PENGADILAN TINGGI MEDAN

ME DA N

P U T U S A N

NOMOR : 241/PID/2016/PT MDN

GI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

ING

perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

: RAMLAN;

Tempat lahir

: Pematang Siantar;

Jenis kelamin Kebangsaan

ILA

Umur/tanggal lahir

NT

Nama lengkap

NG AD

Tempat tinggal

: 55 Tahun / 01 Januari 1960; : Laki – laki; : Indonesia; : Jalan Flores Bawah Nomor 33 Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar; : Islam;

Pekerjaan

: PNS;

PE

Agama

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh: 1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan; 2. Penuntut Umum Tahanan Rumah, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015; 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Tahanan Rumah sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015; 4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016; Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; Halaman 1 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; ----------------------------------------------- Telah membaca : -------------------------------------------------------------------Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 April

2016 Nomor : 241/PID/2016/PT.MDN. , tentang Penunjukan

Majelis

Hakim

untuk

memeriksa

ditingkat banding ;

mengadili

perkara

ini

Surat – Surat yang berhubungan dengan berkas perkara banding dan

ING

II.

dan

GI

I.

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 252/PID.B/2015/PN.PMS. tanggal 23 Maret 2016 yang dimohonkan

III.

NT

banding tersebut ;

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM – 49/PSIAN/Ep.2/10/2015 ;

Kesatu :

NG AD

Primair :

ILA

DAKWAAN

Bahwa

terdakwa

RAMLAN,

bersama-sama

dengan

YUNIARTI, SH (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu empat belas bertempat di Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Diori

PE

Ganda Cabang Sinaksak di Jalan Medan-Pematangsiantar Km. 10,5 No. 24 Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun namun karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memakai akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

Bermula pada sekitar akhir bulan Desember 2010 YUNIARTI, SH bertemu dengan UMI KALSUM (DPO) di sebuah warung nasi di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar selanjutnya Yuniarti, SH menyuruh UMI

GI

KALSUM untuk membuat sebuah sertifikat Hak Milik untuk tanah dan bagunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores II Kelurahan

ING

Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ke atas nama Yuniarti, SH yang mana tanah dan bagunan tersebut sedang ditempati Yuniarti, SH dan keluarganya, padahal Yuniarti, SH mengetahui bahwa sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut

NT

adalah atas nama Ramlan yaitu Sertifikat Nomor 1525 an. Ramlan yang merupakan suami terdakwa dan telah dijual kepada Arsad sehingga telah beralih menjadi atas nama Arsad, dan Yuniarti, SH

ILA

meminta Umi Kalsum membuat mirip seperti aslinya sehingga seolaholah sertifikat Hak milik atas tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama Yuniarti, SH dan UMI KALSUM pun menyetujuinya dan

NG AD

disepakati upah pembuatan sertifikat tersebut sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) lalu Yuniarti, SH menyerahkan fotokopi sertifikat Hak Milik No. 1525 an. RAMLAN kepada UMI KALSUM untuk dibuat mirip dengan aslinya, dan setelah sertifikat tersebut selesai dibuat, Yuniarti, SH memberikan upah kepada UMI KALSUM

PE

sesuai harga yang disepakati; Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 2014 Yuniarti, SH

mengajukan pinjaman ke Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak dan menjadikan sertifikat yang diperoleh Yuniarti, SH dari Umi Kalsum tersebut sebagai agunan dengan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. : 28/SPK/BPR-DCG/SB/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 dengan tempo pinjaman sampai dengan 26 Mei 2015 yang mana terdakwa selaku suami Yuniarti, SH turut menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut sebagai penjamin pinjaman Yuniarti, SH dan sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Kredit tersebut, saksi Ginda Martua Siringo-ringo yang merupakan pihak PT.Bank Perkreditan

Rakyat

Diori

Ganda

Cabang

Sinaksak

ada

Halaman 3 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

memberitahukan dan menjelaskan bahwa agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman Yuniarti, SH adalah Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. YUNIARTI, SH dan terdakwa menyatakan mengerti dan menyetujui dengan membubuhkan tanda tangannya di Surat

GI

Perjanjian Kredit tersebut, sehingga pinjaman yang diajukan istri terdakwa ke Kantor PT.Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang

ING

Sinaksak disetujui dan dananya dapat dicairkan serta diterima istri terdakwa;

Bahwa ternyata tanah dan bangunan dalam sertifikat tersebut

NT

telah dijual terdakwa pada tahun 2012 kepada saksi ARSAD sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 238/2012 tanggal 13 April 2012 yang dibuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsintar, dan setelah hak

ILA

milik tanah dan bangunan tersebut beralih kepada saksi ARSAD, terdakwa masih menempati rumah tersebut dengan cara menyewa

NG AD

kepada saksi ARSAD;

Bahwa kemudian saksi ARSAD meminjam uang ke Bank Mega

Syariah Area Pematangsiantar sebesar Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan agunan Sertifikat tersebut sejak bulan April 2014 dan menunggak pembayaran sebanyak 5 (lima) bulan sehingga dengan sepengetahuan saksi ARSAD pihak

PE

Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar melakukan lelang melalui perantaraaan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Pematangsiantar pada bulan September 2014 dimana pemenang lelang adalah saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014 pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar mengesahkan Bea Balik Nama (BBN) atas nama ABDI MANAHARA DAMANIK, SH menjadi pemilik sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram /Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. ABDI MANAHARA DAMANIK, SH;

Halaman 4 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

Bahwa saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH selaku pemilik tanah dan bangunan yang tertera dalam sertifikat tersebut kemudian pada sekira bulan Nopember 2014 mendatangi lokasi tanah dan bangunan tersebut dan mendapati bahwa terdakwa dan

GI

keluarganya masih menempati rumah tersebut dan tidak mau mengosongkan rumah tersebut walaupun saksi korban ABDI

ING

MANAHARA DAMANIK, SH telah mengatakan bahwa rumah tersebut telah menjadi miliknya berdasarkan lelang dari Bank Mega Syariah Area

Pematangsiantar

dan

selanjutnya

saksi

korban

ABDI

MANAHARA DAMANIK, SH mengetahui bahwa istri terdakwa ada

NT

meminjam uang kepada Bank Perkreditan Rakyat Ganda Diori Cabang Sinaksak dengan agunan Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. YUNIARTI, SH atas tanah dan bangunan yang sama yang sekarang

ILA

menjadi hak milik sah dari saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH dan mengetahui hal tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH Kantor

NG AD

mendatangi

Badan

Pertanahan

Nasional

Kota

Pematangsiantar untuk mengecek mengenai keabsahan sertifikat tersebut dan mendapatkan fakta bahwa Sertifikat Hak Milik N0. 1525 an. YUNIARTI, SH tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Pematangsiantar dengan kata lain satu-satunya sertifikat hak milik asli atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan

PE

Seram/Flores II Kel. Bantan Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar adalah atas nama ABDI MANAHARA DAMANIK, SH; Bahwa berdasarkan keterangan dari ERWIN ALEXCANDER

MANURUNG, S.ST, ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 an. YUNIARTI, SH adalah bukan merupakan alas hak kepemilikan atas tanah yang dibuat atau diterbitkan pihak Kantor Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar adalah berdasarkan: 1. Bentuk Kertas : Bahwa kertas dari Sertifikat Hak Milik No. 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH bukan produk daripada pihak Badan

Halaman 5 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

Pertanahan Nasional dalam hal ini kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar; 2. Bentuk Stempel atau Cap Kode :

Bahwa bentuk stempel atau cap kode yang berada pada depan

GI

sampul sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH terdapat kode 02.02 hal tersebut tidak

ING

benar, yang benarnya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar dengan kode 02.03. 3. Dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama

NT

YUNIARTI, SH yang dibandingkan dengan buku tanah yang ada di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar bahwa pemilik pertama atas nama RAMLAN, dan ternyata pada Sertifikat

ILA

Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH dan hal tersebut tidak benar, dan yang sebenarnya berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota

NG AD

Pematangsiantar bahwa pemilik pertama atas objek berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tercatat atas nama RAMLAN, dan selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 238/2012 tanggal 13 April 2012 yang diperbuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsiantar

PE

beralih hak kepemilikan kepada ARSAD. Dan selanjutnya berdasarkan Akta Nomor : 269/2012 tanggal 25 April 2012 yang diperbuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsiantar objek kepemilikan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/ Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan tersebut menjadi Hak Tanggungan Peringat I di PT. Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar, dan selanjutnya berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 185/2014 tanggal 30 September 2014 yang diperbuat LAMBOK E. SIAHAAN, SH selaku pejabat lelang Pematangsiantar objek berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar

Halaman 6 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

Barat Kota Pematangsiantar tersebut beralih hak kepemilikan kepada ABDI MANAHARA DAMANIK, SH;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDI

GI

MANAHARA DAMANIK, SH mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati hak miliknya atas tanah dan bangunan tersebut sehingga

ING

mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancama pidana

KUHPidana; SUBSIDIAIR :

NT

dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

ILA

Bahwa terdakwa RAMLAN, pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu empat belas bertempat di Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat

NG AD

Diori Ganda Cabang Sinaksak di Jalan Medan-Pematangsiantar Km. 10,5 No. 24 Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun namun karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar maka

PE

berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pematangsiantar

berwenang

mengadilinya,

dengan

sengaja

memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan memakai akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada sekitar akhir bulan Desember 2010 YUNIARTI, SH bertemu dengan UMI KALSUM (DPO) di sebuah warung nasi di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar selanjutnya Yuniarti, SH menyuruh UMI KALSUM untuk membuat sebuah sertifikat Hak Milik untuk tanah dan bagunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores II Kelurahan Halaman 7 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ke atas nama Yuniarti, SH yang mana tanah dan bagunan tersebut sedang ditempati Yuniarti, SH dan keluarganya, padahal Yuniarti, SH mengetahui bahwa sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut

GI

adalah atas nama Ramlan yaitu Sertifikat Nomor 1525 an. Ramlan yang merupakan suami terdakwa dan telah dijual kepada Arsad

ING

sehingga telah beralih menjadi atas nama Arsad, dan Yuniarti, SH meminta Umi Kalsum membuat mirip seperti aslinya sehingga seolaholah sertifikat Hak milik atas tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama Yuniarti, SH dan UMI KALSUM pun menyetujuinya dan

NT

disepakati upah pembuatan sertifikat tersebut sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) lalu Yuniarti, SH menyerahkan fotokopi sertifikat Hak Milik No. 1525 an. RAMLAN kepada UMI KALSUM

ILA

untuk dibuat mirip dengan aslinya, dan setelah sertifikat tersebut selesai dibuat, Yuniarti, SH memberikan upah kepada UMI KALSUM

NG AD

sesuai harga yang disepakati; Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 2014 Yuniarti,

SH mengajukan pinjaman ke Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak dan menjadikan sertifikat yang diperoleh Yuniarti, SH dari Umi Kalsum tersebut sebagai agunan dengan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

PE

berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. : 28/SPK/BPR-DCG/SB/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 dengan tempo pinjaman sampai dengan 26 Mei 2015 yang mana terdakwa selaku suami Yuniarti, SH turut menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut sebagai penjamin pinjaman

Yuniarti,

SH dan

sebelum penandatanganan

Surat

Perjanjian Kredit tersebut, saksi Ginda Martua Siringo-ringo yang merupakan pihak PT.Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak ada memberitahukan dan menjelaskan bahwa agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman Yuniarti, SH adalah Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. YUNIARTI, SH dan terdakwa menyatakan mengerti dan menyetujui dengan membubuhkan tanda tangannya di Surat Perjanjian Kredit tersebut, sehingga pinjaman yang diajukan istri terdakwa ke Kantor PT.Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Halaman 8 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

Cabang Sinaksak disetujui dan dananya dapat dicairkan serta diterima istri terdakwa;

Bahwa ternyata tanah dan bangunan dalam sertifikat tersebut telah dijual terdakwa pada tahun 2012 kepada saksi ARSAD sebesar

GI

Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 238/2012 tanggal 13 April 2012 yang dibuat oleh MASTA

ING

DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsintar, dan setelah hak milik tanah dan bangunan tersebut beralih kepada saksi ARSAD, terdakwa masih menempati rumah tersebut dengan cara menyewa

NT

kepada saksi ARSAD;

Bahwa kemudian saksi ARSAD meminjam uang ke Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar sebesar Rp. 244.000.000,- (dua ratus

ILA

empat puluh empat juta rupiah) dengan agunan Sertifikat tersebut sejak bulan April 2014 dan menunggak pembayaran sebanyak 5 (lima) bulan sehingga dengan sepengetahuan saksi ARSAD pihak

NG AD

Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar melakukan lelang melalui perantaraaan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Pematangsiantar pada bulan September 2014 dimana pemenang lelang adalah saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014 pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar mengesahkan

PE

Bea Balik Nama (BBN) atas nama ABDI MANAHARA DAMANIK, SH menjadi pemilik sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram /Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. ABDI MANAHARA DAMANIK, SH; Bahwa saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH selaku pemilik tanah dan bangunan yang tertera dalam sertifikat tersebut kemudian pada sekira bulan Nopember 2014 mendatangi lokasi tanah dan bangunan tersebut dan mendapati bahwa terdakwa dan keluarganya masih menempati rumah tersebut dan tidak mau mengosongkan rumah tersebut walaupun saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH telah mengatakan bahwa rumah tersebut

Halaman 9 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

telah menjadi miliknya berdasarkan lelang dari Bank Mega Syariah Area

Pematangsiantar

dan

selanjutnya

saksi

korban

ABDI

MANAHARA DAMANIK, SH mengetahui bahwa istri terdakwa ada meminjam uang kepada Bank Perkreditan Rakyat Ganda Diori

GI

Cabang Sinaksak dengan agunan Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. YUNIARTI, SH atas tanah dan bangunan yang sama yang sekarang

ING

menjadi hak milik sah dari saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH dan mengetahui hal tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH mendatangi

Kantor

Badan

Pertanahan

Nasional

Kota

NT

Pematangsiantar untuk mengecek mengenai keabsahan sertifikat tersebut dan mendapatkan fakta bahwa Sertifikat Hak Milik N0. 1525 an. YUNIARTI, SH tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh

ILA

Kantor BPN Kota Pematangsiantar dengan kata lain satu-satunya sertifikat hak milik asli atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Flores II Kel. Bantan Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar

NG AD

adalah atas nama ABDI MANAHARA DAMANIK, SH; Bahwa berdasarkan keterangan dari ERWIN ALEXCANDER

MANURUNG, S.ST, ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 an. YUNIARTI, SH adalah bukan merupakan alas hak

PE

kepemilikan atas tanah yang dibuat atau diterbitkan pihak Kantor Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar adalah berdasarkan: 1. Bentuk Kertas : Bahwa kertas dari Sertifikat Hak Milik No. 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH bukan produk daripada pihak Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar; 2. Bentuk Stempel atau Cap Kode : Bahwa bentuk stempel atau cap kode yang berada pada depan sampul sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH terdapat kode 02.02 hal tersebut tidak

Halaman 10 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

benar, yang benarnya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar dengan kode 02.03.

3. Dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH yang dibandingkan dengan buku tanah yang ada

GI

di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar bahwa pemilik pertama atas nama RAMLAN, dan ternyata pada

ING

Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH dan hal tersebut tidak benar, dan yang sebenarnya berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Badan

NT

Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar bahwa pemilik pertama atas objek berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tercatat atas nama RAMLAN, dan

ILA

selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 238/2012 tanggal 13 April 2012 yang diperbuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku

NG AD

PPAT Kota Pematangsiantar beralih hak kepemilikan kepada ARSAD. Dan selanjutnya berdasarkan Akta Nomor : 269/2012 tanggal 25 April 2012 yang diperbuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsiantar objek kepemilikan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/ Jalan

Flores

Kel.

Bantan

Kec.

Siantar

Barat

Kota

PE

Pematangsiantar sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan tersebut menjadi Hak Tanggungan Peringat I di PT. Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar, dan selanjutnya berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 185/2014 tanggal 30 September 2014 yang diperbuat LAMBOK E. SIAHAAN, SH selaku pejabat lelang Pematangsiantar objek berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tersebut beralih hak kepemilikan kepada ABDI MANAHARA DAMANIK, SH; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDI

MANAHARA DAMANIK, SH mengalami kerugian karena tidak dapat

Halaman 11 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

menikmati hak miliknya atas tanah dan bangunan tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancama pidana

GI

dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

ING

ATAU KEDUA : PRIMAIR:

terdakwa

NT

Bahwa

RAMLAN,

bersama-sama

dengan

YUNIARTI, SH (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu empat

ILA

belas bertempat di Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak di Jalan Medan-Pematangsiantar Km. 10,5 No. 24 Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

NG AD

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun namun karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang

mengadilinya,

yang

melakukan,

yang

menyuruh

PE

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada sekitar akhir bulan Desember 2010 YUNIARTI, SH bertemu dengan UMI KALSUM (DPO) di sebuah warung nasi di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar selanjutnya Yuniarti, SH menyuruh UMI KALSUM untuk membuat sebuah sertifikat Hak Milik untuk tanah dan bagunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ke atas nama Yuniarti, SH yang mana tanah dan bagunan tersebut sedang ditempati Yuniarti, SH dan keluarganya, padahal Yuniarti, SH mengetahui bahwa sertifikat Halaman 12 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

atas tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama Ramlan yaitu Sertifikat Nomor 1525 an. Ramlan yang merupakan suami terdakwa dan telah dijual kepada Arsad sehingga telah beralih menjadi atas nama Arsad, dan Yuniarti, SH meminta Umi Kalsum membuat mirip seperti

GI

aslinya sehingga seolah-olah sertifikat Hak milik atas tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama Yuniarti, SH dan UMI KALSUM

ING

pun menyetujuinya dan disepakati upah pembuatan sertifikat tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Yuniarti, SH menyerahkan fotokopi sertifikat Hak Milik No. 1525 an. RAMLAN kepada UMI KALSUM untuk dibuat mirip dengan aslinya, dan setelah sertifikat

NT

tersebut selesai dibuat, Yuniarti, SH memberikan upah kepada UMI KALSUM sesuai harga yang disepakati; Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 2014 Yuniarti, SH

ILA

mengajukan pinjaman ke Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak dan menjadikan sertifikat yang diperoleh

NG AD

Yuniarti, SH dari Umi Kalsum tersebut sebagai agunan dengan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. : 28/SPK/BPR-DCG/SB/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 dengan tempo pinjaman sampai dengan 26 Mei 2015 yang mana terdakwa selaku suami Yuniarti, SH turut menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut sebagai penjamin pinjaman Yuniarti, SH dan

PE

sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Kredit tersebut, saksi Ginda Martua Siringo-ringo yang merupakan pihak PT.Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak ada memberitahukan dan menjelaskan bahwa agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman Yuniarti, SH adalah Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. YUNIARTI, SH dan terdakwa menyatakan mengerti dan menyetujui dengan membubuhkan tanda tangannya di Surat Perjanjian Kredit tersebut, sehingga pinjaman yang diajukan istri terdakwa ke Kantor PT.Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak disetujui dan dananya dapat dicairkan serta diterima istri terdakwa; Bahwa ternyata tanah dan bangunan dalam sertifikat tersebut telah dijual terdakwa pada tahun 2012 kepada saksi ARSAD sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Halaman 13 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

Nomor : 238/2012 tanggal 13 April 2012 yang dibuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsintar, dan setelah hak milik tanah dan bangunan tersebut beralih kepada saksi ARSAD, terdakwa masih menempati rumah tersebut dengan cara menyewa kepada saksi

GI

ARSAD;

Bahwa kemudian saksi ARSAD meminjam uang ke Bank

ING

Mega Syariah Area Pematangsiantar sebesar Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan agunan Sertifikat tersebut sejak bulan April 2014 dan menunggak pembayaran sebanyak 5 (lima)

NT

bulan sehingga dengan sepengetahuan saksi ARSAD pihak Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar melakukan lelang melalui perantaraaan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Pematangsiantar pada bulan September 2014 dimana pemenang lelang

ILA

adalah saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014 pihak Badan Pertanahan Nasional Kota

NG AD

Pematangsiantar mengesahkan Bea Balik Nama (BBN) atas nama ABDI MANAHARA DAMANIK, SH menjadi pemilik sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram /Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. ABDI MANAHARA DAMANIK, SH; Bahwa saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH selaku

PE

pemilik tanah dan bangunan yang tertera dalam sertifikat tersebut kemudian pada sekira bulan Nopember 2014 mendatangi lokasi tanah dan bangunan tersebut dan mendapati bahwa terdakwa dan keluarganya masih menempati rumah tersebut dan tidak mau mengosongkan rumah tersebut walaupun saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH telah mengatakan bahwa rumah tersebut telah menjadi miliknya berdasarkan lelang dari Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar dan selanjutnya saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH mengetahui bahwa istri terdakwa ada meminjam uang kepada Bank Perkreditan Rakyat Ganda Diori Cabang Sinaksak dengan agunan Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. YUNIARTI, SH atas tanah dan bangunan yang sama yang sekarang menjadi hak milik sah dari saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH dan mengetahui hal tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Nopember Halaman 14 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

2014 saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar untuk mengecek mengenai keabsahan sertifikat tersebut dan mendapatkan fakta bahwa Sertifikat Hak Milik N0. 1525 an. YUNIARTI, SH tidak pernah dikeluarkan

GI

atau diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Pematangsiantar dengan kata lain satu-satunya sertifikat hak milik asli atas tanah dan bangunan yang

ING

terletak di Jalan Seram/Flores II Kel. Bantan Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar adalah atas nama ABDI MANAHARA DAMANIK, SH; Bahwa berdasarkan keterangan dari ERWIN ALEXCANDER

NT

MANURUNG, S.ST, ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 an. YUNIARTI, SH adalah bukan merupakan alas hak kepemilikan atas tanah yang dibuat atau diterbitkan pihak Kantor Pertanahan

1.

ILA

Nasional Kota Pematangsiantar adalah berdasarkan: Bentuk Kertas :

NG AD

Bahwa kertas dari Sertifikat Hak Milik No. 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH bukan produk daripada pihak Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar;

2.

Bentuk Stempel atau Cap Kode :

PE

Bahwa bentuk stempel atau cap kode yang berada pada depan

sampul sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH terdapat kode 02.02 hal tersebut tidak benar, yang benarnya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar dengan kode 02.03.

3.

Dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH yang dibandingkan dengan buku tanah yang ada di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar bahwa pemilik pertama atas nama RAMLAN, dan ternyata pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH dan hal tersebut tidak benar, dan yang sebenarnya berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar bahwa pemilik pertama atas objek berupa Halaman 15 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tercatat atas nama RAMLAN, dan selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 238/2012 tanggal 13 April 2012 yang diperbuat

GI

oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsiantar beralih hak kepemilikan kepada ARSAD. Dan selanjutnya

ING

berdasarkan Akta Nomor : 269/2012 tanggal 25 April 2012 yang diperbuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsiantar objek kepemilikan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/ Jalan Flores Kel. Bantan

NT

Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan tersebut menjadi Hak Tanggungan Peringat I di PT. Bank Mega Syariah

ILA

Area Pematangsiantar, dan selanjutnya berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 185/2014 tanggal 30 September 2014 yang diperbuat LAMBOK E. SIAHAAN, SH selaku pejabat lelang

NG AD

Pematangsiantar objek berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tersebut beralih hak kepemilikan kepada ABDI MANAHARA DAMANIK, SH; Bahwa

akibat

perbuatan

terdakwa,

saksi

korban

ABDI

PE

MANAHARA DAMANIK, SH mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati hak miliknya atas tanah dan bangunan tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah); Sebagaimana diatur dan diancama pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidair : Bahwa terdakwa RAMLAN, pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu empat belas bertempat di Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak di Jalan Medan-Pematangsiantar Km. 10,5 No. 24 Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu Halaman 16 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun namun karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri berwenang

mengadilinya,

dengan

sengaja

GI

Pematangsiantar

memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan

ING

perbuatan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolaholah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

NT

sebagai berikut :

Bermula pada sekitar akhir bulan Desember 2010 YUNIARTI, SH bertemu dengan UMI KALSUM (DPO) di sebuah warung nasi di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat

ILA

Kota Pematangsiantar selanjutnya Yuniarti, SH menyuruh UMI KALSUM untuk membuat sebuah sertifikat Hak Milik untuk tanah dan

NG AD

bagunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ke atas nama Yuniarti, SH yang mana tanah dan bagunan tersebut sedang ditempati Yuniarti, SH dan keluarganya, padahal Yuniarti, SH mengetahui bahwa sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama Ramlan yaitu Sertifikat Nomor 1525 an. Ramlan

PE

yang merupakan suami terdakwa dan telah dijual kepada Arsad sehingga telah beralih menjadi atas nama Arsad, dan Yuniarti, SH meminta Umi Kalsum membuat mirip seperti aslinya sehingga seolaholah sertifikat Hak milik atas tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama Yuniarti, SH dan UMI KALSUM pun menyetujuinya dan disepakati upah pembuatan sertifikat tersebut sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) lalu Yuniarti, SH menyerahkan fotokopi sertifikat Hak Milik No. 1525 an. RAMLAN kepada UMI KALSUM untuk dibuat mirip dengan aslinya, dan setelah sertifikat tersebut selesai dibuat, Yuniarti, SH memberikan upah kepada UMI KALSUM sesuai harga yang disepakati; Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 2014 Yuniarti, SH mengajukan pinjaman ke Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Halaman 17 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

Diori Ganda Cabang Sinaksak dan menjadikan sertifikat yang diperoleh Yuniarti, SH dari Umi Kalsum tersebut sebagai agunan dengan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. : 28/SPK/BPR-DCG/SB/2014

GI

tanggal 26 Pebruari 2014 dengan tempo pinjaman sampai dengan 26 Mei 2015 yang mana terdakwa selaku suami Yuniarti, SH turut

pinjaman

Yuniarti,

ING

menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut sebagai penjamin SH dan

sebelum penandatanganan

Surat

Perjanjian Kredit tersebut, saksi Ginda Martua Siringo-ringo yang merupakan pihak PT.Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang

NT

Sinaksak ada memberitahukan dan menjelaskan bahwa agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman Yuniarti, SH adalah Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. YUNIARTI, SH dan terdakwa menyatakan

ILA

mengerti dan menyetujui dengan membubuhkan tanda tangannya di Surat Perjanjian Kredit tersebut, sehingga pinjaman yang diajukan istri terdakwa ke Kantor PT.Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda

NG AD

Cabang Sinaksak disetujui dan dananya dapat dicairkan serta diterima istri terdakwa; Bahwa ternyata tanah dan bangunan dalam sertifikat tersebut

telah dijual terdakwa pada tahun 2012 kepada saksi ARSAD sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Jual

PE

Beli Nomor : 238/2012 tanggal 13 April 2012 yang dibuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsintar, dan setelah hak milik tanah dan bangunan tersebut beralih kepada saksi ARSAD, terdakwa masih menempati rumah tersebut dengan cara menyewa kepada saksi ARSAD; Bahwa kemudian saksi ARSAD meminjam uang ke Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar sebesar Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan agunan Sertifikat tersebut sejak bulan April 2014 dan menunggak pembayaran sebanyak 5 (lima) bulan sehingga dengan sepengetahuan saksi ARSAD pihak Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar melakukan lelang melalui perantaraaan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Pematangsiantar pada bulan September Halaman 18 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

dimana

pemenang

ME DA N

2014

lelang

adalah

saksi

korban

ABDI

MANAHARA DAMANIK dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014 pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar mengesahkan Bea Balik Nama (BBN) atas nama ABDI MANAHARA

GI

DAMANIK, SH menjadi pemilik sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram /Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan

ING

Siantar Barat Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. ABDI MANAHARA DAMANIK, SH; Bahwa saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH selaku

NT

pemilik tanah dan bangunan yang tertera dalam sertifikat tersebut kemudian pada sekira bulan Nopember 2014 mendatangi lokasi tanah dan bangunan tersebut dan mendapati bahwa terdakwa dan keluarganya masih menempati rumah tersebut dan tidak mau

ILA

mengosongkan rumah tersebut walaupun saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH telah mengatakan bahwa rumah tersebut

NG AD

telah menjadi miliknya berdasarkan lelang dari Bank Mega Syariah Area

Pematangsiantar

dan

selanjutnya

saksi

korban

ABDI

MANAHARA DAMANIK, SH mengetahui bahwa istri terdakwa ada meminjam uang kepada Bank Perkreditan Rakyat Ganda Diori Cabang Sinaksak dengan agunan Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. YUNIARTI, SH atas tanah dan bangunan yang sama yang sekarang

PE

menjadi hak milik sah dari saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH dan mengetahui hal tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH mendatangi

Kantor

Badan

Pertanahan

Nasional

Kota

Pematangsiantar untuk mengecek mengenai keabsahan sertifikat tersebut dan mendapatkan fakta bahwa Sertifikat Hak Milik N0. 1525 an. YUNIARTI, SH tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Pematangsiantar dengan kata lain satu-satunya sertifikat hak milik asli atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Flores II Kel. Bantan Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar adalah atas nama ABDI MANAHARA DAMANIK, SH; Bahwa berdasarkan keterangan dari ERWIN ALEXCANDER MANURUNG, S.ST, ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Halaman 19 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

Pematangsiantar yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 an. YUNIARTI, SH adalah bukan merupakan alas hak kepemilikan atas tanah yang dibuat atau diterbitkan pihak Kantor Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar adalah berdasarkan: Bentuk Kertas :

GI

1.

Bahwa kertas dari Sertifikat Hak Milik No. 1525 Kel. Bantan

ING

atas nama YUNIARTI, SH bukan produk daripada pihak Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar; Bentuk Stempel atau Cap Kode :

NT

2.

Bahwa bentuk stempel atau cap kode yang berada pada depan sampul sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel.

ILA

Bantan atas nama YUNIARTI, SH terdapat kode 02.02 hal tersebut tidak benar, yang benarnya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar dengan kode

NG AD

02.03. 3.

Dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama

YUNIARTI, SH yang dibandingkan dengan buku tanah yang ada

di

kantor

Badan

Pertanahan

Nasional

Kota

Pematangsiantar bahwa pemilik pertama atas nama RAMLAN,

PE

dan ternyata pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH dan hal tersebut tidak benar, dan yang sebenarnya berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar bahwa pemilik pertama atas objek berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tercatat atas nama RAMLAN, dan selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 238/2012 tanggal 13 April 2012 yang diperbuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsiantar beralih hak kepemilikan kepada ARSAD. Dan selanjutnya berdasarkan Akta Nomor : 269/2012 tanggal 25 April 2012 yang diperbuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota

Halaman 20 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

Pematangsiantar objek kepemilikan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/ Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan

GI

tersebut menjadi Hak Tanggungan Peringat I di PT. Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar, dan selanjutnya berdasarkan

ING

Kutipan Risalah Lelang Nomor : 185/2014 tanggal 30 September 2014 yang diperbuat LAMBOK E. SIAHAAN, SH selaku pejabat lelang Pematangsiantar objek berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores Bantan

Kec.

Siantar

NT

Kel.

Barat

Kota

Pematangsiantar

tersebut beralih hak kepemilikan kepada ABDI MANAHARA

ILA

DAMANIK, SH;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH mengalami kerugian karena tidak dapat

NG AD

menikmati hak miliknya atas tanah dan bangunan tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah); Sebagaimana diatur dan diancama pidana dalam Pasal 263

PE

Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

IV. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2016 No. Rek. Perkara : PDM-49/PSIAN/Ep.2/10/2015 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa RAMLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah

melakukan

tindak

pidana

melanggar

Pasal 264 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu Subsidair kami : 2. Menghukum Terdakwa RAMLAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;

Halaman 21 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

Terdakwa

ME DA N

3. Membebani

tersebut

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

membayar

biaya

perkara

V. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 23 Maret 2016

GI

Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.PMS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa RAMLAN tidak terbukti secara sah dan

ING

1.

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Kesatu Primair;

Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

3.

Menyatakan Terdakwa RAMLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

NT

2.

melakukan

tindak

pidana

“Membantu

Melakukan

4.

ILA

Pemalsuan Akta Otentik”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; Menetapkan

masa

penahanan

yang

telah

dijalani

terdakwa

NG AD

5.

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6.

Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

7.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah);

Akta permintaan Banding, dari Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2016

PE

VI.

Nomor :

252/Pid.B/2015/PN.PMS.

yang ditanda

tangani oleh :

SALOMO SIMANJORANG, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang

Siantar

yang

mengajukan permintaan

menerangkan banding

tersebut, permintaan banding mana

bahwa

terhadap

Terdakwa

putusan

telah

pengadilan

telah diberitahukan sempurna

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2016 ;

VII. Akta permintaan Banding, dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.PMS. yang ditanda tangani oleh : SALOMO SIMANJORANG, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan

banding

terhadap

putusan

pengadilan

Halaman 22 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

tersebut, permintaan banding mana

telah diberitahukan sempurna

kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2016 ;

VIII. Memori Banding dari Terdakwa, tertanggal 30 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar

yang

GI

ditanda tangani oleh : SALOMO SIMANJORANG, SH. MH. dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum

pemberitahuan,

ditujukan

untuk

Jaksa Penuntut

mempelajari berkas perkara

Umum dan

NT

Surat

yang

Penasihat Terdakwa Hukum

Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2016 dan kepadanya telah diberikan kesempatan

untuk

membaca

dan

mempelajari

perkara

hari kerja

sejak

ILA

Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.PMS. selama 7 (tujuh)

berkas

tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan

NG AD

Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh

Terdakwa dan

Jaksa Penuntut Umum menurut tata cara permintaan

banding yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding mengajukan Memori

PE

IX.

ING

pada tanggal 01 April 2016 ;

Banding yang pada akhirnya meminta kepada Majelis Hakim tingkat Banding sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.PMS. tanggal 23 Maret 2016 ;

Dan Mengadili Sendiri ; 1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya ;

Halaman 23 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

2. Menyatakan bahwa pemohon banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

3. Menyatakan Pemohon Banding lepas dari segala tuntutan hukum

GI

karena tidak cukup bukti ;

4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat

ING

pemohon banding seperti semula ;

5. Membebankan ongkos perkara kepada Negara ;

Membaca

dengan

NT

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding cermat

berkas

perkara

Nomor

:

252/Pid.B/

2015/PN.PMS. dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.PMS.

ILA

Siantar tanggal 23 Maret 2016

tersebut, serta Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 30 Maret 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

NG AD

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan

hukum menyatakan Terdakwa tidak terbukti dakwaan Kesatu Primair Pasal 264 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut, akan tetapi menurut Hakim Tingkat Pertama yang terbukti terhadap Terdakwa

PE

adalah Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 264 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Melakukan Pemalsuan Akta Otentik” ; Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Amar Putusan Kwalifikasi Tindak Pidana tidak sesuai dengan Dakwaan yang terbukti Pasal 264 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu “Sengaja Membantu Menggunakan Akta Otentik Palsu” sedangkan dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri menyebutkan “Membantu Melakukan Pemalsuan Akta Otentik” oleh karena itu harus diubah kwalifikasi amar tersebut ; Halaman 24 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

Menimbang, bahwa selain itu menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, karena sesuai dengan peranan Terdakwa hanya membantu menggunakan Akta Otentik Palsu,

GI

sehingga perlu dikurangi pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan dibawah ini :

ING

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang Terdakwa tidak terbukti Dakwaan Kesatu Primair, tetapi terbukti Dakwaan Kesatu Subsidair, maka Majelis Hakim Banding

sependapat,

sehingga

NT

Tingkat

mengambil alih

menjadi

pertimbangan sendiri, kecuali tentang kwalifikasi dan penjatuhan pidana yang tidak sependapat ;

bahwa

ILA

Menimbang,

Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

tidak

sependapat dengan Kuasa Hukum Terdakwa yang memohon agar

NG AD

Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan

diatas,

Majelis

Pengadilan

Hakim

Negeri

Tingkat

Pematang

Banding Siantar

berkesimpulan

tanggal

23

putusan

Maret

2016

Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.PMS. diubah kwalifikasi tindak pidana yang

PE

terbukti, yaitu menjadi “Sengaja Membantu Menggunakan Akta Otentik Palsu” dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diubah sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini ; Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditahan dengan tahanan rumah, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ; Menimbang, bahwa Amar Nomor : 6 Putusan Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi karena tidak ada Berita Acara Pelaksanaan Terdakwa telah ditahan didalam berkas perkara ini, maka terhadap Amar Nomor : 6 ini tidak dicantumkan dalam Amar Putusan Tingkat Banding ;

Halaman 25 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka Terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 264 ayat (2) KUHP jo. Tahun 1981 KUHAP serta

GI

Pasal 56 ayat (2) KUHP dan UU No. 8

peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

-

ING

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 23 Maret 2016

NT

-

Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.PMS.

yang dimintakan

banding tersebut, tentang kwalifikasi tindak pidana dan pidana yang

ILA

dijatuhkan, yang Amar Selengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa RAMLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah

melakukan

tindak

pidana

Dakwaan

NG AD

Kesatu Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair ; 3. Menyatakan Terdakwa RAMLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah

Melakukan

Tindak

Pidana

“Sengaja

PE

Membantu Menggunakan Akta Otentik Palsu” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi

oleh

kami

:

pada

Pengadilan

Medan

SABAR

pada

TARIGAN

Tinggi

Medan

hari

Kamis

SIBERO, sebagai

tanggal 19 Mei

SH.

MH.

Hakim

Hakim Ketua

2016 Tinggi Majelis,

Halaman 26 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.

ME DA N

ABDUL FATTAH, SH. MH. dan DALIUN SAILAN, SH. MH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk dan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29

April 2016 Nomor : 241/

GI

Pid/2016/PT.Mdn. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 di dalam sidang yang terbuka

ING

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun

NT

Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

ILA

ttd.

1. ABDUL FATTAH, SH.MH. ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS ttd. SABAR TARIGAN SIBERO,SH. MH.

NG AD

2. DALIUN SAILAN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI ttd.

PE

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Halaman 27 dari 27 Halaman PUTUSAN NOMOR : 241/PID/2016/PT. MDN.