PENGADILAN TINGGI MEDAN

ME DA N

PUTUSAN

Nomor : 296/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

GI

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan

ING

Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NT

E R L I N A W A T Y : Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln.Karya Bersama Gg.Sukur No.18 LK VI Kel Pangkalan

ILA

Mansyur Kec Medan Johor Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 2. ROJALI, S.H., 3.

AD

1. SUYITNO,SH M.HB,

WILMAN MARUTA S.H, Advokat dan Penasihat

Medan, Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2014. Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING semuIa PENGGUGAT ;

PE

NG

Hukum, berkantor di Jl. Setia Luhur No.149-A

LAWAN:

1. AFISARI JAMIL : Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Karya Bersama Gg.Syukur

I

No.08

Kel.Pangkalan

Mansyur

Kec.medan Johor Kota Medan Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING I semuIa TERGUGAT I ; Putusan Nomor: 296/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 1

ME DA N

2. RAHMAD NAULI SIREGAR SH : Notaris di Medan,

Alamat

Jl.

Brigjend Katamso Komplek Pandan Tinggi II Blok II No.10-b Medan Sumatera Utara. Selanjutnya disebut

sebagai

TERGUGAT II ;

:TERBANDING

II

semuIa

GI

3. PT.BANK MEGA SYARIAH (direksi) : Berkedudukan di Jakarta cq

ING

PT Bank Mega Syariah cabang Unit Medan Aksara beralamat

Jln.Letda

Sujono

no.84

Medan

Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai :

NT

TERBANDING III semuIa TERGUGAT III ; 4. PEMERINTAH RI Cq. Badan Pertahanan Nasional Pusat :

ILA

Berkedudukan di Jakarta cq Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara berkedudukan di Medan cq

Badan

Pertanhan

Nasional

Kota

Medan

AD

Berkedudukan Jln.Abdul Haris Nasution Medan Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai :

NG

TURUT

TERBANDING

semuIa

TURUT

TERGUGAT;

PE

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tanggal 11 November 2015 Nomor:

624/Pdt.G/2014/PN.Mdn.,

dan

surat-surat yang

bersangkutan

dengan

perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Putusan Nomor: 296/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 2

ME DA N

Negeri Medan pada tanggal 31 Desember 2014 dalam Register Nomor 624/Pdt.G/2014/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -

Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah dan rumah yang terletak di Kel.Pangkalan Mansyur Kec.medan Johor Kota Medan seluas 242 m2 atau lebih dikenal dengan Gg.Sukur I, sebagaimana dimaksud

GI

dalam surat sertifikat hak milik No.416 yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan kota Madya Medan tanggal 04 Oktober 1995 yang

ING

Penggugat beli dari Muhammad Yasir Nasution sesuai dengan surat akte jual beli No.32/Medan Johor/1999 tanggal 12 Maret 1999 yang dibuat dihadapan H.Ahmad Husein Hasibuan SH Notaris di Medan, yang batas-

NT

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Juminem;

ILA

- Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Sukur; - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusli;

-

AD

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tetty; Bahwa Penggugat ingin menjual tanah dan rumah tersebut dan Tergugat I berminat untuk membelinya maka atas kesepakatan bersama harga jual sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

NG

disepakati

maka pada tanggal 24 September 2013 Penggugat berangkat ke Notaris

PE

(kekantor Tergugat II) membuat surat-surat yang diperlukan dalam jual beli tanah dan rumah tersebut. -

Bahwa, Tergugat I dan Penggugat sepakat uang pembayaran di selesaikan dalam 2 tahap yaitu uang panjar sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) diberikan oleh Tergugat I setelah penandatangan akte jual beli ini dan Tergugat I berjanji akan menyelesaikan sisa pembayaran penjualan tanah dan rumah tersebut selambat-lambatnya 4 bulan sejak jual beli di laksanakan.

Putusan Nomor: 296/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 3

ME DA N

-

Bahwa, kemudian setelah penandatangan akte jual beli yang dibuat dihadapan Tergugat II yaitu No.206/2013 tanggal 29 Desember 2013 setelah 4 bulan kemudian Penggugat menagih sisa pembayaran dari Tergugat I namun Tergugat I menyatakan sabar dulu uang tagihan dari pihak ke tiga belum cair paling lambat setengah bulan lagi . dan

-

GI

Penggugat kembali pulang kerumah;

Bahwa, setelah setengah bulan berikutnya Penggugat datang kerumah

ING

Tergugat I namun Tergugat I tidak ada dirumah sedangkan HP nya tidak aktif maka keesokan harinya Penggugat datang lagi namun tidak berjumpa juga sampai dengan saat ini (gugatan didaftar di Pengadilan); Bahwa, kemudian tiba-tiba Penggugat mendengar tanah dan rumah

NT

-

Penggugat rupanya telah dialihkan/diagunkan ke Tergugat III tanpa

ILA

setahu Penggugat dan izin dari Penggugat disebabkan uang pembayaran pembelian tanah dan rumah tersebut belum di selesaikan oleh Tergugat I

-

AD

kepada Penggugat;

Bahwa, atas hal tersebut Penggugat merasa kecewa dan kesal dan secara nyata Tergugat I telah menipu Penggugat dengan kata lain

NG

perbuatan Tergugat I jelas Wanprestasi dan merugikan Penggugat maka dengan Terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan

PE

Negeri Medan yang berwenang untuk itu agar Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I , yang dibuat dihadapan Tergugat II yaitu No.206/2013 tanggal 29 Desember 2013 batal dan tidak berlaku karena Tergugat belum menyelesaikan pembayaran tanah dan rumah tersebut kepada Penggugat dan menyatakan uang panjar yang diterima pengugat sebesar Rp. 100.000.000 menjadi milik penggugat Dan menyatakan juga pengagunan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III maupun penyerahan agunan dari Tergugat I kepada Tergugat III sebagai jaminan hutang Putusan Nomor: 296/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 4

ME DA N

Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak berlaku karena Tergugat I belum menyelesaikan Pembayaran kepada Penggugat sampai dengan saat ini maka wajar dan beralasan agar menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III maupun orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan SHM No.416 tanggal 04 Oktober 1995 kepada

GI

Penggugat yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan Kota Madya Medan secara baik dan bebas agunan dan menyatakan Pengagunan

ING

yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III sebagai jaminan hutang Tergugat III adalah cacat hukum dan menghukum Tergugat I untuk memberikan surat kuasa kepada Penggugat untuk membalik

NT

namakan SHM No.416 tahun 1995 dari nama AFISARI JAMIL ke ERLINA WATI , serta menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada

-

ILA

putusan ini;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang melanggar hukum tersebut,

-

AD

Penggugat dirugikan;

Bahwa untuk menjamin tuntutan penggugat tidak nilil, maka Penggugat minta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

NG

meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa

tanah/rumah SHM

No.416 tanggal 04 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh BPN kota Madya

-

PE

Medan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak pada tempat yang ditentukan dan mengambil keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi,

maupun peninjauan kembali dengan amar

putusan sebagai berikut : PRIMAIR 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Putusan Nomor: 296/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 5

ME DA N

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi;

3. Menyatakan Akta Jual Beli No. 306/2013 tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Rahmad Nauli Siregar SH Notaris di Medan menyatakan batal dan tidak berlaku;

4. Menyatakan uang panjar yang diterima pengugat sebesar Rp.

GI

100.000.000 menjadi milik Penggugat;

5. menyatakan Pengagunan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada

ING

Tergugat III sebagai jaminan hutang Tergugat III adalah cacat hukum; 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III ataupun orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan

dan bebas agunan;

NT

SHM No. 416 Tahun 1995 kepada Penggugat dalam keadaan baik

ILA

7. Menghukum Tergugat I untuk memeberikan Kuasa kepada Penggugat untuk membalik namakan surat SHM No. 416 Tahun 1995 dari nama

AD

AFISARI JAMIL ke ERLINA WATI; 8. Menyatakan sita yang dimohonkan Penggugat dan berharga; 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun

NG

ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali; 10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk

PE

membayar ongkos perkara; 11 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 09 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : Putusan Nomor: 296/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 6

ME DA N

I.

DALAM EKSEPSI

Objek gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libelle)

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 3 menyatakan telah dilakukan penandatanganan akte jual beli sebagaimana dimaksud dalam akte jual beli No. 206/2013 tanggal 29 Desember

GI

2013 yang dibuat dihadapkanTergugat II;

2. Bahwa kemudian pada petitum gugatan halaman 5 Penggugat

ING

menyatakan agar akte jual beli No. 306/2013 tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat dihadapkan Rahmad Nauli Siregar SH Notaris di Medan dinyatakan batal dan tidak berlaku;

NT

3. Bahwa akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas apa hubungan antara akta jual beli No. 206/2013 tanggal 29 Desember

ILA

2013 yang dibuat Tergugat II sehingga akta jual beli No. 306/2013 tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Rahmad Nauli

berlaku;

AD

Siregar SH Notaris di Medan harus dinyatakan batal dan tidak

4. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara rinci apa hubungan antara

NG

dalil gugatan yang menyatakan adanya akta jual beli No. 206/2013 tanggal 29 Desember 2013 yang dibuat Tergugat II dengan petitum

PE

agar akta jual beli No. 306/2013 tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat dihadapkan Rahmad Nauli Siregar SH Notaris di Medan dinyatakan batal dan tidak berlaku, maka gugatan penggugat menjadi kabur. (Obscuur libelle). Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang Tergugat II uraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat, agar menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard); II.

DALAM POKOK PERKARA :


Halaman 7

ME DA N

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukan dalam Eksepsi di atas, secara

mutatis-mutandis

mohon

dimasukkan

sebagai

bahan

pertimbangan dalam pokok perkara ini dan dengan demikian tidak perlu diulangi lagi; 2. Bahwa Tergugat II

menolak dengan tegas segala sesuatu yang

GI

diuraikan dalam gugatan Penggugat tanggal 31 Desember 2014, kecuali yang diakui dengan tegas dalam jawaban ini;

ING

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II ada membuat akta jual beli No. 206/2013 tanggal 29 Desember 2013 dan akta jual beli No. 306/2013 tanggal

NT

24 Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I, karena Tergugat II tidak pernah membuat akte-akte sebagaimana disebutkan

ILA

Penggugat tersebut;

4. Bahwa fakta yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat I pada

AD

tanggal 25 Oktober 2013 datang kehadapan Tergugat II untuk membuat akta pengikatan jual beli No. 126 kemudian ditindak lanjuti dengan Akta Jual Beli No. 306/2013 tanggal 24 Desember 2013, atas

NG

sebidang tanah Hak Milik No. 416 dengan luas 242 (dua ratus empat puluh dua meter) yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota

PE

Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Jalan Karya Bersama Gang Syukur I, yang diterbitkan Badan Pertanahan

Kota

Medan

terdaftar

atas nama

ERLINAWATY

(ic.Penggugat); 5. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat I datang kehadapan Tergugat II untuk melakukan pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud

dalam

akta

No.

126,

tanggal

25

Oktober

2013

ditindaklanjuti dengan akte jual beli No. 306/2013, tanggal 24 Desember

2013,

Penggugat


dan

Tergugat

I

tidak

ada

Halaman 8

ME DA N

menginformasikan atau member tahu kepada Tergugat II soal adanya panjar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari total harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) sebagaimana didalilkan penggugata dalam gugatannya halaman 2 ;

6. Bahwa fakta sebenarnya harga yang disepakati Penggugat dan

GI

Tergugat I berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dihadapan Tergugat II atas penjualan tanah/bangunan dimaksud

ING

adalah sebesar Rp. 144.570.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah lunas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 akta No. 126, tanggal 25 Oktober 2013

NT

ditindak lanjuti dengan Akta Jual Beli No. 306/2013, tanggal 24 Desember 2013, serta ditegaskan juga kedua akta tersebut berlaku

ILA

sebagai tanda bukti (kwitansi) pembayaran yang sah; 7. Bahwa seandainya Tergugat II mengetahui kalau Penggugat dan I belum melakukan pelunasan atau masih ada hutang

AD

Tergugat

piutang ataupun kesepakatan harga selain yang tertera dalam akta pengikatan jual beli No. 126/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dan Akta

NG

jual beli No. 306/2013 tanggal 24 Desember 2013, tidak mungkin Tergugat mau membuat kedua akta tersebut karena Tergugat II Notaris yang melarang adanya

PE

terikat/ tunduk dengan Kode Etik

pembuatan akte diluar kehendak para pihak yang menghadap sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

8. Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat dan melibatkan Tergugat II dalam Perkara aquo jelas sangat merugikan Tergugat II baik dari moril, segi waktu, biaya dan fikiran karena harus menghadapi perkara ini dan jika nantinya apa yang diterangkan Penggugat dan Tergugat I didalam akta Pengikatan Jual Beli No. 126/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dan Akta jual beli No. 306/2013 tanggal 24 Desember 2013 Putusan Nomor: 296/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 9

ME DA N

ternyata tidak benar maka demi menjaga nama baik dan harkat serta martabat

Tergugat

II

sebagai

Notaris,

Tergugat

II

dapat

melaporkannya kepada Pihak Kepolisian RI atas gugatan Tindak Pidana memberikan keterangan palsu didalam akte otentik; 9. Bahwa petitum Penggugat yang memuat putusan serta merta

GI

harsulah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Pasal 191 ayat (1) Rbg/180 ayat (1) HR

ING

dan SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001;

10. Bahwa demikian juga petitum Penggugat yang memuat agar

NT

Tergugat II ikut membayar ongkos perkara haruslah ditolak karena permasalahan dalam perkara aquo adalah permasalahan antara

ILA

Penggugat dan Tergugat I sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Akta jual beli No. 306/2013 tanggal 24 Desember 2013;

AD

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadapan Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan kiranya untuk mengambil

NG

dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI

2.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II ;

PE

1.

Menenyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvanklijke verklaard);

3.

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA : 1.

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;


Halaman 10

ME DA N

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya (ex auquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III juga telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan

GI

tertanggal 23 Februari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :

Gugatan PENGGUGAT Error In Persona : -

ING

I.

Bahwa sebagai dasar hukum Gugatan PENGGUGAT adalah adanya Akta Jual Beli N0. 306/ 2013 tanggal 24 Desember 2013 antara

NT

PENGGUGAT selaku Penjual dan TERGUGAT I selaku Pembeli yang dibuat Notaris/ PPAT RAHMAD NAULI SIREGAR S.H. (“ AJB No. atas Sertifikat Hak Milik No. 416/Desa Pangkalan Masyhur

ILA

306”)

tertanggal 04 Oktober

1995, Surat Ukur No. 732/1995 tanggal 02

AD

Februari 1995, seluas 242 m2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi) atas nama TERGUGAT I (“ SHM No. 416/ Pangkalan Masyhur”);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terkait dengan adanya

NG

-

permasalahan mengenai AJB No. 306 dalam perkara a qou, maka

PE

secara terang dan jelas TERGUGAT III bukanlah pihak dalam jual beli dimaksud dan tidak lah mempunyai hubungan hukum melainkan PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

-

Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang Error In Persona dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II.

PENGGUGAT tidak memilki kapasitas hukum: -

Bahwa dasar hukum Gugatan PENGGUGAT adalah berdasarkan pada AJB No. 306 atas SHM No. 416/Pangkalan Masyhur dari PENGGUGAT telah beralih kepada TERGUGAT I.


Halaman 11

ME DA N

-

Dan dikarenakan telah beralihnya kepemilikan atas SHM No. 416/Pangkalan Masyhur, maka PENGGUGAT tidak lah memiliki kapasitas hukum dalam mengajukan Gugatan terkait dengan adanya SHM No. 416/Pangkalan Masyhur.

-

Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak

GI

dapat diterima.

Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak : -

ING

III.

Bahwa dasar hukum Gugatan PENGGUGAT adalah berdasarkan SHM No. 416/Pangkalan Masyhur yang diterbitkan oleh Kantor

NT

Pertanahan Kota Medan. Tetapi PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak menyertakan Kantor Pertanahan Kota Medan dalam perkara ini. Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak, dan

ILA

-

Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima.

AD

Yurisprudensi MARI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan bahwa : ”Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/ badan

NG

hukum lain harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan

PE

demikian dinyatakan tidak dapat diterima”.

DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa TERGUGAT III menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT dalam Gugatan, terkecuali apa yang diakui oleh TERGUGAT III secara tegas dan tertulis; 2. Bahwa seluruh dalil yang telah TERGUGAT III kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;


Halaman 12

ME DA N

3. Bahwa faktanya TERGUGAT I adalah Debitur pada TERGUGAT III selaku Kreditur, sebagaimana didasarkan pada Akte Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 127 tertanggal 25 Oktober 2013 yang dibuat Notaris RAHMAD NAULI SIREGAR S.H. (selanjutnya disebut “Akad Murabahah No. 127”), dengan Agunan/ Jaminan berupa SHM

GI

No. 416/Pangkalan Masyhur, sebagaimana didasarkan pada Sertifikat Hak Tanggungan No. 8318/2014 tertanggal 04 Agustus 2014 yang

ING

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan Juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 143/2014 tertanggal 04 Juli 2014 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II (“SHT No. 8318/2014”) dan

NT

TERGUGAT III adalah selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat I; Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa dalil Gugatan pada halaman

ILA

4 (empat) yang pada intinya menyatakan bahwa pengagunan yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT III adalah cacat

AD

hukum dan tidak berlaku adalah dalil yang sangat mengada-ada, tidak benar dan berusaha untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya, sehingga Gugatan PENGGUGAT sudah seharusnya ditolak;

NG

4. Bahwa TERGUGAT I faktanya tidak melaksanakan kewajibannya membayar

angsuran

sebagaimana

kesepakatan

dalam

Akad

PE

Murabahah No. 127, sehingga dapat dinyatakan Cidera Janji. (vide Pasal 8 ayat (1) Akad Murabahah No. 127). ”Kelalaian

NASABAH

untuk

melaksanakan

kewajiban

menurut

Perjanjian ini untuk membayar angsuran Piutang Murabahah tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa NASABAH melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya TERGUGAT

tersebut III

telah

tepat

pada

menempuh


waktunya.”Dan

upaya

meskipun

penyelesaian

secara

Halaman 13

ME DA N

musyawarah, ternyata TERGUGATN I tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT III; 5. Bahwa karena tidak ada itikad baik penyelesaian tunggakan hutang dan mengakibatkan kerugian financial akibat pembiayaan yang macet maka dengan terpaksa TERGUGAT III selaku pemegang hak

GI

tanggungan peringkat pertama menempuh upaya Eksekusi Hak Tanggungan. Hal ini sebagaimana ketentuan :

ING

- Akad Pembiayaan Murabahah No. 127 Pasal 9.1 tentang Akibat Dari Peristiwa Cidera Janji yang menyatakan sebagai berikut :

NT

“ Dalam hak terjadi cidera janji seperti tercantum dalam pasal 8 Perjanjian ini, maka Bank akan memberitahukan secara

Bank

ILA

tertulis kepada Nasabah mengenai Cidera Janji tersebut dan member

kesempatan

kepada

Nasabah

untuk

AD

memulihkan keadaan selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank tersebut.”

NG

- Juncto Pasal 9.2 : “ Jika ayat 1 pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh

PE

NASABAH, maka BANK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH, akan menjual barang agunan didepan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu sesuai dengan prinsip syariah.”

- Juncto Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang menyatakan : “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama

mempunyai

hak

untuk

menjual

obyek

Hak

Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan Putusan Nomor: 296/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 14

ME DA N

umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

- Juncto Pasal 14 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang menyatakan :

“Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud

dengan

GI

pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama putusan

pengadilan

yang

telah

memperoleh

ING

kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotek sepanjang mengenai hak atas tanah.” Dengan

demikian

apabila

TERGUGAT

III

menempuh

NT

penyelesaian melalui Eksekusi Lelang atas SHM No. 416/Pangakalan Masyhur adalah hal yang diperkenankan

ILA

secara hukum.”

6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terbukti bahwa dalil-

AD

dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya tidaklah dapat membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT III, dengan demikian Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang sudah

NG

seharusnya ditolak;

7. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT tidak terbukti, maka tuntutan

PE

yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas SHM No. 416/Pangkalan Masyhur adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak;

8. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT tidak terbukti, maka tuntutan PENGGUGAT yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun terdapat upaya hukum, Verzet, Banding maupun Kasasi, adalah tuntutan

yang

sudah

seharusnya

ditolak,

sebagaimana

pula

ditegaskan dalam Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 2000 tertanggal Putusan Nomor: 296/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 15

ME DA N

21 Juli 2000, yang menegaskan agar supaya tidak menjatuhkan keputusan “Uitvoerbaar bij Voorraad” walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 H.I.R./191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi; 9. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT

untuk selebihnya karena

tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan terlihat sangat tidak

berdasarkan

dan

hanya

merupakan

GI

mengada-ada,

pemutarbalikan fakta, maka TERGUGAT III menganggap bahwa dalil-

SEHARUSNYA DITOLAK.

ING

dalil PENGGUGAT tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan SUDAH

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT

NT

III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

ILA

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT III;

AD

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan Tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini.

NG

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

PE

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang berpendapat

lain,

mohon

memeriksa dan mengadili perkara ini

Putusan

yang

seadil-adilnya

berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat

juga

telah

mengajukan


dan

menyerahkan

Jawabannya

Halaman 16

ME DA N

dipersidangan tertanggal 23 Februari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.). -

Bahwa yang menjadi dasar gugatan yang diajukan Penggugat

No.

416/Pangkalan

GI

terhadap Turut Tergugat adalah kepemilikan Sertipikat Hak Milik Masyhur,

sehingga

gugatan

tersebut

ING

menyangkut tentang sengketa Tata Usaha Negara antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dan berkaitan

NT

dengan Turut Tergugat menerbitkan peralihan Sertipikat Hak Milik No. 416/Pangkalan Masyhur semula atas nama Erlinawaty (Ic.

ILA

Penggugat) beralih kepada Afisari Jamil (Ic. Tergugat I), atas tanah seluas ± 242 M2 , yang terletak Kelurahan Pangkalan

AD

Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara; -

Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitan peralihan Sertipikat Hak

NG

Milik No. 416/Pangkalan Masyhur telah melalui proses penelitian secara cermat baik secara Yuridis formal berdasarkan Akta Jual

PE

Beli No. 306/2013 tanggal 24/12/2013 dihadapan Rahmad Nauli Siregar selaku PPAT;

-

Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan peralihan Sertipikat Hak Milik No. 416/Pangakalan Masyhur telah sesuai dan berpedoman pada prosedur ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 dan 38, maka dengan demikian dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat.


Halaman 17

ME DA N

2. Gugatan Penggugat Prematur Mengikutkan Turut Tergugat Sebagai Pihak.

a. Bahwa diteliti secara cermat subtansi gugatan yang diajukan Penggugat pada prinsipnya adalah tentan kesepakatan perjanjian

GI

sebagaimana didalam gugatannya halaman 2 dan 3 menyatakan: ”Bahwa Afisari Jamil (Tergugat I) berhutang kepada Penggugat

ING

sebesar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta). b. Bahwa Tergugat I dan Penggugat sepakat uang pembayaran di selesaikan dalam 2 tahap yaitu uang panjar sebesar Rp.

NT

100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan oleh Tergugat I setelah penandatangan akte jual beli No. 206/2013 tanggal 29 Desember

ILA

2013 dibuat dihadapan Tergugat II dan Tergugat I berjanji akan menyelesaikan sisa pembayaran Penjualan tanah dan rumah selambat-lambatnya

AD

tersebut

4

bulan

sejak

jual

beli

dilaksanakan…………”Dalam hal ini Tergugat I telah diberikan tenggang waktu pembayaran sebagaimana telah disepakati dan

NG

ditandatangani

kedua

belah

pihak

yang

kemudian

menjadi

“wanprestasi” karena Tergugat I tidak dapat melakukan pembayaran

PE

sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati. c. Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewenangan Turut Tergugat sebab peralihan Sertipikat Hak Milik No. 416/Pangkalan Masyhur terdaftar atas nama Erlinawaty ke Afsari Jamil telah sesuai sebagaimana termaktum dalam Akta Jual Beli No. 306/2013 tanggal 24/12/2013 yang dibuat dihadapan Rahmad Nauli Siregar selaku PPAT. Sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan pelayanan pertanahan sesuai dengan kewenangan Turut Tergugat yang Putusan Nomor: 296/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 18

ME DA N

diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat mengikutkan Turut Tergugat dalam perkara ini adalah premature dan oleh karenya gugatan Penggugat haruslah ditolak.

GI

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat tetap dengan tegas membantah dalil-dalil

ING

gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini;

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas,

NT

secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;

ILA

3. Bahwa benara Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 416/Pangkalan Masyhur semula terdaftar atas nama Dokter

AD

Muhammad Yasir Nasution kemudian beralih keatas nama Erlinawaty berdasarkan Akta Jual Beli No. 32/Medan Johor/1999 tanggal 12/03/1999 yang dibuat oleh Haji Ahmad Husin Hasibuan, SH selaku

NG

PPAT;

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 416/Pangkalan Masyhur semula

PE

terdaftar atas nama Erlinawaty kemudian beralih keatas nama Afisari Jamil berdasarkan Akta Jual Beli No. 306/2013 tanggal 24/12/2013 yang dibuat oleh Rahmad Nauli Siregar selaku PPAT sesuai Surat Ukur No. 732/1995 tanggal 2-2 1995seluas 242 M2 ; 5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 416/Pangakalan Masyhur semula terdaftar atas nama Afisari Jamil dikenakan Hak Tanggungan Nomor 8318/2014 peringkat I (Pertama) APHT,PPAT Nauli Siregar, SH No. 143/2014 tanggal 04-07-2014 pada PT. Bank Mega Syariah berkedudukan di Jakarta; Putusan Nomor: 296/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 19

ME DA N

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan dan penelitian terhadap sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria Jo. Pasal 14, Pasal 23 Ayat a

GI

Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan

ING

pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga proses penertiban dan peralihan

Sertipikat

aquo

tidak

ada

merugikan

kepentingan

NT

Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan

ILA

sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus

AD

dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah; Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

NG

memutuskan sebagai berikut :

-

PE

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;


Halaman 20

ME DA N

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan tanggal 11 November 2015 Nomor: 624/Pdt.G/2014/PN.Mdn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI

GI

1. Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

ING

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

NT

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

ILA

2.836.000,- (Dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa reIaas pemberitahuan isi putusan PengadiIan

AD

Negeri Medan Nomor: 624/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggaI 11 November 2015 yang dibuat oIeh Jurusita Pengganti PengadiIan Negeri Medan, teIah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semuIa

NG

Penggugat pada tanggaI 28 Desember 2015, kepada Terbanding I semuIa Tergugat I meIaIui KepaIa Lingkungan pada tanggaI 11 Januari 2016, kepada

PE

Kuasa Hukum Terbanding II semuIa Tergugat II pada tanggaI 7 Januari 2016, kepada Terbanding III semuIa Tergugat III pada tanggaI 11 Januari 2016, dan kepada Turut Terbanding semuIa Turut Tergugat pada tanggaI 11 Januari 2016; Menimbang, bahwa terhadap putusan PengadiIan Negeri Medan Nomor: 624/Pdt.G/2014/PN.Mdn., tanggaI 11 November 2015, Kuasa Hukum Pembanding semuIa Penggugat teIah mengajukan banding yang dibuat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Januari 2016; Putusan Nomor: 296/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 21

ME DA N

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I semuIa Tergugat I pada tanggaI 1 Februari 2016, kepada Kuasa Hukum Terbanding II semuIa Tergugat II pada tanggaI 26

GI

Januari 2016, kepada Terbanding III semuIa Tergugat III pada tanggaI 21 Januari 2016, dan kepada Turut Terbanding semuIa Turut Tergugat pada

ING

tanggaI 21 Januari 2016;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oIeh Kuasa Hukum Pembanding semuIa Penggugat tertanggaI 12 Februari 2016 dan diterima di

memori

banding

NT

Kepaniteraan PengadiIan Negeri Medan pada tanggaI 16 Februari 2016, tersebut

teIah

diserahkan

masing-masing

kepada

ILA

Terbanding I semuIa Tergugat I pada tanggaI 8 ApriI 2016 meIaIui KepaIa KeIurahan setempat, kepada Kuasa Hukum Terbanding II semuIa Tergugat II

AD

pada tanggaI 18 ApriI 2016, kepada Terbanding III semuIa Tergugat III pada tanggaI 2 Maret 2016, dan kepada Turut Terbanding semuIa Turut Tergugat pada tanggaI 29 Februari 2016;

NG

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah

PE

diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggaI 2 Februari 2016, kepada Terbanding I semuIa Tergugat I pada tanggaI 1 Februari 2016, kepada Kuasa Hukum Terbanding II semuIa Tergugat II pada tanggaI 26 Januari 2016, kepada Terbanding III semuIa Tergugat III pada tanggaI 21 Januari 2016, dan kepada Turut Terbanding semuIa Turut Tergugat pada tanggaI 21 Januari 2016, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; Putusan Nomor: 296/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 22

ME DA N

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

dari

Kuasa

Hukum

Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

GI

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 1947 oleh karena itu permohonan banding

ING

tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat

NT

teIah mengajukan memori banding tertanggaI 12 Februari 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 624/Pdt.G/2015/PN.Mdn., tanggal 11 November 2015, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai

ILA

berikut :

- Bahwa Pembanding menyatakan tetap pada isi Gugatan dan dalil-dalil

AD

serta bukti-bukti yang telah dimajukan didepan persidangan oleh karenanya tidak perlu untuk diulang kembali dalam memori banding ini.

NG

- Bahwa Pembanding sangat keberatan sekali atas putusan Pengadilan Negeri Medan, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam

PE

diktumnya disebabkan putusan tersebut tidak memperhatikan/meneliti dengan jelas seluruh uraian-uraian hukum/ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

- Bahwa

seharusnya

Pengadilan

Negeri

Medan

meneliti

dan

memperhatikan, sekaligus menilai lalu mempertimbangkan secara yuridis formal maupun non formal secara tepat didalam perkara ini, yang tidak

hanya

menilai

dan

mengambil

keputusan

yang

tidak

mencerminkan rasa keadilan sebagaimana yang tertuang didalam pertimbangan tersebut ;


Halaman 23

ME DA N

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo sama sekali tidak menilai bukti yang Penggugat majukan di persidangan yaitu bukti P-1 s/d P-4yang mana bukti tersebut jelas menunjukkan letak dan luas tanah ;

- Bahwa apabila diperhatikan putusan Majelis Hakim yang menyatakan

dilakukan/dilaksanakan

sidang

GI

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan karena tidak setempat,

Padahal

jika

majelis

ING

memperhatikan dan meneliti perkara yang dipermasalahkan adalah masalah tanah yang telah terjadi jual beli yang dilakukan oleh Penggugat / Pembanding dengan Terbanding I dan Terbanding I tidak

NT

melunasi pembelian tanah tersebut sebagaimana yang telah disepakati dan kemudian lagi Terbanding III telah menerima agunan atas pinjaman telah

ILA

dari Tergugat I dengan kata lain berarti letak dan luas tanah

sempurnadan ada tanahnya sebagaimana yang disepakati oleh pihak-

AD

pihak ;

- Bahwa Terbanding dan Pembanding telah menjelaskan dipersidangan bahwa objek yang dipermasalahkan adalah masalah tanah yang

NG

diperjual belikan antara Penggugat dengan Terbanding I berarti dengan begitu jelas objeknya ada dan luasnya telah terdaftar di surat-surat yang

PE

diajukan di persidangan. di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Aquo menyatakan objek perkara tidak jelas letak dan ukuranya disini jelas pertimbangan Majelis Hakim Aquo salah dan keliru ;

- Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Aquo yang menyatakan harus ada / wajib diadakan sidang setempat hal tersebut adalah salah dan keliu karena SEMA Nomor 7 Tahun 2001 padahal SEMA tersebut tidak ada dijelaskan kewajiban untuk melaksanakan sidang tempat, Tetapi SEMA tersebut menjelaskan jika Objek Perkara tidak jelas letak dan luasnya maka dianjurkan untuk melaksanakan Putusan Nomor: 296/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 24

ME DA N

sidang tempat. Sedangkan dalam Perkara ini sudah jelas baik ukuran tanah maupun letak tanah Objek Sengketa. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Medan salah dan keliru ;

- Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk

mengabulkan

putusan

sebagai

Permohonan

berikut

yaitu

GI

memberikan

Banding

:

Menerima

Pembanding,

dan

membatalkan

ING

putusan Pengadilan Negeri Medan No. 624/Pdt.G/2015/PN Mdn Tgl. 11November 2015 yang dimohon Banding tersebut, dengan mengadili sendiri dengan Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk

NT

seluruhnya serat membebankan ongkos perkara kepada Terbanding ;

Menimbang, bahwa MajeIis Hakim Tingkat Banding setelah membaca,

ILA

meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan

AD

resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 624/Pdt.G/2014/PN.Mdn., tanggal 11 Nopember 2015 dan memori banding dari Kuasa Hukum semuIa

Penggugat,

MajeIis

Hakim

Tingkat

Banding

NG

Pembanding

berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis

PE

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka MajeIis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat objek perjanjian menjadi tidak jelas karena Majelis Hakim Tingkat Pertama


Halaman 25

ME DA N

tidak dapat melakukan pemeriksaan setempat atas penolakan para pihak yang berperkara, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantklijke Verklaard); Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

dapat

membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bahwa

GI

dengan tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat terhadap tanah rumah

ING

SHM Nomor 416 tertanggal 4 Oktober 1995 yang menjadi objek perjanjian tidak diketahui dengan jelas oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, maka apabila gugatannya dikabulkan dapat

NT

memberi celah dan peluang yang berakibat putusannya tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable), untuk itulah apabila Majelis Hakim menganggap perlu untuk pemeriksaan setempat, maka pemeriksaan

ILA

setempat harus dilakukan. Memang dalam pasal 180 Rgb jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 mengatur pemeriksaan setempat dapat dilakukan atas perintah

AD

Majelis Hakim karena jabatannya dan/atau atas permintaan para pihak. Akan tetapi pemeriksaan setempat menjadi harus dilakukan apabila Majelis Hakim

NG

karena jabatannya menganggap perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat, karena menurut penilaiannya objek gugatan masih tidak jelas dan kabur kalau hanya diketahui dari uraian gugatan saja dan apabila tanpa

PE

dilakukan pemeriksaan setempat akan dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari. Dengan alasan tersebut, maka gugatan akan lebih baik apabila dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantklijke Verklaarkd);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

maka

putusan

Pengadilan

Negeri

624/Pdt.G/2014/PN.Mdn., tanggal 11 Nopember


2015

Medan

Nomor:

yang dimintakan

Halaman 26

ME DA N

banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

GI

Memperhatikan pasal 180 Rgb jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 dan

ING

segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI -

Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

-

Menguatkan

NT

Penggugat tersebut ; putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor:

banding tersebut ; -

ILA

624/Pdt.G/2014/PN.Mdn., tanggal 11 Nopember 2015, yang dimohonkan

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya

AD

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

NG

ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian

diputus

dalam

sidang

musyawarah

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2016 oleh

PE

kami SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH Hakim Tinggi pada PengadiIan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, ADI SUTRISNO, SH., MH dan DALIUN SAILAN, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 2016 Nomor: 296/PDT/2016/PT.MDN, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta


Halaman 27

ME DA N

RAMADHAN TARIGAN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya. HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH

ING

GI

ADI SUTRISNO, SH., MH

DALIUN SAILAN, SH., MH

NT

PANITERA PENGGANTI,

PE

NG

AD

ILA

RAMADHAN TARIGAN


Halaman 28

PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents