PENGADILAN TINGGI MEDAN

PUTUSAN

AN

Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada

pengadilan

tingkat

banding

telah

menjatuhkan

ED

perdata

putusan

sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. K.R. RAMES Als. RAMES : laki-laki, suku Tamil, agama Hindu, umur 30 Warga

Negara

Indonesia,

pekerjaan

Wiraswasta,

IM

tahun,

bertempat tinggal di Jl. Bandung No.15 C, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera

GG

Utara;

2. K.R. RAJA Als. RAJA : laki-laki, Suku Tamil, Agama Hindu, umur 32 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Bandung No.15 C, Kel. Rambung Timur, Kecamatan Binjai

TIN

Selatan, Kota Binjai, Prop. Sumatera Utara; Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada ALIMUSA S.M SIREGAR, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

LA N

Negeri Binjai dibawah Register Nomor : 99/Pdt/SK/2015/PN BJ tanggal 16 Desember 2015 disebut sebagai PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II. ; Melawan

DI

MADIA LAGAN : Umur 49 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, alamat Jln. Jend. Sudirman No.28 J, Kelurahan

Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Propinsi

NG A

Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada DAHSAT TARIGAN, SH., URATTA GINTING, SH.,dan JON PUTRA GINTING, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2015 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dibawah Register Nomor : 90/Pdt/SK/2015/PN BJ

PE

tanggal

1

Desember

2015,

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING semula PENGGUGAT ; Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN.

Pengadilan Tinggi tersebut:

AN

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARA

ED

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Desember 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dibawah Register Perkara Nomor 42/Pdt.G/2015/PN.BJ tanggal 1 Desember

IM

2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat-I ic. K.R. RAMES Als. RAMES, dan Tergugat-II ic. K.R. RAJA Als. RAJA bersaudara kandung (adik-abang) dan adalah anak

GG

kandung/ahli waris dari Alm. K. RAJENDRA ;

2. Bahwa, Tergugat-I,II ada berutang kepada Penggugat dengan cara meminjam uang secara kontan/tunai dari Penggugat ic. MADIA LAGAN sebesar Rp.182.850.000.- (seratus delapan puluh dua juta, delapan ratus

TIN

lima puluh ribu rupiah) dengan memberi jaminan berupa 5 (lima) lembar Bilyet Giro Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Binjai-Medan dan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro Bank BUKOPIN Cabang Medan, serta menyerahkan sebuah jaminan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik orang lain No.378 An. TERANGKIN SEMBIIRING ;

berjanji membayar utang pinjaman tersebut sesuai

LA N

3. Bahwa, Tergugat-I,II

tanggal jatuh tempo yang tertera pada masing-masing Bilyet Giro yang diterima Penggugat dari tergugat-I,II ; 4. Bahwa, adapun pinjaman yang menjadi utang Tergugat-I,II kepada Penggugat yang diserahkan Tergugat-I,II dalam bentuk Bilyet Giro

DI

perinciannya sebagai berikut : NAMA BANK

7

PE

8 9

10 11 12

NO. GIRO

JATUH TEMPO

YANG MENYERAHKAN Tergugat I Tergugat I Tergugat I Tergugat I Tergugat I Tergugat II

JUMLAH (Rp) 25.000.000 50.000.000 5.000.000 10.000.000 3.000.000 3.500.000

BCA (KCP BINJAI-MEDAN) BA 223103 11 JANUARI 2005 BCA (KCP BINJAI-MEDAN) BA 222932 22 JANUARI 2005 BCA (KCP BINJAI-MEDAN) BA 279761 12 JULI 2005 BCA (KCP BINJAI-MEDAN) BA 296855 26 JULI 2005 BCA (KCP BINJAI-MEDAN) BA 296142 29 JULI 2005 BANK BUKOPIN (CABANG DA 195129 3 AGUSTUS 2005 MEDAN) BANK BUKOPIN (CABANG DA 195130 10 AGUSTUS 2005 Tergugat II 3.500.000 MEDAN) BANK BUKOPIN (CABANG DA 194398 15 AGUSTUS 2005 Tergugat II 20.000.000 MEDAN) BANK BUKOPIN (CABANG DA 195499 16 AGUSTUS 2005 Tergugat II 20.000.000 Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN MEDAN) BANK BUKOPIN (CABANG DA 195128 17 AGUSTUS 2005 Tergugat II 20.000.000 MEDAN) BANK BUKOPIN (CABANG DA 196142 17 AGUSTUS 2005 Tergugat II 2.850.000 MEDAN) BANK BUKOPIN (CABANG DA 196136 19 AGUSTUS 2005 Tergugat II 20.000.000 MEDAN) TOTAL 182.850.000

NG A

NO 1 2 3 4 5 6

5. Bahwa, sampai batas waktu yang ditentukan ternyata Tergugat-I,II tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas utangnya dan

AN

bahkan ketika jaminan berupa bilyet giro yang diserahkan Tergugat-I,II pada saat Penggugat mau memindah bukukan dan atau memindahkan dana ke rekening Penggugat ternyata bilyet giro yang diberikan kosong dan bahkan

ED

rekening telah tutup ;

6. Bahwa, atas hutang Tergugat-I,II tersebut Penggugat telah berkali-kali melakukan tagihan dan teguran-teguran secara lisan namun Tergugat I,II tidak mengindahkannya bahkan Tergugat-I,II telah melakukan tidak pidana

melanggar Pasal 310 KUHPidana;

IM

Penghinaan dengan mengucapkan kata-kata kotor sebagaimana dimaksud

7. Bahwa, atas tindakan dan perbuatan Tergugat melakukan tidak pidana tersebut

Penggugat

keberatan

dan

dirugikan

sehingga

GG

Penghinaan

Penggugat membuat Laporan Pengaduan di Polsek Binjai Kota, sesuai Laporan Polisi No.LP/90/IX/2015/SPK B. KOTA, tanggal 12 September 2015;

TIN

8. Bahwa, akibat tindakan Tergugat-I,II yang tidak mau melunasi utangnya kepada Penggugat maka tindakan Tergugat-I,II dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan Penggugat telah dirugikan terhitung sejak bulan Agustus tahun 2005, sehingga Penggugat wajar dan patut meminta ganti rugi kepada Tergugat-I,II sebesar Rp.182.850.000.- (seratus delapan

LA N

puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah 3% (tiga persen) dari total utang Tergugat-I,II untuk setiap bulan dihitung mulai tanggal 01 September 2005 sampai Tergugat-I,II melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat;

9. Bahwa, karena Penggugat telah berulangkali meminta para Tergugat untuk

DI

membayar utangnya sedangkan para Tergugat tetap tidak mengindahkan dan tidak membayar utang tersebut sehingga tidak ada jalan lain dan patut

NG A

Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan; 10. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan tidak nihil, mohon kiranya Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat-I,II yang akan Penggugat tunjuk kemudian ;

PE

11. Bahwa, gugatan ini didukung oleh bukti outentik maka sesuai ketentuan pasal 191 Rbg putusan dalam perkara a quo mohon agar dijalankan terlebih Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

dahulu dengan serta-merta, sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uit voer baar bij vooraad) ;

AN

12. Bahwa, untuk memaksa agar Tergugat-I,II taat pada isi putusan, mohon dibebani uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per-bulan setiap kali lalai menjalankan isi putusan yang telah

ED

berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijde) ;

13. Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TergugatI,II, untuk itu patut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat-I,II.

IM

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Binjai berkenan memanggil para pihak yang berperkara hadir bersidang pada hari dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, seraya

PRIMAIR :

GG

mengambil putusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang

TIN

dijalankan dalam perkara ini;

3. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Alm. K. RAJENDRA;

4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat-I,II adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad);

LA N

5. Menyatakan demi hukum Tergugat-I,II sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 182.850.000.- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat-I,II secara tanggung renteng membayar utang pokok sebesar Rp. 182.850.000.- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus

DI

lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan tunai; 7. Menghukum Tergugat-I,II secara tanggung renteng untuk membayar ganti

NG A

rugi kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulan dihitung mulai tanggal 01 September 2005 dari total utang pokok sebesar Rp. 182.850.000.- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Tergugat-I,II melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat-I,II membayar uang paksa (dwang soom) sebesar

PE

Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per-bulan setiap kali lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijde); Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uit voer baar bij

AN

voraad);

10. Menghukum Tergugat-I,II membayar biaya perkara yang timbul; SUBSIDAIR :

ED

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Meinmbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum

IM

Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI:

1. BahwaPara Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan sebagaimana telah

GG

diajukan oleh Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 01 Desember 2015, kecuali apa yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

TIN

2. Bahwa untuk selanjutnya, perkenankanlah Para Tergugat mengajukan Eksepsi terhadap gugatan tersebut sebagai berikut : a) Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error Plurium Litis Consortium:

 Bahwa di dalam dalil Penggugat pada gugatan Penggugat halaman kepada

nomor

ke-2

LA N

1

“................................serta

yang

pada

menyerahkan

pokoknya sebuah

menerangkan

jaminan

berupa

Sertifikat Tanah Hak Milik orang lain No. 378 An.TERANGKIN SEMBIRING”.

Bahwa karena yang digugat sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam

DI

perkara ini hanyalah K.R. Rames Alias Rames dan K.R. Raja Alias RAJA, sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat

NG A

dinyatakan tidak dapat diterima karena kurangnya pihak yang dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini (vide. TERANGKIN SEMBIRING)sehingga gugatan Penggugat kurang pihak atau cacat (Error Plurium Litis Consortium) ;

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata Gugatan Penggugat

PE

terhadap Tergugat I & II adalah keliru dalam memasukkan para pihak (Error Plurium Litis Consortium) dalam Gugatan Penggugat. Hal mana Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

Gugatan Penggugat seharusnya di TOLAK.Argumentasi mana kami sandarkan

pada

kaedah

hukum sebagaimana

terkandung

dalam

AN

Yurisprudensi MA RI No. 98 K/Pdt/1952tanggal 07 Nopember 1965 menyebutkan“Gugatan yang kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima”.

Libel).

ED

b) Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur  Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 8 yang pada intinya menyebutkan Bahwa:”……………..….agar Para Tergugat taat isi

putusan,

mohon

dibebani

uang

IM

pada

(dwangsom)………….……”.

paksa

Dan di dalam Petitum Gugatan

Penggugat pada angka 7 yang pada intinya menyebutkan Bahwa:”

GG

Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat………”. Adalah sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 26-2-1973 No.791 K/Sip/1972 “Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk

TIN

membayar uang”.

Maka dengan demikian sudah sangat jelas Gugatan Penggugat terhadap Tergugat KABUR (Obscuur Libel). TOLAK.

Hal mana Gugatan Kabur seharusnya di

a). Gugatan Tidak Jelas/Kabur Karena Adanya Pertentangan Antara Posita Dan

LA N

Petitum Gugatan:

Bahwa ketidak-jelasan dan kekaburan Gugatan Penggugat sebagaimana diterangkan dengan dalil Penggugat dalam Posita Gugatan Penggugat halaman ke-1 pada nomor ke-1 yang padapokoknya menerangkan “.........Tergugat-I ic. K.R. Rames Alias Rames dan Tergugat-II ic. K.R. Raja RAJA

bersaudara

DI

Alias

kandung

(adik-abang)

dan

adalah

anak

kandung/ahliwaris dari Alm.K. RAJENDRA”, sedangkan di dalam Petitum

NG A

Gugatan Penggugat halaman ke-3 pada nomor ke-3 yang pada pokoknya menerangkan “....................Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Alm. K.RAJENDRA”dituntut-kan agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari Alm. K. RAJENDRA, terlihat adanya pertentangan antara apa yang didalil-kan Penggugat dalam posita gugatan dengan apa

PE

yang dituntut-kan Penggugat dalam petitum gugatan-nya. Maka dalil

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

Penggugat dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat semakin menambah ketidak-jelasan dan kekaburan ;

AN

b). Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (Exceptie Onrecht matig Of Ongegrond): Bahwa dasar hukum Posita Gugatan Penggugat dalam Gugatan Penggugat saling bertentangan dan mencampur adukkan antara WANPRESTASI

ED

dengan PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Sebagaimana pada Posita gugatan Penggugat pada nomor 2 halaman ke -1 hingga nomor 5 halaman ke-2

adalah

sangat

jelas

adalah

dasar

hukum

dalam

lingkupan

WANPRESTASI. Sementara pada Posita gugatan Penggugat pada nomor 8

IM

halaman ke-2 dan nomor 9 halaman ke-3 adalah merupakan dalil-dalil dasar hukum dalam lingkupan PERBUATAN MELAWAN HUKUM; Sebagai Penggugat dari argumentasi ini, berikut kami kutipkan

beberapa

GG

Putusan Mahkamah Agung RI yang semoga dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam memberikan Pertimbangan Hukumnya, yaitu: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 yang menyebutkan :

TIN

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula".

c). Eksepsi Mengenai Sangkalan Para Tergugat (tertagih), bahwa uang yang dijanjikan untuk dibayar kembali, tidak pernah diterima (Non Pecuniae

LA N

Numeratae Exceptie):

Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat dalam Gugatan pada nomor ke-2, halaman ke-1 yang menerangkan Para Tergugat meminjam uang secara kontan/tunai dari Penggugat sebesar Rp.182.850.000,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah menunjukkan

DI

kekeliruan Penggugat terhadap Para Tergugat dimana Para Tergugat tidak pernah dan/ada meminjam uang secara kontan/tunai dari Penggugat dan pernah

NG A

tidak

menerima

uang

secara

kontan/tunai

dari

Penggugat

sebesarRp.182.850.000,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh

ribu

rupiah).Sehingga

Para

Tergugat

menolak secara

tegas

membantah dalil gugatan Penggugat tersebut ; 1. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, layak kiranya bila kemudian

PE

Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak gugatan yang diajukan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

oleh Penggugat, atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima;

AN

2. Bahwa apa yang tidak Tergugat I dan Tergugat II tanggapi dengan dalildalil Jawaban Dalam Eksepsi ini, bukanlah berarti mengakuinya, tetapi semata-mata karena Tergugat I dan Tergugat II menganggap tidak ada

ED

relevansi-nya dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan bukti di atas, MAKA dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini agar sudi demi hukum memberi keputusan yang amarnya sebagai berikut:

IM

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dalil-dalil Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Gugatan Penggugat Cacat (error pluriumlitis consortium),

GG

Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur (Obscuur Libel),Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum(Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond) dan Eksepsi Mengenai Sangkalan Para Tergugat (tertagih) (Non Pecuniae Numeratae Exceptie) ;

TIN

3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk /”N.O);

4. Mengingat dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat cukup beralasan untuk itu mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili untuk memberikan Putusan Sela (By Voorraand);

LA N

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini berpendapat lain, maka di bawah ini Para Tergugat memberikan Jawaban Dalam Pokok Perkara; II. DALAM PROVISI:

DI

Menolak membayar uang paksa(dwangsoom)sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diajukan oleh Penggugat; DALAM POKOK PERKARA.

NG A

III.

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenaranya secara tegas dan terperinci;

2. Bahwa Para Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar Jawaban

PE

dalam EKSEPSI termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

3. Hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Para Tergugat bukan berarti diakui oleh Para Tergugat melainkan karena ParaTergugat menganggap tidak ada

AN

relevansinya dengan pokok perkara;

4. Menolak Sita Jaminan Penggugat (Conservatoir Beslag);

5. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat

ED

diterima (niet ontvankelijk /”N.O”);

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; Atau apabila Mejelis Hakim berpendapat lain, Mohon supaya dapat

IM

memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan putusan Nomor : 42/Pdt.G/2015/PN.Bnj tanggal 27 April 2015 yang amarnya sebagai berikut : -

GG

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM PROVISI:

Menolak Provisi Para Tergugat;

TIN

-

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Alm. K. RAJENDRA;

LA N

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat-I, Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad); 4. Menyatakan demi hukum Tergugat-I, Tergugat II sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 182.850.000.- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

DI

5. Menghukum Tergugat-I, Tergugat II secara tanggung renteng membayar utang pokok sebesar Rp. 182.850.000.- (seratus delapan puluh dua juta

NG A

delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan tunai;

6. Menghukum Tergugat-I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulan dihitung mulai tanggal 01 September 2005 dari total utang

PE

pokok sebesar Rp. 182.850.000.- (seratus delapan puluh dua juta delapan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Tergugat-I, Tergugat II melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat;

AN

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat IIuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp.514.000,- (Lima ratus empat belas ribu rupiah);

ED

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 7/Pdt.Bdg/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai Kuasa Hukum Tergugat IV pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016, telah mengajukan

IM

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Bnj tanggal 21 April 2016, dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terbanding dahulu Penggugat dan Turut Terbanding pada tanggal 1 Juni 2016, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, II dan

pada tanggal 10 Juni 2016; Menimbang

bahwa

GG

III pada tanggal 8 Juni 2016, kepada Turut Terbanding V dahulu Tergugat VI

kepada

para

pihak

telah

dijalankan

relas

TIN

pemberitahuan untuk memeriksa berkas, yaitu kepada Pembanding dahulu Tergugat IV pada tanggal 11 Agustus 2016, kepada Terbanding dahulu Penggugat dan kepada Turut Terbanding IV dahulu Tergugat V pada tanggal 1 Juni 2016, dan kepada Turut Terbanding I, II dan III, dahulu para Tergugat I, II dan III pada tanggal 8 Juni 2016 yang menerangkan bahwa dalam tenggang

LA N

waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan

DI

mempelajari berkas perkara tersebutsebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

NG A

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang alasan alasan yang dikemukakan oleh Pembanding pada

PE

pokoknya adalah mengemukakan sebagai berikut : Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 15 alinea ke-6

AN

perkara A quo yang menyebutkan:“Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl tanggal 07 Juli 1971 Nomor 294 K/SIP/1971 menyatakan Gugatan hanya diajukan terhadap mereka yang

ED

mempunyai hubungan hukum”.

Dan pada halaman 16 alinea ke-1 Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim

Judex Factie Tingkat Pertama pada perkara A quo yang

menyebutkan:

IM

“Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I & II adalah keliru dalam memasukkan para pihak (Error Plurium Litis Consortium) dalam

GG

Gugatan Penggugat, tidak dapat diterima dan haruslah dinyatakan untuk ditolak”.

2. Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum tersebut PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) mengajukan argumentasi hukum sebagai

TIN

berikut :

Bahwa Eksepsi dalam Jawaban PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) tanggal 10 Februari 2016 pada halaman 2, huruf a, alinea ke-1 sangat jelas menerangkan pada pokoknya “Bahwa karena yang digugat sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini hanyalah K.R. Rames

LA N

Alias Rames dan K.R. Raja Alias RAJA, sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurangnya pihak yang dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini.

3. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama

DI

“TERBUKTI” telah lalai dan tidak komitmen serta mengesampingkan sendiri dalam penerapanYurisprudensi Mahkamah Agung Rl tanggal 07 Juli 1971

NG A

Nomor 294 K/SIP/1971 menyatakan “Gugatan hanya diajukan terhadap mereka yang mempunyai hubungan hukum”, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut setidak-tidaknya kurang cukup, tidak lengkap dan tidak sempurna(ONVOLDOENDEE GIMOTIVEERD)dalam memberikan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama pada perkara A quo;

PE

4. Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama Keliru dalam menerapkan Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Mengandung Pertentangan antara Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

Posita dan Petitum Gugatan Sehingga Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel).

AN

5. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan kewliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo, hal ini terbukti dari putusan pada halaman 17 alinea ke-2 dan ke-3

ED

perkara A quo yang menyebutkan:

” Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama ternyata pernyataan Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris dari Alm. KR. Rajendra merupakan kesalahan redaksional/salah ketik dan telah

IM

dikoreksi oleh Penggugat dalam replik sehingga menjadi Menyatakan demi hukum Tergugat I,II adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Alm. K.R. Rajendra ; bahwa

menurut

Majelis

Hakim

perbaikan

sepanjang

GG

”Menimbang,

persidangan mengenai kesalahan pengetikan dapat dibenarkan sepanjang tidak mengubah suatu peristiwa atau fakta sehingga tidak ada relevansinya dengan kaburnya suatu gugatan, sehingga eksepsi Tergugat I, II tersebut

TIN

haruslah dinyatakan untuk ditolak”.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat keliru dan salah bila “akibat perubahan tersebut

tidak mengubah suatu keadaan atau fakta”. Dimana

perubahan klausul Petitum Gugatan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) pada nomor ke-3, halaman 3 perkara A quo menerangkan “Menyatakan demi

LA N

hukum Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Alm. K. RAJENDRA” tersebut dilakukan setelah Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama perkara A quo membacakan surat Gugatan dalam persidangan dan PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) mengunakan hak untuk menjawab surat gugatan tersebut sehingga perubahan tersebut adalah

DI

sangat bertentangan dan fakta hukum tersebut sangat merugikan hak pembelaan PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT);

NG A

6. Bahwa dasar alasan tersebut kami kutip sebagaimana dalam Yurisprudensi MA-RI No.1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991: “Perubahan surat/ gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat Gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab

PE

surat gugatan tersebut” dan Yurisprudensi MA-RI No.546.K/Sip/1970, tanggal 14 Oktober 1970 : Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

“Perubahan gugatan itu tidak diterima apabila perubahan itu dilakukan pada taraf pemeriksaan perkara sudah hampir selesai, pada saat dalil-dalil,

AN

tangkisan-tangkisan, pembelaan-pembelaan, sudah habis dikemukakan dan kedua pihak sebelumnya telah mohon putusan”, dan Yurisprudensi MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 :

ED

“Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat”.

7. Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru dalam menerapkan Eksepsi Mengenai

IM

Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond). Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 18 alinea ke-2 perkara A quo yang menyebutkan:”Menimbang, bahwa eksepsi

GG

Tergugat I dan II tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga haruslah dikesampingkan dan harus dinyatakan di tolak”.

Bahwa PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) mengajukan argumentasi hukum sebagai berikut :

“menggabungkan

TIN

a) Surat Gugatan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) telah cukup jelas atau mencampur-adukan” antara

gugatan

yang

didasarkan adanya suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan gugatan yang didasarkan adanya suatu perbuatan melawan hukum. Sebagaimana

pada

Posita

Gugatan

TERBANDING

(dahulu

2

LA N

PENGGUGAT) pada nomor 2 halaman ke -1 hingga nomor 5 halaman keadalah

sangat

jelas

adalah

dasar

hukum

dalam

lingkupan

WANPRESTASI. Sementara pada Posita Gugatan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) pada nomor 8 halaman ke-2 dan nomor 9 halaman ke-3 adalah merupakan dalil-dalil dasar hukum dalam lingkupan PERBUATAN

DI

MELAWAN HUKUM;

b) Eksepsi Mengenai Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (Exceptie

NG A

Onrechtmatig Of Ongegrond) tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tanpa alasan-alasan yang jelas, pada hal Eksepsi tersebut haruslah dipertimbangkan secara utuh, karena substansi Eksepsi PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) tentang Gugatan (obscuur

libel)TERBANDING (dahulu PENGGUGAT)

PE

sangat menentukan arah gugatan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

c) Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR

menyatakan

"Hakim

wajib

mengadili atas segala bagian-bagian gugatan";

AN

7. Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru dalam Sangkalan Para Tergugat (tertagih), bahwa uang yang dijanjikan untuk dibayar kembali, tidak pernah diterima (Non Pecuniae Numeratae Exceptie).

ED

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 18 alinea ke-4 perkara A quo yang menyebutkan:

”Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan II tersebut diatas juga telah memasuki pokok perkara sehingga dikesampingkan dan dinyatakan untuk

Bahwa

terhadap

IM

ditolak ”; Pertimbangan

Hukum

tersebut

diatas,

PARA

PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) mengajukan argumentasi

GG

hukum sebagai berikut :

a) Eksepsi Mengenai Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond) tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Judex Factie Tingkat Pertama tanpa alasan-alasan yang jelas, pada hal tersebut

haruslah

dipertimbangkan

TIN

eksepsi

secara

utuh,

substansi eksepsi Para Pembanding tentang Gugatan (obscuur

karena libel)

TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) sangat menentukan arah Gugatan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT); b) Berdasarkan Pasal 178 ayat

(1) HIR

menyatakan

"Hakim

wajib

LA N

mengadili atas segala bagian-bagian gugatan" ; DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 21 Alinea ke-3 perkara A quo menyebutkan : “Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata dan Pasal 955 KUHPerdata memberikan pengertian bahwa

DI

semua harta kekayaan, baik aktiva dan passiva, dengan matinya pewaris beralih kepada ahli warisnya. Jadi, tidak saja harta kekayaan dalam bentuk

NG A

hak-hak, melainkan juga harta kekayaan yang berupa kewajiban dan bebanbeban lainnya”. Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat jelas bertentangan dengan Bab XII mengenai Pewaris karena kematian, khususnya Pasal 832 KUHPerdata yang pada pokoknya memberikan pengertian bahwa “yang berhak menjadi

PE

ahli waris ialah keluarga sedarah”. Dimana ahli waris dari pewaris Alm. K. RAJENDRA secara fakta hukum bukan hanya Tergugat-I ic. K.R. RAMES Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

Als. RAMES, dan Tergugat-ll ic. K.R. RAJA Als. RAJA namun Pewaris Alm. K. RAJENDRA juga masih memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan dan

AN

sementara Isteri pewaris Alm. K. RAJENDRA saat ini masih hidup;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 21 Alinea Ke-4 perkara A quo yang menyebutkan pada pokoknya “………Tergugat-I ic. K.R.

ED

RAMES Als. RAMES, dan Tergugat-ll ic. K.R. RAJA Als. RAJA bersaudara kandung (adik-abang) dan adalah anak kandung/ahli waris dari Alm. K. RAJENDRA (vide Pasal 852 KUHPerdata)” dan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 24 Alinea Ke-5 perkara A quo yang

IM

menyebutkan pada pokoknya “………Tergugat-I ic. K.R. RAMES Als. RAMES, dan Tergugat-ll ic. K.R. RAJA Als. RAJA adalah bersaudara kandung (adik-abang) dan adalah anak kandung/ahli waris dari Alm.

GG

K.RAJENDRA, dengan demikian point ke-3 petitum Penggugat beralasan untuk dikabulkan”.Adalah sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara A quo sangat bertentangan dengan Bab XII mengenai Pewaris karena kematian, khususnya

Pasal 832 KUHPerdata yang pada pokoknya

keluarga sedarah”;

TIN

memberikan pengertian bahwa “yang berhak menjadi ahli waris ialah

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara A quo telah sangat keliru dan bertentangan. Terbukti Majelis Judex Factie Tingkat Pertama pada perkara A quo telah memberikan pertimbangan hukum diluar dari dalil posita

LA N

gugatan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) halaman 1 angka ke-2, menerangkan “Bahwa, Tergugat-I, 11 ada berutang kepada Penggugat dengan cara meminjam uang secara kontan/tunai dari Penggugat ic. MADIA LAGAN sebesar Rp.182.850.000.- (seratus delapan puluh dua juta, delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan memberi jaminan berupa 5 (lima)

DI

lembar Bilyet Giro Bank BCA Kantor Cabang Pembantu BinjaiMedan dan 7 (tujuh)

lembar

Bilyet

Giro

Bank BUKOPIN Cabang

Medan,

serta

NG A

menyerahkan sebuah jaminan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik orang lain No.378 An.TERANGKIN SEMBIIRING” sementara di dalam pertimbangan hukum terhadap putusan Majelis Hakim dalam perkara A quo pada halaman 21 alinea ke-4 yang pada pokoknya menerangkan “………oleh karena K.Rajendra sudah meninggal (sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat

PE

dan tidak dibantah oleh Para Tergugat) maka segala kewajiban dan beban ditanggung oleh ahli warisnya dalam hal ini menjadi tanggung jawab Para Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah ditujukan kepada alamat yang tepat” adalah sangat jelas membuktikan kekeliruan

AN

Majelis Hakim pada perkara A quo;yg

3. Bahwa kesalahan dan kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara A quo adalah sangat jelas dan tidak terbantahkan sebagaimana

ED

uraian angka ke- 3.4 diatas. Dalil posita gugatan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) halaman 1 angka ke-2 dalam perkara A quo memiliki pengertian/makna “Bahwa, Tergugat-I, 11 ada berutang kepada Penggugat dengan cara meminjam uang secara kontan/tunai dari Penggugat ic. MADIA

IM

LAGAN sebesar Rp.182.850.000.- (seratus delapan puluh dua juta, delapan ratus lima puluh ribu rupiah)”, sedangkan dalam pertimbangan hukum terhadap putusan Majelis Hakim dalam perkara A quo pada halaman 21

GG

alinea ke-4 memiliki pengertian/makna “Bahwa K.Rajendra memiliki utang kepada Penggugat dengan cara meminjam uang secara kontan/tunai dari Penggugat ic. MADIA LAGAN, maka oleh karena K.Rajendra sudah meninggal maka segala kewajiban dan beban ditanggung oleh ahli warisnya hal

ini

menjadi

tanggung

jawab

Para

Tergugat”.

Terbukti

TIN

dalam

pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara A quo telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukum terhadap putusan Majelis Hakim dalam perkara A quo tersebut;

4. Pertimbangan tersebut bertentangan dengan jurisprudensi : Putusan MA Nomor Register: 3182.K/Pdt/1994, Tanggal 30 Juli 1997,

LA N

-

KAIDAH HUKUM: “Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat”;, -

Putusan MA Nomor Register: 372.K/Sip/1970, Tanggal 01 September 1971, KAIDAH HUKUM: “Putusan Pengadilan yang didasarkan atas

DI

pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan” dan

Putusan MA Nomor Register: 339/Sip/1969, Tanggal 21 Pebruari 1970,

NG A

-

KAIDAH HUKUM: “Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan”.

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara A quo

telah sangat

PE

keliru dan Majelis Hakim sangat terbukti tidak mempertimbangkan dalil-dalil Duplik Tergugat I dan Tergugat II tanggal 30 Maret 2016 pada halaman 9, Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

huruf b point ke-3 pada pokoknya menerangkan “……..IBU dan 4 (empat) orang (termaksud TERGUGAT I ) saudara kandung TERGUGAT II tidak tau

AN

masalah hutang-piutang ini”;

6. Bahwa adapun alasan PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dalam

ED

perkara A quo diatas adalah;

Bahwa semasa hidupnya, Alm. K.RAJENDRAmeninggalkan seorang istri bernama R. RAJEMA yang hingga saat ini masih hidup;

Bahwa dari perkawinan Alm. K.RAJENDRA dengan R. RAJEMA, memiliki 3

masing bernama : 1. K.R. RAZA ;

GG

2. K.R. RAJES, S.PD ;

IM

(tiga) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-

3. K.R. RAMES ;

4. K.R. RANI ; dan 5. K.R. RAJATI.

TIN

7. Bahwa karena yang digugat sebagai Tergugat-I ic. K.R. RAMES Als. RAMES, dan Tergugat-ll ic. K.R. RAJA Als. RAJA dalam perkara A quo, sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) dinyatakan tidak dapat diterima karena kurangnya pihak yang dijadikan sebagai “TERGUGAT” dalam perkara ini. Argumentasi mana kami

LA N

sandarkan pada kaedah hukum sebagaimana terkandung dalam : a. Putusan MA RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang berbunyi“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya”;

DI

b. Putusan MA RI No. 2438.K/Sip/1980 yang berbunyi :“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut

NG A

sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara”;

8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim berkaitan dengan Bukti Surat yang bertanda TI&TII-1 sampai dengan Ti&TII-4 pada halaman 22 Alinea ke2 perkara A quo yang pokoknya menyebutkan : “Menimbang,……….setelah ditelliti secara seksama bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan pinjaman

PE

uang maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan”. Adalah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara A quo sangat keliru dan tidak mempertimbangkan secara menyeluruh bukti surat tersebut;

AN

9. Bahwa alasan PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) terhadap ”kekeliruan” pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara A quo tersebut diatas adalah ;

ED

a) Bukti surat yang PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) pada tanggal 06 April 2016bertanda TI&TII-1 sampai dengan TI&TII-4 tersebut dimajukan kehadapan Majelis Hakim Pertama adalah sebagai bentuk “tangkisan” terhadap dalil-dalil Posita Gugatan TERBANDING (dahulu

IM

PENGGUGAT) pada halaman 1, angka ke-2. Dimana tanda-tangan yang tertera di dalam Bilyet Giro sebagaimana pada bukti surat yang diajukan oleh TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) bertanda P-1 sampai dengan

GG

P-12 adalah sangat jelas berbeda dan bukanlah tanda-tangan PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT)(vide. Bukti Surat bertanda TI&TII-1 sampai dengan Ti&TII-4);

b) Bukti surat yang PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) pada

TIN

tanggal 06 April 2016bertanda TI&TII-1 sampai dengan TI&TII-4 tersebut dimajukan kehadapan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama adalah

bentuk

penolakan

secara

keseluruhan

bahwa

PARA

PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) tidak pernah sama sekali memiliki hubungan hokum apapun terhadap TERBANDING (dahulu

LA N

PENGGUGAT) sebagaimana

dalil-dalil Posita Gugatan TERBANDING

(dahulu PENGGUGAT) pada halaman 1, angka ke-2; 10. Bahwa bukti ”kesalahan dan kekeliruan” pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama perkara A quo terhadap keseluruhan Bukti Surat yang diajukan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) yang bertanda P-1

DI

sampai dengan P-12 tidak dinilai secara benar dan berdasarkan hukum. Ada pun penilaian/pendapat PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT)

NG A

terhadap Bukti Surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 diatas adalah sebagai berikut:

11. Bahwa alat Bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) pada tanggal 30 Maret 2016 adalah Bilyet Giro yang dikeluarkan Bank BCA. Halmana pada masing-masing lembar Bilyet Giro

PE

tersebut “tidak tertera nama penarik/penerima dana, nama bank dan nomor rekening penari/penerima dana” sebagaimana pada Syarat Formil [Pasal 2 Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

SKBI No.28/32/KEP/DIR/1995] tentang Bilyet Giro.Sehingga keberadaan penguasaan Bilyet Giro tersebut sangat diragukan dan perlu alat bukti surat

AN

lainnya untuk memperkuat alat bukti surat bertanda P-1 hingga P-5 tersebut. Alat bukti surat lainnya tersebut adalah Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang ditujukan kepada Pemegang Bilyet Giro dalam rangkap 3 (tiga), untuk

pemegang,

penarik

(TERBANDING

(dahulu

ED

masing-masing

PENGGUGAT)) dan arsip bank yang bersangkutan, sebagaimana dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 28/32/UPG/1995 tanggal 4 Juli 1995 tentang Cek/Bilyet Giro Kosong.

bertanda

IM

Sebagaimana uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan bukti surat P-1 hingga P-5 yang diajukan oleh TERBANDING (dahulu

PENGGUGAT) maka timbul dugaan atas keberada bukti surat P-1 hingga P-

GG

5 tersebut berada ditangan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT), antara lain: -

Bila benar bukti surat bertanda

P-1 hingga P-5 tersebut didapatkan

secara benar, mengapa TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) tidak

TIN

melampirkan dan menyerahkan Bukti Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang seyogyanya dan semestinya turut terlampir pada masing-masing lembar Bilyet Giro tersebut ? -

Bila demikian adalah patut diduga TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) mendapatkan bukti surat bertanda

P-1 hingga P-5 tersebut diambil

LA N

secara diam-diam tanpa sepengetahuan Alm. K. RAJENDRA. Dan bukti surat bertanda

P-1 hingga P-5 tersebut membuktikan bahwa

belum pernah dilakukan kliring oleh TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) sebelumnya. Dimana surat bertanda

P-1 hingga P-5 tersebut tidak

ditemukan CAP KLIRING dari Bank yang bersangkutan;

DI

12. Bahwa Bukti P-1 hingga P-5 tersebut tidaklah memenuhi syarat formil dari sebuah Bilyet Giro, sudah selayaknya Alat Bukti P-1 menurut Hukum

NG A

Pembuktian Acara Perdata haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Oleh karenanya wajar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

13. Bahwa terhadap Bukti Surat yang bertanda P-6 sampai dengan P-12 Bahwa

PE

alat Bukti P-6sampai dengan P-12 yang diajukan oleh TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) pada tanggal 30 Maret 2016 adalah Bilyet Giro yang Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

dikeluarkan Bank BUKOPIN. Halmana pada masing-masing lembar Bilyet Giro tersebut tertera nama penerima/penarik Bilyet Giro adalah bernama

AN

“SANJE” sehingga TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) tidak memiliki hak untuk menuntut secara hukum baik Hukum Pidana maupun Hukum Perdata (TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) tidak memiliki Legal Standing) dalam

ED

perkara A quo;

14. Bahwa Bukti Surat P-6 sampai dengan P-12 yang diajukan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) oleh TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) adalah keliru dan salah. Dimana Bukti

Sebagaimana

IM

Surat P-6sampai dengan P-12 adalah “BUKTI SURAT DALUARSA”. pada Pasal 11 Surat Keputusan Bank Indonesia No.

28/32/KEP/DIR/1995 yang berbunyi:“Kewajiban penarik yang timbul dari

(enam)

bulan

terhitung

penawaran”

GG

penarikan Bilyet Giro hapus karena kadaluwarsa setelah lewat waktu 6 mulai tanggal

berakhirnya

tenggang

waktu

15. Bahwa “BUKTI SURAT DALUARSA” tersebut dapat ditemukan pada Cap

TIN

Kliring masing-masing lembar Bilyet Giro, antara lain: 1. Bilyet Giro BANK BUKOPIN (CABANG MEDAN) No. DA 195129 tanggal berakhirnya tenggang waktu/ tanggal Efektif 3 AGUSTUS 2005, sementara Bilyet Giro tersebut di kliring oleh “SANJE” pada tanggal 08 Mei 2006 (daluarsa 8 (delapan) Bulan);

LA N

2. Bilyet Giro BANK BUKOPIN (CABANG MEDAN No. DA 195130 tanggal berakhirnya tenggang waktu/ tanggal Efektif 10 AGUSTUS 2005, sementara Bilyet Giro tersebut di kliring oleh “SANJE” pada tanggal 12 Mei 2006 (daluarsa 8 (delapan) Bulan); 3. Bilyet Giro BANK BUKOPIN (CABANG MEDAN No. DA 194398 tanggal

DI

berakhirnya tenggang waktu/ tanggal Efektif 15 AGUSTUS 2005, sementara Bilyet Giro tersebut di kliring oleh “SANJE” pada tanggal 18

NG A

Mei 2006 (daluarsa 8 (delapan) Bulan);

4. Bilyet Giro BANK BUKOPIN (CABANG MEDAN No. DA 195499tanggal berakhirnya tenggang waktu/ tanggal Efektif 16 AGUSTUS 2005, sementara Bilyet Giro tersebut di kliring oleh “SANJE” pada tanggal 12 Mei 2006 (daluarsa 8 (delapan) Bulan);

PE

5. Bilyet Giro BANK BUKOPIN (CABANG MEDAN No. DA 195128tanggal berakhirnya tenggang waktu/ tanggal Efektif 17 AGUSTUS 2005, Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

sementara Bilyet Giro tersebut di kliring oleh “SANJE” pada tanggal 12 Mei 2006 (daluarsa 8 (delapan) Bulan);

AN

6. Bilyet Giro BANK BUKOPIN (CABANG MEDAN No. DA 196142tanggal berakhirnya tenggang waktu/ tanggal Efektif 17 AGUSTUS 2005, sementara Bilyet Giro tersebut di kliring oleh “SANJE” pada tanggal 12

ED

Mei 2006 (daluarsa 8 (delapan) Bulan);

7. Bilyet Giro BANK BUKOPIN (CABANG MEDAN No. DA 196136tanggal berakhirnya tenggang waktu/ tanggal Efektif 19 AGUSTUS 2005, sementara Bilyet Giro tersebut di kliring oleh “SANJE” pada tanggal 12

IM

Mei 2006 (daluarsa 8 (delapan) Bulan);

16. Bahwa alasan para Pembanding (dahulu para Tergugat) terhadap “kesalahan dan kekeliruan” pertimbangan majelis hakim judex factie tingkat pertama

GG

dalam perkara A quo tersebut diatas adalah:

a. Bahwa dalil-dalil Posita Gugatan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) pada halaman 1, angka ke-2 yang menerangkan pada pokoknya “Bahwa, Tergugat-I, II ada berutang kepada Penggugat dengan cara meminjam secara

kontan/tunai

dari

Penggugat

ic.

MADIA

TIN

uang

LAGAN………………..”, adalah sangat jelas memberikan penjelasan / keterangan (fakta Hukum) yang bermakna bahwa: 1. “Nyata dan terang menerangkan Tergugat-I, II ada memiliki hubungan hukum berupa utang kepada Penggugat” (vide. Posita Gugatan

LA N

TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) halaman 1 angka ke-2); 2. “Nyata dan terang menerangkan bahwa Alm. K. RAJENDRA semasa hidupnya tidak ada memiliki hubungan hukum apa pun dengan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) apalagi berupa utang kepada TERBANDING

(dahulu

PENGGUGAT)(vide.

Posita

Gugatan

DI

TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) halaman 1 angka ke-2);

b. Bahwa dalil-dalil Posita Gugatan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT)

NG A

pada halaman 1, angka ke-2 yang menerangkan pada pokoknya “Bahwa, Tergugat-I, II ada berutang kepada Penggugat dengan cara meminjam uang

secara

kontan/tunai

LAGAN………………..”

apabila

dari

Penggugat

dihubungkan

kepada

ic. Bukti

MADIA Surat

TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) yang bertanda P-1 sampai dengan

PE

P-12 adalah SANGAT TIDAK JELAS dan SUMIR. Seharusnyalah apabila TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) mendalilkan PARA PEMBANDING Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

(dahulu PARA TERGUGAT) berutang kepada TERBANDING (dahulu PENGGUGAT)

dengan memberikan jaminan berupa bilyet Giro milik

AN

Bank BCA dan BUKOPIN haruslah tertera nama dan tanda-tangan PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) bukanlah nama dan tandatangan Alm. K. RAJENDRA (vide. Syarat

Formil [Pasal 2 SKBI

ED

No.28/32/KEP/DIR/1995]).

17. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim berkaitan dengan kategori dan kwalifikasi Gugatan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) pada halaman 23 Alinea

Ke-1

perkara

A

quo

yang

menyebutkan

pada

pokoknya

IM

“……………maka tindakan Tergugat-I, II dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum”, adalah kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama;

GG

18. Bahwa alasan PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) terhadap ”kesalahan dan kekeliruan” pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara A quo tersebut diatas adalah ;

a) Bahwa dalill Posita Gugatan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) pada

TIN

halaman 2, angka ke-3 yang menerangkan “Bahwa, Tergugat-I,II berjanji membayar utang pinjaman tersebut sesuai tanggal jatuh tempo yang tertera pada masing-masing Bilyet Giro yang diterima Penggugat dari tergugat-I, II”, adalah merupakan perbuatan yang terjadi secara obyektif ialah Wanprestasi yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran

LA N

Pinjaman Uang/Hutang yang sangat jelas merupakan dasar hukum dalam lingkupan WANPRESTASI; b) Bahwa dalill Posita Gugatan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) pada halaman 2, angka ke-3 tersebut adalah jelas berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdatayang

menerangkan

“bahwa

apabila

dalam

hubungan

DI

perjanjian (kontraktual), salah satu pihak merasa dirugikan, maka ia dapat mengajukan gugatan wanprestasi dengan meminta pembatalan perjanjian

NG A

atau dipenuhinya perjanjian”;

c) Bahwa sesungguhnya

antara

Perbuatan

Melawan

Hukum

dan

WANPRESTASI itu sangat berbeda sekali, baik dasar hukumnya maupun akibat hukumnya, keduanya, tidak bisa dipersamakan begitu saja, karena saling berbeda. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil

PE

gugatan Tidak dibenarkan mencampur-adukan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan; Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

d) Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan menurut hemat kami adalah keliru,

karena pebuatan melanggar hukum dan perbuatan melawan

AN

hukum yang diatur didalam Pasal 1365 jo pasal 1366 Kitab UndangUndang Hukum Acara Perdata (KUHAperdata) adalah sebagai akibat dari adanya suatu perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, sedangkan

ED

dalam hubungan hukum antara TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) dan PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) bukanlah karena adanya suatu perikatan yang dilahirkan oleh Undang-undang serta sama sekali tidak ada hubungan hukum lainnya;

IM

e) Bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi keempat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata

GG

jo Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919dalam perkara Cohen V Lindenbaum serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, SH dalam bukunya yang berjudul ”Pokok- pokok Hukum Perikatan” , cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75,

TIN

yakni sebagai berikut : adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain; adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan

LA N

dengan sengaja atau tidak sengaja ; adanya kerugian pada diri penggugat; dan adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan

DI

tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam gugatannya TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) tidak

NG A

dapat menjelaskan dan tidak dapat membuktikan bahwa tindakan PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) telah memenuhi

keempat

unsur Perbuatan Melawan Hukum diatas. Dalam gugatannya Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ada hubungan sebab akibat antara kesalahan PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) dengan

PE

kerugian

materiil

yang

didalilkan

oleh

TERBANDING

(dahulu

PENGGUGAT); Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

19. Bahwa

terhadap

dalil-dalil

PARA

PEMBANDING

(dahulu

PARA

TERGUGAT)tersebut diatas di dasarkan oleh:

AN

a) Putusan MARI No.1875 K/Pdt/1984 :

“Penggabungan Guaatan Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Inakar Janii. Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365

ED

KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) berdasarkan 1243 KUHPerdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata. keduanva harus diselesaikan secara tersendiri";

IM

b) Yurisprudensi MARI No. 5096/K/Pdt/1998 tanggal 28 November 2000 : “Bilyet Giro disamakan dengan perkara hutang";

c) Yurisprudensi MARI No.63K/Pdt/1987 tanggal 15 Oktober 1988 :

GG

“Bilyet Giro kosong dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan wanprestasi”;

d) Putusan Mahkamah Agung Repubiik Indonesia No. 3025 K/Pdt/2010: “bahwa pengadilan tingkat banding diperbolehkan untuk mengoreksi

TIN

putusan pengadilan tingkat pertama yang salah mengkualifikasikan dasar pembayaran ganti rugi. Jadi apabila pengadilan tingkat pertama salah mengkualifikasikan. yaitu wanprestasi yang dianggap sebagai PMH. Maka pengadilan tinggi diperbolehkan untuk mengoreksi kesalahan tersebut". 20. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim berkaitan dengan kategori

LA N

dan kwalifikasi Gugatan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) pada halaman 23 Alinea Ke-1 perkara A quo tersebut diatas adalah ”salah dan keliru”. Sehingga wajar jika putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut dibatalkan atau setidak-tidaknya diperbaiki oleh Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi pada pemeriksaan di tingkat Banding ini;

DI

21. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim berkaitan dengan BuktiSurat TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) yang bertanda P-13 sebagaimana

NG A

pada halaman 23 Alinea Ke-3 perkara A quo berupa “Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Penolakan Warkat Lalu Lintas Pembayaran Giral yang dikeluarkan oleh Bank BUKOPIN tanggal 8 Mei 2006 untuk Giro No. 195130 tanggal 10 Agustus 2005”adalah bukti surat berupa dokumen yang“bukan aslinya alias fotokopi”;

PE

22. Bahwa sebagaimana Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan "Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.Bila akta yang asli Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan

AN

untuk ditunjukkan", maka surat/dokumen bertanda P-13 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali atau dengan kata lain Hakim Majelis perkara A quo wajib untuk tidak memeriksa atau mempertimbangkan

ED

dokumen tersebut;

23. Bahwa Bukti Surat TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) yang bertanda P13 adalah Bukti Surat yang daluarsa dan menunjukkan bahwa TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) tidak memiliki Legal Standing dalam melakukan

IM

upaya hukum terhadap PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) dalam perkara A quo. Dimana “SANJE” adalah orang yang berhak melakukan upaya hokum terhadap PARA PEMBANDING (dahulu PARA

GG

TERGUGAT) dalam perkara A quo. Sehingga bukti ini haruslah ditolak; 24. Bahwa sementara Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama sebagaimana quoberpendapat pada Tergugat

dapat

pokoknya “...................Dengan demikian perbuatan dikategorikan

melakukan

perbuatan

melawan

TIN

Para

pada halaman 23 Alinea Ke-3 perkara A

hukum”“TERBUKTI” adalah pertimbangan yang sangat salah dan sangat keliru. Dimana kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim dalam memberikan Pertimbangan Hukum tersebut adalah Majelis Hakim menghubungkan antara bukti surat TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) yang bertanda P-13 yang

LA N

secara nyata diterima oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti tulisan yang sah dihubungkan dengan Posita Gugatan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) pada halaman 2 angka ke-5. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex

Factie

Tingkat

Pertama

tersebut

sangat

merugikan

PARA

PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT);

DI

25. Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) tersebut diatas di dasarkan oleh:

NG A

a) Yurisprudensi MARI No. 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 yang menyatakan : "Karena Yudex factie mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting

PE

yang secara substansial

masih dipertengkarkan oleh kedua belah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

pihak,

Judex

factie

sebenarnya

telah

memutuskan

perkara

ini

berdasarkan bukti -bukti yang tidak sah.";

AN

b) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609 K/PDT/1985

"Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan";

pada

pokoknya

“……………wajar

ED

Bahwa pada halaman 25 Alinea Ke-5 perkara A quo yang menyebutkan Tergugat

dihukum

pula

unutk

membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulan………….” adalah Pertimbangan Hukum yang salah dan

IM

keliru; Pertimbangan hukum tersebut salah karena menurut hukum tidak ada suatu tuntutan ganti rugi atas dasar adanya 2 (dua) perbuatan hukum yaitu ingkar janji (wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum;

oleh: a. Putusan Mahkamah

GG

26. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pembanding tersebut diatas di dasarkan

Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18

Desember 1971 menyatakan:

TIN

“… dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”;

LA N

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan:

“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan

DI

mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi

NG A

ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”;

c. Putusan Mahkamah

Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18

September 1975 menyatakan bahwa: “Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim

PE

baru

dapat mengabulkan

tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”; Agung Nomor :

556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei

AN

d. Putusan Mahkamah

1983 menyatakan bahwa:

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan

ED

bukti harus ditolak.”

Menimbang, bahwa terhdap Memori Banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya sebagai

-

Bahwa,

IM

berikut :

adapun alasan dan dalil keberatan para Pembanding dalam

Memori bandingnya atas Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 42/Pdt.G/2015/PN-BNJ, tanggal 27 April 2016 atau yang dimohonkan

GG

banding ini, ternyata tidak berdasar hukum dan mengada-ada bahkan alasan banding dari para pembanding hanya merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan dengan cermat, teliti dan benar oleh judex factie ; Bahwa, alasan keberatan para pembanding ini tidak jelas/kabur (obscuur

TIN

-

libel) sebab tidak diketahui lagi apa sebenarnya substansi hukum yang diinginkan oleh pembanding dalam perkara ini apakah tentang kepastian hukum atau keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh judex facti semakin menjadi tidak jelas sebab judex factie Pengadilan Negeri telah bukti2

Tergugat

dan

menetapkan

Tergugat-I

LA N

mempertimbangkan

Terguguat-II adalah anak kandung dan ahli waris dari Alm. K. RAJENDRA; -

Bahwa, Tergugat-I,II sebagai anak kandung dan ahli waris yang sah dari Alm. K. RAJENDRA ternyata juga Giro BCA bertanda Bukti P-1 s/d P-5 adalah milik Alm. K. RAJENDRA yang ditanda tangani para Tergugat, serta

DI

Giro Bank Bukopin bertanda Bukti P-6 s/d P-12 relevan dengan jumlah utang para Tergugat/Pembanding-I,II sebesar Rp.182.850.000., (sratus delapan

NG A

puluh dua juta, delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian upaya banding yang Pembanding lakukan sebenarnya telah melanggar asas atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa penyelesaian perkara perdata pada asasnya dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan sedangkan fakta yang terungkap

PE

dipersidangan judex factie dalam memeriksa, mengadili perkara yang dimohon banding ini dalam pertimbangan hukum putusannya telah tepat dan Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

benar menerapkan hukum, bertindak adil bagi para pihak yang berperkara dengan memahami, mengikuti serta menggali nilai-nilai hukum yang hidup

AN

dan berkembang dalam masyarakat sehingga oleh karena itu putusan yang dimohonkan banding ini dengan menghukum Tergugat-I,II membayar utangnya sebesar Rp.182.850.000., ditambah ganti rugi sebesar 3 % sejak

ED

tanggal 01 September 2005 sampai hutang dibayar lunas haruslah tetap dipertahankan pada tingkat pemeriksaan banding dan

menolak semua

alasan banding yang menyatakan judex factie salah menerapkan hukum ; -

Bahwa, Terbanding ic. MADIA LAGAN juga menolak dengan tegas alasan

IM

banding para pembanding yang seolah-olah mengklaim bahwa eksepsi tidak dipertimbangkan oleh judex factie dengan refrensi mengutip beberapa putusan Mahkamah Agung R.I., yang ternyta tidak ada relevansinya dengan

GG

perkara a quo, sehingga seluruh eksepsi yang dijadikan kembali sebagai alasan keberatan pada tingkat banding ini harus ditolak, karena eksepsi tersebut sudah diperiksa dan dipertimbangkan secara cermat dan teliti pada tingkat pemeriksaan tingkat pertama oleh judex factie Pengadilan Negeri ; Bahwa,

berdasarkan bukti-bukti Penggugat bertanda P-1 s/d P-12

dan

TIN

-

adanya jaminan berupa SHM No.378 An. TERANGKIN SEMBIRING yang diserahkan oleh para Tergugat/Pembanding-I,II semakin membuktikan dan mengukuhkan bahwa benar Tergugat-I,II mempunyai utang kepada MADIA LAGAN ic. Penggugat/Terbanding, sehingga keberatan para Pembanding ic.

LA N

K.R. RAMES Als. RAMES DKK yang menyatakan judex factie tidak teliti dan tidak cermat mempetimbangkan keberatan/eksepsi Tergugat-I,II karena menurut para Pembanding-I,II

pemilik SHM No.378 An. TERANGKIN

SEMBIRING harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, sudah tidak relevan lagi diterapkan dalam perkara ini sebab alasan tersebut

DI

tidak berdasar hukum sehingga alasan keberatan banding tersebut harus ditolak seluruhnya ; Bahwa, oleh karena seluruh alasan keberatan Pembanding-I,II yang

NG A

-

bersikukuh

menyatakan

Penggugat/Terbanding

tidak

pernah

berutang

kepada

ic. MADIA LAGAN sebesar Rp.182.850.000.,

(sratus delapan puluh dua juta, delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak berdasar hukum dan mengada-ada karena alasan keberatan Pembanding-

PE

I,II tersebut bertentangan dengan : BUKTI P-1 s/d P-12, dan fakta yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

terungkap dipersidangan, yang jelas dan dapat membuktikan bahwa Tergugat-I,II sah berutang kepada Penggugat ; Bahwa, dengan demikian salah dan keliru alasan keberatan Pembanding-I,II

AN

-

yang menyatakan tidak ada dasar hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan

gugatan

Penggugat

dengan

menghukum

Tergugat-I,II

ED

membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp.182.850.000., ditambah ganti rugi sebesar 3 % sejak tanggal 01 September 2005 sampai hutang dibayar lunas, alasan keberatan banding ini harus dikesampingkan karena putusan judex factie Pengadilan Negeri Binjai No : 42/Pdt.G/2015/PN-BNJ,

IM

tanggal 27 April 2016 atau yang dimohonkan banding ini telah adil, tepat dan benar menerapkan hukum dan haruslah tetap dipertahankan pada tingkat banding ; bahwa

setelah

majelis

GG

Menimbang,

memperhatikan dengan seksama

hakim

tingkat

banding

memori banding dari Para Pembanding

dahulu Tergugat I dan Tergugat II majelis hakim berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak salah dalam menilai pembuktian yang diajukan

TIN

kedua pihak dan tidak pula salah dalam menerapkan hukum, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya hanya berisi pengulangan dalil-dalil dan argumentasi yang telah diajukan dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, namun tetap tidak

LA N

dapat membebaskan kewajiban mereka untuk membayar hutang kepada Terbanding semula Penggugat; Menimbang,

bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Pengadilan

Negeri

Binjai

tanggal

27

April

2016

nomor:

DI

putusan

42/Pdt.G/2015/PN.Bnj. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat dahulu

NG A

Tergugat I dan tergugat II dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang ternyata majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis

PE

hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

hakim tingkat pertama, oleh karenanya dianggap telah tercantum pula dalam

Menimbang,

bahwa

dengan

hal

demikian,

AN

putusan di tingkat banding ; maka

pertimbangan-

pertimbangan hukum majelis hakim tigkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan majelis hakim tingkat banding

ED

sendiri sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 27 April 2016 Nomor:42/Pdt.G/2015/PN.Bnj dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat

IM

banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara

GG

dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten (RBg.), Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang

TIN

Java En Madura

Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo UndangUndang No.08 tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

LA N

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II; 2. Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Binjai

nomor

:

42/Pdt.G/2015/PN.Bnj tanggal 27 April 2016 yang dimohonkan banding

DI

tersebut;

3. Menghukum Para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk

NG A

membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditaksir sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 28 DESEMBER 2016

oleh kami :

PE

YANSEN PASARIBU,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. LILIK MULYADI, Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN

SH.MH. dan SUWIDYA,SH.LLM.

masing-masing sebagai Hakim Anggota

Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam

AN

pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 319/PDT/2016/PT.MDN tanggal 19 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal

ED

29 DESEMBER 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim AnggotaMajelis serta AGUS IBNU SUTARNO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding

IM

dan Terbanding;

Hakim Ketua,

2. SUWIDYA, SH, LLM

YANSEN PASARIBU, SH

TIN

1. Dr.LILIK MULYADI, SH, MH

GG

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

LA N

AGUS IBNU SUTARNO,SH

PE

NG A

DI

Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- Redaksi : Rp. 5.000,- Pemberkasan : Rp.139.000,Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT.MDN