ME DA N
PUTUSAN
Nomor : 55/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
GI
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
ING
sebagai berikut dalam perkara antara :
1. NGAYAMI br BARUS, 69 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Jalan Jamin Ginting No. 129 Kel. Kwala Bekala,
NT
Kec. Medan Johor, Kota Medan; 2. NURLIANA br BARUS, 67 tahun, pekerjaan guru, tempat tinggal Jalan
ILA
Parang 1 No. 14 Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan;
NG AD
3. KOLAH BARUS, 63 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Ngumban Surbakti No. 17 Kel. Simpang Kata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan;
PE
4. NURHAIDAH br BARUS, 47 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Palas I No. 4 Lingkungan VII Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan;
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2014 memberikan kuasa kepada Rudiansyah Dharmawan, SH, Tommy Bellyn Wiryadim SH, Lamtianus Josuanto Purba, SH, Suherman Nasution, SH, Advokat dari kantor Hukum Nusantara, Jalan Jamin Ginting No. 32-B Medan, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat; Lawan 1. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Sumatera Utara cq Walikota Medan, beralamat di Jalan
Balaikota
Medan,
selanjutnya
sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
disebut
ME DA N
-2-
2. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Sumatera
Utara,
beralamat
di
Jalan
P.
Diponegoro No. 30 Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
GI
3. Kepala Kantor Badan pertanahan Nasional cq Kantor Badan Pertanahan Wilayah Sumatera Utara cq Kepala Badan
ING
Kantor
Pertanahan
Kota
Medan,
beralamat di Jalan Jenderal A.H. Nasution Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding
NT
III semula Tergugat III; 4. Ahli Waris Benar Barus, yang diwakili istri dan anak-anaknya: Roslina
ILA
br Ginting (istri), Ivan Ignatius Barus, Rica Angelia br Barus, bertempat tinggal di Jalan Parang II No. 13
Medan,
selanjutnya
disebut
sebagai
NG AD
Terbanding IV semula Tergugat IV;
PE
5. Ahli waris Daud Barus atau disebut juga Daud Immanuel Barus yang diwakili isterinya Dra. Sri Modelina br Sembiring, bertempat tinggal di Jalan Parang No. 14 Kel. Kawala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA; Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register No. 416/Pdt.G/2014/PN Mdn tanggal 05 November 2014, telah mengemukakan halhal sebagai berikut: 1.
Bahwa semasa hidup almarhum Bolat Barus dan almarhumah Tangkelen Br Tarigan yang merupakan suami istri ada mempunyai sebidang tanah
ME DA N
-3-
seluas lebih kurang 10.950 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Ngumban Surbakti Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan (d/h Kampung Padang Bulan Kelurahan Selayang II Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang) sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Tgl 7 September 1974 No. 73147/A/I/17 yang
GI
berbatasan sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Jalan Ngumban Surbakti;
ING
- Sebelah Timur dengan Tanah Humput Sembiring; - Sebelah Selatan dengan Tanah Nurih Br. Sembiring; - Sebelah Barat dengan Tanah Karung Tarigan; Bahwa Bolat Barus meninggal dunia pada Tgl 23 Juli 1978 dan istrinya
NT
2.
Tangkelen Br Tarigan meninggal dunia pada Tgl 03 Januari 1996 dan meninggalkan ahli waris yang diuraikan dalam Penetapan Pengadilan
ILA
Negeri Medan Tgl 01 Juli 1992 No. 582/Pdt.P/1992/PN-Mdn serta Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Kwala Bekala Tgl 15 Januari 2001 No. 001/18 SKD/KB/2001 hanya terdiri dari:
NG AD
1. Ngayami Br. Barus, 2. Nurliana Br. Barus, 3. Kolah Barus,
4. Benar Barus,
5. Nurhaidah Br. Barus, 6. Daud Barus.
bahwa setelah Bolat Barus dan istrinya Tangkelen Br Tarigan meninggal
PE
3.
dunia, maka tanah seluas lebih kurang 10.950 M2 tersebut menjadi milik ahli waris Bolat Barus sesuai dengan Pasal 830 jo. Pasal 832 KUHPerdata dan sampai saat ini tanah tersebut masih tetap dikuasai dan diusahai Para Penggugat; 4.
Bahwa pada tahun 2001 dimana Tergugat I sebagai Pelaksana Proyek PIU (Project Implementation Unit) dan Tergugat II sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi PPMU (Provincial Project Management Unit) dalam proyek MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti telah mengambil sebahagian tanah masyarakat setempat dan juga tanah Para Penggugat untuk kepentingan jalan umum;
5.
Bahwa terhadap tanah seluas lebih kurang 10.950 M2 milik Para Penggugat tersebut, dimana sebahagian terkena Pembangunan proyek MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti seluas lebih kurang 2.640
ME DA N
-4-
M2 yang setempat di kenal Jalan Ngumban Surbakti Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan yang berbatasan sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ngumban Surbakti (264 Meter)
GI
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Humput Sembiring (10 Meter) - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bolat Barus (264 Meter)
6.
ING
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Karung Tarigan (10 Meter) Bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sebahagian tanah yang diuraikan dalam Surat Keterangan Tanah Tgl 7 September 1974 No. 73147/A/I/17 yang terkena Pembangunan proyek MMUDP (TR.15A) di
NT
Jalan Ngumban Surbakti seluas lebih kurang 2.640 M2 yang berbatasan sebelah Utara dengan Jalan Ngumban Surbakti, sebelah Timur dengan Tanah Humput Sembiring, sebelah Selatan dengan tanah Bolat Barus dan
ILA
sebelah Barat dengan tanah Karung Tarigan yang setempat di kenal Jalan Ngumban Surbakti Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
Bahwa Para Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar
NG AD
7.
sebahagian tanah yang diambil untuk pembangunan proyek MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti seluas lebih kurang 2.640 M2 dilakukan pelepasan hak dan ganti rugi sesuai NJOP Tahun berjalan sesuai Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. Tahun
PE
36
2005
Tentang
Pengadaan
Tanah
Bagi
Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 8.
Bahwa oleh karena permasalahan pelepasan hak dan ganti rugi tanah tersebut belum juga terselesaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka pada Tahun 2004 Tergugat I membentuk tim kecil penyelesaian tanah masyarakat jalan Ngumban Surbakti untuk merumuskan langkah langkah yang terbaik bagi semua pihak sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Medan Tgl 13 Agustus 2004 No. 593/887 K/2004;
9.
Bahwa
berdasarkan
keputusan
Tergugat
I
bersama
Tim
Kecil
Penyelesaian Tanah Warga Jalan Ngumban Surbakti merumuskan bentuk bantuan yang diberikan kepada Para Penggugat yaitu berupa kompensasi tanah timbun dengan harga Rp. 39.600,-/Meter, namun Para Penggugat menolak untuk menerima ganti rugi yang diberikan Tergugat I tersebut dan pada Tahun 2009 Tergugat I menaikkan nilai Kompensasi sebesar Rp. 52.500,-/Meter;
ME DA N
-5-
10. Bahwa biaya kompensasi yang diberikan Tergugat I kepada Para Penggugat tidak mencerminkan keadilan dan melukai hati Para Penggugat dalam mencari keadilan, maka Para Penggugat tetap menolak dan tidak mau menerima ganti rugi yang diberikan Tergugat I tersebut karena Tergugat I dalam menentukan besarnya ganti rugi tanah tersebut tidak
GI
memiliki dasar hukum dan terkesan di buat-buat serta telah melanggar hukum;
ING
11. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan sekali serta menolak untuk menerima ganti rugi yang ditawarkan/diberikan oleh Tergugat I sebesar Rp. 52.500,-/Meter kepada Para Penggugat karena tidak sesuai dengan
NT
NJOP Tahun berjalan dan tidak sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
ILA
Umum;
12. Bahwa dasar Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti rugi tanah
NG AD
seluas lebih kurang 2.640 M2 yakni adanya Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat III diatas tanah milik almarhum Bolat Barus tanpa persetujuan dan permohonan seluruh ahli waris Bolat Barus yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 978 Tgl 31 Maret 1990 atas nama Bolat Barus, Sertifikat Hak Milik No. 1249 Tgl. 20 Juli 1995 atas nama Tengkelen Br Tarigan, Sertifikat Hak Milik No. 1251 Tgl 20 Juli 1995 atas nama Ngayami
PE
Br Barus, Sertifikat Hak Milik No. 1253 Tgl 20 Juli 1995 atas nama Muliana Br Barus, Sertifikat Hak Milik No. 521 Tgl 6 Maret 2003 atas nama Kolah Barus, Sertifikat Hak Milik No. 1255 Tgl 20 Juli 1995 atas nama Benar Barus, Sertifikat Hak Milik No. 1252 Tgl 20 Juli 1995 atas Nurhaidah Br Barus, Sertifikat Hak Milik No. 1250 Tgl 20 Juli 1995 atas Daud Barus; 13. Bahwa perbuatan Tergugat III tersebut telah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Sebab dari salah satu sertifikat hak milik yang diterbitkan Tergugat III terdapat Sertifikat Hak Milik No. 978 Tgl 31 Maret 1990 atas nama Bolat Barus. Kalau dilihat dari waktu penerbitan sertifikat hak milik dengan Bolat Barus meninggal dunia sangat bertolak belakang, karena Bolat Barus meninggal dunia pada Tgl 23 Juli 1978 sedangkan sertifikat hak milik atas nama Bolat Barus terbit Tgl 31 Maret 1990 . Sehingga tidak mungkin seorang yang telah meninggal dunia dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat. Dengan demikian adanya indikasi pemalsuan dokumen terhadap terbitnya sertifikat tersebut;
ME DA N
-6-
14. Bahwa Para Penggugat tidak menyetujui dan tidak mengakui adanya sertifikat yang terbit atas tanah milik Para Penggugat, Sebab Para Penggugat hanya berpegangan dengan Surat Keterangan Tanah Tgl 7 September 1974 No. 73147/A/I/17. Dengan demikian Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena penerbitan sertifikat hak
GI
milik tanpa persetujuan dari ahli waris Bolat Barus; 15. Bahwa karena Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan
ING
hukum dengan menerbitkan sertifikat hak milik diatas tanah peninggalan almarhum Bolat Barus tanpa persetujuan dan permohonan ahli waris Bolat Barus, maka sangat wajar menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 978 Tgl
NT
31 Maret 1990 atas nama Bolat Barus, Sertifikat Hak Milik No. 1249 Tgl. 20 Juli 1995 atas nama Tengkelen Br Tarigan, Sertifikat Hak Milik No. 1251 Tgl 20 Juli 1995 atas nama Ngayami Br Barus, Sertifikat Hak Milik No. 1253 Tgl 20 Juli 1995 atas nama Muliana Br Barus, Sertifikat Hak
ILA
Milik No. 521 Tgl 6 Maret 2003 atas nama Kolah Barus, Sertifikat Hak Milik No. 1255 Tgl 20 Juli 1995 atas nama Benar Barus, Sertifikat Hak Milik No. 1252 Tgl 20 Juli 1995 atas Nurhaidah Br Barus, Sertifikat Hak Milik No.
hukum;
NG AD
1250 Tgl 20 Juli 1995 atas Daud Barus dinyatakan tidak berkekuatan
16. Bahwa Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini, karena menyangkut Sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat III dan bukan untuk meminta pembatalan terhadap sertifikat tersebut tetapi hanya dinyatakan
PE
tidak berkekuatan hukum diatas tanah milik Para Penggugat tersebut; 17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengambil sebahagian tanah Para Penggugat seluas lebih kurang 2.640 M2 untuk kepentingan jalan umum dalam pelaksanaan proyek MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti tanpa terlebih dahulu pelepasan hak dan memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan telah melanggar Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan hakhak atas Tanah dan benda-benda diatasnya jo. Pasal 18 UUPA No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 18. Bahwa pada Tahun 2005 Tergugat IV ada menerima uang sebagai pembayaran biaya kompensasi terhadap pelaksanaan proyek MMUDP
ME DA N
-7-
(TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti seluas lebih kurang 270 M2 dari luas seluruhnya yang terkena proyek MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti seluas lebih kurang 2.640 M2 oleh Tergugat IV sejumlah Rp. 8.553.600,- (Delapam juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam rupiah) tanpa persetujuan maupun sepengetahuan Para Penggugat;
GI
19. Bahwa selain Tergugat IV dimana Tergugat V juga ada menerima uang sebagai pembayaran biaya kompensasi terhadap pelaksanaan proyek
ING
MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti atas tanah seluas lebih kurang 150 M2 dari luas seluruhnya yang terkena proyek MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti seluas seluas lebih kurang 2.640 M2 oleh Tergugat I sejumlah Rp. 4.752.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah)
oleh
Tergugat
NT
dua
I
tanpa
persetujuan
maupun
sepengetahuan Para Penggugat;
20. Bahwa perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V yang menerima uang
ILA
sebagai pembayaran biaya kompensasi terhadap pelaksanaan proyek MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti
tanpa terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat adalah merupakan
NG AD
perbuatan melawan hukum;
21. Bahwa karena Tergugat IV dan Tergugat V telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka beralasan menurut hukum Tergugat IV dan Tergugat V dihukum untuk mengembalikan uang yang telah diterima oleh Tergugat IV sebesar Rp. 8.553.600,- (Delapam juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam rupiah) dan Tergugat V sebesar Rp. 4.752.000,-
PE
(empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada Tergugat I; 22. Bahwa oleh karena sebahagian tanah Para Penggugat seluas lebih kurang 2.640 M2 yang diambil Tergugat I dan Tergugat II untuk kepentingan jalan umum dalam pelaksanaan proyek MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti tanpa terlebih dahulu melakukan pelepasan hak dan memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati hasil tanah tersebut yang setiap 1 (satu) tahun dapat menghasilkan 2 (dua) kali Panen tanaman padi sejumlah Rp. 27.720.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sejak Tahun 2001 sampai perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap; 23. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengambil sebahagian tanah milik Para Penggugat seluas lebih kurang 2.640 M2 tanpa terlebih dahulu melakukan pelepasan hak dan memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat, maka
ME DA N
-8-
sangat beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian sesuai dengan NJOP Tahun berjalan pada Dinas Pendapatan Kota Medan sebesar Rp. 1.862.000,-/meter nya dengan perkalian tanah seluas lebih kurang 2.640 M2 sehingga totalnya yakni Rp. 1.862.000,- X 2.640 M2 = Rp. 4.915.680.000,- (empat milyar sembilan
GI
ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan kontan kepada Para Penggugat sesuai dengan Pasal 15 Peraturan
ING
Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
NT
Umum ;
24. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian Para Penggugat yang setiap 1 (satu)
ILA
tahun dapat menghasilkan 2 (dua) kali Panen tanaman padi sejumlah Rp. 27.720.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setiap tahunnya yang dihitung sejak tahun 2001 sampai perkara aquo
NG AD
mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai dan kontan kepada Para Penggugat;
25. Bahwa Para Penggugat khawatir atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan ganti rugi sesuai dengan azas keadilan dan azas Kepatutan terhadap tanah seluas lebih kurang 2.640 M2 milik Para
PE
Penggugat tersebut, maka sangat wajar diletakkan sita terhadap tanah tersebut;
26. Bahwa karena tanah seluas lebih kurang 2.640 M2 milik Para Penggugat yang diambil Tergugat I dan Tergugat II untuk kepentingan jalan umum dalam pelaksanaan proyek MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti yang mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat menikmati secara leluasa terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan kontan kepada Para Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan; 27. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh
Para Penggugat didukung
dengan bukti bukti yang outentik, maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
ME DA N
-9-
Berdasarkan alasan tersebut di atas Para Penggugat memohon berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan ini dapat kiranya memanggil pihak pihak yang berhubungan dengan perkara ini untuk membuat Putusan yang amarnya sebagai berikut :
Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2.
Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan dalam perkara ini.
3.
Menyatakan secara hukum ahli waris dari almarhum Bolat Barus dan
ING
GI
1.
almarhumah Tangkelen Br Tarigan sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Medan Tgl 01 Juli 1992 No. 582/Pdt.P/1992/PN-Mdn serta Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Kwala Bekala Tgl 15 Januari 2001
1. Ngayami Br. Barus,
3. Kolah Barus, 4. Benar Barus,
ILA
2. Nurliana Br. Barus,
NT
No. 001/18 SKD/KB/2001 hanya terdiri dari:
5. Nurhaidah Br. Barus,
4.
NG AD
6. Daud Barus.
Menyatakan secara hukum sebidang tanah seluas lebih kurang 10.950 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Ngumban Surbakti Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan (d/h Kampung Padang Bulan Kelurahan Selayang II Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang) sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Tgl 7 September 1974
PE
No. 73147/A/I/17 yang berbatasan sebagai berikut: - Sebelah Utara dengan Jalan Ngumban Surbakti; - Sebelah Timur dengan Tanah Humput Sembiring; - Sebelah Selatan dengan Tanah Nurih Br. Sembiring; - Sebelah Barat dengan Tanah Karung Tarigan; adalah harta peninggalan almarhum Bolat Barus dan almarhumah Tangkelen Br Tarigan. 5.
Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan warisan seluas lebih kurang 10.950 M2 yang setempat dikenal
dengan
Jalan
Ngumban
Surbakti
Kelurahan
Sempakata
Kecamatan Medan Selayang Kota Medan (d/h Kampung Padang Bulan Kelurahan Selayang II Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang) sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Tgl 7 September 1974 No. 73147/A/I/17 yang berbatasan sebagai berikut: - Sebelah Utara dengan Jalan Ngumban Surbakti;
ME DA N
- 10 -
- Sebelah Timur dengan Tanah Humput Sembiring;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Nurih Br. Sembiring; - Sebelah Barat dengan Tanah Karung Tarigan; 6.
Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah pemilik tanah
GI
berdasarkan warisan seluas lebih kurang 10.950 M2 yang sebahagian diambil seluas lebih kurang 2.640 M2 untuk kepentingan jalan umum
ING
dalam pelaksanaan proyek MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti t yang berbatasan sebelah Utara dengan Jalan Ngumban Surbakti, sebelah Timur dengan Tanah Humput Sembiring, sebelah Selatan dengan tanah Bolat Barus dan sebelah Barat dengan tanah Karung Tarigan yang
NT
setempat di kenal Jalan Ngumban Surbakti Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan yang didasari sebahagian tanah yang diuraikan dalam Surat Keterangan Tanah Tgl 7 September 1974 No.
7.
ILA
73147/A/I/17 .
Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengambil dan menguasai sebahagian tanah Para Penggugat seluas lebih
NG AD
kurang 2.640 M2 untuk kepentingan jalan umum dalam pelaksanaan proyek MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti tanpa terlebih dahulu memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). 8.
Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat III tanpa persetujuan dan permohonan Para Penggugat (ahli waris Bolat
PE
Barus) yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 978 Tgl 31 Maret 1990 atas nama Bolat Barus, Sertifikat Hak Milik No. 1249 Tgl. 20 Juli 1995 atas nama Tengkelen Br Tarigan, Sertifikat Hak Milik No. 1251 Tgl 20 Juli 1995 atas nama Ngayami Br Barus, Sertifikat Hak Milik No. 1253 Tgl 20 Juli 1995 atas nama Muliana Br Barus, Sertifikat Hak Milik No. 521 Tgl 6 Maret 2003 atas nama Kolah Barus, Sertifikat Hak Milik No. 1255 Tgl 20 Juli 1995 atas nama Benar Barus, Sertifikat Hak Milik No. 1252 Tgl 20 Juli 1995 atas Nurhaidah Br Barus, Sertifikat Hak Milik No. 1250 Tgl 20 Juli 1995 atas Daud Barus dinyatakan tidak berkekuatan hukum; 9.
Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat IV yang menerima uang sebagai pembayaran biaya kompensasi terhadap pelaksanaan proyek MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti sejumlah Rp. 8.553.600,(Delapam juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam rupiah) tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
ME DA N
- 11 -
10. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat V yang menerima uang sebagai pembayaran biaya kompensasi terhadap pelaksanaan proyek MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti sejumlah Rp. 4.752.000,(empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat adalah merupakan
GI
perbuatan melawan hukum.
11. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah
ING
menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena tidak dapat menikmati tanah seluas lebih kurang 2.640 M2 yang diperhitungkan setiap 1 (satu) tahun dapat menghasilkan 2 (dua) kali Panen tanaman padi sejumlah Rp.
NT
27.720.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sejak tahun 2001 sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap; 12. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah
ILA
menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena pembayaran biaya kompensasi ganti rugi tanah seluas lebih kurang 2.640 M2 tidak sesuai dengan NJOP Tahun berjalan pada Dinas Pendapatan Kota Medan
NG AD
sebesar Rp. 1.862.000,-/meternya. 13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sesuai dengan NJOP Tahun berjalan pada Dinas Pendapatan Kota Medan sebesar Rp. 1.862.000,-/meter nya dengan perkalian tanah seluas lebih kurang 2.640 M2 sehingga totalnya yakni Rp. 1.862.000,- X 2.640 M2 = Rp. 4.915.680.000,- (empat milyar sembilan ratus lima belas juta enam
PE
ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan kontan.
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mebayar ganti kerugian Para Penggugat karena tidak dapat menikmati tanah seluas lebih kurang 2.640 M2 yang diperhitungkan setiap 1 (satu) tahun dapat menghasilkan 2 (dua) kali Panen tanaman padi sejumlah Rp. 27.720.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sejak tahun 2001 sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai dan kontan kepada Para Penggugat. 15. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan uang pembayaran biaya kompensasi terhadap pelaksanaan proyek MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti sejumlah Rp. 8.553.600,- (Delapam juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam rupiah) kepada Tergugat I.
ME DA N
- 12 -
16. Menghukum Tergugat V untuk mengembalikan uang pembayaran biaya kompensasi terhadap pelaksanaan proyek MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti sejumlah Rp. 4.752.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada Tergugat I.
I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa
GI
17. Menghukum Tergugat
(dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari secara tunai dan kontan kepada Para Penggugat terhitung sejak gugatan ini
ING
didaftarkan.
18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi.
NT
19. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini. 20. Apabila Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan yang terhormat
ILA
berpendapat lain mohon Keputusan yang seadiladilnya (Ex aquo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan
NG AD
jawaban tertanggal 1 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut ; A. Dalam Eksepsi 1.
Gugatan Penggugat saling kontradiksi/bertentangan posita dan petitum gugatan -
Bahwa dalam gugatan Para Penggugat a quo saling kontradiksi /
PE
bertentangan baik antara posita gugatan dengan posita gugatan, maupun dengan petitum gugatan sehingga gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO). -
Bahwa dengan diperhatikan secara
seksama adanya kontradiksi
gugatan Para Penggugat yakni antara lain : “Para Penggugat secara jelas dan tegas mendalilkan selaku para ahli waris dari alm. Bolat Barus yang mempunyai sebidang tanah seluas 10.950 M2 berdasarkan Surat Keterangan Tanah
tgl 7
September 1974 No. 73147/A/1/17 dan sampai saat ini tanah objek perkara masih tetap dikuasai dan diusahai Para Penggugat. (vide. Posita angka 1, 2 dan 3). Akan tetapi Para Penggugat juga mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II mengambil sebahagian tanah Para Penggugat seluas 2.640 M2 untuk kepentingan jalan umum. (vide. Posita angka 4, 17)
ME DA N
- 13 -
Demikian juga dalam petitum Para Penggugat meminta ganti kerugian karena Para Penggugat tidak dapat menikmati tanah seluas 2.640 M2 (vide. Petitum angka 6, 7, 11 dan 14).
Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan tersebut diatas
GI
maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO).
-
Bahwa
dalam
gugatan
ING
2. Adanya kumulasi/penggabungan gugatan Para
Penggugat
telah
terdapat
penggabungan/kumulasi gugatan yang tidak diperkenankan / dilarang dalam hukum acara untuk digabungkan dalam satu gugatan karena
NT
permasalahan hukum harus diajukan secara tersendiri dalam masingmasing gugatan sehingga gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Bahwa adanya kumulasi/penggabungan gugatan a quo sangat terlihat
ILA
-
jelas yakni : Pada satu sisi Para Penggugat telah mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II
NG AD
selaku tim Pelaksana Proyek PIU (Project Implementation Unit) terkait proyek pembangunan MMUDP (TR.15A) karena tidak melakukan penggantian ganti kerugian kepada Para Penggugat, namun justru mengganti rugi kepada Tergugat IV dan Tergugat V. (vide. Posita angka 4, 7. 8, 10, 11 dan 12).
Dalam proyek MMUDP perkara a quo
tidak ada keterlibatan Kantor
PE
Pertanahan Kota Medan (ic. Tergugat III). Akan tetapi disisi lain, justru Para Penggugat telah menarik Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Tergugat III dengan dasar pertimbangan karena telah menerbitkan beberapa Sertipikat hak milik yang didalilkan Para Penggugat terletak di atas tanah milik alm. Bolat Barus, sehingga Para Penggugat menuntut sertipikat hak milik-sertipikat hak milik tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum (vide. Posita angka 12, 13, 14, 15 dan 16, serta petitum angka 8). -
Bahwa dengan demikian seharusnya secara hukum Para Penggugat memisahkan kedua permasalahan hukum tersebut dalam masing-masing gugatan dan tidak dibenarkan untuk digabungkan dalam satu gugatan, dengan alasan : a. Antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada terlibat hukum dalam proses penerbitan sertipikat hak milik-sertipikat hak milik yang
ME DA N
- 14 -
didalilkan Para Penggugat tersebut. Sehingga penerbitan sertipikat hak milik merupakan permasalahan hukum baru yang berdiri sendiri b. Tergugat III juga tidak ada keterlibatan dalam proses ganti kerugian proyek MMUDP (TR.15A) tersebut. Sehingga antara Tergugat I serta Tergugat II adalah berdiri sendiri dan tidak ada relevansinya dengan
GI
permasalahan hukum Tergugat III.
Perhatikan secara seksama posita gugatan angka 16 yakni :
ING
“bahwa Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini, karena menyangkut sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat III dan bukan untuk meminta pembatalan sertipikat tersebut tetapi hanya dinyatakan tidak berkekuatan hukum diatas tanah milik Para Penggugat
NT
tersebut”.
Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a
ILA
quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO). 3. Gugatan kabur dan tidak jelas (obscure liebels) Tentang ketidakjelasan / kekaburan gugatan Para Penggugat dapat
NG AD
-
dikemukakan sebagai berikut : 1. Bahwa disatu sisi Para Penggugat secara jelas dan tegas mendalilkan ahli waris alm. Bolat Barus terdiri dari 6 (enam) orang terdiri dari Para Penggugat (ic. 4 orang) dan Tergugat IV dan Tergugat V (ic. dalam perkara a quo diwakili ahli warisnya). Semasa hidupnya Alm. Bolat
PE
Barus mempunyai sebidang tanah seluas 10.950 M2 yang merupakan harta warisan dan dikuasai dan diusahai Para Penggugat (vide. Posita angka 1, 2 dan 3). Namun disisi lain Para Penggugat telah mendalilkan selaku pemilik atas tanah peninggalan alm. Bolat Barus tersebut tanpa melibatkan Bener Barus maupun Daud Barus atau ahli warisnya (vide. Posita angka 1, 2 dan 3 serta petitum angka 4, 5 dan 6). Padahal Bener Barus dan Daud Barus juga merupakan ahli waris alm. Bolat Barus. Dalam hal ini Bener Barus dan Daud Barus mempunyai hak yang sama atas tanah peninggalan alm. Bolat Barus. 2. Bahwa Para Penggugat tidak ada secara jelas dan tegas serta cermat menguraikan apakah tanah peninggalan alm. Bolat Barus terperkara a quo telah dilakukan pembagiannya, karena Para Penggugat secara sepihak menyatakan dan menuntut agar ditetapkan sebagai pemilik atas tanah seluas 10.950 M2 peninggalan alm. Bolat Barus tersebut dengan
ME DA N
- 15 -
mengabaikan/tidak mengikut sertakan Bener Barus dan Daud Barus. Padahal Bener Barus dan Daud Barus tersebut juga sebagai ahli waris alm. Bolat Barus yang mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan alm. Bolat Barus.
3. Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan secara cermat dan jelas
GI
kapan alm. Bener Barus dan alm. Daud Barus tersebut meninggal dunia. Hal ini karena Para Penggugat dalam perkara a quo mendalilkan
ING
bertindak selaku ahli waris alm. Bolat Barus, padahal ahli waris alm. Bolat Barus (ic. Bener Barus dan Dud Barus) yang telah meinggal dunia. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a
NT
quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO). B. Dalam Pokok Perkara -
Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para
ILA
Penggugat terkecuali sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban a quo. -
Bahwa sepanjang hal-hal yang telah Tergugat
I kemukakan dalam
NG AD
bahagian eksepsi tersebut diatas sepanjang terdapat korelasi hukumnya mutatis – mutandis dianggap telah termasuk dalam bahagian pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi. -
Bahwa Tergugat I telah berbuat dan bertindak secara benar dan tidak melanggar hukum terkait pelaksanaan Proyek Implementation Unit (PIU) dalam proyek MMUDP di Jalan Ngumban Surbakti yang dipergunakan
-
PE
untuk kepentingan umum. Bahwa
dalam
pelaksanaan
proyek
dimaksud
telah
dilakukan
pembebasan tanah dengan memberikan ganti kerugian / kompensasi yang layak terhadap anggota masyarakat yang tanahnya terkena proyek dimaksud. Bahkan anggota masyarakat menerima dengan baik terhadap ganti kerugian tersebut termasuk Tergugat IV dan Tergugat V. -
Bahwa Para Penggugat telah bertindak berlebihan dan mengada-ada dengan meminta ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugt II a quo, padahal Tergugat I dengan Tergugat II telah memberikan ganti kerugian / Kompensasi kepada anggota masyarakat dengan layak, sehingga tuntuta Para Penggugat a quo haruslah ditolak.
-
Bahwa tidak benar Tergugat I ada menyerobot tanah milik Para Penggugat sehingga Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat.
ME DA N
- 16 -
-
Bahwa oleh karenanya seluruh tuntutan hukum Para Penggugat dalam petitumnya a quo tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya.
Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan tersebut diatas
GI
maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya
ING
menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO). Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II, juga telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 01 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai
NT
berikut :
Tentang Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili Perkara (Eksepsi Absolut)
Bahwa setelah Tergugat II mencermati uraian posita dan petitum gugatan
ILA
-
dalam perkara aquo dapat diketahui hal pokok yang menjadi dasar gugatan adalah keberatan Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris Bolat Barus atas besaran nilai ganti rugi tanah untuk pembangunan Proyek
NG AD
MMUDP (TR.15A) di Jalan Ngumban Surbakti atas tanah seluas 2640 meter persegi yang ditetapkan oleh Tergugat I yang menurut para Penggugat tidak sesuai dengan pasal 15 Peraturan Presiden R.I Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden R.I Nomor : 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta keberatan para Penggugat atas diterbitkannya beberapa Sertifikat Hak
PE
Milik oleh Tergugat III diatas tanah seluas 2640 meter persegi tersebut tanpa persetujuan dan permohonan seluruh ahli waris Bolat Barus yang menurut para Penggugat bertentangan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, dan selanjutnya dalam petitum gugatan angka 7 dan 8 menuntut agar terhadap tindakan Tergugat I dan II tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan terhadap Sertifikat-Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat III tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum ; -
Bahwa agar para Penggugat menjadi maklum dapatlah ditegaskan bahwasanya prihal besarnya nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman yang terkena pembebasan lahan untuk kepentingan jalan umum dalam pelaksanaan proyek MMUDP (TR.15a) di Jalan Ngumban Surbakti adalah didasarkan kepada Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I selaku badan
atau
Pejabat
Tata
Usaha
Negara
dan
ditetapkan
setelah
memperhatikan hasil laporan team yang dihunjuk untuk itu dan juga hasil
ME DA N
- 17 -
musyawarah yang dilakukan Tergugat I dengan masyarakat pemilik tanah yang terkena pembebasan untuk proyek jalan umum tersebut ; -
Bahwa dengan demikian penetapan besaran harga ganti rugi tanah yang terkena pembebasan untuk kepentingan proyek pembangunan jalan umum
GI
di Jalan Ngumban Surbakti tersebut untuk keseluruhannya tanpa kecuali termasuk tidak terkecuali tanah milik para Penggugat tersebut adalah didasarkan kepada Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
ING
oleh Tergugat I dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan selaku Pelaksana Proyek, sedangkan kedudukan Tergugat II hanyalah sebagai
Penanggung
Jawab
Tim
Koordinasi
PPMU
sebagaimana
-
NT
dikemukakan para Penggugat dalam dalil gugatan angka 4 ; Bahwa oleh karena yang menetapkan dan memutuskan besarnya ganti rugi tanah
dan
bangunan
serta
untuk
kepentingan
proyek
di Jalan Ngumban Surbakti termasuk tidak
ILA
pembangunan jalan umum
tanaman
terkecuali tanah yang diakui para Penggugat sebagai miliknya adalah Tergugat I dalam jabatannya selaku badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,
NG AD
dan demikian juga tindakan Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah adalah juga dalam jabatannya selaku badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan tindakan yang dilakukan dalam menerbitkan dan menjalankan Surat
Keputusan
tersebut
adalah
dalam
rangka
menjalankan
dan
melaksanakan perintah Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana dirubah dengan
PE
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 2007 setelah mempertimbangkan segala kepentingan yang berkaitan dengan itu, maka jikapun quod noon para Penggugat menyatakan keberatan dan kepentingannya dirugikan atas Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, maka kewenangan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan pasal 4, pasal 53 ayat 1 dan pasal 54 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua sebagaimana Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -
Bahwa oleh karena nyata-nyata dasar dan alasan mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah berkaitan dengan perbuatan dan atau tindakan berupa terbitnya surat keputusan yang diperbuat dalam jabatan masing-masing selaku Pejabat Tata Usaha Negara melainkan tindakan administrasi Negara yang merupakan sengketa Tata
ME DA N
- 18 -
Usaha Negara, maka lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum sebagaimana gugatan aquo ; -
Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang berlaku sebagai telah diterapkan
GI
oleh para hakim dalam berbagai putusan Yurisprudensi antara lain Yurisprudensi MARI Nomor 620.K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 telah dengan tegas disebutkan bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata
ING
Usaha Negara dan objek yang digugat adalah menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang
-
NT
Pengadilan Negeri ;
Bahwa oleh karenanya demi terciptanya kepastian hukum acara perdata dan tegaknya kepastian hukum dalam perkara ini, maka Pengadilan Negari
ILA
Medan haruslah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan segala akibat hukumnya ; -
Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II diatas merupakan Eksepsi Absolut
NG AD
tentang kewenangan mengadili, maka sebelum memeriksa lebih lanjut tentang Pokok Perkara, maka Pengadilan Negeri Medan haruslah terlebih dahulu memeriksa dan mengadili eksepsi dimaksud dan selanjutnya berkenan memberikan keputusan pendahuluan (Putusan Sela) yang amarnya berbunyi : Menyatakan demi hukum Pengadilan Negeri Medan secara absolute tidak berwenang mengadili perkara ini” ;
-
PE
2. Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libelli) Bahwa setelah mencermati dengan seksama uraian-uraian posita dan petitum gugatan, terdapat beberapa hal yang membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas serta membuktikan para Penggugat dalam pengajuan gugatannya tidak memahami syarat mutlak mengajukan gugatan yang berakibat gugatan menjadi tidak focus kepada tuntutan yang dituju dan diinginkan oleh para Penggugat tersebut ; -
Bahwa dalam uraian gugatan angka 1,2 dan 3 para Penggugat mengaku semasa hidup almarhum Bolat Barus dan almarhumah Tangkelen Br Tarigan mempunyai sebidang tanah seluas lebih kurang 10.950 mater persegi dengan letak dan batas-batas serta dasar perolehan hak sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan dan menyatakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Juli 1992 Nomor : 582/Pdt.P/1992/PNMDN serta Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Januari 2001 Nomor :
ME DA N
- 19 -
001/18 SKD/KB/2011 yang merupakan ahli waris dari almarhum Bolat Barus dan almarhumah Tangkelen Br Tarigan tersebut adalah para Penggugat dan Tergugat IV serta Tergugat V, sehingga menurut para Penggugat tanah tersebut diatas serta merta menjadi milik ahli warisnya dan sampai saat ini
-
GI
tanah tersebut masih tetap dikuasai dan diusahai para Penggugat ; Bahwa akan tetapi kemudian dalam dalil gugatan angka 4,5,6,7,12,22,23 dan 24 para Penggugat menyebutkan sebagian tanahnya telah diambil oleh
ING
Tergugat I dan II untuk kepentingan Jalan Umum dan telah diganti rugi berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat III sehingga para Penggugat mengaku dirugikan sebesar Rp 27.720.000.- sejak tahun 2001
-
NT
sampai perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap; Bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan angka 18,19,20 dan 21 para Penggugat mengakui dan mengetahui pada tahun 2005 Tergugat IV dan
ILA
Tergugat V telah menerima kompensasi ganti rugi atas sebahagian dari tanah seluas 2640 meter persegi tersebut dengan jumlah sebagaimana diuraikan dalam gugatan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
NG AD
dari para Penggugat, dan para Penggugat selanjutnya menuntut agar Tergugat IV dan V mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut kepada Tergugat I ; -
Bahwa kemudian dalam petitum gugatan angka 3 dan 4 para Penggugat menuntut agar para Penggugat dan Tergugat IV dan V dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Bolat Barus dan almarhumah Tangkelen Br Tarigan
PE
dan tanah seluas lebih kurang 10.950 meter persegi yang terletak di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan sebagai harta peninggalan almarhum Bolat Barus dan almarhumah Tangkelen Br Tarigan tersebut ; -
Bahwa akan tetapi yang anehnya dalam petitum gugatan angka 5 dan 6 para Penggugat menuntut agar harta peninggalan almarhum Bolat Barus dan almarhumah Tangkelen Br Tarigan tersebut dinyatakan sebagai milik para Penggugat dengan menghilangkan hak Tergugat IV dan Tergugat V ;
-
Bahwa dari fakta-fakta gugatan diatas menjadi sulit dimengerti arah dan tujuan dari gugatan aquo, sebab jika benar tanah yang diperkarakan sebagaimana diakui para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 3 masih tetap dikuasai dan diusahai para Penggugat maka apa dasar dan alasan mengajukan gugatan dan jika kemudian disisi lain para Penggugat mengaku sebagian tanahnya yakni seluas 2640 meter persegi diambil oleh Tergugat I dan II tentu hal tersebut telah masuk dalam ranah hukum pidana tentang
ME DA N
- 20 -
perampasan hak dan demikian juga jika Tergugat IV dan V telah menerima kompensasi pembayaran ganti rugi atas sebagian tanah terperkara dari Tergugat I tanpa seizin para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik tanah tentulah hal dimaksud juga telah masuk dalam ranah peristiwa pidana tentang memperjual belikan dan atau mengalihkan hak atas tanah yang
seizin yang berhak atau kuasanya ;
Bahwa jikapun quod noon para Penggugat keberatan dengan tindakan
ING
-
GI
bukan miliknya dan atau setidak-tidaknya mengalihkan hak atas tanah tanpa
Tergugat IV dan Tergugat IV (yang dalam posita gugatan tentang identitas Tergugat IV disebut ahli waris Bener Barus dan dalam identitas Tergugat V
NT
disebutkan sebagai ahli waris Daud Barus dan kemudian dalam posita gugatan angka 2 dan petitum gugatan angka 3 diakui para Penggugat sebagai ahli waris) menerima kompensasi ganti rugi atas tanah warisan almarhum Bolat Barus dan almarhumah Tangkelen Br Tarigan, tentulah
ILA
substansi gugatan adalah penetapan ahli waris dan atau mengenai sengketa warisan yang sama sekali tidak ada kaitan dan hubungan hukumnya dengan
-
NG AD
Tergugat I,II dan III ;
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas jelaslah gugatan aquo sangat kabur dan tidak jelas, sehingga dengan demikian gugatan aquo haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
-
Bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat II tersebut diatas telah didasarkan
PE
kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan eksepsi tersebut. II. TENTANG POKOK PERKARA -
Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil jawaban tentang Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban terhadap Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
-
Bahwa sebelum Tergugat II menanggapi lebih lanjut dalil-dalil gugatan para Penggugat terutama yang berkaitan dengan Tergugat II, maka untuk kelak menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menilai terpenuhi tidaknya syarat formal dan syarat materil atas gugatan aquo maka perlu kiranya disampaikan terlebih dahulu bahwasanya berdasarkan tertib hukum acara Perdata yang berlaku di Indonesia yang diintradusir dalam berbagai
ME DA N
- 21 -
peraturan perundang-undangan terutama dihubungkan dengan putusan perkara Linden Baum Coken Arrest H.R Tahun 1919 yang dipertegas kembali dalam pasal 1365 KUH Perdata dan diterapkan dalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I diantaranya Yurisprudensi MARI No. 995/K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 telah dengan tegas ditentukan
GI
syarat mutlak mengajukan gugatan adalah adanya hubungan hukum dan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, atau lebih
ING
konkritnya adanya hak subjektif Tergugat yang dilanggar Penggugat dan atau Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya ;
Bahwa dalam uraian dalil gugatan aquo, Tergugat II menilai sama sekali
NT
-
tidak terurai dengan jelas hubungan hukum apalagi perselisihan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat II sebab dalam gugatan tersebut kedudukan Tergugat II disebutkan hanyalah sebagai Penanggung Jawab
ILA
Tim Koordinasi PPMU dalam proyek MMUDP (TR.15) di Jalan Ngumban Surbakti tersebut, sedangkan eksekutor yang menetapkan dan melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat dan sebagai pelaksana proyek
NG AD
adalah Tergugat I dan yang menerbitkan bukti hak sebagai dasar pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat I adalah diterbitkan Tergugat III dan yang menerima uang sebagai kompensasi ganti rugi atas tanah yang diklaim para Penggugat sebagai miliknya adalah Tergugat IV dan Tergugat V dan yang menyelesaikan permasalahan pelepasan hak dang anti rugi tanah berdasarkan dalil gugatan angka 8 adalah tim kecil yang menurut para
PE
Penggugat dibentuk oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 593/887 K/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang kenyataannya tidak turut disertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini ; -
Bahwa
tidak
benar
dalil
gugatan
para
Penggugat
angka
7,8,12,17,22,23,24,25 dan 26 yang intinya seolah-olah para Penggugat memahami adanya keterlibatan langsung Tergugat II dalam proyek pengadaan lahan (dalam istilah para Penggugat pengambilan sebagian tanah para Penggugat) dan penyelesaian permasalahan pelepasan hak dang anti rugi tanah proyek pembangunan jalan umum di Jalan Ngumban Surbakti sebab proyek pembangunan jalan untuk kepentingan umum tersebut adalah dilaksanakan oleh Tergugat I setelah memperhatikan dasardasar kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh Tergugat III setelah memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
ME DA N
- 22 -
65 Tahun 2006 Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 2007 ; -
Bahwa oleh karena yang menentukan dan menetapkan besarnya ganti rugi Tanah, Bangunan, dan Tanaman Yang Terkena Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Proyek Pembangunan Jalan Umum di Jalan Ngumban Surbakti
GI
tersebut adalah Tergugat I setelah memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku tersebut diatas sedangkan Tergugat II tidak memiliki
ING
kewenangan untuk itu, maka petitum gugatan angka 7,11,12,13,14 dan 17 yang berkaitan dengan Tergugat II tidaklah beralasan dan tidak dapat dibenarkan sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
Bahwa berhubung Tergugat II telah ternyata dan terbukti tidak memiliki tugas
NT
-
dan kewenangan untuk menentukan dan menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman atas lahan yang terkena pembebasan
ILA
untuk kepentingan proyek pembangunan jalan umum di Jalan Ngumban Surbakti termasuk didalamnya tanah yang diakui para Penggugat sebagai miliknya, maka gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II tersebut adalah
NG AD
keliru terhadap orang/ subjek gugatan (error in subjecto) dengan segala akibat hukumnya ; -
Bahwa
lagipula
sepengetahuan
Tergugat
II
proses
dan
prosedur
pelaksanaan proyek serta penetapkan ganti rugi lahan untuk proyek pembangunan jalan umum di Jalan Ngumban Surbakti tersebut telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku serta telah sejalan dengan
PE
ketentuan pasal 15 Peraturan Presiden R.I Nomor 65 Tahun 2006 yang dibuktikan dengan fakta dan kenyataan di lapangan bahwasanya proyek yang dilaksanakan Tergugat I tersebut telah selesai dan jalan umum tersebut telah dipergunakan dan diresmikan dengan semestinya ; -
Bahwa demikian juga dengan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat III yang menjadi dasar bagi Tergugat I dalam menetapkan dan memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan pembangunan jalan di Jalan Ngumban Surbakti tersebut
kenyataannya hingga saat ini
tetap berlaku dan tidak pernah dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karenanya gugatan aquo haruslah dipandang sebagai tidak beralasan dan harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ; -
Bahwa oleh karenanya tuntutan ganti kerugian yang diajukan para Penggugat
dalam
gugatannya,
disamping
karena
tidak
diperinci
ME DA N
- 23 -
kenyataannya juga tuntutan ganti rugi dimaksud sangatlah tidak beralasan sehingga petitum gugatan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ; -
Bahwa dengan demikian petitum-petitum gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat II tersebut tidak dapat dibenarkan dan haruslah dipandang sebagai
-
GI
tidak beralasan dengan segala akibat hukumnya ;
Bahwa sedangkan permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan para
ING
Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dalil posita gugatan angka 25 serta petitum gugatan angka 2 karena objek yang dimohonkan Sita adalah nyata-nyata
sudah
menjadi
milik dan kepunyaan negara
sehingga
bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
NT
2004 Tentang Perbendaharaan Negara, maka posita dan petitum gugatan tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini ;
Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan angka 26 tentang uang paksa
ILA
-
(dwang soom) karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk itu, maka posita gugatan tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu
-
NG AD
dipertimbangkan dalam perkara ini ; Bahwa selanjutnya posita gugatan angka 27 oleh karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001, maka haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya ; -
Bahwa oleh karena keseluruhan posita gugatan para Penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 20 telah ternyata dan terbukti tidak dapat
PE
dibenarkan serta tidak beralasan menurut hukum, maka keseluruhan petitum gugatan para Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ; -
Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara diatas, Tergugat II dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi : MENGADILI:
A. TENTANG EKSEPSI : 1. Menerima dan mengabulkan Eksekpsi Tergugat II tersebut seluruhnya ; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan kewenangan absolut mengadili perkara tidak berwenang mengadili perkara ini ; 3. Menyatakan
Gugatan
para
Ontvankelijke Verklaard) ;
Penggugat
tidak
dapat
diterima
(Niet
ME DA N
- 24 -
B. TENTANG POKOK PERKARA : -
Menolak Gugatan para Penggugat tersebut seluruhnya ;
-
Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau :
ING
yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
GI
Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 416/Pdt.G/2014/PN.Mdn
DALAM EKSEPSI -
Menerima eksepsi Tergugat I dan II tersebut di atas;
DALAM POKOK PERKARA
Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
ILA
-
verklaard); -
NT
tanggal 21 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara
rupiah);
NG AD
tanggung renteng sebesar Rp. 2.806.000,- (dua juta delapan ratus enam ribu
Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, pada tanggal 30 April 2015, telah mengajukan permohonan banding
terhadap
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
PE
416/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 21 April 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V masing-masing tanggal 5 Juni 2015, tanggal 15 September 2015, tanggal 3 Juni 2015, dan tanggal 19 Juni 2015; Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding
semula
Para
Penggugat,
yang
diterima
di
Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V masing-masing tanggal 18 Agustus 2015, tanggal 15 September 2015, tanggal 9 Juni 2015, dan tanggal 19 Juni 2015;
ME DA N
- 25 -
Membaca
Relas
Pemberitahuan
Untuk
Melihat,
Membaca
dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V
GI
semula Tergugat V masing-masing tanggal 6 Agustus 2015, tanggal 5 Juni 2015, tanggal 15 September 2015, tanggal 3 Juni 2015, dan tanggal 19 Juni
ING
2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara
NT
tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
ILA
Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut
NG AD
secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan mengadili sendiri dengan amar mengabulkan gugatan Para Pembanding semula
PE
Para Penggugat untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding; Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan
resmi
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
416/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 21 April 2015, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah
ME DA N
- 26 -
tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
GI
Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 416/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 21 April 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam
ING
peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama
NT
maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan
ILA
hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini; MENGADILI:
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding
NG AD
-
semula Para Penggugat; -
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
416/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 21 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut; -
Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar
PE
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. dan ADI SUTRISNO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Tinggi
Medan
nomor
:
55/PDT/2016/PT-MDN tanggal 23 Februari 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, oleh Hakim Ketua
Majelis dengan
didampingi
Hakim-Hakim Anggota
serta
BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada
ME DA N
- 27 -
Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim - Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
GI
ttd
ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.
ING
1. DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.
ttd
ttd 2. ADI SUTRISNO, SH.MH.
NT
Panitera Pengganti,
ttd
Perincian Biaya :
ILA
BHINNEKA PUTRA GINTNG, SH.MH.
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
PE
Jumlah
NG AD
1. Meterai
Rp. 150.000,-
