PENGADILAN TINGGI MEDAN

ME DA N

PUTUSAN NOMOR : 129/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

GI

RENTY br DOLOKSARIBU : Beralamat di jalan Karikatur No. 29, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan

ING

Timur, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAMSES KARTAGO, SH., dan BINSAR JHONATAN

PANGGABEAN,

SH.,

masing-masing

Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum

NT

“RAMSES KARTAGO & REKAN”, beralamat di Jalan Gunung Krakatau No. 138 Kota Medan, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus

ILA

tanggal 10 Desember 2013 disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

AD

LAWAN :

1. PT, ASURANSI BINA DANA ARTA (ABDA), Tbk : beralamat di jalan

PE

NG

Kolonel Sugiono (d/h. jalan Wajir) No. 3J, Kotamadya Medan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: BAMBANG SH,MH,

SANTOSO,SH.,MH, TRISNO

ERWIN ASMADI,

BASKORO,SH,

HENDRA

JULIANTA,SH,HASBIN PRIMA TANJUNG,SH Para advocat/Advokat magang pada Law Firm Bambang Santoso & Patner yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 46 C Medan disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

2. PT. OTO MULTIARTHA : Beralamat

di Jalan Gajah Mada No. 6-A,

Kotamadya Medan disebut TERBANDING II semula TERGUGAT II ; 3. FREDDY WIJAYA :

Selaku diri pribadi dan direktur Tergugat I,

beralamat dijalan Kolonel Sugiono (d/h. jalan Wajir) No. 3J, Kotamadya Medan dalam hal ini memberikan Kuasa

kepada:

BAMBANG

SANTOSO,SH,MH,

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 129/PDT/2016/PT.Mdn

1

ME DA N

ERWIN ASMADI,SH,MH, TRISNO BASKORO,SH, HENDRA

JULIANTA,SH,

HASBIN

PRIMA

TANJUNG,SH Para advocat/Advokat magang pada Law Firm Bambang Santoso & Patner yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 46 C Medan disebut TERBANDING III semula TERGUGAT III ;

: Selaku diri pribadi dan Kepala Cabang

GI

4. MARTIN KURNIAWAN

(Branch Manager) Tergugat I, beralamat di jalan

ING

Kolonel Sugiono (d/h. jalan Wajir) No. 3J, Kotamadya Medan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: BAMBANG

SANTOSO,SH,MH,

ERWIN

ASMADI,SH,MH, TRISNO BASKORO,SH, HENDRA

NT

JULIANTA,SH, HASBIN PRIMA TANJUNG,SH Para advocat/Advokat magang pada Law Firm Bambang Santoso & Patner yang berkantor dan berkedudukan di

ILA

Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 46 C Medan disebut TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ;

5. H E N D R I K: Selaku diri pribadi dan Kepala Cabang (Branch

AD

Manager) Tergugat Mada

No.

6-A,

III, beralamat di Jalan Gajah Kotamadya

Medan

disebut

NG

TERBANDING V semula TERGUGAT V ;

Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca :

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Medan

Nomor

PE

1. Surat

129/PDT/2016/PT-MDN ,tanggal 12 April 2016,tentang penunjukan majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 666/Pdt.G/2013/PN.MDN tanggal 25 Februari 2015 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 21 November 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 November 2013 dibawah register perkara Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 129/PDT/2016/PT.Mdn

No. 2

ME DA N

666/Pdt.G/2014/PN.Mdn. serta perubahan Gugatan tertanggal 24 Februari 2014 yang dibacakan pada tanggal 21 Mei 2014, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah membeli satu unit kendaraan bermotor roda empat (mobil) merek Honda, jenis kendaraan All New CR-V i - VTEC 2.0 M/T FMC Sport Ulitity Vehicle, tahun 2012, warna Crystal Black Pearl, nomor mesin R20A59401013, nomor rangka MHRRM1730CJ300172, nomor Polisi BK

GI

1012 FR, senilai Rp. 389.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah), sebagaimana Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK) Nomor :

ING

0600919 tahun 2012 (P-1) atas nama Penggugat ; 2. Bahwa pembelian unit kendaraan mobil dimaksud dilakukan dengan fasilitas pembiayaan

konsumen

dari

Tergugat

II,

sebagaimana

Perjanjian

NT

Pembiayaan Konsumen No.10-402-12-01693, tanggal 29 Nopember 2012 berikut lampirannya (P-2) ;

3. Bahwa untuk kepentingan Penggugat, Tergugat II telah mengasuransikan

ILA

kenderaan mobil tersebut kepada Tergugat I dengan asuransi kerugian all risk (seluruh resiko) dengan nilai/Uang pertanggungan Rp.389.000.000,jangka waktu pertanggungan asuransi dua puluh empat bulan, terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan 29 Nopember 2014 dan

AD

Penggugat telah membayar Uang premi asuransi senilai Rp. 20.000.000,-, sebagaimana No. Polisi/Klaim IPCBK 0021204924/01909130416 ; 4. Bahwa penunjukan, penentuan Tergugat I sebagai Perusahaan asuransi

NG

(Penangung) yang nota bene merupakan mitra bisnis dan/atau group Perusahaan Tergugat II serta penentuan jenis asuransi, penutupan atau penandatanganan perjanjian asuransi mutlak sepenuhnya dilakukan oleh

PE

Tergugat II. Penggugat tidak diberi hak untuk memilih dan menunjuk Perusahaan asuransi lain. Tergugat II tidak memberitahukan kepada Penggugat nama Perusahaan asuransi, ketentuan atau klasul klaim dalam perjanjian atau polis asuransi, walaupun telah ditanya oleh Penggugat. Bahkan Polis asuransi, endomesen, kwitansi pembayaran premi dan dokumen lainnya yang terkait dengan pertanggungan asuransi dan pembiayan konsumen tersebut berada dan disimpan oleh Tergugat II. Penggugat baru mengetahui nama Perusahaan asuransi (Tergugat I), ketentuan atau klasul klaim dalam Polis asuransi dan menerima foto copy Polis asuransi serta Perjanjian Pembiayaan Konsumen satu tahun kemudian yakni pada tanggal 11 September 2013,

sebagaimana


Surat

3

ME DA N

Tergugat II, tanggal 11September 2013 (P-3) ;

5. Bahwa pada tanggal 10 September 2013 objek pertanggungan asuransi telah hilang dicuri, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/2416/VIII/2013/Resta Medan, tanggal 11 September 2013 (P-4) jo Surat Daftar Pencarian Barang nomor : DPB/869/IX/2013/Reskrim, tanggal 24 Nopember 2013 (P-5) jo Surat Keterangan

hilang

Nomor :

SK/2409/X/2013/ Ditreskrimum, tanggal 7

GI

Oktober 2013 (P-6) jo Surat Keterangan pemblokiran No.SK/2640/IX/2013, tanggal 27 September 2013 (P-7). Pencurian tersebut telah dilaporkan

ING

Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 11 September 2013 dan kepada Tergugat I pada tanggal 13 September 2013 ; 6. Bahwa berdasarkan Bab I, pasal 1, ayat 1, butir 1.3. Jaminan Terhadap

NT

Kendaraan Bermotor Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) yang diterbitkan oleh Tergugat I (P-8), pertanggungan asuransi

menjamin

kerugian

terhadap

Pencurian,

sebagaimana

ketentuan pasal tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

ILA

Pasal 1. “ Pertanggungan ini menjamin : (1)Kerugian da/atau kerusakan pada kenderaan bermotor dan/atau

oleh :

AD

kepentingan yang dipertangungkan secara langsung disebabkan

1.3. PENCURIAN termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau dengan

kekerasan

ataupun

ancaman

kekerasaan

NG

diikuti

sebagaimana dimaksud dalam pasal 362, 363 ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan pasal 365 KUHPidana

PE

Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan tersebut junto pasal 15 ayat 2 butir 2.1.2 ketentuan nilai ganti rugi dan pasal 16 ayat 2 cara penyelesaian dan penetapan ganti rugi Polis Standard Asuransi Kenderaan Bermotor Indonesia,

Tergugat I wajib membayar ganti rugi terhadap Penggugat

senilai Rp. 389.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) ; 7. Bahwa Penggugat telah mengajukan klaim ganti rugi asuransi terhadap Tergugat I dan telah memenuhi seluruh syarat-syarat pengajuan klaim yang ditentukan oleh Tergugat I dan menyerahkan dokumen sebagai berikut : - Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) - Laporan Polisi Nomor :STTLP/2416/VIII/2013/Resta Medan, tanggal 11 September 2013


4

ME DA N

- Surat Daftar Pencarian Barang nomor :DPB/869/IX/2013/Reskrim, tanggal 24 Nopember 2013

- Surat Keterangan hilang nomor : SK/2409/X/2013/Ditreskrimum, tanggal 7 Oktober 2013

- Surat Keterangan Blokir nomor : SK/2640/IX/2013, tanggal 27 September 2013,

- dan menandatangani surat pernyataan diatas Meterai Rp. 6000. (P-9) ;

yang

diajukan

oleh

Penggugat,

GI

8. Bahwa ternyata Tergugat I menolak membayar klaim ganti rugi asuransi dengan

alasan

hilangnya

objek

disebabkan

oleh

ING

pertanggungan asuransi bukan disebabkan pencurian akan tetapi perbuatan

jahat

yang

dilakukan

oleh

Supir

Penggugat, sebagaimana Surat Tergugat I yang ditandatangani oleh Tergugat V nomor : 289/ABDA-CLM/X/2013

NT

perihal Penolakan Klaim atas nama

tanggal 25 September 2013,

PT. OTO Multiarta QQ Renty br

Doloksaribu/Penggugat (P-10) ;

9. Bahwa alasan penolakan tersebut bertentangan dengan pengakuan

ILA

Tergugat I yang mengakui dengan tegas hilangnya objek pertanggungan asuransi adalah disebabkan oleh pencurian, sebagaimana Surat Tergugat I yang ditandatangani oleh Tergugat V nomor :339/ABDA-CLM/x/2013,

AD

tanggal 31 Oktober 2013, perihal Tanggapan Atas Undangan dan Teguran (P-11). Akan tetapi menurut Tergugat I karena pencurian tersebut dilakukan oleh Supir Tertanggung (i.c Penggugat) dan Supir Anak Tertanggung (i.c

NG

Penggugat), maka hal tersebut termasuk dan merupakan perbuatan jahat yang tidak dijamin oleh Tergugat I, sesuai dengan Bab III pengeculian, pasal 3 ayat 1, butir 1.3, sub 1.3.3 dan 1.3.4 Polis Standard Asuransi Kendaraan

PE

Bermotor Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut : Ayat 1

“Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kenderaan bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh : 1.3 PERBUATAN JAHAT yang dilakukan oleh : 1.3.3. Orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seijin Tertanggung; 1.3.4. Orang yang tinggal bersama Tertanggung ; 10. Bahwa untuk menguatkan alasan penolakannya, Tergugat I dengan akal


5

ME DA N

licik telah merekayasa atau setidak-tidaknya telah membujuk atau mempengaruhi untuk membuat keterangan palsu dalam Laporan Survey TKP tanggal 11 Nopember 2013 (P-12) yang seolah-olah menerangkan pelaku pencurian adalah Supir Tertanggung (i.c. Penggugat) dan Supir Anak Tertanggung (ic.Penggugat), pada hal Tergugat I mengetahui pelaku pencurian bukan Supir Penggugat. Laporan survey TKP tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana Surat Pernyataan dan (P-13) ;

GI

Keterangan tanggal 11 Nopember 2013

11. Bahwa penolakan Tergugat I dimaksud sama sekali tidak beralasan dan

ING

tidak berdasar hukum serta mengada-ngada karena berdasarkan hasil Penyidikan dan Surat-surat yang diterbitkan oleh Polresta Medan dengan kepala Pro Justitia (untuk keadilan) serta diakui oleh Tergugat I hilangnya objek

pertanggungan

asuransi

disebabkan

oleh

pencurian.

Pelaku

NT

pencurian bukan Karyawan atau Supir Penggugat atau bukan oleh Orang yang tinggal bersama dengan Penggugat ; 12. Quad non pelaku pencurian adalah Supir Penggugat dan Supir Anak sesuai

ILA

Penggugat, maka

dengan ketentuan Polis Standar Asuransi

Kendaraan Bermotor Indonesia yang diterbitkan oleh Tergugat I, tidak ada pembatasan atau

klausul yang mengatur, jika pencurian tersebut

AD

dilakukan oleh Supir Penggugat dan Supir Anak Penggugat, maka kerugian tersebut tidak dijamin dan tidak ditanggung oleh Tergugat I ; 13. Bahwa Tergugat I telah salah atau keliru mengartikan perbuatan jahat.

NG

Anggapan atau pendapat Tergugat I yang menyatakan pencurian yang dilakukan

oleh Supir Tertanggung

(ic.Penggugat)

dan

Supir

Anak

Tertanggung (ic Penggugat) adalah termasuk dan merupakan perbuatan

PE

jahat yang tidak dijamin dan ditanggung Tergugat I, sesuai dengan Bab III pengeculian, pasal 3 ayat 1, butir 1.3. sub 1.3.3 dan 1.3.4 Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia adalah keliru dan sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum ; 14. Berdasarkan Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang diterbitkan oleh Tergugat

I, perbuatan jahat dan pencurian adalah dua

perbuatan hukum yang berbeda. Perbuatan hukum tersebut masingmasing berdiri sendiri dan tidak terdapat pertalian satu dengan yang lain (tidak dapat dikait-kaitkan). Perbuatan jahat dalam Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia diartikan sendiri secara khusus, tidak dapat ditapsirkan secara general (umum), sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 129/PDT/2016/PT.Mdn

6

ME DA N

pasal 4 butir 16 Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diterbitkan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini ; (16).PERBUATAN JAHAT adalah tindakan seseorang yang dengan

GI

sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandelistis kecuali tindakan yang dilakukan seseorang yang berada dibawah pengawasan atau dasar perintah tertanggung

ING

atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut atau oleh pencuri/ perampok/penjarah “. ;

15. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas dan nyata Perbuatan jahat adalah

NT

MERUSAK harta benda, sedangkan PENCURIAN atau MENCURI adalah mengambil barang orang lain dengan maksud memilikinya dengan melawan hak atau melawan hukum (pasal 362 KUH PIdana). Dalam

ILA

perbuatan jahat objek pertanggungan asuransi masih ada walaupun rusak, sedangkan dalam pencurian objek pertanggungan asuransi telah hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan hal tersebut perbuatan jahat dan pencurian tidak sama dan sangat jauh berbeda artinya.

AD

Pengecualian dalam bab II, pasal 3 ayat 1 butir 1.3. sub 1.3.3. dan sub 1.3.4 tersebut hanya berlaku dan/atau dimaksudkan terhadap perbuatan jahat. Pengecualian tersebut tidak berlaku dan/atau dimaksudkan untuk

NG

pencurian ;

16. Bahwa perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja memperlambat dan/atau

PE

menolak

penyelesaian atau pembayaran klaim ganti rugi asuransi

bertentangan pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 73/1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang menegaskan “

Perusahaan

asuransi

atau

perusahaan

reasuransi

dilarang

melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim “ ; 17. Berdasarkan uraian diatas, jelas dan nyata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad). Oleh karenanya cukup alasan dan dasar hukum Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 129/PDT/2016/PT.Mdn

7

perbuatan

melawan

hukum

ME DA N

18. Bahwa

Tergugat

I

dimaksud

telah

mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yakni senilai Rp. 389.000.000,(Tiga ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah). Oleh karenanya cukup alasan dan dasar hukum Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat I membayar kerugian Penggugat senilai Rp. 389.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) secara tunai dan lunas ;

19. Bahwa Tergugat II adalah mitra bisnis dan/atau group Perusahaan Tergugat

GI

I dengan mutlak menunjuk dan menentukan sendiri Tergugat I, serta menutup dan atau melangsungkan perjanjian asuransi mengetahui atau

ING

patut mengetahui Tergugat I memiliki kredibilitas dan atitude (sikap) yang tidak baik dan juga mengetahui klasul atau ketentuan klaim dalam polis atau perjanjian asuransi ;

NT

Walaupun Tergugat II mengetahui Tergugat I memiliki kredibilitas dan atitude (sikap) yang tidak baik, akan tetapi Tergugat II tetap menunjuk dan menutup pertanggungan asuransi dengan Tergugat I, bahkan Tergugat II dengan

sengaja

tidak

memberitahukan

kepada

Penggugat

nama

ILA

Perusahaan Asuransi (Tergugat I), ketentuan atau klasul klaim dalam perjanjian atau polis asuransi, walaupun telah ditanya oleh Penggugat ; Polis asuransi, endosemen, kwitansi pembayaran premi dan dokumen

AD

lainnya yang terkait dengan pertanggungan asuransi dan pembiayaan konsumen tersebut berada dan disimpan oleh Tergugat II, Penggugat baru mengetahui nama Tergugat I, ketentuan atau klasul klaim dalam polis

NG

asuransi dan menerima fotocopy polis asuransi serta perjanjian pembiayaan konsumen satu tahun kemudian yakni setelah objek pertanggungan asuransi hilang dicuri, sebagaimana surat Tergugat II tertanggal 11

PE

September 2013 ; 20. Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak memberi hak kepada Penggugat untuk memilih Perusahaan asuransi lain dan dengan mutlak sepenuhnya menunjuk, menentukan Tergugat I, menentukan jenis asuransi dan menutup atau menandatangani perjanjian asuransi dengan Tergugat I dan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, mengenai nama, kredibilitas, attitude (sikap) Tergugat I, ketentuan atau klasul klaim asuransi bertentangan dengan ketentuan Bab V, pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang menegaskan :


8

ME DA N

“Penutupan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi program asuransi social“

dan Pasal 4 butir c Undang-undang No. 2 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang pada pokoknya menegaskan “Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dari Produsen” dan Pasal 7 butir a,b,c yang menegaskan “Produsen harus mempunyai itikad

GI

baik dan wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada Produsen serta memperlakukan atau melayani konsumen

ING

dengan baik” ;

21. Bahwa secara hukum, moral dan etika, Tergugat II bertanggung jawab atas perbuatannya yang menunjuk dan menentukan serta yang menutup atau

NT

menandatangani perjanjian asuransi dengan Tergugat I, walaupun Tergugat II mengetahui Tergugat I memilik kredibilitas dan attitude (sikap) yang tidak baik atau buruk ;

ILA

22. Bahwa Tergugat II bertanggung jawab dan wajib untuk mengupayakan atau setidak-tidaknya membantu Penggugat untuk memperoleh pembayaran klaim ganti rugi asuransi. Akan tetapi Tergugat II sama sekali tidak melakukan upaya apapun (duduk manis dan lipat tangan), bahkan

AD

menerima dengan baik penolakan yang dilakukan oleh Tergugat I, walaupun Tergugat II mempunyai kepentingan yang sama dengan Penggugat atas pembayaran klaim ganti rugi asuransi dan mengetahui Tergugat I telah

NG

merekayasa hasil survey TKP dan Surat penolakan tidak beralasan dan berdasar hukum ;

PE

23. Bahwa sikap pasif dari Tergugat II yang tidak mau mengupayakan dan/atau membantu Penggugat untuk memperoleh pembayaran klaim ganti rugi asuransi dan menerima dengan baik penolakan Tergugat I, patut diduga Tergugat II dan Tergugat I telah melakukan persekongkolan atau permufakatan jahat terhadap Penggugat, dengan cara Tergugat I berpurapura menerbitkan Surat penolakan seolah-olah klaim ganti rugi asuransi Penggugat ditolak pembayarannya dan Tergugat II berpura-pura menerima atau menguatkan penolakan tersebut, pada secara diam-diam Tergugat II menerima pembayaran dari Tergugat I ; 24. Berdasarkan uraian diatas, jelas dan nyata Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), Oleh karenanya cukup alasan dan dasar hukum Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tergugat II Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 129/PDT/2016/PT.Mdn

9

ME DA N

telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan bertanggung jawab renteng dengan Tergugat I membayar kerugian Penggugat senilai Rp. 389.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) secara tunai dan lunas ;

25. Bahwa berdasarkan pasal 92 Undang-undang No. 40/2007 Tentang Perseroan

Terbatas

Tergugat

III

selaku

direktur

dari

Tergugat

I

berkewajiban untuk mengurus dan menjalankan Perseroan dengan baik

perkara

diajukan

Tergugat

III

GI

termasuk membayar hutang Perseroan. Akan tetapi hingga gugatan aquo dan

Tergugat

IV

tidak

melakukan

ING

kewajibannya dengan baik membayar klaim ganti rugi asuransi Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan pasal 92 jo pasal 97 Undang-undang No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tergugat III dan Tergugat IV bertanggung jawab secara diri pribadi untuk membayar kepada Penggugat

sembilan juta Rupiah) ;

NT

klaim ganti rugi asuransi senilai Rp. 389.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh

26. Berdasarkan uraian diatas, jelas dan nyata Tergugat III telah melakukan

ILA

perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Oleh karenanya cukup alasan dan dasar hukum Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan

AD

bertanggung jawab renteng dengan Tergugat I, Tergugat II membayar kerugian Penggugat senilai Rp.389.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) ;

NG

27. Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 73/1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Tergugat V berhak dan berwenang untuk menerima atau menolak pembayaran klaim. Akan tetapi

PE

Tergugat V selaku diri pribadi dan Kepala Cabang dari Tergugat I telah menandatangani Surat Penolakan nomor : 289/ABDA-CLM/X/2013 tanggal 25 September 2013 dan Surat Penolakan nomor : 339/ABDA-CLM/x/2013, tanggal 31 Oktober 2013, walaupun Tergugat V mengetahui atau patut mengetahui berdasarkan hasil penyidikan dan Surat-surat yang diterbitkan oleh instansi penegak hukum yang independen dan kredibel terbukti objek pertanggungan asuransi telah hilang dicuri dan pelaku pencurian bukan Supir Penggugat ; 28. Bahwa selain tidak mengindahkan (menghormati) hasil penyidikan dan Surat yang diterbitkan instansi penegak hukum, Tergugat V dengan itikad buruk memutar balikan fakta dengan cara merekayasa atau membujuk, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 129/PDT/2016/PT.Mdn

10

ME DA N

mempengaruhi atau menyuruh membujuk, mempengaruhi orang lain untuk membuat atau menempatkan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar dalam Laporan Survey TKP tanggal 1 Nopember 2013 yang menerangkan seolah-olah pelaku pencurian adalah Supir Penggugat dan Supir Anak Penggugat. Kemudian menggunakan laporan survey TKP tersebut sebagai alasan penolakan pembayaran klaim ganti rugi asuransi dalam Surat nomor : 289/ABDA-CLM/X/2013 tanggal 25 September 2013 339/ABDA-CLM/x/2013, tanggal 31 Oktober

GI

dan Surat Penolakan nomor 2013 ;

ING

29. Bahwa ada kekhawatiran atau dugaan Penggugat, Tergugat V telah melakukan persekongkolan atau permufakatan jahat dengan Tergugat VI, dengan cara Tergugat V berpura-pura menerbitkan Surat penolakan seolah-olah klaim ganti rugi asuransi Penggugat ditolak pembayarannya

NT

dan Tergugat VI berpura-pura menerima atau menguatkan penolakan tersebut, pada hal secara diam-diam Tergugat V dan Tergugat VI menerima

pembayaran ;

ILA

pembayaran dari Tergugat I, sedangkan Penggugat tidak memperoleh

30. Berdasarkan uraian diatas, jelas dan nyata Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), Oleh karenanya cukup

AD

alasan dan dasar hukum Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan bertanggung jawab renteng dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

NG

membayar kerugian Penggugat senilai Rp. 389.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) secara tunai dan lunas ; 31. Bahwa Tergugat VI selaku diri pribadi dan Kepala Cabang dari Tergugat II

PE

berkewajiban untuk mengupayakan pembayaran klaim ganti rugi asuransi atau

setidak-tidaknya

membantu

Penggugat

untuk

memperoleh

pembayaran klaim ganti rugi asuransi, akan tetapi Tergugat VI tidak melakukan upaya apapun (duduk manis dan lipat tangan), bahkan menerima dengan baik Surat penolakan, walaupun Tergugat VI mengetahui Tergugat

V telah merekayasa

laporan survey TKP

dan objek

pertanggungan asuransi atau objek pembiayaan telah hilang dicuri, sesuai dengan pengakuan Tergugat I dan hasil Penyidikan Polresta Medan dan pelaku pencurian bukan Supir Penggugat ; 32. Bahwa sikap pasif Tergugat VI tersebut

patut diduga Tergugat VI dan

Tergugat V telah melakukan persekongkolan atau permufakatan jahat Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 129/PDT/2016/PT.Mdn

11

ME DA N

terhadap Penggugat dengan cara Tergugat VI berpura-pura menerima atau menguatkan Surat penolakan yang diterbitkan Tergugat V, pada hal Tergugat VI menerima pembayaran, sedangkan Penggugat tidak menerima pembayaran ;

33. Berdasarkan uraian diatas, jelas dan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Oleh karenanya cukup alasan dan dasar hukum Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tergugat VI telah perbuatan

melawan

hukum

(Onrechtmatige

GI

melakukan

daad)

dan

bertanggung jawab renteng dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan

ING

Tergugat V membayar kerugian Penggugat senilai Rp. 389.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) secara tunai dan lunas ; 34. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar kepada

NT

Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI

Penggugat klaim ganti rugi asuransi senilai Rp. 389.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah), sebagaimana Surat Penggugat tanggal 16 Oktober 2013 (P-14), tanggal 21 Oktober 2013 (P-15), tanggal

(P-17).

ILA

25 Oktobrer 2013 (P-16) dan Surat Penggugat tanggal 6 Nopember 2013 Akan tetapi hingga gugatan aquo perkara diajukan Tergugat I,

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI belum melakukan

AD

pembayaran. Oleh karenanya cukup membuktikan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI mempunyai itikad buruk ; 35. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan

daad)

NG

Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige yang

mengakibatkan

kerugian

kepada

Penggugat

senilai

PE

Rp.389.000.000,-

(Tiga ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah), maka cukup alasan dan dasar hukum Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat senilai Rp. 389.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) secara tunai dan lunas ; 36. Bahwa Oleh karena Penggugat tidak dapat menikmati Uangnya yang seharusnya diterima Penggugat seluruhnya pada bulan Oktober 2013, maka patut dan pantas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari Rp. 389.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) terhitung sejak bulan Oktober Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 129/PDT/2016/PT.Mdn

12

ME DA N

2013 hingga seluruhnya dibayar tunai dan lunas. Oleh karenanya cukup alasan dan dasar hukum Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari Rp. 389.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) terhitung sejak bulan Oktober 2013 hingga seluruhnya dibayar tunai dan lunas ;

GI

37. Bahwa ada kekhawatiran Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI akan mengalihkan harta kekayaannya dan

ING

agar putusan perkara ini tidak sia-sia (Ulisior) dan dapat dijalankan serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada Penggugat dan pihak lainnya, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan

NT

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dan/atau melakukan pemblokiran atas rekening Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI yang akan diuraikan dalam permohonan sita

ILA

jaminan (Conservatoir beslag) ;

38. Bahwa oleh karena gugatan aquo perkara berdasarkan bukti-bukti yang authentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka cukup alasan

AD

dan dasar hukum Pengadilan Negeri Medan menyatakan putusan aquo perkara dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voerrad). uraian

NG

Berdasarkan

diatas,

dengan

ini

Penggugat

mohon

kepada

Pengadilan Negeri Medan untuk memberi putusan yang amarnya sebagai

PE

berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad); 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (consevatoir beslag) dan/atau pemblokiran rekening; 4 Menghukum Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat senilai Rp. 389.000,000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) secara tunai dan lunas;


13

ME DA N

5. Menghukum Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat ganti rugi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari Rp. 389.000,000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) terhitung sejak bulan Oktober 2013 hingga seluruhnya dibayar tunai dan lunas; 6 Menyatakan putusan aquo perkara dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij

7. Menghukum Tergugat

GI

voerrad).

I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan

A t a u,

ING

Tergugat VI secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain. Mohon putusan yang

NT

seadil-adilnya (Et aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V mengajukan dan menyerahkan Jawabannya

ILA

dipersidangan tertanggal 09 Juni 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut I. EKSEPSI : A. TENTANG

GUGATAN

PENGGUGAT

KURANG

PIHAK

(EXEPTIO

AD

PLURIUM LITIS CONSORTIUM) Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat

NG

pada perkara aquo tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), dengan alasanalasan sebagai berikut : a) Bahwa Penggugat Harus Mengikutsertakan Direktur PT. Oto Multiartha

PE

Pada Masa Itu (ic. Yosuke Unigame) Selaku Pihak dalam Perkara Aquo). Hubungan Hukum Mr. Yosuke Unigame sebagai Tergugat IV 1. Bahwa atas gugatan tertanggal 27 Nopember 2013, Penggugat telah mnelakukan Perubahan Gugatan tertanggal 24 Februari 2014 yang isinya Penggugat mencabut Mr. Yosuke Unigame sebagai Tergugat IV dalam perkara aquo ; 2. Bahwa adalsan pertama pencabutan Mr. Yosuke Unigame sebagai Tergugat IV adalah Mr. Yosuke Unigame telah dikeluarkan dari susunan pengurus dan sudah tidak menjabat sebagai direksi pada Tergugat II, alasan ini tidak menghapus hubungan hukum diri pribadi Mr. Yosuke Unigame dengan perkara aquo disebabkan Penggugat selain menuntut pertanggungjawaban

secara

koorperasi

juga


menuntut 14

ME DA N

pertanggungjawaban diri pribadi sekaligus jabatan, sebagaimana terlihat dari Penggugat menarik diri pribadi FREDDY WIJAYA sekaligus jabatannya

diposisikan

sebagai

Tergugat

III,

diri

pribadi

MARTIN

KURNIAWAN sekligus jabatannya diposisikan sebagai Tergugat V, dan diri pribadi HENDRIK sekaligus jabatannya diposisikan sebagai Tergugat VI ; 3. Bahwa dengan pencabutan Mr. Yosuke Unigame sebagai Tergugat IV maka tanggungjawab hukum diri pribadi Mr. Yosuke Unigame dan jabatannya

GI

pada masa itu dilimpahkan kepada para Tergugat dan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dilimpahkan seluruhnya kepada Para Tergugat

ING

yang saat ini ada, sungguh tida benar di dalam hukum melimpahkan tanggung jawab hukum seseorang kepada pihak lain ; 4. Bahwa alasan kedua pencabutan Mr. Yosuke Unigame sebagai Tergugat IV adalah karena Mr. Yosuke Unigame sudah pulang ke Jepang dan tidak

NT

diketahui alamatnya, alasan ini tidak membenarkan pencabutan Mr. Yosuke Unigame sebagai Tergugat IV karena hal itu bukanlah sebab hapusnya hubungan hukum, terlebih mekanisme pemanggilan bagi pihak yang tidak

ILA

diketahui alamatnya telah diatur secara jelas di dalam ketentuan Pasal 718 ayat (3) Rbg dan jika beralamat di luar negeri maka pemanggilan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 11 Mei Nomor

055/75/91/I/UMTU/Pdt/1991

(sebagaimana

dikutip

dari

AD

1991

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI : 2008, Halaman

NG

21) ;

5. Bahwa dengan demikian masih terdapat hubungan hukum Mr. Yosuke Unigame baik selaku diri pribadi maupun dalam jabatannya selaku direktur

PE

dalam perkara aquo, sehingga harus tetap ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut ;

a. Yurisprudensi MARI No. 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyebutkan “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”; b. Yurisprudensi MARI No. 18.K/SIP/1971 tanggal 9 Juni 1973, yang menyebutkan : “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”; c. Yurisprudensi MARI No. 4.K/RUP/1958 tanggal 13 Desember 1959, yang menyebutkan : “Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 129/PDT/2016/PT.Mdn

15

ME DA N

adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”; Persona Standi In Judicio

1. Bahwa isi Perubahan Gugatan tertanggal 24 Februari 2014, Penggugat mencabut Mr. Yosuke Unigame sebagai Tergugat IV baik selaku diri pribadi maupun dalam jabatannya selaku Direktur PT. Oto Multiartha ;

GI

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan : “PT adalah badan hukum (legal entity) yang berkuasa mutlak atau persona in standi

ING

judicio (full authorized) bertindak di depan Pengadilan”. Sehubungan dengan melekatnya persina Standi In Judicio pada perseroan, terdapat permasalahn yang perlu mendapat perhatian, sehingga kehadirannya

NT

sebagai pihak dalam gugatan tidak mengandung cacat formil, yaitu : a. Persona Standi In Judicio perseroan baru ada dan sah setelah mendapat pengesahan menteri (Vide Pasal 38 KUHD Jo. Pasal 39 KUHD). - Pasal 38 KUHD menentukan agar Perseroan Terbatas (PT) dapat

ILA

bertindak sebaga Badan Hukum (legal entity, rechtspersoon) harus disahkan, didaftarkan dan diumumkan dalam majalah resmi, selanjutnya dalam Pasal 39 KUHD menentukan : “selama hal itu

AD

belum dipenuhi, seluruh pengurus bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga atas tindakan hukum yang mereka lakukan”;

NG

- Namun apabila Perseroan telah mendapat pengesahan, maka Perseroan telah memiliki legitimasi sebagai badan hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

PE

tentang Perseroan Terbatas (PT), maka apabila ada sengketa, yang bertindak selaku Tergugat adalah perseroan itu sendiri, sedangkan Direksi hanya bertindak mewakili (rechtsentive) di depan pengadilan;

b. Direktur yang bertindak tanpa persetujuan Komisaris Menjadi Tanggung Jawab Pribadi. - Apabila dalam anggaran dasar ditentukan dalam melakukan tindakan tertentu Direktur harus mendapat persetujuan Komisaris, lantas Direktur melanggar ketentuan itu, tindakan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Direktur yang bersangkutan. Oleh karena itu, yang sah bertindak atau ditarik sebagai pihak dalam


16

yang

ME DA N

kasus

demikian

adalah

direktur

itu,

bukan

PT

(rechtspersoon). Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung No. 1944 K/Pdt/1991 (Vide M. YAHYA HARAHAP, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Halaman 121-123).

- Bahwa bedarsakan uraian di atas, maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan Direktur PT. Oto Multiartha pada masa itu,

GI

selaku pihak Tergugat dalam perkara aquo, agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh

ING

sebab Penggugat tidak mengetahui secara pasti : 1) Apakah PT. Oto Multiartha tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri, didaftarkan dan diumumkan dalam majalah resmi sehingga dinyatakan sah dan Badan

NT

Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2) Apakah tindakan Mr. Yosuke Unigame pada saat menjabat

ILA

sebagai direktur PT. Oto Multiartha telah mendapat persetujuan Komisaris. b) Bahwa Penggugat harus menarik Kepolisian Resort Kota Medan sebagai

AD

pihak

1. Bahwa seharusnya Penggugat menarik Kepolisian Resort Kota Medan yang telah melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan

NG

laporan kehilangan kendaraan bermotor milik Penggugat sebagai pihak dalam perkara aquo.

2. Bahwa dalam uraian Gugatan Penggugat tertanggal 27 Nopember

PE

2013 telah dikemukakan adanya laporan/Pengaduan di Kepolisian Resort Kota Medan dengan Nomor : STTLP/2416/VIII/2013/Resta Medan tanggal 11 September 2013 yang dibuat oleh Penggugat.

3. Bahwa Penggugat menyandarkan pembuktian dalil-dalil gugatan kepada Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) tersebut, dari STTLP walaupun belum terang suatu tindak pidana dan belum mempunyai kekuatan hukum tetapi STTLP ini menjadi substansi sengketa hukum yang terjadi. 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat harus menarik Pihak Kepolisian Resort Kota Medan sebagai pihak turut Tergugat, dengan tidak menarik pihak Kepolisian Resort Kota Medan maka Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang


17

ME DA N

tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan di atas, maka Gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium) oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk verklaard). B. TENTANG GUGATAN PREMATUR dalam

uraian

gugatan

Penggugat

terfaktakan

adanya

GI

1. Bahwa

Laporan/Pengaduan di Kepolisian Resort Kota Medan dengan Nomor STTLP/2416/VIII/2013/Resta Medan tanggal 11 September 2013 yang

ING

dibuat oleh Penggugat.

2. Bahwa Penggugat menyandarkan pembuktian dalil-dalil gugatan kepada Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian (STTLP) tersebut, dari STTLP

NT

walaupun belum terang suatu tindak pidana dan belum mempunyai kekuatan hukum tetapi STTLP ini menjadi substansi perselisihan hukum, dimana syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara para pihak sesuai dengan

Desember 1959.

ILA

yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 Tanggal 13

3. Bahwa STTLP tidaklah bisa menerapkan tindak pidana yang sebenarnya karena

tindak pidana

AD

terjadi

yang

termaktub

di

dalamnya

masih

membutuhkan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, banding, kasasi dilanjutkan ke proses peninjauan kembali, dan untuk

NG

menyatakan tindak pidana apa yang sebenarnya terjadi harus telah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum (inkracht van gewijsde), sementara Penggugat mengkaitkan dan menyandarkan dalil-dalil gugatan Surat

PE

kepada

Tanda

Terima

Laporan

Polisi

(STTLP)

Nomor

STTLP/2416/VIII/2013/Resta Medan tanggal 11 September 2013 dan Surat Keterangan Hilang Nomor : SK/2409/X/2013/Ditreskrimum tanggal 27 September 2013. 4. Bahwa STTLP tersebut tidaklah dapat dijadikan bukti tentang tindak pidana apa yang sebenarnya terjadi, tetapi yang harus dijadikan bukti adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhadap tindak pidana yang dituduhkan atau yang dilaporkan. 5. Bahwa oleh karenanya Penggugat haruslah menunggu putusan Pengadilan atas laporan/pengaduan terhadap terjadinya tindak pidana yang dilaporkan oleh Penggugat di Kepolisian Resort Kota Medan.


18

ME DA N

6. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka patut dan wajar gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard). II. POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V uraikan pada bagian Eksepsi seluruhnya di atas, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara, secara mutatis-mutandis dianggap

GI

telah dimuat dalam Pokok Perkara ini, oleh karenanya tidak diulang lagi. 2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V menolak dan membantah

ING

dengan tegas leluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini.

3. Bahwa pada point 1 s/d point 17 dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatgedaad),

NT

-

karena

telah

melakukan

perbuatan

yang

bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73

ILA

Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yaitu dengan sengaja meperlambat dan/atau menolak penyelesaian atau pembayaran klaim ganti rugi asuransi, dengan alasan yang mengada-ada

AD

yang tidak beralasan hukum dan selalu berubah-ubah alasan antara surat yang satu dengan surat yang lain; -

Serta dengan akal licik telah merekayasa atau setidak-tidaknya telah

NG

membujuk atau mempengaruhi untuk membuat keterangan palsu dalam laporan Survey Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanggal 11 Nopember 2013 sehingga seolah-olah menerangkan pelaku pencurian adalah Supir

PE

Penggugat dan Supir anak Penggugat, padahal Tergugat I mengetahui bahwa pelaku pencurian bukan Supir Penggugat, sedangkan surat-surat yang diterbitkan oleh Polresta Medan telah diakui oleh Tergugat I.

4. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak benar sehingga ditolak dan dibantah dengan tegas. 5. Bahwa gugatan penggugat pada perkara ini diajukan atas peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 10 September 2013, dimana seseorang yang bernama Felini Oscar membawa mobil merek Honda, jenis kendaraan All New CR-V i - VTEC 2.0 M/T FMC Sport Ulitity Vehicle, tahun 2012, warna Crystal

Black

Pearl,

nomor

mesin

R20A59401013,

nomor

rangka

MHRRM1730CJ300172, nomor Polisi BK 1012 FR (selanjutnya disebut mobil) milik Penggugat dari garasi rumah Penggugat dan sampai saat ini Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 129/PDT/2016/PT.Mdn

19

ME DA N

belum kembali, dimana status mobil tersebut adalah objek pertanggungan pada Tergugat I.

6. Bahwa Felini Oscar adalah supir Penggugat dan oleh karenanya sering mengendarai mobil tersebut dan dalam hal ini, dikendarainya mobil milik Penggugat tersebut oleh Felini Oscar karena Felini Oscar adalah supir Penggugat atau supir anak Penggugat sehingga dengan mudahnya Felini Oscar memperoleh kunci dan membawa mobil dimaksud.

GI

7. Bahwa selain itu Felini Oscar adalah orang yang diberikan tugas untuk merawat, membersihkan atau menjaga mobil tersebut sehingga ianya sering

ING

membawa mobil dimaksud serta sering dilihat orang keluar masuk di rumah Penggugat.

8. Bahwa kemudian Penggugat membuat Laporan Polisi dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisian Nomor STTLP/24/VIII/2013/Resta Medan tanggal

NT

11 September 2013 atas dugaan terjadinya tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan terlapornya adalah Felini Oscar. Namun Surat Tanda Terima Polisi

tersebut

tidaklah

ILA

Laporan

bersifat final

karena

belum bisa

menerangkan tindak pidana yang sebenarnya terjadi sehingga masih membutuhkan

proses

penyelidikan,

penyidikan,

penuntutan

AD

danpemeriksaan di persidangan, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, untuk menyatakan “tindak pidana apa yang sebenarnya terjadi adalah harus ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

NG

(Inkracht van gewijs)”.

9. Bahwa oleh karena itu, dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisian Nomor STTLP/24/VIII/2013/Resta Medan tanggal 11 September 2013, belum dapat

PE

dipastikan tindak pidana yang dituduhkan oleh Penggugat terhadap Felini Oscar atas mobil objek pertanggungan dan sesuai fakta, lebih dapat dipastikan yang terjadi adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Felini Oscar supir Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. 10. Bahwa tindak pidana Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan (Vide R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1994, Hal. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 129/PDT/2016/PT.Mdn

20

ME DA N

249,258).

11. Bahwa walaupun Penggugat telah melakukan klaim asuransi kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V dengan menyertakan STTLP sebagaimana tersebut dalam poin 7 Gugatan Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V menolak klaim asuransi tersebut sebab terjadi dugaan tindak pidana penggelapan bukan pencurian sesuai dengan Polis Stadar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) pada BAB II

GI

tentang Pengecualian Pasal 3 ayat (1) poin. 1.2.

12. Bahwa selain dari pada itu, harus dipedomani ketentuan BAB I tentang

ING

Jaminan pada Pasal 1 ayat (1) poin 1.3 PSAKBI berkaitan dengan BAB II tentang Pengecualian pada Pasal 3, ayat (1) Poin 1.3 angka 1.3.3.3 PSAKBI berkaitan dengan ketentuan BAB II tentang Definisi Angka 16 PSAKBI, sebagai berikut :

NT

- BAB I tentang Jaminan pada Pasal 1 ayat (1) Poin 1.3. PSAKBI menyatakan “Pertanggungan ini menjamin : pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan

ILA

ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 KUHP”. - BAB II tentang Pengecualian pada Pasal 3, ayat (1) Poin 1.3. Angka menyatakan “Pertanggungan ini tidak menjamin

AD

1.3.3. PSAKBI

kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :

NG

perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang yang disuruh tertanggung, bekerja pada tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin tertanggung”.

PE

13. Bahwa maksud ketentuan BAB I tentang Jaminan pada Pasal 1 ayat 1 Poin 1.3. PSAKBI berkaitan dengan BAB II tentang Pengecualian pada Pasal 3 ayat 1 Poin 1.3. angka 1.3.3. PSAKBI berkaitan dengan ketentuan BAB III tentang Definisi Angka 16 PSAKBI, dalam definisi tentang perbuatan jahat terdapat kata “kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dibawah pengawasan atau atas perintah tertanggung atau yang mengawasi atau

menguasai

harta

benda

tersebut,

atau

oleh

pencuri/perampok/penjarah”, maksudnya adalah bahwa 1). Tindakan seseorang yang berada di bawah pengawasan atau 2) tindakan seseorang atas perintah tertanggung atau 3) tindakan seseorang yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau 4) tindakan pencuri dan perampok dan penjarah dikategorikan sebagai tindakan yang tidak dapat dipenuhi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 129/PDT/2016/PT.Mdn

21

ME DA N

pertanggungan jika dilakukan oleh 1) orang yang disuruh tertanggung atau 2) orang yang bekerja pada tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin tertanggung, sebagaimana dimaksud dalam BAB II tentang Pengecualian pada Pasal 3 ayat 1 Poin 1.3. Angla 1.3.3 PSAKBI. 14. Bahwa logika hukum yang terbangun dari ketentuan BAB II tentang Pengecualian pada Pasal 3 ayat 1 Poin 1.3. Angka 1.3.3 PSAKBI jo. BAB III tentang Definisi Angka 16 PSAKBI adalah perbuatan mengambil barang

GI

Tertanggung yang dilakukan oleh orang yang disuruh tertanggung atau orang yang bekerja pada tertanggung, orang yang sepengatahuan atau

pencurian

(pasal

362

ING

seizin tertanggung adalah sebuah penggelapan (pasal 372) bukan KUHP

dst)

sedangkan

Penggelapan

telah

dikategorikan sebagai tindakan yang tidak memperoleh pertanggungan sesuai ketentuan BAB II tentang Pengecualian pada Pasal 3 ayat 1 Poin 1.2

NT

PSAKBI.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah

ILA

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) adalah dalil yang keliru dan tidak

AD

benar, untuk itu harus ditolak oleh Majelis Hakim. 16. Bahwa oleh karena penolakan klain asuransi yang dilakukan oleh Tergugat I telah besesuaian dengan ketentuan yang berlaku atau bukanlah perbuatan

NG

melawan hukum maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang termaktub dalam Poin 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 secara otomatis telah terbantahkan sehingga dalil-dalil tersebut tidak

PE

benar.

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau bukan merupakan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, dapat diketahui dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatge daad) dan Tergugat III dan Tergugat V secara diri pribadi berkewajiban menanggung kerugian Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan faktafakta hukum, sehingga cukup beralasan menurut hukum Majelis Hakim Yang


22

ME DA N

Memeriksan dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

GI

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

ING

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau,

NT

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan VI

juga

telah

mengajukan

ILA

Tergugat

dan

menyerahkan

Jawabannya

dipersidangan tertanggal 09 Juni 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : I.

Dalam Eksepsi

AD

a. Terbuti Ggatan Penggugat Error in persona, karena yang ditarik Penggugat sebagai Pihak adalah Manager bukan direksi.

NG

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditegaskan secara jelas dan terang bahwa “Direksi meawakili Peseroan baik didalam maupun diluar pengadilan”, dengan demikian terbukti gugatan Penggugat

PE

yang menarik PT. Oto Mukltiartha Cabang Medan, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 6-A Kota Medan, sebagai pihak Tergugat II dan Sdr. Hendrik selaku Diri Pribadi dan Kepala Cabang sebagai Tergugat VI dalam perkara a quo, adalah merupakan gugatan yang error in persona dan salah alamat, sehingga cukup alasan menurut hukum agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri medan menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO);

b. Terbukti Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Liebel) karena bertentangan antara dalil posita dengan petitum; Bahwa Penggugat menyatakan gugatannya diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 129/PDT/2016/PT.Mdn

23

ME DA N

kerugian kepada Penggugat, sementara disatu sisi Penggugat dalam dalil posita gugatannya pada point (2) menyatakan Penggugat melakukan pembelian unit mobil tersebut menggunakan fasilitas pembiayaan konsumen sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10402-12-01963,

tanggal 29 Nopember

2012,

sehingga telah jelas

Penggugat telah menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum; II. Dalam Pokok Perkara

GI

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Tergugat II dan Tergugat VI dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam dalil dalil Pokok Perkara,

ING

sehingga tidak perlu diulang kembali di dalam konklusi Pokok Perkara ini; 2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Konklusi Pokok Perkara ini;

NT

3. Bahwa terbukti Penggugat merupakan Debitur Tergugat II untuk fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda All New CR-V i - VTEC 2.0 M/T FMC Sport Ulitity Vehicle, tahun 2012, warna Crystal Black Pearl,

ILA

nomor mesin R20A59401013, nomor rangka MHRRM1730CJ300172, nomor Polisi BK 1012 FR, BPKB a.n. Renty Br. Doloksaribu, dengan Toatal Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 299.790.000,- (dia ratus sembilan

AD

puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak 29 Nopember 2012 s/d 29 Oktober 2014, dengan angsuran sebesar Rp. 13.802.900,-/bulan (tiga

NG

belas juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus rupiah per bulan) yang mana Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor :

10-402-12-01963,

tanggal 29 Nopember 2012 antara Tergugat II dengan Penggugat tersebut

PE

telah diikuti dengan Perjanjian Jaminan Fidusia sesuai dengan amanat UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Vide : Bukti T-II & T-VI 1, 2 dan 3);

4. Bahwa

terbukti

Tergugat

II

bukanlah

sebagai

pihak

yang

bertanggungjawab terkait ditolaknya klaim asuransi unit Penggugat oleh Tergugat I, karena kewenangan menerima atau menolak pengajuan klaim sepenuhnya merupakan kewenangan Tergugat I, sehingga terbukti Tergugat II sebagai pihak yang paling dirugikan terkait perkara a quo, sebab Penggugat masih memiliki kewajiban/hutang kepada Tergugat II yang hingga saat ini terhitung sebesar Rp. 200.780.400,- (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) (Vide : Bukti T-II & TVI.5,6,7, dan 9). Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 129/PDT/2016/PT.Mdn

24

ME DA N

III. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat d.r/Tergugat II d.c dalam Eksepsi dan dalam dalil Pokok Perkara merupakan satu kesatuan dalam dalil Konklusi Rekonpensi ini, sehingga tidak perlu diulang kembali didalam konklusi Rekonpensi ini;

2. Bahwa Penggugat d.r/Tergugat II d.c menolak seluruh dalil-dalil jawaban

dalam Konklusi Rekonpensi ini;

GI

Tergugat d.r/Penggugat d.c, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas

3. Bahwa terbukti Penggugat d.r/Tergugat II d.c merupakan sebagai pihak paling

dirugikan

dalam

perkara

a

quo,

karena

Tergugat

ING

yang

d.r/Penggugat d.c masih memiliki kewajiban/hutang kepada Tergugat II yang hingga saat ini terhitung sebesar Rp. 200.780.400,- (dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) (Vide : Bukti T-II & T-VI.

NT

7).

IV. Tentang Alat Bukti dari Tergugat II d.c/Penggugat d.r dan Tergugat VI Bahwa Tergugat II d.c/Penggugat d.r dan Tergugat VI telah memajukan alat

ILA

bukti tertulis tertanggal 25 Agustus 2014, sebagai berikut : 1. Bukti T-II & T-VI.1, Foto copy Legalisir dan Nazegelen Asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor :

10-402-12-01963, tanggal 29

AD

Nopember 2012 antara PT. Oto Multiartha dengan Renty br. Doloksaribu.

Membuktikan : Bahwa benar telah terjadi kesepakatan secara sah dan

NG

meyakinkan antara Tergugat II dengan Penggugat untuk fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda All New CR-V i VTEC 2.0 M/T FMC Sport Ulitity Vehicle, tahun 2012, warna Crystal

PE

Black

Pearl,

nomor

mesin

R20A59401013,

nomor

rangka

MHRRM1730CJ300172, nomor Polisi BK 1012 FR, BPKB a.n. Renty Br. Doloksaribu,

dengan

Toatal

Nilai

Pembiayaan

sebesar

Rp.

299.790.000,- (dia ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak 29 Nopember 2012 s/d 29 Oktober 2014, dengan angsuran sebesar Rp. 13.802.900,-/bulan (tiga belas juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus rupiah per bulan);

2. Bukti T-II & T-VI.2, Foto copy Legalisir dan Nazegelen Asli Akta Jaminan Fidusia Notaris Cut Dian Satriani, SH., MKn Nomor : 242 tanggal 10 Desember 2013


25

ME DA N

Membuktikan : Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10402-12-01963, tanggal 29 Nopember 2012 antara Tergugat II dengan Penggugat tersebut telah diikuti dengan Perjanjian Jaminan Fidusia (vide Pasal 4 jo. Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia);

3. Bukti T-II & T-VI.3, Foto copy Legalisir dan Nazegelen Asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.018432.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 12

GI

April 2013 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara.

ING

Membuktikan : Bahwa Penggugat telah menyerahkan hak kepemilikan secara fidusia kepada Tergugat II atas 1 (satu) unit Mobil Honda All New CR-V i - VTEC 2.0 M/T FMC Sport Ulitity Vehicle, tahun 2012, warna Crystal Black Pearl, nomor mesin R20A59401013, nomor rangka

Doloksaribu

NT

MHRRM1730CJ300172, nomor Polisi BK 1012 FR, BPKB a.n. Renty Br. tersebut

sebagai

jaminan

atas

pelunasan

hutang

Penggugat kepada Tergugat II (ic. PT. Oto Multiartha);

ILA

4. Bukti T-II & T-VI.4, Foto copy Legalisir dan Nazegelen Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. J-05051302B, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Direktur Lalu Lintas Poldasu An. Drs. M. Arkan

AD

Hamzah.

Membuktikan : Bahwa Tergugat II sebagai pemegang hak kepemilikan atas 1 (satu) unit Mobil Honda All New CR-V i - VTEC 2.0 M/T FMC

NG

Sport Ulitity Vehicle, tahun 2012, warna Crystal Black Pearl, nomor mesin R20A59401013, nomor rangka MHRRM1730CJ300172, nomor Polisi BK 1012 FR, BPKB a.n. Renty Br. Doloksaribu tersebut, karena

PE

Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas unit tersebut ada dalam penguasaan Tergugat II sebagai jaminan tambahan atas pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat II;

5. Bukti T-II & T-VI.5, Foto copy Legalisir dan Nazegelen AsliKwitansi Pelunasan yang telah dilaksanakan Tergugat II kepada Showroom Maha Mobil atas pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda All New CR-V warna hitam mutiara Nomor Polisi BK 1012 FR, No. Rangka : MHRRM1730CJ3-172, No. Mesin : R20A594011013 an. Renty Br. Doloksaribu. Membuktkan : Bahwa Tergugat II telah membayar secara lunas dan kontan, harga mobil yang dimaksud dalam perkara a quo kepada pihak


26

ME DA N

showroom sebesar Rp. 226.084.600,- (Dua ratus dua puluh enam juta delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);

6. Bukti T-II & T-VI.6, Foto copy Legalisir dan Nazegelen Asli Payment Schedule Paid (Jadwal Pembayaran) Kontrak.

Membuktikan : Bahwa Penggugat sebagai debitur terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2013 hingga saat ini tidak pernah melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat II, sehingga terbukti Penggugat telah

GI

wanprestasi/lalai melaksanakan kewajiban kepada Tergugat II, karena berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor

ING

: 10-402-12-01963, tanggal 29 Nopember 2012 telah disepakati bahwa selama proses klaim asuransi Penggugat tidak berhak menunda atau tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat II;

NT

7. Bukti T-II & T-VI.7, Foto copy Legalisir dan Nazegelen Asli Perkiraan PrePayment tertanggal 28 Mei 2014. Membuktikan : Bahwa Penggugat selaku Debitur masih memilki kewajiban hutang sebesar Rp. 200.780.400,- (dua ratus juta tujuh ratus

ILA

delapan puluh ribu empat ratus rupiah) kepada Tergugat II selaku Kreditur (Vide : Pasal 7 ayat (3) PPK No. 10-402-12-01963. Tanggal 29 Nopember 2012);

AD

8. Bukti T-II & T-VI.8, Foto copy Legalisir dan Nazegelen Asli Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Polis No. IPCBK0021204924. Membuktikan : Bahwa Tergugat II qq Penggugat adalah sebagai pihak

NG

Tertanggung atas asuransi kendaraan 1 (satu) unit Mobil Honda All New CR-V warna hitam mutiara Nomor Polisi BK 1012 FR, No. Rangka : MHRRM1730CJ3-172, No. Mesin : R20A594011013 an. Renty Br.

PE

Doloksaribu dengan nilan pertanggungan sebesar Rp. 389.000.000,(tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

9. Bukti T-II & T-VI.9, Foto copy Legalisir dan Nazegelen Asli Surat Tergugat I No. 289/ABDA-CLM/IX/2013 tertanggal 25 September 2013, Perihal Penolakan Klaim an. PT. Oto Multiarta qq Renty Br. Doloksaribu. Membuktikan : Bahwa Penggugat dan Tergugat II memiliki posisi yang sama sebagai pihak tertanggung dan kewenangan menerima dan atau menolak klaim asuransi sepenuhnya merupakan kewenangan dari Tergugat I selaku Penanggung, sehingga atas penolakan tersebut Tergugat II juga sebagai pihak yang dirugikan;


27

ME DA N

10. Bukti T-II & T-VI.10, Foto copy Legalisir dan Nazegelen Asli Surat Tergugat II tertanggal 28 September 2013, Perihal Permohonan Klaim Exgratia.

Membuktikan : Bahwa Tergugat II selaku pihak yang turut sebagai tertanggung atas asuransi unit tersebut di atas, telah mengupayakan agar klaim yang diajukan oleh Penggugat dapat disetujui oleh Tergugat I, namun Tergugat I sebagai pihak Penanggung tetap menolak

GI

permohonan yang diajukan oleh Tergugat II. V. Tentanga Alat Bukti dan Saksi dari Penggugat

ING

Bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat yang diberi tanda P-1 s/d P-18 dan saksi yang diajukan Penggugat atas nama Bismar Tambunan dan Sandoko, tidak dapat membuktikan Bahwa Tergugat II dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan

NT

Penggugat dalam gugatannya, justru bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dihadapan sidang tersebut semakin membuktikan dan memperjelas bahwa Penggugat merupakan Debitur pada Tergugat II

ILA

yang hingga saat ini masih memiliki kewajiban kepada Tergugat II (Vide Bukti P-3 dan P-4);

VI. Tentang Saksi Tergugat II dan Tergugat VI

AD

Bahwa berhubung bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat VI merupakan bukti yang kuat dan tidak dapat terbantahkan dan cukup membuktikan bahwa Tergugat II dan Tergugat VI sebagai pihak yang

NG

paling dirugikan karena Penggugat hingga saat ini tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada Tergugat II, maka Tergugat II dan Tergugat VI merasa tidak perlu lagi mengajukan saksi;

PE

VII. Bahwa selanjutnya Tergugat II d.c/Penggugat d.r dan Tergugat VI memohon keputusan dalam Perkara Perdata ini. Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas dimohonkan agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Medan yang menangani dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus Perkara Perdata ini dengan Putusan sebagai berikut : 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O). 2. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat d.r/Tergugat II d.c untuk keseluruhannya; 3. Mengabulkan Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 129/PDT/2016/PT.Mdn

28

ME DA N

Perkara Perdata ini;

4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang

bahwa

dari

gugatan

Penggugat

dan

jawaban

Para

Tergugat,Pengadilan Negeri Medan Nomor 666/Pdt.G/2013/PN.Mdn,tanggal 25 Februari 2015,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-

GI

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, , Tergugat

ING

V dan Tergugat VI ; DALAM KONPENSI -

Menolak seluruh gugatan Penggugat ;

DALAM REKONPENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk

NT

-

sebahagian ; -

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan

ILA

Konsumen Nomor : 10-402-12-01963 tanggal 29 Nopember 2012 ; -

Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi wanprestasi ;

-

Memerintahkan

kewajiban

Rekonpensi/Penggugat atas

hutangnya

Konpensi

kepada

untuk

Penggugat

AD

membayar

Tergugat

Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 180.935.454,- (seratus delapan puluh juta sembilajn ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima

-

NG

puluh empat) ;

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk selebihnya ;

-

PE

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.486.000,(dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Setelah membaca berturut-turut: 1. Surat Pemberitahuan isi Putusan

Pengadilan Negeri Medan

Nomor

666/Pdt.G/2013/PN.Mdn,tanggal 25 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015, telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat;


29

ME DA N

2. Akta banding nomor 68/2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis,tanggal

07

Mei

2015

Kuasa

Pembanding

Penggugat,menyataakan banding terhadap Putusan

semula

Pengadilan Negeri

Medan Nomor 666/Pdt.G/2013/PN.Mdn,tanggal 25 Februari 2015; 3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 666/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan

GI

yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015, telah memberitahukan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat

ING

I, Terbanding II semula Tergugat II,Terbanding III semula Tergugat III , Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V; 4. Surat

pemberitahuan

kesempatan

membaca

berkas

666/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dibuat dan ditanda tangani

Nomor

oleh Jurusita

NT

Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan telah memberitahukan krpada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Senin,tanggal 11 Januari 2016 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I,Terbanding II semula

ILA

Tergugat II,Terbanding III semula Tergugat III,Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V masing –masing pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015, dan diberikan kesempatan dalam

AD

tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk

NG

pemeriksaan di tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari

Tergugat

PE

/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syaratsyarat

yang

ditentukan

oleh

Undang-Undang,

maka

pengajuan

permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan

seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, suratsurat bukti dan

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor

666/PDT.G/2013/PN.MDN tanggal 25 Februari 2015, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta

telah

sesuai

pula

dengan

ketentuan hukum yang berlaku untuk perkara ini dan Majelis Hakim Tingkat


30

ME DA N

Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ; Menimbang,

bahwa

meskipun

Pembanding

semula

Penggugat

mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding ,sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan Pembanding semula

GI

Penggugat mengajukan permohonan banding tersebut ;

tersebut

di

atas

maka

ING

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan Putusan

Pengadilan

Negeri

666/Pdt.G/2013/PN-MDN tanggal 25 Februari

Nomor

2015 yang dimohonkan

NT

banding tersebut dapat dikuatkan;

Medan

Menimbang, bahwa karena Pembanding, semula Penggugat berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dibebankan untuk

ILA

membayar biaya perkara dikedua tingkat pemeriksaan peradilan ini; Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang

dan

AD

peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

-

Menguatkan

NG

-

putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor

666/PDT.G/2013/PN.MDN tanggal 25 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; Menghukum Pembanding semula Penggugat

untuk membayar biaya

PE

-

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang

ditingkat

banding ditaksir sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu , tanggal 25 Mei 2016, dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan

dengan

susunan SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH sebagai Hakim Ketua, SAMA RAJA MARPAUNG, SH dan ABDUL FATTAH, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri dibantu oleh

oleh

para Hakim Anggota

RAMADHAN TARIGAN sebagai

tersebut diatas, dengan

Panitera Pengganti pada


31

ME DA N

Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SABAR TARIGAN SIBERO. SH., MH.

ING

GI

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

ABDUL FATTAH.SH., MH

NT

Panitera Pengganti

ILA

RAMADHAN TARIGAN

Rp 6.000,Rp 5.000,Rp 3.000,Rp 136.000,Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

PE

NG

AD

Perincian biaya proses: 1. Meterai 2. Redaksi 3. Leges 4. Pemberkasan Jumlah


32

PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents