ME DA N
PUTUSAN
Nomor: 122 /PDT/2016/PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
ING
GI
sebagai berikut dalam perkara antara :
T.M ABZAL AZAD : Selaku Ahli waris dan Kuasa Ahli Waris dari T.M Noeh, Umur 67 Tahun (15 Agustus 1947), Jenis Kelamin
Laki-laki,
Kewarganegaraan
Indonesia,
NT
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Bundar No. 7 Lingkungan XI, Kelurahan Pilo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.
ILA
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. TENGKU FITRA YUPINA,SH, 2. INA MORIZA,SH, dan 3. THEMIS SIMAREMARE,SH Advokat/Penasihat Hukum
AD
pada Kantor Advokat ”TENGKU FITRA YUPINA,SH & Rekan” berkantor di Jl. Cemara, Gg Turi No. 29 Medan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-
NG
sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014. Selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula
PE
sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ; LAWAN :
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL-I SUMATERA UTARA : Beralamat di Jl. Prof.H.M Yamin,SH No. 14 Medan yang hal
ini
memberikan
kuasa
kepada
1.
JOHNY
KHOESOEMA HIOE,SH, 2. BORKAT HARAHAP,SH, 3. SYARIKAT GURUSINGA,SH, 4. ENDAH AGUSTINI SIREGAR,SH, 5. ELIESER SIMANGUNSONG,SH, dan 5. AULIA ZUFRI,SH para Advokat pada Kantor Hukum Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 1
ME DA N
”NERACA” yang beralamat di Jalan Sahid Office Boutique Unit B Lantai 3 Kompleks Sahid Jaya Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbandingsemula disebut sebagai
Setelah membaca
ING
Pengadilan Tinggi tersebut ;
GI
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
berkas perkara tangal 11 Mei
2015
Nomor :
273/Pdt.G/2014/PN.MDN. dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara
NT
tersebut ;
ILA
TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Juni 2014 dalam Register Nomor 273/Pdt.G/2014/PN.Mdn, telah
AD
mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa Alm. T.M.Noeh menikah dengan Alm. Wan Zuraidah dan 7 (tujuh) orang anak yaitu :
NG
mempunyai
1. T. Rehan Rastam 2. Alm.T. Hafni Syafii 3. T. Achyar Hanim
PE
4. T. Azad Abzal
5. T. Achmad Faisal 6. Alm.T. Elfarid 7. T. Hilali Bayar 2. Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dan Kuasa dari Para ahli waris Alm.T.M.Noeh yang telah meninggal dunia pada tahun 2003 ; 3. Bahwa Alm.T.M.Noeh adalah pemilik sah sebidang tanah seluas ± 4000 Meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah bertingkat permanen (Eks.bangunan rumah Belanda) yang setempat dikenal dengan Jl. Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 2
ME DA N
Bundar No.7 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan d/h P.Brayan Pasar Bundar 7 sesuai dengan Surat Keterangan Perumahan No.1750 tertanggal 02 Augustus 1952
yang
diterbitkan Kementrian Sosial Kantor Urusan Perumahan Medan ; 4. Bahwa sejak tahun 1952 Alm. T.M.Noeh (Orang Tua) Penggugat telah
GI
menempati dan menguasai sebidang tanah seluas ± 4000 Meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah bertingkat permanen (Eks.bangunan rumah Belanda) tersebut secara terus menerus sampai Alm.T.M.Noeh
ING
meninggal dunia pada tahun 2003, dimana kemudian tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai oleh penggugat sebagai salah
5.
NT
seorang ahli waris Alm. T.M.Noeh sampai dengan saat ini ; Bahwa Alm.T.M.Noeh beserta keluarga telah menempati dan menguasai sebidang tanah seluas ± 4000 Meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah bertingkat permanen (Eks.bangunan rumah Belanda) selama ±
ILA
62 tahun. Dengan demikian Penggugat berhak mendapat prioritas untuk meningkatkan Surat kepemilikannya ;
AD
6. Bahwa dahulu Alm.T.M.Noeh beserta keluarga tinggal di tanah dan rumah tersebut bersama dengan orang-orang Belanda yang pada waktu itu juga menempati rumah tersebut dan setelah orang-orang Belanda
NG
tersebut pindah dan pulang ke Negaranya hanya Alm.T.M.Noeh beserta keluarga yang tinggal sampai sekarang ;
PE
7. Bahwa sejak Alm. T.M.Noeh menempati dan menguasai tanah dan bangunan rumah bertingkat permanen tersebut tidak ada keberatan dari pihak
manapun
termasuk
Pihak
PT.KERETAAPI
INDONESIA
(PERSERO) Ic. Tergugat ; 8. Bahwa tanah dan bangunan rumah bertingkat permanen tersebut sejak tahun 1952 s/d Gugatan ini dimajukan telah dikuasai secara terus menerus oleh Alm.T.M.Noeh maupun ahli warisnya dan tidak pernah dialihkan kepada Pihak manapun termasuk kepada PT.KERETAAPI INDONESIA (PERSERO) Ic. Tergugat ;
Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 3
ME DA N
9. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat sebagai ahli waris Alm. T.M.Noeh dan sebagai pihak yang menempati tanah dan bangunan rumah bertingkat permanen tersebut, tiba-tiba pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 mendapat Surat Nomor : 196/ASET/V/2014 tertanggal 13 Mei 2014
Perihal
INDONESIA
:
Undangan
(PERSERO)
Pemberitahuan Ic.
Tergugat
dari
yang
PT.KERETAAPI
inti
Suratnya
“
GI
memberitahukan kepada Penggugat bahwa Rumah Dinas Jl. Bundar DW 7 yang Penggugat tempati akan digunakan untuk Mess Pegawai PT.KAI
ING
(Persero) dan mohon kehadirannya di Kantor Aset divre I SU pada hari Selasa, 20 Mei 2014 Pukul : 09.00 Wib“ ;
10. Bahwa atas undangan tersebut Penggugat dengan beretikad baik datang ke Kantor PT.KERETAAPI INDONESIA (PERSERO) Ic. Tergugat,
NT
dimana pada saat itu PT.KERETAAPI INDONESIA (PERSERO) Ic. Tergugat ada menawarkan uang pindah kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Akan tetapi Penggugat menolak
ILA
tawaran dari PT.KERETAAPI INDONESIA (PERSERO) Ic.Tergugat tersebut, karena Penggugat mem-punyai Surat Keterangan Perumahan yang merupakan dasar Penggugat untuk tetap bertahan menempati dan
11. Bahwa
AD
menguasai tanah dan rumah tersebut ; sebaliknya
dalam
pertemuan
tersebut
PT.KERETAAPI
NG
INDONESIA (PERSERO) Ic.Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya (Alas Hak) terhadap tanah dan rumah sengketa yang diklaimnya
sebagai
miliknya.
Dan
setahu
Penggugat
Pihak
PE
PT.KERETAAPI INDONESIA (PERSERO) Ic. Tergugat tidak pernah menempati dan menguasai tanah dan rumah tersebut sejak warga Belanda pindah dari rumah tersebut ; 12. Bahwa dalam pertemuan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak menghasilkan
kesepakatan
dan
penawaran
yang
diberikan
PT.KERETAAPI INDONESIA (PERSERO) Ic.Tergugat tidak patut dan tidak wajar sesuai ketentuan Hukum yang berlaku serta tidak manusiawi ; 13.
Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 Penggugat ada menerima kembali Surat Nomor :242/ASET/V/2014 tertanggal 24 Mei 2014
Perihal
Pemberitahuan
Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
yang
pada
intinya
mengatakan
“
Halaman 4
ME DA N
Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini PT.KAI (Persero) memberitahukan kembali kepada Bapak untuk segera mengosongkan Rumah Dinas PT.KAI (Persero) yang Bapak tempati terhitung sejak 7 hari dari tanggal Surat Pemberitahuan ini diterima” ;
14. Bahwa yang sangat mengherankan Penggugat adalah kenapa hanya yang
mendapat
Surat
Pemberitahuan
dan
disuruh
GI
Penggugat
mengosongkan rumah yang berada disekitar Jl. Bundar tersebut, padahal di Jalan Bundar tersebut ada 16 (tujuh) unit bangunan rumah tingkat
ING
permanen yang sekarang diklaim oleh PT.KERETAAPI INDONESIA (PERSERO) Ic. Tergugat sebagai miliknya ;
NT
15. Bahwa PT.KERETAAPI INDONESIA (PERSERO) Ic. Tergugat tidak berhak mengusir Penggugat dari tanah dan rumah tersebut, karena Alm. T.M.Noeh Orang Tua Penggugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan rumah tersebut sesuai Surat Keterangan Perumahan No.1750 tertanggal
ILA
02 Augustus 1952 yang diterbitkan Kementrian Sosial Kantor Urusan Perumahan Medan bukan diperoleh dari PT.KERETAAPI INDONESIA
AD
(PERSERO) Ic.Tergugat ;
16. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan PT.KERETAAPI INDONESIA (PERSERO) Ic. Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari tanah
NG
dan rumah tersebut karena tanah dan bangunan rumah bertingkat permanen tersebut bukan milik dari PT.KERETAAPI INDONESIA
PE
(PERSERO) Ic. Tergugat ; 17. Bahwa sebagai pemilik dan pihak yang menguasai secara terus menerus selama 62 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Hukum dan UndangUndang yang berlaku, Penggugat harus disebut sebagai pemilik yang sah ; 18. Bahwa dalil Gugatan ini didukung oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung
Republik
Indonesia
No.329.K/Sip/1957
tertanggal
24
September 1957 yang berbunyi “ Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh Orang
Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 5
dianggap
telah
melepaskan
(Rechtverwerking) “ ;
ME DA N
lain
hak
atas
tanah
tersebut
19. Bahwa tindakan PT.KERETAAPI INDONESIA (PERSERO) Ic. Tergugat yang mengusir Penggugat tanpa mempunyai bukti kepemilikan (Alas Hak) maka perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (On
GI
Recht Matige daads) :
ING
20. Bahwa Penggugat khawatir selama Perkara ini berlangsung Tergugat akan mengalihkan hak atas objek Perkara dan agar Gugatan ini tidak nihil , maka adalah sangat beralasan Hukum kiranya Pengadilan Negeri Medan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek
NT
Perkara dan harta benda milik Tergugat :
21. Bahwa agar Putusan ini dapat dilaksanakan kelak, maka wajar dan patut menurut Hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang Paksa
ILA
(dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari kepada Penggugat apabila lalai memenuhi isi Putusan ini :
AD
22. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didukung oleh Bukti-Bukti Authentik yang memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg, maka cukup beralasan apabila Penggugat memohon agar Perkara ini dapat dijalankan
NG
dengan serta merta walau ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi :
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon
PE
kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini dan sudi kiranya memanggil Pihak yang berperkara untuk menghadap didepan Persidangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam Perkara ini ;
Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 6
Penggugat
adalah
ME DA N
3. Menyatakan
salah
Alm.T.M.Noeh ;
seorang
ahli
waris
dari
4. Menyatakan Sah dan berkekuatan Hukum Surat Keterangan Perumahan No.1750 tertanggal 02 Augustus 1952 yang diterbitkan Kementrian Sosial
GI
Kantor Urusan Perumahan Medan ;
5. Menyatakan sebidang tanah seluas ± 4000 Meter yang diatasnya berdiri
ING
bangunan rumah bertingkat permanen (Eks.bangunan rumah Belanda) yang setempat dikenal dengan Jl. Bundar No.7 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan d/h P.Brayan Pasar Bundar 7 sesuai dengan Surat Keterangan Perumahan No.1750
NT
tertanggal 02 Augustus 1952 yang diterbitkan Kementrian Sosial Kantor Urusan Perumahan Medan adalah milik Alm.T.M.Noeh ;
ILA
6. Menyatakan Penggugat mendapat prioritas untuk meningkatkan Hak Kepemilikan sebidang tanah seluas ± 4000 Meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah bertingkat permanen (Eks.bangunan rumah Belanda)
AD
yang setempat dikenal dengan Jl. Bundar No.7 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan d/h P.Brayan
NG
Pasar Bundar 7 ;
7. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigedaads) ;
PE
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari kepada Penggugat apabila lalai memenuhi isi Putusan ini kelak ; 9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Perkara Perdata ini ; Atau : Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 7
ME DA N
Bilamana Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Menimbang , bahwa atas surat gugatan para Penggugat
tersebut ,
Tergugat Itelah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :
Rekonvensi
tersebut
pihak
Tergugat
GI
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi
I.
ING
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : Dalam Konpensi.
NT
1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil yang dimajukan Penggugat dalam Gugatannya kecuali ada hal-hal yang dengan tegas diakui. 2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan sebagai salah seorang ahli waris dan kuasa dari para ahli waris Almarhum T.M.Noeh
ILA
yang telah meninggal dunia pada tahun 2003. 3. Bahwa Almahum T.M.Noeh adalah pemilik sah sebidang tanah seluas
AD
lebih kurang 4000 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah bertingkat permanen (Eks. Bangunan Rumah belanda) yang setempat dikenal dengan Jalan Bundar Nomor:7 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel
NG
Baru, Kecamatan Medan Timur Kota Medan dahulu Pulo Brayan Pasar Bundar 7 sesuai dengan Surat Keterangan Perumahan Nomor:1750 tertanggal 2 Agustus 1952 yang diterbitkan Kementerian Sosial Kantor
PE
Urusan Perumahan Medan. 4. Bahwa sejak tahun 1952 Alm.T.M.Noeh (Orang Tua) Penggugat telah menempati dan menguasai sebidang tanah seluas lebih kurang 4000 Meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah beringkat permanen (Eks Bangunan Rumah Belanda) tersebut secara terus menerus sampai alm.T.M.Noeh Meninggal dunia pada tahun 2003 dimana kemudian tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat sebagai salah seorang ahli waris Alm.T.M.Noeh sampai dengan saat ini.
Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 8
ME DA N
5. Bahwa oleh karena itu menurut Penggugat ianya berhak mendapatkan prioritas untuk meningkatkan surat kepemilikannya.
6. Bahwa menurut Penggugat selama menempati tanah dan rumah terperkara tidak ada keberatan dari pihak manapun dan tanah serta rumah terperkara tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun. Penggugat
mengatakan
telah
GI
7. Bahwa
mendapat
Undangan
Pemberitahuan dari Tergugat bahwa Rumah Dinas Jalan Bundar DW 7
ING
yang ditempati Penggugat akan digunakan untuk mess Pegawai PT.KAI (Persero) dengan menawarkan Uang Pindah sebesar Rp.5.000.000.(Lima juta rupiah) tapi ditolak Penggugat.
Tergugat
NT
8. Bahwa selanjutnya Penggugat mengatakan telah mendapat surat dari Nomor:242/4
Set/V/2014
tertanggal
24
Mei
perihal
Pengosongan Rumah Dinas PT.KAI (Persero).
Yurisprodensi
ILA
9. Bahwa Penggugat mengatakan dalil yang dimajukan didukung oleh tetap
Mahkamah
Agung
RI
Nomor:329.K/Sip/1957
tertanggal 24 September 1957 yang berbunyi” Orang yang membiarkan
AD
saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut.
NG
10. Bahwa selanjutnya Penggugat menuntut agar: - Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. - Sebidang tanah seluas lebih kurang 4000 Meter yang diatasnya berdiri
PE
bangunan rumah belanda(Tanah
dan
bertingkat permanen (Eks bangunan rumah rumah
terperkara)
dinyatakan
sebagai
milik
Alm.T.M.Noeh. - menyatakan Penggugat mendapat prioritas untuk meningkatkan hak kepemilikan tanah dan rumah terperkara. - Tergugat dihukum untuk membayar ung Paksa sebesar Rp.5.000.000.(Lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan. - Putusan nantinya dijalankan dengan serta merta walau ada perlawanan, banding maupun kasasi.
Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 9
ME DA N
11. Bahwa tidak benar tanah yang disebut Penggugat luas lebih kurang 4000 meter persegi beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jalan Bundar Nomor:7, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dahulu Pulo Brayan Pasar Bundar 7(Tanah dan rumah terperkara) adalah milik Alm.T.M.Noeh.
12. Bahwa demikian pula dasar kepemilikan tanah dan rumah terperkara
GI
Surat Keterangan Perumahan Nomor:1750 tertanggal 2 Agustus 1952 yang diterbitkan Kementerian Sosial Urusan Perumahan Medan tidak
ING
benar sama sekali.
13. Bahwa Tanah dan Bangunan Rumah terperkara adalah milik Tergugat dengan uraian sebagai berikut :
NT
Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Perseroan (Persero) yang dialihkan bentuknya dari Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor:19 Tahun 1998, tanggal 3 Februari
ILA
1998.
Bahwa pendirian Tergugat berdasarkan Akta tertanggal 1Juni 1999 Nomor:2 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta
AD
dan kemudian diperbaiki dengan akta tertanggal 13 September 1999 Nomor:14 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapat Pengesahaan dari Menteri Kehakiman RI
NG
tertanggal 1 Oktober 1999 Nomor:C-17171 HT.01.01.TH.99 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tertanggal 14 Januari 2000 Nomor:4, Tambahan Berita Negara Nomor: 240/2000.
PE
Bahwa Tergugat sebelumnya berbentuk Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) yang dialihkan bentuknya dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (Perjanka) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor:57 Tahun 1990, tanggal 30 Oktober 1990. Bahwa bentuk Tergugat dengan nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (Perjanka) adalah pengalihan dari bentuk Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor:61 Tahun 1971, tanggal 15 September 1971 dan bentuk Tergugat sebagai Perusahaan Negera Kereta Api (PNKA) adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor:22 Tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963.
Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 10
ME DA N
Bahwa Tergugat dengan nama Perusahaan Negera Kereta Api (PNKA) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor:22 tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963 diatas sudah termasuk didalamnya Jawatan Kereta Api yang dengan Ordonansi tanggal 15 September 1939 (Staatsblad 1939 Nomor:556) ditetapkan sebagai Perusahaan Negara.
Bahwa berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja
GI
dan Pekerjaan Umum Nomor:2 tanggal 6 Januari 1950 Jawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) dan SS/VS digabungkan menjadi satu
ING
jawatan dengan nama Jawatan Kereta Api (DKA). Bahwa SS, Staats Spoorwegen, adalah Perusahaan Negara Kereta Api pada masa Belanda dan VS, Vereniging van Nederlands Indische Spoor en Tramweg Maatschappij adalah wadah perusahaan kereta api swasta
NT
pada waktu itu termasuk didalamnya N.V.Deli Spoorweg Maatschappij (DSM).
Bahwa N.V.Deli Spoorweg Maatschappij dahulunya oleh Pemerintah Belanda telah diberikan Tanah di Pulo Brayan, Kecamatan Medan Timur
ILA
Kota Medan untuk keperluan pembangunan Jalan Kereta Api, bangunan pendukung seperti Kantor, Gudang dan Rumah Dinas staf dan karyawan termasuk Tanah dan rumah Terperkara sebagaimana diuraikan dalam
AD
Grondkaart Pulubrayan.
Bahwa N.V.Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) sebagaimana disebut
NG
diatas sesuai Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Noor: 2 tanggal 6 Januari 1950 telah dilebur menjadi Jawatan Kereta Api dimana disebutkan semua kekayaan, hak-hak dan
PE
kewajibannya dioper kepada Jawatan Kereta Api ditambah lagi terbitnya Undang-undang
RI
Nomor:86
Perusahaan-perusahaan
Milik
tahun
1958
tentang
Belanda
jo.
Peraturan
Nasionalisasi Pemerintah
Republik Indonesia Nomor:40 tahun 1959 tanggal 25 Juli 1959 tentang Nasionalisasi
Perusahaan-perusahaan
Milik
Belanda
jo.Peraturan
Pemerintah RI Nomor:41 tahun 1959 tanggal 25 Juli 1959 tentang Nasionalilasi Perusahaan Kereta Api dan Tilpon Milik Belanda maka Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Pulo Brayan, Kecamatan Medan Timur Kota Medan termasuk Tanah dan Bangunan Rumah
Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 11
ME DA N
Terperkara sebagaimana diurikan Grondkaart Pulo Bayan adalah Milik Tergugat.
Bahwa kemudian pada tanggal 3 Mei 2005 Grondkaart Pulo Brayan diuraikan kembali dalam Overzickaart Emplasmen Pulo Brayan. 14. Bahwa tanah dan bangunan rumah Terperkara termasuk Bangunan lain yang terlihat pada Grondkaart Pulo Brayan jo. Overzickaart Emplasmen
GI
Pulo Brayan diperuntukkan sebagai rumah dinas staf dan karyawan Tergugat dan demikian tanah dan bangunan rumah Terperkara semula
15. Bahwa
benar
Tergugat
ING
ditempati Alm.T.M.Noeh dan terakhir ditempati oleh Penggugat. telah
mengundang
Penggugat
agar
mengosongkan tanah dan bangunan rumah Terperkara sebab akan
NT
digunakan sendiri oleh Tergugat dengan memberikan uang pindah namun Penggugat menolaknya dengan alasan tanah dan bangunan rumah terperkara adalah miliknya sesuai dengan Surat Keterangan
ILA
Perumahan Nomor:1750 tertanggal 2 Agustus 1952 yang diterbitkan Kementerian Sosial Kantor Urusan Perumahan Medan. 16. Bahwa Surat Keterangan Perumahan Nomor:1750 tertanggal 1952 yang
AD
diterbitkan Kementerian Sosial Kantor urusan Perumahan Medan tidak benar sama sekali dan bukan merupakan dasar kepemilikan Penggugat atas tanah dan bangunan rumah Terperkara. oleh
karena
NG
17. Bahwa
mengosongkan
tanah
itu
tindakan
dan
Tergugat
bangunan
rumah
agar
Penggugat
terperkara
dan
PE
menyerahkannya kepada Tergugat adalah benar menurut hukum. 18. Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat agar dinyatakan sebagai pemilik tanah dan bangunan rumah terperkara dan dinyatakan mendapat prioritas untuk meningkatkan hak atas tanah dan bangunan rumah terperkara harus ditolak dan demikian pula tuntutan lainnya seperti Sita Jaminan, uang paksa sebesar Rp.5.000.000.- setiap hari harus ditolak. 19. Bahwa Penggugat mengatakan dalil yang dimajukan didukung oleh Yurisprodensi
tetap
Mahkamah
Agung
RI
Nomor:329.K/Sip/1957
tertanggal 24 September 1957 yang berbunyi” Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 12
ME DA N
lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut adalah tidak benar sebab Tergugat tidak pernah menelantarkan tanah dan bangunan rumah dimaksud karena difungsikan sebagai Rumah Dinas . I.
Dalam Rekonpensi.
Bahwa segala dalil yang diuraikan dalam Konpensi diatas mohon
GI
dianggap pula merupakan dalil dalam Pokok Perkara ini.
1. Bahwa Penggugat dr adalah perusahaan Perseroan berdasarkan
ING
Peraturan Pemerintah RI Nomor:19 Tahun 1998, tanggal 3 Februari 1998.yang dialihkan bentuknya dari Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka).
Bahwa pendirian Penggugat dr berdasarkan Akta tertanggal 1Juni 1999
NT
Nomor:2 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan kemudian diperbaiki dengan akta tertanggal 13 September 1999 Nomor:14 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta,
ILA
akta-akta mana telah mendapat Pengesahaan dari Menteri Kehakiman RI tertanggal 1 Oktober 1999 Nomor:C-17171 HT.01.01.TH.99 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tertanggal 14 Januari 2000 Nomor:4,
AD
Tambahan Berita Negara Nomor: 240/2000. Bahwa Penggugat dr sebelumnya berbentuk Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) yang dialihkan bentuknya dari Perusahaan Jawatan
NG
Kereta Api (Perjanka) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor:57 Tahun 1990, tanggal 30 Oktober 1990. Bahwa bentuk Penggugat dr dengan nama Perusahaan Jawatan Kereta
PE
Api (Perjanka) adalah pengalihan dari bentuk Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor:61 Tahun 1971, tanggal 15 September 1971 dan bentuk Penggugat dr sebagai Perusahaan Negera Kereta Api (PNKA) adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor:22 Tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963. Bahwa Penggugat dr dengan nama Perusahaan Negera Kereta Api (PNKA) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor:22 tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963 diatas sudah termasuk didalamnya Jawatan Kereta Api yang dengan Ordonansi tanggal 15 September 1939 (Staatsblad 1939 Nomor:556) ditetapkan sebagai Perusahaan Negara.
Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 13
ME DA N
Bahwa berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor:2 tanggal 6 Januari 1950 Jawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) dan SS/VS digabungkan menjadi satu jawatan dengan nama Jawatan Kereta Api (DKA).
Bahwa SS, Staats Spoorwegen, adalah Perusahaan Negara Kereta Api pada masa Belanda dan VS, Vereniging van Nederlands Indische Spoor
GI
en Tramweg Maatschappij adalah wadah perusahaan kereta api swasta pada waktu itu termasuk didalamnya N.V.Deli Spoorweg Maatschappij
ING
(DSM).
2. Bahwa Penggugat dr adalah Pemilik Tanah seluas 2910 M2, serta Bangunan Rumah diatasnya seluas 180 M2 terletak di Jalan Bundar DW 7, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel baru, Kecamatan Medan Timur, Kota
NT
Medan sebagaimana diuraikan dalam Grondkaart Pulo Bayan atas nama N.V.Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) yang telah digabungkan kepada Penggugat dr berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga
ILA
Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor:2 tanggal 6 Januari 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor:22 Tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963
AD
tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api. 3. Bahwa Grondkaart Pulo Brayan tersebut diatas telah diuraikan kembali dalam Overzickaart Emplasmen Pulo Brayan tertanggal 3 Mei 2005.
NG
4. Bahwa Tanah seluas 2910 M2 serta bangunan Rumah diatasnya seluas 180 M2 terletak di Jalan Bundar DW 7, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sebagaimana disebut diatas
PE
(Tanah dan Bangunan Rumah Terperkara) dulunya merupakan Rumah Dinas yang ditempati oleh Alm.T.M.Noeh dan sekarang ditempati oleh Tergugat dr. 5. Bahwa melalui Surat Nomor:196/Aset/V/2014 tanggal 13 Mei 2014, Penggugat dr telah mengundang Tergugat dr untuk
membicarakan
pengosongan Rumah Dinas yang ditempati Tergugat dr(Tanah dan bangunan Rumah Terperkara) karena tanah dan bangunan rumah terperkara akan digunakan untuk keperluan lain namun Tergugat dr menolak mengosongkan tanah dan bangunan rumah terperkara tersebut dengan alasan tanah dan bangunan rumah terperkara adalah miliknya Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 14
ME DA N
berdasarkan Surat Keterangan Perumahan Nomor:1750 tertanggal 2 Agustus 1952 yang diterbitkan Kementerian Sosial Kantor Urusan Perumahan Medan.
6. Bahwa selanjutnya Penggugat dr melalui Surat Nomor:242/Aset/V/23014 tanggal
24
Mei
2014
telah
memberitahu
Tergugat
dr
agar
mengosongkan tanah dan bangunan rumah terperkara namun hingga
GI
saat ini Tergugat dr tidak mengindahkannya.
rumah
terperkara
ING
7. Bahwa tindakan Tergugat dr yang tetap menempati tanah dan bangunan padahal
bukan
miliknya
adalah
merupakan
tindakan/perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dr.
NT
8. Bahwa dasar kepemilikan Tergugat dr yang dikatakan Surat Keterangan Perumahan Nomor:1750 tertanggal 2 Agustus 1952 yang diterbitkan Kementerian Sosial Kantor Urusan Perumahan Medan tidak benar sama sekali karena tanah dan bangunan rumah terperkara adalah milik
ILA
Penggugat dr yang notabene adalah milik Negara dimana pengalihannya harus seijin Menteri Keuangan RI dan oleh karena itu Surat Keterangan
AD
Perumahan itu harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan. 9. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat dr adalah merupakan kerugian moril yaitu perasaan tidak senang dan tertekan karena Tergugat dr tidak
NG
bersedia mengosongkan Tanah dan bangunan rumah terperkara dimana kerugian ini dinilai besarnya Rp.1.000.000.000.-(Satu milyar rupiah) yang
PE
harus dibayarkan Tergugat dr kepada Penggugat dr seketika dan tunai. 10. Bahwa oleh karena itu Tergugat dr atau siapapun yang mendapat hak darinya dihukum untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah terperkara dan menyerahkannya dalam keadaan baik dan benar kepada Penggugat dr. 11. Bahwa Penggugat dr kwawatir Tergugat dr akan mengalihkan tanah dan banguna rumah terperkara kepada pihak lain oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah terperkara.
Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 15
ME DA N
12. Bahwa apabila Terguagat dr lalai menjalani putusan nantinya patut kiranya ia dihukum untuk membayar uang paksa sebesar rp.1.000.000.(Satu juta rupiah) setiap hari kelalaiannya tersebut.
13. Bahwa berhubung gugatan rekonpensi ini didukung oleh dalil dan bukti yang kuat maka patut kiranya putusan nantinya dijalankan dengan serta merta walau ada perlawan, banding, maupun kasasi (Uit voerbaar bij
GI
voorrad).
ING
Bahwa dengan uraian diatas mohon Pengadilan Negeri Medan mengambil keputusan sebagai berikut : I.
Dalam Konpensi.
II.
Dalam Rekonpensi.
NT
Menolak Gugatan Penggugat dk untuk seluruhnya.
1. Menerima Gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya.
ILA
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkra ini.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dr adalah merupakan perbuatan
AD
melawan hukum.
4. Menyatakan tanah dan bangunan rumah terperkara yaitu tanah seluas 2910 M2 diatasnya bangunan rumah seluas 180 M2
NG
terletak di Jalan Bundar DW7, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sebagaimana diuraikan dalam Grondkaart Pulo Byaran dan diuraikan kembali
PE
dalam Overzcikaart Emplasmen Pulo Brayan tanggal 3 mei 2005 adalah milik Penggugat dr.
5. Menyatakan batal demi hukum atau batal Surat Keterangan Perumahan Nomor:1750 tanggal 2 Agustus 1952 yang diterbitkan Kementerian Sosial Kantor Urusan Perumahan Medan. 6. Menghukum Tergugat dr atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah terperkara dan menyerahkannya dalam keadaan baik dan benar kepada Penggugat dr.
Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 16
ME DA N
7. Menguhukum Tergugat dr untuk membayar kepada Penggugat dr tunai dan seketika kerugian moril sebesar Rp.1.000.000.000.(Satu milyar rupiah).
8. Menghukum Tergugat dr untuk membayar uang paksa sebesar rp.1.000.000.-(Satu juta rupiah) kepada Penggugat dr setiap hari apabila Tergugat dr lalai menjalankan putusan nantinya.
ada
perlawanan,
banding
III.
maupun
kasasi
(Uitvoerbaar
bij
ING
voorraad).
GI
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta walau
Dalam Konpensi dan Rekonpensi.
Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar biaya
NT
perkara yang timbul.
Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Mei
2015 Nomor :
DALAM KONVENSI :
ILA
273/Pdt.G/2014/PN.MDN. yang amarnya sebagai berikut :
AD
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; DALAM REKONVENSI :
NG
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi /Tergugat Dalam Konvensi untuk sebagian ;
PE
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvpensi / Penggugat Dalam Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; 3. Menyatakan tanah dan bangunan rumah terperkara yaitu tanah seluas 2910 M2 diatasnya bangunan seluas 180 M2 terletak di Jalan Bundar DW7, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sebagaimana diuraikan dalam Grondkaart Pulo Brayan tanggal 3 Mei 2005 adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi ; 4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan perumahan Nomor : 1750 tanggal 02 Agustus 1952 yang diterbitkan Kementrian Sosial Kantor Urusan Perumahan Medan ; Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 17
ME DA N
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah terperkara dan menyerahkan dalam keadaan baik dan benar kepada Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Konvensi ; 6. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
GI
untuk selain dan selebihnya ;
ING
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 971.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
273/Pdt.G/2014/PN.Mdn
isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
NT
Menimbang, bahwa
telah diberitahukan
kepada
Penggugat
melalui
ILA
kuasanya tanggal 04 September 2015 ;
Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas kuasa Penggugat
telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu
AD
tanggal 16 September 2015 Akte Banding Nomor: 146/2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 25 Januari
NG
2016 ;
Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan relaas pemberitahuan membaca berkas kepada
PE
Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 02 Februari 2016 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terugat pada tanggal 05 Januari 2016 ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat
Pembanding
semula
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;
Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 18
ME DA N
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara Nomor: 273/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan salinan putusan Pengadilan
Negeri
Medan
273/Pdt.G/2014/PN.Mdn.
tanggal
Pengadilan
pertimbangan-pertimbangan
11
Tinggi
Mei
2015
berpendapat
dan putusan Majelis
Nomor: bahwa
Hakim Tingkat pertama
telah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbanganMajelis Hakim Tingkat pertama
menjadi pertimbangan-
GI
pertimbangan
pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, 0leh karen itu putusan Pengadilan
ING
Negeri Medan No. 273/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 11 Mei 2015 dapat dikuatkan ;
Menimbang , bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
NT
berada dipihak yang kalah , maka harus dihukum perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;
Memperhatikan pasal-pasal dari UU dan peraturan-peraturan lain yang
ILA
berkenaan dengan perkara ini .
MENGADILI Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula
AD
-
sebagai Penggugat .
Menguatkan putusan Pngadilan Negeri Medan tanggal 11 Mei 2015 No.
NG
-
273/Pdt.G/2014/PN.Mdn. yang dimohonkan banding tersebut ;
PE
- Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yanh ditingkat bandinmg sebesar Rp.150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jum’a tanggal 1 Juli
2016 oleh kami
BANTU GINTING , SH. selaku Ketua Majelis dengan BENAR KARO-KARO Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 19
ME DA N
,SH. MH. dan YANSEN PASARIBU,SH .
masing-masing sebagai Hakim
Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 April 2016 Nomor: 122/PDT/2016/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
GI
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta
P.
ING
RAMBE,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;
NT
Hakim Anggota :
BANTU GINTING , SH.
ILA
BENAR KARO –KARO,SH.MH.
Hakim Ketua :
NG
AD
YANSEN PASARIBU, SH.
Panitera Pengganti :
P. RAMBE,SH
PE
Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- Redaksi : Rp. 5.000,- Pemberkasan : Rp.139.000,Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Putusan Nomor:122/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 20
