ME DA N
PUTUSAN
Nomor : 33 / PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
GI
berikut dalam perkara antara :
NIRWANA, Umur 57 Tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Urung
ING
Kompas, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding I , semula
TERGUGAT II ;
NT
ANDI PRATAMA, Umur 35 Tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya
ILA
disebut sebagai
Pembanding II semula
disebut
TERGUGAT III;
dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. KARTOYO,
AD
SH,
MM.
2.
AHMAD
Advokad/Penasihat
RIFAI
Hukum dari
HASIBUAN,
SH.
kantor Lembaga
PE
NG
Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (LBH-RI) berkantor di Komplek Perumahan Ganda Asri II Nomor 39 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 27 Oktober 2014 No : 175/SKC/2014/PN-RAP L A W AN :
CHRISTINA als. KRISTINA, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sibayak No.8 Kecamatan Pematang Siantar Timur Pematang Siantar , Ibu Rumah Tangga , Dalam kedudukan selaku pribadi dan sekaligus kuasa dari :
1.SELAMAT, Umur 50 tahun, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Gang Karya Nomor 28 A, Medan, Wiraswasta ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 1
ME DA N
2. KRISMAN, Umur 55 tahun, bertempat tinggal di Jalan H. M. Yamin, Medan, Wiraswasta ; 3. MURNI,
Umur 53 tahun, bertempat tinggal di Tiban Mc Dermott Blok C Nomor 3 dan 4, Batam, Wiraswasta ;
4. LUCIUS, Umur 51 tahun, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja,
GI
Komp. Bandar Sri Mersing Kecamatan Padang Hulu,
5. ASNI,
ING
Tebing Tinggi, Wiraswasta ;
Umur 54 tahun, bertempat tinggal di Ruko Tiban Impian Blok A1, Batam, Wiraswasta ;
Umur 46 tahun, bertempat tinggal di Jalan Bunga Nomor
NT
6. JULI,
77, Belawan, Wiraswasta
ILA
7.JOHANNES, Umur 78 tahun, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sibayak Nomor 2, Pematang Siantar, Wiraswasta ;
8.ISMAIL,
Umur 47 tahun, bertempat tinggal di Jalan Tanjung
AD
Pinggir, Kecamatan Sekupang, Batam, Wiraswasta ;
9. R.R. SRI RUMANTI, Umur 79 tahun, bertempat tinggal di Jalan Hoki
PE
NG
Nomor 23 Pematang Siantar, Wiraswasta ; Selanjutnya
di
sebut
TERBANDING
semula
PENGGUGAT ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUDARSONO, SH, MH. Advokad/Konsultan Hukum dari kantor SUDARSONO, SH, MH & REKAN berkantor di Jalan Sirandorung Nomor 38 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 01 Oktober 2014 No : 210/SKC/2014/PN-RAP DAN
1. RAJIN MANGUNSONG,Umur 50 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Wonosari Lorong 1 Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wiraswasta, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 2
ME DA N
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
2. KEPALA DESA SIAMPORIK, beralamat di Kantor Kepala Desa Siamporik, Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kualuh Hulu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula
GI
TURUT TERGUGAT I ;
3. KEPALA DESA GUNUNG MELAYU, beralamat di Kantor Kepala Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Hulu Selatan,
ING
Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT II ;
NT
dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. R. TIMUR PANJAITAN, SH. 2. RIKY POLTAK D. SIHOMBING, SH. 3. DAVID PANGGABEAN, SH. 4.
ILA
JEKSON OKTORYO NABABAN, SH, 5. WULAN CINTA UTAMI, SH,
Advokad/Penasihat
Hukum
dari kantor Law Office Dr. Januari Siregar, SH,
AD
M.Hum, beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 32
Medan,
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
tertanggal 04 November 2014, yang telah didaftarkan
NG
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10 November 2014 No : 215/SKC/2014/PNRAP ;
PE
Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Pebruari 2016, Nomor: 33/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ; 2. Berkas perkara Nomor: 41/Pdt.G/2014/PN. RAP. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2014
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 3
ME DA N
Prapat
dibawah Register Nomor: 41/Pdt.G/2014/PN. RAP. mengemukakan
sebagai berikut;
1. Penggugat adalah pemilik dan sekaligus kuasa dari rekan rekan pemilik tanah seluas + 103 Hektar, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara);
GI
2. Tanah seluas + 103 Hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan,
ING
Kabupaten Labuhan Batu Utara) diperoleh Penggugat pada tahun 1991 berdasarkan surat ganti rugi dari masyarakat diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu sebanyak 10 surat ganti rugi tanah perladangan terdaftar atas nama Penggugat, RR Sri Rumanti, Ismail, Juli,
NT
Johannes, Selamat, Asni, Krisman, Lucius, Murni yang mana seluruhnya masih berhubungan keluarga, selanjutnya disebut sebagai objek perkara; 3. Ada pun batas dan ukuran tanah objek perkara milik Penggugat
ILA
sebagaimana dimaksud dalam surat ganti rugi tanah tertanggal 01 Juni 1991, diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu terdaftar atas nama Penggugat, RR Sri Rumanti, Ismail, Juli, Johannes,
AD
Selamat, Asni, Krisman, Lucius, Murni terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara) adalah sebagai berikut :
NG
1. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 115.785 M2 tanggal 01 Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu terdaftar atas nama Kristina;
PE
- Sebelah Utara berbatas dengan Aek Simangalam, terukur 515 meter; - Sebelah Barat berbatas dengan Alang Munthe, terukur520 meter ; - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bulu Soma, terukur100 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rakyat, terukur232 meter ; 2. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 99.665 M2, tanggal 01 Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu terdaftar atas nama R.R Sri Rumanti; -
Sebelah Utara berbatas dengan R. H Munthe, terukur 155 meter ;
-
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rakyat, terukur643 meter ;
-
Sebelah Timur berbatas dengan Tukimin, terukur643 meter ;
-
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rakyat, terukur155 meter ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 4
ME DA N
3. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01 Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu terdaftar atas nama Ismail;
- Sebelah Utara berbatas dengan Aek Simangalam, terukur 160 meter; - Sebelah Barat berbatas dengan R.H Munthe, terukur638 meter ; - Sebelah Timur berbatas dengan Alang Hasibuan, terukur638 meter ; - Sebelah Selatan berbatas dengan Tukirin, terukur160 meter ;
GI
4. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01 Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh
ING
Hulu terdaftar atas nama Juli;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tukirin, terukur 160 meter ; - Sebelah Barat berbatas dengan R.H Munthe, terukur638 meter ; - Sebelah Timur berbatas dengan Alang Hasibuan, terukur638 meter ;
NT
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rakyat, terukur160 meter ; 5. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 104.494 M2, tanggal 01 Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh
ILA
Hulu terdaftar atas nama Johannes; - Sebelah Utara berbatas dengan Sapii Siregar, terukur 285 meter ; - Sebelah Barat berbatas dengan Dameria Situmorang, terukur556
AD
meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Alang Munthe, terukur285 meter ; - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rakyat, terukur212 meter ;
NG
6. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01 Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu terdaftar atas nama Selamat;
PE
- Sebelah Utara berbatas dengan Alang Hasibuan, terukur 160 meter ; - Sebelah Barat berbatas dengan Tukirin, terukur637 meter ; - Sebelah Timur berbatas dengan Dameria Situmorang, terukur637 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rakyat, terukur160 meter ; 7. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.600 M2, tanggal 01 Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu terdaftar atas nama Asni; - Sebelah Utara berbatas dengan Dameria Situmorang, terukur 180 meter - Sebelah Barat berbatas dengan Alang Hasibuan, terukur570 meter ; - Sebelah Timur berbatas dengan Alang Munthe, terukur570 meter ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 5
ME DA N
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rakyat, terukur180 meter ; 8. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.375 M2, tanggal 01 Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu terdaftar atas nama Krisman;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Simangalam, terukur 275 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Dameria Situmorang, terukur405
GI
meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Sapii Siregar, terukur325 meter ;
ING
- Sebelah Selatan berbatas dengan alang Munthe, terukur275 meter ; 9. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01 Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu terdaftar atas nama Lucius;
NT
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Simangalam, terukur 160 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Tukirin, terukur637 meter ;
ILA
- Sebelah Timur berbatas dengan Dameria Situmorang, terukur637 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alang Hasibuan, terukur160 meter
AD
10. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.740 M2, tanggal 01 Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu terdaftar atas nama Murni;
NG
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Simangalam, terukur 188 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Alang Hasibuan, terukur620 meter ;
PE
- Sebelah Timur berbatas dengan Alang Munthe, terukur475 meter ; - Sebelah Selatan berbatas dengan Dameria Situmorang, terukur180 meter ;
4. Bahwa secara keseluruhan tanah objek perkara berada dalam satu hamparan seluas + 103 Hektar, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupateb Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara) dengan batas batas secara keseluruhan/global adalah sebagai berikut : - Sebelah Barat berbatas dengan Jumirin, Simare mare, R.Mangunsong ; - Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Tk Mas Jakarta, Aek Simangalam - Sebelah Timur berbatas dengan Aek Bulu Soma ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 6
ME DA N
- Sebelah Selatan berbatas dengan Koir, Matnali Simamora, Karim Nasution, Adil Siregar, Jakrun, Thamrin Munthe ;
5. Bahwa tanah milik Penggugat yang terletak di daerah perbatasan antara Desa
Gunung
Melayu
dengan
Desa
Siamporik,
telah
mendapat
Kesepakatan secara tertulis dari Kepala Desa Gunung Melayu yang menjabat pada saat itu mengenai administrasi surat menyurat diatas tanah milik Penggugat tersebut dilakukan dan diterbitkan dari Kantor Kepala Desa
GI
Siamporik dan atas nama Pemerintah Desa Siamporik ; 6. Sejak awal melakukan survei lokasi, perintisan batas hingga proses ganti
ING
rugi tanah tersebut dari masyarakat, semua dilakukan oleh suami Penggugat (Kristina) bernama Marcos (alm) bersama sama dengan supir almarhum yang bernama Ramlan;
7. Setelah proses ganti rugi tanah tersebut selesai dilakukan, oleh suami
NT
Penggugat (Kristina) Marcos (alm) pada tahun 1992 dilakukan pembukaan dan pembersihan lahan secara bertahap dengan melakukan imas tumbang dan membuat pembibitan kelapa sawit diatas lahan/tanah objek perkara
ILA
tersebut;
8. Pada tahun 1993 pengelolaan tanah tersebut terhenti karena suami Penggugat
(Kristina)
Marcos
mengalami
kecelakaan
berat
saat
AD
mengendarai mobil yang mengakibatkan beberapa tulang rusuk patah dan mengalami cacat tubuh, hal ini berlanjut dengan situasi nasional yang tiba tiba bergejolak pada tahun 1998, kemudian disusul pada tahun 2000 suami
NG
Penggugat (Kristina) Marcos di diagnosa kanker usus hingga pada akhirnya di tahun 2003 suami Penggugat (Kristina) Marcos meninggal dunia, dalam kurun waktu tersebut diatas Penggugat (Kristina) berada dalam kondisi yang
PE
sangat sulit sehingga mengakibatkan Penggugat (Kristina) hanya terfokus untuk melewati situasi sulit tersebut; 9. Setelah keadaan menjadi pulih kembali pada tahun 2007 Penggugat (Kristina) kembali menyusun rencana untuk mengelolah kembali tanah tersebut, namun alangkah terkejutnya ketika Penggugat (Kristina) bersama dengan supir almarhum suami Penggugat ketika mendapati tanah milik Penggugat dan keluarga sudah berada dalam penguasaan orang lain dan menurut keterangan penduduk setempat tanah objek perkara milik Penggugat seluas + 103 Hektar saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Rajin Mangunsong), Tergugat II (Nirwana) dan Tergugat III (Andi Pratama);
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 7
ME DA N
10. Bahwa Tergugat I telah menguasai sebahagian besar dari tanah objek perkara seluas + 103 Hektar milik Penggugat dan pada tahun 2007 Tergugat I sudah pernah dilakukan mediasi dengan pihak Penggugat (Kristina) yang difasilitasi oleh Perangkat Desa Siamporik namun tidak mendapat kesepakatan penyelesaian permasalahan;
11. Tergugat II dan Tergugat III adalah istri dan anak dari mendiang Kalibosi yang menguasai sebahagian dari tanah objek perkara seluas + 103 Hektar
GI
milik Penggugat. Mendiang Kalibosi semasa hidup nya menguasai sebagian tanah objek perkara milik Penggugat dan sekitar tahun 2007 mendiang pernah mengikuti mediasi dengan pihak Penggugat yang
ING
Kalibosi
difasilitasi oleh Perangkat Desa setempat dan setelah Kalibosi dunia
saat
meninggal
ini penguasaan /pengelolaan lahan tersebut diteruskan oleh
Tergugat II dan Tergugat III;
NT
12. Dengan keadaan tersebut Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur musyawarah dengan Tergugat Tergugat, dengan meminta bantuan Pejabat Desa dan pihak terkait lainnya
ILA
untuk dilakukan mediasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun mediasi tersebut tidak membuahkan hasil hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
AD
13. Bahwa pemilikan Penggugat atas tanah objek perkara seluas + 103 Hektar berdasarkan 10 (sepuluh lembar) surat ganti rugi tanah perladangan tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Penggugat, RR Sri Rumanti, Ismail, Juli,
NG
Johannes, Selamat, Asni, Krisman, Lucius, Murni diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh
PE
Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara) dilakukan berdasarkan itikad baik dengan melalui proses ganti rugi yang benar dan dilakukan secara langsung kepada masyarakat penggarap yang telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1972, dengan demikian patut secara hukum pemilikan Penggugat atas tanah objek perkara mendapatkan perlindungan dan pengesahan pula secara hukum; 14. Bahwa penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dilakukan di atas bagian tanah objek perkara seluas + 103 Hektar milik Penggugat berdasarkan surat ganti rugi tanah perladangan terdaftar atas nama Penggugat, RR Sri Rumanti, Ismail, Juli, Johannes, Selamat, Asni, Krisman, Lucius, Murni diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu adalah penguasaan yang dilakukan dengan merugikan hak Penggugat Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 8
ME DA N
perbuatan mana secara hukum dikategorikan
sebagai
perbuatan
melawan hukum (onrecht matige daad), maka patut menurut hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menguasai bagian tanah objek perkara milik Penggugat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa pemilikan Penggugat atas tanah objek perkara seluas + 103 Hektar berdasarkan 10 (sepuluh lembar) surat ganti rugi tanah perladangan tanggal
GI
01 Juni 1991 terdaftar atas nama Penggugat, RR Sri Rumanti, Ismail, Juli, Johannes, Selamat, Asni, Krisman, Lucius, Murni diketahui Kepala Desa
ING
Siamporik dan Camat Kualuh Hulu, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara) dilakukan berdasarkan itikad baik dengan melalui proses ganti rugi yang benar dan dilakukan secara langsung
NT
kepada masyarakat penggarap yang telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1972, dengan demikian patut menurut hukum surat surat yang lahir dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Tergugat
ILA
diatas tanah objek perkara dalam perkara ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
16. Penggugat memiliki syahwasangka/kekhawatiran bahwa Tergugat Tergugat
AD
akan mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini berkenan untuk terlebih
NG
dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) diatas objek perkara berupa tanah seluas + 103 Hektar milik Penggugat, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang
PE
Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara); 17. Bahwa cukup beralasan bila Penggugat mohon agar Putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad); 18. Bahwa selain hal tersebut diatas, Penggugat juga khawatir bilamana putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ternyata Tergugat tergugat dan Turut Tergugat tidak mau mematuhi putusan perkara aquo, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, berikut orang orang atau badan hukum atau pihak mana pun supaya mematuhi putusan dalam perkara aquo ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 9
ME DA N
19. Bahwa Penggugat juga khawatir bilamana putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ternyata Tergugat tergugat dan tidak mau mematuhi putusan perkara aquo, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, berikut orang orang atau badan hukum atau pihak mana pun untuk mengosongkan /menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan tanpa beban kepada Penggugat ;
GI
Berdasarkan apa yang terurai diatas, Penggugat melalui Kuasanya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Cq Majelis Hakim Pengadilan
ING
Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat memanggil pihak pihak dalam perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : PRIMAIR ;
NT
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan diatas tanah objek perkara aquo;
ILA
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo; 4. Menyatakan sah dan berharga alat bukti surat yang diajukan oleh
AD
Penggugat berupa :
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 115.785 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
NG
Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Selamat, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
PE
Camat Kualuh Hulu ; - Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.600 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Asni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.375 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Krisman, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu; - Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Lucius, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 10
ME DA N
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.740 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Murni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 99.665 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama RR.Sri
Rumanti,
Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
diketahui
Kepala
Desa
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01 Juni
GI
1991 terdaftar atas nama Ismail, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
ING
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Juli, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 104.494 M2, tanggal 01 Juni
NT
1991 terdaftar atas nama Johannes, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat kesepakatan yang ditanda tangani bersama oleh Kepala Desa
ILA
Siamporik dengan Kepala Desa Gunung Melayu tertanggal 05 September 1991;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah objek perkara seluas +
AD
103 hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan,Kabupaten Labuhan Batu Utara) berdasarkan :
NG
1. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 115.785 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
PE
2. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Selamat, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu ;
3. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.600 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Asni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu; 4. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.375 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Krisman, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu; 5. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Lucius, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 11
ME DA N
6. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.740 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Murni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
7. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 99.665 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama RR. Sri Rumanti, diketahui Kepala Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
Desa
8. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01
GI
Juni 1991 terdaftar atas nama Ismail, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
ING
9. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Juli, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
10. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 104.494 M2, tanggal 01
NT
Juni 1991 terdaftar atas nama Johannes, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu; Berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya;
ILA
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai bagian tanah objek perkara milik penggugat seluas + 103 Hektar terletak di
Desa Siamporik,
AD
Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara); 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan
NG
bahagian objek perkara yang dikuasai oleh masing masing Tergugat Tergugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apa pun kepada Penggugat; 8. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat surat surat yang lahir
PE
dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diterbitkan diatas bagian tanah objek perkara seluas + 103 Hektar milik Penggugat, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara); 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berikut orang orang atau badan hukum atau pihak manapun untuk mematuhi isi Putusan dalam perkara aquo; 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III berikut orang orang atau badan hukum atau pihak mana pun untuk mengosongkan /menyerahkan bagian tanah yang dikuasai dari objek perkara seluas + 103 Hektar milik Penggugat terletak di terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 12
Labuhan
Batu
(sekarang
Kabupaten Labuhan Batu Utara);
ME DA N
Kabupaten
Kecamatan
Kualuh
Selatan,
11. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad); 12. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIR :
GI
Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
ING
adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa atas surat Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan tertanggal 24 Nopember 2014 sebagai berikut : DALAM EKSEPSI ;
NT
I.
1. Tentang “Surat Kuasa Khusus Mengandung cacat formil” ; 1.1. Bahwa,
gugatan
Penggugat
Nomor:41/Pdt.G/2014/PN-RAP
tanggal 02 Oktober 2014 yang diajukan melalui kuasanya
ILA
SUDARSONO, SH.MHAdvokat pada SUDARSONO, SH.MH
Kantor
Hukum
dan REKAN berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 29 September 2014 yang bertindak untuk, atas
AD
nama dan kepentingan hukum dari CRISTINAAlias KRITINA; 1.2. Bahwa, jika mencermati Surat Kuasa Penggugat dan Gugatan Penggugat, CRISTINA alias KRITINA berkedudukan selaku
NG
Pribadi yang memberikan Kuasa kepada SUDARSONO, SH.MH selaku Advokat dan sekaligus Kuasa dari SELAMAT, KRISMAN, MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI, JOHANES, ISMAILdan R.R. SRI
PE
RMANTI, dan hal ini dapat dipahami lebih ringkas adalah SELAMAT, KRISMAN, MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI, JOHANES, ISMAILdan R.R. SRI RMANTI, memberikan Kuasa kepada CRISTINAAlias KRITINA memberikan kuasa kembal kepada SUDARSONO,
SH.MH
selaku
Advokat
untuk
mewakili
kepentingan hukum dari pihak-pihak tersebut diatas; 1.3. Bahwa, terhadap Surat Kuasa Khusus 29 September 2014 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang digariskan ketentuan Pasal 123 HIR ayat (1) dan SEMA No. 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, oleh karena CRISTINAAlias KRITINA juga penerima kuasa dari SELAMAT, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 13
ME DA N
KRISMAN, MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI, JOHANES, ISMAILdan R.R.
SRI
RUMANTI
untuk
mewakili
kepentingan
hukum
dipersidangan atas perkara a quo;
1.4. Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 September 2014 yang diberikan kepada Penerima Kuasa tidak memberikan penjelasan tentang delegasi hukum antara SELAMAT, KRISMAN, MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI, JOHANES, ISMAIL dan R.R.
SRI
GI
RUMANTI kepada Penerima Kuasa (SUDARSONO, SH,MH), dalam bentuk Substitusi, oleh karena di dalam ketentuan
ING
perundang-undangan tidak dikenal pemberian Surat Kuasa dari Pihak Ketiga, terkecuali dengan cara Substitusi, oleh karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa dalam hal ini SUDARSONO, SH.MH untuk mewakili kepentingan hukum atas
NT
nama SELAMAT, KRISMAN, MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI, JOHANES, ISMAILdan R.R. SRI RMANTI adalah cacat hukum; 2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Eksepsi Error in Persona) ;
ILA
2.1. Bahwa, Penggugat telah menguraikan dalam gugatannya jika Tergugat II dan Tergugat III, bersama-sama dengan Tergugat I pada tahun 2007 berdasarkan keterangan dari penduduk setempat
AD
telah menguasai tanah objek perkara seluas 103 Ha. Terletak di Desa
Siamporik,
Kecamatan
Kualuh
Hulu,
Kabupaten
Labuhanbatu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten
NG
Labuhanbatu Utara) tanpa menelaah dengan hati-hati kebenaran keterangan penduduk setempat tersebut;
2.2. Bahwa, perlu Tergugat II dan Tergugat III uraikan, bahwasanya
PE
sama sekali tidak memiliki hubungan dan atau tidak memiliki keterkaitan apapun atas bidang tanah sebagai objek perkara dalam perkara a quo, sehingga vis a vise secara hukum Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara a quo;
2.3. Bahwa, dasar tidak dapatnya Tergugat II dan Tergugat III di tarik dalam perkara ini oleh karena objek perkara milik dari Tergugat II dan Tergugat III tidak berada di Desa Siamporik; 3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat (Eksepsi Disqualifikasikan) ; 3.1. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara a quo, telah menguraikan bahwasanya Penggugat disamping bertindak untuk dirinya sendiri juga berkedudukan sekaligus kuasa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 14
ME DA N
dari SELAMAT, KRISMAN, MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI, JOHANES,
ISMAILdan
pendelegasian
hukum
R.R.
SRI
secara
RUMANTI,
Substitusi
oleh
untuk
karena mewakili
kepentingan hukum atas perkara a quo antara Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa sebagaimana yang disyaratkan oleh undangundang, sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas dan oleh karenanya secara hukum gugatan Penggugat yang diajukan
GI
haruslah dinyatakan tindak dapat diterima; 3.2. Bahwa, jika Pemberi Kuasa bertindak sebagai Penggugat dan juga
ING
mewakili kepentingan hukum dari 9 (sembilan) orang lainnya, tentunya akan banyak mengalami kesulitan untuk mencari kepastian hukum, oleh karena ada 9 (sembilan) orang lagi yang berkepentingan hukum atas perkara a quo;
NT
3.3. Bahwa, berdasarkan uraian dari Tergugat II dan Tergugat III di atas, serta dikaitkan dengan tindak terpenuhinya syarat formal dalam gagata a quo, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai
ILA
hak dan kualitas, sehingga Penggugat tidak mempunyai “Legitima Persona Standi in Judicio” maka Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet
AD
onvantkelijke Verklaard); 4. Gugatan penggugat kabur (Exceptio Obscuur Libel) ; 4.1. Tentang Luas Objek Perkara Yang Tidak Jelas; Bahwa, mencermati gugatan dari Penggugat pada point 1
NG
4.1.1.
s/d 4 dalam gugatan Penggugat, yang ada pada inti dan pokoknya
menerangkan
bahwa
Penggugat
bersama
PE
dengan teman-temannya ada menguasai sebidang tanah seluas 103 Ha yang terletak di Desa Siamporik, Kecamatan (sekarang
Kualuh
Hulu,
Kecamatan
Kabupaten
Kualuh
Labuhanbatu
Selatan,
Kabupaten
Labuhanbatu Utara); 4.1.2.Bahwa, ternyata setelah dijumlahkan luas tanah
yang
dimaksud dan menjadi objek perkara berdasarkan dalil gugatan Penggugat adalah seluas 99 Ha dan bukan 103 Ha, sehingga secara hukum terdapat perbedaan luas tanah
yang
menjadi
objek perkara,
yang
akhirnya
mengakibatkan perbedaan luas tanah yang menjadi objek
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 15
ME DA N
Perkara dan tentunya mengakibatkan kekaburan/ketidakjelasan gugatan Penggugat;
4.2. Tentang Letak dan Peta Tanah Yang Tidak Jelas; 4.2.1.
Bahwa,
Penggugat
menguraikan
dalam
gugatannya
mengenai luas dan batas-batas dari masing-masing tanah yang di klaim sebagai milik Penggugat dan ke-9 (sembilan) warga masyarakat yaitu SELAMAT, KRISMAN, MURNI,
GI
LUCIUS, ASNI, JULI, JOHANES, ISMAILdan R.R. SRI RMANTI (vode gugatan pada halaman 3 dan 4 sub point 1
ING
s/d 9) dengan Surat Keterangan ganti rugi tertanggal 01 Juni 1991, namun setelah Tergugat II dan Tergugat III mencocokan dengan cara memetakan lokasi dengan batas-batas dari masing-masing tanah tersebut, ternyata
NT
sama sekali tidak memiliki kesesuaian dan tentunya menjadi ketidakjelasan dan kabur; 4.2.2.
Bahwa, demikian pula masing-masing surat Keterangan rugi
tanah
sebagaimana
di
dalilkan
oleh
ILA
ganti
Penggugat, juga tidak menguraikan dengan jelas dari siapa dan kepada siapa tanah-tanah tersebut diperoleh
AD
dan beralih sehingga mengakibatkan ketidak jelasan perolehan atas tanah berperkara yang dimaksud;
4.3. Tentang Tidak Jelasnya Luas Masing-masing Tanah yang
NG
Dikuasai oleh Para Penggugat. 4.3.1.
Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai luas tanah yang dikuasai oleh
PE
Tergugat-I dan Tergugat II dan Tergugat-III dalam dalil
4.3.2.
gugatannya dimaksud, dimana seharusnya penggugat menguraikan dari luas Objek Tanah terperkara seluas 103 Ha (Lebih kurang seratus tiga hektar) tersebut; Bahwa dengan tidak diuraikan oleh penggugat mengenai luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tersebut mengakibatkan ketidakjelasan dari luas masing-masing objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III;
4.3.3.
Bahwa apabila mencermati dalil gugatan penggugat tersebut dan diakaitkan dengan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat-I dengan tanah terperkara tersebut
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 16
ME DA N
apalagi dengan penggugat, sehingga secara hukum jelaslah gugatan penggugat dimaksud merupakan merupakan gugatan yang kabur (Niet Onvantkelijke Verklaard);
II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali dengan jelas diakui dan diterangkan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
menangkis
argumentasi
GI
2. Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III mengalami kesulitan untuk hukum
dari
Penggugat,
oleh
karena
ING
ketidakjelasan dari dalil gugatan Penggugat, dan inperson yang maju sebagai Penggugat dalam perkara a quo; 3. Bahwa, ketidakjelasan dalil gugatan Penggugat adalah batas dan ukuran yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III, apakah objek
NT
perkara yang diamksud oleh Penggugat berada di wilayah Desa Siamporik dan atau masuk wilayah Desa Gunung Melayu; 4. Bahwa, disamping itu Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak mengenal Penggugat maupun 9 (sembilan) orang yang diwakili oleh
ILA
Penggugat yang kemudian tanpa dasar hukum yang jelas memberikan kuasa kembali kepada SUDARSONO, SH.MH selaku Advokat, untuk
lainnya;
AD
mewakili kepentingan hukum dari Penggugat dan 9 (sembilan) orang
5. Bahwa, posita penggugat poin 5 yang di kutip sebagai berikut: “bahwa tanah milik penggugat yang terletak di daerah perbatasan antara Desa
NG
Gunung Melayu dengan Desa Siamporik, telah mendapat kesepakatan secara tertulis dari kepala Desa Gunung Melayu yang menjabat pada saat itu mengenai administrasi surat menyurat di atas tanah milik
PE
penggugat tersebut dilakukan dan diterbitkan dari Kantor Kepala Desa Siamporik dan atas nama Pemerintah Desa Siamporik”, dimana kesepakatan tertulis sebagaimana uraian penggugat dimaksud telah bertentangan dengan prinsip tentang kepastian hukum dan menyalahi sistim administrasi pemerintahan desa;
6. Bahwa demikian halnya Turut Tergugat-II dalam kepastiannya sebagai Kepala Desa Gunung Melayu sama
sekali
tidak
mengetahui
adanya kesepakatan diamksud dan tidak pernah terjadi serta menyalahi sistim administrasi desa; 7. Bahwa demikian pula, Turut Tergugat-II samasekali tidak tahu menahui mengenai tanah yang diklaim dimiliki oleh Penggugat dan setelah
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 17
ME DA N
8. memeriksa administrasi di Desa Gunung Melayu, ternyata tanah dimaksud tidak terdaftar dalam sistim administrasi Desa Gunung Melayu;
9. Bahwa kemudian tanah terperkara yang sedang disengketakan oleh Penggugat tidak jelas letaknya, sehingga sangat beralasan menurut hukum jika tuntutan penggugat pada poin (1) sampai dengan poin (12) ditolak seluruhnya, karena tuntutan dimaksud samasekali tidak memiliki
GI
dasar hukum yang kuat dan jelas;
10. Bahwa, dari dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat serta itikad yang
ING
tidak baik dari Penggugat, dengan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Para Tergugat, maka wajarlah jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat; PERMOHONAN I.
NT
III.
DALAM EKSEPSI -
Menyatakan Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II
ILA
dan Tergugat III untuk seluruhnya; II. DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan, menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
AD
2. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut
NG
Tergugat II melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :
DALAM KONPENSI ;
PE
TENTANG EKSEPSI ; Bahwa Tergugat-I dan Turut Tergugat-II membantah dan menolak
dengan tegas
seluruh dalil Gugatan Penggugat yang telah dimajukan dalam persidangan perkara perdata ini; Bahwa adapun dalil-dalil Eksepsi yang Tergugat-I dan Turut Tergugat-II majukan dalam persidangan ini dengan uraian sebagai berikut: 1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Eksepsi Error in Persona) ; Bahwa Penggugat telah menguraikan dalam gugatannya jika Rajin Simangunsong (i.c. Tergugat-I) bersama-sama dengan Tergugat-II dan Tergugat-III pada tahun 2007 berdasarkan keterangan dari penduduk setempat telah menguasai tanah objek perkara, seluas 103 Ha (lebih kurang seratus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 18
ME DA N
tiga hektar) terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara), tanpa menelaah dengan hati-hati kebenaran keterangan penduduk setempat tersebut; Bahwa
didalam
Gugatannya
tersebut
menguaraikan
bahwasanya
Tergugat-I dituliskan bernama Rajin Mangunsongdengan alamat tempat tinggal tercantum Jalan Wonosari Lorong 1 Aek Kanopan, Kecamatan
Sidang
atas
perkara
aquo
GI
Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, akan tetapi Relaas Panggilan disampaikan
dan
diterima
oleh
Bernardt
ING
Simangunsong, yang ternyata tidak berlamat sebagaimana didalikan Penggugat dimaksud;
Bahwa meskipun terdapat perbedaan identitas dari Tergugat-I dan alamat tempat tinggal dari Tergugat-I dimaksud, namun demi tercapainya kepastian
NT
hukum atas perkara ini, Bernardt Simangunsong yang samasekali tidak tahu menahu mengenai gugatan Penggugat tetap memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Rantauprapat;
ILA
Bahwa perlu Tergugat-I uraikan bahwasanya samasekali tidak memiliki hubungan atau tidak memiliki keterkaitan apapun atas bidang tanah sebagai objek terperkara dalam perkara aquo, sehingga vis a vise secara hukum
AD
Tergugat-I tidak dapat diajadikan pihak dalam perkara ini; Bahwa dengan tidak adanya hubungan dan keterkaitan Tergugat-I dengan objek terperkara sebagaimana diuraikan diatas, ditambah dengan telah
NG
salah dan kelirunya Penggugat dalam menentukan subjek Tergugat-I, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut salah alamat (error in persona); Bahwa oleh karena hal tersebut, adalah cukup beralasan menurut hukum
PE
apabila Gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidaktidaknya
menyatakan
gugatan
Penggugat
tidak
dapat
diterima
(niet
onvantkelijke verklaard); 2. Eksepsi tentang Persona Standi In Judicio ; Bahwa dalam gugatannya Penggugat disamping bertindak untuk dirinya sendiri, juga telah mendapatkan kuasa dari sebanyak 9 (sembilan) orang warga masyarakat, masing-masing bernama : Selamat, Krisman, Murni, Lucius, Asni, Juli, Johanes, Ismail, dan R.R. Sri Rumianti yang mengklaim memiliki sebidang tanah dengan luas 103 Ha (lebih kurang seratus tiga hektar) yang terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara);
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 19
ME DA N
Bahwa akan tetapi didalam dalil gugatannya, Penggugat samasekali tidak menguraikan dengan terang dan jelas mengenai surat kuasa yang didapatnya dari ke-9 (sembilan) warga masyarakat tersebut dalam kepastiannya dan kegunaannya untuk apa, apalagi Penggugat telah menghunjuk Kuasa Hukum guna mengajukan gugatan aquo, dimana semestinya Penggugat tidak memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, melainkan kuasa substitusi karena sebelumnya telah mendapat kuasa dari ke-9 (sembilan) orang;
GI
Bahwa oleh karena hal tersebut, secara hukum Kuasa Hukum samasekali tidak memiliki kapasitas dan kedudukan didepan hukum untuk mewakili ke-9
ING
(sembilan) orang dimaksud guna mengajukan gugatan a quo; Bahwa oleh karena hal tersebut, adalah cukup beralasan menurut hukum apabila Gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidakmenyatakan
gugatan
onvantkelijke verklaarrd);
Penggugat
tidak
dapat
diterima
(niet
NT
tidaknya
3. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir) ;
ILA
Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, sebagaimana diuraikan dalam gugatannya telah menguraikan bahwasanya Penggugat disamping berkedudukan selaku pribadi juga sekaligus kuasa dari Selamat, Krisman,
AD
Murni, Lucius, Asni, Juli, Johanes, Ismail, dan R.R. Sri Rumanti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas dan oleh karenanya secara hukum Gugatan
NG
yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan uraian Tergugat-I dan Turut Tergugat-II diatas serta dikaitkan dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan
PE
alasan Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Penggugat tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio”, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaarrd); 4. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata ; Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah menguraikan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut: “bahwa Tergugat I telah menguasai sebahagian besar dari tanah objek perkara seluas 103 hektar milik Penggugat dan tahun 2007 Tergugat I ... dst”, padahal Tergugat-I samasekali tidak memiliki hubungan atau tidak memiliki kaitan dengan objek tanah terperkara, sehingga secara hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 20
ME DA N
gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelas tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya “syarat mutlak untuk menuntut
seseorang
didepan
Pengadilan
perselisihan hukum antara dua pihak”;
Negeri
adalah
adanya
Bahwa oleh karena hal tersebut, adalah cukup beralasan menurut hukum
GI
apabila Gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet
ING
onvantkelijke verklaarrd);
5. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel) ; A. Tentang Luas Objek Terperkara Yang Tidak Jelas ; Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 poin (1)
NT
mendalilkan sebagai berikut: “Penggugat adalah pemilik dan sekaligus kuasa dari rekan-rekan pemilik tanah seluas 103 hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kecamatan
ILA
Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara)” tanpa menyebut batas-batas tanah terperkara tersebut dengan terang dan jelas, dan kemudian pada halaman 4 poin (4), Penggugat mendalilkan sebagai berikut: “bahwa secara
AD
keseluruhan tanah objek terperkara berada dalam satu hamparan seluas 103 hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
-
NG
Utara) dengan batas-batas secara keseluruhan/global adalah sebagai berikut: Sebelah
Barat
berbatas
dengan
Jumirin,
Simare-mare,
R.Mangunsong; Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Tk. Mas Jakarta, Aek
PE
-
Simangalam;
-
Sebelah Timur berbatas dengan Aek Bulu Soma;
-
Sebelah Selatan berbatas dengan Koir, Matnali Simamora, Karim Nasution, Adil Siregar, Jakrun, Thamrin Munthe”; Bahwa ternyata setelah dijumlahkan luas tanah yang menjadi objek
terperkara adalah seluas 99 Ha dan bukan seluas 103 Ha (lebih kurang seratus tiga hektar), sehingga secara hukum terdapat perbedaan luas
tanah
yang
menjadi
objek
terperkara,
yang
akhirnya
mengakibatkan luas objek terperkara tidak jelas (kabur); B. Tentang Letak dan Peta Tanah Yang Tidak Jelas
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 21
ME DA N
Bahwa Penggugat menguraikan dalam gugatannya mengenai luas dan batas-batas dari masing-masing tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat dan ke-9 (sembilan) warga masyarakat yaitu: Selamat, Krisman, Murni, Lucius, Asni, Juli, Johanes, Ismail, dan R.R. Sri Rumanti (vide gugatan halaman 3 dan 4 sub poin 1 s.d. 9) dengan surat keterangan gantirugi tertanggal 01 Juni 1991, namun setelah Tergugat-I mencocokkan dengan cara memetakan lokasi dengan batas-batas dari masing-masing tanah tersebut,
GI
ternyata samasekali tidak jelas dan kabur;
Bahwa demikian pula mengenai masing-masing surat keterangan ganti
ING
rugi tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, juga tidak menguraikan dengan jelas dari siapa dan kepada siapakah tanah-tanah tersebut diperoleh dan berlaih, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan perolehan atas tanah terperkara dimaksud;
NT
C. Tentang Tidak Jelasnya Luas Masing-masing Tanah Yang Dikuasai Oleh Para Tergugat
Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap
ILA
mengenai luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dalam dalil gugatannya dimaksud, dimana seharusnya Penggugat menguraikan dari luas objek tanah terperkara seluas 103
AD
Ha (lebih kurang seratus tiga hektar) tersebut; Bahwa dengan tidak diuraikan oleh Penggugat mengenai luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tersebut,
NG
mengakibatkan ketidakjelasan dari luas masing-masing objek terperkara yang dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dimaksud; Bahwa apabila mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut dan
PE
dikaitkan dengan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat-I dengan tanah terperkara tersebut apalagi dengan Penggugat, sehingga secara hukum jelaslah gugatan Penggugat dimaksud merupakan gugatan yang kabur (obscuur libell); Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana Tergugat-I dan Turut Tergugat-II kemukakan diatas, bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka dengan demikian Gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke verklaard); DALAM POKOK PERKARA Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 22
ME DA N
Bahwa Tergugat-I dan Turut Tergugat-II menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat yang telah diajukan dalam persidangan perkara perdata ini;
Bahwa mengenai seluruh dalil tentang Eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, secara mutatis-mutandis menjadi satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara perdata ini, dan tidak akan diulangi kembali;
GI
Bahwa setelah Tergugat-I dan Turut Tergugat-II membaca dan mempelajari seluruh dalil gugatan dan petitum Penggugat, sebagaimana
ING
tertuang dari halaman 2 poin (1) bersambung ke halaman 3 sampai dengan halaman 9 adalah dalil gugatan yang tidak benar, keliru dan mengada-ada dengan uraian sebagai berikut: 1.
Bahwa Tergugat-I samasekali tidak memiliki dan tidak menguasai
NT
sebahagian besar dari sebidang tanah seluas 103 Ha (lebih kurang seratus tiga hektar) milik Penggugat yang terletak di Desa Siamporik, Kecamatan
Kulauh
Selatan,
Kabupaten
Labuhanbatu
Utara
(d/h
ILA
Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat; 2.
Bahwa disamping itu, Tergugat-I juga sama sekali tidak mengenal atau
AD
tidak mengetahui Penggugat maupun 9 (sembilan) orang yang diwakili oleh Penggugat tersebut menguasai dan memiliki tanah terperkara dimaksud, sebab Tergugat-i samasekali tidak memiliki sebidang tanah di
NG
Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu utara; 3.
Bahwa dalam posita Penggugat poin 5 yang dikutip sebagai berikut:
PE
“bahwa tanah milik Penggugat yang terletak di daerah perbatasan antara Desa
Gunung
Melayu
dengan
Desa
Siamporik,
telah
mendapat
kesepakatan secara tertulis dari Kepala Desa Gunung Melayu yang menjabat pada saat itu mengenai administrasi surat menyurat diatas tanah milik Penggugat tersebut dilakukan dan diterbitkan dari Kantor Kepala Desa Siamporik dan atas nama Pemerintah Desa Siamporik”, dimana kesepakatan tertulis sebagaimana uraian Penggugat dimaksud telah bertentangan dengan prinsip tentang kepastian hukum dan menyalahi sistim administrasi pemerintahan desa;
4.
Bahwa demikian halnya Turut Tergugat-II dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Gunung Melayu samasekali tidak mengetahui adanya
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 23
ME DA N
kesepakatan dimaksud dan tidak pernah terjadi serta menyalahi sistim administrasi desa; 5.
Bahwa demikian pula, Turut Tergugat-II samasekali tidak tahu menahu mengenai tanah yang diklaim dimiliki oleh Penggugat dan setelah memeriksa administrasi di Desa Gunung Melayu, ternyata tanah dimaksud tidak terdaftar didalam sistim administrasi Desa Gunung Melayu;
6.
Bahwa kemudian tanah terperkara yang sedang disengketakan oleh
GI
Penggugat tidak jelas letaknya, sehingga sangat beralasan menurut hukum jika tuntutan Penggugat pada poin (1) sampai dengan poin (12)
ING
ditolak seluruhnya, karena tuntutan dimaksud samasekali tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas;
Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, maka Gugatan yang diajukan Penggugat tidak didasarkan pada yang
sebenarnya
dan
NT
kenyataan
mengada-ada,
sedangkan
yang
dipermasalahkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan Penggugat tid771ak mampu menunjukkan secara hukum, mana perbuatan
ILA
Tergugat-I dan Turut Tergugat-II yang dinyatakan sebagai perbuatan melanggar atau melawan hukum;
Bahwa oleh karena itu, telah cukup alasan menurut hukum apabila
AD
Tergugat-I memohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
NG
DALAM REKONPENSI
Bahwa Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, dengan hormat dengan segala kerendahan hati, menghunjuk kembali seluruh uraian-
PE
uraian yang telah dikemukakan dalam konpensi diatas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian-uraian dalam rekonpensi ini; Bahwa sebagaimana Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-
II dk kemukakan pada bagian Konpensi di atas, bahwasanya Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk tidak memiliki hubungan dan tidak memiliki
keterkaitan
dengan
objek
yang
diperkarakan
oleh
Tergugat
dr/Penggugat dk, namun karena Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk menerima panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Rantauprapat sehingga mengakibatkan Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk terganggu dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 24
ME DA N
Bahwa penggugat dr/Tergugat-I dk tidak ada menguasai dan memiliki sebidang tanah dengan luas 103 Ha (lebih kurang seratus tiga hektar) yang terletak di Desa Siamporik, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu (sekarang Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara) dengan cara baik gantirugi dari Penggugat maupun dari masyarakat yang memiliki lahan dimaksud.; Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat dr/Tergugat-I dk, dimana Tergugat dr/Penggugat dk yang mengklaim tanah seluas 30 Ha (lebih kurang
GI
seratus tiga hektar) yang terletak di Desa Siamporik, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu (sekarang Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara) telah
ING
dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat dr/Tergugat-I dk yang notabene samasekali tidak dilakukan oleh Penggugat dr/Tergugat-I dk, dimana penggugat dr/Tergugat-I dk telah menyampaikan bahwasanya tidak ada menguasai dan menguasahai tanah yang diklaim milik Tergugat dr/Penggugat dk dimaksud,
NT
namun ternyata Tergugat dr/Penggugat dk samasekali tidak menggubrisnya.; Bahwa oleh karena Tergugat dr/Penggugat dk telah memajukan dan menarik Penggugat dr/Tergugat-I dk sebagai pihak yang berperkara padahal
ILA
pihak Penggugat dr/Tergugat-I dk samasekali tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki keterkaitan dengan tanah keterkaitan dengan tanah yang menjadi objek terperkara, telah menimbulkan kerugian dalam diri Penggugat
AD
dr/Tergugat-I dk baik secara material dan immaterial (moril).; Bahwa disamping hal tersebut diatas, sesuai dengan uraian-uraian yuridis diatas, secara jelas dapat dilihat dan diketahui bahwa Tergugat
NG
dr/Penggugat dk, tidaklah memiliki legal standing atau tidak memiliki persona standi in judico yang sah serta tidak memiliki alasan dan dasar hukum untuk mengikuti sertakan Penggugat dr/Tergugat-I dk, sebagai pihak berperkara
PE
dalam gugatan konpensi yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk dalam perkara ini.;
Bahwa akan tetapi walaupun Tergugat dr/Penggugat dk, telah
mengetahui atau setidak tidaknya patut menyadari bahwa tidak memiliki legal standing atau persona standi in judico yang sah dan tidak terdapat alasan serta dasar hukum untuk mengikutsertakan Penggugat dr/Tergugat-Idk sebagai pihak dalam gugatan konpensi dalam perkara ini, namun tetap mengikuti sertakan Penggugat dr/Tergugat-I dk sebagai pihak dalam gugatan konpensi yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk dalam perkara ini; Bahwa jelas adanya sikap dan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang mengikut sertakan Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk dalam gugatan konpensi yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, secara Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 25
ME DA N
nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukam dalam bentuk penyalah gunaan keadaan(misbruik van omstandigheden).;
Bahwa oleh karena secara nyata Tergugat dr/Penggugat dk secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalah gunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila tergugat dr/penggugat dk, dinyatakan telah
GI
melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalah gunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden).;
ING
Bahwa perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalah gunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), yang dilakukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, secara nyata telah menimbulkan kerugian material dan immaterial kepada Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk.;
NT
Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dr/Penggugat dk, dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, seketika dan sekaligus,
ILA
ganti rugi secara materiil, sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah); Bahwa perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalah gunaan keadaan(misbruik van omstandigheden), yang dilakukan oleh Tergugat
AD
dr/Penggugat dk, secara nyata juga menimbuilkan kerugian moril kepada Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dr/Penggugat dk,
NG
dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II
dk,
seketika
dan
sekaligus
ganti
rugi
moril
yang
diperhitungkan Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)”;
PE
Bahwa untuk menghindarkan agar gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk tidak hampa adanya, dengan segala hormat, dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatior beslaag), atas harta benda Tergugat dr/Penggugat dk, baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak, terutama atas : sebuah bangunan beserta tanah pertapakannya yang terletak di Jln. Gunung Sibayak No.2, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar; Bahwa guna menghindari kelalaian dari Tergugat dr/Penggugat dk guna memenuhi seluruh tuntutan dalam gugatan rekonpensi dari para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, maka untuk itu adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 26
ME DA N
membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara perdata ini berkekuatan hukum tetap;
Bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat-I dk, telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada
GI
banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad); Berdasarkan seluruh uraian yang telah Para Penggugat dr/Tergugat-I
ING
dan Turut Tergugat-II dk kemukakan diatas, maka dengan segala kerendahan hati dan beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk memohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan
DALAM KONPENSI ; TENTANG EKSEPSI ;
Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Penggugat dr/Tergugat-I
ILA
-
NT
Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
dan Turut Tergugat-II dk untuk seluruhnya; -
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
AD
menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
NG
-
pemeriksaan perkara perdata ini; DALAM REKONPENSI
PE
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah dijalankan dalam perkara ini; 3. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum; 4. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk, telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalah gunaan keadaan (misbruik van omstandigheden); 5. Menghukum Tergugat dr/penggugat dk, untuk membayar kepada Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi materiil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 27
ME DA N
6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk, untuk membayar kepada Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk, untuk membayar kepada Para Penggugat
dr/Tergugat-I
dan
Turut
Tergugat-II
dk,
uang
paksa
(dwaangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, terhitung
GI
sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu,
ING
walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad); 9. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
-
NT
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
Menghukum Penggugat d.k./Tergugat d.r. untuk membayar seluruh yang timbul dalam pemeriksaan perkara perdata ini;
Subsidiair:
ILA
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang
AD
seadil-adilnya (ex Aequo et Bono); Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan Putusan tanggal
16 Juni 2014 Nomor:
NG
41/Pdt.G/2014/PN. RAP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :
1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat II;
PE
DALAM PERKARA POKOK : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ; 3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa : - Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 115.785 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu; - Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Selamat, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 28
ME DA N
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.600 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Asni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.375 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Krisman, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01 Juni
GI
1991 terdaftar atas nama Lucius, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
ING
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.740 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Murni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 99.665 M2, tanggal 01 Juni
NT
1991 terdaftar atas nama RR.Sri Rumanti, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu; - Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01 Juni
ILA
1991 terdaftar atas nama Ismail, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01 Juni
AD
1991 terdaftar atas nama Juli, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 104.494 M2, tanggal 01 Juni
NG
1991 terdaftar atas nama Johannes, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu; - Surat kesepakatan yang ditanda tangani bersama oleh Kepala Desa
PE
Siamporik dengan Kepala Desa Gunung Melayu tertanggal 05 September 1991;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah objek perkara seluas + 103 hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan,Kabupaten Labuhan Batu Utara) berdasarkan : a. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 115.785 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu; b. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Selamat, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 29
ME DA N
c. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.600 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Asni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
d. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.375 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Krisman, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
e. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01
GI
Juni 1991 terdaftar atas nama Lucius, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.740 M2, tanggal 01
ING
f.
Juni 1991 terdaftar atas nama Murni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;
g. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 99.665 M2, tanggal 01 Juni
NT
1991 terdaftar atas nama RR.Sri Rumanti, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu; h. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01
ILA
Juni 1991 terdaftar atas nama Ismail, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu; i.
Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01
AD
Juni 1991 terdaftar atas nama Juli, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu; j.
Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 104.494 M2, tanggal 01
NG
Juni 1991 terdaftar atas nama Johannes, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu; Berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya;
PE
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai bagian tanah objek perkara milik penggugat seluas + 103 Hektar terletak di
Desa Siamporik,
Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara) ; 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan bahagian objek perkara yang dikuasai oleh masing masing Tergugat Tergugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apa pun kepada Penggugat; 7. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat surat surat yang lahir dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diterbitkan diatas bagian tanah objek perkara seluas + 103 Hektar milik Penggugat, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 30
ME DA N
Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berikut orang orang atau badan hukum atau pihak manapun untuk mematuhi isi Putusan dalam perkara aquo;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III berikut orang orang atau badan hukum atau pihak mana pun untuk mengosongkan /menyerahkan
GI
bagian tanah yang dikuasai dari objek perkara seluas + 103 Hektar milik Penggugat terletak di terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh
ING
Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara);
10. Menyatakan Tergugat I yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
NT
11. Menjatuhkan putusan ini dengan putusan verstek terhadap Tergugat
I;
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; DALAM REKONPENSI ;
ILA
1.Menolak gugatan Rekonpensi Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;
AD
1. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.711.000,-(dua juta tujuh ratus sebelas
NG
ribu rupiah)
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 41/Pdt.G/2014/PN. Rap. Tanggal 16 Juni 2015 telah diberitahukan kepada
PE
Tergugat I melalui Kepala Kelurahan Aek Kanopan tertanggal 03 Agustus 2015 , kepada Tergugat II dan III melalui kuasanya kepada Turut Tergugat I
pada tanggal 30 Juli 2015,
tertanggal 03 Agustus 2015
dan kepada turut
Tergugat II melalui kuasanya tertanggal 07 September 2015 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor: 41/Pdt.G/2014/PN.Rap. tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat oleh Megawati Simbolon , SH Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat II, III
telah menyatakan banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 41/Pdt.G/2014/PN. Rap. Tanggal 16 Juni 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2015 , Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 31
ME DA N
kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I melalui Kepala Keluran Aek Kanopan tertanggal 31 Agustus 2015 , kepada Turut Terbanding II semula turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya tertanggal 28 Agustus 2015 , kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 September 2015; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dan III telah mengajukan Memori Banding ber tanggal 2 Maret 2016 yang diterima
GI
di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Maret 2016 dan Memori Banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum semula Penggugat pada tanggal 30 Maret 2016, kepada Turut
ING
Terbanding
Terbanding I semula Tergugat I melalui Kepala Desa Aek Kanopan pada tanggal 5 April 2016 , kepada Turut terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal , yang pada pokoknya mengemukakan hal –hal sebagai berikut : Judex Factie Tergugat I (Rajin Mangunsong) tidak pernah hadir
sebagaimana
Putusan
NT
1. Bahwa
Pengadilan
41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal
Negeri
Rantauprapat
Nomor
:
16 Juni 2015 pada halaman 99 Dalam
ILA
Pokok Perkara angka 10 ”Menyatakan Tergugat I yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir” dan angka 11 ”Menjatuhkan putusan ini dengan putusan verstek terhadap Tergugat I”, Putusan
Pengadilan
AD
sehingga
41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal
Negeri
Rantauprapat
Nomor
:
16 Juni 2015 telah KELIRU memutuskan
Eksepsi Tergugat I yang tidak pernah hadir atau tidak memberi kuasa untuk
NG
mewakilinya dalam perkara aquo, seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 tidak ada memutuskan mengenai Eksepsi Tergugat I. Oleh karena itu Putusan
PE
Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 untuk dinyatakan dibatalkan. 2. Keberatan Para Pembanding mengenai Eksepsi Surat Kuasa Khusus Mengandung Cacat Formil : Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi ini pada halaman 76 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal
16 Juni 2015 menyebutkan ”Majelis Hakim berpendapat setelah
meneliti secara seksama Surat Kuasa Penggugat tidak mengandung cacat formil. Bahwa dengan demikian dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan Surat Kuasa Khusus Mengandung cacat formil haruslah dinyatakan tidak diterima” adalah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal
16 Juni 2015 harus dibatalkan karena
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 32
ME DA N
kurang cukup memberi pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam pertimbangan hukum dan putusannya, tidak cermat, dan salah menerapkan hukum pembuktian serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara aquo ;
3. Keberatan Para Pembanding mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Alamat (Eksepsi Error in Persona)
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi ini pada halaman 76
tanggal
GI
Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP 16 Juni 2015 menyebutkan ”Majelis Hakim berpendapat untuk
ING
menjadikan/menentukan pihak-pihak dalam suatu gugatan perkara perdata adalah hak dari Penggugat selama menurut Penggugat ada hubungan hukum dengan pokok sengketa. Majelis Hakim setelah meneliti secara seksama gugatan Penggugat dalam gugatan telah disebutkan dengan jelas
NT
siapa yang menjadi Tergugat dan Turut Tergugat” adalah pertimbangan hukum yang keliru, kurang cukup memberi pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam pertimbangan hukum dan putusannya, tidak cermat, dan
ILA
telah keliru menerapkan hukum serta mengabaikan fakta-fakta dan buktibukti yang terungkap di persidangan perkara aquo, tidak tepat dan berpandangan sempit terhadap Hukum Acara Perdata karena dalam hukum
AD
acara perdata terdapat ketentuan mengenai keharusan syarat formil dalam mengajukan gugatan yang harus dipenuhi. Sedangkan gugatan Penggugat mengandung cacat syarat formil maka gugatan yang diajukan menjadi tidak
NG
sah atau tidak sempurna, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) 4. Keberatan Para Pembanding mengenai Eksepsi Penggugat tidak mempunyai
PE
kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualificatoir) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi ini pada halaman 77 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 menyebutkan ”Majelis Hakim berpendapat Penggugat menerima kuasa dari SELAMAT, KRISMAN, MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI, JOHANNES, aquo,
ISMAIL, R.R. SRI RUMANTI, akan tetapi di dalam perkara
Penggugat
berdiri
sendiri
dan
bertindak
untuk
membela
kepentingannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat (Eksepsi Disqualifikasikan)
haruslah
dinyatakan
tidak
diterima
adalah
terjadi
kontradiksi antara pertimbangan dan putusan dengan pertimbangan dan putusan lainnya di dalam Putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 33
ME DA N
Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015, telah salah menerapkan hukum ;
5. Keberatan Para Pembanding mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel)
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi ini pada halaman 79 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 menyebutkan ”Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini
GI
perlu pembuktian sehingga harus dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Gugatan Penggugat
ING
Kabur haruslah dinyatakan tidak diterima adalah pertimbangan hukum yang keliru, kurang cukup memberi pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam pertimbangan hukum dan putusannya, tidak cermat, dan telah keliru menerapkan hukum acara dan tidak menerapkan hukum pembuktian karena
NT
pembuktian telah habis dengan dilakukan putusan sehingga keliru Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini perlu pembuktian sehingga harus dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian (acara persidangan telah habis, hanya tentang
ILA
putusan perkara aquo, sehingga pembuktian khayalan mana lagi menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara aquo, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri
kurang
AD
Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015), telah cermat
memberikan
pertimbangan
hukum
serta
lalai
dan
mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan
NG
perkara aquo, lalai dan mengabaikan mengenai keharusan syarat formil dalam mengajukan gugatan dalam Hukum Acara Perdata karena terdapat ketentuan mengenai keharusan syarat formil dalam mengajukan gugatan
PE
yang harus dipenuhi. Sedangkan gugatan Penggugat mengandung cacat syarat formil maka gugatan yang diajukan menjadi tidak sah atau tidak sempurna, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) ; 6. Keberatan Para Pembanding mengenai gugatan Penggugat sekarang Terbanding mengandung Kumulasi Gugatan Subyektif dan Kumulasi Gugatan Obyektif yang dilarang dalam hukum acara perdata. Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015) telah kurang
cermat
memberikan pertimbangan
hukum atau
tidak cukup
memberikan pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam pertimbangan
hukum
dan
putusannya,
salah
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
menerapkan
hukum
Halaman 34
ME DA N
pembuktian, serta lalai dan mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara aquo, lalai dan mengabaikan mengenai keharusan syarat formil dalam mengajukan gugatan dalam Hukum Acara Perdata karena terdapat ketentuan mengenai keharusan syarat formil dalam mengajukan gugatan yang harus dipenuhi. Sedangkan gugatan Penggugat mengandung cacat syarat formil maka gugatan yang diajukan menjadi tidak sah atau tidak sempurna, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak
GI
dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) adalah sebagai berikut : Bahwa Pengugat sekarang Terbanding dalam perkara aquo
mengajukan
didalilkan
Penggugat
ING
gugatan kumulasi terhadap beberapa objek tanah yang tidak jelas yaitu yang merupakan
tanah
yang
dikuasai
oleh
Rajin
Mangunsong (Tergugat I) dan 1. Nirwana, 2. Andi Pratama yaitu merupakan pemilik yang berbeda atau berlainan dengan alas hak kepemilikan tanah
NT
atas nama Kristina (Penggugat) [Bukti P-1] dan alas hak kepemilikan tanah atas nama 1. Selamat, 2. Krisman, 3. Murni, 4. Lucius, 5. Asni, 6. Juli, 7. Johannes, 8. Ismail, 9. R.R. Sri Rumanti (Bukti P-2 s/d P-10) yang berbeda
ILA
(sepuluh Surat ganti rugi perladangan tanggal 01 Juni 1991) melawan alas hak kepemilikan tanah Tergugat II dan Tergugat III yang berbeda (5 alas hak yaitu Bukti T.II.III-1 s/d Bukti T.II.III-5), sedangkan alas hak Tergugat I tidak
AD
jelas karena tidak pernah hadir. Bahwa kepemilikan tanah seluas ± 103 Hektar adalah bukan kepemilikan bersama tetapi kepemilikan masing-masing dan sendiri-sendiri
yaitu
NG
tanah yang didalilkan merupakan milik Penggugat (Christina alias Kristina) [Bukti P-1], dan tanah milik Selamat (Bukti P-2), dan tanah milik Krisman (Bukti P-3), dan tanah milik Murni (Bukti P-4), dan tanah milik Lucius (Bukti P-
PE
5), dan tanah milik Asni (Bukti P-6), dan tanah milik Juli (Bukti P-7), dan tanah milik Johannes (Bukti P-8), dan tanah milik Ismail (Bukti P-9), dan tanah milik R.R. Sri Rumanti (Bukti P-10) yang diantara mereka tidak ada hubungan hukum karena merupakan kepemilikan masing-masing dan sendiri-sendiri
yang bukan kepemilikan bersama sehingga tidak dapat
digabungkan bersama-sama untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III yang juga bukan kepemilikan bersama tetapi kepemilikan masing-masing dan sendiri-sendiri yang diantara mereka tidak ada hubungan hukum. Bahwa terhadap kumulasi gugatan yang diajukan harus memenuhi salah satu syarat yaitu Terdapat Hubungan Hukum. Dalam hal ini harus adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan atau antara Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 35
ME DA N
Tergugat dengan Tergugat lainnya dan atau antara Para Tergugat dengan obyek perkara dan atau antara Penggugat dengan Penggugat lainnya dan atau antara Penggugat (Christina alias Kristina) dan 1. Selamat, 2. Krisman, 3. Murni,
4. Lucius,
5. Asni, 6. Juli, 7. Johannes, 8. Ismail, 9. R.R. Sri
Rumanti dengan obyek perkara.
Dengan demikian Penggabungan gugatan Penggugat dalam perkara aquo, baik secara subjektif dan objektif adalah tidak dapat dibenarkan, maka
GI
seharusnya gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi gugatan tersebut wajib atau seharusnya diajukan terpisah dan sendiri-sendiri ;
ING
7. Keberatan Para Pembanding mengenai gugatan Penggugat sekarang Terbanding Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PNRAP tanggal 16 Juni 2015 adalah tidak tepat, salah dan keliru dalam
NT
pertimbangan hukum dan putusannya serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara aquo, dan oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat syarat formil maka gugatan
ILA
yang diajukan menjadi tidak sah atau mengandung cacat syarat formil mengajukan gugatan sebagai berikut : Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang berisi gugatan
AD
memutuskan hubungan hukum antara Tergugat II dan III dengan pihak ketiga karena untuk itu pihak ketiga harus diikut sertakan sebagai Tergugat, agar tidak cacat hukum
yaitu
kurang pihak
(plurium litis consortium)
maka
NG
orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat dan secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat sebagaimana dimaksud dengan
PE
amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 pada halaman 99 point 7 yaitu : “Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat surat-surat yang lahir dari perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diterbitkan di
atas bagian tanah obyek perkara seluas ± 103 Hektar
milik Penggugat, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara), yang merupakan petitum point 8 pada halaman 8 Surat Gugatan Penggugat tertanggal 01 Oktober 2014 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 2-10-2014 yang dikabulkan dengan amar putusan di atas. DALAM POKOK PERKARA ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 36
ME DA N
1. Keberatan Para Pembanding mengenai Amar Putusan Dalam Pokok Perkara pada halaman 96 s/d 97 point 3 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP
tanggal
16 Juni 2015 yang berbunyi
”Menyatakan sah dan berharga alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa : -
Surat Keberatan Para Pembanding mengenai Amar Putusan Dalam Pokok Perkara pada halaman 96 point 2 Putusan Pengadilan Negeri
GI
Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 yang berbunyi “Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti surat
ING
yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo” adalah patut ditolak karena salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara aquo dan Judex Facti sebenarnya Majelis Hakim
NT
Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara aquo telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah, maka mohon untuk dibatalkan dengan fakta hukum dan alasan hukum sebagai berikut :
ILA
2. Keberatan Para Pembanding mengenai Amar Putusan Dalam Pokok Perkara pada halaman 97 s/d 98 point 4 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP
tanggal
16 Juni 2015 yang berbunyi
AD
“Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah objek perkara seluas ± 103 hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan
NG
Batu Utara) berdasarkan : a. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 115.785 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat
PE
Kualuh Hulu ;
b. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 101.920 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Selamat, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu ;
c. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 102.600 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Asni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu ; d. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 100.375 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Krisman, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 37
ME DA N
e. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 101.920 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Lucius, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu ;
f. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 100.740 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Murni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu ;
g. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 99.665 M2, tanggal 01 Juni 1991
GI
terdaftar atas nama RR.Sri Rumanti, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu ;
ING
h. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 102.080 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Ismail, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu ;
i. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 102.080 M2, tanggal 01 Juni 1991
NT
terdaftar atas nama Juli, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu ;
j. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 104.494 M2, tanggal 01 Juni 1991
ILA
terdaftar atas nama Johannes, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu ;
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya”,
AD
adalah patut ditolak karena salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara aquo dan Judex Facti sebenarnya Majelis Hakim
NG
Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara aquo telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan menyatakan Putusan
Pengadilan
Negeri
Rantauprapat
PE
membatalkan
41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 dengan
fakta
Nomor
:
hukum
dan alasan-alasan hukum yang telah disebutkan di atas Dalam keberatan Para Pembanding Point 1, 2 dan 3 Memori Banding Para Pembanding ini dalam perkara aquo yang tidak perlu diulang-ulang kembali dan uraian tersebut di atas termasuk merupakan bagian dari keberatan Para Pembanding dalam Point 4 ini. Dengan perkataan lain Penggugat (Christina alias Kristina) adalah bukan pemilik sah tanah objek perkara seluas ± 103 hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara) ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 38
ME DA N
3. Keberatan Para Pembanding mengenai Amar Putusan Dalam Pokok Perkara pada halaman 98 s/d 99 point 5, 6, 7, 8 dan 9 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 yang berbunyi :
adalah patut ditolak karena salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara aquo dan Judex Facti sebenarnya Majelis Hakim
GI
Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara aquo telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah, maka sudah
membatalkan
Putusan
ING
sepantasnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan menyatakan Pengadilan
41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal
Negeri
Rantauprapat
Nomor
:
16 Juni 2015 dengan fakta hukum dan
alasan-alasan hukum yang telah disebutkan di atas Dalam keberatan Para
NT
Pembanding Point 1, 2 dan 3 Memori Banding Para Pembanding ini dalam perkara aquo :
4. Keberatan Para Pembanding mengenai Amar Putusan Dalam Pokok Perkara
ILA
pada halaman 99 point 10 dan 11 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 berbunyi ; b) Bahwa obyek perkara yang didalilkan Penggugat yaitu Tergugat I telah
AD
menguasai sebahagian besar dari tanah obyek perkara seluas ± 103 Hektar milik Penggugat adalah tidak ada diuraikan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat terletak di tanah milik siapa dan alas hak siapa,
NG
apakah terletak di tanah milik Penggugat (Kristina) dengan alas hak Surat ganti rugi perladangan seluas ± 115.785 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa Siamporik dan
PE
Camat Kualuh Hulu (Bukti P-1), atau terletak di tanah milik Selamat dengan alas hak Bukti P-2, atau terletak di tanah milik Krisman dengan alas hak Bukti P-3, atau terletak di tanah milik Murni dengan alas hak Bukti P-4, atau terletak di tanah milik Lucius dengan alas hak Bukti P-5, atau terletak di tanah milik Asni dengan alas hak Bukti P-6, atau terletak di tanah milik Juli dengan alas hak Bukti P-7, atau terletak di tanah milik Johannes dengan alas hak Bukti P-8, atau terletak di tanah milik Ismail dengan alas hak Bukti P-9, atau terletak di tanah milik R.R. Sri Rumanti dengan alas hak Bukti P-9 atau terletak di atas beberapa alas hak atau di luarnya adalah tidak jelas dan Penggugat tidak ada diuraikan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, bahkan dalam Pemeriksaan Setempat tanggal 14 April 2014 tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 39
ME DA N
ditunjukkan oleh Penggugat di posisi letak milik siapa dan alas hak siapa atau di luarnya, tidak dapat membuktikan letak tanah obyek yang dikuasai/dimiliki Tergugat I yang didalilkan Penggugat apakah terletak di dalam posisi letak milik siapa dan alas hak siapa atau di luarnya, apakah terletak di tanah milik Penggugat (Kristina) dengan alas hak Surat ganti rugi perladangan seluas ± 115.785 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh
GI
Hulu (Bukti P-1), atau terletak di tanah milik Selamat dengan alas hak Bukti P-2, atau dan seterusnya tidak dapat dibuktikan di lapangan pada
ING
saat Pemeriksaan Setempat tanggal 14 April 2014. Tidak dapat dibuktikan adanya Tergugat I menguasai tanah dari tanah obyek perkara seluas ± 103 Hektar yang didalilkan merupakan milik Penggugat. 5. Keberatan Para Pembanding mengenai Amar Putusan Dalam Pokok Perkara
NT
pada halaman 99 point 1 dan 12 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 yang berbunyi : ”1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian” dan ”12. Menolak gugatan
Menolak
gugatan
ILA
Penggugat selain dan selebihnya” adalah patut ditolak karena seharusnya Penggugat
seluruhnya,
berdasarkan
uraian
Para
Pembanding dahulu Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas.
AD
6. Keberatan Para Pembanding mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal
16 Juni 2015 yang hanya mensitir pernyataan Penggugat yang
NG
menyatakan CHRISTINA alias KRISTINA (Penggugat) adalah merupakan istri atau ahli waris dari Alm. Marcos alias Markos Wijaya, sedangkan di persidangan tidak ada bukti tertulis yang membuktikan CHRISTINA alias
PE
KRISTINA (Penggugat) adalah merupakan istri atau ahli waris dari Alm. Marcos alias Markos Wijaya. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP ini telah melanggar ketentuan hukum pembuktian. Jika didasarkan sebagai ahli waris dari Alm. Marcos alias Markos Wijaya, maka harus dilakukan gugatan baru dengan dalil gugatan yang baru, karena gugatan ini bukan mengenai harta yang berasal dari Alm. Marcos alias Markos Wijaya tetapi didasarkan harta/tanah yang didalilkan Penggugat merupakan milik Penggugat (Christina alias Kristina) dan Selamat, 2. Krisman, 3. Murni, 4. Lucius,
5. Asni,
1.
6. Juli, 7. Johannes,
8. Ismail, 9. R.R. Sri Rumanti. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 pantas untuk dibatalkan. Bahwa Judex Factie secara juridis materiil berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 40
ME DA N
uraian gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi 1. R.Huma Munthe, 2. Abdul Mutolib Siregar, 3. Syafii Siregar, 4. Ramlan, 5. Siswati, 6. Abdul Salam Hasibuan, 7. Zakaria Simamora di persidangan perkara aquo bahwa yang membeli/mengganti rugi tanah obyek perkara seluas ± 103 Hektar adalah Marcos alias Markos Wijaya, sehingga gugatan Penggugat sekarang Terbanding dalam perkara aquo dinyatakan ditolak dan menurut hukum sudah sepantasnya Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :
GI
41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 untuk dibatalkan. 7. Keberatan Para Pembanding mengenai identitas Tergugat III dan Gugatan
ING
Penggugat dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 yang menyebutkan Tergugat III adalah ANDI PRATAMA sebagai anak dari Kalebosi Siregar, padahal sesungguhnya bernama ANDI PERMANA SIREGAR. Oleh karena itu
NT
terdapat kesalahan identitas atau salah orang dari Tergugat III yang termasuk dikategorikan gugatan yang cacat yuridis formil, sehingga sudah sepantasnya menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat
ILA
Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 untuk dibatalkan dan gugatan Penggugat sekarang Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard).
AD
8. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, pada Memori Banding Para Pembanding dahulu Tergugat II dan Tergugat III, fakta-fakta hukum, alasan-alasan hukum dan bukti-bukti hukum yang ada serta tidak
NG
terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Pembanding dahulu Tergugat II dan Tergugat III t sebagaimana telah diuraikan dalam keberatan-keberatan Para Pembanding dahulu Tergugat II dan Tergugat III di
PE
atas, maka sudah sepantasnya Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 dibatalkan
dan
gugatan Penggugat sekarang Terbanding dalam perkara aquo ini dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard). Menimbang , bahwa terhadap memori banding
dari kuasa hukum
Pembanding semula Tergugat II dan III , kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 30 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 4 Mei 2016 , yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut : Bahwa Terbanding dapat menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara No.41/Pdt.G/2014/PN-RAP tertanggal 16 Juni
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 41
ME DA N
2015, karena Keputusan tersebut telah sesuai dengan keadilan, kebenaran asas peradilan dan berdasarkan kepada peraturan hukum yang berlaku ; Bahwa adapun dalil Kontra Memori Banding Terbanding terhadap Memori Banding Para Pembanding adalah sebagai berikut :
1. Setentang keberatan mengenai isi amar putusan,
Bahwa menunjuk kepada pertimbangan putusan pada halaman 65 alinea ke-3 yang berbunyi :
Tergugat
II
telah
GI
Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III serta Turut tidak eksepsi tentang
kewenangan dari
ING
pengadilan berupa kewenangan absolut, maka pertimbangan mengenai eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara dan eksepsi dari tersebut sesuai dengan Pasal 162 Rbg akan dipertimbangkan bersama sama dalam pokok perkara ;
NT
Kemudian berhubungan dengan pertimbangan berikut nya pada halaman 75 alinea ke-2 yang berbunyi :
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dahulu
Majelis
Hakim
mempertimbangkan
jawaban
ILA
terlebih
Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat II yang bersifat eksepsional setelah Majelis Hakim mempertimgangkan dengan
AD
seksama ternyata eksepsi Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat II sama yang pada pokoknya yaiitu ......dst..... Dengan demikian Amar Putusan dalam perkara aquo dapat dipahami
NG
dengan bunyi Mengadili dalam eksepsi “Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat II” 2. Setentang keberatan mengenai surat kuasa,
PE
Sebagaimana uraian dalam posita gugatan bahwa Penggugat adalah pemilik dan sekaligus kuasa dari rekan rekan pemilik tanah seluas + 103 Hektar, terletak di Desa Siamporik, Kec.Kualuh Hulu, Kab.Labuhan Batu (sekarang Kec.Kualuh Selatan, Kab.Labuhan Batu Utara), hal ini dibuktikan dengan Surat Kuasa tertanggal 29 September 2014 dalam perkara aquo telah terdaftar dikepaniteraan pengadilan negeri rantau prapat dengan registrasi nomor : 210/SKC/2014/PN-RAP tanggal 1 oktober 2014 dan registrasi nomor : 211/SKC/2014/PN-RAP tanggal 1 oktober 2014, dan setentang bukti P-12 meskipun diajukan dalam bentuk foto copy namun telah dilegalisasi /nazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslnya di depan persidangan, dengan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 42
ME DA N
demikian telah terpenuhi syarat formal sebagai surat kuasa untuk berperkara ;
3. Setentang keberatan Ekepsi Error In Persona,
Bahwa Pembanding I dan Pembanding II dalam perkara aquo mempermasalahkan dirinya ditarik masuk sebagai pihak (Tergugat II dan Tergugat III). Sebagaimana uraian dalam posita gugatan poin 9, 10 dan 11 yang menyebutkan bahwa :
GI
9. Setelah keadaan menjadi pulih kembali pada tahun 2007 Penggugat (Kristina) kembali menyusun rencana untuk mengelolah
ING
kembali tanah tersebut, namun alangkah terkejutnya ketika Penggugat (Kristina) bersama dengan supir almarhum suami Penggugat ketika mendapati tanah milik Penggugat dan keluarga sudah berada dalam penguasaan orang lain dan menurut penduduk setempat
NT
keterangan
tanah objek perkara
milik
Penggugat seluas + 103 Hektar saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Rajin Mangunsong), Tergugat II (Nirwana) dan Tergugat III (Andi
ILA
Pratama);
4. Setentang keberatan eksepsi Disqualificatoir, Bahwa sebagaimana uraian dalam posita gugatan point 1 dan 2 halaman
AD
2 dan 3, sudah dibuktikan dalam persidangan perkara aquo, Terbanding adalah pemilik dan sekaligus juga kuasa dari rekan rekan pemilik tanah, yang didukung oleh bukti surat P-1 s/d P-10 dan keterangan saksi Raja
NG
Humala Munthe yang pernah menjabat selaku Kelapa Desa Siamporik dan menandatangani surat bukti P-1 s/d P-10 dan nama Terbanding berikut seluruh nama yang diwakili tercatat dalam surat bukti P-1 s/d
PE
P=10 dengan demikian Terbanding memiliki legal standing (persona standing in judicio) dalam mengajukan gugatan aquo karena memilik hubungan hukum dengan objek perkara ;
5. Setentang keberatan eksepsi obscuur libel Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah mengajukan keberatan banding dalam perkara aquo dengan khayalan keliru yang bertujuan menyesatkan, bahwa Pembanding I dan Pembanding II dalam memori banding halaman 30 menyatakan : Bahwa judex factie gugatan penggugat dalam perkara aquo mengandung unsur obscuur libel yaitu gugatan penggugat kabur dan tidak jelas yaitu : tidak jelas luas, ukuran atau lebar batas batas
tanahnya,
tidak
jelas
subjek
nama
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
namanya
yang
Halaman 43
yang
ME DA N
berbatasan
seharusnya
disebutkan
nama
namanya
berbatasan sehingga menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas...dst....
Sebagaimana uraian dalam posita gugatan point 3.1 s/d 3.10 dan point 4 halaman
3
dan
4, Terbanding
/Penggugat
sudah
sangat
jelas
mencantumkan batas batas dan ukuran objek perkara baik surat per surat (posita gugatan 3.1 s/d 3.10) maupun batas secara global sebagaimana
GI
diuraikan dalam posita 4, sedangkan untuk ukuran secara global telah diajukan bukti surat P-20 ;
ING
6. Setentang keberatan kumulasi subjektif dan kumulasi objektif, Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara aquo secara benar, secara teoritis terdapat tiga hal yang melarang kumulasi objektif yaitu : 1. Penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus
NT
dengan acara biasa ;
2. Penggabungan dua atau lebih tuntutan yang salah satu diantaranya hakim tidak berwenang secara relative ;
ILA
3. Penggabungan antara tuntutan mengenai bezit dengan tuntutan mengenai eigendom.
Surat gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak memenuhi hal hal
AD
yang dilarang sebagaimana tersebut diatas karana letak maupun kepemilikan objek perkara berada dalam satu hamparan yang sama dan dengan dasar /jenis hak kepemilikan yang sama, keseluruhan objek
NG
perkara berada dalam satu hamparan terletak di Desa Siamporik, Kec.Kualuh Hulu, Kab.Labuhan Batu (sekarang Kec. Kualuh Selatan, Kab.Labuhan Batu Utara), dan keseluruhan jenis hak kepemilikan berupa
PE
surat ganti rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Siamporik dan ditandatangani diketahui oleh Camat Kualuh Hulu ; Sedangkan secara subjektif, subjek hukum dalam gugatan perkara aquo memiliki dasar permasalahan dan hubungan hukum yang erat satu sama lain (memiliki koneksitas) dalam hal ini kepemilikan secara bersama letak dalam satu wilayah yang sama dan permasalahan hukum yang sama; 7. Setentang keberatan Plurium Litis Consorsium, Bahwa penggugat telah benar dalam mengajukan gugatan aquo, sebagaimana uraian pihak dalam perkara. Secara teoritis Terbanding /Penggugat bebas dalam menentukan siapa siapa yang akan ditarik sebagai
pihak
dalam
gugatannya.
Namun
demikian
Terbanding
/Penggugat tetap mengacu kepada hubungan hukum yang ada dalam hal Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 44
ME DA N
ini Pembanding I /Tergugat II dan Pembanding II /Tergugat III adalah istri dan anak dari mendiang Kalibosi yang semasa hidupnya telah menguasai sebagian dari objek perkara milik Terbanding /Penggugat seluas + 103 hektar terletak di Desa Siamporik, Kec.Kualuh Hulu, Kab.Labuhan Batu (sekarang Kec. Kualuh Selatan, Kab.Labuhan Batu Utara), secara melawan hak, hal ini terbukti dari pembuktian berdasarkan keterangan saksi Abdul Mutolib Siregara dan saksi Ahmad Safii yang dibawah
GI
sumpah menerangkan tanah yang ditanami oleh Kalibosi berada diatas tanah yang dibeli dan dikerjakan oleh Pak Marcos seluas + 100 hektar ;
ING
8. Setentang keberatan mengenai identitas Tergugat III, Bahwa Pembanding I /Tergugat II dan Pembanding II /Tergugat III dalam memori banding point 9 halaman 62 menyebutkan : Keberatan para pembanding mengenai identitas Tergugat III dan
NT
gugatan Penggugat dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2016 yang menyebutkan Tergugat III adalah Andi Pratama sebagai anak dari
ILA
Kalibosi Siregar, padahal sesungguhnya bernama Andi Permana Siregar oleh karena itu terdapat kesalahan identitas atau salah orang dari Tergugat III .......dst.....
AD
Bahwa dikaitkan dengan isi Jawaban dan eksepsi tertanggal 24 Nopember 2014 yang diajukan oleh Pembanding I /Tergugat II dan Pembanding II /Tergugat III tidak ada menguraikan keberatan apa pun
NG
mengenai identitas Tergugat III sebagaimana tersebut diatas, kemudian seiring waktu proses persidangan hingga akhir Tergugat III dalam penkara aquo juga tidak ada mengajukan pembuktian mengenai identitas
PE
diri Tergugat III, hal tersebut merupakan bentuk pengakuan dan atau pembenaran identitas oleh Tergugat III secara diam diam ;
Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan
untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan relaas pemberitahuan membaca berkas kepada Kuasa Hukum Pembanding I, II dan Kuasa Hukum Terbanding masing-masing tanggal 23 Nopember 2015, kepada Turut Terbanding I melalui Kepala Kelurahan Aek Kanopan tanggal 24 Nopember 2015, kepada Turut Terbanding II tanggal 30 Nopember 2015, kepada Turut Terbanding III tanggal 02 Desember 2015; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 45
ME DA N
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Tergugat II dan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang,
bahwa
setelah
Pengadilan
Tinggi
memeriksa
dan
GI
mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara No. 41 / Pdt.G/2014 / PN.Rap. beserta surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut
ING
serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 16 Juni 2015 No. 41/Pdt.G/ 2014 / PN. Rap. Dan memori banding dari kuasa hukum Pembanding I dan II semula Tergugat II dan III , dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut ;
NT
DALAM EKSEPSI
Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :
ILA
1. Tentang Surat Kuasa Khusus mengandung cacat formil . 2. Gugatan Penggugat salah alamat /eksepsi 3. Penggugat tidak mempunyai disquali fikasi )
kedudukan
sebagai Penggugat ( eksepsi
AD
4. Gugatan Pengggugat kabur ( Exceptio obscuur libel ) Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah
NG
mengajukan eksepsi sebagai berikut : 1. Gugatan Penggugat saIah alamat ( Eksepsi Error in Pesona ) 2. Eksepsi tentang Persona Standi in Yudicio
PE
3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan
sebagai Penggugat
( Eksepsi
Diskualifikatoir ) 4. Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUH.Perdata 5. Gugatan Penggugta Kabur ( Exceptio obscuur libel ) ; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
tingkat
pertama
dalam
pertimbangannya telah menolak eksepsi Tergugat II , III dan Turut Tergugat II akan tetapi dalam amar putusan disebutkan “ Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III serta turut Tergugat II ; Menimbang , bahwa menurut Pengadilan Tinggi , pencantuman Tergugat I dalam putusan dalam eksepsi
adalah kesalahan
ketik,
karena yang
dipertimbangkan adalah eksepsi tergugat II dan III serta Turut Tergugat II Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 46
ME DA N
sedangkan Tergugat I
sebagaimana telah dipertimbangkan
Majelis Hakim
tingkat Pertama bahwa surat kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10 Nopember 2014 No. 215/SKC/2014/PN.Rap ternyata ditanda tangani / dibuat oleh Bernad Simangunsong sementara yang menjadi Tergugat I adalah Rajin Mangunsong , sehingga Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum bukanlah kuasa dari Tergugat I sehingga tidak mewakili kepentingan Tergugat I , oleh
GI
karena itu pencantuman Tergugat I dalam amar putusan dalam eksepsi harus
ING
dibaca menjadi Tergugat II ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama eksepsi dari Tergugat II, III
dan Turut
telah menolak
Tergugat II dengan pertimbangan-
pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
NT
1. Tentang “ Surat Kuasa Khusus mengandung cacat formil “ Menimbang , bahwa tehadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat setelah meneliti secara seksama surat kuasa khusus Penggugat tidak
ILA
mengandung cacat formil ;
2. Gugatan Penggugat salah alamat ( eksepsi error in Persona ) Menimbang , bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat
AD
untuk menjadikan / menetukan pihak – pihak dalam suatu gugatan perdata adalah hak dari Penggugat selama menurut Penggugat ada hubungan hukum dengan pokok sengketa , Majelis Hakim setelah meneliti secara seksama
NG
gugatan Penggugat dalam gugatan telah di sebutkan dengan jelas siapa yang menjadi Tergugat dan Turut Tergugat ; 3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat ( eksepsi
PE
disqualifikasikan ) . Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini
Majelis Hakim
berpendapat
Penggugat menerima kuasa Selamat , Krisman , Murni , Lacius , Asna , Juli , Johanes , Ismail dan RR Sri Rumanti akan tetapi
didalam perkara a quo
Penggugat berdiri sendiri dan bertindak untuk membela kepentingannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat ( eksepsi Dis qualifikasi ) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; 4. Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUH.Perdata Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengajukan gugatan di karenakan adanya hak Penggugat berada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 47
ME DA N
pada
pihak lain sehingga dengan demikian
adanya
Penggugat dengan Tergugat. Pasal 1365 KUH Perdata
perselisihan
antara
bukanlah
tentang
syarat suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian
Majelis Hakim berpendapat
telah tepat
Penggugat mengajukan
gugatan di karenakan haknya telah dilanggar pihak lain ; 5. Gugatan Penggugat kabur ( exceptio obscuur libel )
ini Majelis Hakim berpendapat
GI
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi
eksepsi ini perlu pembuktian sehingga harus di buktikan lebih lanjut dalam
ING
pembuktian dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi gugatan kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang,
bahwa
Pengadilan
Tinggi
pertimbangan dan putusan Majelis Hakim
tidak
sependapat
dalam eksepsi
dengan dengan
NT
pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut : Bahwa daIam posita gugatannya Penggugat menyatakan adalah pemilik dan
sekaligus kuasa dari rekan –rekan pemilik tanah seluas + 103 Ha
ILA
terletak di Desa Siamporik Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu / sekarang Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara , yang diperoleh Penggugat pada tahun 1999 , berdasarkan surat ganti rugi dari masyarakat
AD
di ketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kuala Hulu sebanyak 10 ( sepuluh ) surat ganti rugi tanah perladangan terdaftar atas nama Penggugat , RR Rumanti, Ismail , Juli , Johannes , Selamat , Asni , Krisman , Lucius, Murni,
NG
yang seluruhnya masih berhubungan keluarga ; Menimbang , bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014 dan Kuasa Subtitusi tanggaI 29 September
PE
2014 dari Christina
alias Kristina
Konsultan Hukum dari Kantor
kepada Sudarsono
Sudarsono
SH. MH.
SH. MH. Advokad / & Rekan
, ternyata
Christina bertindak atas nama Pribadi dan Kuasa Subtitusi dari Christina alias Kristina kepada Sudarsono, SH., MH sebagai kuasa dari 1. Slamat 2. Krisman , 3. Murni, 4. Lucius 5. Asni , 6. Juli , 7. Johannes , 8. Ismail 9. RR Sri Rumanti berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2014 ; Menimbang , bahwa surat kuasa khusus tanggal 25 September 2014 dari 1. Slamat 2. Krisman 3. Murni 4. Lucius 5. Asni 6. Juli 7. Johannes 8. Ismail 9. RR Sri Rumanti kepada Christina alias Kristina selain tidak ada menyebutkan hubungan
keluarga
antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa
sebagaimana dalam posita gugatannya, Penggugat tersebut diatas akan tetapi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 48
ME DA N
dengan jelas menyebutkan “khusus” untuk mewakili dan atau mendampingi para pemberi kuasa/rekan-rekan pemilik tanah seluas + 103 ha yang terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan
Kualuh
Selatan,
Kabupaten
Labuhan
Batu
Utara),
dalam
kapasitasnya sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan hukum terhadap : Rajin Mangunsong sebagai Tergugat I
-
Nirwana sebagai Tergugat II
-
Andi Pratama sebagai Tergugat III
-
Kep. Desa Siamporik sebagai Turut Tergugat I
-
Kep. Desa Gunung Melayu sebagai Turut Tergugat II;
ING
GI
-
Menimbang, bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari
NT
Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan : a. Advokat (sesuai dalam pasal 32 UU No. 18 tahun 2004 tentang Advokat) b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil negara/pemerintah, sesuai dengan pasal 30 ayat 2 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
ILA
RI.
c. Biro hukum pemerintah/TNI/Kejaksaan RI. d. Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
AD
e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan/misalnya LBH, hubungan keluarga Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota (keluarga TNI/Polri).
NG
f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dapat dibuktikan dengan
PE
surat keterangan kepala desa/lurah. Menimbang, bahwa Christina Alias Kristina bukan seorang advokat dan
jika seandainya benar antara pemberi kuasa (1. Slamat, 2. Krisman, 3. Murni, 4. Lucius, 5. Asni, 6. Juli, 7. Johannes, 8. Ismail, 9. R.R Sri Rumanti) dengan penerima kuasa (Christina alias Kristina) mempunyai hubungan keluarga yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah maka mereka dapat membuat surat kuasa insidentil yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk dapat mewakili pemberi kuasa di Pengadilan bukan surat kuasa di bawah tangan seperti surat kuasa khusus tanggal 25 September 2014; Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa tanggal 25 September 2014 dari pemberi kuasa (1. Slamat, 2. Krisman, 3. Murni, 4. Lucius, 5. Asni, 6. Juli, 7. Johannes, 8. Ismail, 9. R.R Sri Rumanti) kepada Christina alias Kristina Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 49
ME DA N
(penerima kuasa) tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagai kuasa insidentil, maka surat kuasa tanggal 25 September 2014 tersebut tidak sah, sehingga surat kuasa subtitusi dari Christina alias Kristina kepada Sudarsono, SH., MH advokat/konsultan hukum dari Kantor Sudarsono, SH., MH & Rekan tanggal 29 September 2014 untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (Rajin Mangunsong), Tergugat II (Nirwana), Tergugat III (Andi Pratama), Turut Tergugat I (kepala desa Siamporik), dan Turut Tergugat II (kepala desa Gunung
GI
Melayu) tidak sah pula karena tidak memenuhi syarat formil sesuai pasal 123 HIR (1) dan SEMA No. 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA No. 6
ING
tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh Sudarsono, SH., MH di Kepaniteraan PengadiIan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 Oktober
NT
2014 dengan Reg.No 41/Pdt.G/2014/PN/Rap; selaku kuasa dari Penggugat Christina alias Kristina dalam kedudukannya sebagai kuasa dari (1. Slamat, 2. Krisman, 3. Murni, 4. Lucius, 5. Asni, 6. Juli, 7. Johannes, 8. Ismail, 9. R.R Sri
ILA
Rumanti) berdasarkan surat kuasa khusus tanggaI 29 September 2014 dilakukan oleh kuasa hukum yang tidak mempunyai hak dan kualitas untuk mewakili Penggugat dalam perkara a quo;
AD
Menimbang, bahwa selain itu dari posita gugatan Penggugat nomor 1 menyatakan Penggugat adalah pemilik dan sekaligus kuasa dari rekan-rekan pemilik tanah seluas + 103 ha dan diposita gugatan nomor 2 alinea terakhir
NG
disebutkan yang mana seluruhnya masih berhubungan keluarga, akan tetapi tidak ada menyebutkan hubungan hukum diantara Para Penggugat terhadap objek sengketa sehingga mereka mengajukan gugatan secara bersama-sama;
PE
Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat secara bersama-sama membeli tanah pada tanggal 1 Juni 1991 akan tetapi dari pemilik yang berbedabeda dan Iuas yang berbeda sebagaimana tertera dalam posita gugatan nomor 3, (1) sampai dengan (10), sehingga seharusnya gugatan Penggugat harus diajukan secara sendiri-sendiri karena objek-objek gugatan bukan merupakan kepemilikan bersama, meskipun objek sengketa merupakan satu hamparan; Menimbang, bahwa demikian pula tentang pihak Tergugat dari posita gugatan Penggugat tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I, dengan Tergugat II, III daIam menguasai tanah objek sengketa seluas + 103 ha sebagaimana yang di dalilkan Para Penggugat, sehingga penggabungan gugatan yang demikian juga tidak dapat dibenarkan;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 50
ME DA N
Menimbang, bahwa seIain itu berapa Iuas yang dikuasai Tergugat I dan berap Iuas yang dikuasai Tergugat II dan III serta batas-batasnya tidak di uraikan daIam gugatan Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat II, III, dan Turut Tergugat II dapat diterima; DALAM KONPENSI : Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II, dan III, serta
GI
Turut Tergugat II dapat diterima maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak DALAM REKONPENSI : Menimbang, bahwa konpensi/Tergugat
ING
dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard); oleh
Rekonpensi
karena
dinyatakan
gugatan tidak
Penggugat
dapat
dalam
diterima
((Niet
Onvanklijke verklaard); maka gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Turut
NT
Tergugat II dalam konpensi, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam konpensi/Tergugat
ILA
dalam rekonpensi/Terbanding berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
AD
diatasa maka putusan Pengadilan Negeri rantau Prapat tanggal 16 Juni 2015 Nomor: 41/Pdt.G/2014/PN.Rap tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri
NG
sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;
-
PE
Memperhatikan, Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan peraturanperaturan lain yang berkenaan dengan perkara ini
Menerima
MENGADILI:
permohonan banding dari Pembanding I dan II semula
Tergugat II dan III ;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat
tanggal 16
Juni 2015 No. 41 / Pdt.G/ 2014 / PN.RAP, yang dimohonkan banding , dan MENGADILI SENDIRI Dalam Konpensi : -
Dalam Eksepsi : Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II, III dan Turut Tergugat II ;
DALAM POKOK PERKARA -
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet onvanklijk verklaard )
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 51
ME DA N
Dalam Rekonpensi - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Turut TERGUGAT II Konpensi tidak dapat diterima ( Niet Onvanklijke verklaard ) . Dalam Konpensi dan Rekonpensi - Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
sebesar Rp. 150. 000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
GI
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016, oleh kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim
ING
Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH dan ABDUL FATTAH, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Pebruari 2016 Nomor:
NT
33/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut P. RAMBE,SH Panitera Pengganti tanpa
AD
HAKIM ANGGOTA
ILA
dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;
Hj. WAGIAH ASTUTI, SH
NG
YANSEN PASARIBU,SH
KETUA MAJELIS
PE
ABDUL FATTAH, SH., MH PANITERA PENGGANTI
P. RAMBE,SH.
Biaya : 1. Redaksi 2. Meterai 3. Pemberkasan Jumlah
Rp. Rp. Rp. Rp.
5.000,6.000,139.000,150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 52