PENGADILAN TINGGI MEDAN

PUTUSAN NOMOR 141/PDT/2017/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

ME DA N

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. FAISAL SADAT SOADUAN HARAHAP S.Ag, SH, MH, tempat lahir Siancimun tanggal 4 Januari 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal dahulu di Jalan Sei Piasa Nomor 5 Simpang Enam Kelurahan Kisaran Barat

GG I

Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dan sekarang beralamat di Jalan Bacang Nomor 12 Lingkungan VI Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;

TIN

2. SUWAGE, tempat lahir Sinung Rejo tanggal 25 Juni 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun VI RT/RW 002/008 Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut

N

sebagai Pembanding II semula Tergugat III;

ILA

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I dan

Pembanding

II semula Tergugat III diwakili oleh kuasanya

Syahrunsyah, SH, MH dan Dedi Ismadi, SH, keduanya Advokat/

AD

Penasihat Hukum beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 315 Kelurahan Teladan,

Kecamatan

Kisaran Timur,

Kabupaten

PE

NG

Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016, selanjutnya disebut sebaga para Pembanding semula para Tergugat; LAWAN

1. Drs. MARA BAKTI HARAHAP, tempat lahir Sialang Bujing tanggal 9 Oktober 1967, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sei Alim Hasak Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

Halaman 1 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2017/PT MDN

2. NAHRUM, tempat lahir Sibulan-bulan tanggal 22 Juli 1959, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun VI Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

ME DA N

3. ZAMAN, tempat lahir Tarlola tanggal 13 Juli 1963, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun V Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan,. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Zulkifli, SH dan Dian Novita

Marwa,

SH,

keduanya

Advokat/Penasihat

Hukum

beralamat di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan,

GG I

berdasarkan surat khuasa khusus tanggal 7 April 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

4. SENIRA, lahir tanggal 10 Juni 1956, jenis kelamin perempuan, agama

TIN

Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun VI Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula

5. PEJABAT

N

Tergugat II;

PEMBUAT

AKTA

TANAH(PPAT)

DAERAH

KERJKA

ILA

KABUPATEN ASAHAN, YANG DALAM HAL INI NOTARIS INDRA PERDANA TANJUNG, SH, MKn, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Perumahan Griya Kisaran Nomor 14 BB

AD

Kisaran Timur Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat IV;

PE

NG

6. PRESIDEN

REPUBLIK

KEMENTERIAN REPUBLIK

INDONESIA, HUKUM

DAN

INDONESIA,

Cq.

Cq. HAK

A.n.

MENTERI

ASASI

MANUSIA

DIREKTUR

JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM, yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X6/6-7 Gedung Sentra Mulia Lantai 3 dan 6 Kuningan Jakarta Selatan, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Daulat Pandapotan Silitonga, Maftuh, Hendra Andy Satya Gurning, Amien Fajar Ocham, Iwan Setiawan, Faraitody Rinto Hakim, Daniel Duardo Noorwijonarko, Dharmawan Hendarto dan Triana Nurhasanah, masing-masing Pegawai di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 141/PDT/2017/PT MDN

Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat V; Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca:

ME DA N

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Mei 2017 Nomor 141/PDT/2017/PT MDN tentang Penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 141/PDT/2017/PT MDN, tanggal 18 Mei 2017 oleh tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut; 3. Berkas perkara Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN Kis dan salinan putusannnya tanggal 15 Nopember 2016 serta surat-surat yang berhubungan dengan

GG I

perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA: Membaca dan mengutip surat gugatan Terbanding semula Penggugat

TIN

tertanggal 8 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 8 April 2016 dibawah Register Nomor: 27/Pdt.G/ 2016/PN.Kis, mengemukakan dalil-dalai sebagai berikut:

N

1. Bahwa eksistensi dan kafasitas Para Penggugat adalah sebagai Pendiri

ILA

Yayasan Wakaf Shadr El - Islam yang berkedudukan di Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, berdasarkan Akta Notaris Nomor: 02 Tanggal 07-03-2006, dan untuk pertama kalinya berdasarkan

AD

Akta tersebut Para Penggugat diangkat sebagai Pengurus Yayasan tersebut, dan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, dan Tergugat - II adalah termasuk sebagai pendiri yayasan, dan pada

NG

dasarnya hubungan hukum dengan Para Tergugat dalam perkara a quo adalah dikarenakan terbitnya Akta baru Pendirian Yayasan Wakaf Shadr El

PE

- Islam Asahan dengan Nomor Akta : 454, tanggal 22 September 2014, yang dimohonkan pembuatannya oleh Tergugat - I, Tergugat – II, dan Tergugat - III, dihadapan dan diterbitkan oleh Tergugat IV, serta pengesahan badan hukumnya diterbitkan oleh Tergugat - V;

2. Bahwa pada awalnya Para Penggugat dipertengahan bulan Februari 2013 ada mengikuti pertemuan dan sosialisasi di Perguruan Sekolah Alwasliyah Kisaran Jl Prof M.Yamin yang digagas oleh Forum Guru Guru Madrasah Swasta atau disingkat FOGMAS bekerjasama dengan Notaris-Notaris yang


ada di Kabupaten Asahan, dan termasuk Tergugat - IV juga hadir, dimana pertemuan sosialisasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan pengesahan badan hukum bagi yayasan yang berlum terdaftar di Kemenkumham RI; 3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2013, Para Penggugat mendatangi kantor Tergugat - IV untuk meminta bantuan atau jasa

ME DA N

mendapatkan pengesahan dan pendaftaran Yayasan Wakaf Shadr El Islam berdasarkan Akta Nomor 02 Tanggal 07-03- 2006 ke Tergugat - V dan berikutnya Para Penggugat pada kesempatan lainya menyerahkan biaya dan dokumen atau syarat-syarat yang dibutuhkan oleh Tergugat - IV; 4. Bahwa kemudian Para Penggugat setelah menunggu cukup lama tidak ada kabar berita dari Tergugat - IV, akhirnya Para Penggugat datang kembali ke Kantor Tergugat - IV untuk mempertanyakan langsung kepada Tergugat -

GG I

IV, namun Para Penggugat tidak bertemu, tetapi Para Penggugat menerima pemberitahuan secara tertulis tanggal 11 Oktober 2013 dari Tergugat - IV yang menyatakan bahwa Akta nomor 02 Tanggal 07-03-2006 masih dalam pengurusan Tergugat - IV;

TIN

5. Bahwa berselang lebih kurang satu tahun kemudian, dimana Penggugat - I pada pertengahan Tahun 2015 berkesempatan berkujung ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara di Medan dalam satu urusan

N

pekerjaan, dimana Penggugat - I mendapatkan satu bundle Fotocopy Akta Notaris Yayasan Wakaf Shadr El -Islam Asahan dengan Akta Notaris

ILA

Nomor :454 tanggal 22-09-2014 berkedudukan di Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan yang diterbitkan oleh Tergugat IV, dimana terdapat nama -nama Para Penggugat dan nama-nama

AD

Tergugat - I, Tergugat - II, dan Tergugat - III dalam Akta Nomor: 454 Tahun 2014 tersebut baik sebagai Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

NG

Yayasan, padahal Para Penggugat sebelumnya tidak mengetahui sama sekali adanya penerbitan Akta Nomor: 454 Tahun 2014 tersebut;

6. Bahwa dengan terbitnya Akta Nomor: 454 Tahun 2014 yang diperuntukan

PE

untuk Yayasan Wakaf Shadr El Islam Asahan yang berkedudukan di Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dan Para Penggugat menjadi heran dan merasa aneh mengingat Para Penggugat tidak pernah datang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menghadap Tergugat - IV untuk meminta atau berkeinginan menerbitkan Akta Baru atau meminta perubahan Akta Nomor: 02 Tahun 2006 atas nama Yayasan Wakaf Shadr El - Islam, dan terlebih lagi Para Penggugat tidak


pernah menanda tangani atau membubuhkan tanda tangan pada Minute Akta Nomor : 454 tanggal 22-09-2014 dihadapan Tergugat - IV; 7. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah membubuhkan/menanda tangani Minute Akta Nomor : 454 Tahun 2014 untuk Yayasan Wakaf Shadr El Islam Asahan, maupun memberi kuasa kepada Tergugat - I selaku

ME DA N

Pembina dalam Akta Nomor 02 Tahun 2006, maupun Tergugat - II dan Tergugat - III untuk menghadap Tergugat - IV membuatkan dan menerbitkan Akta Nomor: 454 tahun 2014 tersebut, maka penerbitan Akta Nomor: 454 Tahun 2014 adalah cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Yayasan Wakaf Shadr El - Islam yang berkedudukan di Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;

GG I

8. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui atas dasar apa Tergugat - I membuat dan menghadap Tergugat - IV untuk menerbitkan Akta Nomor: 454 Tahun 2014 tersebut karena sejak berdirinya Yayasan Wakaf Shadr El - Islam ini, Tergugat - I tidak pernah mengubris dan memperhatikan

TIN

perkembagan yayasan, dan setelah yayasan yang bergerak dibidang pendidikan ini maju dan berkembang dikelola oleh Para Penggugat, tibatiba Tergugat - I muncul kembali dan melakukan perubahan Akta Nomor: 02

N

Tahun 2006 tersebut ke Akta Nomor: 454 Tahun 2014, yang Minute Akta Nomor: 454 tersebut tanpa ditanda tangani oleh Para Penggugat;

ILA

9. Bahwa lebih lanjut Tergugat - I selaku Pembina sampai saat ini tidak pernah melaksanakan rapat Pembina untuk membentuk Anggota Pembina sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 angka 6 Akta Pendirian

AD

Nomor: 02 Tahun 2006 atas nama Yayasan Wakaf Shadr El - Islam; 10. Bahwa disamping itu juga Tergugat - I dalam mengajukan dan membuat

NG

perubahan Akta Nomor: 02 Tahun 2006 ke Akta Nomor: 454 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat - IV tidak pernah terlebih dahulu melaksanakan Rapat Pembina tentang perubahan Anggaran Dasar

PE

Yayasan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 37 Anggaran Dasar / Akta Nomor: 02 Tahun 2006;

11. Bahwa

oleh karena Tergugat - I, tidak melaksanakan Pasal 8 angka 6

dan Pasal 37 Anggaran Dasar / Akta Nomor: 02 Tahun 2006, kemudian mengangkat Tergugat - II dan Tergugat - III, sebagai Pengurus dan Pengawasan dalam yayasan tersebut dengan membuat dan menerbitkan Akta Nomor: 454 tahun 2014 dihadapan Tergugat - IV, dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum ( Onrecht matige daad ), karena


penerbitan Akta Nomor: 454 Tahun 2014 tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya sebagaimana yang diamanatkan oleh AD / Akta Nomor : 02 Tahun 2006 Yayasan Wakaf Shadr El - Islam; 12. Bahwa perbuatan Tergugat - I yang meminta kepada Tergugat - IV, untuk pengurusan kepada Tergugat - V dalam penerbitan Pengesahan Pendirian

ME DA N

Badan Hukum Yayasan Wakaf Shadr El - Islam Asahan berdasarkan Akta Nomor: 454 Tahun 2014 minutenya tanpa ditanda tangani oleh Para Penggugat, adalah cacat hukum, dan oleh karenanya Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wakaf Shadr El - Islam Asahan yang diterbitkan oleh Tergugat - V dengan Nomor : AH U - 06540. 50. 10. 2014, haruslah dinyatakan batal demi hukum, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

GG I

13. Bahwa untuk mendukung pembuktian bahwa Akta Nomor : 454 Tahun 2014 tersebut sudah bukan merupakan Akte Autentik, Tergugat - IV telah pula menerbitkan PEMBATALAN AKTA NOMOR 244 TERTANGGAL 24 FEBRUARI 2016 atas penerbitan Akta Nomor :454 tanggal 22-09-2014

TIN

berkedudukan di Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar Akta Nomor: 454 Tahun 2014

N

haruslah dinyatakan batal demi hukum, dan menyatakan demi hukum Akta Nomor : 02 Tahun 2006 masih tetap sah dan berkekuatan hukum mengikat;

ILA

14. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti outentik menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

AD

perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta ( Uitvoerbaar Bij Vorraad ), meskipun

NG

ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan dan dalil hukum yang diuraikan diatas, maka

PE

Penggugat - I, Penggugat - II, dan Penggugat - III, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk memanggil Pihak - Pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya menggambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat - I, Penggugat - II, dan Penggugat - III, untuk seluruhnya;


2. Menyatakan Akta Nomor: 02 Tahun 2006 tentang Yayasan Wakaf Shadr El Islam yang berkedudukan di Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan adalah sah dan mengikat; 3. Menyatakan Akta Nomor : 454 Tahun 2014, yang dibuat dihadapan Tergugat - IV atas nama Yayasan Wakaf Shadr El - Islam Asahan yang tidak dihadiri

ME DA N

dan tidak pernah ditanda tangani minute aktanya oleh Para Penggugat, yang telah diterbitkan AHU-nya oleh Tergugat - V, adalah tidak sah / cacat hukum dan batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan perbuatan Tergugat - I s/d Tergugat - IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad );

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad ) meski ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya

GG I

hukum lainnya dari Tergugat;

6. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat; Subsidair :

TIN

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohonlah putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono); Bahwa terhadap gugatan para Terbanding semula

para Penggugat

N

tersebut, Turut Terbanding IV semula Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

ILA

DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa pada awal bulan Februari 2013 PENGGUGAT dan TERGUGAT IV pernah mengikuti pertemuan dan sosialisasi tentang pengesahan badan

AD

hukum Yayasan di Perguruan Sekolah Al-Wasliyah Kisaran Jalan Prof. M.Yamin yang diinisiasi oleh organisasi Forum Guru Madrasah Swasta

NG

(FOGMAS) Kabupaten Asahan; 2. Bahwa pada akhir Februari 2013, PENGGUGAT dan TERGUGAT I secara terpisah pernah mendatangi kantor TERGUGAT IV untuk melakukan

PE

pengesahan badan hukum Yayasan Wakaf Shadr El-lslam berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 7 Maret 2006 tentang Yayasan Wakaf Shadr Ellslam, yang dikeluarkan oleh Notaris MUHAMMAD ALI ANSYARI, S.H, berdasarkan SK MENKEH RI Nomor C- 1054.HT.03.01 -1999 Tanggal 3 Mei 1999;

3. Bahwa benar TERGUGAT IV pernah menerbitkan Akta Notaris Nomor 454 tanggal 22 September 2014 tentang Pendirian Yayasan Wakaf Shadr El Islam Asahan;


4. Bahwa benar berdasarkan isi gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT merupakan Pendiri Yayasan Wakaf Shadr El-lslam berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 7 Maret 2006 tentang Yayasan Wakaf Shadr El-lslam, yang dikeluarkan oleh Notaris MUHAMMAD ALI ANSYARI, S.H, berdasarkan SK MENKEH RI Nomor C-1054.HT.03.01-

ME DA N

1999 Tanggal 3 Mei 1999;

5. Bahwa penerbitan Akta Notaris Nomor 454 tanggal 22 September 2014 tentang Pendirian Yayasan Wakaf Shadr El Islam Asahan diperbuat berdasarkan BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBINA YAYASAN WAKAF SHADR EL-ISLAM tertanggal 20 September 2014 yang disampaikan TERGUGAT

I

kepada

TERGUGAT

IV,

beberapa

isinya

Pembina

menyimpulkan hal-hal penambahan/perbaikan sebagai berikut:

GG I

- Nama Yayasan : "YAYASAN WAKAF SHADR EL-ISLAM ASAHAN", (angka 1 dalam Berita Acara); - Para Pendiri Yayasan:

a. FAISAL SADAT SOADUAN HARAHAP, Sarjana Agama, Sarjana

TIN

Hukum, Magister Hukum;

b. Doktorandus MARA BAKTI HARAHAP, Sarjana Pendidikan Islam; c. ZAMAN NASUTION;

N

d. NAHRUN SITORUS;

e. MUGIANTO; (angka 5 dalam Berita Acara);

ILA

- Pengurus Yayasan:

Ketua : SUWAGE, Sarjana Ekonomi; Sekretaris : ZAMAN NASUTION;

AD

Bendahara : NAHRUN SITORUS (angka 7 dalam Berita Acara);

- Pengawas Yayasan : MUGIANTO (angka 8 dalam Berita Acara);

NG

6. Bahwa benar TERGUGAT I pernah menyerahkan kepada TERGUGAT IV berupa SURAT PERNYATAAN pengunduran diri PENGGUGAT I yang ditandatangani di atas materai tertanggal 20 September 2014 menyatakan

PE

dengan sebenarnya dan/atau sesungguhnya, bahwa sejak tanggal surat ini PENGGUGAT I mengundurkan diri sebagai Pengurus/Ketua Yayasan Wakaf Shadr El-Islam, Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;

7. Bahwa benar Tergugat IV pernah menerbitkan Akta Notaris Nomor 244 tanggal

24

Februari

2016

Tentang

Pembatalan

Akta

berdasarkan

permohonan secara tertulis oleh PENGGUGAT dimana isinya telah saling bermufakat dan bersetuju untuk membatalkan Akta Nomor 454 tanggal 22 September 2014 tentang pendirian Yayasan Wakaf Shadr El- Islam Asahan;


8. Bahwa benar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tetap tidak mau membatalkan Akta Nomor 454 tanggal 22 September 2014 tentang pendirian Yayasan Wakaf Shadr El-Islam Asahan; 9. Bahwa akta Notaris sebagai akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi, "suatu akta otentik ialah suatu akta yang

ME DA N

didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya", maka jika para pihak dalam Akta Nomor 454 tanggal 22 September 2014 tentang pendirian Yayasan Wakaf Shadr El-Islam Asahan tidak semuanya sepakat untuk membatalkan akta tersebut, maka salah satu pihak

dapat

menggugat

pihak

lainnya

dengan

gugatan

untuk

mendegradasikan akta otentik menjadi akta di bawah tangan;

GG I

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan uraikan diatas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa perkara perdata a quo agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya sebagai berikut:

TIN

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

N

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara; Atau;

ILA

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); Membaca jawaban Terbanding IV semula Tergugat V yang pada

AD

pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI;

NG

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT; 1. Bahwa eksepsi kompetensi absolut yang disampaikan TERGGUGAT V mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

PE

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah; Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:


"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi";

ME DA N

2. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU06540.50.10.2014 tanggal 23 September 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Wakaf Shadr El-lslam Asahan, merupakan produk hukum tata Usaha Negara sehingga sebagaimana dijelaskan pada angka 1 diatas, maka seharusnya gugatan diajukan ke PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah salah alamat dalam

GG I

pengajuan gugatan perkara a quo, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, dalam perkara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini khususnya terhadap kedudukan TERGUGAT V dalam perkara ini;

TIN

EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK (error in persona); 1. Bahwa para PENGGUGAT dalam posita tidak menjelaskan apa yang dilanggar TERGUGAT V terkait penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum

N

dan HAM RI Nomor: AHU-06540.50.10.2014 tanggal 23 September 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Wakaf Shadr El-lslam Asahan,

ILA

karena sebagaimana Para PENGGUGAT kemukakan dalam gugatan hanya mempermasalahkan keberadaan akta Nomor 454 tanggal 22 September 2014 yang dibuat Notaris Indra Perdana Tanjung (TERGUGAT IV), dimana

AD

TERGUGAT V jelas tidak ada kepentingannya dengan keberadaan akta tersebut;

NG

Dengan demikian kurang tepat apabila Para PENGGUGAT menarik TERGUGAT V sebagai pihak dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat mengeluarkan TERGUGAT V sebagai

PE

pihak, atau setidak-tidaknya gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO);

DALAM POKOK PERKARA; 1. Bahwa dalam database ahuonline Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum

Yayasan

Wakaf

Shadr

El-lslam

Asahan,

Nomor

AHU-

06540.50.10.2014 tanggal 23 September 2014 yang diterbitkan TERGUGAT V permohonan diajukan oleh Indra Perdana Tanjung, SH, M.Kn (TERGUGAT IV);


2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Yayasan Wakaf Shadr El-lslam Asahan, Nomor AHU-06540.50.10.2014 tanggal 23 September 2014 secara legal formil atau legal administratif, telah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

ME DA N

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan peraturan pelaksananya serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

3. Setelah dicermati terhadap isi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, sengketa ini sumber permasalahan yang sebenarnya adalah terbitnya Akta Nomor 454 tanggal 22 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Indra

GG I

Perdana Tanjung, SH, M.Kn (TERGUGAT IV) di Kabupaten Asahan, dimana para PENGGUGAT merasa tidak pernah menghadap TERGUGAT IV untuk membuat Akta dan tidak pernah membubuhkan/menandatangani Minuta Akta Nomor 454 tanggal 22 September 2014. Yang kemudian Akta Nomor

TIN

454 tersebut oleh TERGUGAT IV diajukan permohonan pengesahan badan hukum kepada TERGUGAT V dalam Sistem ahuonline untuk disahkan status badan hukum yayasannya;

diajukan

N

4. Bahwa pengesahan badan hukum Yayasan Wakaf Shadr El-lslam Asahan permohonannya

melalui

TERGUGAT

IV

dimana

proses

ILA

pengajuannya, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 63

AD

Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan Jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 5

NG

Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan. Hal ini berarti bahwa

Yayasan

Wakaf

Shadr

El-lslam

Asahan

berdasarkan

Akta

TERGUGAT IV Nomor 454 tanggal 22 September 2014 adalah badan hukum

PE

yayasan baru (pendirian murni), tidak terkait sejarah dengan Yayasan Wakaf Shadr El-lslam berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tahun 2006. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Yayasan Wakaf Shadr El-lslam Asahan bukanlah kelanjutan dari Yayasan Wakaf Shadr El-lslam;

5. Bahwa berdasarkan database AHU Online Yayasan Wakaf Shadr El-lslam Asahan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 454 Tanggal 22 September 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT IV, susunan Pendiri adalah sebagai berikut:


a. Faisal Sadat Soaduan Harahap (TERGUGAT I); b. Mara Hakti Harahap (PENGGUGAT I); c. Nasrun (PENGGUGAT II); d. Zaman (PENGGUGAT III); e. Mugianto (TERGUGAT II).

ME DA N

Dengan Organ Yayasan; Pembina:

Faisal Sadat Soaduan Harahap (TERGUGAT I); Pengurus: Ketua Umum

: Suwage (TERGUGAT III);

Sekretaris Umum : Zaman (PENGGUGAT III); Bendahara Umum

: Nasrun (PENGGUGAT II);

Mugianto (TERGUGAT II);

GG I

Pengawas:

6. Bahwa memperhatikan uraian pada angka 3 sampai dengan angka 5 di atas, peran TERGUGAT V dalam hal ini adalah pasif, karena hubungan dan

TIN

perbuatan hukum diantara pihak yang saling bersengketa dalam perkara ini pada dasarnya dilakukan tanpa campur tangan TERGUGAT V, apalagi pendaftaran pengesahan badan hukum yayasan dilakukan secara online

N

pada sistem AH U Online. Pihak yang lebih mengetahui tentang keberadaan yayasan adalah TERGUGAT IV, hal ini dikarena semua dokumen

ILA

pengesahan pendirian yayasan disimpan oleh Notaris (TERGUGAT IV) sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.

AD

Sedangkan TERGUGAT V hanya menerima isian data dari TERGUGAT IV, yang sebagian isian datanya sebagaimana telah diuraikan pada angka 5 di

NG

atas;

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT V uraikan atas, bersama ini TERGUGAT V menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang

PE

Terhormat yang memeriksa perkara perdata a quo agar dapat memberikan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI; 1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT; 2. Mengeluarkan TERGUGAT V sebagai Pihak dalam Perkara Perdata Nomor 27/Pdt-G/2016/PN.Kis, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA;


1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima; 2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara; Bahwa terhadap gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) tersebut,

pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI; EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

ME DA N

Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban,yang pada

1. Bahwa eksepsi kompetensi absolut yang disampaikan TERGGUGAT V mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tuntutan agar

GG I

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

TIN

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

N

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

ILA

tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi"; 2. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU06540.50.10.2014 tanggal 23 September 2014 tentang Pengesahan Badan

AD

Hukum Yayasan Wakaf Shadr El-lslam Asahan, merupakan produk hukum tata Usaha Negara sehingga sebagaimana dijelaskan pada angka 1 diatas,

NG

maka seharusnya gugatan diajukan ke PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA; Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah salah alamat dalam

PE

pengajuan gugatan perkara a quo, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, dalam perkara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini khususnya terhadap kedudukan TERGUGAT V dalam perkara ini;

EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK (error in persona); 1. Bahwa para PENGGUGAT dalam posita tidak menjelaskan apa yang dilanggar TERGUGAT V terkait penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-06540.50.10.2014 tanggal 23 September 2014


tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Wakaf Shadr El-lslam Asahan, karena sebagaimana Para PENGGUGAT kemukakan dalam gugatan hanya mempermasalahkan keberadaan akta Nomor 454 tanggal 22 September 2014 yang dibuat Notaris Indra Perdana Tanjung (TERGUGAT IV), dimana TERGUGAT V jelas tidak ada kepentingannya dengan keberadaan akta

ME DA N

tersebut;

Dengan demikian kurang tepat apabila Para PENGGUGAT menarik TERGUGAT V sebagai pihak dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat mengeluarkan TERGUGAT V sebagai pihak, atau setidak-tidaknya gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO); DALAM POKOK PERKARA;

Hukum

Yayasan

Wakaf

GG I

1. Bahwa dalam database ahuonline Surat Keputusan Pengesahan Badan Shadr

El-lslam

Asahan,

Nomor

AHU-

06540.50.10.2014 tanggal 23 September 2014 yang diterbitkan TERGUGAT V permohonan diajukan oleh Indra Perdana Tanjung, SH, M.Kn (TERGUGAT

TIN

IV);

2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Yayasan Wakaf Shadr El-lslam Asahan, Nomor AHU-06540.50.10.2014 tanggal 23

N

September 2014 secara legal formil atau legal administratif, telah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang

ILA

Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan peraturan pelaksananya serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

AD

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

NG

3. Setelah dicermati terhadap isi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, sengketa ini sumber permasalahan yang sebenarnya adalah terbitnya Akta Nomor 454 tanggal 22 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Indra

PE

Perdana Tanjung, SH, M.Kn (TERGUGAT IV) di Kabupaten Asahan, dimana para PENGGUGAT merasa tidak pernah menghadap TERGUGAT IV untuk membuat Akta dan tidak pernah membubuhkan/menandatangani Minuta Akta Nomor 454 tanggal 22 September 2014. Yang kemudian Akta Nomor 454 tersebut oleh TERGUGAT IV diajukan permohonan pengesahan badan hukum kepada TERGUGAT V dalam Sistem ahuonline untuk disahkan status badan hukum yayasannya;


4. Bahwa pengesahan badan hukum Yayasan Wakaf Shadr El-lslam Asahan diajukan

permohonannya

melalui

TERGUGAT

IV

dimana

proses

pengajuannya, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 63

ME DA N

Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan Jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan. Hal ini berarti bahwa

Yayasan

Wakaf

Shadr

El-lslam

Asahan

berdasarkan

Akta

TERGUGAT IV Nomor 454 tanggal 22 September 2014 adalah badan hukum yayasan baru (pendirian murni), tidak terkait sejarah dengan Yayasan Wakaf Shadr El-lslam berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tahun 2006. Dengan

GG I

kata lain dapat disimpulkan bahwa Yayasan Wakaf Shadr El-lslam Asahan bukanlah kelanjutan dari Yayasan Wakaf Shadr El-lslam; 5. Bahwa berdasarkan database AHU Online Yayasan Wakaf Shadr El-lslam Asahan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 454 Tanggal 22 September

TIN

2014 yang dibuat oleh TERGUGAT IV, susunan Pendiri adalah sebagai berikut:

a. Faisal Sadat Soaduan Harahap (TERGUGAT I);

N

b. Mara Hakti Harahap (PENGGUGAT I); c. Nasrun (PENGGUGAT II);

ILA

d. Zaman (PENGGUGAT III); e. Mugianto (TERGUGAT II). Dengan Organ Yayasan;

AD

Pembina:

Faisal Sadat Soaduan Harahap (TERGUGAT I);

NG

Pengurus:

: Suwage (TERGUGAT III);

Sekretaris Umum

: Zaman (PENGGUGAT III);

Bendahara Umum

: Nasrun (PENGGUGAT II);

PE

Ketua Umum

Pengawas: Mugianto (TERGUGAT II);

6. Bahwa memperhatikan uraian pada angka 3 sampai dengan angka 5 di atas, peran TERGUGAT V dalam hal ini adalah pasif, karena hubungan dan perbuatan hukum diantara pihak yang saling bersengketa dalam perkara ini pada dasarnya dilakukan tanpa campur tangan TERGUGAT V, apalagi pendaftaran pengesahan badan hukum yayasan dilakukan secara online


pada sistem AH U Online. Pihak yang lebih mengetahui tentang keberadaan yayasan adalah TERGUGAT IV, hal ini dikarena semua dokumen pengesahan pendirian yayasan disimpan oleh Notaris (TERGUGAT IV) sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.

ME DA N

Sedangkan TERGUGAT V hanya menerima isian data dari TERGUGAT IV, yang sebagian isian datanya sebagaimana telah diuraikan pada angka 5 di atas;

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan atas, bersama memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara perdata a quo agar dapat memberikan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI;

GG I

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT;

2. Mengeluarkan TERGUGAT V sebagai Pihak dalam Perkara Perdata Nomor 27/Pdt-G/2016/PN.Kis, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

TIN

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

N

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara; Atau;

ILA

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono); Bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula

AD

Tergugat II serta Terbanding II semula Tergugat III tidak mengajukan jawaban; Membaca Akta pemberitahuan putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kis

NG

tanggal 13 Desember 2016 yang menyatakan bahwa putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kis., tanggal 15 Nopember 2016 telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat III tanggal 13 Desember 2016 yang dijalankan Akta

PE

Nella Gultom, SH,. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, dan

pemberitahuan putusan nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 14 Desember 2016 yang menyatakan bahwa putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 15 Nopember 2016 telah diberitahukan kepada Tergugat IV tanggal 14 Desember 2016 yang dijalankan Nella Gultom, SH,. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran; Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 22/Akta.Pdt/2016/PN Kis tanggal 27 Desember 2016 yang ditanda tangani Nirwan Sembiring, SH,.MH, Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 141/PDT/2017/PT MDN

Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menyatakan bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat III telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Nopember 2016 Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kis tersebut tanggal 27 Desember

ME DA N

2016; Membaca Relaas Pemberitahuan Banding Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kis, tanggal 23 Januari 2017 yang dijalankan Nella Gultom, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran telah memberitahukan kepada Zulkifli SH, selaku Kuasa para Terbanding I,II,III/semula para Penggugat I, II, III, dan Relaas Pemberitahuan Banding Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kis, tanggal 25 Januari 2017 yang dijalankan Nella Gultom, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran telah memberitahukan kepada Indra Perdana Tanjung, SH, selaku

GG I

Kuasa Turut Terbanding II/semula Tergugat IV, serta Relaas Pemberitahuan Banding Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 30 Januari 2017 yang dijalankan Dini Febrianty Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, telah memberitahukan kepada Kuasa Turut Terbanding III/semula Tergugat V, bahwa

TIN

pada tanggal 27 Desember 2016 Kuasa Para Tergugat I, dan III.

telah

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Nopember 2016 Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kis tersebut ;

N

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing

ILA

Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kis, tanggal 26 Januari 2017, kepada Kuasa Pembanding I, Pembanding II semula Tergugat I,dan Tergugat III, tanggal 23 Januari 2017 kepada Kuasa Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III

AD

semula Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, tanggal 25 Januari 2017, kepada Turut Terbanding II, semula Tergugat IV dan tanggal 30 Januari 2017 kepada Turut Terbanding, III semula Tergugat V, yang dijalankan Dini Febrianty

NG

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran telah memberitahukan bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran untuk mempelajari

PE

Berkas Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kis putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Nopember 2016 Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kis, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:


Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UndangUndang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat

ME DA N

diterima; Menimbang, bahwa meskipun kuasa hukum para Pembanding semula para Tergugat menolak putusan dengan mengajukan banding, tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan yang membuat para Pembanding semula para Tergugat meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:27/Pdt.G /2016/PN Kis, tanggal 15 November 2016;

GG I

Menimbang, bahwa meskipun kuasa hukum para Pembanding semula para Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan tingkat banding, karena sesuai

TIN

ketentuan Hukum Acara Perdata tidak ada kewajibakan untuk membuat memori banding dalam setiap perkara perdata yang dimohonkan banding; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama

N

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisara Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kis., tanggal 15 November 2017 tanpa memori banding, ternyata Majelis Hakim

ILA

tingkat pertama di dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya telah berkesimpulan menyatakan gugatan para Terbanding semula para Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan tersebut tidak memenuhi

AD

persyaratan formal dan gugatan masih dapat diajukan lagi” (Vide putusan halaman 17 alinea ke-6 sampai halaman 32 alinea ke-2), maka Majelis Hakim

NG

tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut kurang tepat, sehingga pertimbangan hukum putusan

PE

tingkat pertama tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat

pertama menyatakan gugatan tidak dapat diterima yang di dasarkan pada alasan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 menyatakan “gugatan tidak dapat diterima, karena dalam perkara ini Pengadilan seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya ” ;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat rumusan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 tersebut dipandang tidak tepat sehingga terjadi kekeliruan mengutip dalam penulisan/pengetikan kata “Pengadilan”, karena Pengadilan adalah suatu Lembaga yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili

ME DA N

setiap perkara perdata maupun perkara pidana, sehingga penulisan kata “Pengadilan” tersebut telah melanggar azas hukum acara perdata, maka kata “Pengadilan” diganti dan dibaca menjadi “Penggugat”, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan “Pengadilan Tinggi tidak berwenang secara jabatan tanpa Pemeriksaan Ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan

GG I

azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:2169 K/Pdt/1994,

TIN

tanggal 28 Agustus 1997 dengan kaidah hukum “ Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siap-siapa yang dijadikan sebagai Tergugat”; Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama juga telah

N

salah dan keliru mengutip putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 429 K/Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971 yang menyatakan “dalam hal pada

ILA

waktu perkara disidangkan Tergugat ternyata telah meninggal, apabila Penggugat tidak berkeberatan, perkara dapat diteruskan oleh ahli waris

AD

Tergugat”, menurut Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mecermati dengan seksama isi putusan Mahkamah Agung Republik Indoensia Nomor:429 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 ternyata isinya yang benar adalah

NG

“bahwa gugatan kepada orang yang telah meninggal dunia harus ditujukan kepada ahli warisnya”; Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak kepada putusan Mahkamah

PE

Agung Republik Indonesia Nomor 429 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 tersebut, maka pengertian “ditujukan kepada ahli warisnya” menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah semua ahli waris dari yang meninggal yang dalam ha ini yaitu Isteri dan seluruh anak-anak dari Alm MUGIANTO lah yang harus digugat oleh para Terbanding semula para Penggugat dalam perkara a quo;


Menimbang, bahwa dengan memperbaiki pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan amar putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kis., tanggal 15 November 2017 yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan

ME DA N

benar menurut hukum, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding semula para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Undang-

GG I

Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

-

Menerima permohonan banding para Pembanding semula para Tergugat

N

tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 27/Pdt.G/

ILA

-

TIN

MENGADILI:

2016/PN Kis tanggal 15 November 2016 yang dimohon banding; Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar

AD

-

biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding

NG

ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017, oleh kami:

PE

SABAR TARIGAN SIBERO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS SILALAHI, S.H.,M.H. dan H.AGUSIN, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh TAHI PURBA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum para


Pembanding semula para Tergugat dan kuasa hukum para Terbanding semula para Penggugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

AGUSTINUS SILALAHI, S.H.,M.H.

SABAR TARIGAN SIBERO, S.H.,M.H.

GG I

H.AGUSIN, S.H., M.Hum.

ME DA N

Hakim Anggota,

TIN

Panitera Pengganti,

TAHI PURBA, S.H.

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

PE

NG

AD

ILA

N

Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah


PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents