ME DA N
P U T U S A N
Nomor : 60/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :
GI
Ny,SERINAVIAH BR. RITONGA , Pekerjaan Partikulir , Alamat Jalan Perjuangan No. 68 – A Medan , dalam hal ini selaku ahli waris Alm.Sori Poso
ING
Siregar yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya H. Imbalo Soripada ,SH dan Fahruddin Rifai ,SH masing – masing Advocat /Pengacara yang berkantor di Jln. Gereja No. 55 Sei Agul Medan ,berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02
NT
Nopember 1998 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Nopember 1998 No. 1685/Pen.K/98/PN.Mdn selanjutnya disebut sebagai Pembanding, dahulu sebagai
ILA
Penggugat ;
AD
M E L A W A N :
1. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA , berkedudukan di Medan Cq BPDSU CABANG UTAMA MEDAN , beralamat di Imam
Bonjol
No.18
Medan
,
selanjutnya
disebut
NG
jalan
Terbanding – I /Tergugat – I ;
2. PEMERINTAH R.I Cq .MENTERI KEUANGAN R.I di JAKARTA, Cq. KETUA
PE
PUPN WILAYAH – I MEDAN , cq. KEPALA KP3.Medan , beralamat di jalan Imam Bonjol No.18 Medan , selanjutnya disebut Terbanding – II /Tergugat – II ;
Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca: 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 60/PDT/2016/PTMDN,tanggal 23 Februari 2016,tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ; 2. Berkas perkara Nomor : 505/Pdt.G/1998/PN-Mdn dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;
1
ME DA N
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 04 Nopember 1998, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Nopember 1998 dibawah Register Perkara : 505/Pdt.G/1998/PN. Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa suami PENGGUGAT ( Alm. Sori Poso Siregar ) telah membuat persetujuan membuka kredit pada tanggal 10 Agustus 1987 No. CU 344/KU/87/
GI
No. AC. 2262 , dimana bentuk kredit adalah kredit rekening korang dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) ;
ING
2. bahwa sebagai jaminan hutang tersebut telah diserahkan jaminan oleh suami Penggugat kepada Tergugat – I yaitu :
a. sebidang tanah seluas 307, 8 m berikut rumah tempat tinggal diatasnya , terletak di Jalan Seksama Blok H No. 13 Medan ( Keputusan Direktur Tata
Amuna Br. Pane ) ;
NT
Bangunan No. B .52 / 32/ 16 / tanggal 31 Desember 1982 atas nama Ny.
b. sebidang tanah seluas 1.198.05 m2 berikut rumah tempat tinggal diatasnya
ILA
terletak di jalan Merak Gg. Angkola No. 48 – B Medan ( Surat Keterangan Tanah No. 089/SKT/VII/1987 tanggal 13 Juli 1987 atas nama Amalia Basania Pane ) ;
AD
3. Bahwa,selanjutnya Penggugat beserta suami Tergugat yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Sovia telah membuat perjanjian Pinjaman Kredit Investasi dengan Tergugat – I pada tanggal 09 Januari 1988 sebesar Rp. 75.000.000,- (
NG
tujuh puluh lima juta rupiah ) ;sebagaimana tersebut dalam Akte Perjanjian Pinjaman No. 18 tanggal 09 Januari 1988 yang diperbuat dihadapan Alinun
PE
Hanum Sh. Notaris di Medan ; 4. Bahwa sebagai Jaminan hutang dimaksud telah diserahkan jaminan kepada Tergugat – I yaitu berupa : a. sebidang tanah seluas 632 m berikut rumah tempat tinggal diatasnya , terletak di Jalan Perjuangan Gg.usaha No. 68 A Medan ( SHM No. 54 tanggal 21 April1979 atas nama Sori Poso Siregar ) ; b. sebidang tanah seluas 2.025 m2 berikut yang ada diatasnya terletak di jalan Tuasan Kel. Siderejo Hilir Kecamatan Medan Denai ( sekarang Kecamatan Medan Tembung ) Kodya Medan ( APHGR No. 48 dan 49 tanggal 19 Januari 1988 an. Sori Poso Siregar ) ;
2
ME DA N
5. Bahwa didalam persetujuan membuka kredit No. CU/344/KU/87 tanggal 10 Agustus 1987 dalam pasal penuntut disebutkan bahwa “ untuk segala hal yang berkenaan dengan persetujuan kredit ini , kedua belah pihak memilik kedudukan ( domisili ) yang tetap pada Panitera Pengadilan Negeri Medan ….;
6. Bahwa, demikian halnya dalam perjanjian pinjaman Akte No. 18 tanggal 09 Januari 1988 dalam pasal 11 disebutkan bahwa kedua belah pihak memilih domisili hukum tetap diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ;
GI
7. bahwa dengan mengacu kepada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak tersebut diatas , maka untuk penyelesaian masalah kredit macet tersebut
ING
seharusnya ditempuh dengan gugatan biasa ke Pengadilan Negeri Medan bukan melalui prosedur PUPN , karena perjanjian pinjaman Akte No. 18 tanggal 09 Januari 1987 No. CU /344/KU/87 adalah merupakan hukum yang mengikat bagi pihak Kreditur ( Penggugat ) dan pihak Debitur ( Tergugat ) ( vide pasal 1338
NT
KUHPerdata ) ;
8. Bahwa, ternyata Tergugat – I telah menempuh penyelesaian kredit macet tersebut dengan melalului Tergugat – II , dimana Tergugat – II telah mengeluarkan
ILA
Pengumuman Lelang kedua atas barang jaminan hutang sebagaimana tersebut pada angka 2a,b dan angka 4a,b diatas diharian Mimbar Umum Edisi Senin tanggal 26 Oktober 1988 N0. PENG- 48/WPN.01/KP.02/Nomor Urut 17 ;
AD
9. bahwa oleh karena antara kreditur ( Penggugat ) dan Debitur ( Tergugat – I ) telah menentukan kedudukan ( domisili ) hukum tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ,maka perbuatan Tergugat – I yang melimpahkan penyelesaian
NG
kredit macet atas nama Kreditur Yayasan Sovia kepada Tergugat – II adalah bertentangan dengan pasal Penuntup Persetujuan membuka Kredit No. CU/244/KU/87 tanggal 10 Agustus 1987 dan bertentangan dengan pasal 11
PE
Perjanjian Pinjaman Akten No. 18 tanggal 09 Januari 1988 yang diperbuat dihadapan Alina Hanum ,SH Notaris di Medan ; 10. bahwa oleh karena Penyelesaian sengketa akibat adanya persetujuan membuka kredit No. CU /244/KU/87 tanggal 10 Agustus 1988 dan Perjanjian Pinjaman Akte No. 18 tanggal 09 Januari 1988 para pihak telah menentukan domisili hukum tetapi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ,
sekitar tahun 2002 untuk
menjaga kepastian dan mencegah maka prosedur yang dilakukan oleh Tergugat – I adalah cacat hukum , sehinggal Pengumuman Lelang Kedua yang dikeluarkan oleh Tergugat –II adalah cacat hukum dan sepantasnya untuk dibatalkan demi hukum ;
3
ME DA N
11. Bahwa Tergugat – II telah keliru mencantumkan nama Kreditur dalam pengumuman tersebut , dimana Tergugat II mencantumkan nama Kreditur adalah CV Sori Poso Siregar , pada hal dalam hal ini CV Sori Poso Siregar tidak pernah ada dan tidak pernah membuat perjanjian kredit dengan Tergugat I , sehingga kekeliruan tersebut mengakibatkan pengumuman Lelang kedua khususnya No. Urut 17 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum ; 12. bahwa suami Penggugat ( Sori Poso Siregar ) selaku Ketua Yayasan Sovia telah
GI
menginggal dunia pada tanggal 02 Pebruari 1993 dan selanjutnya kegiatan Yayasan Sovia harus diteruskan oleh Penggugat beserta ahli waris Alm. Sori
ING
Poso Siregar lainnya , akan tetapi kredit Investasi yang diberikan oleh Tergugat tidak dapat ditambah guna penyelesaian pembangunan rumah sakit Sovia , hal mana menyebabkan proyek pembangunan rumah sakit menjadi terbengkalai dan tidak dapat dioprasikan pembangunannya , hal mana berimplikasi terhadap
NT
hutang Yayasan Sovia Kepada Tergugat I ;
13. bahwa oleh karena proyek pembangunan rumah sakit Sovia tidak dapat terealiasasi karena kekurangan dana , maka sebelum gugatan ini
dimajukan
ILA
kepada Pengadilan , Penggugat telah berulangkali memohon kepada Tergugat I dan Tergugat II agar diberikan izin untuk menjual sendiri barang jaminan , akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban atas permohonan
14. Dalam Provisi : -
AD
Penggugat tersebut ;
bahwa guna mencegah jangan sampai Penggugat dirugikan apabila barang
NG
jaminan sebagaimana tersebut pada posita angka 2 huruf a ,b, dan posita angka 4 huruf a , b diatas dijual secara lelang oleh Tergugat II , maka Penggugat selaku ahli waris Alm. Sori Poso Siregar sudah pasti akan menderita kerugian , oleh
PE
karena itu adalah sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan lelang barang jaminan tersebut sampai ada putusan dalam perkara ini ; 15. Berdasarkan posita gugatan tersebut diatas , Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Medan , dapat memanggil pihak – pihak dalam suatu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil keputusan sebagai berikut : DALAM PROVISI : -
Memerinfahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan lelang barang jaminan hutang sebagaimana tersebut pada Nomor Urut 17 4
ME DA N
Pengumuman Lelang Kedua tanggal 26 Oktober 1998 Nomor : PENG 48/ WPN. 01/ KP/ 1998 yang dikeluarkan oleh Tergugat II sampai ada putusan dalam perkara ini ; DALAM POKOK PERKARA 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2.
Menyatakan Persetujuan Membuka Kredit tanggal 10 Agustus 1987
GI
Nomor : CU/ 344/ KU/ 87 dan Perjanjian Pinjaman Akte Notaris Alina Hanum, SH No. 18 tanggal 09 Januari 1988 adalah sah menurut hukum
3.
ING
dan menjadi hukum bagi para pihak ;
Menyatakan Perbuatan Tergugat I melimpahkan penyelesaian kredit macet ates nama Kreditur Yayasan Sovia (Penggugat) kepada Tergugat II adalah bertentangan dengan Pasal Penutup Persetujuan Membuka Kredit
NT
tertanggal 10 Agustus 1988 dan Pasal 11 Akte Perjanjian Pinjaman No. 18 tanggal 09 Januari 1988 yang diperbuat dihadapan Notaris Alina Hanum, SH ;
Menyatakan bahwa prosedur penyelesaian kredit macet antara Tergugat I
ILA
4.
dengan Yayasan Sovia, harus ditempuh melalui prosedur gugatan biasa di Pengadilan Negeri Medan ; Menyatakan Pengumuman Lelang Kedua tertanggal 26 Oktober 1996
AD
5.
Nomor : PENG48/ WPN. 01/ KP. 02/ 1996 Horner Urut 17 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum sorta dinyatakan betel demi hukum ; Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya
NG
6.
yang timbul dalam perkara ini secara tanggung rentang ; Apabila Maje|is Hakim berpendapat lain :
PE
Mohon Putusan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I mengajukan jawaban yang isinya sebagai berikut : .DALAM EKSEPSI_
Tentang Kwalitas Pengqugat samar dan kabur ; -
Bahwa Penggugat dalam porkers ini adalah Ny. Serinaviah Boru Ritonga selaku ahli wans Aim. Sari Poso Siregar ;
-
Bahwa jika diperhatikan Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No. CU/ 344/ KU/ 87 tanggal 10 Agustus 1987 dan Akte Perjanjian Pinjaman No. 18 tanggal 09 Januari 1988, bahwa pihak tang menerima kredit dari
5
ME DA N
Tergugat I adalah Klinik Bersalin Sovia dan Yayasan " SOVIA " ; -
Bahwa didalam Akte Perjanjian Pinjaman No. 18 tanggal 09 Januari 1988 tersebut, Ny. Serinaviah Boru Ritonga telah bertindak untuk dan ates nama Yayasan " Sovia ", maka seharusnya dalam gugatan ini Ny. Serinaviah Boru Ritonga menyebutkan kwalitasnya untuk dan atas nama Yayasan " Sovia " (Badan Hukum) bukan menyebutkan kwalitasnua selaku ahli wans Aim. Son Poso Siregar (pribadi) ;
Bahwa oleh karena didalam perjanjian kredit yang telah diperbuat dengan
GI
-
Tergugat I bukan atas nama pribadi Aim. Sari Poso Siregar, melainkan
ING
atas nama Klinik Bersalin Sovia atau Yayasan " SOVIA ", dengan demikian gugatan Penggugat yang menyebutkan kwalitasnya selaku ahli waris Alm. Sari Poso Siregar adalah samar dan kabur (obscuur libel) ;
Hakim Yth.
NT
Berdasarkan dalil - dalil Eksepsi diatas, cukup alasan bagi Majelis menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
-
ILA
DAIAM POKOK PERKARA
Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasa/ dalil dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat, kecuali apabila ada
-
AD
hal-hal yang telah diakui Penggugat secara tegas ; Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis Tergugat I mohon agar dapat dimasukkan
-
NG
sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dan dengan demikian tidak perlu diulangi lagi ; Bahwa materi gugatan Penggugat
pada
pokoknya
menuntut
agar
PE
perbuatan Tergugat I yang melimpahkan penyelesaian kredit macet atas nama
Yayasan
bertentangan
Sovia
dengan
(Penggugat)
Pasal
Penutup
kepada
Tergugat
Persetujuan
II
Membuka
adalah Kredit
tertanggal 10 Agustus 1988 dan Pasal 11 Akte Perjanjian Pinjaman No. 18 tanggal 09 Januari 1988 yang diperbuat dihadapan Notaris Alina Hanum, SH dan seterusnya ditempuh melalui prosedur gugatan biasa di Pengadilan Negeri Medan ; -
Bahwa alasan Penggugat menuntut hal yang demikian, karena menurut Penggugat dalam Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No. CU/ 344/ KU/ 87 tanggal 10 Agustus 1987 dan Akte Perjanjian Pinjaman No. 18 tanggal 09 Januari 1988 disebutkan : " Kedua belah pihak memilih 6
ME DA N
kedudukan (domisili) yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan " ; -
Bahwa Tergugat I dengan tegas membatah dalil2 / alasan tuntutan Penggugat tersebut dengan argumentasi hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;
-
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Oaerah No. 1 Tahun
1993
tentang
Bank
Pembangunan
Sumatera
Utara,
GI
disebutkan bahwa :
Daerah
“ Bank ialah Badan Hukum berbentuk Perusahaan Daerah yang berhak
ING
melakukan tugas dan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang - undangan yang berlaku " ; -
Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN jo. Pasal 1 butir 1 S.K Menteri
NT
Keuangan No. 376/ KMK/ 01/ 1998 tentang Pengurusan Piutang Negara, disebutkan bahwa :
" Piutang Negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada
ILA
Negara atau badan - badan baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, berdasalkan suatu perjanjian, peraturan atau sebab apapun ,
AD
selanjutnya ketentuan Pasal 4 butir 1 Undangl-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 menyebutkan :
" Panitia Urusan Piutang Negara bertugas Mengurus Piutang Negara yang
NG
berdasarkan Peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan- Badan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini " ;
Bahwa memang didalam 8urat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No.
PE
-
CU/ 344/ KU/ 87 tanggal 10 Agustus 1987 dan Akte Perjanjian Pinjaman No. 18 tanggal 09 Januari 1988 yang diperbuat dihadapan Alina Hanum, SH, Notaris di Medan, telah ditentukan bahwa kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan ; -
Bahwa namun demikian oleh karena Tergugat I adalah merupakan Badan Hukum berbentuk Perusahaan daerah (milik Pemerintah daerah Tingkat I Sumatera Utara) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1993, maka Tergugat I wajib harus menyerahkan penyelesaian hutang / kredit macet pihak Penggugat kepada Tergugat II ; 7
ME DA N
-
Bahwa Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1993 tentang PUPN dan S.K Menteri Keuangan No. 376/ KMK/ 01/ 1998 tentang Pengurusan Piutang Negara adalah merupakan Lex specialis derogat lex generalis yang dikenal dalam teori hukum ;
-
Bahwa
dengan
melimpahkan
demikian
penyelesaian
perbuatan kredit
Tergugat
macet
I
ates
yang
name
menyerahkan/
Yayasan
Sovia
kepada Tergugat II (selaku Lembaga yang telah ditugaskan untuk itu)
-
GI
tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ; Bahwa dalil / alasan yang dikemukakan Penggugat Penggugat pada point sekarang
ini
menunjukkan
menyelesaikan
ING
11 s/ d 13 adalah merupakan dalil/ alasan yang terlalu dicari-cari dan gugatan itikad
hutangnya
tidak
kepada
balk
dart
Tergugat
Penggugat
I
serta
untuk
berusaha
mengahalang-halangi penyelesaian piutang Negara ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, tuntutan Penggugat agar perbuatan Tergugat
I
NT
-
dinyatakan bertentangan
dengan
ketentuan hukum yang
harus ditolak ; -
ILA
berlaku dan penyelesaian kredit harus melalui prosedur gugatan biasa,
Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat II telah melakukan tugasnya sesuai dengan
hukum
yang
berlaku,
maka
segala
tindakan2
AD
yang telah dilakukannya patut dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum ; -
Bahwa demikian pula permohon Provisi yang dimohonkan Penggugat
NG
dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak, Karena tidak berdasarkan hukum sama sekali ; Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, cukup alasan bagi
PE
Majelis Hakim Yth. menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; JAWABAN TERGUGAT II : DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa
Tergugat
II
menolak
dalildalil
gugatan
Penggugat,
kecuali
terhadap apa apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II ; I . EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LEBEL 2 Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas unit mana yang digugatan didalam perkara tni, apakah PUPN atau KP3N. OIeh Karena kedua unit InstansI
8
ME DA N
pemerintah tersebut berbeda satu dengan lainnya ;
3 PUNP Wilayah I Medan bertanggung jawab kepada Ketua PUPN Pusat dan
anggotanya
terdirt
dart
beberapa
instanst,
sepertt
kejaksaan,
kepolisian, Pemda setempat dan KP3N Medan, sedangkan KP3N Medan bertanggung jawab kepada BUPLN Pusat dan Pegawainya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dilngkungan Departemen Keuangan ;
4. Bahwa oleh Karena gugatan Penggugat kabur dalam menyebutkan subjek
Perdata,
maka
dinyatakan tidak dapat diterima ; POKOK PERKARA:
sudah
seharusnya
gugatan
Penggugat
ING
diperadilan
GI
gugatan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat beracara
1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas,
NT
mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini ; 2. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil – dalil Penggugat kecuali apa – apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II ;
ILA
3. Bahwa objek yang permasalahan oleh Penggugat adalah dalam perkara ini adalah empat bidang tanah masing masing : a. Tanah seluas 307,8 M2 berikut bangunan yang terletak diatasnya JI.
AD
Seksama BIok H No. 13 Medan ; b. Tanah seluas 1.198,05 M2 berikut bangunan diatasnya terletak di Jalan Merak Gg Angkola No. 40 B Medan ;
NG
c. Tanah seluas 632 M2 berikut bangunan diatasnya terletak di Jalan Perjuangan Gg Usaha No. 68 A Medan ; d. Tanah seluas 1.1932 M2 berikut segala yang ada diatasnya terletak
PE
di Jalan Tuasan KeI. Siderejo Hilir Kec. Medan Denni Kodya Medan ; Keempat tanah tersebut diatas selanjutnya disebut objek sengketa ;
4. Bahwa objek sengketa tersebut diatas telah dijaminkan oleh suami Penggugat yang dilanjutkan oleh Penggugat sebagai ahli waris atas pinjaman kredit pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara ; 5. Bahwa hutang Penggugat telah dikategorikan sebagai piutang macet oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara menurut ketentuan yang
berlaku
kepada
hams
Pengadilan
diserahkan Negeri
kepada
Medan
vide
PUPN UU
Cab No.
Medan 49
Prp
bukan 1960
sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ; 6. Bahwa didalam UU No. 49 Prp Tahun 1960 Pasal 12 ayat 1 ditentukan " 9
Instansi
Pemerintah
ME DA N
Instansi-
dan
Badan-Badan
Negara
diwajibkan
menyerahkan piutang – piutangnya yang ada dan besarnya telah dipastikan menurut hukum akan penanggung hutang tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada PUPN ; 7. Bahwa
dalil
posita
gugatan
Penggugat
butir
5
menyatakan
dalam
persetujuan membuka kredit No. CU/ 344/ KU/ 87 tanggal 10 Agustus 1987 menentukan Panitera Pengadilan Negeri Medan dipilih sebagai domisili.
Maksud
dari
klausul
Perjanjian
dimaksud
GI
tempat
bukan
pengurusan piutang negara dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan
perjanjian
tersebut
ING
akan tetapi apabila ada persengketaan dikemudian hari akibat dari diadili
oleh
Pengadilan
Negeri
Medan,
bukan
masalah pengurusan piutangnya. Aturan mengenai pengurusan piutang negara telah diatur oleh UU No. 49 Prp Tahun 1960 ;
NT
8. Bahwa oleh karena penafsiran yang dlambil oleh Penggugat terhadap Akte Perjajian tersebut adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali, maka
sudah
seharusnya
Majelis
Hakim
yang
terhormat
menolak
ILA
gugatan Penggugat aquo ;
9. Bahwa Pengumuman lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat II melalui harian Mimbar Umum Senin tanggal 26 Oktober 1998 adalah sesuai
AD
dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dlatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 295/ KMKO9/ 1993. Karenanya pengumuman tersebut sah dan berharga ; bahwa
NG
10. Bahwa ketentuan UU No. 49 Prp Tahun 1960 tersebut menentukan Tergugat
I
harus
melimpahkan
pengurusan
piutang
negara
kepada Tergugat II, dan telah dilaksanakan dengan Surat Nomor : 130/
PE
CU-PK/ MK/ 97 tanggal 24 September 1997 dan dlterima oleh KP3N Medan dengan Surat No. 023/ WPN 01/ KP. 02101/ 1997 tanggal 24 September
1997.
Dengan
diterimanya
piutang
macet
tersebut
oleh
KP3N Medan secara hukum kewenangan pengurusan piutang negara atas nama Sori Poso Siregar telah beralih kepada PUPN Cab Medan ; 11. Bahwa pada saat dlserahkan pengurusan piutang negara atas nama Sori Poso Siregar hutang telah berjumlah Rp. 142.958.573.11,- kepada Penggugat
telah
dipanggil
sebanyak
tiga
kali
untuk
menyelesaikan
hutangnya kepada Negara akan tetapi panggilan tersebut tidak pernah dipenuhi maka dikeluarkanlah Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama CV.
Sori
Poso
Siregar
/
Klinik
10
Bersalin
Sovia
yang
menetapkan
Penggugat
kepada
Negara
ME DA N
hutang
oq.
BPDSUumut
sebesar
Rp.
142.958.573.11,- ditambah biaya administasi pengurusan sebesar 10 %;
12. Bahwa untuk mengembalikan keuangan negara yang berada ditangan debitur/ Penggugat dikeluarkanlah Surat Paksa No. SP-23/ PUPNW. I/ 1998
tanggal
03
Maret
1998,
dilanjutkan
dengan
upaya
penyitaan
terhadap keempat barang jaminan milik Debitur yang dilaksanakan pada
GI
tanggal 14 Juli 1998 ;
13. Bahwa oleh Karena Pengurusan Piutang Negara atas nama CV. Sort Siregar
yang
berdasarkan seharusnya
dilakukan
oleh
perundang-undangan dilelang
Tergugat
ING
Poso
untuk
yang
mengembalikan
II
telah
dilaksanakan
berlaku,
dan
sudah
keuangan
negara
yang
Majelis
NT
berada ditangan Penggugat ; M a k a : berdasarkan uraian tersebut Tergugat II mohon kepada Hakim
Pengadilan
Negeri
Medan
berkenan
memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :
ILA
DALAM EKSEPSI : -
Menerima Eksepsi Tergugat II ;
-
Menyatakan diterima ;
AD
tidaknya
gugatan
menyatakan
Penggugat gugatan
ditolak Penggugat
atau
setidak-
tidak
dapat
NG
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
-
Setidak-tidaknya
gugatan
Penggugat
PE
menyatakan
tidak dapat diterima ; -
Mohon putusan yang seadil – adilnya ;
Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : MENGADILI DALAM PROVISI : - Menolak tuntutan Provisi ; DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Tergugat – Tergugat ; 11
ME DA N
DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini , yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 68.000,- ( enam puluh delapan ribu rupiah ) ; Setelah membaca berturut-turut :
Akta
banding
nomor
124/1999,yang
dibuat
dan
GI
1.
ditanda
tangani
oleh
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada
ING
hari Sabtu tanggal 12 Juni 1999 Fachruddin Rifai SH selaku kuasa Hukum Ny. Serinaviah br. Ritonga sebagai Penggugat ,telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 505/Pdt.G/1998/PN-Mdn ,tanggal 02 Juni 1999;
Relaas Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 505/Pdt.G/1998/PN.Mdn ,
NT
2.
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 telah permintaan
banding
tersebut
kepada
Kuasa
Hukum
ILA
memberitahukan
Terbanding- I/Tergugat – I ; 3.
Relaas Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 505/Pdt.G/1998/PN.Mdn ,
AD
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2008 telah memberitahukan
permintaan
banding
tersebut
kepada
Kuasa
Hukum
4. Relaas
NG
Terbanding- II / Tergugat – II ; Pemberitahuan
505/Pdt.G/1998/PN.Mdn,
Memeriksa
berkas
Perkara
Nomor
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita J
PE
Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 03
anuari 2008, telah memberitahukan kepada Fachruddin SH Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding,untuk diberikan kesempatan membaca berkas perkara banding dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan,sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaaan ditingkat banding; 5. Relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara Nomor 505/Pdt.G/1998/ PN.Mdn,
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri
Medan menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 ,telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding- I / Tergugat – I ,untuk diberikan kesempatan membaca berkas perkara banding dalam waktu 14 hari sejak
12
ME DA N
pemberitahuan,sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaaan ditingkat banding;
6. Relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara Nomor 505/Pdt.G/1998/ PN.Mdn,
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri
Medan menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2008,telah memberitahukan kepada Terbanding - II/Tergugat -
II,untuk diberikan
kesempatan membaca berkas perkara banding dalam waktu 14 hari sejak
ING
untuk pemeriksaaan ditingkat banding;
GI
pemberitahuan,sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:
Menimbang, bahwa karena permohonan banding Penggugat/ Pembanding
NT
diajukan dalam tenggang waktu maupun dengan tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
ILA
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan dan surat-surat dalam berkas perkara Nomor : 505/Pdt.G/1998/PN.Mdn dan salinan resmi putusan Pengadilan Hakim
AD
Negeri Medan Nomor : 505/Pdt.G/1998/PN.Mdn tanggal 02 Juni 1999,
peradilan tingkat banding menilai bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh
NG
karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;
bahwa
Pembanding/Penggugat
dalam
perkara
ini
tidak
PE
Menimbang,
mengajukan memori banding , sehingga majelis Hakim tingkat Banding tidak mengetahui alasan atau keberatan Pembanding/Tergugat II mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Juni 1999 Nomor 505/Pdt.G/1998/PN.Mdn tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 505/Pdt.G/1998/PN.Mdn, tanggal 02 Juni 1999, dapat dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat,berada dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul peradilan;
13
dalam kedua tingkat
ME DA N
Memperhatikan Pasal : 199 sampai Pasal : 205 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I
:
Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor
:
GI
505/Pdt.G/1998/PN.Mdn, tanggal 02 Juni 1999, yang dimohonkan banding; Menghukum Pembanding / Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam
ING
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding secara tanggun renteng sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
NT
Medan pada hari : RABU.tanggal 13 April 2016 oleh kami,SABAR TARIGAN SIBERO, SH,MH sebagai Ketua Majelis, SAMA RAJA MARPAUNG,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan
ILA
Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Pebruari 2016 Nomor: 44/PDT/2016/PTMDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN ,tanggal 18 April 2016 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim
AD
Anggota tersebut dan dibantu oleh MANGARATUA SIMARMATA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;
Ketua Majelis,
NG
Hakim Hakim Anggota,
PE
- TTD-
SAMA RAJA MARPAUNG,SH
- TTD SABAR TARIGAN SIBERO,SH.MH
- TTD -
ABDUL FATTAH,SH,MH Panitera Pengganti ,
- TTD MANGARATUA SIMARMATA,SH
14
ME DA N
PE
NG
AD
ILA
NT
ING
GI
Biaya-biaya : 1. Materai putusan ……. Rp. 6.000,2. Redaksi ………… …… Rp. 5.000,3. Leges …………………. Rp. 3.000,4. Pemberkasan …………Rp. 136.000,Jumlah ………………… Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
15
