PUTUSAN Nomor :446/PID/2017/PTMDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana
ME DA N
dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa : Nama lengkap : HERNIATI, SH Tempat Lahir
:Yogyakarta
Umur / Tgl. lahir :50 Tahun/ 12 Februari 1966 Jenis kelamin : Perempuan :Indonesia
Tempat tinggal : Jalan
Rajawali
I
No.
GG I
Kebangsaan
6-A,
Kelurahan
Kenangan,
Kecamatan PS. Tuan Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan : Islam
Pekerjaan
: Notaris;
TIN
Agama
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :
N
1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
ILA
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tidak Dilakukan Penahanan; tanggal
Pengadilan
Negeri
3. Penuntut
Umum
17
Januari
2017,
Nomor
:
PRINT-
45/RT.3/EP.1/OHARDA/01/ 2017, Sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai
AD
dengan tanggal 05 Februari 2017 ( Tahanan Kota ); 4. Hakim
Medan
tanggal
31
Januari
2017,
No.203/Pid.B/2017/ PN.Mdn, Sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan
NG
tanggal 01 Maret 2017 ( Tahanan Kota );
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Februari 2017, Nomor :
PE
404/Pen.Pid/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 ( Tahanan Kota ) ; Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum NERIL AFDI, SH., SUNARDI,
SH, MH., ZUHDI LUBIS, SH., Dan PANJI SETIADI NUGRAHA, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Law Office “ Neril Afdi, SH & Associates “ Beralamat di The CEO Building Lt. 12 Jalan TB. Simatupang No. 18 C, Jakarta Selatan dan kantor cabang di Jalan Cucak Rawa III No. 30 Perumnas Mandala – Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 101/Penk.Pid/2017/PN.Mdn tertanggal 14 Februari 2017.
-2-
Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juli 2017, nomor :446/PID/2017/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri
Medan
nomor
:
203/Pid.B/2017/PN.Mdn,
dan
surat-surat
yang
ME DA N
bersangkutan dengan perkara tersebut; I .Membaca surat dakwaan No.REG.PERKARA:PDM-38/Ep.1/OHARDA/01/2017 Jaksa Penuntut UmumKejaksaan Negeri Medan, tanggal 17 Januari 2017 yang mendakwaTerdakwa dengan dakwaan sebagai berikut: DAKWAAN PERTAMA
Bahwa terdakwa HERNIATI, SHsekitar bulan Februari 2015dan bulan April 2015
GG I
atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam Tahun 2015 bertempat di Bank SUMUT yang terletak di Jalan Karya Jasa Medan dan Bank Mandiri Cabang Johor Medan yang terletak di Jalan Jendral AH. Nasution Kwala Bekala Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk
TIN
dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena -
N
kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya saksi Amalia Puswitasari membeli sebidang tanah milik
ILA
Adrian Elisant Paulo Marpaung sesuai dengan akta jula beli nomor 62 Tahun 2013, selanjutnya saksi Amalia Puswita menggunakan jasa terdakwa sebagai Notaris untuk mengurus balik nama sertifikat nomor 314 tanggal 20 -
AD
September 2000 tersebut menjadi an Amalia Puswita sari. Bahwa untuk pengurusan balik nama sertifikat tersebut saksi Amalia
NG
Puswita Sari harus membayar terlebih dahulu biaya PBB, biaya BPHTB, biaya PPH serta biaya kekurangan Pembayaran PP 13 (balik nama) agar sertifikat tanah tersebut bisa dibalik namakan menjadi nama Amalia Puswita
PE
Sari, selanjutnya saksi Amalia Puswita sari meminta bantuan kepada saksi Satrio Adi Nugroho selaku adik kandung saksi Amalia Puswita Sari untuk mengurus pembayaran biaya tersebut diatas dengan cara mentransfer uang ke rekening saksi Satrio Adi Nugroho, selanjutnya saksi Satrio Adi Nugroho atas arahan terdakwa mentrasfer sejumlah uang untuk biaya tersebut diatas ke rekeing mandiri nomor 1060006810777 an Herniati, SH (terdakwa) secara bertahap dengan perincian sebagai berikut: 1.
Pada tanggal 29 Januari 2015 ditransfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- untuk kekurangan pengurusan PBB
-3-
2.
Pada tanggal 10 Februari 2015 ditransfer uang sebesar Rp. 46.650.000,- untuk kekurangan pengurusan BPHTB
3.
Pada tanggal 10 Februari 2015 ditransfer uang sebesar Rp. 49.650.000,- untuk kekurangan pengurusan PPH
4.
Pada tanggal 10 Februari 2015 ditransfer uang sebesar Rp.
-
ME DA N
3.500.000,- untuk pengurusan PP 13 (bea balik nama)
Bahwa terdakwa menjanjikan bahwa pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut akan selesai 1 bulan setelah uang kekurangan pengurusan BPHTB ditransfer ke rekening terdakwa yakni tanggal 10 Maret 2015.
-
Bahwa terdakwa telah menyerahkan kelengkapan administrasi untuk mengajukan permohonan balik nama sertifikat Hak Milik tersebut Kepada Kantor Kepala Pertanahan Kabupaten Deli Serdang antara lain sebagai
GG I
berikut :
Asli Sertifikat Hak Milik nomor 314/Paya Geli an. Palem Purba
2.
Akta jual beli nomor 12/2015
3.
Fc KTP para pihak
4.
Akta Surat Kuasa Nomor : 03 tangal 5 September 2011
5.
Akta pengikatan jual beli nomor 36 tanggal 12 Desember 2011
6.
Fc PBB tahun 2015
7.
Asli bukti setoran PPH tahun 2013
8.
Fc BPHTB tahun 2011
9.
Fc PPH tambahan tahun 2015
ILA
N
TIN
1.
10. Fc BPHTB tambahan tahun 2015 -
Bahwa surat bukti setoran tambahan BPHTB tahun 2015 dan bukti setoran
AD
tambahan PPH tahun 2015 yang diserahkan terdakwa dalam mengajukan permohonan untuk balik nama tersebut adalah fiktif dimana terdakwa
NG
menyuruh Ahmad Sabri untuk membuatkan surat-surat tersebut dan pada bulan Februari 2015 Ahmad Sabri menyerahkan 1 lembar halaman pertama bukti setoran PPH tahun 2015 di Halaman Bank SUMUT yang terletak di
PE
jalan Karya Jasa Medan lalu pada bulan April 2015 sekira pukul 08.00 wib
-
Ahmad Subari menyerahkan 1 lembar halaman pertama bukti setoran PPH tahun 2015 di Bank Mandiri yang terletak di Jalan H. Zainul Arifin Medan. Bahwa sesuai dengan tanggal yang dijanjikan oleh terdakwa yakni pada tanggal 10 Maret 2015 ternyata terdakwa tidak ada memberikan sertifikat tanah yang sudah dibalik nama kan tersebut kepada saksi Satrio Adi Nugroho sehingga sekitar bulan Maret 2015 saksi Satrio Adi Nugrohopun mendatangai kantor pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk mengecek apakah pengurusan balik nama sertifikat tersebut sudah selesai atau belum
-4-
dan setibanya dikantor tersebut saksi Satrio Adi Nugroho mendapat penjelasan dari saksi Ridwan Nasution selaku Kasubsi Hak Atas Tanah bahwa proses balik nama sertifikat tersebut tidak di proses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang karena pembayaran pajak berupa BPHTB belum dibayar, selanjutnya saksi Satrio Adi Nugrohopun pergi
ME DA N
melakukan konfirmasi ke kantor Dispenda kabupaten Deli Serdang dan setelah dilakukan pengecekkan ternyata terdakwa belum menyetorkan pembayaran BPHTB sebesar Rp. 46.230.500,- guna pengurusan balik nama sertifikat an Amalia Puswita Sari -
Bahwa sekitar bulan Mei 2015 saksi Satrio Adi Nugroho bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa uang yang ditrasnfer oleh saksi Satrio Adi Nugroho kerekening terdakwa untuk pengurusan balik
GG I
nama sertifikat an Amelia Puswita tidak disetorkan oleh terdakwa akan tetapi tanpa seizin dari saksi orban telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. -
Bahwa
akibat
perbuatan
terdakwa
sebagaimana
diuraikan
diatas
TIN
mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 46.230.500,Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP. ATAU
N
KEDUA
Bahwa terdakwa HERNIATI, SHsekitar bulan Februari 2015 atau setidak-tidaknya
ILA
pada waktu lain di dalam Tahun 2015 bertempat di Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang yang terletak di Jalan Jendral Perbakara Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, namun oleh karena terdakwa bertempat tinggal di Medan dan sebagian
AD
besar saksi yang akan dipanggil berdomisili di Medan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Medan atau setidak-
NG
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama
PE
palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,membujuk orang supaya memberikan suatu barang,membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan secara berlanjut”yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -
Bahwa awalnya saksi Amalia Puswitasari membeli sebidang tanah milik Adrian Elisant Paulo Marpaung sesuai dengan akta jual beli nomor 62 Tahun 2013, selanjutnya saksi Amalia Puswita menggunakan jasa terdakwa
-5-
sebagai Notaris untuk mengurus balik nama sertifikat nomor 314 tanggal 20 September 2000 tersebut menjadi an Amalia Puswita sari. -
Bahwa untuk pengurusan balik nama sertifikat tersebut saksi Amalia Puswita Sari harus membayar terlebih dahulu biaya PBB, biaya BPHTB, biaya PPH serta biaya kekurangan Pembayaran PP 13 (balik nama) agar sertifikat tanah
ME DA N
tersebut bisa dibalik namakan menjadi nama Amalia Puswita Sari, selanjutnya saksi Amalia Puswita sari meminta bantuan kepada saksi Satrio Adi Nugroho selaku adik kandung saksi Amalia Puswita Sari untuk mengurus pembayaran biaya tersebut diatas dengan cara mentransfer uang ke rekening saksi Satrio Adi Nugroho, selanjutnya saksi Satrio Adi Nugroho atas arahan terdakwa mentrasfer sejumlah uang untuk biaya tersebut diatas ke rekeing mandiri nomor 1060006810777 an Herniati, SH (terdakwa) secara
1.
GG I
bertahap dengan perincian sebagai berikut:
Pada tanggal 29 Januari 2015 ditransfer uang sebesar Rp. 40.000.000,untuk kekurangan pengurusan PBB
2.
Pada tanggal 10 Februari 2015 ditransfer uang sebesar Rp. 46.650.000,-
3.
TIN
untuk kekurangan pengurusan BPHTB
Pada tanggal 10 Februari 2015 ditransfer uang sebesar Rp. 49.650.000,untuk kekurangan pengurusan PPH Pada tanggal 10 Februari 2015 ditransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,-
N
4.
untuk pengurusan PP 13 (bea balik nama) Bahwa terdakwa telah menyerahkan kelengkapan administrasi untuk
ILA
-
mengajukan permohonan balik nama sertifikat Hak Milik tersebut Kepada Kantor Kepala Pertanahan Kabupaten Deli Serdang antara lain sebagai
AD
berikut :
Asli Sertifikat Hak Milik nomor 314/Paya Geli an. Palem Purba
2.
Akta jual beli nomor 12/2015
NG
1.
Fc KTP para pihak
4.
Akta Surat Kuasa Nomor : 03 tangal 5 September 2011
5.
Akta pengikatan jual beli nomor 36 tanggal 12 Desember 2011
PE
3.
6.
Fc PBB tahun 2015
7.
Asli bukti setoran PPH tahun 2013
8.
Fc BPHTB tahun 2011
9.
Fc PPH tambahan tahun 2015
10. Fc BPHTB tambahan tahun 2015 -
Bahwa bukti setoran tambahan PPH tahun 2015 sebesar Rp. 46.230.500,dan bukti setoran tambahan BPHTB tahun 2015 sebesar Rp. 46.230.500,yang terdakwa lampirkan didalam Surat Permohonan tersebut adalah fiktif
-6-
dimana pada bulan Februari 2015 terdakwa menyuruh Ahmad Sabri untuk membuatkan surat-surat bukti setoran tersebut dan untuk pengurusan surat tersebut terdakwa memberikan komisi kepada Ahmad Sabri sebesar Rp. 6.000.000,- dan pada bulan Februari 2015 Ahmad Sabri menyerahkan 1 lembar halaman pertama bukti setoran PPH tahun 2015 di Halaman Bank
ME DA N
SUMUT yang terletak di jalan Karya Jasa Medan lalu pada bulan April 2015 sekira pukul 08.00 wib Ahmad Sabri menyerahkan 1 lembar halaman pertama bukti setoran PPH tahun 2015 di Bank Mandiri yang terletak di Jalan H. Zainul Arifin Medan. -
Bahwa terdakwa menjanjikan bahwa pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut akan selesai 1 bulan setelah uang kekurangan pengurusan BPHTB ditransfer ke rekening terdakwa yakni tanggal 10 Maret 2015.
Bahwa sesuai dengan tanggal yang dijanjikan oleh terdakwa yakni pada
GG I
-
tanggal 10 Maret 2015 ternyata terdakwa tidak ada memberikan sertifikat tanah yang sudah dibalik nama kan tersebut kepada saksi Satrio Adi Nugroho sehingga sekitar bulan Maret 2015 saksi Satrio Adi Nugrohopun
TIN
mendatangai kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk mengecek apakah pengurusan balik nama sertifikat tersebut sudah selesai atau belum dan setibanya dikantor tersebut saksi Satrio Adi Nugroho medapat
N
penjelasan dari saksi Ridwan Nasution selaku Kasubsi Hak Atas Tanah bahwa proses balik nama sertifikat tersebut tidak di proses oleh Kantor
ILA
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang karena pembayaran pajak berupa BPHTB belum dibayar, selanjutnya saksi Satrio Adi Nugrohopun pergi melakukan konfirmasi ke kantor Dispenda kabupaten Deli Serdang dan
AD
setelah dilakukan pengecekkan ternyata terdakwa belum menyetorkan pembayaran BPHTB sebesar Rp. 46.230.500,- guna pengurusan balik nama
NG
sertifikat an Amalia Puswita Sari.disamping itu terdakwa juga belum menyetorkan uang pembayaran PPH sebesar Rp. 46.230.500,-ke Bank SUMUT. Bahwa sekitar bulan Mei 2015 saksi Satrio Adi Nugroho bertemu dengan
PE
-
terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa uang yang ditransfer oleh saksi Satrio Adi Nugroho kerekening terdakwa untuk pembayaran BPHTB tidak disetorkan oleh terdakwa akan tetapi tanpa seizin dari saksi korban telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa selain itu bukti setoran pembayaran BPHTB yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban adalah fiktif.
-
Bahwa
akibat
perbuatan
terdakwa
sebagaimana
diuraikan
diatas
mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.92.461.000,-
-7-
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP ATAU KETIGA Bahwa terdakwa HERNIATI, SHsekitar bulan Februari 2015dan bulan April 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam Tahun 2015 bertempat di Bank
ME DA N
Mandiri Cabang Johor Medan yang terletak di Jalan Jendral AH. Nasution Kwala Bekala Medan Johor Kota Medan dan Bank SUMUT yang terletak di Jalan Karya Jasa Medanatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,, “Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkansebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang
GG I
lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -
Bahwa awalnya saksi Amalia Puswitasari membeli sebidang tanah milik Adrian Elisant Paulo Marpaung sesuai dengan akta jula beli nomor 62
TIN
Tahun 2013, selanjutnya saksi Amalia Puswita menggunakan jasa terdakwa sebagai Notaris untuk mengurus balik nama sertifikat nomor 314 tanggal 20 September 2000 tersebut menjadi an Amalia Puswita sari. Bahwa untuk pengurusan balik nama sertifikat tersebut saksi Amalia
N
-
Puswita Sari harus membayar terlebih dahulu biaya PBB, biaya BPHTB,
ILA
biaya PPH serta biaya kekurangan Pembayaran PP 13 (balik nama) agar sertifikat tanah tersebut bisa dibalik namakan menjadi nama Amalia Puswita Sari, selanjutnya saksi Amalia Puswita sari meminta bantuan kepada saksi
AD
Satrio Adi Nugroho selaku adik kandung saksi Amalia Puswita Sari untuk mengurus pembayaran biaya tersebut diatas dengan cara mentransfer uang
NG
ke rekening saksi Satrio Adi Nugroho, selanjutnya saksi Satrio Adi Nugroho atas arahan terdakwa mentrasfer sejumlah uang untuk biaya tersebut diatas ke rekeing mandiri nomor 1060006810777 an Herniati, SH (terdakwa)
PE
secara bertahap dengan perincian sebagai berikut: 1. Pada tanggal 29 Januari 2015 ditransfer uang sebesar Rp. 40.000.000,untuk kekurangan pengurusan PBB 2. Pada tanggal 10 Februari 2015 ditransfer uang sebesar Rp. 46.650.000,untuk kekurangan pengurusan BPHTB 3. Pada tanggal 10 Februari 2015 ditransfer uang sebesar Rp. 49.650.000,untuk kekurangan pengurusan PPH 4. Pada tanggal 10 Februari 2015 ditransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,untuk pengurusan PP 13 (bea balik nama)
-8-
-
Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam sesuai dengan surat nomor 26/PPAT/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal balik nama atas sertifikat hak milik nomor : 314/Paya Geli tanggal 20 September 2000 atas
berikut :
ME DA N
nama Palem Beru Bangun dengan kelengkapan administrasi sebagai
a. Asli sertifikat hak milik nomor 314/Paya Geli tanggal 20 September 2000 atas nama Palem Beru Bangun
b. Akta jual beli nomor :12/2015 tanggal 2 Maret 2015 c. Foto copy KTP para pihak
d. Akta Surat Kuasa Nomor 03 tanggal 5 September 2015
e. Akta Pengikatan Jual Beli nomor :36 tanggal 12 Desember 2011
GG I
f. Foto Copy PBB Tahun 2015 g. Asli bukti setor PPH tahun 2013 h. FC BPHTB tahun 2013
i. FC PPH tambahan tahun 2015 -
FC BPHTB tambahan tahun 2015
TIN
j.
Bahwa bukti setoran tambahan PPH tahun 2015 sebesar Rp. 46.230.500,dan bukti setoran tambahan BPHTB tahun 2015 sebesar Rp. 46.230.500,-
N
yang terdakwa lampirkan didalam Surat Permohonan tersebut adalah palsu dan keterangan yang terdapat dalam surat tersebut sama sekali tidak
ILA
mengandung kebenaran. -
Bahwa cara terdakwa memalsukan surat tersebut diatas adalah pada bulan Februari 2015 terdakwa menemui Ahmad Sabri meminta tolong untuk
AD
membuatkan surat tanda bukti setoran PPH dan bukti setoran BPHTB dengan imbalan uang sebesar Rp.6.000.000,- selanjutnya Ahmad Sabri
NG
menyerahkan 1 lembar halaman pertama bukti setoran PPH tahun 2015 di halaman Bank Sumut Jalan Karya Jasa Medan dan sekira bulan April 2015 terdakwa menemui lagi Ahmad Sabri di kantor Bank Mandiri jalan H. Zainul
PE
Arifin Medan untuk mengambil 1 lembar halaman pertama bukti setoran
-
BPHTB tahun 2015. Bahwa akibat perbutan terdakwa tersebut diatas saksi korban merasa keberatan karena hingga saat ini pengurusan sertifikat balik nama tersebut tidak di proses dan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. .92.461.000,-
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP
-9-
II. Membaca surat tuntutan No.REG.PERKARA:PDM-38/Ep.1/OHARDA/ 01/ 2017Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 17 April 2017 bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; 1. Menyatakan
terdakwa
HERNIATI,
SH
bersalah
telah
melakukan
perbuatanPENGGELAPAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
ME DA N
pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERNIATI, SH dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebanyak Rp. 40.000.000,tertanggal 29 Januari 2015
GG I
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebanyak Rp. 46.650.000,tertanggal 10 Februari 2015
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebanyak Rp. 49.650.000,tertanggal 10 Februari 2015
TIN
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebanyak Rp. 3.500.000,tertanggal 10 Februari 2015
- 1 (satu) eksemplar Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 314
N
Dikembalikan kepada Satrio Adi Nugroho - 1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Mandiri (persero) tbk No. 1.
ILA
Sp.MZA/347/2015 tertanggal 17 Juni 2015 an. Bapak SATRIO ADI NUGROHO
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebanyak Rp. 46.230.500,-
AD
tertanggal 27 April 2015 - 1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Mandiri (persero) tbk No. 1.
NG
Sp.MZA/347/2015 tertanggal 17 Juni 2015 an. Bapak SATRIO ADI NUGROHO
- 1 (satu) eksemplar surat permohonan dari SATRIO ADI NUGROHO
PE
- 1 (satu) lembar bukti setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tertanggal 27 April 2015
- 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan atas nama HERNIATI, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Deli Serdang, berikut semua kelengkapan administrasi sebagai lampiran. Terlampir dalam berkas perkara - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek 106-00-0681077-7 an. HERNIATI. Dikembalikan Kepada terdakwa
- 10 -
4. Menetapkan agar terdakwa HERNIATI, SH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Membaca
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
berikut :
ME DA N
203/Pid.B/2017/PN.Mdn, tanggal 30 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai
1. Menyatakan Terdakwa HERNIATI, SH.,
telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERNIATI, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 ( delapan ) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya sesuai dengan ketentuan pengurangan tahanan kota
GG I
dari pidana penjara yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebanyak Rp. 40.000.000,tertanggal 29 Januari 2015
TIN
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebanyak Rp. 46.650.000,tertanggal 10 Februari 2015
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebanyak Rp. 49.650.000,-
N
tertanggal 10 Februari 2015
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebanyak Rp. 3.500.000,-
ILA
tertanggal 10 Februari 2015 - 1 (satu) eksemplar Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 314 Dikembalikan kepada Satrio Adi Nugroho
AD
- 1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Mandiri (persero) tbk No. 1. Sp.MZA/347/2015 tertanggal 17 Juni 2015 an. Bapak SATRIO ADI
NG
NUGROHO
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebanyak Rp. 46.230.500,tertanggal 27 April 2015
PE
- 1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Mandiri (persero) tbk No. 1. Sp.MZA/347/2015 tertanggal 17 Juni 2015 an. Bapak SATRIO ADI NUGROHO
- 1 (satu) eksemplar surat permohonan dari SATRIO ADI NUGROHO - 1 (satu) lembar bukti setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tertanggal 27 April 2015 - 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan atas nama HERNIATI, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Deli Serdang, berikut semua kelengkapan administrasi sebagai lampiran.
- 11 -
Terlampir dalam berkas perkara - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek 106-00-0681077-7 an. HERNIATI. Dikembalikan Kepada terdakwa 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
ME DA N
rupiah); Telah membaca :
1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan,bahwa pada tanggal 02 Juni 2017, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan, nomor : 203/Pid.B/2017/PN.Mdn, tanggal 30 Mei 2017;
2. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan,
GG I
bahwa pada tanggal 05 Juni 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan, nomor : 203/Pid.B/2017/PN.Mdn, tanggal 30 Mei 2017;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita
diberitahukan kepada
TIN
Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa permintaan banding tersebut telah Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umummasing-masing
pada tanggal05 Juni 2017;
N
4. Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21
ILA
Juli 2017, dan memori banding tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juli 2017 Nomor W2-
AD
U/4907/HN.01.10/VII/2017 namun hingga saat ini relas pemberitahuan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut belum diterima oleh Pengadilan Tinggi Medan, dan memori Banding Penuntut Umum tertanggal 6
NG
Juli 2017 telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 10 Juli 2017 dan Memori Banding tersebut diterima Majelis Hakim Tingkat Banding tanggal 13 Juli 2017; yang pada pokoknya sebagai berikut ;
PE
- Bahwa putusan pengadilan Negeri Medan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat pahal perkara tindak pidana “Pengelapan” adalah merresahkan masyarakat khususnya bagi saksi korban dan ancaman pidana pasal 372 KUHP adalah paling lama 4 (empat) tahun penjara
sedangkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
hanya
menghukum terdakwa dengan pidan penjara selama 8 (delapan) bulan ; - Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak membuat efek jera para pelaku tindak pidana di Indonesia pada umumnya dan di Kota Medan khususnya sehingga dikhawatirkan akan terulang perbuatan yang sama
- 12 -
pada masa yang akan datang dengan demikian timbul ketidak percayaan masyarakat pada penegak hukum dan tidak tertutup kemungkinan masyarakat main hakim sendiri karena tidak ada kepercayaan terhadap penegak hukum.
ME DA N
Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada prinsipnya keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagai berikut ;
1. Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Salah Dan Keliru Dalam Mempertimbangkan Fakta-Fakta Yang Terungkap Di Persidangan. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili serta memberikan keputusan dalam perkara pidana Nomor :
memperhatikan
dan
GG I
203/Pid.B/2017/PN.Mdn. tidak secara cermat, teliti dan seksama dalam mempertimbangkan
dipersidangan.
fak-fakta
yang
terungkap
Bahwa oleh karena ketidak cermatan Judex Factie Pengadilan Negeri dalam
mempertimbangkan
TIN
Medan
fakta-fakta
yang
terungkap
di
persidangan, sehingga mengakibat Judex Factie Pengadilan Negeri Medan salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan.
N
Bahwa pada halaman 20 sampai dengan halaman 21 pada point keterangan Terdakwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
ILA
203/id.B/2017/PN.Mdn tanggal 30 Mei 2017 menyebutkan bahwa “… Terdakwa dapat mengurus balik nama atas sertifikat tersebut sampai dengan selesai dan terdakwa menjanjikan pengurusan balik nama atas
AD
sertifikat tersebut mulai dari pengurusan roya (penghapusan hutang) sampai dengan selesai balik nama akan selesai dalam waktu 4 bulan
NG
dan hal tersebut terdakwa sampaikan secara lisan”, namun dalam pertimbangan hukumnya baik pada halaman 26 maupun pada halaman 28 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 203/Pid.B/2017/PN.Mdn.
PE
Judex factie Pengadilan Negeri Medan menyebutkan “… bahwa terdakwa menjanjikan pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut akan selesai 1 bulan setelah uang kekurangan pengurusan BPHTB ditransfer ke rekening terdakwa yakni tanggal 10 Maret 2015, bahwa hingga bulan Maret 2015 balik nama sertifikat tanah tersebut tidak kunjung selesai … dst..” Bahwa Pembanding/Terdakwa menerima uang untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 314 atas nama PALEM Beru BANGUN menjadi atas nama AMALIA PUSWITASARI dengan keseluruhan sebesar +
- 13 -
Rp. 139.000.000.- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Pembanding/Terdakwa dari saksi SATRIO ADI NUGROHO secara bertahap yaitu pada tanggal 29 Januari 2015 ditransfer sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), tanggal 10 Pebruari 2015 ditransfer sebesar Rp. 46.650.000.- (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh
ME DA N
ribu rupiah), tanggal 10 Pebruari 2015 ditransfer sebesar Rp. 49.650.000.(empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan tanggal 10 Pebruari 2015 ditransfer sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan atas pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 314 tersebut Pembanding/Terdakwa menjanjikan akan selesai dalam waktu 4 (empat) bulan, namun sebelum batas waktu 4 (empat) bulan tersebut berakhir Pembanding/Terdakwa telah dilaporkan oleh SATRIO ADI
GG I
NUGROHO kepada pihak Kepolisian.
Bahwa dalam masa tenggang waktu pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 314 tersebut, Pembanding/Terdakwak telah mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada SATRIO ADI
TIN
NUGROHO dengan cara mentrasfernya (vide keterangan saksi SATRIO ADI NUGROHO dan keterangan Terdakwa). Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan
N
keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa “… pada Bulan Pebruari 2015 Terdakwa meminta bantuan kepada AHMAD SOBRI untuk
ILA
membayar PPH dan BPHTB … dst…” yang dikuatkan oleh keterangan saksi Ade Charge yang bernama JAMALUDDIN yang menyatakan “ … saksi kenal dengan AHMAD SOBRI dan pernah menemani Terdakwa
AD
untuk menemui AHMAD SOBRI… “ dan “… saksi ada melihat terdakwa menyerahkan amplop kepada AHMAD SOBRI yang saksi asumsikan
NG
adalah uang… dst.. “ Bahwa disamping itu Judex Factie Pengadilan Negeri Medan juga tidak mempertimbangkan keterangan Saksi M. RIDWAN NASUTION, SH. CN
PE
yang menyatakan “… terhadap rekening tersebut diatas tidak terdapat setoran pada tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 195.643.100 dan tanggal 12 Pebruari 2015 sebesar Rp. 46.230.500… dst..”. hal tersebut jelas sangat merugikan bagi Pembanding/Terdakwa dikarenakan tidak dapat terlaksananya balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 314 atas nama PALEM Beru BANGUN menjadi atas nama AMALIA PUSWITASARI bukanlah semata-mata disebabkan karena tidak dibayarkannya BPHTB tahun 2015 sebesar Rp. 46.230.500.- melainkan belum dibayarnya BPHTB tahun 2011 sebesar Rp. 195.643.100.-
- 14 -
Bahwa jika seadainya pun –quadnon- Pembanding/Terdakwa membayar BPHTB tahun 2015 sebesar Rp. 46.230.500.-, balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 314 atas nama PALEM Beru BANGUN menjadi atas nama AMALIA PUSWITASARI juga tidak dapat terlaksana karena BPHTB tahun 2011
sebesar
Rp.
195.643.100.-
2. Putusan
Judex
Factie
dibayar
oleh
ME DA N
PUSWITASARI.
belum
Pengadilan
Negeri
Medan
AMALIA
Nomor
:
203/Pid.B/2017/PN.Mdn. tidak mencerminkan rasa keadilan. Bahwa Pembanding/Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini karena diduga melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Pertama atau “Penipuan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana
GG I
sebagaimana Dakwaan Kedua atau “Pemalsuan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Rek. Perk. Pdm-38/Ep.1/OHARDA/0/2017 tanggal 17 Januari 2017. pada
awalnya
sekitar
TIN
Bahwa
bulan
September
tahun
2011
Pembanding/Terdakwa yang berprofesi sebagai Notaris dihubungi oleh Paulina Ginting untuk dikenalkan kepada saksi M. THORIQ dan setelah
N
Pembanding/Terdakwa mengenal Saksi M. THORIQ selanjutnya Saksi M. THORIQ meminta bantuan Pembanding/Terdakwa untuk dibuatkan Akta
ILA
Perjanjian Kesepakatan Jual Beli antara ADRIAN ELISAN PAULO MARPAUNG selaku penjual dengan Saksi M. THORIQ selaku pembeli atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan SPBU yang terletak di
AD
Desa Paya Geli Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 314 terdaftar atas nama PALEM BERU BANGUN, yang saat
NG
itu Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 314 tersebut berada di Bank BRI sebagai agunan/jaminan hutang. Bahwa
atas
permintaan
Saksi
M.
THORIQ
tersebut
selanjutnya
PE
Pembanding/Terdakwa membuat AKTA PERJANJIAN KESEPAKATAN JUAL BELI Nomor 8 tanggal 9 September 2011, dimana ADRIAN ELISAN PAULO MARPAUNG bertindak selaku penjual dan Saksi M. THORIQ bertindak untuk dan atas nama PT. ANDAR MULIA AGRO LESTARI selaku pembeli, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah), dengan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dibayarkan pada saat penandatangan AKTA PERJANJIAN KESEPAKATAN JUAL BELI Nomor 8 tanggal 9 September 2011 dan sebesar Rp. 1.500.000.00.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dibayarkan
- 15 -
pada tanggal 17 Oktober tahun 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dibayarkan pada tanggal 18 Nopember 2011 dan sisanya akan dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2011, Bahwa
kemudian
sekitar
bulan
Desember
tahun
2014,
Pembanding/Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. THORIQ yang meminta
ME DA N
bantuan Pembanding/Terdakwa untuk dibuatkan AKTA JUAL BELI LUNAS atas SHM No. 314 atas nama PALEM Beru BANGUN tersebut, kemudian Pembanding/Terdakwa membuat AKTA JUAL BELI Nomor 10/2015 tanggal 2 Maret 2015 antara ADREAN ELISAN PAULO MARPAUNG selaku penjual kepada AMALIA PUSWITASARI (ic. Anak Kandung saksi M. THORIQ) selaku pembeli.
Bahwa setelah AKTA JUAL BELI Nomor 10/2015 tanggal 2 Maret 2015
GG I
dibuat dan seluruh hutang di Bank BRI telah dibayar ternyata pihak Bank BRI tidak bersedia menyerahkan Asli SHM No. 314 tersebut kepada saksi M. THORIQ dan kemudian Pembanding/Terdakwa membuat SURAT PERNYATAAN No. 01 tanggal 02 Pebruari 2015 yang berisikan bahwa M.
TIN
THORIQ tidak akan menuntut siapa pun dan akan bertanggung jawab jika ada tuntutan hukum dikemudian hari. Bahwa setelah Asli SHM No. 314 tersebut diserahkan oleh pihak Bank BRI
N
selanjutnya M. THORIQ kembali meminta bantuan terdakwa untuk memproses balik nama SHM Nomor 314 tersebut yang sebelumnya
ILA
terdaftar atas nama PALEM BERU BANGUN menjadi atas nama AMALIA PUSWITASARI.
Bahwa untuk melaksanakan balik nama SHM No. 314 ke atas nama
AD
AMALIA PUSWITASARI dikenakan tambahan pajak jual beli BPHTB dan PPH sesuai dengan NJOP berjalan, namun menurut pengakuan M.
NG
THORIQ bahwa BPHTB dan PPH tahun 2011 sudah dibayarkan oleh orang kepercayaannya yang bernama PAULINA GINTING, sedangkan untuk BPHTB dan PPH tahun 2015 belum dibayar.
PE
Bahwa selanjutnya Pembanding/Terdakwa minta uang untuk membayar PBB, BPHTB, PPH dan PP 13 (balik nama) dengan total keseluruhan sebesar + Rp. 139.000.000.-, (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan menjanjikan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 314 atas nama PALEM Beru BANGUN menjadi atas nama AMALIA PUSWITASARI akan selesai dalam waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak dana tersebut diterima oleh Pembanding/Terdakwa Bahwa seluruh dana tersebut telah diterima oleh Pembanding/Terdakwa yang dikirim oleh SATRIO ADI NUGROHO melalui tranfer dengan perincian
- 16 -
pada tanggal 29 Januari 2015 ditransfer sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), tanggal 10 Pebruari 2015 ditransfer sebesar Rp. 46.650.000.- (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10 Pebruari 2015 ditransfer sebesar Rp. 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan tanggal 10 Pebruari
ME DA N
2015 ditransfer sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dari dana tersebut Pembanding/Terdakwa telah membayar PBB dan PP 13 (balik nama), sedangkan sisanya untuk membayar BPHTB dan PPH. Bahwa
dalam
pengurusan
balik
nama
SHM
No.
314
tersebut
Pembanding/Terdakwa menggunakan jasa calo yang bernama AHMAD SABRI, dan Pembanding/Terdakwa menyerahkan uang kepada AHMAD SABRI sebesar Rp. 92.000.000.- (sembilan puluh dua juta rupiah) untuk
GG I
mengurus pembayaran BPHTB dan PPH tahun 2015.
Bahwa setelah terdakwa menerima bukti setoran BPHTB dan PPH tahun 2015 dari AHMAD SABRI selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan balik nama kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dengan
TIN
nomor permohonan Nomor : 26/PPAT/2015 tanggal 2 Maret 2015 yang diterima oleh Kantor Pertanahan Deli Serdang pad tanggal 06 Maret 2015, dengan melampirkan :
N
1. Permohonan dari PPAT yang membuat Akta Jual Beli. 2. Asli SHM Nomor 314 atas nama PALEM BERU BANGUN.
ILA
3. Akta Jual Beli.
4. Foto copy para pihak 5. PBB.
AD
6. Asli Bukti Setoran BPHTB tnggal 28 Desember 2011. 7. Asli Bukti Setoran Kurang BPHTB tanggal 12 Pebuari 2015.
NG
8. Asli Bukti Setoran PPH kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera.
Bahwa ternyata balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 314 tersebut tidak
PE
dapat diproses dikarenakan bukti setoran BPHTB dan PPH tahun 2015 yang diterima Pembanding/Terdakwa dari AHMAD SABRI adalah palsu atau dana yang tercantum dalam blanko PHBTB dan PPH tersebut tidak ada disetorkan. Bahwa
selanjutnya
SATRIO
ADI
NUGROHO
meminta
Pembanding/Terdakwa untuk segera menyelesaikan proses balik nama tersebut, dan kemudian meminta kembali uang yang telah diserahkannya, dan kemudian Pembanding/Terdakwa mengembalikan kepada SATRIO ADI NUGROHO sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan cara
- 17 -
transfer, dan Pembanding/terdakwa telah berulang kali mencari AHMAD SABRI untuk meminta pertanggung jawabannya dan meminta kembali dana yang telah diserahkannya namun hingga saat ini terdakwa tidak berhasil menemui AHMAD SABRI. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi a charge, SATRIO ADI M.TORIQ,
MUHAMMAD
HANAWI
NASUTION
ME DA N
NUGROHO,
S.SOS,
M.RIDWAN NASUTION,SH.CN, saksi ade charge JAMALUDDIN dan ABDUL
HUSAIN
serta
Pembanding/Terdakwa
di
jelas
kuatkan
bahwa
dengan
keterangan
Pembanding/Terdakwa
telah
melaksanakan kewajiban nya untuk melakukan proses pengajuan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.314/Paya Geli tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dan proses balik nama sertifikat
GG I
tersebut kemudian ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.RIDWAN NASUTION,SH.CN. yang dikuatkan dengan keterangan Pembanding/Terdakwa, terbukti bahwa penolakan permohonan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.314/Paya
TIN
Geli oleh Kantor Pertanahan Deli Serdang adalah karena belum dibayarkan seluruh kewajiban pembayaran BPHTB dan PPH dalam proses pengalihan hak atas tanah tersebut yang terdiri dari kewajiban BPHTB sebesar
N
Rp.241.873.600,- (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan kewajiban pembayaran PPH tahun 2013
ILA
dan kekurangan bayar PPH tahun 2015 yang keseluruhannya berjumlah Rp.244.873.600,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Jadi penolakan permohonan balik nama
AD
sertifkat tersebut bukan hanya karena belum dibayarkannya kekurangan pembayaran BPHTB tahun 2015 sebesar Rp.46.230.500,- dan kekurangan
NG
pembayaran PPH tahun 2015 sebesar Rp.46.230.500,- yang sudah Pembanding/Terdakwa serahkan uangnya kepada saudara AHMAD SOBRI yang ternyata tidak menyetorkannya sebagaimana mestinya dan tanpa
PE
Pembanding/Terdakwa ketahui, AHMAD SOBRI tersebut telah memalsukan bukti
setorannya
yang
kemudian
menyerahkannya
kepada
Pembanding/Terdakwa untuk kemudian dijadikan kelengkapan syarat-syarat permohonan balik nama SHM No.314/Paya Geli tersebut ; Bahwa Pembanding/Terdakwa telah menerima uang dari SATRIO ADI NUGROHO + Rp. 139.000.000.- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pengurusan balik nama SHM Nomor 314 tersebut, dan atas uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut Terdakwa telah membayar PBB sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), membayar biaya balik
- 18 -
nama (PP 13) sebesar Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan uang yang diserahkan kepada AHMAD SABRI untuk mengurus dan membayar biaya BPHTB dan PPH tahun 2015 sebesar Rp. 92.000.000.(sembilan puluh dua juta rupiah) dan uang yang dikembalikan Terdakwa kepada SATRIO ADI NUGROHO sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta
ME DA N
rupiah) dan jika ditotal keseluruhannya Pembanding/Terdakwa telah mengeluarkan atau membayarkan uang sebesar Rp. 144.200.000.(seratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian
dalam
perkara
aquo
jumlah
uang
yang
dikeluarkan
Pembanding/Terdakwa lebih besar dari jumlah uang yang diterima oleh Pembanding/Terdakwa dari SATRIO ADI NUGROHO dengan demikian tidak ada uang milik saksi korban (ic. SATRIO ADI NUGROHO) yang
GG I
dipergunakan oleh Pembanding/Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau dengan kata lain tidak ada uang milik saksi korban yang digelapkan oleh Pembanding/Terdakwa.
Bahwa selain itu Pembanding/Terdakwa juga menjadi korban penipuan dan
TIN
atau penggelapan yang dilakukan oleh AHMAD SABRI dan saksi M. THORIQ, karena uang yang diserahkan oleh Pembanding/Terdakwa kepada AHMAD SABRI untuk pengurusan dan pembayaran BPHTB dan
N
PPH tahun 2015 tidak disetorkan oleh AHMAD SABRI sebagaimana peruntukannya dan seluruh honor Pembanding/Terdakwa selaku Notaris
ILA
dalam pembuatan Akta-Akta sejak tahun 2011 sampai dengan SHM Nomor 314 diserahkan oleh pihak Bank BRI belum ada yang dibayar oleh saksi M. THORIQ hingga saat ini.
AD
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Nomor : 203/Pid.B/2017/PN.Mdn. tanggal 30 Mei 2017 telah
NG
keliru dan sangat tidak berkeadilan, karenanya harus dibatalkan. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi-argumentasi yuridis diatas, dengan ini dimohonkan kira Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq.
PE
Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa. 2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya. 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 203/Pid. B/2017/PN.Mdn. tanggal 30 Mei 2017. 4. Menyatakan Pembanding/Terdakwa HERNIATI, SH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana Pasal
- 19 -
372 KUHPidana atau Penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHPidana atau Pemalsuan sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya Menyatakan Perbuatan yang
pidana;
ME DA N
dilakukan oleh Terdakwa HERNIATI, SH. bukan merupakan tindak
5. Membebaskan Pembanding/Terdakwa HERNIATI, SH. dari Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum. 6. Memulihkan
harkat
dan
martabat
HERNIATI, SH.
Pembanding
/
Terdakwa
7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada
GG I
Negara.
5. Surat mempelajari berkasperkara Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Juni 2017,yang disampaikan masing-masing kepada Penasehat Hukum
TIN
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi; bahwa
N
Menimbang,
permintaan
bandingdari
Penasehat
Hukum
ILA
Terdakwadan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
AD
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding olehTerdakwa
NG
yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan
PE
Pengadilan Negeri Medan nomor : 203/Pid.B/2017/PN.Mdn, tanggal 30 Mei 2017, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar secara yuridis dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding,
- 20 -
kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut: --
bahwa
terdakwa sebagai seorang notaris seharusnya tidak terlalu percaya
melimpahkan / menyerahkan biaya pembayaran proses balik nama sertifikat
ME DA N
menjadi atas nama Amalia Puswita Sari kepada orang lain yaitu Ahmad Sobri untuk melakukan transaksi setoran ke Bank SUMUT ( dalam hal ini BPHTB/PPH tahun 2015) mengingat pembayaran setoran dimaksudkan merupakan salah satu syarat utama dalam proses penerbitan balik nama sertifikat sehingga menurut penilaian Majelis Tingkat Banding pada akhirnya fungsi/tugas Notaris tidak sepenuhnya dijalankan Terdakwa dan berdampak akan ketidak percayaan masyarakat terhadap Jabatan Notaris.
bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan ternyata Ahmad Sobri
GG I
--
yang telah menrima biaya proses balik nama sertifikat dari Terdakwa, ternyata tidak meneruskan pembayaran uang tersebut kepada BPN Deli Serdang
Pidana Penggelapan. --
bahwa
TIN
melalui Bank SUMUT sehingga Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan
berdasarkan uraian/pertimbangan Terdakwa di atas Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat kesalahan perbuatan Penggelapan tersebut
N
tidak semata - mata bertumpu pada kesalahan Terdakwa melainkan pihak lain
ILA
yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo.
AD
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang adalah patut dan adil apabila terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 14 a KUHP, sebagaimana amar putusan dibawah ini ;
NG
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka
putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :203/Pid.B/2017/PN.Mdn, tanggal 30
PE
Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut
Pengadilan
tingkat banding
mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan
dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan; Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
- 21 -
MENGADILI -
Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
-
Mengubah
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
ME DA N
:203/Pid.B/2017/PN.Mdn, tanggal 30 Mei 2017, yang dimintakan banding sekedar tentang lamanya pemidanaan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -
Menyatakan Terdakwa HERNIATI SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
-
Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HERNIATI,SH dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
Menyatakan Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian
GG I
-
hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena terpidana telah melakukan tindak Pidana lain sebelum masa percobaan selama
-
TIN
(satu) tahun berakhir ;
1
Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebanyak Rp. 40.000.000,tertanggal 29 Januari 2015
N
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebanyak Rp. 46.650.000,-
ILA
tertanggal 10 Februari 2015 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebanyak Rp. 49.650.000,tertanggal 10 Februari 2015
AD
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebanyak Rp. 3.500.000,tertanggal 10 Februari 2015
- 1 (satu) eksemplar Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 314
NG
Dikembalikan kepada Satrio Adi Nugroho
- 1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Mandiri (persero) tbk No. 1. Sp.MZA/347/2015 tertanggal 17 Juni 2015 an. Bapak SATRIO ADI
PE
NUGROHO
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri sebanyak Rp. 46.230.500,tertanggal 27 April 2015
- 1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Mandiri (persero) tbk No. 1. Sp.MZA/347/2015 tertanggal 17 Juni 2015 an. Bapak SATRIO ADI NUGROHO - 1 (satu) eksemplar surat permohonan dari SATRIO ADI NUGROHO - 1 (satu) lembar bukti setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah
- 22 -
dan Bangunan tertanggal 27 April 2015 - 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan atas nama HERNIATI, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Deli Serdang, berikut semua kelengkapan administrasi sebagai lampiran. Terlampir dalam berkas perkara
ME DA N
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek 106-00-0681077-7 an. HERNIATI. Dikembalikan Kepada terdakwa -
Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa
yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 oleh kami : DHARMA E DAMANIK,
GG I
SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ADI SUTRISNO, SH.MH. dan PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara
Medan
TIN
tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 10 Juli 2017, Nomor : 446/PID/2017/PT.MDN, putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15
Agustus 2017, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota
Tinggi
Medan,
tanpa
ILA
Pengadilan
N
tersebut serta Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH. Panitera Pengganti pada dihadiri
oleh
Jaksa
Penuntut
Umum
danTerdakwa.
AD
Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
Ttd
NG
ADI SUTRISNO, SH.MH.
T
Ttd DHARMA E DAMANIK, SH.MH
Ttd ttd
PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH
PE
ttd
Panitera Pengganti,
ttd
Ttd t
Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.
