangunan Monument atau Tugu Gultom Hutabalian tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi Para Tergugat I sampai Tergugat
X
tetap
NG AD
dengan
mengerjakan
atau
melakukan
kegiatan
pembangunan Monument atau Tugu Gultom Hutabalian hingga sampai saat Gugatan ini diajukan, dan oleh karena itu Para penggugat memohon agar
Pengadilan
Negeri
Balige
membuat
putusan
provisi
untuk
memerintahkan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X menghentikan sementara pembangunan Monument atau Tugu
Gultom Hutabalian
PE
tersebut untuk mencegah kerugian yang lebih banyak lagi bagi para penggugat;
50. Bahwa agar Gugatan Para Penggugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila Gugatan Para Penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Para Penggugat memohon supaya Pengadilan Negeri Balige meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah terperkara; 51. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas Alat Bukti yang Sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat patut dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi; 52. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XI yang melawan hukum dengan menguasai tanah terperkara tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku keturunan dari Oppu Balubu Gultom Hutapea, maka para Tergugat I sampai dengan
ME DA N
- 15 -
Tergugat XI patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara
GI
Gugatan ini, serta memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna didengar
ING
keterangannya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :
--------------------------------------------------MENGADILI---------------------------------------I.
DALAM PROVISI :
NT
Memerintahkan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X menghentikan sementara pembangunan Monument atau Tugu Gultom Hutabalian di atas tanah terperkara sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
ILA
tetap (inkrahgt van gewijsde); II. DALAM POKOK PERKARA
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya; Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
NG AD
2. Menyatakan bahwa
hukum terhadap para penggugat dan atau keturunan Oppu Balubu Gultom Hutapea dalam pembangunan Monument atau Tugu Gultom Hutabalian di atas tanah ulayat peninggalan Oppu Balubu Gultom Hutapea seluas lebih kurang 64 M2 yang terletak di kampung (huta) Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir ;
PE
3. Menyatakan batal demi hukum Surat penyerahan hak atas tanah terperkara tanggal 12 April 2014 antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dengan Tergugat IX dan Tergugat X yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Edith Siahaan Naibaho,SH di Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. 4. Menyatakan Tanah Terperkara lebih kurang seluas 64 M2 dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkampungan huta Sipollung . Sebelah barat berbatasan dengan
: Jalan Raya Onanrunggu-Lagundi.
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah yang diusahai Pangihutan Sijabat. Sebelah Utara berbatasan dengan Adalah sah tanah ulayat (golat)
: Jalan Kampung . OPPU BALOEBOE GULTOM HUTAPEA
SELAKU KETURUNAN DARI GULTOM HUTAPEA ; 5. Menghukum
Para
Tergugat
I
sampai
dengan
Tergugat
X
untuk
mengosongkan tanah terperkara seluas kurang lebih 64 M2 tersebut dan
ME DA N
- 16 -
menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dengan baik dan kosong tanpa beban ;
6. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X membayar kerugian moril kepada Para Penggugat sebanyak Rp. 2.000.000.000 ( dua millyard rupiah) dengan kontan dan sekaligus ;
sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas
GI
7. Menyatakan
Tanah terperkara ;
ING
8. Menghukum Tergugat XI untuk tunduk dan mentaati putusan dalam Perkara ini .
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta
Kasasi ;
NT
(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua Ongkos Perkara yang timbul dalam Perkara ini;
ILA
Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
NG AD
Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan ada mengajukan suatu perubahan yaitu sebagai berikut;
1. Bahwa dalam surat gugatan hal 2 No. 5 tertulis “MARIANA br SAMOSIR NY MANGANTAR GULTOM, jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Bertani, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat tinggal di Huta Sipollung
PE
Desa Sitamiang Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir. Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya dalam hal ini akan disebut : TERGUGAT V; Selanjutnya dirubah/ diperbaiki bunyinya sebagai berikut: 5. MARIANA br SIMARE-MARE NY. MANGANTAR GULTOM, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan Bertani, Kebangsaan Indonesia, Agama : Kristen, Tempat Tinggal di Huta Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onanrunggu
Kabupaten
Samosir
Propinsi
Sumatera
Utara
dan
selanjutnya dalam hal ini akan disebut : TERGUGAT V; 2. Bahwa dalam surat gugatan hal 2 No.8 tertulis “DEMAS GULTOM, Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat tinggal di Huta Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya dalam hal ini akan disebut : TERGUGAT VIII; Selanjutnya dirubah/ diperbaiki bunyinya sebagai berikut: 8. DEMAS GULTOM, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat Tinggal di Huta
ME DA N
- 17 -
Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya dalam hal ini disebut : TERGUGAT VIII;
3. Bahwa dalam surat surat gugatan hal 4 No. 18 tertulis “Bahwa Elias Gultom Hutapea memiliki keturunan yaitu : 1. Medan Gultom Hutapea, 2. Sudin
GI
Gultom Hutapea,3.Mangiring Gultom Hutapea dan Medan Gultom Hutapea Memiliki keturunan yaitu : 1. Herlem Gultom Hutapea (in casu : Penggugat
ING
III), Hardiman Gultom Hutapea 4.Harmadi Gultom Hutapea dan 5. Koradin Gultom Hutapea dan Sudin Gultom Hutapea memiliki keturunan yaitu : Fredddy Gultom Hutapea dan Edu Gultom Hutapea. Selanjutnya dirubah/ diperbaiki bunyinya sebagai berikut:
NT
18. Bahwa dalam surat surat gugatan hal 4 No. 18 tertulis “Bahwa Elias Gultom Hutapea memiliki keturunan yaitu : 1. Medan Gultom Hutapea, 2. Sudin Gultom Hutapea,3.Mangiring Gultom Hutapea dan Medan Gultom
ILA
Hutapea Memiliki keturunan yaitu : 1. Herlem Gultom Hutapea (in casu : Penggugat III), Hardiman Gultom Hutapea 4.Harmadi Gultom Hutapea dan 5. Koradin Gultom Hutapea dan Sudin Gultom Hutapea memiliki
NG AD
keturunan yaitu : Fredddy Gultom Hutapea dan Edu Gultom Hutapea. 4. Bahwa dalam surat gugatan hal 4 No.20 tertulis “bahwa Kampung Sipollung merupakan
perkampungan
dan
mempunyai
areal
pekarangan
disekelilingnya yang luasnya kira-kira 16822 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur
: Danau Toba;
PE
Sebelah Selatan : Sungai/ Tanah Op. Balubu; Sebelah Barat
: Jalan Raya Onanrunggu-Lagundi;
Sebelah Utara
: Tanah Op. Balubu;
Selanjutnya dirubah/ diperbaiki sebagai berikut: 20. Bahwa Kampung Sipollung merupakan perkampungan dan mempunyai areal pekarangan disekelilingnya yang luasnya lebih kurang 16822 m2 dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur
: Danau Toba;
Sebelah Selatan : Sungai/ Tanah Op. Balubu; Sebelah Barat
: Jalan Raya Onanrunggu-Lagundi;
Sebelah Utara
: Tanah Op. Balubu;
5. Bahwa dalam surat gugatan hal 5 no. 25 tertulis “Bahwa para kakek dan orangtua para penggugat memberitahukan kepada para penggugat bahwa semasa hidupnya Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian telah turut bermukim di Kampung (huta) Sipollung tersebut bersama dengan kakek para
ME DA N
- 18 -
penggugat yang bernama Oppu Balubu Gultom Hutapea dan kedudukan Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian adalah sebagai saudara semarga pemukim bersama (batak : dongan tubu parripe pangisini huta), sehingga Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian beserta keturunannya tidak termasuk sebagai marga yang meraja ( belanda : HEERSENDE MARGA atau batak :
sekitarnya
sehingga
Oppu
GI
tungganihuta/raja huta) di kampung (huta) Sipollung maupun di tanah ulayat Manghomat
Gultom
Hutapea
beserta
ING
keturunannya tidak mempunyai hak milik mutlak (eigendom recht) atas tanah yang dikuasai dan diusahainya di tanah ulayat (golat) Gultom Hutapea maupun di kampung Sipollung dan tanah sekitarnya; Selanjutnya dirubah/ diperbaiki sebagai berikut:
NT
25. Bahwa para kakek dan orangtua para penggugat memberitahukan kepada para penggugat bahwa semasa hidupnya Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian telah turut bermukim di Kampung (huta) Sipollung tersebut
ILA
bersama dengan kakek para penggugat yang bernama Oppu Balubu Gultom Hutapea dan kedudukan Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian adalah sebagai saudara semarga pemukim bersama (batak : dongan tubu parripe
NG AD
pangisini huta), sehingga Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian beserta keturunannya tidak termasuk sebagai marga yang meraja ( belanda : HEERSENDE MARGA atau batak :
tungganihuta/raja huta) di kampung
(huta) Sipollung maupun di tanah ulayat sekitarnya sehingga Oppu Manghomat Gultom Hutapea beserta keturunannya tidak mempunyai hak milik mutlak (eigendom recht) atas tanah yang dikuasai dan diusahainya di
PE
tanah ulayat (golat) Gultom Hutapea maupun di kampung Sipollung dan tanah sekitarnya; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X begitu juga kuasa Tergugat XI telah mengajukan jawaban tertulis yang masing-masing dibacakan pada persidangan tanggal 27 Mei 2015 yang isinya sebagai berikut: Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat X: I
DALAM PROVISI : Bahwa letak tanah tempat pembangunan Tugu GULTOM HUTA BALIAN
berada di Kampung
( Huta ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan
Runggu, Kabupaten Samosir dan Kampung ( Huta ) Sipollung tersebut adalah sah secara hukum milik turunan GULTOM HUTA BALIAN sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo. Putusan Pengadilan
ME DA N
- 19 -
Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg , dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia agar menolak gugatan Provisi yang dimintakan oleh para Penggugat
agar Para Tergugat
menghentikan pembangunan Monumen atau TUGU GULTOM HUTA BALIAN diatas tanah perkara , sebab Para Penggugat tidak mempunyai otoritas dan
mendirikan TUGU GULTOM
GI
tidak memiliki Hak apapun untuk melarang Para Tergugat membangun dan atau HUTA BALIAN diatas tanah miliknya para
ING
Tergugat ;------------------------------------------------------------------------------------------II DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI :
1. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH NEBIS IN IDEM ;
bahwa Kampung
NT
Bahwa memperhatikan dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan ( Huta ) Sipollung dimana tempat Tugu GULTOM HUTA
BALIAN didirikan adalah milik Para Penggugat selaku keturunan OMPU
ILA
BALUBU GULTOM HUTAPEA ; --------------------------------------------------------Bahwa sebenarnya Kampung ( Huta ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir dimana TUGU GULTOM HUTA
NG AD
BALIAN didirikan adalah tanah milik GULTOM HUTA BALIAN bukanlah milik GULTOM HUTAPEA sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; -----------------------------
PE
Bahwa masalah kepemilikan Huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir ( sekarang ), keturunan dari OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA yakni 1. MONANG GULTOM, 2. NYONYA TAOAR
ALS. NAN JAMAN BORU SITINDAON,
JANDA DARI MENDIANG GANJANG GULTOM HUTA PEA, 3. JAMAN GULTOM HUTA PEA, selaku PENGGUGAT telah pernah menggugat : 1. ALLER GULTOM HUTA BALIAN, 2. JIRMAN GULTOM HUTA BALIAN, 3. KASIRUN GULTOM HUTA BALIAN, 4. AMA NI GAUL GULTOM HUTA BALIAN, 5. AMA NI PURIDIN GULTOM HUTA BALIAN, 6. AMA NI BOLUK GULTOM HUTA BALIAN, 7. AMA NI BERLI GULTOM HUTA BALIAN, 8. MANGANTAR GULTOM
HUTA
BALIAN ( selaku TERGUGAT ) dalam
Perkara Perdata Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; ----Bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K / Sip / 1978 tanggal 19 Desember 1979, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977, Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan
ME DA N
- 20 -
Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg putusan mana telah berkekuatan hukum tetap ( incracht van gewijsde ) dimana dalam putusan tersebut telah dengan tegas menyebutkan bahwa Huta ( Kampung ) Sipollung adalah milik keturunan GULTOM HUTA BALIAN ; --
GI
Bahwa kemudian dalam perkara aquo ( Perkara Perdata No.43 / Pdt.G / 2014/ PN-Blg ), PARA PENGGUGAT ( sekarang ), adalah juga sama yaitu
ING
: KETURUNAN DARI OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA, dan dalam Perkara Nomor 14 / Perdata / 1975/ PN-Blg para Penggugat juga adalah keturunan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA ; ---Bahwa Objek perkara dalam perkara Nomor.43 / Pdt.G / 2014 / PN-Blg
NT
dan Objek dalam Perkara Perdata Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg juga adalah sama yaitu TANAH TEMPAT TUGU GULTOM HUTA BALIAN YAKNI HUTA ( KAMPUNG ) SIPOLLUNG ; -----------
ILA
Bahwa dari apa yang telah terurai diatas, dimana Para PENGGUGAT dalam Perkara Perdata No 14 / Perdata / 1975
/ PN-Blg dan pihak
PENGGUGAT dalam Perkara Nomor 43 / Pdt.G / 2014 / PN-Blg adalah
NG AD
sama yaitu KETURUNAN OMPU BALUBU dan Objek Perkara adalah juga sama yaitu : HUTA (KAMPUNG ) SIPOLLUNG TEMPAT TUGU GULTOM HUTA BALIAN BERDIRI , oleh karena Pihak Penggugat adalah sama yakni Turunan OMPU BALUBU dan objek perkara adalah sama yakni Tanah tempat TUGU GULTOM HUTABALIAN / HUTA SIPOLLUNG berada untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, agar menolak gugatan
PE
Para Penggugat dengan dasar : Nebis in Idem ; ---2. SURAT KUASA TIDAK SAH DAN GUGATAN JUGA TIDAK SAH ; Bahwa bila memperhatikan Surat Gugatan Para Penggugat pada halaman 1 (satu) dinyatakan bahwa Penggugat - II SAHALA GULTOM dan Penggugat - III HARLEM GULTOM sesuai dengan Surat Kuasa Tanggal 1 September 2014 diwakili Kuasa Hukumnya dan telah memilih kediaman hukum ( domicilie ) di alamat Kantor Kuasa Hukumnya :
SARLES GULTOM,S.H.M,H
ANTONI SUMIHAR PURBA,S.H ROSMAWARI PURBA,S.H MANGEMBANG PANDIANGAN,S.H, M.H Para Advokat dan Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia ( PERADI ), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat kantor di Kompleks Ruko Griya Sitorus Jalan Kapten M.H.Sitorus No.B.10 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai
ME DA N
- 21 -
kuasa hukum dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama PenggugatPenggugat
Bahwa Penggugat- I SARLES GULTOM telah dengan tegas menyatakan mengajukan gugatan atas dan untuk dirinya sendiri kuasa khusus kepada
atau telah memberikan
SARLES GULTOM,S.H,M.H
selaku Advokat /
GI
Penasehat Hukum. Bahwa ternyata SARLES GULTOM selaku PENGGUGAT-I juga adalah merupakan Advokat / Penasehat Hukum dalam perkara aquo yang
ING
juga merupakan kuasa hukum dari pada PENGGUGAT–I, dan PENGGUGAT – III ;
PENGGUGAT -II
Bahwa secara umum pengertian Kuasa, dapat dirujuk pada pasal 1792 KUHPerdata yang menyatakan “ Pemberian kuasa “ adalah suatu persetujuan
NT
dengan mana seseorang memberikan kekuasaan pada orang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan sesuatu urusan “. Bahwa oleh karena “ Pemberian Kuasa “ itu bersifat konsensual dan sifat perjanjian atau persetujuan Kuasa adalah konsensual ( consensuale
ILA
dari
overeenkomst ) yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan ( agreement ) antara hubungan Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dalam arti hukum ;
NG AD
Bahwa oleh karena hubungan antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa merupakan dalam bentuk persetujuan maka tidak terlepas dari apa yang telah diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata
yang berbunyi : “ Suatu persetujuan
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “ ; Bahwa selanjutnya dalam pasal 1315 KUHPerdata berbunyi : “ Pada
PE
umumnya tak seseorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri “ Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 18 Ayat ( 2 ) Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat jelas dinyatakan bahwa “ Advokat tidak dapat di identikan dengan klientnya dalam membela perkara klient --------------------------“ Bahwa ternyata SARLES GULTOM selaku Penggugat - I dalam perkara aquo, juga merupakan Kuasa hukum bagi dirinya sendiri sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan aquo adalah tidak dapat dibenarkan sebab bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku kemudian juga akan dapat menimbulkan suatu conflict interest dalam perkara aquo ; Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus dalam perkara aquo bertentangan dengan ketentuan hukum dengan jelas dan tegas Surat Kuasa Khusus yang demikian adalah tidak sah, dan selanjutnya oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah dengan demikian Gugatan para penggugat juga adalah tidak sah. Oleh karena itu Kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia agar
ME DA N
- 22 -
menolak
seluruh
dalil
gugatan
para
Penggugat
atau
setidak-tidaknya
menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvantkeljik veerklaard ) ; -------------------------------------ERROR IN OBJECTO ; Bahwa dalil gugatan para Penggugat
menyatakan objek perkara adalah
GI
sebidang tanah yang luasnya ± 64 m2 ( enam puluh empat meter persegi ) tempat TUGU GULTOM HUTA BALIAN berdiri, di Huta ( Kampung ) Sipollung,
ING
Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir dengan batasbatas sebagai berikut
Sebelah Timur berbatas dengan Perkampungan Sipollung Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Onan Runggu – Lagundi
NT
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah yang diusahai Pangihutan Sijabat Bahwa dalil para Penggugat
tersebut harus ditolak oleh karena para
ILA
Penggugat telah salah menetapkan Objek perkara ( error in objecto ) sebab Tempat / lokasi TUGU GULTOM HUTA BALIAN didirikan adalah berada di huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten
NG AD
Samosir. Sedangkan huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu tersebut adalah huta ( Kampung ) milik GULTOM HUTA BALIAN sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT.MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata /
PE
1975 / PN-Blg dan sudah berkekuatan hukum tetap ( Incracht van gewijsde ) ; -KURANG PIHAK YANG DIGUGAT ( PLURIUM LITIS CONSORTIUM ) ; Bahwa huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir adalah milik bersama semua keturunan GULTOM HUTA BALIAN baik yang sekarang tinggal di Sipollung maupun diluar huta ( Kampung ) Sipollung oleh karenanya ada banyak pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, termasuk yang tinggal di huta ( Kampung ) Sipollung. Oleh karena ada beberapa orang / pihak yang memiliki, menguasai dan mengusahai huta ( Kampung ) Sipollung tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, dengan demikian gugatan para Penggugat harus ditolak, atau setidak-tidaknya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvantkelijk veerklaard ) ;. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah para TERGUGAT kemukakan dan telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis-
ME DA N
- 23 -
mutandis mohon dianggap telah termasuk dan atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini ; --------------------Bahwa para TERGUGAT menolak dengan tegas setiap pernyataan, klaim, dalil, posita maupun petitum Para PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam gugatan aquo, kecuali terhadap hal-hal yang telah
GI
secara tegas diakui kebenarannya oleh Para TERGUGAT ; -----------------2. Bahwa para TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil, klaim para
ING
PENGGUGAT dalam gugatannya karena didasarkan pada cerita belaka, maupun hikayat dan bersifat sepihak yang nilai kebenarannya sulit dipertanggung jawabkan secara hukum ; ------------------------------------------3. Bahwa Para TERGUGAT sangat keberatan dan menolak semua dalil-
NT
dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan di Samosir ada istilah : HAK ULAYAT, PEMEGANG HAK ULAYAT, TANAH ULAYAT , PEMANGKU HAK ULAYAT, TANAH PUSAKA ULAYAT DAN SESAJEN
ILA
ADAT / HEWAN SESAJEN ;
Bahwa secara umum dalam Hukum Adat Batak di Samosir dan sekitarnya yakni tentang tanah serta kepemilikan tanah di Samosir tidak
NG AD
dikenal dengan kata-kata atau istilah HAK ULAYAT, PEMEGANG HAK ULAYAT, TANAH ULAYAT, PEMANGKU HAK ULAYAT, TANAH PUSAKA ULAYAT dan SESAJEN ADAT / HEWAN SESAJEN yang ada adalah antara lain : TANAH ADAT( TANO ADAT ), GOLAT MARGA, HUTA, LUMBAN, SOSOR, TUNGGANE HUTA
/ SIPUNGKA HUTA,
atau SI SUAN BULU, JAMBAR , RAJA HUTA, BIUS dan kemudian
PE
adalagi berbentuk jabatan yang diberikan oleh Pemerintah Belanda kepada Pribumi yaitu antara lain RAJA PAIDUA ( R-II ) dan DJAIHUTAN ; Bahwa dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya dengan
menggunakan istilah-istilah tersebut diatas dalam gugatannya adalah sangat terlalu dipaksakan dengan demikian sekali lagi kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menolak semua gugatan para Penggugat ; ---4. Bahwa dalil gugatan para PENGGUGAT pada point 3 ( tiga ) dan point 7 (tujuh) pada halaman 3 ( tiga ) yang menyatakan bahwa TOGA GULTOM semasa hidupnya ada mengangkat seorang anak laki-laki (mangain) yang diberi nama GULTOM HUTA BALIAN dan sebagai anak angkat (anak ain) tidak mempunyai pusaka ( golat ) ; ----------------------Bahwa dalil Para PENGGUGAT tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak, bila benar TOGA GULTOM semasa hidupnya ada mengangkat anak laki-laki ( mangain anak ) yakni GULTOM HUTA
ME DA N
- 24 -
BALIAN, jelaslah Para PENGGUGAT tidak memahami dengan baik arti atau makna yang sebenarnya tentang mangain ( mengangkat ) anak dan Hak-hak anak na diain ( yang diangkat sebagai anak ) dalam arti hukum ( Adat Batak ) yakni hak kepemilikan harta warisan dalam hukum Adat Batak : -----------------------
Balai
Pustaka
Jakarta
yang
GI
Bahwa menurut Kamus Bahasa dan Budaya Batak Toba, Penerbit ditulis
oleh
M.A.MARBUN
dan
ING
I.M.T.HUTAPEA bahwa “ Mangain “ berarti menerima seseorang masuk dan memakai marga keluarga baik secara perseorangan maupun secara kelompok . Selanjutnya menurut buku PUSTAHA TOMBAGA HOLING, Adat Batak, Patik Uhum, yang ditulis oleh RAJA PATIK TAMPUBOLON,
niain
NT
Penerbit Dian Utama, Jakarta, perihal kepemilikan harta pusaka anak na menyatakan “ adong do deba sian anak pungut laos diain gabe
anakna ima sian natading dilampin naso marama dohot naso marina,
ILA
torus dipagodang-godang jala laos dipanggoarhon asa gabe anakna , jala na rap mamusakai di arta pusaka dohot anak nanitubuhonna “ ( dalam bahasa Indonesia : ada dari sebahagian anak pungut
jadi diangkat
NG AD
menjadi anaknya dari sejak kecil yang yatim piatu terus dibesarkan dan dibuatkan
anak
dan
marganya
sama
dengan
marga
yang
mengangkatnya dan mengenai harta pusaka anak angkat sama-sama memiliki dengan anak kandung ) ; ------------------------------Bahwa kedua pendapat tersebut diatas telah didukung dan
dikuatkan oleh pendapat Mr.Teer Haar,Bzn dalam bukunya “ Beginselen
PE
en stelsel van het Adatrecht “ ( Asas asas dan Susunan Hukum Adat ) terjemahan dari K.Ng.Soebakti Poesponoto, Penerbit Pradnya Paramata, Jakarta, Cetakan ke 8 Tahun 1985, halaman 247 menyatakan : “ Anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya
sebagai orang
asing, sepanjang perbuatan ambil anak (adoptie) telah menghapuskan perangainya sebagai
orang asing dan menjadikannya perangai anak
maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak itulah titik pangkalnya Hukum Adat “ Bahwa dari pendapat tersebut diatas, dan dihubungkan dengan hukum waris adat Batak secara umum anak angkat ( anak na diain ) mempunyai hak kepemilikan warisan sebagaimana anak kandung. Dan untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menolak dalildalil gugatan para Penggugat ; -------------------------------------------------------5. Bahwa dalil gugatan para PENGGUGAT pada posita point 5 ( lima ) dan point 6 ( enam ) dihalaman 3
( tiga ) harus ditolak, sebab dalil para
ME DA N
- 25 -
Penggugat sangat dipaksakan dan hanya bersumber dari hikayat yang diciptakan para Penggugat yang nilai kebenarannya sangat diragukan ; 6. Bahwa tidak benar GULTOM HUTA BALIAN hanya dongan tubu parripe pangisi huta di Sipollung dan tidak mempunyai kampung ( huta ) Sipollung sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam posita point 7
GI
( tujuh ) dan 8 ( delapan ) halaman 3 ( tiga ), yang benar adalah : bahwa GULTOM HUTA BALIAN sebagai pemilik Huta ( Kampung ) Sipollung,
ING
Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir dan hal ini dapat dibuktikan dengan Jurisprudensi Hukum Indonesia yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan
NT
Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT.MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ( Incracht van gewijsde ) ; -----------
ILA
7. Bahwa tidak benar OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA yang membuka dan mendirikan HUTA SIPOLLUNG sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada point 19 ( sembilan belas ) halaman 4 (empat), sebab
NG AD
jauh sebelum OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA moyang para Penggugat berada di HUTA SIPOLLUNG, GULTOM HUTA BALIAN dan keturunannya telah berada di HUTA SIPOLLUNG, ini dapat dibuktikan dengan Makam moyang para Tergugat telah lebih dahulu dimakamkan di HUTA SIPOLLUNG sementara makam moyang Para Penggugat OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA tidak dimakamkan di Huta Sipollung dan
PE
hal tersebut membuktikan bahwa Moyang Para Tergugat adalah si Pemilik Kampung / Sipungka Huta dan jika benar
Moyang Tergugat
tidak pemilik kampung Sipollung tentu tidak dapat dimakamkan di Kampung Sipollung ; Bahwa
Buku Raja Bius Samosir adalah ciptaan pemerintahan
Belanda pada waktu itu, bahwa OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA yang disebut Raja di kampung Sipollung, dengan putusan tertanggal 25 Mei 1908 Nomor.2043 diberi pangkat R – II oleh Pemerintah Belanda dan sebutan Raja – II tidak sama dengan SIPUKKA HUTA ; ----------------Bahwa dalam Buku Bius tersebut tidak ada menerangkan bahwa OMPU
BALUBU
GULTOM
HUTAPEA
adalah
pemilik
Kampung
Sipollung,melainkan hanya menerangkan bahwa OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA
mempunyai pangkat R-II
yakni satu golongan
pangkat dalam Pemerintahan Belanda dan Bukanlah merupakan SIPUKKA HUTA atau sebagai PEMILIK HUTA SI POLLUNG ; ------------
ME DA N
- 26 -
Bahwa
kemudian
Sebutan
Djaihutan
juga
pada
masa
Pemerintahan Belanda ketika itu adalah bentuk jabatan yang diberikan oleh Pemerintah Belanda di Samosir, seorang Djaihutan bukanlah juga berarti seorang pemilik Huta atau Sipukka Huta ; -------------------------------Bahwa dalil gugatan Para penggugat pada Posita point 23 ( dua puluh
GI
tiga ) di halaman 5 ( lima ) yang menyatakan bahwa JAMAN GULTOM HUTAPEA Als AMA ROSLI GULTOM telah mendaftarkan kembali
ING
Kampung Sipollung ke Kantor Camat atas namanya pada tahun 1980 dan menyatakan Kampung Sipollung adalah tetap dikuasai dan diusahai oleh keturunan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA termasuk para Penggugat ; --------------------------------------dalil
Para
Penggugat
NT
Bahwa
tersebut
adalah
dalil
dipaksakan, dan sifatnya mencoba-coba, dan harus ditolak
yang sebab
sebenarnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1979
ILA
Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT.MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata /
NG AD
1975 / PN-Blg telah dengan tegas dinyatakan bahwa KAMPUNG (HUTA) SIPOLLUNG adalah milik GULTOM HUTA BALIAN ; Bahwa JAMAN GULTOM HUTAPEA, NAN JAMAN BORU
SITINDAON ISTERI MENDIANG GANJANG GULTOM HUTAPEA dan MONANG GULTOM HUTAPEA selaku Keturunan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA adalah pihak yang dikalahkan dalam Putusan
PE
Mahkamah Agung Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 1 Agustus 1977, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg
dan kemudian
mencoba-coba kembali
mendaftarkan Kampung SIPOLLUNG pada Tahun 1980 seakan-akan Pemilik Kampung Sipollung adalah keturunan OMPU BALUBU yaitu JAMAN GULTOM d.k.k, padahal pemilik Kampung Sipollung sebenarnya adalah GULTOM HUTA BALIAN ; ------------------------------------------------Bahwa
adalah
benar
Moyang
Para
Tergugat
adalah
OMPU
MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam posita point 24 ( dua puluh empat ) pada halaman 5 ( lima ) 8. Bahwa sebenarnya, sebelum OMPU MANGKOMAT GULTOM
HUTA
BALIAN yakni semasa hidup TOGA GULTOM , GULTOM HUTA BALIAN telah bermukim dan memiliki kampung Sipollung, dan tidak benar kalau
ME DA N
- 27 -
OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN sebagai saudara semarga pemukim bersama sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatan Para Penggugat pada posita point 25 ( dua puluh lima ), dan OMPU BALUBU bukanlah Tunggane Huta di Sipollung dan perlu diketahui bahwa TUNGGANE HUTA tidak identik dengan RAJA HUTA
GI
dengan demikian dimintakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar menolak dalil Para Penggugat ;----------------
keturunannya
ING
9. Bahwa adalah benar OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN dan tinggal di Huta Sipollung serta menguasai dan
mengusahai beberapa bidang lahan pertanian sebagai warisan dari GULTOM HUTA BALIAN sebagaimana didalilkan para Penggugat pada
NT
gugatannya pada posita point 26
( dua puluh enam ) di halaman 5 (
lima ) dan tidak ada pihak manapun yang keberatan ; ------------------------10. Bahwa adalah benar ada beberapa orang dari keturunan dari OMPU
ILA
MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN yang sampai sekarang tinggal di Kampung Sipollung sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam posita point 27 ( dua puluh tujuh ), dan posita point 28 ( dua puluh
NG AD
delapan ) dan keturunan dari OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN adalah tetap menguasai dan mengusahai lahan yang ada di Huta Sipollung dan sekitarnya sebagai milik mereka tanpa ada larangan dari pihak lain, sebab Kampung ( Huta ) Sipollung adalah benar milik Moyang Para Tergugat dan telah dikuatkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1979, Nomor : 178 K / Sip / 1978 , Jo.Putusan
PE
Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 1 Agustus 1977 Nomor : 184 / PERD / 1977 / PT.MDN ‘ Jo. Keputusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975, Nomor : 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; 11. Bahwa Kampung ( Huta ) Sipollung adalah milik GULTOM
HUTA
BALIAN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia tanggal 19 Desember 1979 Nomor : 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Agustus 1977 Nomor : 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor: 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg. Dan sampai sekarang keturunan GULTOM HUTA PEA, yakni : 1. SARIANA BR PAKPAHAN ALS. NAI ROSLI BR PAKPAHAN ,
2. TURANNA BR NAINGGOLAN
ALS. NAI LUKINAR BR NAINGGOLAN 3. HALOMOAN SITANGGANG ( Menantu NAI ROSLI )
4.
SOBIL GULTOM Anak NAI ROSLI BR
PAKPAHAN tanpa izin dari keturunan GULTOM HUTA BALIAN masih tinggal dan hidup di SIPOLLUNG ; ---------------------------------------------------
ME DA N
- 28 -
12. Bahwa adalah benar Tergugat I sampai dengan Tergugat X bukanlah termasuk keturunan GULTOM HUTAPEA sebagaimana didalilkan Para penggugat pada posita point 29 ( dua puluh sembilan ), tetapi Tergugat I sampai dengan Tergugat X
adalah keturunan OMPU MANGKOMAT
GULTOM HUTA BALIAN sebagai pewaris dan Pemilik Huta ( Kampung )
GI
Sipollung sebagaimana telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K /
ING
Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo. Putusan pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; 13. Bahwa benar sesuai asal usul kekerabatan Para Tergugat I sampai
NT
dengan Tergugat X adalah keturunan GULTOM HUTA BALIAN tidak turut sebagai Pemangku hak ulayat diatas tanah ulayat Nagari Gultom, sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada posita 30 ( tiga puluh )
Bahwa
ILA
halaman 6 ( enam ) ; -
Para Tergugat I sampai dengan Tergugat
X
adalah
keturunan GULTOM HUTA BALIAN dan merupakan pewaris dan pemilik
NG AD
huta ( kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; ---------
PE
Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita point 31 ( tiga puluh satu ) , point 32 ( tiga puluh dua ), 33 ( tiga puluh tiga ) dan point 34 ( tiga puluh empat ) adalah dalil yang sangat mengada-ada, tidak jelas, diragukan dan sangat dipaksakan dengan demikian dalil para Penggugat harus ditolak ; ---14. Bahwa adalah benar Tergugat – I sampai dengan Tergugat – VIII menguasai dan mengusahai tanah di Kampung Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada posita point 35 ( tiga puluh lima ) dan Point 36 ( tiga puluh enam ) adalah didasari bahwa tanah yang berada di Kampung ( Huta ) Sipollung adalah tanah milik GULTOM HUTA BALIAN yang merupakan peninggalan moyang para Tergugat yang bernama OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN, bukanlah milik OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA dan Keturunannya termasuk para Penggugat, hal ini telah dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung
ME DA N
- 29 -
tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; ---------------------------------15. Bahwa dalil gugatan Penggugat dapa posita point 37 ( tiga puluh tujuh )
GI
dengan tegas harus ditolak oleh Para Tergugat, sebab tidak benar OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN dan keturunannya
ING
sebagai MENUMPANG ATAU SEMARGA PENDIAM BERSAMA di HUTA SIPOLLUNG, tetapi OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN dan keturunannya adalah sah dan benar sebagai Pemilik KAMPUNG SIPOLLUNG hal ini dibuktikan dengan Putusan Mahkamah
NT
Agung Nomor 178 K / Sip / 1978, Tanggal 19 Desember 1979 , Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20
ILA
Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; ----16. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita point 38 ( tiga puluh delapan ) pada halaman 7( tujuh ) menyatakan bahwa sebidang tanah
NG AD
dengan luas 64 M2 ( enam puluh empat meter persegi ) terletak di Kampung ( Huta ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur berbatas dengan Perkampungan Sipollung, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan raya Onan Runggu – Lagundi Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung
PE
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang diusahai Pangihutan Sijabat
Dan selanjutnya disebut : Objek Terperkara ; Bahwa dalil Para penggugat tersebut diatas harus ditolak, sebab
Tanah
Perkara
sebagaimana
didalilkan
Para
Penggugat
adalah
merupakan bagian dari Kampung ( Huta ) Sipollung dan merupakan satu kesatuan dengan Huta (Kampung) Sipollung, sementara Huta (Kampung) Sipollung adalah milik waris Para Tergugat yang diterima dari Moyang Tergugat OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN ; -----------------Bahwa sebenarnya tanah yang luasnya ± 64 M2 ( enam puluh empat meter persegi ) dimana tempat TUGU GULTOM HUTA BALIAN didirikan berada dalam huta ( kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir. Dan Huta ( Kampung ) Sipollung adalah milik GULTOM
HUTA BALIAN dan keturunannya
Ic. Para
Tergugat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tanggal 19 Desember 1979 Nomor
ME DA N
- 30 -
178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan
Pengadilan Tinggi Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg. Dengan demikian sangat cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini
GI
agar dalil dalam gugatan para Penggugat ditolak ; ----17. Bahwa tentang KAMPUNG ( HUTA ) SIPOLLUNG tidak benar milik O.
GULTOM
HUTA PEA , tetapi yang benar adalah Milik
ING
BALUBU GULTOM
HUTA BALIAN ,untuk kesekian kali kami kemukakan
kehadapan Majelis Hakim yang mulia
bahwa KAMPUNG ( HUTA )
SIPOLLUNG sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik
NT
Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal
ILA
20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; ----18. Bahwa keturunan O.BALUBU GULTOM HUTAPEA yang bernama MONANG GULTOM HUTAPEA , Ny.TAOAR ALIAS NAN JAMAN BORU
NG AD
SITINDAON Janda dari Mendiang GANJANG GULTOM HUTAPEA, dan JAMAN GULTOM HUTAPEA ( PENGGUGAT ) telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige perihal : Kepemilikan Kampung ( Huta ) SIPOLLUNG terhadap : 1. ALLER GULTOM HUTA BALIAN, 2. JIRMAN GULTOM
HUTA BALIAN, 3. KADIRAN GULTOM
HUTA
BALIAN, 4. AMA NI GAUL GULTOM HUTA BALIAN, 5. AMA NI PURIDIN
PE
GULTOM HUTA BALIAN, 6. AMA NI BOLUK GULTOM HUTA BALIAN, 7. AMA NI BERLI GULTOM HUTA BALIAN, 8. MANGANTAR GULTOM HUTA BALIAN ( TERGUGAT )
dalam Perkara Perdata Nomor 14 /
Perdata / 1975 / PN-Blg ; 19. Bahwa adapun Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg, tertanggal 20 Juni 1975 tersebut adalah sebagai berikut : MENGADILI: -
Menerima gugat Penggugat untuk sebagian ;
-
Menyatakan sebagai hukum, bahwa Kampung Sipollung terperkara adalah Kampung Penggugat sebagai sipukka huta ;
-
Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat2 adalah sebagai Parripe di Kampung Sipollung ;
-
Menghukum Tergugat2
supaya meninggalkan dan mengosongkan
Kampung Sipollung, dan menyerahkan dalam keadaan baik kepada
ME DA N
- 31 -
Penggugat guna dapat
leluasa diusahai dan dimiliki dengan jalan
membongkar segala bangunan2nya dari atau Kampung Sipollung ; -
Menetapkan bahwa gongga yang telah dilakukan lebih dahulu tetap sah dan berharga ;
-
Menghukum Tergugat2
untuk membayar ongkos ongkos perkara
-
GI
yang sampai hari ini berjumlah Rp 20,000,- ( dua puluh ribu rupiah ) ; Menolak gugat selebihnya ;
ING
20. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg tertanggal 20 Juni 1975 tersebut, ALLER GULTOM, d.k.k selaku Tergugat dalam Perkara Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg tersebut telah mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Medan,
NT
dengan Nomor Perkara 184 / PERD / 1977 / PT-MDN ; 21. Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 01
Agustus 1977, Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN adalah sebagai
ILA
berikut :
MENGADILI:
Menerima permohonan banding dari Tergugat ;
-
Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 20 Juni
NG AD
-
1975 No.14/Perdata/1975/PN-Blg dalam perkara antara kedua pihak yang dibanding ;
MENGADILI SENDIRI :
-
Menolak gugatan Penggugat-Terbanding ;
-
Memerintahkan supaya gongga yang telah diletakkan atas Kampung
PE
Sipollung terperkara dan rumah bangunan Tergugat dicabut dengan segera ;
-
Menghukum Penggugat membayar ongkos2 perkara dalam kedua tingkatan, dalam tingkat pertama ditetapkan sebanyak Rp 20,000,- ( dua puluh ribu rupiah )
dan dalam tingkat banding ini dihitung
sebanyak Rp 3,125,- ( tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah ) ; 22. Bahwa
kemudian
MONANG
GULTOM
HUTAPEA,
d.k.k,
selaku
Terbanding / semula Penggugat, atas putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 1 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN tersebut mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung, yang terdaftar dengan perkara Nomor 178 K / Sip / 1978 ; 23. Bahwa adapun Amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979, Nomor 178 K / Sip / 1978 tersebut adalah sebagai berikut : M E M U T US K A N :
ME DA N
- 32 -
-
Menolak permohonan Kasasi dari Penggugat
untuk Kasasi :
MONANG GULTOM, untuk diri sendiri dan sebagai Kuasa dari : 1. Ny. TAOAR ALIAS NAN JAMAN BORU SITINDAON, 2. JAMAN GULTOM dan pemohon Kasasi dari Penggugat untuk Kasasi : ALLER GULTOM tersebut ;
Menghukum Penggugat2 untuk Kasasi akan membayar biaya perkara
GI
-
ribu seratus lima rupiah ) ;
ING
dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 10,105 ( sepuluh
24. Bahwa dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1979, Nomor 178 K / Sip / 1978 tersebut, Penggugat MONANG GULTOM,d.k.k / Pemohon Kasasi tidak mengajukan upaya hukum
NT
PENINJAUAN KEMBALI ( P K ) atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K / Sip / 1978 tersebut, dengan demikian Putusan Mahkamah Agung tersebut yang telah memutuskan bahwa Kampung ( Huta ) Sipollung
ILA
adalah milik GULTOM HUTA BALIAN adalah telah berkekuatan hukum tetap ( Incracht van gewijsde ) 25. Bahwa oleh karena tanah tempat Tugu Gultom Huta balian tersebut
NG AD
berada atau berdiri di Kampung ( Huta ) Sipollung dan Huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir adalah milik Gultom Huta balian Ic Para Tergugat
maka
penyerahan tanah tempat Tugu Gultom Huta balian berdiri / berada yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII kepada Tergugat
IX dan
PE
Tergugat X dihadapan Notaris Ny.Edith Siahaan Naibaho,S.H dengan Akta Notaris tanggal 12 April 2014 adalah sah dan berkekuatan hukum ;-26. Bahwa oleh karena Para TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT X yang telah mendirikan TUGU GULTOM HUTA BALIAN diatas tanah milik nya sendiri yaitu di Kampung ( Huta ) Sipollung, adalah tidak perlu mendapat izin atau persetujuan dari Keturunan OPPU BALUBU GULTOM HUTAPEA, sebab tanah tempat berdirinya TUGU GULTOM HUTA BALIAN yang terletak di Kampung ( Huta ) Sipollung adalah tanah milik GULTOM
HUTA
BALIAN , bukanlah milik OPPU BALUBU
GULTOM HUTAPEA hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K / Sip / 1978 Tanggal 19 Desember 1979, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN,Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; ----
ME DA N
- 33 -
27. Bahwa oleh karena tanah tempat berdirinya TUGU GULTOM BALIAN berada dan terletak di Huta
HUTA
( Kampung ) Sipollung dan oleh
karena Huta ( Kampung ) Sipollung adalah tanah milik GULTOM HUTA BALIAN sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan
GI
Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni
ING
1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai otoritas untuk melarang Para Tergugat I sampai Tergugat X untuk membangun TUGU GULTOM HUTABALIAN diatas tanah miliknya sendiri, kami memohon kepada Majelis Hakim yang
NT
memeriksa dan memutus perkara aquo agar menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat ; ----------------------------------------28. Bahwa adalah benar Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tetap
ILA
melanjutkan pembangunan TUGU GULTOM HUTA BALIAN dengan alasan bahwa tanah tempat berdirinya TUGU GULTOM HUTA BALIAN tersebut merupakan harta peninggalan / warisan
dari OMPU
NG AD
MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN. Dan Ijin ataupun Rekomendasi dari Tergugat XI ( Camat Kecamatan Onan Runggu ) untuk mendirikan TUGU
GULTOM
HUTA
BALIAN
adalah
sudah
benar,
sebab
Rekomendasi yang dikeluarkan Tergugat XI yakni Camat Onan Runggu dengan Nomor : 06 / Tahun 2014, tertanggal 17 Juni 2014 adalah telah berdasarkan keabsahan kepemilikan Kampung ( Huta ) Sipollung yakni
PE
milik GULTOM HUTABALIAN sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ;----------------------------------------29. Bahwa keberatan Para Penggugat selaku Keturunan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA atas didirikannya Tugu GULTOM HUTA BALIAN oleh keturunan OPPU MANGKOMAT GULTOM
HUTA BALIAN
sebagaimana didalilkan para penggugat pada posita point 43 ( empat puluh tiga ) di halaman 8 ( delapan ) adalah sangat tidak beralasan. Dalil para Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan sifatnya mencoba-coba, sebab sudah jelas bahwa tanah tempat / lokasi berdirinya Tugu GULTOM HUTA BALIAN adalah berada di kampung ( Huta ) Sipollung yang merupakan Kampung ( Huta ) milik Para Tergugat I ~ tergugat - VIII sebagai keturunan OPPU MANGKOMAT GULTOM
ME DA N
- 34 -
HUTA BALIAN hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PTMDN, Jo Putusan Pengadilan Neger Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN.Blg. Dan untuk itu kami mohon kepada Majelis
GI
Hakim yang mulia agar menolak dalil gugatan para Penggugat tersebut ; 30. Bahwa tindakan para Tergugat-I sampai dengan Tergugat-X yang
ING
mendirikan TUGU GULTOM HUTA BALIAN diatas tanah milik para tergugat–I sampai dengan tergugat – X yakni di Huta Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K /
NT
Sip / 1978 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN -Blg
ILA
tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat harus di kesampingkan ; -----------------------31. Bahwa tindakan Para Penggugat yang
melarang para Tergugat–I
NG AD
sampai Tergugat-X untuk meneruskan pembangunan Tugu GULTOM HUTA BALIAN di Huta Sipollung tidak dapat dibenarkan, sebab para Tergugat-I sampai dengan Tergugat–X membangun Tugu GULTOM HUTA BALIAN diatas tanah milik mereka sendiri sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978,Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal
PE
01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo.Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg, dengan demikian gugatan dalam Provisi para penggugat harus ditolak ; --------------------------------------------------32. Bahwa permohonan sita ( conservatoir beslag ) atas tanah perkara oleh para Penggugat harus ditolak sebab tidak didasari oleh hukum, oleh karena tanah perkara berada dihuta ( kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir sedangkan Kampung ( Huta ) Sipollung adalah jelas milik Para Tergugat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ;-----------------------------------
ME DA N
- 35 -
33. Bahwa oleh karena para Penggugat di pihak yang dikalahkan dalam perkara aquo, adalah pantas dan wajar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; --------------DALAM REKONVENSI
GI
Bahwa Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, X dalam Konvensi, sekarang menjadi Para Penggugat dalam Rekonvensi I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X ; disebut
:
-----------------------------------------------------------------
ING
Selanjutnya
PENGGUGAT DALAM REKONVENSI :
Bahwa PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dengan ini akan membuat, menandatangani dan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap : : SARLES GULTOM,
NT
PENGGUGAT DALAM KONVENSI - I
PENGGUGAT DALAM KONVENSI - II : SAHALA GULTOM, PENGGUGAT DALAM KONVENSI – III : HARLEM GULTOM ,
ILA
Selanjutnya disebut : -------TERGUGAT DALAM REKONVENSI : Bahwa adapun alasan-alasan hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :
NG AD
1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat d/r sebagaimana telah disampaikan didalam konvensi adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini ; 2. Bahwa para Penggugat d/r adalah keturunan GULTOM HUTA BALIAN dari Turunan OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN ‘ 3. Bahwa tanah perkara yang diperkarakan oleh Para Tergugat d/r yang
PE
luasnya ± 64 M2 (enam puluh empat meter persegi ) tempat TUGU GULTOM HUTA BALIAN didirikan adalah terletak didalam huta ( kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir dengan batas-batas : Sebelah Timur berbatas dengan Perkampungan Sipollung Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Onan Runggu – Lagundi Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah yang diusahai Pangihutan Sijabat 4. Bahwa Huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979,Nomor : 178 K / Sip / 1978 . Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri
ME DA N
- 36 -
Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg, adalah sah milik GULTOM HUTA BALIAN dan Keturunannya ; ---------------------5. Bahwa Huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, adalah milik Penggugat Dalam Rekonvensi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19
GI
Desember 1979 Nomor : 178 K / Sip /1978, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Agustus 1977, Nomor : 184 / PERD / 1977 / PT-
ING
MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor : 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg . Dan sampai sekarang turunan OMPU BALUBU GULTOM HUTA PEA
masih berada di Huta SIPOLLUNG
antara lain : 1. SARIANA BR PAKPAHAN Als. NAI ROSLI BR
NT
PAKPAHAN, 2. TURIANNA BR NAINGGOLAN Als. NAI LUKINAR BR NAINGGOLAN, 3. HALOMOAN SITANGGANG ( Menantu dari SARIANA BR PAKPAHAN Als. NAI ROLI BR PAKPAHAN, 4. SOBIL ( Anak dari
ILA
NAI ROSLI BR PAKPAHAN ) ;
6. Bahwa atas tindakan para Tergugat d/r yang telah mengajukan gugatan kepada Penggugat d/r ke Pengadilan telah menimbulkan kerugian
NG AD
kepada Para Penggugat d/r, kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut KERUGIAN MATERIIL : Bahwa akibat tindakan dari pada Tergugat d/r membuat pengurus Punguan GULTOM HUTA BALIAN (Ketua, Sekretaris, Bendahara) sejabodetabek yang berkedudukan di Jakarta harus datang ke Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir (pulanguntuk
mengadakan
pertemuan-pertemuan,
yang
dapat
PE
pergi)
diperhitungkan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan besarnya pembiayaan sebagai berikut : 5 x 3 x Rp 4,000,000.- = Rp 60.000.000.(enam puluh juta rupiah ) ; KERUGIAN IMMATERIIL : Bahwa akibat dari tindakan para Tergugat d/r yang melakukan gugatan ke Pengadilan telah mempermalukan dan merendahkan harkat dan martabat semua keturunan GULTOM HUTA BALIAN yang tidak ternilai tetapi cukup kami tetapkan sebesar Rp 5,000,000,000.- ( lima miliard rupiah ) ;--------------Hingga kerugian Materiill dan Immateriil yang dialami para Penggugat d/r adalah sebesar Rp 5.060,000,000.- (lima miliard enam puluh juta rupiah); 7. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan didasari fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat d/r, supaya putusan dalam
ME DA N
- 37 -
perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit voerbaar bij voorraad ) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;
Demikian jawaban, eksepsi dan Gugat Rekonvensi ini kami sampaikan kehadapan Majelis Hakim yang terhormat dan dengan segala kerendahan hati memohon agar Majelis Hakim yang terhormat agar memuat putusan yang
GI
amarnya berbunyi sebagai berikut :
MENGADILI: -
ING
DALAM PROVISI :
Menolak gugatan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI :
Menerima Eksepsi para Penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA : -
NT
-
Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
ILA
DALAM REKONVENSI :
1. Menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya : 2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah Keturunan
NG AD
GULTOM HUTA BALIAN ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah keturunan GULTOM HUTA BALIAN dari OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN ;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah tempat berdirinya TUGU GULTOM
HUTABALIAN adalah terletak didalam Huta ( Kampung )
PE
Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir ;
5. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977
/ PT.MDN, Jo Putusan Pengadilan
Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; 6. Menyatakan dalam hukum bahwa huta ( kampung ) Sipollung adalah huta ( kampung ) milik GULTOM HUTABALIAN ; 7. Menghukum semua turunan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA yang tinggal di Huta Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, termasuk didalamnya :1. ROSLI
BR PAKPAHAN , 2. TURIANNA
SARIANA ALS. NAI
ALS. NAI LUKINAR BR
NAINGGOLAN , 3. HALOMOAN SITANGGANG ( Menantu dari NAI ROSLI ) , 4. SOBIL ( Anak dari NAI ROSLI ) agar menyerahkan tanah
ME DA N
- 38 -
huta ( kampung ) Sipollung kepada keturunan dari GULTOM HUTA BALIAN tanpa dibebani persyaratan apapun ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet ( uit voor baar bij voorraad ) ;
9. Menghukum Tergugat d/r untuk membayar ganti Kerugan Materill dan
GI
Kerugian Materiil keseluruhannya sebesar Rp 5,060,000,000.- ( lima miliard enam puluh juta rupiah ) sekaligus ;
ING
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
1. Menghukum Penggugat d.k/ Tergugat d.r membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; ATAU :
NT
Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( aequo et bono ).
I. DALAM EKSEPSI
ILA
Jawaban Tergugat XI sebagai berikut :
A. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT 1. Bahwa
apabila
dicermati
dan
diteliti
dalil-dalil
gugatan
PARA
NG AD
PENGGUGAT, maka secara jelas dapat diketahui bahwa yang menjadi objek gugatan PARA PENGGUGAT merupakan kewenangan Pengadilan Tata
Usaha
Negara
karena
PARA
PENGGUGAT
mendalilkan
Gugatannya pada Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu yang dikeluarkan oleh TERGUGAT XI. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor
PE
5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". 3. Bahwa berdasarkan defenisi sebagaimana dikemukakan dalam angka 2 di atas, Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu Nomor: 06 Tahun 2014 yang
ditujukan
benderang
kepada
berbentuk
Saudara
keputusan
Kasirun tertulis
Gultom adalah terang yang
berisi
penetapan
(beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig), sehingga objek sengketa berupa Rekomendasi
ME DA N
- 39 -
Izin Mendirikan Tugu adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa selanjutnya maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah untuk penyelesaian masalah hak ulayat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir khususnya yang berada di Sipollung Desa Sitamiang
GI
Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir, dimana hak ulayat pada pokoknya adalah hak publik dan berada dalam lingkup hukum publik
ING
bukan hukum privat, karena hak ulayat adalah hak untuk mengatur penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah bukanlah sebuah alas hak untuk memiliki.
5. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah disebabkan oleh belum adanya
NT
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang penetapan hak ulayat sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
ILA
Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dimana ditegaskan bahwa kewenangan pengaturan hak ulayat ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dimana hal tersebut juga selaras dengan
NG AD
Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat yang mengatakan bahwa penetapan ada tidaknya hak ulayat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Bahwa berdasarkan pada poin 4-5 diatas, maka gugatan Para Penggugat adalah juga menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Negatif sehingga hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari
PE
Pengadilan Tata Usaha Negara. 7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT XI memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo oleh karena perkara a-quo merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. B. TENTANG PLURIUM LITIS CONSORTIUM (DIMANA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK LENGKAP). 1. bahwa Para Penggugat mengajukan gugatannya dengan mendalilkan bahwa Oppu Balubu Gultom Hutapea mewariskan Huta Sipollung kepada Para Penggugat, termasuk objek perkara. 2. bahwa Huta Sipollung bukan hanya dimiliki/dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat X, tetapi masih banyak pihak lain yang menguasai tanah Huta Sipollung tersebut, namun tidak diikutsertakan sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat yang
ME DA N
- 40 -
mempunyai hubungan hukum dengan yang didalilkan dalam gugatan PARA PENGGUGAT.
3. bahwa Keturunan dan/atau ahli waris dari Oppu Balubu Gultom Hutapea bukan hanya Para Penggugat saja, akan tetapi masih banyak keturunan dan/atau ahli warisnya yang lain, namun tidak diikutsertakan sebagai
4. Bahwa
berdasarkan
GI
pihak dalam perkara ini. hal-hal
tersebut
diatas
dengan
tidak
ING
diikutsertakannya Pihak-pihak tersebut, maka subjek gugatan PARA PENGGUGAT tidak lengkap sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
C. TENTANG GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam posita nomor 52 Tergugat XI
NT
•
ikut serta dalam menguasai tanah terperkara tanpa persetujuan Para Penggugat sedangkan dalam posita nomor 47 yang melakukan perbuatan
ILA
melawan hukum hanyalah Tergugat I s/d Tergugat X, sehingga gugatan diatas adalah kabur (obscuur libel). Dengan demikian Gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
NG AD
diterima.
D. TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini yang intinya mendalilkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, yaitu dengan menguasai dan mendirikan Monumen atau Tugu Gultom Hutabalian di Huta Sipollung yang luasnya lebih kurang 64 M2 adalah
PE
Nebis In Idem, karena terhadap objek sengketa dimaksud telah pernah diperiksa dan telah diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu dalam: •
Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 14/Perdata/1975/PN.BIg tanggal 20 Juni
1975
jo.
Putusan
Pengadilan
Tinggi
Medan
No.
184/PRD/1977/PT.MDN tanggal 26 Juni 1977 Jo. Putusan Mahkamah Agung Rl No. 178/K/Sip/1978 tanggal 19 Desember 1979. II. DALAM POKOK PERKARA Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain tentang eksepsi yang diajukan TERGUGAT XI bersama ini kami sampaikan Jawaban atas Gugatan PARA PENGGUGAT sebagai berikut: 1. Bahwa apa yang telah kami uraikan DALAM EKSEPSI diatas mohon secara mutatis mutandis dianggap telah kami uraikan DALAM POKOK PERKARA ini sehingga tidak perlu diulangi lagi.
ME DA N
- 41 -
2. Bahwa TERGUGAT XI menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini.
3. Bahwa PARA PENGGUGAT sesungguhnya tidak dapat membedakan aspek hukum Publik dalam hak ulayat sehingga dalam dalil-dalil
GI
Gugatannya telah mempersamakan hak ulayat dengan hak milik. Bahwa Hak Ulayat harus dilihat sebagai hak pemanfaatan bersama, dimana
ING
konsep hak ulayat mengandung pengertian bahwa wilayah tertentu itu adalah wilayah yang dikuasai secara bersama-sama oleh seluruh warga persekutuan. Basis material hak-hak ulayat adalah satu persekutuan hidup setempat, bukan pada satu kategori kebudayaan, sub-kebudayaan,
NT
atau etnisitas. Secara kewilayahan, persekutuan hidup terikat pada satu wilayah tentorial tertentu. Hak-hak adat hidup dan/atau melekat pada wilayah
teritorial
yang
menjadi
wilayah
kedaulatan
persekutuan.
ILA
Kesatuan wilayah teritorial inilah yang disebut sebagai wilayah dibawah hak ulayat persekutuan hidup setempat itu. 4. Bahwa tidak ada hak ulayat yang bisa diwarisi sebagaimana dalam dalil
NG AD
PARA PENGGUGAT pada angka 5 karena apabila seseorang anggota persekutuan tidak lagi menggunakan tanah ulayat, maka tanah tersebut akan kembali kepada persekutuan hidup setempat sehingga hak ulayat lebih menekankan kepada hak publik dan tidak ada hak ulayat yang dimiliki oleh orang pribadi. 5. Bahwa
sesuai
BPN
ketentuan
Nomor
5
Peraturan
Tahun
1999
Menteri tentang
Negara pedoman
PE
Agraria/Kepala
dengan
penyelesaian masalah Hak Ulayat masyarakat hukum adat, kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat meliputi 3 (tiga) unsur yaitu: -
Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
-
Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
-
Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
ME DA N
- 42 -
Senada dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tersebut kriteria penentuan masih adanya hak ulayat menurut Maria Soemardjono (Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hal.43) adalah bahwa bila disepakati untuk mengatur tentang pengakuan hak ulayat, maka persyaratan tersebut harus dipenuhi secara kumulatif karena
GI
merupakan petunjuk bahwa hak ulayat dikalangan masyarakat hukum itu masih ada, sebaliknya kiranya adil bila salah satu diantara persyaratan itu sudah tidak
ING
ada lagi, maka dapat dikatakan bahwa hak ulayat sudah tidak ada lagi. 6. Bahwa dalil - dalil PARA PENGGUGAT yang mengatakan bahwa Huta Sipollung sebagai hak ulayatnya adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar atas hukum karena penentuan ada tidaknya hak ulayat harus
NT
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dimana sampai dengan saat ini belum pernah diterbitkan suatu Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terutama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang
ILA
menetapkan Huta Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir sebagai hak ulayat dari PARA PENGGUGAT. 7. Bahwa TERGUGAT XI menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada
NG AD
angka 52 karena TEGUGAT XI tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan TERGUGAT XI dalam mengeluarkan Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dimana unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: - Adanya suatu perbuatan: bahwa perbuatan TERGUGAT XI yang
PE
mengeluarkan Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu adalah sematamata dalam posisinya sebagai Camat Onanrunggu yang mempunyai wewenang dalam memberikan rekomendasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah diajukan pemohon yaitu adanya datadata sebagai berikut: a. Formulir Permohonan IMB dari TERGUGAT I; b. Surat
Keterangan
Keabsahan
Tanah
Nomor:
60/2008/04/SAM/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Desa; c. Surat Pernyataan dan Penyerahan Tanah Kampung Sipollung kepada Pengurus Punguan Gultom Hutabalian se-Jabodetabek; d. Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 14/Perdata/1975/PN.BIg tanggal 20 Juni 1975 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 184/PRD/1977/PT.MDN tanggal 26 Juni 1977 Jo. Putusan Mahkamah Agung Rl No. 178/K/Sip/1978 tanggal 19 Desember 1979.
ME DA N
- 43 -
-
Perbuatan tersebut melawan hukum: bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT XI sama sekali bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai abdi masyarakat yang melayani permohonan masyarakat. Adanya kesalahan dari pihak pelaku: bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya
tidak
menguraikan
perihal
adanya
GI
-
kesalahan
dari
TERGUGAT XI dan TERGUGAT XI tidak melakukan kesalahan dalam
-
ING
penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu tersebut. Adanya kerugian bagi korban: bahwa dengan adanya tindakan TERGUGAT XI yaitu mengeluarkan Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu tidak merugikan pihak manapun.
Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian: bahwa
NT
-
mengacu pada uraian butir diatas terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT XI, sehingga dengan demikian
ILA
tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan TERGUGAT XI terhadap kerugian yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT. 8. Bahwa dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 48 adalah dalil
NG AD
gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah, dimana tuntutan tersebut semata-mata
hanya
merupakan
pemikiran
dan
asumsi
PARA
PENGGUGAT belaka tanpa didasari oleh suatu data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa yurisprudensi berikut:
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 558.K.SIP/1983 tanggal 28 Mei
PE
-
1984, menegaskan: Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak. -
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 117K/SIP/1971 tanggal 2 Juni 1971 dan No. 459K/SIP/1975 tanggal 18 September 1975, menegaskan: Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak.
-
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 550K/SIP/1979 pada intinya menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian immateril haruslah dirinci.
9. Bahwa tuntuntan uitvoerbaar bij voorraad dari PARA PENGGUGAT adalah sangat mengada-ada karena sangat bertentangan dengan SEMA Rl No.Um/282/VI/1136/III/69 tertanggal 2 Juli 1969 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001
ME DA N
- 44 -
tentang permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa : setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7
GI
SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan agar setiap akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus
ING
disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain
apabila
ternyata
dikemudian
hari
dijatuhkan
putusan
yang
membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Tanpa jaminan
NT
tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Bahwa selanjutnya menurut pasal 180 (1) HIR, putusan uitvoerbaar bij voorraad hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang
ILA
otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa kalaupun terdapat akta otentik, quod non, terhadap permohonan uitvoerbaar bij voorraad ini, Mahkamah Agung Rl
-
NG AD
berpendapat sebagai berikut: Dalam
Surat
Edaran
Negeri/Pengadilan
No.
Tinggi
02
Tahun
untuk
1975:
sangat
agar
Pengadilan
berhati-hati
dalam
mempergunakan lembaga uitvoerbaar bij voorraad. -
Dalam Surat Edaran No. 06 Tahun 1975: kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij
PE
voorraad walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/191 RBg telah dipenuhi. -
Dalam Surat Edaran No. 03 Tahun 1978 tertanggal 1 April 1978: menegaskan
kepada
Ketua/Hakim
Pengadilan
Negeri
diseluruh
Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR telah dipenuhi. Bila putusan uitvoerbaar bij voorraad dikabulkan maka dalam waktu 2 (dua) minggu setelah putusan, Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus mengirimkan salinannya kepada Pengadilan Tinggi dan tembusannya kepada Mahkamah Agung. Bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut sangat tepat mengingat akibat hukum yang ditimbulkan apabila putusan bersangkutan ditingkat berikutnya dibatalkan, maka dengan demikian tuntutan/Gugatan Penggugat yang meminta agar Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.
ME DA N
- 45 -
Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas TERGUGAT XI memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI:
1. Memeriksa dan memutuskan dalam Eksepsi terlebih dahulu sebelum
GI
pemeriksaan Pokok Perkara;
2. Menerima Eksepsi TERGUGAT XI untuk seluruhnya;
ING
3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA:
1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang
NT
timbul dalam perkara ini.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Pengadilan
ILA
Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut Negeri
Balige
telah
menjatuhkan
putusan
nomor
:
43/Pdt.G/2014/PN.Blg tanggal 11 Nopember 2015, yang amarnya berbunyi
NG AD
sebagai berikut :
Dalam Konvensi; Dalam Provisi; -
Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Para Tergugat;
PE
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian; - Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para penggugat dan atau keturunan Oppu Balubu Gultom Hutapea dalam pembangunan Monument atau Tugu
Gultom
Hutabalian di atas tanah ulayat peninggalan Oppu Balubu Gultom Hutapea seluas lebih kurang 64 M2 yang terletak di kampung (huta) Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir ; - Menyatakan terperkara
batal demi hukum Surat penyerahan hak atas tanah tanggal 12 April 2014 antara Tergugat I sampai dengan
Tergugat VIII dengan
Tergugat IX dan Tergugat X yang dibuat
dihadapan Notaris Ny. Edith Siahaan Naibaho,SH
di Jatiasih Kota
Bekasi Provinsi Jawa Barat. - Menyatakan Tanah Terperkara lebih kurang seluas 64 M2 batas-batas sebagai berikut :
dengan
ME DA N
- 46 -
Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkampungan huta Sipollung . Sebelah barat berbatasan dengan
: Jalan Raya Onanrunggu-Lagundi.
Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah yang diusahai Pangihutan Sijabat. Sebelah Utara berbatasan dengan
: Jalan Kampung .
GI
Adalah sah tanah ulayat (golat) OPPU BALOEBOE GULTOM HUTAPEA SELAKU KETURUNAN DARI GULTOM HUTAPEA ; Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk mengosongkan tanah terperkara
seluas
ING
-
kurang lebih
64
M2 tersebut
dan
menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dengan baik dan kosong tanpa beban ;
Menghukum Tergugat XI untuk tunduk dan mentaati putusan dalam
NT
-
Perkara ini .
Dalam Rekonvensi; -
ILA
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya; Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
-
NG AD
Dalam Konvensi dan Rekonvensi;
Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dalam Konvensi/ Penggugat I sampai dengan Penggugat X dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.146.000,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)
PE
Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa Pembanding I sampai dengan X semula Tergugat I sampai dengan X melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 16 Nopember 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 43/Pdt.G/2014/PN.Blg tanggal 11 Nopember 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I sampai dengan III semula Penggugat I sampai dengan III melalui kuasa hukumnya pada tanggal 6 Januari 2016, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI tanggal 7 Januari 2016; Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding I sampai dengan X semula Tergugat I sampai dengan X melalui kuasa hukumnya tertanggal 21 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I sampai dengan III semula Penggugat I sampai dengan III melalui kuasa hukumnya pada tanggal 6 Januari
ME DA N
- 47 -
2016, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI tanggal 15 Januari 2016;
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I sampai dengan III semula Penggugat I sampai dengan III melalui kuasa
GI
hukumnya tertanggal 18 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 Januari 2016, dan kontra memori
ING
banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I sampai dengan X semula Tergugat I sampai dengan X melalui kuasa hukumnya tanggal 18 Januari 2016; Relas
Pemberitahuan
Untuk
Melihat,
Membaca
dan
NT
Membaca
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Balige, yang disampaikan kepada Pembanding I sampai dengan X semula Tergugat I sampai dengan X melalui kuasa hukumnya tanggal 18 Januari 2016, kepada Terbanding I sampai
ILA
dengan III semula Penggugat I sampai dengan III melalui kuasa hukumnya tanggal 19 Januari 2016, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI tanggal 15 Januari 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14
NG AD
(empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang,
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
PE
Pembanding I sampai dengan X semula Tergugat I sampai dengan X melalui kuasa hukumnya melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding I sampai dengan X semula Tergugat I sampai dengan X melalui kuasa hukumnya, menerangkan sebagai berikut : KEBERATAN KE-SATU : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah salah dan keliru menenerapkan hukum pembuktian lebih-lebih dalam kepemilikan huta Sipollung tempat Tugu Gultom Hutabalian Berdiri.
ME DA N
- 48 -
Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya pada putusannya tanggal 11 November 2015 Nomor : 43/Pdt.G/2014/PN-Blg, yakni pada halaman 71 ( tujuh puluh satu ) alinea 3 ( tiga ) yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1979, Nomor 178 K/Sip/1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Agustus 1977
GI
Nomor 184/PERD/1977/PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14/Perdata/1975/PN-Blg tidaklah sama dengan perkara
ING
aquo yang mempermasalakan pendirian Tugu Gultom Hutabalian, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Indonesia tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178/K/Sip/1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184/PERD/1977/PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal
NT
20 Juni 1975 Nomor 14/Perdata/1975/PN-Blg mempermasalahkan Gongga yang diletakkan atas kampung Sipollung terperkara dan rumah bangunan Tergugat sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi tanggal 1977
Nomor
184/PERD/1977/PT-MDN
ILA
01Agustus
disebutkan
bahwa
“ Memerintahkan supaya gongga yang telah diletakkan atas Kampung Sipollung terperkara dan rumah bangunan bangunan Tergugat dicabut segera “.
NG AD
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige jelas-jelas telah salah dan keliru, bahwa yang dipermasalahan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K/Sip/1978, Jo Putusan
pengadilan
Tinggi
Medan
tanggal
01
Agustus 1977
Nomor
184/PERD/1977/ PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14/Perdata/1975/PN-Blg adalah “ Masalah kepemilikan
PE
Kampung Sipollung “.
Bahwa Gugatan ini dulunya telah pernah diajukan oleh MONANG GULTOM HUTAPEA, d.k.k ( Pihak Penggugat ) melawan ALLER GULTOM HUTABALIAN, d.k.k dalam perkara Perdata Nomor 14/Perdata/1975/PN-Blg ; Bahwa duduk perkara Perdata Nomor 14/Perdata/1975/PN-Blg tersebut adalah sebagai berikut : -
Bahwa Kampung Sipollung adalah Kampung Penggugat dimana atas Kampung tersebut Nenek Penggugat sebagai Sipukka huta ;
-
Bahwa Tergugat – I
JIRMAN GULTOM HUTABALIAN dengan tidak
setahu Penggugat telah memperbesar rumahnya di Kampung Sipollung, dan hal ini telah Penggugat larang akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat – I ; -
Kemudian bahwa Tergugat2 tidak mau mengikuti adat2 di Kampung Sipollung dan tidak patuh kepada peraturan2 Kampung dan telah sering mengadakan
hal2
yang
tidak
diingini
oleh
Penggugat,
dengan
ME DA N
- 49 -
mengatakan bahwa Kampung Sipollung adalah kepunyaan mereka Tergugat2 ; -
Maka atas tindakan Tergugat2 Penggugat merasa telah dirugikan dan merupakan penghinaan kepada Penggugat, ter-lebih2 bahwa TergugatTergugat menghilangkan hak Penggugat atas Kampung Sipollung ;
Nomor 14/Perdata/1975/PN-Blg tersebut sebagai
berikut : 1. Menerima Gugat Penggugat ;
ING
dalam perkara Perdata
GI
Bahwa Para Penggugat telah mengajukan petitum dalam Gugatannya
2. Menyatakan sebagai hukum,bahwa kampung Sipollung terperkara adalah kampung Penggugat sebagai Sipukka huta ;
kampung Sipollung
NT
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat2 adalah sebagai parripe di
4. Menghukum Tergugat2 supaya meninggalkan dan mengosongkan
ILA
kampung Sipollung dan menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat guna dapat leluasa diusahai dan dimiliki dengan jalan membongkar segala bangunan2nya dari atas kampung Sipollung ;
NG AD
5. Menetapkan bahwa Gongga yang telah dilakukan lebih dahulu tetap syah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat2 untuk membayar segala ongkos2 perkara ; 7. Menyatakan keputusan dapat terus dijalankan kendatipun TergugatTergugat banding ataupun kasasi ; Bahwa adapun Putusan Perkara Perdata Nomor 14/Perdata/1975/PN-Blg
PE
adalah sebagai berikut : MENGADILI: -
Menerima gugat Penggugat untuk sebagian ;
-
Menyatakan sebagai hukum, bahwa kampung Sipollung terperkara adalah kampung Penggugat sebagai Sipukka huta ;
-
Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat2 adalah sebagai parripe di kampung Sipollung
-
Menghukum Tergugat2
supaya meninggalkan dan mengosongkan
kampung Sipollung dan menyerahkan dengan baik kepada Penggugat guna dapat leluasa diusahai dan dimiliki, dengan jalan membongkar segala bangunan2 dari atas kampung Sipollung ; -
Menetapkan Gongga yang telah dilakukan lebih dahulu tetap syah dan berharga ;
-
Menghukum Tergugat2 untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang sampai hari ini berjumlah Rp 20,000,- ( dua puluh ribu rupiah ) ;
ME DA N
- 50 -
-
Menolak gugat selebihnya ;
Bahwa atas putusan Pengadilan Balige Nomor 14/Perdata/1975/PN-Blg tangal 20 Juni 1975 tersebut
ALLER GULTOM HUTABALIAN d.k.k ( Para
Tergugat ) telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan ;
Bahwa adapun Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Agustus
GI
1977 Nomor 184/PERD/ 1977/PT-MDN amarnya berbunyi : MENGADILI:
Menerima permohonan banding dari Tergugat ;
-
Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 20 Juni
ING
-
1975 No.14 / Perdata /1975/PN- Blg dalam perkara antar kedua belah pihak yang dibanding ;
NT
D AN M E N G A D I L I S E N D I R I ; -
Menolak Gugatan Penggugat – Terbanding ;
-
Memerintahkan supaya gongga yang telah diletakkan atas kampung
ILA
Sipollung terperkara dan rumah bangunan Tergugat, dicabut dengan segera ; -
Menghukum Penggugat membayar ongkos2 perkara dalam kedua
NG AD
tingkatan, dalam tingkat pertama ditetapkan sebanyak Rp 20,000,- ( dua puluh ribu rupiah ) dan dalam tingkat banding ini sampai hari ini dihitung sebanyak Rp 3,125 ,- ( tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah ) ; Bahwa atas Keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Agustus 1977 Nomor 184/PERD/1977/PT.MDN tersebut kedua belah pihak yang berperkara telah mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
PE
Bahwa adapun Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978 amarnya berbunyi sebagai berikut : MEMUTUSKAN : -
Menolak permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi : MONANG GULTOM , untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari : 1. NY TAOAR alias NAN JAMAN BORU SITINDAON, 2. JAMAN GULTOM, dan permohonan kasasi dari penggugat kasasi untuk kasasi : ALLER GULTOM tersebut;
-
Menghukum Penggugat2 untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 10,105,- ( sepuluh ribu seratus lima rupiah ) ;
Bahwa atas Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1979
Nomor 178 K/Sip/1978 tersebut yang telah menolak
permohanan kasasi , dan tidak ada pihak yang mengajukan Peninjauan Kembali atas Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K/Sip/1978 tersebut dengan demikian telah berkekuatan hukum tetap ;
ME DA N
- 51 -
Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Agustus 1977 Nomor 184 /PERD/1977/ PT-MDN dalam pertimbangan hukumnya 4 ( empat ) alinea 3 dan alinea 4 ( empat ) dengan tegas menyatakan bahwa Nenek Tergugatlah ( GULTOM HUTABALIAN – red ) yang lebih dahulu berada di kampung itu dan yang membukanya sebagai pemilik kampung Sipollung terperkara ;
GI
KEBERATAN KE-DUA :
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan
ING
mengadili perkara aquo telah salah dan keliru yang menyatakan bahwa OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA kakek Para Penggugat adalah Sipungka huta Sipollung.
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Putusan tanggal Nomor 43/Pdt.G/2014/PN-Blg yakni pada pertimbangan
NT
11 November 2015
hukumnya pada halaman 70 ( tujuh pulu ) alinea 3 ( tiga ), 4 ( empat ), dan 5 ( lima ) dengan mengutip pendapat J.C.Vergouwen dalam bukunya yang berjudul
ILA
“ Masyarakat dan Hukum Adat Batak “ pada halaman 129 buku tersebut menyatakan bahwa “ Penguasa di kampung biasanya adalah Kepala Kampung yang dikenal dengan yang paling umum adalah Raja Huta . ...... dst, “. Dan Raja
NG AD
huta tidak sama dengan sipukka huta; Bahwa selanjutnya pada alinea 4 ( empat ) putusan Pengadilan Negeri Balige yakni dalam pertimbangan hukumnya dengan mengutip pendapat J.P.Sitanggang dalam bukunya
“ Raja Napogos “ pada
halaman 5 ( lima ) buku tersebut menyatakan : bahwa yang dimaksud dengan Tunggane Huta adalah Orang yang membangun huta baru . Dan OMPU
PE
BALUBU GULTOM HUTAPEA bukanlah membuka huta ( kampung ) yang baru; Bahwa fakta hukum dalam perkara aquo yakni keterangan saksi Para Penggugat yang bernama SAHATMAN MANIK
dipersidangan menyatakan
bahwa “ sebelum OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA ke huta Sipollung sudah ada GULTOM HUTABALIAN tinggal dihuta Sipollung kira-kira 900 ( sembilan ratus ) tahun yang lalu atau 11 ( sebelas ) generasi , dan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA meninggal dunia sekitar tahun 1930-an , dan kemudian OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA adalah Bapak uda dari Nenek saksi , sedangkan keturunan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA baru 4 ~ 5 generasi tinggal di huta Sipollung. Dan keterangan saksi ini membuktikan bahwa tidak benar OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA sipukka huta atau membangun huta baru ; Bahwa fakta hukum juga dalam perkara aquo yakni keterangan saksi Para Tergugat yang bernama TANJUNG RUMAHORBO dipersidangan dibawah sumpah mengemukakan bahwa sipukka huta ( yang membuka huta baru ) di
ME DA N
- 52 -
Sipollung adalah OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTABALIAN. Dan benar OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA berada/tinggal di huta Sipollung namun bukan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA sipukka huta Sipollung karena GULTOM HUTABALIAN telah berada di Sipollung pada saat OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA datang ke Sipollung. Dan sebelum ke kampung Sipollung
GI
OMPU NI ONGGANG GULTOM HUTAPEA ( Ayah OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA ) dan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA tinggal di Huta Bolon.
ING
Dan keterangan saksi Para Tergugat yang bernama TANJUNG RUMAHORBO ini membuktikan bahwa bukan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA sipukka huta ( yang membuka huta ) di huta Sipollung ;
Bahwa kemudian dalam Keputusan Pengdilan Tinggi Medan tanggal 01
NT
Agustus 1977 Nomor 184/PERD/1977/PT-MDN dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 3 ( tiga ) dan halaman 4 ( empat ) telah dengan tegas dinyatakan bahwa Buku Raja Bius Samosir adalah ciptaan dari Pemerintahan Belanda
ILA
pada waktu itu, dalam mana diterangkan bahwa O.BALUBU yang bermarga Gultom yang disebut sebagai raja di kampung Sipollung, dengan keputusan tertanggal 25 Mei 1908 No.2043 diberi pangkat R II , dan dikolom lain dari Buku
NG AD
Raja Bius Samosir tersebut di jelaskan pula bahwa O.BALUBU berada dibawah ( staat onder ) 995 dan terdaftar dalam buku register VIII halaman 174 ( register on bladzijde ), dengan demikan jelas bahwa Buku Raja Bius tidak menerangkan sedikitpun bahwa O.BALUBU
adalah sebagai pemilik Kampung Sipollung
terperkara ,melainkan menerangkan bahwa O.BALUBU mempunyai pangkat R II yakni satu golongan pangkat dalam pemerintahan Belanda pada ketika itu (
PE
tahun 1908 ) ;
Bahwa masih dalam keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Agustus 1977 Nomor 188 PERD/1977/PT-MDN dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 ( empat ) alinea 3 dengan
tegas
menyatakan
bahwa
( tiga ) dan alinea 4 ( empat ) telah Nenek
Tergugat
(
Red-GULTOM
HUTABALIAN ) terlebih dahulu berada dikampung tersebut ( Red-Kampung Sipollung ) dari Nenek Penggugat ( Red – GULTOM HUTAPEA ) , Dan Nenek Tergugatlah ( GULTOM HUTABALIAN )
yang mendirikan dan memiliki
kampung Sipollung ; KEBERATAN KE-TIGA : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah salah dan keliru menyatakan Para Tergugat yang mendirikan TUGU GULTOM HUTA BALIAN di Kampung Sipollung adalah Perbuatan Melawan Hukum ; Bahwa Para Tergugat yang mendirikan TUGU / MONUMEN GULTOM HUTABALIAN diatas tanah yang berada di Kampung Sipollung, Desa
ME DA N
- 53 -
Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, sebab secara yuridis Kampung Sipollung adalah milik Para Tergugat selaku keturunan dari GULTOM HUTABALIAN ;
Bahwa Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K/Sip/1978.
Jo Keputusan Pengadilan Tinggi
GI
Medan tanggal 1 Agustus No.184/PERD/1977 /PT-MDN Jo. Keputusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 No.14/Perdata/1975/PN-Blg
ING
telah menyatakan bahwa Kampung Sipollung adalah didirikan dan dimiliki oleh Nenek Tergugat yakni GULTOM HUTABALIAN ;
Bahwa dengan demikian tindakan mendirikan/membangun TUGU GULTOM HUTABALIAN di kampung Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan
NT
Onan Runggu adalah sah dan bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, sebab kampung Sipollung adalah milik bersama milik GULTOM HUTABALIAN sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1979 Jo Putusan
ILA
Pengadilan Tinggi tanggal 1 Agustus 1977 Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14/Perdata/1975/PN-Blg ; KEBERATAN KE – EMPAT :
NG AD
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah dengan sengaja menerima Surat Kuasa Khusus Para Penggugat sebanyak 2 ( dua ) kali pada hal pada Surat Kuasa Khusus yang pertama telah di eksepsi, dan kemudian setelah Surat Kuasa Khusus yang pertama dieksepsi oleh Para Tergugat kemudian para Penggugat mengajukan Surat Kuasa Khusus yang kedua pada Tanggal 30 Juni 2015 ;
PE
Bahwa pada waktu giliran Para Tergugat memberi jawaban, eksepsi dan juga mengajukan Gugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus yang tidak syah yang mengakibatkan Surat Gugatan Para Penggugat tidak sah ; Bahwa Penggugat-I
SARLES GULTOM,S.H,,M.H , Penggugat – II
SAHALA GULTOM dan Penggugat – III HARLEM GULTOM memberi kuasa kepada : 1. SARLES GULTOM,S.H,,MH, 2. ANTONI SUMIHAR PURBA,S.H , 3. ROSMAWARI PURBA,S.H, 4. MANGEMBANG PANDIANGAN,S.H,,MH Alamat Kantor di Kompleks Ruko Griya Sitorus, Jalan Kapten M.H.Sitorus No B 10 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat , Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara ; Bahwa
melihat
formasi
yang
demikian
adalah
jelas
SARLES
GULTOM,S.H,,M.H selaku Penggugat – I ada memberi kuasa kepada SARLES GULTOM,S.H,,M.H selaku Penasehat hukum. Dan oleh Kuasa hukum para Tergugat telah mengajukan eksepsi atas Surat Kuasa Khusus tersebut dengan
ME DA N
- 54 -
alasan aturan hukum tidak membenarkannya, hal ini merujuk pada pasal 1792 KUHPerd yang menyatakan
“ Pemberian Kuasa “ adalah suatu persetujuan
dengan mana seseorang memberi kekuasaan pada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan sesuatu urusan “. Dan kemudian pada Pasal 1313 KUHPerd yang berbunyi : “ Suatu persetujuan
GI
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “ kemudian dikaitkan lagi dengan
ING
Pasal 1315 berbunyi “ Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji pada dirinya sendiri “. Bahwa kemudian setelah Para Tergugat memberi jawaban, eksepsi dan Gugatan Rekonvensi atas surat Gugatan Para Penggugat pada sekitar tanggal
NT
30 Juni 2015 Para Penggugat mengajukan lagi Surat Kuasa Khusus dalam perkara yang sama. Dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menerimanya dan dengan mudahnya
selaku
Penggugat-
Gultom,S.H,M.H ;
I
ILA
menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Sarles Gultom,S.H,M.H tidak
ada
memberikan
Kuasa
kepada
Sarles
NG AD
Demikian Memori banding ini kami ajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberi putusan yang amarnya berbunyi :
MENGADILI:
Menerima Banding dari Pembanding ;
-
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 November
PE
-
2015 Nomor 43/Pdt.G/2014/PN-Blg ; MENGADILI SENDIRI: DALAM KONVENSI : DALAM PROVISI : -
Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat ;
DALAM EKSEPSI : -
Menolak eksepsi Para Tergugat ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
-
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1979, Nomor 178 K/Sip/978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 1 Agustus 1977, Nomor 184/PERD/1977/PT-MDN , Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975, Nomor 14/Perdata/1975/PN-Blg ;
ME DA N
- 55 -
-
Menyatakan dalam hukum bahwa huta Sipollung , Desa Sitamiang , Kecamatan Onan Runggu , Kabupaten Samosir adalah Milik GULTOM HUTABALIAN dan semua keturunannya berdasarkan
Keputusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1979, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Agustus 1977 Nomor :
GI
184/PERD/1977/PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor : 14/Perdata/ 1975 /PN-Blg ; Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah membangun Tugu /
ING
-
Monumen GULTOM HUTABALIAN diatas tanah seluas kurang lebih 64 M² di Kampung Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir adalah sah dan bukan Perbuatan Melawan Hukum ; -
NT
DALAM REKONVENSI :
Menolak gugatan Rekonvensi para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan Penggugat X dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
-
ILA
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
Menghukum Para Penggugat I , II, III d.k / Tergugat ,I,II,III d.r untuk
ATAU :
NG AD
membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).
Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I sampai dengan X semula Tergugat I sampai dengan X melalui kuasa hukumnya
PE
tersebut, Terbanding I sampai dengan III semula Penggugat I sampai dengan III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang menerangkan sebagai berikut : Dalam Konvensi; Dalam Provisi; Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi
yang pada pokoknya memohon
agar
Majelis Hakim
memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat X menghentikan sementara pembangunan Monument atau Tugu Gultom Hutabalian di atas terperkara sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa makna tuntutan Provisi adalah tuntutan yang bersifat sementara yang sangat mendesak untuk segera diambil tindakan berupa putusan yang mendahului putusan akhir, sebelum pokok perkara diperiksa; Menimbang, bahwa terhadap Monoment atau Tugu Gultom Hutabalian yang dimintakan supaya dihentikan pembangunannya, sesuai dengan hasil
ME DA N
- 56 -
Pemeriksaan Setempat bahwa Tugu Gultom Hutabalian tersebut telah selesai pembangunannya dan terhadap tuntutan provisi para penggugat tersebut Majelis berpendapat tidak terdapat hal yang mendesak untuk segera diambil tindakan, dengan demikian tuntutan Provisi dari para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;
GI
Dalam eksepsi;
Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X begitu juga
ING
Tergugat XI dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat, terhadap seksepsi mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Nebis In Idem;
NT
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dalam eksepsinya poin 1, sama dengan eksepsi Tergugat XI pada huruf D yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Perkara dalam perkara aquo adalah
ILA
sama dengan objek perkara dalam perkara sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/Sip/1978 tanggal 19 Desember 1979, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 184/PERD/1977/PT-MDN tanggal 01
NG AD
Agustus 1977 Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14/Perdata/1975/PN-Blg dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah gugatan Para Penggugat tersebut Nebis In Idem atau tidak, baru dapat diketahui setelah ada pembuktian dalam
PE
persidangan dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak; 2. Eksepsi tentang Surat Kuasa Tidak Sah dan Gugatan juga Tidak Sah; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyatakan dalam Eksepsinya pada poin ke 2 bahwa ternyata Sarles Gultom selaku Penggugat I dalam perkara aquo, juga merupakan Kuasa Hukum bagi dirinya sendiri sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan aquo adalah tidak dapat dibenarkan sebab bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku juga akan dapat menimbulkan suatu conflict interest dalam perkara aquo; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Para Penggugat, bahwa yang menjadi Penggugat I adalah Sarles Gultom, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 September 2014 bahwa Penggugat II dan Penggugat III memberikan Kuasa kepada Kuasanya salah satunya adalah Sarles Gultom, dimana pada Surat Kuasa tersebut tidak ada
ME DA N
- 57 -
Sarles Gultom memberikan kuasa kepada Sarles Gultom, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2015 Sarles Gultom ada juga memberikan Kuasa kepada Kuasanya dan tidak ada memberikan Kuasa kepada dirinya sendiri;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Penggugat
GI
II dan Penggugat III ada memberikan Kuasa kepada Kuasanya salah satunya adalah Penggugat I, artinya apabila Penggugat I hadir dalam persidangan
ING
adalah sebagai Penggugat I sekaligus sebagai kuasa dari Penggugat II dan Penggugat III, dan apabila Penggugat I tidak hadir dalam persidangan, maka Penggugat I sudah diwakili oleh Kuasanya sebagaimana dalam Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2015, dengan demikian Surat Kuasa Khusus dalam perkara
NT
ini baik yang tertanggal 01 September 2014 maupun yang tertanggal 30 Juni 2015 adalah sah;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X
ILA
dalam eksepsi poin 2 juga menyatakan bahwa dalil Para Penggugat harus ditolak oleh karena Para Penggugat telah salah menetapkan Objek Perkara sebab tempat/lokasi Tugu Gultom Hutabalian didirikan berada di Huta
NG AD
(Kampung) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, sedangkan Huta Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onan Runggu tersebut adalah Huta (Kampung) milik Gultom Huta Balian sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/Sip/1978 tanggal 19 Desember 1979, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 184/PERD/1977/PT-MDN tanggal 01 Agustus 1977 Jo Putusan Pengadilan Negeri balige tanggal 20 Juni 1975
PE
Nomor 14/Perdata/1975/PN-Blg dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian dalam persidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X pada poin 2 harus dinyatakan ditolak; 3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang pihak; Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X, begitu juga eksepsi Kuasa Tergugat XI pada huruf B pada dasarnya adalah sama yaitu mengenai Kurang Pihak, dimana kuasa kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyatakan bahwa ada banyak pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, termasuk yang tinggal dihuta (Kampung) Sipollung, selanjutnya Kuasa Tergugat XI menyatakan bahwa Huta
ME DA N
- 58 -
Sipollung bukan hanya dimiliki/dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tetapi masih banyak pihak lain yang menguasai tanah Huta Sipollung tersebut, namun tidak diikutsertakan sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat, bahwa Keturunan Oppu Balubu Gultom Hutapea bukan hanya Para Penggugat saja, akan tetapi masih banyak
GI
keturunan dan/atau ahli warisnya yang lain namun tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
ING
Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh
NT
karena itu prinsip siapa yang digugat merupakan hak Penggugat untuk menentukannya, sepanjang tidak merugikan Tergugat dalam Pembelaannya, kemudian jika dari pihak berperkara secara sepihak menghendaki ada pihak-
ILA
pihak lain untuk disertakan menjadi salah satu pihak tersebut dapat melakukannya melalui penarikan para pihak tersebut untuk menjadi pihak (Intervensi), namun didalam proses persidangan perkara ini, Tergugat tidak
NG AD
melakukan lembaga Intervensi tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya selain hal tersebut diatas untuk memulai dan kemudian mempertimbangkan sejauh anakah keterkaitan ada pihak lain dengan gugatan Para Penggugat untuk kemudian menyimpulkan kualitasnya sebagai pihak dalam perkara ini, pada hakikatnya sudah termasuk materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian;
PE
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurangnya pihak Penggugat karena Keturunan Oppu Balubu Gultom Hutapea bukan hanya Para Penggugat saja, akan tetapi masih banyak keturunan dan/atau ahli warisnya yang lain namun tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa dalam hal menuntut dan mempertahankan hak Waris, salah seorang ahli waris dapat mengajukan gugatan terkecuali dalam hal mengalihkan ataupun menjual harta warisan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X, begitu juga Eksepsi Kuasa Tergugat XI beralasan oleh karenanya haruslah ditolak; Dalam Pokok Perkara; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;
ME DA N
- 59 -
Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Oppu Balubu Gultom Hutapea, dan Oppu Balubu Gultom Hutapea memiliki 3 orang anak yaitu: 1. Oppu Solonggahon gelar Raja Lan Gultom Hutapea Kepala Kampung Sibutar kakek Penggugat I, 2. St. Lusius Gultom Hutapea kakek Penggugat II, 3. St. Elias
GI
Gultom Hutapea kakek Penggugat III. Bahwa dahulu Kakek moyang para penggugat yang bernama OPPU BALUBU GULTOM HUTAPEA telah membuka
ING
dan mendirikan sebuah kampung (batak: huta) didalam Tanah ulayat (golat) Gultom Hutapea dengan cara membuat benteng (batak: parik) sekeliling kampung (huta) dan kampung (huta) tersebut diberi nama HUTA SIPOLLUNG, dan Oppu Balubu Gultom Hutapea telah mendaftarkan kampung Sipollung
NT
tersebut kepada pemerintah Belanda pada masa penjajahan sesuai aturan yang berlaku pada saat itu, dan Pemerintah Belanda melalui Assisten controleur di Pangururan Samosir telah menerbitkan surat besluit pendaftaran kampung
ILA
Sipollung tersebut sesuai dengan Petikan dari Register der Kampengs Met de daarover besturende Radja’s dengan Nummer 111, Nama Kampoeng : SIPOLLUNG, nama Toenggane ni Hoeta O. Baloeboe (baca: O. BALUBU), dan
NG AD
sekalligus menjabat sebagai R. II (batak: RAJA PADUA) : O. BALUBU, dan Nama Djaihutan: O.R. NAHAL GULTOM. Bahwa sesuai dengan Petikan dari Register tersebut, telah terbukti bahwa Kampung (huta) Sipollung terdaftar dan tercatat atas nama Oppu Balubu Gultom Hutapea maka sebagai pemilik dan pendiri dari kampung (huta) Sipollung adalah Oppu Balubu Gultom Hutapea. Bahwa baru-baru ini Para penggugat melihat para Tergugat I sampai dengan
PE
Tergugat X mendirikan sebuah Monument atau Tugu terbuat dari semen beton (batak: Tambak batu napir) atas nama GULTOM HUTABALIAN di atas sebidang tanah ulayat (golat) peninggalan dari Oppu Balubu Gultom Hutapea yang merupakan bagian dari tanah ulayat Gultom Hutapea yang terletak di kampung (huta) Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir yang luasnya lebih kurang kira-kira 64 M2 (enampuluh empat meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkampungan Sipollung Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Onan Runggu-Lagundi Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Kampung Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah yang diusahai Pangihutan Sijabat Bahwa pembangunan Tugu Gultom Hutabalian tersebut telah mendapat ijin atau rekomendasi dari Tergugat XI sesuai surat Nomor: 06/TAHUN 2014 tanggal 17 Juni 2014. Bahwa para penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat I
ME DA N
- 60 -
sampai dengan Tergugat X yang membangun atau mendirikan Monument atau Tugu Gultom Hutabalian tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Keturunan Oppu BALOEBOE GULTOM HUTAPEA selaku pemilik hak ulayat atas tanah terperkara tersebut, karena tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat X tersebut telah mengkangkangi hak dari Keturunan Oppu BALOEBOE GULTOM
GI
HUTAPEA selaku pemilik hak ulayat atas tanah terperkara tersebut; Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I
ING
sampai dengan Tergugat X telah mengemukakan jawaban bahwa Kampung (Huta) Sipollung adalah milik Gultom Huta Balian, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X bukanlah termasuk keturunan Gultom Hutapea, tetapi Tergugat I sampai dengan Tergugat X adalah keturunan Ompu Mangkomat
NT
Gultom Huta Balian sebagai pewaris dan Pemilik Huta (Kampung) Sipollung sebagaimana telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K/Sip/1978, Jo Putusan
ILA
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184/PERD/1977/PTMDN, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14/Perdata/1975/PN-Blg (sebagaimana dalam jawaban Tergugat I sampai
NG AD
dengan Tergugat X pada poin ke 15). Bahwa tanah perkara yang luasnya + 64 M2 (enam puluh empat meter persegi) dimana tempat Tugu Gultom Huta Balian didirikan berada dalam Huta (Kampung) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, dan Huta (Kampung) Sipollung adalah milik Gultom Huta Balian dan keturunannya; Menimbang,
bahwa
oleh
karena
dalil
gugatan
Para
Penggugat
PE
disangkal/diantah oleh pihak Tergugat, maka beban pembuktian dalam perkara ini pertama sekali harus dipikul oleh Para Penggugat; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat (Bukti P-1 sampai dengan bukti P-16) dan 5 (lima) orang saksi; Menimbang, bahwa untuk menguatkan penyangkalannya atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah mengajukan bukti surat (Bukti T.I-X-1 sampai dengan T.I-X-18), serta mengajukan 4 (empat) orang saksi; Menimbang, bahwa terhadap sesuatu dalil yang telah diakui atau tidak secara tegas dibantah, harus dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi; Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotocopy yang tidak dicocokan dengan aslinya yang tidak ditolak/diakui para pihak dapat dijadikan sebagai
ME DA N
- 61 -
bukti, sedangkan alat bukti yang tidak berhubungan dengan pembuktian sesuatu dalil yang masih dibantah, tidak akan dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab yang diajukan para pihak, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:
Siapakah pemilih sah tanah tempat berdirinya Tugu Gultom Huta Balian yang
GI
terletak di kampung (huta0 Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir yang luasnya lebih kurang kira-kira 64 M2 (enampuluh
ING
empat meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkampunguan Sipollung. Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Onan Runggu-Lagundi. Sebelah Utara berbatasan
: Jalan Kampung.
NT
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah yang diusahai Pangihutan Sijabat
Selanjutnya disebut tanah perkara;
ILA
Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa pemilik yang sah atas tanah perkara, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan para pihak untuk mengetahui apakah surat-surat yang diajukan para
NG AD
pihak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan pada pihak sejauhmana keterangan tersebut dapat menguatkan alasan atau dalil masing-masing pihak dalam perkara ini:
Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Kutiban dari Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja’s Hoendoelan Goeltom,
PE
dimana pada bukti tersebut tertulis bahwa Nama Kampoeng: Sipolloeng, Nama Toenggane Ni Hoeta : O. Baoleboe,Nama R.II : O. Baloeboe, nama Djaihoetan: O. R Nahal;
Menimbang, bahwa dengan demikian P-1 tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Para Penggugat pada Posita Poin 11; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Toenggane Ni Hoeta dapat diketahui berdasarkan bukti P-7 yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Buku Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba oleh J. Cvergouwen, pada halaman 129 alinea terakhir disebutkan bahwa “Penguasa di Kampung biasanya adalah Kepala Kampung yang dikenal dengan pelbagai gelar: yang paling umum adalah Raja Huta. Di Samosir ia disebut tunggane ni huta (tetua kampung). Dialah yang bertugas atas pengelolaan kampung dan penegakan hukum serta adat, ketertiban dan disiplin. Dia merupakan keturunan Patrilineal pendiri kampung yang menjadi raja huta pertama. Jabatan ini jika mungkin, diturunkan dari Bapak ke Anak, atau kepada waris;
ME DA N
- 62 -
Menimbang, bahwa pengertian Tunggane Ni Huta ini dapat dilihat dalam buku Raja napogos yang ditulis oleh J.P. Sitanggang, pada halaman 5 dijelaskan bahwa orang yang membangun huta baru disebut Raja Ni Huta atau Tunggane ni huta sering dipanggil Tungga Nihuta. Tungga Nihuta adalah penguasa tertinggi di huta, apabila kemudian bertambah orang yang
GI
membangun rumah di huta baru itu, semuanya harus dibawah kendali tungga nihuta;
ING
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yaitu bukti P-7 dihubungkan dengan buku Raja Napogos yang ditulis oleh J.P. Sitanggang, bahwa yang dimaksud dengan Tunggane ni Huta disebut juga Raja Ni Huta adalah penguasa tertinggi di Huta (Kampung), apabila kemudian bertambah orang yang
NT
membangun rumah semuanya harus dibawah kendali tungga nihuta, dan Tunggane Ni Huta adalah merupakan keturunan Patrilineal pendiri Kampung yang menjadi raja huta pertama;
ILA
Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Pardomuan, dimana pada bukti surat tersebut disebutkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Op. Baloeboe
NG AD
Goeltom Hutapea Raja Pandua Sipollung dan selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat X dalam jawabannya tidak pernah menyangkal bahwa Para Penggugat keturunan Op. Baloeboe Goeltom Hutapea; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa yang menjadi Tunggane ni huta sering dipanggil Tungga Nihuta di Kampung (Huta) Sipollung adalah Op. Baloeboe, dengan demikian
PE
Op. Baloeboe merupakan Raja Ni Huta Sipollung merupakan penguasa tertinggi di Huta (Kampung) Sipollung, apabila kemudian bertambah orang yang membangun rumah semuanya harus dibawah kendali tungga nihuta yaitu Op. Baloeboe, dan Op. Baloeboe adalah merupakan keturunan Patrilineal pendiri Kampung yang menjadi raja huta pertama di Kampung (Huta) Sipollung. Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan
Tergugat
I
sampai
dengan
Tergugat
X
ada
melakukan
Pembangunan sebuah Monument atau Tugu terbuat dari semen beton (batak: Tambak batu napir) atas nama GULTOM HUTABALIAN) diatas tanah perkara tanpa seijin dari keturunan atau ahli waris Oppu Balubu Gultom Hutapea, Tergugat I sampai dengan Tergugat X tidak menyangkalnya dengan mengajukan bukti T.I-X-5 sampai dengan bukti T.I-17; Menimbang, bahwa karena Kampung (Huta) Sipollung telah dinyatakan bahwa Op. Baloeboe sebagai Tunggane Ni Huta, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat X tidak ada izin dari keturunan Op. Balubu untuk membangun
ME DA N
- 63 -
Tugu Gultom Hutabalian di tanah perkara yang termasuk Huta (Kampung) Sipollung maka Tergugat I sampai dengan Tergugat X harus dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang menyatakan bahwa perkara aquo sudah pernah diputuskan
GI
sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K/Sip/1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan
ING
tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184/PERD/1977/PT-MDN, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14/Perdata/1975/PN-Blg, Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah yang dipermasalahkan dalam perkara aquo dengan dalam perkara dalam Putusan Mahkamah Agung
Putusan
Pengadilan
Tinggi
NT
Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K/Sip/1978, Jo Medan
tanggal 01
Agustus 1977
Nomor
184/PERD/1977/PT-MDN, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20
ILA
Juni 1975 Nomor 14/Perdata/1975/PN-Blg, dimana dalam perkara aquo yang dipermasalahkan adalah Pembangunan Tugu Gultom Hutabalian oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Republik
NG AD
Indonesia tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K/Sip/1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184/PERD/1977/PTMDN, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14/Perdata/1975/PN-Blg mempermasalahkan Gongga yang diletakkan atas kampung Sipollung terperkara dan rumah bangunan Tergugat sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Agustus 1977 Nomor
PE
184/PERD/1977/PT-MDN disebutkan bahwa “memerintahkan supaya gongga yang telah diletakkan atas Kampung Sipollung terperkara dan rumah bangunan Tergugat, dicabut dengan segera, dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K/Sip/1978, Jo Putusan
Pengadilan
Tinggi
Medan
tanggal 01
Agustus 1977
Nomor
184/PERD/1977/PT-MDN, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14/Perdata/1975/PN-Blg harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada poin 2, 3, 4, 5, dan 8 patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 yang meminta supaya Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk membayar kerugian moril kepada para Penggugat sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyard rupiah) dengan kontan dan
sekaligus,
Majelis berpendapat
bahwa
selama
persidangan
Para
Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengalami
ME DA N
- 64 -
kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyard rupiah), oleh karena itu Petitum ke-6 ini harus ditolak;
Menimbang, bahwa petitum ke-7 mengenai permintaan agar Sita Jaminan dinyatakan sah dan berharga, karena sejak pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penyitaan atas tanah perkara maka hal tersebut haruslah ditolak;
GI
Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 mengenai putusan serta merta Majelis berpendapat bahwa permohonan ini harus ditolak karena Penggugat
ING
tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa ada petitum yang ditolak dengan demikian gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan
NT
selebihnya; DALAM REKONVENSI
Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat dalam
ILA
Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi adalah pada pokoknya Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi menyatakan bahwa tanah perkara adalah tanah Huta (Kampung) milik Gultom Hutabalian
NG AD
dimana Para Penggugat dalam Rekonvensi merupakan keturunan Gultom Hutabalian dari Ompu Mangkomat Gultom Hutabalian; Menimbang, bahwa tanah perkara yang diakui Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sebagai tanah milik Gultom Hutabalian tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi diatas dan dinyatakan Tergugat dalam Rekonvensi dan ahli waris lainnya dari Op.
PE
Baloeboe. Sebagai Tunggane Ni Huta dan pemilik tanah perkara, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan harus ditolak untuk seluruhnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa dalam hal ini Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebahagian maka Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara;
Bahwa Memori Banding telah diterima oleh Para Terbanding, pada tanggal 6 Januari 2016 . Bahwa setelah Para Pembanding
membaca dan mencermati Memori
Banding dari Para Pembanding , maka Alasan-alasan Banding dalam Memori Banding patut ditolak seluruhnya karena Alasan-alasan Banding tersebut tidak tepat menurut Hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :
ME DA N
- 65 -
1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige
dalam perkara
aquo telah tepat menurut Hukum dan atau Pengadilan Negeri Balige telah menerapkan
Hukum
sebagaimana
mestinya
karena
Majelis
Hakim
Pengadilan Negeri Balige telah mengadili dan memutus Perkara ini sesuai
GI
dengan Alat Bukti yang diajukan di Persidangan oleh Para Terbanding dan Para Pembanding.
ING
2. Bahwa Keberatan dan atau alasan Banding ke satu dari Para Pembanding pada halaman 3 sampai dengan halaman 6 tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan, karena
Para Terbanding
Gugatannya
persidangan
dihadapan
telah mampu membuktikan
sesuai
dengan
hukum
Acara
NT
berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut :
a. Bahwa sesuai dengan Keterangan saksi MARIHOT GULTOM,Belawan
ILA
Gultom, Sahatman Manik Mansur Gultom,Jannes Gultom dan Jasule M.B.Sitindaon,Tianggur br. Gultom,Tanjung Rumahorbo , Mayur Gultom menerangan dipersidangan bahwa
yang menjadi objek terperkara
NG AD
adalah luasnya lebih kurang 64 M2 (enampuluh meter bujur sangkar) dengan batas-batas
Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkampungan Huta Sipollung. Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Umum Lagundi. Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan ke Huta Sipollung. Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah marga Sijabat. telah terbukti
PE
b. Bahwa sesuai dengan Bukti P.8,Bukti P.9 dan Bukti P.10
dipersidangan bahwa tanah seluas kira-kira 64 M2 yang menjadi objek dalam perkara Gugatan ini tidak ada kaitannya dengan objek perkara dalam putusan perkara yang dimaksud oleh para Tergugat I sampai dengan X dk. (vide: Putusan MA 17-4-1979 No.1149 K/Sip/1975 ). c. Bahwa sesuai dengan Bukti P.8,Bukti P.9 dan Bukti P.10 telah terbukti dipersidangan
bahwa
dalam
Amar
putusan
perkara
perdata
No.14/Perdata/1975/PN-Blg.Trt tanggal 20 Juni 1975 yo Putusan Pengadilan Tinggi No.184/PERD/19077/PT.MDN tanggal 1 Agustus 1978 yo Putusan Mahkamah Agung No.178 K/Sip/1978 tanggal 19 Desember 1979 tidak ada disebutkan bahwa Kampung (Huta) Sipollung sebagai milik Para Tergugat I s/d. Tergugat X dk. d. Bahwa sesuai dengan bukti P.1 dan Bukti P.7 serta
tata hukum
keperdataan dalam suku batak maka siapa yang menjadi TOENGGANE NI HOETA maka dialah sebagai Pendiri dan atau Pemilik Kampoeng dan
ME DA N
- 66 -
tanah disekitar kampung, sehingga berdasarkan alasan tersebut maka pertimbangan hukum Hakim Majelis Persidangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi No.184/PERD/19077/ PT.MDN tanggal 1 Agustus 1978 tidak tepat menurut hukum pertanahan yang berlaku pada masyarakat batak toba di Samosir.
GI
e. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi Para Penggugat dr/Para Tergugat dk dan berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa
ING
hak ulayat ( Batak : golat ) ada di Masyarakat Hukum Adat di Daerah Samosir khususnya di Nageri Gultom.
f. Bahwa tanah tempat berdirinya Tugu Gultom Hutapea yang berada di Huta/Perkampungan Sipollung adalah Golat atau Hak Ulayat Gultom
NT
Hutapea.
g. Bahwa sesuai dengan Bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi telah
Gultom Hutapea.
ILA
terbukti dipersidangan bahwa Op. Balubu Gultom adalah keturunan
h. Bahwa Kelompok marga Gultom Hutapea sebagai Masyarakat Batak yang
bermukim
di
Samosir
NG AD
Perkampungan Sipollung
khususnya
Negeri
Gultom
wilayah
mempunyai tanah Pusaka yang menjadi
wilayah kekuasaan dari Kakek Moyang Marga Gultom Hutapea. i. Bahwa Tanah Pusaka yang menjadi Golat dari sekelompok marga hanya dapat dimiliki atau dikuasai oleh keturunan dari Pemilik Golat, SEDANGKAN ORANG LUAR DARI KELOMPOK MARGA PEMILIK GOLAT HANYA BERHAK MEMUNGUT HASIL DI ATAS TANAH GOLAT.
PE
( VIDE : Asas-asas dan Susunan Hukum Adat oleh B. Ter Haar, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, halaman 79). Bahwa Tanah Golat mempunyai ciri-ciri yang sama dengan Tanah Ulayat yang dikenal pada Masyarakat Adat Indonesia lainnya. Bahwa kata “GOLAT” dalam bahasa batak mempunyai makna yang sama dengan istilah “ULAYAT” dalam bahasa minang dan melayu atau “ tanah DATI atau Patuanan” di Ambon atau BESCHIKKINGSRECHT dalam bahasa belanda atau HAK PERTUANAN. ( vide : Asas-asas dan Susunan Hukum Adat oleh B. Ter Haar, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, halaman 85). j.
Bahwa Keberatan atau bantahan yang diajukan oleh Para Pembanding dalam memori Banding pada halamn 6 , Para Pembanding tidak dapat membuktikan
dipersidangan
yang
membuktikan
bantahannya
dipersidangan bahwa Gultom Hutabalian adalah Nenek Para Tergugat merupakan orang yang terlebih dahulu bermukim di Huta sipollung.
Bahwa
sesuai
dengan
Bukti
Bukti
ME DA N
- 67 -
yang
diajukan
oleh
Para
Terbanding/Para Penggugat telah mampu membuktikan dipersidangan bahwa Tunggane Huta adalah
Nenek dari Para Penggugat/Para
Terbanding sesuai dengan Bukti P.1 dan bukti P.2,Bukti P.3,Bukti P.5,Bukti P.6, Bukti P.7
GI
3. Bahwa Keberatan dan atau alasan Banding ke dua dari Para Pembanding pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 tidak dapat diterima
telah mampu membuktikan Gugatannya dihadapan
ING
Para Terbanding
, karena
persidangan sesuai dengan hukum Acara
berdasarkan bukti-bukti yang
diajukan oleh Para Terbanding dengan alasan sebagai berikut : a. Bahwa
bantahan Para Pembanding dalam memori Banding pada
NT
halaman 6 memiliki penafsiran dan pengertian yang tidak tepat menurut hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah tepat menurut hukum
dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus
ILA
Perkara Aquo berdasarkan buku
yang berjudul “Masyarakat dan
Hukum Adat Batak Toba” yang dihimpun oleh J.C Vergouwen seorang sarjana peneliti Hukum dan Adat Batak Toba dan dalam Buku “Asas-
NG AD
asas dan Susunan Hukum Adat” oleh Terr Haar mengatakan bahwa Huta dipimpin oleh Raja Huta dan kekuasaannya diteruskan keturunan dari marga pionir pendiri Huta. b. Bahwa dihadapan Majelis Persidangan Perkara Aquo, Para Pembanding tidak dapat membantah dipersidangan dan tidak ada bukti-bukti untuk membantah tentang buku yang berjudul “Masyarakat dan Hukum Adat
PE
Batak Toba” yang dihimpun oleh J.C Vergouwen seorang sarjana peneliti Hukum dan Adat Batak Toba dan dalam Buku “Asas-asas dan Susunan Hukum Adat” oleh Terr Haar mengatakan bahwa Huta dipimpin oleh Raja Huta dan kekuasaannya diteruskan keturunan dari marga pionir pendiri Huta. c. Bahwa sesuai dengan Bukti P.7 dalam buku yang berjudul “Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba” yang dihimpun oleh J.C Vergouwen seorang sarjana peneliti Hukum dan Adat Batak Toba dan dalam Buku “Asas-asas dan Susunan Hukum Adat” oleh Terr Haar mengatakan bahwa Huta dipimpin oleh Raja Huta dan kekuasaannya diteruskan keturunan dari marga pionir pendiri Huta. Bahwa Raja Huta mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk menyelesaikan masalah-masalah antar keluarga warga huta, membagi lahan garapan bagi keluarga-keluarga penghuni Huta, menyelesaikan
ME DA N
- 68 -
masalah perkawinan dengan warga huta lain, mewakili huta ke dalam dan keluar dan sebagainya.
Bahwa status kekuasaan Raja Huta bersifat turun temurun kepada anak sulung atau beralih kepada anak saudara laki-laki lain apabila Raja Huta tidak mempunyai keturunan anak laki-laki.
GI
Bahwa Raja Huta adalah pengayom adat dan penegak atas hak ulayat (golat) yang ada dibawah wilayah kekuasaannya, dan Raja Huta juga
ING
berkuasa sebagai pemimpin sekuler (soal-soal duniawi). d. Bahwa sesuai dengan Bukti P.3 dan bukti P.4 serta Keterangan saksisaksi dari Para Pembanding maupun Para Terbanding telah terbukti dipersidangan bahwa Para terbanding adalah keturunan dari Op.
NT
Balubu Gultom dan selanjutnya jabatan Tunggane Huta sebagai Pemilik Kampung diteruskan oleh Ahliwarisnya. e. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus
ILA
1977 No. 184/Perd/1977/PT-Mdn, dalam pertimbangannya tidak ada disebutkan bahwa Tunggane Huta Sipollung adalah Nenek Para Pebanding/Gultom Hutabalian.
NG AD
f. Bahwa benar dalam Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01
Agustus 1977 No. 184/Perd/1977/PT-Mdn,
dalam pertimbangannya
Pangkat Raja R.II adalah Gelar yang diberikan kepada Oppu Balubu, dimana pada saat gelar Pangkat Raja R.II diberikan kepada Oppu Balubu Gultom Hutapea sekaligus juga sebagai Tunggane Huta SIPOLLUNG sesuai dengan Bukti P.1 (merupakan Bukti
tentang
PE
kepemilikan perkampungan di Pulau Samosir yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige)
g. Bahwa sesuai Bukti P.1 yaitu Petikan dari Buku Bius atau Buku Register der Kampoeng Met de daarover besturende Radja’s dengan Nummer 111, Nama Kampoeng : SIPOLLUNG, nama Toenggane ni Hoeta : O.BALUBU dan sekaligus menjabat sebagai R.II (batak : RAJA PANDUA ) : O. BALUBU, dan Nama Djaihutan : O.R NAHAL GULTOM, telah terbukti bahwa Kampung (huta) Sipollung terdaftar dan tercatat atas nama OPPU BALUBU GULTOM HUTAPEA maka sebagai pemilik dan pendiri dari kampung (huta) Sipollung adalah Oppu Balubu Gultom Hutapea sesuai dengan Yurisprudensi (Putusan) Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Mei 1977 No. 1333 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa Buku Bius adalah Suatu alat bukti sempurna yang membuktikan sipemilik/Sipendiri suatu perkampungan yang namanya tertulis dalam buku bius).
ME DA N
- 69 -
h. Bahwa Para Pembanding dalam Persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Nenek para Pembanding sebagai orang yang mendirikan dan memiliki Kampung sipollung, karena berdasarkan saksi Para Penggugat dk dan fakta dipersidangan
bahwa Gultom Hutabalian benar sebagai
anak angkat ( Batak : Anak Ain ) dari Toga GULTOM dan diakui oleh
GI
Para Tergugat dk dalam jawabannya point ke 5
Bahwa Anak Angkat ( batak : anak ain) pada masyarakat adat Indonesia
ING
tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dalam hal mewarisi harta peninggalan orangtua maupun dalam susunan kekerabatan terhadap orangtua angkat. Bahwa anak angkat (anak ain) tidak dapat mewarisi harta pusaka yang
NT
bersifat tanah Golat atau ulayat dari suatu kelompok suku atau marga tertentu dari suatu masyarakat adat. Bahwa anak angkat ( anak ain ) hanya dapat mewarisi harta-harta
ILA
tertentu dari orangtua angkat, dan anak angkat yang berhak mendapat harta warisan tertentu adalah anak angkat yang diangkat secara resmi menurut hukum adat setempat.
NG AD
i. Bahwa berdasarkan Bukti P.4,Bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi dipersidagan telah terbukti bahwa riwayat silsilah yang ada dimiliki para Penggugat,dk. Benar keturunan Toga Gultom hanya mempunyai 3(tiga) orang anak laki-laki kandung yaitu 1.Gultom Hutatoruan atau disebut juga Gultom Tujuan Laut ,2.Gultom Hutapea dan 3.Gultom Hutabagot dan sesuai keterangan kesaksian MARIHOT GULTOM dengan Saksi
PE
TANJUNG RUMAHORBO telah ada dilakukan suatu Muasywarah Besar di Kota Pematangsiantar pada tahun 1982 untuk meresmikan Gultom Hutabalian sah menjadi adik dari Gultom hutatoruan, Gultom Hutapea, Gultom Hutabagot
dan
hikayat tersebut
tentang Gultom Hutablian
yang diketahui secara umum dikalangan keturunan Toga Gultom bahwa semasa hidupnya Toga Gultom ada mengangkat seorang anak laki-laki ( batak : mangain anak) yang diberi nama Gultom Hutabalian dan baru diresmikan pada tahun 1982 sebagai anak angkat Toga Gultom dan Gultom Hutabalian ini dulunya adalah yang dipungut orangtua Toga Gultom dari tepi Danau Toba yang tidak jelas asal usulnya . j. Bahwa sesuai dengan Keterangan kesaksian Para Penggugat dk dan Sesuai dengan bukti P.1 s/d Bukti P.7 menerangkan bahwa Tanah Hak Ulayat yang dimiliki oleh Toga Gultom (kakek moyang para penggugat) tersebut kemudian diwariskan kepada ketiga anak keturunannya menjadi tiga bagian dan tanah tersebut menjadi tanah pusaka ulayat (
ME DA N
- 70 -
batak : Golat) bagi masing-masing keturunan Toga Gultom yaitu : Tanah Ulayat ( batak :Golat ) Gultom Hutatoruan (tujuan laut) meliputi wilayah Tujuan Laut/Sosor Pea, Simarjojong dan sekitarnya.Tanah Ulayat ( batak :Golat ) Gultom Hutapea diantaranya SITAMIANG
meliputi wilayah
yang terdiri dari wilayah SIPOLLUNG, SIBUTAR,
GI
SIRIAON ,SIATULAN, SILIMA LOMBU, HUTA HOTANG dan JANJI MATOGU dan juga di wilayah LUMBAN TONGA-TONGA GONTING
ING
dan sekitarnya .Tanah Ulayat ( batak :Golat ) Gultom Hutabagot meliputi Huta Joring wilayah Janji Matogu.
k. Bahwa Para Tergugat dk sebagai keturunan Gultom Hutabalian tidak dapat membuktikan dipersidangan benar
mempunyai tanah pusaka
NT
ulayat (golat) secara tersendiri maka Gultom Hutabalian beserta para keturunannya bermukim bersama di tanah ulayat ( batak : Golat) milik Gultom Hutapea hingga sampai sekarang ini, sehingga kedudukan
ILA
Gultom Hutabalian beserta keturunannya adalah saudara pemukim bersama ulayat (batak : dongan tubu parripe pangisi ni golat) di tanah ulayat (golat) Gultom Hutapea. Bahwa sesuai hukum
adat batak
NG AD
tentang kepemilikan tanah ulayat (golat) maka saudara pemukim bersama ulayat (batak : dongan tubu parripe pangisi ni golat) tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah ulayat (golat) tetapi hanya mempunyai hak mendiami dan mengusahai atas tanah ulayat (golat) atas ijin pemilik tanah ulayat (golat), sehingga saudara pemukim bersama ulayat (batak : dongan tubu parripe pangisi ni golat) tidak boleh
PE
mendirikan atau membangun sesuatu di atas tanah ulayat (golat) secara tetap atau kekal (permanent) tanpa persetujuan dari keturunan pemilik tanah ulayat (golat).
l. Bahwa sesuai dengan Bukti P. 1 s/d Bukti P.7 serta keterangan saksisaksi dipersidangan bahwa kakek moyang para penggugat adalah keturunan (batak : pomparan ) dari Gultom Hutapea yang mempunyai tanah ulayat (golat) di tanah ulayat (golat) Gultom Hutapea di wilayah SITAMIANG yaitu di Kampung (huta) SIPOLLUNG dan sesuai aturan yang berlaku pada masyarakat batak pada umumnya dan masyarakat batak di pulau Samosir khususnya pada zaman dahulu bahwa seseorang hanya dapat mendirikan kampung (huta) di atas tanah ulayat kakek moyangnya atau para leluhurnya, dan orang yang mendirikan kampung (huta) di dalam tanah ulayat kakek moyangnya atau leluhurnya itulah yang menjadi tungganeni huta / pemilik kampung.
ME DA N
- 71 -
m. Bahwa makam dari leluhur seseorang tidak dapat dijadikan sebagai alas hak untuk menyatakan diri sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah disekitar makam, karena pada umumnya Huta atau kampung di daerah Samosir tidak hanya didiami oleh Pendiri Kampung dan keturunannya tetapi juga ada kalanya orang lain yang turut bermukim di
GI
kampung tersebut, dan apabila orang yang menumpang atau turut bermukim di suatu kampung meninggal dunia maka adakalanya orang
ING
tersebut dimakamkan di tanah kosong di sekitar kampung yang didiami. n. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Para Penggugat,dk dan bukti P.1 s/d Bukti P.7 telah terbukti dipersidangan, bahwa Para Tergugat dk
NT
tidak dapat membuktikan dipersidangan tentang amar putusan perkara perkara perdata No.14/Perdata/1975/PN-Blg.Trt tanggal 20 Juni 1975 yo Putusan Pengadilan Tinggi No.184/PERD/19077/PT.MDN tanggal 1 Agustus 1978 yo Putusan Mahkamah Agung No.178 K/Sip/1978 tanggal menyatakan bahwa Gultom Hutabalian atau
ILA
19 Desember 1979
keturunannya sebagai pemilik Kampung Sipollung.
NG AD
Bahwa Hakim Majelis Persidangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi No.184/PERD/19077/PT.MDN tanggal 1 Agustus 1978 pada tingkat banding, telah membuat pertimbangan hukum yang keliru tentang kedudukan
hukum
OPPU
BALOEBOE
GULTOM
ATAS
HUTA
SIPOLLUNG, karena Hakim Majelis Persidangan menyimpulkan bahwa Oppu Baloeboe Gultom hanya berkedudukan sebagai RAJA PAIDUA
PE
pada hal Oppu Baloeboe Gultom berkedudukan sebagai Raja Huta dan Toenggne ni Hoeta atas Huta Sipollung Bahwa sesuai dengan Bukti P.1 dalam Buku Register Huta Sipollung yang
dikeluarkan
oleh
Pemerintah
Penjajahan
Belanda
dahulu
disebutkan sebagai berikut : Nama Kampoeng : SIPOLLUNG, nama Toenggane ni Hoeta : O.BALUBU dan sekaligus menjabat sebagai R.II (batak : RAJA PANDUA ) : O. BALUBU, dan Nama Djaihutan : O.R NAHAL GULTOM. Bahwa berdasarkan besluit Huta Sipollung tersebut, maka sebagai Pendiri dan Pemilik Huta Sipollung adalah Oppu Baloeboe Gultom, yaitu Kakek moyang dari Para Penggugat,dk. karena pada umumnya di daerah samosir bahwa siapa sebagai Toenggane huta maka dialah pendiri atau pemilik kampung. 4. Bahwa Keberatan dan atau alasan Banding ketiga dari Para Pembanding pada halaman 7 tidak dapat diterima
, karena Majelis Hakim Persiangan
ME DA N
- 72 -
dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara Aquo sudah tepat menurut pembuktian-pembuktian dan fakta persidangan dan selanjutnya Para Terbanding
telah mampu membuktikan Gugatannya
dihadapan persidangan tentang objek Terperkara dan telah sesuai dengan hukum Acara
berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding
GI
dengan alasan sebagai berikut :
a. Bahwa bantahan Pembanding dalam memori Banding pada halaman 7
karena
ING
memiliki penafsiran dan pengertian yang tidak tepat menurut hukum, sesuai dengan keterangan saksi-saksi
para Terbanding
dihadapan Persidangan bahwa Ompu Mangkomat Gultom Huta Balian
NT
bukanlah sebagai pemilik Kampung Sipollung melainkan bahwa semasa hidupnya Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian telah turut bermukim di Kampung (huta) Sipollung tersebut bersama dengan kakek para Terbanding yang bernama Oppu Balubu Gultom Hutapea dan kedudukan
ILA
Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian adalah sebagai saudara semarga pemukim bersama (batak : dongan tubu parripe pangisini huta), sehingga Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian beserta keturunannya tidak
NG AD
termasuk sebagai marga yang meraja ( belanda : HEERSENDE MARGA atau batak :
tungganihuta/raja huta) di kampung (huta) Sipollung
maupun di tanah ulayat sekitarnya sehingga Oppu Manghomat Gultom Hutapea beserta keturunannya tidak mempunyai hak milik mutlak (eigendom recht) atas tanah yang dikuasai dan diusahainya di tanah ulayat (golat) Gultom Hutapea maupun di kampung Sipollung dan tanah
PE
sekitarnya dan amar putusan perkara perdata sebagaimana yang disebutkan para Pembanding tidak ada yang menyatakan bahwa Huta (kampung) Sipollung adalah milik Ompu Mangkomat Gultom Hutabalian dan Perkara perdata tersebut tidak ada kaitannya secara hukum dengan objek terperkara . b. Bahwa Para Pembanding tidak dapat membuktikan dipersidangan dan tidak ada mengajukan bukti-bukti tentang
Ompu Mangkomat Gultom
Huta Balian sebagai pemilik Kampung Sipollung. c. Bahwa
Para
Pembanding
tidak
dapat
mengajukan
bukti-bukti
dipersidangan yang menyatakan bahwa GULTOM HUTABALIAN (IN CASU : Kakek Moyang Para Pembanding.) sebagai
pemilik Huta
(Kampung) Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir.
ME DA N
- 73 -
d. Bahwa bukti T.1,Bukti T.2, Bukti T.3 yaitu
putusan perkara perdata
No.14/Perdata/1975/PN-Blg.Trt tanggal 20 Juni 1975 yo Putusan Pengadilan Tinggi No.184/PERD/19077/PT.MDN tanggal 1 Agustus 1978 yo Putusan Mahkamah Agung No.178 K/Sip/1978 tanggal 19 Desember 1979, dan Putusan tersebut
tidak ada dinyatakan bahwa Kampung
tersebut tidak ada kaitannya secara hukum dengan tanah
terperkara dalam perkara ini.
ING
perdata
GI
Sipollung adalah milik Gultom Hutabalian, dan lagi pula putusan perkara
Bahwa keturunan Oppu Balubu Gultom Hutapea juga tetap tinggal di Kampung (Huta) Sipollung selaku pemilik sah dari Kampung (Huta)
NT
Sipollung hingga sampai sekarang, Bahwa para Pembanding.
bukan termasuk keturunan dari Gultom
Hutapea yang menjadi pemegang hak ulayat di Tanah ulayat Gultom
ILA
Hutapea
Bahwa para Pembanding tidak turut mempunyai hak ulayat di atas tanah ulayat Gultom Hutapea termasuk di kampung Sipollung dan tanah sekitar
NG AD
kampung Sipollung tersebut maka Para Pembanding sebagai Keturunan Gultom Hutabalian tidak turut sebagai pemangku hak ulayat ( batak : NDANG PARGOLAT) di atas tanah ulayat Nagari Gultom termasuk di tanah ulayat Gultom Hutapea dan di kampung sipollung khususnya. e. Bahwa sesuai dengan Bukti P.1 ,Bukti P.2 , Bukti P.3 , Bukti P.4 dan Bukti P.5 serta Bukti P.6 , Bukti P.7 telah terbukti dipersidangan bahwa
PE
kedudukan Ompu Mangkomat Gultom Hutabalian beserta keturunannya adalah sebagai PENUMPANG ATAU SEMARGA PENDIAM BERSAMA dan tidak termasuk sebagai marga yang meraja (belanda : heersende marga) yang mempunyai tanah ulayat (golat) di wilayah nagari Gultom, dan hal ini
juga disebutkan secara tegas dalam Notulen Rapat Adat
Negeri Gultom dalam pemilihan Candidat Kepala Nagari Gultom pada tanggal 18 September 1936 dimana para pengetua adat keturunan (batak : Pomparan ) Toga Gultom yang bermusyawarah dalam rapat tersebut menerangkan tentang sejarah dari keturunan (batak : pomparan) GULTOM HUTABALIAN hingga dapat bermukim di wilayah tanah ulayat Nagari Gultom umumnya dan di tanah Hak Ulayat Sitamiang dan Kampung Sipollung khususnya, dan dalam notulen rapat pada halaman empat dituliskan sebagai berikut: “SEGALA JANG HADLIR SAMA SETOEDJOE MENERANGKAN BAHASA HOETABALIAN BOEKAN ANAK SEDJATI DARI GOELTOM, HANJALAH ANAK JANG DIANGKAT,
ME DA N
- 74 -
SEDJARAHNJA DOELOE ADA LELAKI DIHANJOETKAN AROES = BADAI SAMPAI KEPOELAU SAMOSIR INI DARI MANA ASALNJA TIADA TENTOE, LANTAS INI ORANG SELAKOE TEMAN MANOESIA DIPANDANG HINGGA DIANGKAT GOELTOM DJADI ANAKNJA YANG BOENGSOE. BOEKAN SADJA BAGIAN GOELTOM MEMANDANG
GI
HOETABALIAN SEBAGAI ADIKNYA, DJUGA TOEROENAN SIDARI (SAMOSIR), PAKPAHAN DAN SITINDJAK (SEGALA TOEROENAN SI
DIBILANG
HOTEABLIAN
ING
TOGA SAMOSIR) SAMA BERADIK PADA HOETABALIAN, BOLEH ADALAH
MARTABAT
RENDAH,
KETERANGAN INI DIKUATKAN OLEH CANDIDATEN TOEROENAN LOEMBANTORUAN, HUTAPEA DAN RADJA-RADJA SERTA KETOEA-
f. Bahwa
NT
KETOEA TOEROENAN HUTABAGOT. sesuai dengan Bukti
P.8,P.9Bukti P.10
telah terbukti
dipersidangan bahwa Objek Sengketa dalam Putusan tersebut tidak ada
g. Bahwa
ILA
hubungannya dengan objek perkara Pendirian Tugu Gultom Hutabalian, tentang
perkara perdata yang dimaksud para Pembanding
NG AD
dalam Bukti P.8, Bukti P.9, Bukti P.10 tidak ada kaitannya dengan objek terperkara dan yang menjadi penggugat pada perkara perdata tersebut adalah benar keturunan dari Oppu Balubu gultom Hutapea dengan objek perkara tentang pendirian/pembangunan rumah oleh Aller Gultom dkk di Kampung Sipollung tanpa persetujuan dari Keturunan Oppu Balubu Gultom Hutapea selaku pemilik sah Kampung Sipollung dan amar
PE
putusan perkara perdata sebagaimana yang dimaksud para tergugat tidak ada yang menyatakan bahwa huta Sipollung adalah milik Gultom Hutabalian . h. Bahwa
Bukti T.3
yaitu putusan Mahkamah Agung Reg.No.178
K/Sip/1978 tanggal 19 Desember 1979 tidak ada memutuskan bahwa Kampung (Huta) Sipollung adalah milik Gultom Hutabalian dan pendapat para Tergugat adalah pendapat yang sangat keliru . i. Bahwa
para Pembanding
tidak ada mengajukan pembuktian
dipersidangan sebagai pihak yang berhak mendirikan TUGU GULTOM HUTABALIAN di atas tanah terperkara karena tanah terperkara adalah milik Para Terbanding/para Penggugat yang berasal dari peninggalan dari Oppu Balubu Gultom Hutapea yang merupakan bagian dari tanah ulayat Gultom Hutapea yang terletak di kampung (huta) Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir
yang luasnya
ME DA N
- 75 -
kira-kira 64 M2 (enampuluh empat meter bujur sangkar) sesuai dengan Bukti P.1. j.
Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan , bahwa penyerahan tanah tempat pendirian Tugu Gultom Hutabalian yang
GI
menjadi Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII selaku keturunan atau ahli waris dari Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian kepada Pengurus perkumpulan marga Gultom Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-
ING
Hutabalian
Bekasi
(Jabodetabek)
yang diwakili oleh LUPINUS GULTOM dan K.SIMBOLON ( in casu : Tergugat IX dan Tergugat X) selaku Ketua dan Sekretaris dari marga
Gultom
Hutabalian
Jakarta-Bogor-Depok-
NT
perkumpulan
Tangerang- Bekasi (Jabodetabek), dan penyerahan tersebut dibuat dihadapan Notaris Ny.Edith Siahaan Naibaho,SH. dengan Akta Notaris tanggal 12 April 2014 di Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawabarat adalah
ILA
tidak sah dan melanggar hukum.
Bahwa tindakan Para Terbanding yang telah mendirikan tugu Gultom diatas tanah terperkara
tersebut juga tidak sah dan
NG AD
Hutabalian
melanggar hukum karena Pembanding telah mendirikan Monument (Tugu) tersebut di atas tanah terperkara tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari keturunan atau ahli waris dari Oppu Balubu Gultom Hutapea selaku ahli waris pemilik hak ulayat (golat) dan pendiri Kampung (batak : sipukka huta) Sipollung dan tanah perladangan di sekitarnya.
PE
k. Bahwa sesuai dengan bukti P.14, Bukti .P.15, Bukti P.16 telah terbukti dipersidangan bahwa para penggugat selaku keturunan dari Oppu Balubu Gultom Hutapea yang menjadi pemegang hak ulayat atas tanah tempat berdirinya Tugu Gultom Hutabalian tersebut telah melarang para Tergugat untuk meneruskan pembangunan Tugu tersebut akan tetapi para Tergugat I sampai dengan Tergugat X tidak menghiraukan himbauan para Penggugat tersebut dan tindakan para Tergugat yang tidak menghiraukan larangan para Penggugat adalah merupakan tindakan yang melawan hukum dan para penggugat tidak bosan-bosan mengingatkan para Tergugatdk. 5. Bahwa Keberatan dan atau
alasan Banding keempat
Pembanding pada halaman 7 s/d 8 tidak dapat diterima seluruhnya , karena
dari Para
dan patut ditolak
Majelis Hakim Persiangan dalam memberikan
pertimbangan hukum sudah tepat menurut Hukum Acara Perdata dengan alasan sebagai berikut :
ME DA N
- 76 -
a. Bahwa Para Terbanding tidak
mencermati Gugatan Para Penggugat,
bahwa yang menjadi Penggugat I adalah Sarles Gultom, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 September 2014 bahwa Penggugat II dan Penggugat III memberikan Kuasa kepada Kuasanya salah satunya adalah Sarles Gultom, dimana pada Surat Kuasa tersebut
GI
tidak ada Sarles Gultom memberikan kuasa kepada Sarles Gultom, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2015
ING
Sarles Gultom ada juga memberikan Kuasa kepada Kuasanya dan tidak ada memberikan Kuasa kepada dirinya sendiri. b. Bahwa
berdasarkan
uraian
tersebut
diatas
bahwa
Terbanding
NT
II/Penggugat II dan Terbanding III/Penggugat III ada memberikan Kuasa kepada Kuasanya salah satunya adalah Terbanding I/Penggugat I, artinya apabila Terbanding/ Penggugat I hadir dalam persidangan adalah sebagai Terbanding I/Penggugat I sekaligus sebagai kuasa dari
ILA
Terbanding II/Penggugat II dan Terbanding III /Penggugat III, dan apabila Terbanding I/Penggugat I tidak hadir dalam persidangan, maka Terbanding I/Penggugat I sudah diwakili oleh Kuasanya sebagaimana
NG AD
dalam Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2015, dengan demikian Surat Kuasa Khusus dalam perkara ini baik yang tertanggal 01 September 2014 maupun yang tertanggal 30 Juni 2015 adalah sah menurut Hukum Acara perdata.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka alasan-alasan
PE
Memori Banding dari Para Pembanding tidak tepat menurut hukum dan harus ditolak seluruhnya.
Bahwa berdasarkan Terbanding tersebut kepada
alasan Kontra memori Banding dari Para
di atas maka
Bapak Ketua
Para Terbanding memohon memohon
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara / Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi . yang memeriksa dan mengadili Permohonan Banding di Pengadilan Tinggi Sumatera utara , Memori
Banding dari
menerima semua alasan-alasan Kontra
Terbanding dan menolak
semua alasan-alasan
Permohonan Banding dari Pembanding dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : MENGADILI 1. Menolak Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;---------2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 43 /Pdt-G/2014/PNPms tanggal 11 Nopember 2015. ;-------------------------------------------------------
ME DA N
- 77 -
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar semua ongkos Perkara yang timbul dalam perkara Permohonan Banding ini ;-----------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding I sampai dengan X semula
GI
Tergugat I sampai dengan X melalui kuasa hukumnya tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan
ING
Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I sampai dengan III semula Penggugat I
NT
sampai dengan III melalui kuasa hukumnya tersebut pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya baik memori banding maupun kontra memori banding dari masing-masing pihak tersebut,
ILA
tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang
NG AD
berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 43/Pdt.G/2014/PN.Blg tanggal 11 Nopember 2015, memori banding yang diajukan oleh Pembanding I sampai dengan X semula Tergugat I sampai dengan X melalui kuasa hukumnya dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I sampai dengan III semula Penggugat I sampai dengan III melalui kuasa hukumnya, berpendapat alasan dan pertimbangan
PE
hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan penguatan pertimbangan bahwa yang menjadi Tunggane ni huta sering dipanggil Tungga Nihuta di Kampung (Huta) Sipollung adalah Op. Baloeboe, dengan demikian Op. Baloeboe merupakan Raja Ni Huta Sipollung merupakan penguasa tertinggi di Huta (Kampung) Sipollung, apabila kemudian bertambah orang yang membangun rumah semuanya harus dibawah kendali tungga nihuta yaitu Op. Baloeboe, dan Op. Baloeboe adalah merupakan keturunan Patrilineal pendiri Kampung yang menjadi raja huta pertama di Kampung (Huta) Sipollung, oleh karena itu tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang melakukan Pembangunan sebuah Monument atau Tugu terbuat dari semen beton (batak :
ME DA N
- 78 -
Tambak batu napir) atas nama GULTOM HUTABALIAN di atas tanah perkara tanpa seijin dari keturunan atau ahli waris Oppu Balubu Gultom Hutapea adalah perbuatan melawan hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
GI
Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 43/Pdt.G/2014/PN.Blg tanggal 11 Nopember 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam
ING
peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I sampai dengan X semula Tergugat I sampai dengan X tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan
NT
tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan
ILA
hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini; MENGADILI:
Menerima permohonan banding dari Pembanding I sampai dengan X semula
NG AD
-
Tergugat I sampai dengan X melalui kuasa hukumnya tersebut; -
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Balige
nomor
:
43/Pdt.G/2014/PN.Blg tanggal 11 Nopember 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
Menghukum Pembanding I sampai dengan X semula Tergugat I sampai
PE
-
dengan X untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Maret 2016, nomor : 54/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta HAMONANGAN RAMBE,
ME DA N
- 79 -
SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim - Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
GI
ttd
DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.
ING
1. DALIZATULO ZEGA, SH.
ttd
ttd 2. MARYANA, SH.MH.
ILA
Perincian Biaya :
NT
Panitera Pengganti,
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
PE
Jumlah
NG AD
1. Meterai
Rp. 150.000,-
ttd HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
