PENGADILAN TINGGI MEDAN

ME DA N

P U T U S A N

NOMOR : 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

GI

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

ING

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

: HARUN, S.Pdi;

Tempat lahir

: Kelapa Sebatang;

Umur / tanggal lahir

: 38 Tahun / 21 Pebruari 1977;

Jenis kelamin

: Laki-laki;

NT

Nama lengkap

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal

: Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh

ILA

Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara

Agama

: Islam; : Guru

NG AD

Pekerjaan

Pendidikan

Provinsi Sumatera Utara;

(Mantan

Ketua

KPU

Kab.

Labuhanbatu Utara Periode 2010 - 2013); : S 1 (Tarbiyah Keguruan);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh : 1. Penyidik tidak dilakukan penahanan; Umum

PE

2. Penuntut

tanggal

22

April

2016

Nomor:

PRINT-

04/N.2.16./Ft.1/04/2016, dalam penahanan Kota, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016; 3. Penetapan Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim menjadi tahanan Rumah tahamam Negara Nomor Penetapan: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn tanggal 10 Mei 2016, sejak tanggal 10 Mei 2016 samoai dengan tanggal tanggal 08 Juni 2016; 4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan No. 51/ Pen/ Pid.Sus-TPK/2016/PN-MDN, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016; 5. Perpanjangan Penahanan oleh atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan oleh wakil Ketua tanggal 02 Agustus 2016, Nomor : 197 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2016 /

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 1

ME DA N

PT.MDN, terhitung tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;

6. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan (II) oleh

wakil ketua tanggal 02

September 2016 Nomor : 220 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2016 / PT.MDN, terhitung

GI

tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016; 7. Majelis Hakim PengadiIan Tinggi Medan tanggal 03 Oktober 2016 No.

dengan 01 Nopember 2016;

ING

274/Pen.Pid.Sus./TPK/2016 PT-MDN sejak tanggaI 03 Oktober 2016 sampai

8. Perpanjangan penahanan atas nama Ketua PengadiIan Tinggi Medan oleh wakil ketua tanggal 21 Oktober 2016 No. 302/Pen.Pid.Sus./TPK/2016 PT-MDN

NT

sejak tanggaI 02 Nopember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016; Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Adi Mansar, SH, M.Hum, Guntur Rambe, S.H, MH, Akhyar Idris Sagala, SH, Ahmad Rifai Hasibuan, SH, Abdur Rozak Harahap, SH, Kartoyo,SH dan Baginda Umar Lubis, SH yang berkantor LAW OFFICE ADI MANSAR GUNTUR RAMBE & PARTNER

ILA

pada Kantor

beralamat di Jalan. Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No.115A Kesawan Kota Medan, yanga mana atas surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan

NG AD

Pengadilan Negeri Medan, dengan regiter perkara No. 364/Penk.Pid/2016/Pn-Mdn tangggal 07 Mei 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

PE

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Nopember 2016 Nomor:

317/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN,

tetang

Penunjukan

Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; 2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 10 Nopember

2016 Nomor:

318/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN, oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut 3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan

Negeri

Medan

tanggal

26

Septmber

2016

No.

42/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn; Membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantai Prapat tertanggal 27 April 2016 No. Reg. Perk.PDS-04/RP-RAP/04/2016, yang dibacakan dipersidangan tanggal 10 Mei 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut: Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 2

ME DA N

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2896/Kpts/KPU-Prov002/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi

GI

Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara bersama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd. selaku Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum

Kabupaten

Labuhanbatu

Utara

berdasarkan

Surat

ING

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 367/Kpts/Setjen/Tahun 2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

NT

Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara dan selaku Atasan Langsung Bendahara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tanggal 31

ILA

Agustus 2012 serta selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/Kpta/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang

NG AD

Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2012 dan berdasarkan juga Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/SJ/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 Perihal Penunjukan Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan

PE

bersama dengan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Komisi Pemilihan

Umum

Kabupaten

Labuhanbatu

Utara

berdasarkan

Surat

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tanggal 31 Agustus 2012, pada waktuwaktu bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Mei tahun 2013, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara di Jalan Serma Ghazali No. 08 Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri

Medan,

“secara

melawan

hukum

melakukan


perbuatan

halaman 3

ME DA N

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

-

GI

berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara melakukan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

ING

Utara (Pilgubsu) dan untuk melakukan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara membuat Keputusan Nomor :

NT

01/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, sebagai dasar bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan kegiatan Pilgubsu tersebut. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan

ILA

-

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan dana hibah ke Komisi Umum

NG AD

Pemilihan

Kabupaten

Labuhanbatu

Utara

sebesar

Rp.

7.258.018.405,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu empat ratus lima rupiah) untuk kegiatan terhitung bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 dan pencairan uang dari Rekening milik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ke Rekening Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu

PE

Utara nomor rekening 211 01.02.000055-0 atas nama KPU Labuhanbatu Utara yang pencairannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu : 

Tahap I tanggal 24 September 2012 sebesar Rp1.233.243.167,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).



Tahap II tanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp1.060.602.000,00 (satu milyar enam puluh juta enam ratus dua ribu rupiah).



Tahap III tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp4.964.173.239,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah.

-

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, saksi Drs. ABD. RAJAB, M.M selaku Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Pembantu

dan

Atasan

Langsung

Bendahara

Pembantu


di

halaman 4

KPU

ME DA N

Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. SK tersebut menetapkan untuk unit kerja KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah: N

Nama/NIP

Jabatan

1

Pilgub dan Wagubsu

YUSNIDAR

Staf

Bendahara Pembantu

1 Drs.

YAFIT

HAM, Sekretaris

M.Pd

Atasan Langsung Bendahara

KPU

Labuhanbat

NT

19680801199512100 1 -

ING

19740810199812000

2

Penyelenggaraan

GI

o

Jabatan

u Utara

Bahwa pada tanggal 28 September 2012, terdakwa HARUN, S.Pdi selaku

ILA

Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2896/Kpts/KPU-Prov-002/2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara,

NG AD

dengan keanggotaan yaitu :

1). HARUN, S.Pdi, sebagai Ketua. 2). Drs. KHAIRUDDIN MARPAUNG, sebagai anggota. 3). HABIBULLAH, SP, sebagai anggota. 4). MARULI SITORUS, sebagai anggota. 5). Drs. JUANIDI, sebagai anggota.

PE

telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0020/Kpts/KPU-LBU/IX/2012 tentang

Pembentukan

dan

Penetapan

Anggota

Panitia

Pemilihan

Kecamatan (PPK) di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada KPU Labuhanbatu Utara Tahun 2013. SK tersebut membentuk dan mengangkat PPK sebagai berikut : No

Nama Kecamatan

PPK

1

Kulauh Hulu

Muhammad Ramadhan Andi Santiago, SE Lusi Arrianingsih,S.Ag Siswa Rubiono, SH Sri Sa’dah, Amd.AL

2

Kualuh Selatan

Agus Asno


halaman 5

ME DA N

Yenli Zulka

Siti Rahayu, S.Pd Edi Ikhwan Putra Jaya 3

Na IX-X

Zulpan Hadi

GI

Henni Herawati

Hermansyah Putra Situmorang

ING

Roni Situmorang Indra Lubis

4

Aek Natas

Mukhlis Naibaho, S.Pdi Julpiadi Tanjung

NT

Widodo Samuki, S.Pdi Darmawati

Aek Kuo

6

Marbau

Kualuh Hilir

PE

7

NG AD

ILA

5

Amas Ritonga, S.Pd Haposan Simbolon Eliadi Marpaung Pangihutan Pasaribu Jumahat Tanjung Pangihutan Muji Wahono Edi Koko Herianto Roiruddin Sagala Nasrun Yahdin Basri Jalaluddin Ahmad Yani Sudarso SYR Bahrum Jamil

8

Kualuh Leidong

Hidayat Zainuddin, S.Ag Jemmi Carter Pardosi Safrin Ritonga, SH Herwadi

Didalam

SK

tersebut

menetapkan

masa

kerja

PPK

dalam

menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara delapan bulan terhitung sejak Oktober 2012 s.d Mei 2013. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 6

ME DA N

-

Bahwa pada tanggal 29 September 2012, terdakwa HARUN, S.Pdi selaku ketua KPU Labuhanbatu Utara membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu

Utara

Nomor

0021/Kpts/KPU-LBU/IX/2012

tentang

Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)

GI

di Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012, Khairuddin Syah selaku Bupati Labuhanbatu

Utara

274/192.a/TAPEM/2012

menerbitkan

ING

-

tentang

Surat

Keputusan

Pengangkatan

Sekretaris

Nomor Panitia

Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu Utara pada pemilihan

sebagai berikut: No

Nama Kecamatan Kulauh Hulu

Nama/NIP

Ali

Usman

ILA

1

NT

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013,

Instansi Induk

Sipahutar, Sekretaris Kec. Kualuh

A.md

Hulu

2

Na IX-X

Aek Kuo

PE

3

NG AD

NIP:

4

Aek Natas

196208051987121001 Nuraisyah, SE

Sekretaris Kec. Na IX-X

NIP: 19621005198622003 Ismael Efendi Rambe

Kasi Kesos dan Penmas

NIP

Kantor Kec. Aek Kuo

196812011989031005 Sukri

Guru SMPN I Aek Natas

NIP: 196009101983021003

5

Kualuh Hilir

Samsudin, SE

Sekretaris Kec. Kualuh

NIP:

Hilir

196301021989031006 6

Marbau

Diapari, SE

Sekretaris Kec. Marbau

NIP: 196308251985031004

7

Kualuh

Haidir Siregar

Guru

Leidong

131888678

Teluk Pulai Dalam Kec.


SDN

114614

halaman 7

ME DA N

Kualuh Leidong

8

Kualuh

H. Darwin Rambe

Selatan

NIP:

Kasi

Kantor

195812311986021021 -

Pemerintahan

Kec.

Kualuh

Selatan

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012, saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku

GI

Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara menerbitkan SK Nomor 0030/Seskab002/X/2012 tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)

ING

Panitia Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. SK tersebut menetapkan PUMK di PPK yaitu: No

Nama

Nama

Kecamatan Kulauh Hulu

2

Kualuh Selatan

3

Na IX-X

Wiraningsih

NT

1

NIP

197705082006042000

Bilmar Sinurat Tanta

19761115201001000 Edison 197812012007011000

Aek Kuo

5 6 7 8

M. Iqbal Panjaitan

197811282001031000

Aek Natas

Zupri

197002021993031000

Marbau

Amaluddin

196104161983121000

Kualuh Hilir

Syarifuddin

10188038

Kualuh Leidong

Adiyono

198402172007121000

NG AD

4

ILA

Sembiring, SE

SK tersebut menetapkan masa kerja PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara selama delapan bulan terhitung sejak Oktober 2012 s.d Mei 2013 dan Sekretaris

PE

PPK sebagai atasan langsung PUMK. PUMK mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 

melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara pembantu.



wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.



bertanggungjawab atas isi keselamatan kas yang dikelola.



bertanggungjawab

secara

pribadi

atas

pembayaran

yang

dilaksanakannya.

-



membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang.



bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.

Bahwa mekanisme penyaluran dana hibah dari KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut sesuai dengan kebutuhan tahapan pemilu dan tahapan


halaman 8

ME DA N

bulannya, dengan cara dari PPK mengajukan permintaan ke Bendahara KPU selanjutnya bendahara KPU mengeluarkan permintaan PPK sesuai dengan pagu yang sudah ada dan dana tersebut langsung diserahkan kepada bendahara PUMK (kecamatan) dan selanjutnya bendahara kecamatan mendistribusikan dana tersebut kepada PPS (Desa) dan KPPS

GI

diwilayahnya, dan yang bertugas membayarkan uang kehormatan/ honorarium PPK se Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan selaku

ING

Atasan Bendahara melalui Bendahara Pembantu Pilgubsu Wagubsu tahun 2013 yaitu saksi YUSNIDAR. -

Bahwa dalam pelaksanaannya sesuai dengan Pertanggungjawaban

NT

Penggunaan Dana Hibah yang dibuat oleh Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa Dana Hibah yang diterima oleh Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut dipergunakan untuk biaya Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dan biaya Panitia

ILA

Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan perincian dana yang diserahkan sesuai dengan kuitansi / Tanda Terima penyerahan yang ditanda tangani oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd

NG AD

selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara, saksi YUSNIDAR dan ditanda tangani oleh penerima (PUMK PPK), sebagai berikut : a. Biaya untuk sekretariat KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara sesuai Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.240.367.625,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera

PE

pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp. 990.143.652,-.

b. Kecamatan

Kualuh

Hulu

sebesar

Rp.

1.052.908.000,-,

yang

diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.1.015.340.000,-.

c.

Kualuh Selatan sebesar Rp. 921.724.600,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp. 886.406.600,-.

d. Kecamatan Aek Natas sebesar Rp. 672.801.800,- , yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.637.483.800,-. e. Kecamatan NA IX-X sebesar Rp. 824.377.720,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.787.209.720,-.


halaman 9

ME DA N

f.

Kecamatan Marbau sebesar Rp. 901.259.680,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.852.654.180,-.

g. Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp. 566.574.280,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima

GI

sebesar Rp.540.256.280,-.

h. Kecamatan Kualuh Hilir sebesar Rp. 574.554.500,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima

i.

Kecamatan

Kualuh

ING

sebesar Rp.550.486.500,-.

Ledong

sebesar

Rp.

503.450.200,-,

yang

diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda

NT

terima sebesar Rp.479.382.200,-.

Total Jumlah penyerahan dana sesuai dengan yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp. 6.739.362.921,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua

ILA

puluh satu rupiah), sedangkan sisa dana hibah sebesar Rp. 518.655.485,( Rp. 7.258.018.405,- - Rp. 6.739.362.921,-) adalah merupakan dana yang peruntukannya untuk Pilgubsu Putaran II, karena tidak ada Pilgubsu

NG AD

Putaran II maka dana tersebut tidak dipergunakan / realisasikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan uang tersebut pada tanggal 29 Mei 2013 disetorkan kembali ke Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara. -

Bahwa pada saat persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum

PE

Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam hal persiapan kotak suara untuk pencoblosan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

melalui

Sekretariat

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Labuhanbatu Utara melakukan peminjaman dan atau permintaan Kotak Suara dan Bilik Suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagai Kabupaten induk (sebelum pemekaran) dari Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas permintaan tersebut selanjutnya diserahkan Kotak Suara sebanyak 818 dan bilik suara sebanyak 1636 dari Sekretariat

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Labuhanbatu

ke

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara. -

Bahwa atas penyerahan peminjaman kotak suara tersebut tenyata terdapat beberapa kotak suara yang belum dirakit masih dalam bentuk lembaran (namun tidak diketahui jumlahnya secara pasti) dan untuk merakitnya diperlukan baut, namun pada waktu peminjaman tersebut


halaman 10

ME DA N

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tidak menyerahkan

baut-baut

untuk

merakit

kotak

suara

yang

belum

dirakit/masih lembaran tersebut kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara membutuhkan baut untuk

GI

merakit kotak suara yang belum dirakit. Selanjutnya atas kondisi kotak suara tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara menyampaikan permasalahan tersebut kepada Komisi

ING

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara diantaranya terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI

NT

masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu. -

Bahwa atas permasalahan tersebut selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd

selaku

Sekretaris

KPU

Labuhanbatu

Utara

mengadakan

ILA

rapat/pertemuan (yang waktu tepatnya sudah tidak dapat diketahui dengan pasti) dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diikuti oleh diantaranya terdakwa HARUN, S.Pdi,

NG AD

Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR, dalam rapat tersebut kemudian dibicarakan permasalahan adanya beberapa kotak suara yang belum dirakit (namun jumlahnya tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan perhitungan secara pasti jumlah kotak suara yang belum dirakit), dan untuk merakit kotak suara tersebut diperlukan adanya baut, atas permasalahan tersebut

PE

disampaikanlah oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd bahwa didalam anggaran tidak ada pengadaan baut, oleh karenanya maka pengadaan baut tersebut tidak dapat disediakan dananya dari anggaran-anggaran yang ada di KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, oleh karena itu maka harus dicarikan solusi mengenai pengadaan baut tersebut. Setelah terjadi pembicaraan-pembicaraan maka diputuskanlah oleh seluruh pihak yang mengikuti rapat, yaitu diputuskan dan disepakati oleh terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara, saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bahwa dana pembelian baut tersebut akan dibebankan kepada dana anggaran masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dana tersebut dihimpun atau dikumpulkan dengan


halaman 11

ME DA N

cara akan dilakukan pemotongan dana pada setiap pencairan dana yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan jumlah dana pemotongan berbeda-beda sesuai dengan besaran anggaran dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diberikan tersebut. Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH,

GI

SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI, saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd serta saksi YUSNIDAR tidak melakukan inventarisir terlebih dahulu mengenai kebutuhan baut untuk perakitan kotak suara yang

ING

diperlukan, berapa harga perbuah baut tersebut dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan, sehingga karena tidak dilakukannya inventarisir tersebut maka untuk menentukan jumlah pemotongan dana dari masing-masing

NT

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) jumlahnya ditentukan sepihak oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr.

ILA

HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara. -

Bahwa kemudian saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU

NG AD

Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara tidak ada melakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masingmasing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sehingga pemotongan dana

PE

akan dilakukan secara sepihak dan akan diberitahukan hanya pada saat setiap pencairan dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

-

Bahwa kemudian sebagai pelaksanaan dari kesepakatan antara terdakwa HARUN, S.Pdi, saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR untuk melakukan pemotongan dana dari masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maka sebagai orang yang melaksanakan pemotongan tersebut dilakukan oleh saksi YUSNIDAR dengan diketahui dan disetujui oleh terdakwa HARUN, S.Pdi dan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd.

-

Bahwa sebagai perwujudan dari kesepakatan pemotongan dana tersebut selanjutnya pada saat setiap pencairan-pencairan dana yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 saksi YUSNIDAR melakukan pemotongan terhadap seluruh dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) penerima yang jumlahnya tidak sama


halaman 12

ME DA N

satu sama lain dengan alasan dana tersebut untuk pembelian baut sesuai kesepakatan antara saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs.

GI

JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara. Bahwa selain alasan adanya kesepakatan sebagaimana tersebut diatas, saksi YUSNIDAR juga mengatakan kepada masing-masing Ketua Panitia

ING

Pemilihan Kecamatan (PPK), dan atau Sekretaris PPK dan PUMK (Pemegang Uang Muka Kecamatan) yang mengambil uang dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bahwa alasan pemotongan tersebut adalah

NT

atas perintah atasannya (yang dimaksud adalah saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara), saksi YUSNIDAR juga mengatakan alasan-alasan lainnya seperti pemotongan dilakukan

ILA

untuk uang administrasi, uang, minum, uang lelah dan atau uang ketik. Kemudian untuk melaksanakan pemotongan tersebut saksi YUSNIDAR sebagai Bendahara Pembantu yang bertugas menyerahkan langsung

NG AD

secara tunai dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kepada masing-masing Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan atau Sekretaris PPK dan PUMK menyerahkan dana dengan jumlah yang lebih kecil dari kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang ditanda tangani oleh setiap penerima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bahwa pada saat saksi YUSNIDAR setiap melakukan pemetongan dana anggaran

PE

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maka Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan keberatan dan tidak mau dilakukan pemotongan, namun saksi YUSNIDAR tetap melakukannya dengan cara uang tunai yang diberikan kepada penerima dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah uang yang jumlahnya telah dilakukan pemotongan.

-

Bahwa terhadap alasan-alasan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR selain alasan pemotongan untuk pembelian baut, seperti alasan pemotongan dilakukan untuk uang administrasi, uang, minum, uang lelah dan atau uang ketik, alasan-alasan itu dipergunakan oleh saksi YUSNIDAR untuk melakukan pemotongan

menurut

saksi

YUSNIDAR

adalah

karena

kehendak

atasannya yaitu saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 13

ME DA N

Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara. -

Bahwa atas setiap waktu dilakukan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh saksi YUSNIDAR, maka setiap Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan

GI

Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan keberatan dan melaporkan perbuatan pemotongan tersebut kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu

ING

Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, namun atas setiap laporan pemotongan tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa

NT

HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara tidak menanggapinya dan hanya berkata nanti akan dibicarakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan nanti akan diupayakan dana pemotongan tersebut uangnya akan dikembalikan.

ILA

Jawaban saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi seperti tersebut disampaikan karena saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi adalah orang yang menghendaki dan meminta

NG AD

untuk dilakukan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR tersebut. Setelah adanya laporan dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai keberatan dilakukannya pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), ternyata pemotongan dana anggaran Panitia

PE

Pemilihan Kecamatan (PPK) pada setiap pencairan masih terus dilakukan sampai dengan kemudian para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara melapor kembali dan mendesak saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghentikan pemotongan tersebut dan mengembalikan uang yang telah sebelumnya dilakukan pemotongan, namun upaya para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak ditanggapi dan tidak ditindak lanjuti oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, dan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tetap terus dilakukan.

-

Bahwa selanjutnya menjelang akhir pelaksanaan kegiatan dimana setiap dana anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara


halaman 14

ME DA N

dan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus dibuat pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya yang akan diserahkan / dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, sehingga laporan keuangan dan laporan kegiatan penggunaan dana tersebut harus dibuat sesuai dengan pagu anggaran dan perencanaan

GI

kegiatan yang telah ditetapkan oleh komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka untuk memenuhi pertanggungjawaban keuangan dan

ING

kegiatan penggunaan dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 tersebut selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN,

NT

S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi YUSNIDAR membuatkan kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia

Pemilihan

Kecamatan

(PPK)

dan

PUMK

se

Kabupaten

ILA

Labuhanbatu Utara dengan kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang tidak ada pemotongan uang/dana seperti yang secara nyata dilakukan oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu

NG AD

Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi YUSNIDAR, dengan cara membuat kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam Pagu Anggaran / Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR meminta / menyuruh setiap PUMK Kecamatan / Sekretaris PPK untuk menandatangani kuitansi

PE

/ tanda terima penyerahan uang tersebut yang telah sesuai dengan Pagu Anggaran / RAB dengan alasan agar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan klop atau cocok dengan anggaran yang sebenarnya, atas perkataan tersebut maka setiap PUMK Kecamatan dan Sekretaris PPK tidak berani untuk melawan kembali atau tidak melaksanakannya karena telah menganggap akan sia-sia saja seperti yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka selanjutnya setiap PUMK Kecamatan dan Sekretaris PPK menandatanganinya dihadapan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bertempat di ruangan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd yaitu ruangan Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara. Bahwa dalam setiap saksi YUSNIDAR melakukan pemotongan dana anggaran

Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) maka saksi YUSNIDAR selalu melaporkan hasil pemotongan tersebut kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 15

ME DA N

Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara, adapun rincian dan cara pemotongan dana-dana tersebut serta cara untuk menutupinya didalam laporan pertanggungjawaban

keuangan

dengan

membuat

laporan

pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk Kecamatan Kualuh

GI

Hulu yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu KPU Labuhan Batu Utara sebesar Rp.

ING

1.052.908.000,00, dalam beberapa tahap pencairan dana tersebut oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu melakukan pemotongan yaitu : Bulan Oktober 2012 saat pencairan dana sebesar Rp.170.943.000,00

NT



oleh saksi YUSNIDAR dipotong sebesar Rp.1.000.000,00 dengan alasan pemotongan tersebut untuk uang minum honorer KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga oleh PUMK diambil dari

Data. 

ILA

dana Belanja Akomodasi rapat kerja PPK dengan panitia Pemutahiran

Bulan Januari 2013 saat pencairan dana sebesar Rp. 772.774.000,00

NG AD

oleh saksi YUSNIDAR sebagian dana tersebut dipotong sebesar Rp.23.000.000,00,

sehingga

PUMK

Kecamatan

Kualuh

Hulu

menanggulangi dana yang dipotong tersebut dengan mengambil sebesar Rp. 16.700.000,00 yang diambil dari dana sewa tenda, meja dan kursi sebanyak Rp. 100.000,00 per TPS per TPS, Jumlah TPS Kualuh Hulu 167 TPS x Rp. 100.000,00 dan jumlah uang tenda dan

PE

kursi

yang

dipotong

adalah

Rp.

16.700.000,00

dan

dari

pengangkutan/transportasi logistik sejumlah Rp. 6.300.000,00, hal tersebut dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah antara Sekretariat dan PPK serta PPS dari 11 desa dan 2 keluharan. Guna menutupi pemotongan tersebut, PUMK Kecamatan Kualuh Hulu membuat pertanggungjawabanyang

tidak benar dalam SPJ yaitu

sebagai berikut: No 1

Pos

Belanja

raker

PAGU

DIPOTONG

DIBAYAR

(Rp)

(Rp)

(Rp)

25.570.000,00

1.000.000,00

24.570.000,00

115.230.000,00 16.700.000,00

98.530.000,00

akomodasi PPK dengan PPDP 2

Pembentukan PPK,PPS

dan


halaman 16

ME DA N

KPPS 3

Pengangkutan/t

58.450.000,00

ransportasi logistic



6.300.000,00

52.150.000,00

Bahwa PUMK Kecamatan Kualuh Hulu menitipkan setoran pajak sebesar Rp. 39.435.855,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga

GI

puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) kepada saksi YUSNIDAR dengan alasan bahwa PUMK Kualuh Hulu tidak memiliki

ING

NPWP dan yang memiliki NPWP adalah saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu, akan tetapi uang pajak tersebut tidak ada disetorkan dan tidak ada bukti penyetoran uang setoran pajak

NT

tersebut.

2. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk Kecamatan Kualuh Hilir yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu

ILA

KPUD Labuhan Batu Utara sebesar Rp. 1.052.908.000,00, dalam beberapa tahap pencairan dana tersebut oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu dilakukan pemotongan yaitu : Pemotongan

untuk

NG AD



pembelian

Baut

Kotak

Suara

sebasar

Rp.12.000.000,- sehingga untuk menutupi pemotongan yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR, PUMK Kecamatan Kualuh Hilir memotong pos sebagai berikut : No

SPJ No. 20/SPT/II/2013

PAGU

DIPOTONG

DIBAYAR

(Rp)

(Rp)

(Rp)

400.000,00

300.000,00

100.000,00

PE

1

Pos

2


450.000,00

350.000,00

100.000,00

3

Surat ATK PPK No.

500.000,00

200.000,00

300.000,00

4

1.050.000,0

350.000,00

700.000,00

918.000,00

500.000,00

418.000,00

1.400.000,0

1.000.000,00

400.000,00

2.905.000,00

2.000.000,00

905.000,00

1.500.000,0

1.250.000,00

250.000,00

25/SET/PPKKH/III/2013 Surat ATK PPS No. 6/SET/PPS-KH/III/2013

5

Surat Lembur ATK PPK No. 30/PPK-KH/III/2013

6

Surat

Biaya

Rapat

Desa No: 12/SET/PPSKH/III/2013 7

Surat BIMTEK KPPS No.

19/SET/PPK-

KH/II/2013 8

Surat Logistik

Pendistribusian Desa

Teluk


halaman 17

ME DA N

Binje

No:

29/SET/PPK/KH/2013 9

Surat

Pendistribusian

Logistik Kuala

Desa Bangka

1.800.000,0

1.350.000,00

450.000,00

1.350.000,0

1.000.000,00

350.000,00

1.000.000,00

350.000,00

1.950.000,00

1.000.000,00

950.000,00

1.500.000,0

1.000.000,00

500.000,00

2.100.000,0

450.000,00

1.650.000,0

20.073.00,0

12.000.000,

8.073.000,

Teluk No:

10

Surat

Pendistribusian

GI

29/SET/PPK/KH/2013

Logistik Desa Sungai Sentang

No:

11

Surat

ING

29/SET/PPK/KH/2013 Pendistribusian

1.350.000,0

Logistik Desa Sungai Apung

No:

12

Surat

NT

29/SET/PPK/KH/2013

Pendistribusian

Logistik Desa Tanjung Mangedar

No:

13

Surat

ILA

29/SET/PPK/KH/2013

Pendistribusian

Logistik Desa Teluk Pie No:

NG AD

29/SET/PPK/KH/2013 14

Surat

Logistik

Pendistribusian Kelurahan

Kampung Mesjid No: 29/SET/PPK/KH/2013

Total Jumlah



Bahwa PUMK Kecamatan Kualuh Hilir juga menitipkan setoran Pajak

PE

kepada saksi YUSNIDAR sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi uang pajak tersebut tidak ada disetorkan dan tidak ada bukti penyetoran atas uang setoran Pajak tersebut;

3. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk kecamatan NA IX-X yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR Bendahara Pembantu sesuai dengan tanda terima, diterima utuh sebesar Rp. 824.377.720,- dengan cara pencairan bertahap, namun ketika pencairan dana dilakukan pemotongan oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) menurut saksi YUSNIDAR uang pemotongan tersebut adalah uang untuk membeli baut kotak pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera utara tahun 2013, selain itu juga terdapat uang untuk pembayaran pajak yang diserahkan kepada saksi YUSNIDAR namun tidak dibayarkan oleh saksi YUSNIDAR sebesar Rp.


halaman 18

ME DA N

19.109.070,00, dengan jumlah uang yang dipotong saksi YUSNIDAR dan uang pajak PPK Kecamatan NA IX – X yang tidak dibayarkan sebagai berikut : Uraian

Jumlah (Rp)

Pajak

19.109.070,00 11.000.000,00

GI

Uang Baut Total

Bahwa untuk menutupi pemotongan yang dilakukan oleh saksi

ING



30.109.070,00

YUSNIDAR sebesar Rp. 11. 000.000,00 dengan alasan digunakan untuk

uang

baut,

PUMK

Kecamatan

NA.

IX-X

mempertanggungjawabkan secara tidak benar biaya logistik, yaitu: Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Pulo Jantan ke KPPS

NT

-

sebanyak 12 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 2.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh

-

ILA

Ketua PPS sebesar Rp. 1.200.000,00. Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Pematang ke KPPS sebanyak 7 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 1.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh

-

NG AD

Ketua PPS sebesar Rp. 700.000,00. Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Sei Raja ke KPPS

sebanyak 11 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 2.200.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 1.100.000,00.

-

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Hatapang ke KPPS

PE

sebanyak 4 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 800.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 400.000,00.

-

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Simpang Merbau ke KPPS sebanyak 9 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 1.800.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 900.000,00.

-

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Maranti Omas ke KPPS sebanyak 7 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 1.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 700.000,00.

-

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Kampung Pajak ke KPPS sebanyak 7 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang


halaman 19

ME DA N

sebesar Rp. 1.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 700.000,00. -

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Batu Tunggal ke KPPS sebanyak 12 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 2.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh

GI

Ketua PPS sebesar Rp. 1.200.000,00. -

Dana pendistribusian logistik PP dari Kelurahan Aek Kota Batu ke KPPS sebanyak 11 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang

ING

sebesar Rp. 2.200.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 1.100.000,00. -

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Bangun Rejo ke KPPS

NT

sebanyak 6 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 1.200.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 600.000,00. -

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Perkebunan Berangir

ILA

ke KPPS sebanyak 6 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 1.800.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 900.000,00. Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Pasang Lela ke KPPS

NG AD

-

sebanyak 7 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 1.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 700.000,00.



Terhadap uang pajak sebesar Rp. 19.019.070 telah dititipkan kepada saksi

YUSNIDAR

dan

terdapat

kuitansi

tanda

terima

yang

PE

ditandatangani oleh saksi YUSNIDAR tanggal 20 Mei 2013, akan tetapi uang pajak tersebut tidak ada disetorkan dan belum ada bukti penyetoran pajak yang diberikan kepada yang bersangkutan. Rincian pajak yang telah dipungut adalah:

No

Bulan

Jumlah (Rp)

1

Oktober 2012

2

November 2012

875.803,00

3

Desember 2012

5.075.856,00

4

Februari 2013

6.194.611,00

5

Maret 2013

2.029.900,00

6

April 2013

1.525.900,00

Jumlah


3.425.000,00

19.109.070,00

halaman 20

ME DA N

4. Bahwa PUMK PPK Kecamatan Aek Natas menerima dana untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera tahun 2013 dari KPUD Labuhan Batu Utara sebesar Rp. 681.357.500,00 yang diterima secara bertahap, tahap pertama diterima oleh PPK dan PUMK Kecamatan Aek Natas sebesar Rp. 247.244.000,- (dua ratus empat puluh

GI

tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 01 Maret 2013 selanjutnya tahap kedua menerima dana sebesar Rp. 154.186.000,(seratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

ING

yang diterima tanggal 04 Maret 2013, namun saat itu tanda terimanya berupa akumulasi dana kegiatan Januari s/d Maret 2013 sebesar Rp. 401.430.000,- (empat ratus satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

NT

Bahwa dana hibah Pilgubsu tahun 2013 untuk Kecamatan Aek Natas dari bulan Oktober s/d Desember 2012 diterima secara utuh sedangkan untuk bulan Januari s/d Maret 2013 yang pencairannya dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp. 247.244.000,- (dua ratus

ILA

empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan tanggal 04 Maret 2013 sebesar Rp. 401.430.000,- (empat ratus satu juta

NG AD

empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa pada tahapan pencairan dana, saksi YUSNIDAR melakukan pemotongan terhadap dana yang diperuntukkan sebagai pelaksana kegiatan dan honor PPK Kecamatan Aek Natas, dan untuk menutupi pemotongan tersebut PUMK PPK Kecamatan Aek Natas membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan dengan beberapa bagian pada

PE

laporan yang isinya tidak benar yaitu sebagai berikut : a.

Bulan Oktober 2012 dilakukan pemotongan sebesar Rp. 500.000,dengan alasan untuk biaya administrasi, pemotongan tersebut diketahui juga oleh Sekretaris PPK dan juga disetujui oleh Ketua PPK Kecamatan Aek Natas, sehingga untuk menutupi pemotongan tersebut PUMK dan Sekretaris PPK mengambil dana dari Pos ATK Kecamatan sebesar Rp. 500.000,- untuk bulan Oktober 2012.

b.

Bulan Nopember 2012, dana penggandaan dan pengetikan formulir tidak dibayarkan oleh saksi YUSNIDAR dengan alasan dana tersebut sudah diserahkan kepada Ketua PPK kecamatan Aek Natas sebesar Rp. 7.620.000,00, sehingga untuk menutupi pemotongan tersebut PUMK dan Sekretaris PPK menutupi anggaran tersebut maka menutupinya dengan anggaran yang diambil dari Pos Perjalanan


halaman 21

ME DA N

Dinas PPK, Pos Makan minum rapat di tingkat PPK dan Pos Belanja Pulsa tingkat PPK. c.

Bulan Februari 2013, pada saat pencairan dana, saksi YUSNIDAR meminta dana Administrasi sebesar Rp. 1.000.000,00 kepada PUMK Kecamatan Aek Natas dan diketahui oleh Sekretaris PPK Aek Natas

GI

sehingga untuk menutupi kekurangan dana yang dipotong tersebut PUMK mengambil dari Pos dana ATK bulan Januari dan Bulan Februari 2013.

Bulan Maret 2013, pada saat pencairan dana, saksi YUSNIDAR

ING

d.

dihadapan Sekretaris dan Ketua PPK Kecamatan Aek Natas kembali memotong dana untuk Kecamatan Aek Natas dengan alasan untuk

NT

biaya pembelian Baut Kotak Suara pada Pilgubsu 2013 sebesar Rp. 9.000.000,00, sehingga untuk menutupi dana yang dipotong tersebut PUMK atas persetujuan Sekretaris mengambil dari dana pos Logistik dari Desa ke TPS.

ILA

5. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk PPK Kecamatan Merbau untuk melaksanakan kegiatan Pilgubsu 2013 dari KPUD Labuhanbatu Utara adalah sebesar Rp. 901.259.680,- akan tetapi dana yang

NG AD

sebenarnya diterima sebesar Rp. 852.654.180,00. yang diterima secara bertahap, pada penerimaan bulan Maret 2013, terdapat penyaluran dana dari KPU Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 320.518.000,00. Dari dana tersebut, dilakukan pemotongan oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu sebesar Rp. 9.000.000,00 dengan alasan untuk biaya pembelian

baut

Kotak

Suara,

sehingga

hanya

menerima

Rp.

PE

311.518.000,00.

Untuk menutupi pemotongan sebesar Rp. 9.000.000,00 yang dilakukan oleh

saksi

YUSNIDAR,

PUMK

Kecamatan

Marbau

melakukan

pemotongan terhadap biaya logistik dimana anggaran Rp. 35.000.000,00 namun yang bersangkutan mencari sewa pengangkutan untuk logistik sebesar Rp. 26.000.000,00.

6. Bahwa PPK Kecamatan Aek Kuo menerima dana untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera tahun 2013 dari KPUD Labuhan Batu Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 566.574.280,yang diserahkan kepada PUMK Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp. 540.256.280,- yang diterima secara bertahap dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku bendahara Pembantu Pilgubsu Wagubsu 2013, bahwa pada saat proses pencairan saksi YUSNIDAR melakukan pemotongan dana untuk Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 22

ME DA N

Kecamatan Aek Kuo oleh sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Maret 2013 sebelum dilaksanakan Pilgubsu, dengan alasan pemotongan dana sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah pembelian Baut Kotak suara dan tidak ada tanda terimanya.

GI

Bahwa untuk menutupi pemotongan tersebut, PUMK Kecamatan Aek Kuo membebankan pada anggaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.700.000,00 dan dari uang lembur PPK dan Sekretariat PPK pada bulan

ING

Maret 2013 sebesar Rp. 7.200.000,00.

Bahwa honor PPK dan PPS untuk bulan April diserahkan oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara pembantu KPUD Labuhanbaru Utara pada

NT

bulan Mei 2013 sebesar Rp 49.030.500 (empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dengan alasan menurut Bendahara belum ada pencairan dari KPU Propinsi Sumatera Utara.

ILA

7. Bahwa PPK Kecamatan Kualuh Selatan menerima Dana untuk kegiatan Pilgubsu 2013 dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai pagu Anggara adalah sebesar Rp. 921.724.600,- akan tetapi yang diterima

NG AD

sebenarnya dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku bendahara Pembantu adalah sebesar Rp. 886.406.600,00. Bahwa terhadap seluruh penerimaan dana tersebut, Bendahara Pembantu yaitu saksi YUSNIDAR melakukan 2 (dua) kali pemotongan yaitu untuk dana bulan Oktober s/d Desember 2012 PUMK Kualuh selatan menerima

PE

dana secara utuh dan dilakukan pemotongan pada bulan Desember 2012 sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh saksi YUSNIDAR selaku Bandahara Pembantu KPUD Labuhanbatu Utara yang menurut bendahara uang tersebut untuk keperluan KPU Labuhanbatu utara dan pemotongan kedua pada bulan Maret 2013 sebanyak Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) oleh Bendahara Pembantu KPU Labuhanbatu Utara yaitu saksi YUSNIDAR yang menurutnya dana tersebut untuk keperluan pembelian baut kotak suara, sehingga total pemotongan sebesar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah). Untuk menutupi pemotongan tersebut PUMK Kecamatan Kualuh Selatan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar dengan membebankan pada rincian biaya perjalanan dinas dan biaya pengangkutan logistik.


halaman 23

ME DA N

8. Bahwa dana Hibah Pilgubsu Tahun 2012/2013 untuk kecamatan Kualuh Leidong dari bulan Oktober s/d Desember 2012 PUMK Kecamatan Kualuh Ledong menerima secara utuh dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku bendahara Pembantu sebesar Rp. 79.564.000,-, selanjutnya pada bulan

GI

Januari 2013 saksi YUSNIDAR meminta agar PUMK Kecamatan Kualuh Leidong mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dengan alasan bahwa ada kelebihan uang pada saat penyerahan uang bulan Desember

ING

2013, padahal senyatanya tidak ada kelebihan pembayaran, uang tersebut diminta oleh saksi YUSNIDAR, selanjutnya PUMK menelepon ketua PPK Kecamatan Kualuh Leidong dan Ketua PPK Kecamatan Kualuh Leidong agar

menyerahkan

uang

tersebut

maka

PUMK

NT

mengatakan

mengembalikan uang tersebut dengan cara transfer ke Rekening saksi YUSNIDAR melalui bank BRI, sedangkan untuk bulan Januari s/d Maret 2013 pencairan dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 26 Februari

ILA

2013 yang Pertama sebesar Rp. 52.315.000,- dan yang Kedua pada tanggal 26 Febrauri 2013 juga sebesar Rp. 257.819.000,- ; Bahwa saksi YUSNIDAR yang meminta untuk mengirimkan/transfer uang

NG AD

sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut langsung ke rekening atas nama YUSNIDAR nomor rekening 3534 01-000554-50-6 yang ditransfer pada tanggal 9 Januari 2013; Bahwa PUMK Kecamatan Kualuh Leidong tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban keuangan terhadap pengelolaan dana hibah yang

PE

diterimanya sehingga tidak diketahui pemotongan tersebut dibebankan ke pos anggaran apa.

-

Bahwa selain perbuatan-perbuatan pemotongan dan pengurangan dana yang dilakukan oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara serta saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu kepada setiap PPK Kecamatan sebagaimana yang diuraikan diatas, pada sekitar bulan Pebruari 2013 juga terdapat upaya lain dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd melalui saksi YUSNIDAR untuk juga melakukan pemotongan pada tahapan pembayaran dibulan tersebut dengan terlebih dahulu menunda pembayaran, namun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diseluruh kecamatan melaporkan kepada terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara / Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa uang kehormatan/ honorarium PPK mulai dari Januari s/d Pebruari 2013 belum


halaman 24

padahal

Pemilihan

umum

ME DA N

dibayarkan

sudah

dekat,

sehingga

KPU

mengadakan rapat pleno yang isinya memerintahkan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara

Pembantu

Pilgubsu

tahun

2013

pada

KPU

Kabupaten

Labuhanbatu Utara untuk memberikan dana penyelenggaraan Pemilu

GI

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 kepada bendahara Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu Utara maka kemudian KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan

ING

surat Berita Acara Nomor : 18/ BA/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

NT

Utara tahun 2013 ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara. -

Bahwa pada setiap dilakukannya pemotongan-pemotongan dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh saksi YUSNIDAR maka selanjutnya saksi

ILA

YUSNIDAR langsung melaporkan hasil pemotongan-pemotongan tersebut kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu

NG AD

Utara, selanjutnya setelah uang hasil pemotongan-pemotongan dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkumpul selanjutnya saksi YUSNIDAR kembali melaporkan uang pemotongan tersebut dan menyerahkan uang kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara atas permintaan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd, dan pada waktu itu juga saksi YUSNIDAR ada menyerahkan uang atas perintah saksi Drs. YAFIT HAM,

PE

M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara kepada saksi MARAILI sebesar Rp. 6.500.000,- sebagai uang atas pembelian baut kotak suara untuk merakit seluruh kotak suara yang masih lembaran/belum dirakit, atas pemberian uang tersebut selanjutnya saksi MARAILI membeli baut kotak suara tersebut di Medan dengan harga @ Rp. 450,-, dan jumlah baut yang dibeli sebanyak 13.000 sehingga jumlah harga baut seluruhnya Rp. 450,- x 13.000 = Rp. 5.850.000,-, namun menurut keterangan saksi MARALI uang yang dipakai untuk membayar pembelian baut seluruhnya Rp. 5.750.000,-. -

Bahwa dengan dilakukannya pemotongan-pemotongan dan pembuatan kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang tidak benar dari saksi YUSNIDAR bersama-sama dengan dan atas kehendak saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara kepada setiap PUMK Kecamatan / PPK, ditambah lagi dengan adanya penyerahan dana dari saksi YUSNIDAR


halaman 25

ME DA N

kepada setiap PUMK Kecamatan / PPK yang dilaporkan oleh setiap PUMK Kecamatan / PPK masih terdapat kekurangan-kekurangan dana lainnya yang diterima oleh setiap PUMK Kecamatan / PPK karena tidak sesuai dengan Pagu Anggaran / RAB, maka setelah berakhirnya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanggal 7 Maret tahun 2013, PPK kembali

GI

menanyakan kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara bahwasanya uang honorarium PPK belum juga dibayarkan

ING

dan bagaimana uang-uang dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah dipotong yang katanya akan dikembalikan hingga saat itu juga belum dikembalikan. Selanjutnya untuk menutupi perbuatan-perbuatan

NT

bahwa dilakukannya pemotongan-pemotongan dana oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara serta saksi YUSNIDAR terhadap dana anggaran masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

ILA

dengan alasan untuk uang pembelian baut, dan ditambahi alasan untuk uang administrasi, uang lelah, uang minum dan uang ketik adalah dilakukannya pemotongan-pemotongan

tersebut

atas

adanya

kepakatan

dan

NG AD

kehendak/perintah dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara, maka selanjutnya oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi dibuatkanlah Surat Pernyataan Tangggungjawab dari

PE

saksi YUSNIDAR tertanggal 05 April 2013 yang isinya menerangkan bahwa saksi YUSNIDAR lah yang bertanggungjawab atas terjadinya pemotonganpemotongan

dana

Panitia

Pemilihan

(PPK)

Kecamatan

sebesar

Rp.

257.819.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), dan pada isi surat tersebut tidak menyebutkan kesalahan dan tanggung jawab dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara, dengan kata lain isi surat tersebut juga menyatakan seolah-olah hasil rapat/pertemuan yang menyepakati dan menghendaki dilakukannya pemotongan-pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) antara saksi YUSNIDAR dan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 26

ME DA N

sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara tidak pernah ada. Atas dibuatnya surat tersebut oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd maka saksi YUSNIDAR merasa keberatan dan tidak menerima adanya pernyataan sesuai isi surat tersebut, namun pada

GI

waktu itu saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd mengatakan kepada saksi YUSNIDAR bahwa surat Pernyataan tersebut dibuat hanya untuk pegangan saja, sehingga atas perkataan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selanjutnya pada saat itu saksi

-

ING

YUSNIDAR dapat menerimanya dan mau menandatangani surat tersebut. Bahwa atas adanya Surat Pernyataan Tangggungjawab yang ditandatangani saksi YUSNIDAR pada tanggal 05 April 2013 tersebut, kemudian pada tanggal

NT

8 April 2013, sebagai upaya untuk menghindari dan menutupi perbuatan pemotongan yang juga dilakukan oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP,

ILA

Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI, maka kemudian saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara membuat surat kembali yang ditujukan kepada saksi YUSNIDAR selaku

NG AD

Bendahara Pembantu Dana Hibah Pilgubsu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Surat Susulan Nomor: 224/Seskab-002/IV/2013 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 yang memerintahkan kepada Bendahara Pembantu untuk segera membayarkan dan menyusun laporan pertanggungjawaban mulai bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 untuk dilakukan

PE

pemeriksaan kas kembali atas penggunaan dana yang telah direalisasikan ke Bendahara PPK dan Sekretaris KPU sesuai dengan peruntukannya dan bukti pengeluaran yang sah dan setoran pajak yang belum disetorkan ke kas Negara. -

Bahwa atas dilimpahkannya secara terus menerus seluruh kesalahan dan tanggungjawab atas dilakukannya pemotongan-pemtongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI maka saksi YUSNIDAR kembali merasa keberatan dan menyatakan bahwa uang hasil pemotonganpemotongan dana tersebut bukan tanggung jawab saksi YUSNIDAR, uang hasil pemotongan-pemotongan tersebut adalah atas permintaan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara


halaman 27

ME DA N

bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI, dan uang hasil pemotongan-pemotongan tersebut sudah dilaporkan kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi, dan kemudian saksi YUSNIDAR juga mengatakan bahwa uang hasil pemotongan-

-

GI

pemotongan tersebut ada diserahkan kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd. Bahwa selanjutnya atas desakan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN,

ING

S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI yang meyakinkan saksi YUSNIDAR bahwa adanya surat-surat tersebut hanyalah untuk sebagai

NT

pegangan saja, maka pada tanggal 3 Juni 2013 saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara diminta kembali membuat surat pernyataan yang menyatakan akan bertanggungjawab

Tahun 2013. -

ILA

atas Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 63/BA/VI/2013 tanggal 06 Juni 2013 tentang Dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

NG AD

Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara meminta laporan

pertanggungjawaban

keuangan

dana

hibah

penyelenggaraan

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 kepada Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 15 Juni 2013, selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2013,

PE

saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara atas desakan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI kembali membuat surat pernyataan yang menyatakan akan menyelesaikan kekurangan pembayaran kepada penerima dalam kuitansi sesuai dengan kuitansi pertanggungjawaban buku kas umum (BKU) paling lambat pada tanggal 19 Juli 2013 namun sampai dengan berakhirnya masa jabatan Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 29 Oktober 2013 belum ada laporan pertanggungjawaban tersebut. -

Bahwa kemudian saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bersama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu

Utara

membuat

Pernyataan

tanggung


Jawab

Laporan

halaman 28

ME DA N

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara setiap bulannya diantaranya tertanggal 30 Nopember 2012, 30 Januari 2013 dan 30 April 2013 dengan isi laporan bahwa pengeluaran / realisasi keuangan telah sesuai dengan Pagu

GI

Anggaran / RAB, dan tidak ada terjadi pemotongan-pemotongan anggaran atau tidak terjadi penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya. -

Bahwa didalam waktu pelaksanaan pengelolaan keuangan anggaran dana

ING

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan dan dikelola oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU

NT

Labuhanbatu Utara dan selaku Atasan Langsung Bendahara serta dikelola oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdapat dua buah kuitansi yang pertama kuitansi tanpa tanggal (waktu) yang berisikan tulisan untuk

ILA

pembayaran kerja sama / bagi hasil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara dan mengetahui ditandatangani oleh saksi HARUN, Spdi selaku Ketua KPU, dan

NG AD

kuitansi kedua kuitansi tanpa tanggal (waktu) yang berisikan tulisan untuk pembayaran kerja sama / bagi hasil sebesar Rp. 30.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara dan mengetahui ditandatangani oleh saksi HARUN, Spdi selaku Ketua KPU. Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUSNIDAR bahwa saksi YUSNIDAR pernah memberikan uang kepada terdakwa HARUN, S.Pdi yang diambil dari

PE

uang anggaran Pilgubsu KPU Kabupaten labuhanbatu Utara sebesar jumlah di dua kuitansi tersebut, atas penyerahan uang tersebut makanya saksi YUSNIDAR membuat kedua kuitansi tersebut, dan saksi YUSNIDAR tidak mengetahui dipergunakan untuk apa seluruh uang tersebut oleh terdakwa HARUN, S.Pdi dan sesuai keterangan saksi YUSNIDAR bahwa sampai dengan pelaksanaan Pilgubsu terdakwa HARUN, S.Pdi tidak pernah menyerahkan kembali seluruh uang senilai di kedua kuitansi tersebut dan tidak pernah memberikan Bukti Laporan Pertanggungjawaban penggunaan uang atas uang yang diberikan oleh saksi YUSNIDAR kepada terdakwa HARUN, S.Pdi, dan menurut keterangan saksi YUSNIDAR bahwa natara saksi YUSNIDAR dan terdakwa HARUN, S.Pdi tidak pernah ada hubungan kerjasama dalam bidang usaha apapun dan tidak ada hutang piutang antara saksi YUSNIDAR dan terdakwa HARUN, S.PdI;


halaman 29

ME DA N

Bahwa perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi bersama-sama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR yang telah melakukan pemotonganpemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara pada kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, telah tidak sesuai dan bertentangan dengan :

GI

1). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

2). Undang-undang

Republik

ING

dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Indonesia

Nomor

1

tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam

NT

Negara/Daerah;

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan

ILA

akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. 3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

NG AD

Pasal 10 ayat (4) :

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat

PE

waktu;

b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;

c. menyampaikan

semua

informasi

penyelenggaraan

Pemilu

kepada

masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

semua

kegiatan

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; f.

mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;


halaman 30

ME DA N

g. barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan

GI

i.

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; j.

menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat

ING

kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

k. melaksanakan keputusan DKPP; dan

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau

NT

l.

peraturan perundang-undangan.

4). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59

ILA

tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4

NG AD

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pasal 132

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan

PE

bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 21 Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab:


halaman 31

ME DA N

a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan Langsung Bendahara.

b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.

d. Bertanggung

jawab

secara

dilaksanakannya.

GI

c. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola. pribadi

atas

pembayaran

yang

f.

ING

e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara.

NT

Pasal 22

Atasan langsung bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi : a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;

ILA

b. menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;

c. melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan

NG AD

perundangundangan;

d. melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala

Daerah

KPU

Provinsi

dan

KPU

Kabupaten/Kota

bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

PE

dan Atasan Langsung bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslu.

Pasal 23

Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala DaerahKPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Bendahara Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 28 KPU

Kabupaten/Kota

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.


halaman 32

ME DA N

6). Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 900-8035 dan 1051/KPU.Prov-002/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012, dan Nomor 900/11765/2012 dan 1720/KPU.Prov-002/VIII/2012 tanggal 26 November 2012, Nomor 900-509 dan 166/KPU.Prov-002/I/2013 tanggal 21

GI

Januari 2013.

a. Pasal 3 ayat 2 yang NPHD menyatakan bahwa KPU melaksanakan dan

didanai dari dana hibah.

ING

bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang

b. Pasal 5 ayat 2 yang NPHD Bendahara adalah pegawai negeri sipil yang memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah.

NT

7). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

ILA

Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasal 53 :

NG AD

(1) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), mempunyai tugas: a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;

c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU

PE

Kabupaten/ Kota; dan

d. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.

8). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pembantu Dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu Di KPU Kabupaten/Kota SeSumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Dan 2013. Pada Diktum Memutuskan, menetapkan : Bagian Kedua : Bendahara Pembantu sebagaimana dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :


halaman 33

ME DA N

1.

Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar Atasan langsung Bendahara Pembantu.

2.

Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.

Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.

4.

Bertanggungjawab

GI

3.

secara

pribadi

dilaksanakannya.

atas

pembayaran

yang

Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan

6.

Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung

ING

5.

Bendahara.

NT

Atasan Langsung Bendahara Pembantu sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab : 1.

Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran.

2.

Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa

3.

ILA

dengan pihak ketiga.

Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Gubernur

NG AD

4.

dan wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. 5.

Atasan Langsung Bendahara Pembantu Pemilu gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Atasan Langsung Bendahara.

PE

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan

Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-

7/PW02/5/2015 tanggal 2 Februari 2015 Hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan

Kerugian

Keuangan

Negara

Dugaan

Kasus

Penyimpangan

Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013, disebutkan bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / daerah pada kasus Penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013 sebesar Rp. 175.864.925,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No. I

Uraian Bukti

Yang

Tidak

Jumlah (Rp.) Dapat


halaman 34

ME DA N

Dipertanggungjawabkan 1.

Dana yang diterima dari KPU

7.258.018.406,00

Provinsi Sumut untuk KPUD Labuhanbatu Utara 2.

Bukti

yang

dapat

6.626.704.921,00

Sisa dana

4.

Pengembalian ke KPU Provinsi Bukti

yang

631.313.485,00

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan (I) II

(529.993.485,00)

ING

3.

GI

dipertanggungjawabkan

101.320.000,00

Pajak Tidak Disetor Ke Kas

NT

Negara Pajak yang dipungut

2.

Pajak yang disetor

3.

Pajak belum disetor (II)

III

Transfer PUMK ke Bendahara

155.076.707,00 (90.531.782,00) 64.544.925,00

ILA

1.

10.000.000,00

Pembantu KPU Labuhanbatu Utara (III)

Kerugian Keuangan Negara (I

NG AD

IV

175.864.925,00

+ II + III)

Bahwa perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi bersama-sama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR telah tidak sesuai dan bertentangan

1).

PE

dengan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 21 Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan Langsung Bendahara. b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran. c.

Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.


halaman 35

jawab

secara

ME DA N

d. Bertanggung

pribadi

dilaksanakannya.

atas

pembayaran

yang

e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan f.

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi

GI

2).

Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 900-8035 dan 1051/KPU.Prov-002/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012,

ING

dan Nomor 900/11765/2012 dan 1720/KPU.Prov-002/VIII/2012 tanggal 26 November 2012, Nomor 900-509 dan 166/KPU.Prov-002/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.

NT

a. Pasal 3 ayat 2 yang NPHD menyatakan bahwa KPU melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah.

b. Pasal 5 ayat 2 yang NPHD Bendahara adalah pegawai negeri sipil yang

ILA

memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisi Pemilihan

NG AD

Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada kegiatan pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pemilu

PE

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 175.864.925,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sesuai hasil pemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR- 7/PW02/5/2015 tanggal 2 Februari 2015 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. ------ Perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 36

ME DA N

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2896/Kpts/KPU-Prov-002/2010 tanggal

GI

19 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara bersama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd. selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

ING

Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 367/Kpts/Setjen/Tahun 2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Komisi

NT

Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara dan selaku Atasan Langsung Bendahara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tanggal 31

ILA

Agustus 2012 serta selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor :

01/Kpta/Setjen/TAHUN

2012

tanggal

2

Januari

2012

tentang

Pada

NG AD

Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Komisi

Pemilihan

Umum

Provinsi

Dan

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2012 dan berdasarkan juga Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/SJ/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 Perihal Penunjukan Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan bersama dengan saksi

PE

YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tanggal 31 Agustus 2012, pada waktu-waktu bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Mei tahun 2013, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara di Jalan Serma Ghazali No. 08 Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau

setidak-tidaknya ditempat

lain

yang

berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, “bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, dengan menyalah gunakan kewenangan, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 37

atau

sarana

yang

ME DA N

kesempatan

ada

padanya

karena

Jabatan

atau

Kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

GI

perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -

Bahwa pada tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

ING

melakukan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) dan untuk melakukan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) Komisi Pemilihan Umum Provinsi

NT

Sumatera Utara membuat Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, sebagai dasar bagi

Pilgubsu tersebut. -

ILA

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan kegiatan

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum

NG AD

Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan dana hibah ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 7.258.018.405,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu empat ratus lima rupiah) untuk kegiatan terhitung bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 dan pencairan uang dari Rekening milik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ke Rekening Komisi Pemilihan

PE

Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor rekening 211 01.02.000055-0 atas nama KPU Labuhanbatu Utara yang pencairannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu : 1.

Tahap I tanggal 24 September 2012 sebesar Rp1.233.243.167,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

2.


3.


-

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, saksi Drs. ABD. RAJAB, M.M selaku Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Pembantu dan Atasan


halaman 38

ME DA N

Langsung Bendahara Pembantu di KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. SK tersebut menetapkan untuk unit kerja KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah: No

Nama/NIP

Jabatan

Jabatan

YUSNIDAR

Staf

ING

1

197408101998120001 2

GI

Penyelenggaraan

Drs. YAFIT HAM, M.Pd

Sekretaris

196808011995121001

Pilgub dan Wagubsu Bendahara Pembantu

KPU Atasan

Labuhanbatu

Langsung

Bendahara

-

NT

Utara

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

ILA

Wakil Kepala Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan tugas dan kewenangan saksi

NG AD

Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan tugas dan kewenangan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai berikut : Pasal 21

Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab:

PE


b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran. c. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola. d. Bertanggung

jawab

secara

pribadi

atas

pembayaran

yang

dilaksanakannya. e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan f.


Pasal 22 Atasan langsung bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi : Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 39

ME DA N

a. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;

b. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;

c. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundangundangan;

GI

d. Melakukan pemeriksaan kas bendahara belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah;

e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Kepala

Daerah

KPU

Provinsi

ING

Wakil

dan

KPU

Kabupaten/Kota

bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Atasan Langsung bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah

NT

dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslu.

Dan tugas dan kewenangan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan tugas dan

ILA

kewenangan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor :

NG AD

1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pembantu Dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu Di KPU Kabupaten/Kota SeSumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Dan 2013. Pada Diktum Memutuskan, sebagai berikut : Bendahara Pembantu sebagaimana dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas

1.

PE

dan tanggung jawab :


2.


3.


4.

Bertanggungjawab

secara

pribadi

atas

pembayaran

yang

dilaksanakannya. 5.


6.

Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara.

Atasan Langsung Bendahara Pembantu : 1.



halaman 40

ME DA N

2.

Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga.

3.


4.


5.

GI

dan wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.

Atasan Langsung Bendahara Pembantu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 bertanggungjawab kepada

ING

Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Atasan Langsung Bendahara. -


NT

Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2896/Kpts/KPU-Prov-002/2010

tentang

Pengangkatan

Anggota

Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara,

ILA


1). HARUN, S.Pdi, sebagai Ketua. 2). Drs. KHAIRUDDIN MARPAUNG, sebagai anggota.

NG AD

3). HABIBULLAH, SP, sebagai anggota. 4). MARULI SITORUS, sebagai anggota. 5). Drs. JUANIDI, sebagai anggota. telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0020/Kpts/KPU-LBU/IX/2012 tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan

PE

Wakil Gubernur Sumatera Utara pada KPU Labuhanbatu Utara Tahun 2013. SK tersebut membentuk dan mengangkat PPK sebagai berikut : No Nama Kecamatan

PPK

1

Muhammad Ramadhan

Kulauh Hulu

Andi Santiago, SE Lusi Arrianingsih,S.Ag Siswa Rubiono, SH Sri Sa’dah, Amd.AL 2

Kualuh Selatan

Agus Asno Yenli Zulka Siti Rahayu, S.Pd Edi Ikhwan Putra Jaya


halaman 41

ME DA N

3

Na IX-X

Zulpan Hadi

Henni Herawati

Hermansyah Putra Situmorang Roni Situmorang Indra Lubis Aek Natas

Mukhlis Naibaho, S.Pdi

GI

4

Julpiadi Tanjung

ING

Widodo

Samuki, S.Pdi Darmawati

5

Aek Kuo

Amas Ritonga, S.Pd

NT

Haposan Simbolon Eliadi Marpaung Pangihutan Pasaribu

8

NG AD

7

Marbau

Kualuh Hilir

PE

6

ILA

Jumahat Tanjung

Kualuh Leidong

Pangihutan Muji Wahono Edi Koko Herianto Roiruddin Sagala Nasrun Yahdin Basri Jalaluddin Ahmad Yani Sudarso SYR Bahrum Jamil Hidayat Zainuddin, S.Ag Jemmi Carter Pardosi Safrin Ritonga, SH Herwadi

Didalam SK tersebut menetapkan masa kerja PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara delapan bulan terhitung sejak Oktober 2012 s.d Mei 2013. -

Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Komisioner atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara


halaman 42

ME DA N

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 10 ayat (4) : KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

GI

berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

ING

b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; c. menyampaikan

semua

informasi

NT

masyarakat;

penyelenggaraan

Pemilu

kepada

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

semua

kegiatan

f.

ILA

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

NG AD

Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; g. barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya

i.

PE

kepada Bawaslu;

membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

j.

menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

k. melaksanakan keputusan DKPP; dan l.

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

-

Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21


halaman 43

ME DA N

Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Pasal 53 : (1) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), mempunyai tugas:

GI

a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;

ING

c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/ Kota; dan


NT

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota. -

Bahwa pada tanggal 29 September 2012, terdakwa HARUN, S.Pdi selaku ketua KPU Labuhanbatu Utara membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS)

ILA

yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 0021/Kpts/KPU-LBU/IX/2012 tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Labuhan Batu Utara

2013. -

NG AD

dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun


Utara

menerbitkan

Surat

Keputusan

Nomor

274/192.a/TAPEM/2012 tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu Utara pada pemilihan Umum

PE

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, sebagai berikut: No

Nama

Nama/NIP

Instansi Induk

Kecamatan

1

2

3

Kulauh Hulu

Na IX-X

Aek Kuo

Ali Usman Sipahutar, A.md


NIP: 196208051987121001

Hulu

Nuraisyah, SE

Sekretaris Kec. Na IX-

NIP: 19621005198622003

X

Ismael Efendi Rambe

Kasi

NIP 196812011989031005

Penmas Kantor Kec.

Kesos

dan

Aek Kuo 4

5

Aek Natas

Kualuh Hilir

Sukri

Guru

NIP: 196009101983021003

Natas

Samsudin, SE



SMPN

I

Aek

halaman 44

Marbau

7

ME DA N

6

NIP: 196301021989031006

Hilir

Diapari, SE

Sekretaris

NIP: 196308251985031004

Marbau

Kualuh

Haidir Siregar

Guru

SDN

Leidong

131888678

Teluk

Pulai

Kec.

114614 Dalam

-

Kualuh

H. Darwin Rambe

Kasi

Pemerintahan

Selatan

NIP: 195812311986021021

Kantor

Kec.

ING

8

GI

Kec. Kualuh Leidong

Kualuh

Selatan

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012, saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara menerbitkan SK Nomor 0030/Seskab-

NT

002/X/2012 tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. SK tersebut menetapkan PUMK di PPK yaitu: Nama Kecamatan

1

Kulauh Hulu

2 3

Nama

ILA

No

NIP 197705082006042000

Kualuh Selatan

Bilmar Sinurat

19761115201001000

Na IX-X

Tanta

NG AD

Wiraningsih

Edison 197812012007011000

Sembiring, SE

Aek Kuo

M. Iqbal Panjaitan

197811282001031000

5

Aek Natas

Zupri

197002021993031000

6

Marbau

Amaluddin

196104161983121000

7

Kualuh Hilir

Syarifuddin

10188038

8

Kualuh Leidong

Adiyono

198402172007121000

PE

4

SK tersebut menetapkan masa kerja PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara selama delapan bulan terhitung sejak Oktober 2012 s.d Mei 2013 dan Sekretaris PPK sebagai atasan langsung PUMK. PUMK mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:  melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara pembantu.  wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.  bertanggungjawab atas isi keselamatan kas yang dikelola.  bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.  membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang.


halaman 45

ME DA N

 bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung. -

Bahwa mekanisme penyaluran dana hibah dari KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut sesuai dengan kebutuhan tahapan pemilu dan tahapan bulannya, dengan cara dari PPK mengajukan permintaan ke Bendahara KPU selanjutnya bendahara KPU mengeluarkan permintaan PPK sesuai dengan pagu yang

GI

sudah ada dan dana tersebut langsung diserahkan kepada bendahara PUMK (kecamatan) dan selanjutnya bendahara kecamatan mendistribusikan dana

ING

tersebut kepada PPS (Desa) dan KPPS diwilayahnya, dan yang bertugas membayarkan uang kehormatan/ honorarium PPK se Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan selaku Atasan Bendahara melalui Bendahara

-

Bahwa

dalam

NT

Pembantu Pilgubsu Wagubsu tahun 2013 yaitu saksi YUSNIDAR. pelaksanaannya

sesuai

dengan

Pertanggungjawaban

Penggunaan Dana Hibah yang dibuat oleh Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa Dana Hibah yang diterima oleh Sekretariat KPU

ILA

Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut dipergunakan untuk biaya Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dan biaya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan perincian dana yang

NG AD

diserahkan sesuai dengan kuitansi / Tanda Terima penyerahan yang ditanda tangani oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara, saksi YUSNIDAR dan ditanda tangani oleh penerima (PUMK PPK), sebagai berikut :

a. Biaya untuk sekretariat KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara sesuai Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.240.367.625,- (satu milyar dua ratus empat puluh

PE

juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp. 990.143.652,-.

b. Kecamatan Kualuh Hulu sebesar Rp. 1.052.908.000,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.1.015.340.000,-. c. Kualuh Selatan sebesar Rp. 921.724.600,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp. 886.406.600,-. d. Kecamatan Aek Natas sebesar Rp. 672.801.800,- , yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.637.483.800,-.


halaman 46

ME DA N

e. Kecamatan NA IX-X sebesar Rp. 824.377.720,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.787.209.720,-. f.

Kecamatan Marbau sebesar Rp. 901.259.680,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar

GI

Rp.852.654.180,-.

g. Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp. 566.574.280,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar

ING

Rp.540.256.280,-.

h. Kecamatan Kualuh Hilir sebesar Rp. 574.554.500,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar

i.

NT

Rp.550.486.500,-.

Kecamatan Kualuh Ledong sebesar Rp. 503.450.200,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.479.382.200,-.

ILA

Total Jumlah penyerahan dana sesuai dengan yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp. 6.739.362.921,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu

NG AD

rupiah), sedangkan sisa dana hibah sebesar Rp. 518.655.485,- ( Rp. 7.258.018.405,- - Rp. 6.739.362.921,-) adalah merupakan dana yang peruntukannya untuk Pilgubsu Putaran II, karena tidak ada Pilgubsu Putaran II maka dana tersebut tidak dipergunakan / realisasikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan uang tersebut pada tanggal 29 Mei 2013 disetorkan kembali ke Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara. Bahwa pada saat persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

PE

-

Gubernur Sumatera Utara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam hal persiapan kotak suara untuk pencoblosan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Sekretariat Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Labuhanbatu

Utara

melakukan

peminjaman dan atau permintaan Kotak Suara dan Bilik Suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagai Kabupaten induk (sebelum pemekaran) dari Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas permintaan tersebut selanjutnya diserahkan Kotak Suara sebanyak 818 dan bilik suara sebanyak 1636 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ke Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara. -

Bahwa atas penyerahan peminjaman kotak suara tersebut tenyata terdapat beberapa kotak suara yang belum dirakit masih dalam bentuk lembaran (namun tidak diketahui jumlahnya secara pasti) dan untuk merakitnya


halaman 47

ME DA N

diperlukan baut, namun pada waktu peminjaman tersebut Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tidak menyerahkan baut-baut untuk merakit kotak suara yang belum dirakit/masih lembaran tersebut kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga Sekretariat

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Labuhanbatu

Utara

GI

membutuhkan baut untuk merakit kotak suara yang belum dirakit. Selanjutnya atas kondisi kotak suara tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara menyampaikan permasalahan tersebut

ING

kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara diantaranya terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs.

NT

JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu. -

Bahwa atas permasalahan tersebut selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara mengadakan rapat/pertemuan

ILA

(yang waktu tepatnya sudah tidak dapat diketahui dengan pasti) dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diikuti oleh diantaranya terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH, SP,

NG AD

Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR, dalam rapat tersebut kemudian dibicarakan permasalahan adanya beberapa kotak suara yang belum dirakit (namun jumlahnya tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan perhitungan secara pasti jumlah kotak suara yang belum dirakit), dan untuk merakit kotak suara tersebut diperlukan adanya baut, atas permasalahan tersebut disampaikanlah oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd

PE

bahwa didalam anggaran tidak ada pengadaan baut, oleh karenanya maka pengadaan baut tersebut tidak dapat disediakan dananya dari anggarananggaran yang ada di KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, oleh karena itu maka harus dicarikan solusi mengenai pengadaan baut tersebut. Setelah terjadi pembicaraan-pembicaraan maka diputuskanlah oleh seluruh pihak yang mengikuti rapat, yaitu diputuskan dan disepakati oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu dengan menyalahgunakan kewenangannya bahwa dana pembelian baut tersebut akan dibebankan kepada dana anggaran masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dana tersebut dihimpun atau dikumpulkan dengan cara akan dilakukan pemotongan dana pada setiap pencairan dana Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 48

ME DA N

yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan jumlah dana pemotongan berbeda-beda sesuai dengan besaran anggaran dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diberikan tersebut. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd, terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs.

GI

JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR tidak melakukan inventarisir terlebih dahulu mengenai kebutuhan baut untuk perakitan kotak suara yang diperlukan, berapa harga perbuah baut tersebut dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan,

ING

sehingga karena tidak dilakukannya inventarisir tersebut maka untuk menentukan jumlah pemotongan dana dari masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) jumlahnya ditentukan sepihak oleh saksi Drs. YAFIT HAM,

NT

M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS,

Labuhanbatu Utara. -

ILA

dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab.

Bahwa kemudian degnna kewenangan yang dimiliki oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR

NG AD

selaku Bendahara Pembantu bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara tidak ada melakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sehingga pemotongan dana akan dilakukan secara sepihak dan akan diberitahukan

-

PE

hanya pada saat setiap pencairan dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bahwa kemudian sebagai pelaksanaan dari kesepakatan antara saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd, terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR untuk melakukan

pemotongan

dana

dari

masing-masing

Panitia

Pemilihan

Kecamatan (PPK), maka sebagai orang yang melaksanakan pemotongan tersebut dilakukan oleh saksi YUSNIDAR dengan diketahui dan disetujui oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi. -

Bahwa sebagai perwujudan dari kesepakatan pemotongan dana tersebut selanjutnya pada saat setiap pencairan-pencairan dana yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan

Gubernur

Sumatera

Utara

tahun

2013

saksi

YUSNIDAR melakukan pemotongan terhadap seluruh dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) penerima yang jumlahnya tidak sama satu sama lain dengan alasan dana tersebut untuk pembelian baut sesuai kesepakatan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 49

ME DA N

antara saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bersama terdakwa HARUN,

S.Pdi

sebagai

Ketua

KPU

Kab.

Labuhanbatu

Utara,

Sdr.

HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masingmasing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara. Bahwa selain alasan

GI

adanya kesepakatan sebagaimana tersebut diatas, saksi YUSNIDAR juga mengatakan kepada masing-masing Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan atau Sekretaris PPK dan PUMK (Pemegang Uang Muka

ING

Kecamatan) yang mengambil uang dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bahwa alasan pemotongan tersebut adalah atas perintah atasannya (yang dimaksud adalah saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU

NT

Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara), saksi YUSNIDAR juga mengatakan alasan-alasan lainnya seperti pemotongan dilakukan untuk uang administrasi, uang, minum, uang lelah dan atau uang ketik. Kemudian untuk melaksanakan pemotongan

ILA

tersebut saksi YUSNIDAR sebagai Bendahara Pembantu yang bertugas menyerahkan langsung secara tunai dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kepada masing-masing Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan

NG AD

(PPK), dan atau Sekretaris PPK dan PUMK menyerahkan dana dengan jumlah yang lebih kecil dari kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang ditanda tangani oleh setiap penerima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bahwa pada saat saksi YUSNIDAR setiap melakukan pemetongan dana anggaran Panitia

Pemilihan

Kecamatan

(PPK),

maka

Ketua

Panitia

Pemilihan

Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK

PE

se Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan keberatan dan tidak mau dilakukan pemotongan, namun saksi YUSNIDAR tetap melakukannya dengan cara uang tunai yang diberikan kepada penerima dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah uang yang jumlahnya telah dilakukan pemotongan. -

Bahwa terhadap alasan-alasan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR selain alasan pemotongan untuk pembelian baut, seperti alasan

pemotongan dilakukan untuk uang

administrasi, uang, minum, uang lelah dan atau uang ketik, alasan-alasan itu dipergunakan oleh saksi YUSNIDAR untuk melakukan pemotongan menurut saksi YUSNIDAR adalah karena kehendak atasannya yaitu saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara. -

Bahwa atas setiap waktu dilakukan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh saksi YUSNIDAR, maka setiap Ketua Panitia


halaman 50

ME DA N

Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan keberatan dan melaporkan perbuatan pemotongan tersebut kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, namun atas setiap laporan

GI

pemotongan tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara tidak menanggapinya dan hanya berkata nanti akan

nanti

akan

diupayakan

ING

dibicarakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dana

pemotongan

tersebut

uangnya

akan

dikembalikan. Jawaban saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN,

NT

S.Pdi seperti tersebut disampaikan karena saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi adalah orang yang menghendaki dan meminta untuk dilakukan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR tersebut. Setelah adanya laporan dari

ILA

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai keberatan dilakukannya pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan

NG AD

Kecamatan (PPK), ternyata pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada setiap pencairan masih terus dilakukan sampai dengan kemudian para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara melapor kembali dan mendesak saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara untuk

PE

menghentikan pemotongan tersebut dan mengembalikan uang yang telah sebelumnya dilakukan pemotongan, namun upaya para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak ditanggapi dan tidak ditindak lanjuti oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, dan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tetap terus dilakukan. -

Bahwa selanjutnya menjelang akhir pelaksanaan kegiatan dimana setiap dana anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dana anggaran

Panitia

Pemilihan

Kecamatan

(PPK)

harus

dibuat

pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya yang akan diserahkan / dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, sehingga laporan keuangan dan laporan kegiatan penggunaan dana tersebut harus dibuat sesuai dengan pagu anggaran dan perencanaan kegiatan yang Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 51

ME DA N

telah ditetapkan oleh komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka untuk memenuhi pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan penggunaan dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 tersebut selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu

GI

Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi YUSNIDAR membuatkan kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan

ING

(PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang tidak ada pemotongan uang/dana seperti yang secara nyata

NT

dilakukan oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi YUSNIDAR, dengan cara membuat kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang sesuai dengan jumlah yang

ILA

tertuang dalam Pagu Anggaran / Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR meminta / menyuruh setiap PUMK Kecamatan / Sekretaris PPK untuk menandatangani

NG AD

kuitansi / tanda terima penyerahan uang tersebut yang telah sesuai dengan Pagu Anggaran / RAB dengan alasan agar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan klop atau cocok dengan anggaran yang sebenarnya, atas perkataan tersebut maka setiap PUMK Kecamatan dan Sekretaris PPK tidak berani untuk melawan kembali atau tidak melaksanakannya karena telah menganggap akan sia-sia saja seperti yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka

PE

selanjutnya setiap PUMK Kecamatan dan Sekretaris PPK menandatanganinya dihadapan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bertempat di ruangan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd yaitu ruangan Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara. Bahwa dalam setiap saksi YUSNIDAR melakukan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maka saksi YUSNIDAR selalu melaporkan hasil pemotongan tersebut kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara, adapun rincian dan cara pemotongan dana-dana tersebut serta cara untuk menutupinya didalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk Kecamatan Kualuh Hulu yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 52

ME DA N

KPU Labuhan Batu Utara sebesar Rp. 1.052.908.000,00, dalam beberapa tahap pencairan dana tersebut oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu dengan menyalahgunakan kewenangan melakukan pemotongan yaitu : 

Bulan Oktober 2012 saat pencairan dana sebesar Rp.170.943.000,00

GI


ING

dana Belanja Akomodasi rapat kerja PPK dengan panitia Pemutahiran Data. 


NT


sehingga

PUMK

Kecamatan

Kualuh

Hulu

menanggulangi dana yang dipotong tersebut dengan mengambil sebesar Rp. 16.700.000,00 yang diambil dari dana sewa tenda, meja

ILA

dan kursi sebanyak Rp. 100.000,00 per TPS per TPS, Jumlah TPS Kualuh Hulu 167 TPS x Rp. 100.000,00 dan jumlah uang tenda dan kursi

yang

dipotong

adalah

Rp.

16.700.000,00

dan

dari

NG AD



PE

sebagai berikut:

Pos

No

1

Belanja

raker

akomodasi

PPK

PAGU

DIPOTONG

DIBAYAR

(Rp)

(Rp)

(Rp)

25.570.000,00

1.000.000,00

24.570.000,00

115.230.000,00

16.700.000,00

98.530.000,00

58.450.000,00

6.300.000,00

52.150.000,00

dengan PPDP 2

Pembentukan PPK,PPS

dan

KPPS 3

Pengangkutan/tra nsportasi logistic



Bahwa PUMK Kecamatan Kualuh Hulu menitipkan setoran pajak sebesar Rp. 39.435.855,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) kepada saksi YUSNIDAR dengan alasan bahwa PUMK Kualuh Hulu tidak memiliki NPWP dan yang memiliki NPWP adalah saksi YUSNIDAR selaku


halaman 53

ME DA N

Bendahara Pembantu, akan tetapi uang pajak tersebut tidak ada disetorkan dan tidak ada bukti penyetoran uang setoran pajak tersebut.

2. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk Kecamatan Kualuh Hilir yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU

GI

Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu KPUD Labuhan Batu Utara sebesar Rp. 1.052.908.000,00, dalam beberapa tahap pencairan dana tersebut oleh saksi YUSNIDAR selaku

ING

Bendahara Pembantu dengan menyalhgunakan kewenangan dilakukan pemotongan yaitu :  Pemotongan

untuk

pembelian

Baut

Kotak

Suara

sebasar

NT

Rp.12.000.000,- sehingga untuk menutupi pemotongan yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR, PUMK Kecamatan Kualuh Hilir memotong pos sebagai berikut : Pos

ILA

No

PAGU

DIPOTONG

DIBAYAR

(Rp)

(Rp)

(Rp)

1


400.000,00

300.000,00

100.000,00

2


450.000,00

350.000,00

100.000,00

3

Surat

500.000,00

200.000,00

300.000,00

1.050.000,0

350.000,00

700.000,00

918.000,00

500.000,00

418.000,00

1.400.000,0

1.000.000,00

400.000,00

2.905.000,0

2.000.000,00

905.000,00

1.500.000,0

1.250.000,00

250.000,00

1.800.000,0

1.350.000,00

450.000,00

1.350.000,0

1.000.000,00

350.000,00

1.350.000,0

1.000.000,00

350.000,00

PPK

NG AD

ATK

No.

25/SET/PPK-KH/III/2013

4

Surat

ATK

PPS

No.

6/SET/PPS-KH/III/2013

5


6

Surat Biaya Rapat Desa No:

12/SET/PPS-

PE

KH/III/2013

7

Surat BIMTEK KPPS No. 19/SET/PPK-KH/II/2013

8

Surat

Pendistribusian

Logistik Desa Teluk Binje No: 29/SET/PPK/KH/2013 9

Surat

Pendistribusian

Logistik Desa Teluk Kuala Bangka

No:

29/SET/PPK/KH/2013 10

Surat

Pendistribusian

Logistik

Desa

Sungai

Sentang

No:

29/SET/PPK/KH/2013 11

Surat

Pendistribusian

Logistik

Desa

Sungai


halaman 54

ME DA N

Apung

No:

12

Surat

Pendistribusian

Logistik

Desa

1.950.000,0

1.000.000,00

950.000,00

1.500.000,

1.000.000,0

500.000,00

GI

29/SET/PPK/KH/2013

2.100.000,0

450.000,00

1.650.000,

20.073.000

12.000.000,

8.073.000,

Tanjung

Mangedar

No:

29/SET/PPK/KH/2013 13

Surat

Pendistribusian

Logistik Desa Teluk Pie No: 29/SET/PPK/KH/2013 Surat

Pendistribusian

Logistik

Kelurahan

Kampung

Mesjid

No:

29/SET/PPK/KH/2013

NT

Total Jumlah



ING

14

Bahwa PUMK Kecamatan Kualuh Hilir juga menitipkan setoran Pajak kepada saksi YUSNIDAR sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi uang pajak tersebut tidak ada disetorkan dan tidak ada

ILA

bukti penyetoran atas uang setoran Pajak tersebut; 3. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk kecamatan NA IX-X yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU

NG AD

Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR Bendahara Pembantu sesuai dengan tanda terima, diterima utuh sebesar Rp. 824.377.720,- dengan cara

pencairan

bertahap,

menyalahgunakan

namun

kewenangan

ketika

dilakukan

pencairan

dana

pemotongan

dengan

oleh

saksi

YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu sebesar Rp. 11.000.000,(sebelas juta rupiah) menurut saksi YUSNIDAR uang

pemotongan

PE

tersebut adalah uang untuk membeli baut kotak pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera utara tahun 2013, selain itu juga terdapat uang untuk pembayaran pajak yang diserahkan kepada saksi YUSNIDAR namun

tidak

dibayarkan

oleh

saksi

YUSNIDAR

sebesar

Rp.

19.109.070,00, dengan jumlah uang yang dipotong saksi YUSNIDAR dan uang pajak PPK Kecamatan NA IX – X yang tidak dibayarkan sebagai berikut : Uraian

Jumlah (Rp)

Pajak

19.109.070,00

Uang Baut

11.000.000,00

Total

30.109.070,00



Bahwa untuk menutupi pemotongan yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR sebesar Rp. 11. 000.000,00 dengan alasan digunakan


halaman 55

uang

baut,

PUMK

ME DA N

untuk

Kecamatan

NA.

IX-X

mempertanggungjawabkan secara tidak benar biaya logistik, yaitu: -

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Pulo Jantan ke KPPS sebanyak 12 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 2.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh

-

GI

Ketua PPS sebesar Rp. 1.200.000,00.

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Pematang ke KPPS sebanyak 7 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar

ING

Rp. 1.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 700.000,00. -

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Sei Raja ke KPPS

NT

sebanyak 11 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 2.200.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 1.100.000,00. -

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Hatapang ke KPPS

ILA

sebanyak 4 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 800.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 400.000,00. Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Simpang Merbau ke

NG AD

-

KPPS sebanyak 9 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 1.800.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 900.000,00.

-

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Maranti Omas ke KPPS

sebanyak 7 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar

PE

Rp. 1.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 700.000,00.

-

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Kampung Pajak ke

KPPS sebanyak 7 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 1.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 700.000,00.

-

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Batu Tunggal ke KPPS sebanyak 12 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 2.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 1.200.000,00.

-

Dana pendistribusian logistik PP dari Kelurahan Aek Kota Batu ke KPPS sebanyak 11 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 2.200.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 1.100.000,00.


halaman 56

ME DA N

-

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Bangun Rejo ke KPPS sebanyak 6 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 1.200.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 600.000,00.

-

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Perkebunan Berangir

GI

ke KPPS sebanyak 6 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 1.800.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 900.000,00. -

ING

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Pasang Lela ke KPPS sebanyak 7 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 1.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh



NT

Ketua PPS sebesar Rp. 700.000,00. Terhadap uang pajak sebesar Rp. 19.019.070 telah dititipkan kepada saksi

YUSNIDAR

dan

terdapat

kuitansi

tanda

terima

yang

ditandatangani oleh saksi YUSNIDAR tanggal 20 Mei 2013, akan

ILA

tetapi uang pajak tersebut tidak ada disetorkan dan belum ada bukti penyetoran pajak yang diberikan kepada yang bersangkutan. Rincian pajak yang telah dipungut adalah: Bulan

1

Oktober 2012

2

November 2012

875.803,00

3

Desember 2012

5.075.856,00

4

Februari 2013

6.194.611,00

5

Maret 2013

2.029.900,00

6

April 2013

1.525.900,00

PE

NG AD

No

Jumlah (Rp)

Jumlah

3.425.000,00

19.109.070,00

4. Bahwa PUMK PPK Kecamatan Aek Natas menerima dana untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera tahun 2013 dari KPUD Labuhan Batu Utara sebesar Rp. 681.357.500,00 yang diterima secara bertahap, tahap pertama diterima oleh PPK dan PUMK Kecamatan Aek Natas sebesar Rp. 247.244.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 01 Maret 2013 selanjutnya tahap kedua menerima dana sebesar Rp. 154.186.000,(seratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang diterima tanggal 04 Maret 2013, namun saat itu tanda terimanya berupa akumulasi dana kegiatan Januari s/d Maret 2013 sebesar Rp. 401.430.000,- (empat ratus satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).


halaman 57

ME DA N

Bahwa dana hibah Pilgubsu tahun 2013 untuk Kecamatan Aek Natas dari bulan Oktober s/d Desember 2012 diterima secara utuh sedangkan untuk bulan Januari s/d Maret 2013 yang pencairannya dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp. 247.244.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan

empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

GI

tanggal 04 Maret 2013 sebesar Rp. 401.430.000,- (empat ratus satu juta

ING

Bahwa pada tahapan pencairan dana, saksi YUSNIDAR dengan menyalahgunakan kewenangan melakukan pemotongan terhadap dana yang diperuntukkan sebagai pelaksana kegiatan dan honor PPK Kecamatan Aek Natas, dan untuk menutupi pemotongan tersebut PUMK

NT

PPK Kecamatan Aek Natas membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan dengan beberapa bagian pada laporan yang isinya tidak benar yaitu sebagai berikut :

ILA

a. Bulan Oktober 2012 dilakukan pemotongan sebesar Rp. 500.000,dengan alasan untuk biaya administrasi, pemotongan tersebut diketahui juga oleh Sekretaris PPK dan juga disetujui oleh Ketua PPK

NG AD

Kecamatan Aek Natas, sehingga untuk menutupi pemotongan tersebut PUMK dan Sekretaris PPK mengambil dana dari Pos ATK Kecamatan sebesar Rp. 500.000,- untuk bulan Oktober 2012. b. Bulan Nopember 2012, dana penggandaan dan pengetikan formulir tidak dibayarkan oleh saksi YUSNIDAR dengan alasan dana tersebut sudah diserahkan kepada Ketua PPK kecamatan Aek Natas sebesar

PE

Rp. 7.620.000,00, sehingga untuk menutupi pemotongan tersebut PUMK dan Sekretaris PPK menutupi anggaran tersebut maka menutupinya dengan anggaran yang diambil dari Pos Perjalanan Dinas PPK, Pos Makan minum rapat di tingkat PPK dan Pos Belanja Pulsa tingkat PPK. c.

Bulan Februari 2013, pada saat pencairan dana, saksi YUSNIDAR meminta dana Administrasi sebesar Rp. 1.000.000,00 kepada PUMK Kecamatan Aek Natas dan diketahui oleh Sekretaris PPK Aek Natas sehingga untuk menutupi kekurangan dana yang dipotong tersebut PUMK mengambil dari Pos dana ATK bulan Januari dan Bulan Februari 2013.

d. Bulan Maret 2013, pada saat pencairan dana, saksi YUSNIDAR dihadapan Sekretaris dan Ketua PPK Kecamatan Aek Natas kembali memotong dana untuk Kecamatan Aek Natas dengan alasan untuk


halaman 58

ME DA N

biaya pembelian Baut Kotak Suara pada Pilgubsu 2013 sebesar Rp. 9.000.000,00, sehingga untuk menutupi dana yang dipotong tersebut PUMK atas persetujuan Sekretaris mengambil dari dana pos Logistik dari Desa ke TPS.

5. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk PPK Kecamatan Merbau

GI

untuk melaksanakan kegiatan Pilgubsu 2013 dari KPUD Labuhanbatu Utara adalah sebesar Rp. 901.259.680,- akan tetapi dana yang sebenarnya diterima sebesar Rp. 852.654.180,00. yang diterima secara

ING

bertahap, pada penerimaan bulan Maret 2013, terdapat penyaluran dana dari KPU Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 320.518.000,00. Dari dana tersebut, dilakukan pemotongan oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara dengan

menyalahgunakan

NT

Pembantu

kewenangan

sebesar

Rp.

9.000.000,00 dengan alasan untuk biaya pembelian baut Kotak Suara, sehingga hanya menerima Rp. 311.518.000,00. Untuk menutupi pemotongan sebesar Rp. 9.000.000,00 yang dilakukan saksi

YUSNIDAR,

ILA

oleh

PUMK

Kecamatan

Marbau

melakukan

pemotongan terhadap biaya logistik dimana anggaran Rp. 35.000.000,00 namun yang bersangkutan mencari sewa pengangkutan untuk logistik

NG AD

sebesar Rp. 26.000.000,00.

6. Bahwa PPK Kecamatan Aek Kuo menerima dana untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera tahun 2013 dari KPUD Labuhan Batu Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 566.574.280,yang diserahkan kepada PUMK Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp. 540.256.280,- yang diterima secara bertahap dari saksi Drs. YAFIT HAM,

PE

M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku bendahara Pembantu Pilgubsu Wagubsu 2013, bahwa pada saat proses

pencairan

saksi

YUSNIDAR

dengan

menyalahgunakan

kewenangan melakukan pemotongan dana untuk Kecamatan Aek Kuo oleh sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Maret 2013 sebelum dilaksanakan Pilgubsu, dengan alasan pemotongan dana sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah pembelian Baut Kotak suara dan tidak ada tanda terimanya. Bahwa untuk menutupi pemotongan tersebut, PUMK Kecamatan Aek Kuo membebankan pada anggaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.700.000,00 dan dari uang lembur PPK dan Sekretariat PPK pada bulan Maret 2013 sebesar Rp. 7.200.000,00.

Bahwa honor PPK dan PPS untuk bulan April diserahkan oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara pembantu KPUD Labuhanbaru Utara pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 59

ME DA N


7. Bahwa PPK Kecamatan Kualuh Selatan menerima Dana untuk kegiatan

GI

Pilgubsu 2013 dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai pagu Anggara adalah sebesar Rp. 921.724.600,- akan tetapi yang diterima sebenarnya dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU

ING

Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku bendahara Pembantu adalah sebesar Rp. 886.406.600,00.

Bahwa terhadap seluruh penerimaan dana tersebut, Bendahara Pembantu

NT

yaitu saksi YUSNIDAR dengan menyalahgunakan kewenangan melakukan 2 (dua) kali pemotongan yaitu untuk dana bulan Oktober s/d Desember 2012 PUMK Kualuh selatan menerima dana secara utuh dan dilakukan pemotongan pada bulan Desember 2012 sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh

ILA

juta rupiah) oleh saksi YUSNIDAR selaku Bandahara Pembantu KPUD Labuhanbatu Utara yang menurut bendahara uang tersebut untuk keperluan KPU Labuhanbatu utara dan pemotongan kedua pada bulan Maret 2013

NG AD

sebanyak Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) oleh Bendahara Pembantu KPU Labuhanbatu Utara yaitu saksi YUSNIDAR yang menurutnya dana tersebut untuk keperluan pembelian baut kotak suara, sehingga total pemotongan sebesar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).

Untuk menutupi pemotongan tersebut PUMK Kecamatan Kualuh Selatan

PE

membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar dengan membebankan pada rincian biaya perjalanan dinas dan biaya pengangkutan logistik.

8. Bahwa dana Hibah Pilgubsu Tahun 2012/2013 untuk kecamatan Kualuh Leidong dari bulan Oktober s/d Desember 2012 PUMK Kecamatan Kualuh Ledong menerima secara utuh dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku bendahara Pembantu sebesar Rp. 79.564.000,-, selanjutnya pada bulan Januari 2013 saksi YUSNIDAR meminta agar PUMK Kecamatan Kualuh Leidong mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dengan alasan bahwa ada kelebihan uang pada saat penyerahan uang bulan Desember 2013, padahal senyatanya tidak ada kelebihan pembayaran, uang tersebut diminta oleh saksi YUSNIDAR, selanjutnya PUMK menelepon ketua PPK Kecamatan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 60

ME DA N

Kualuh Leidong dan Ketua PPK Kecamatan Kualuh Leidong mengatakan agar menyerahkan uang tersebut maka PUMK mengembalikan uang tersebut dengan cara transfer ke Rekening saksi YUSNIDAR melalui bank BRI, sedangkan untuk bulan Januari s/d Maret 2013 pencairan dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 26 Februari 2013 yang Pertama sebesar Rp.

GI

52.315.000,- dan yang Kedua pada tanggal 26 Febrauri 2013 juga sebesar Rp. 257.819.000,- ;

Bahwa saksi YUSNIDAR yang meminta untuk mengirimkan/transfer uang

ING

sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut langsung ke rekening atas nama YUSNIDAR nomor rekening 3534 01-000554-50-6 yang ditransfer pada tanggal 9 Januari 2013;

NT

Bahwa PUMK Kecamatan Kualuh Leidong tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban keuangan terhadap pengelolaan dana hibah yang diterimanya sehingga tidak diketahui pemotongan tersebut dibebankan ke

-

ILA

pos anggaran apa.

Bahwa selain perbuatan-perbuatan menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan pemotongan dan pengurangan dana yang dilakukan oleh saksi

NG AD

Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara serta saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu kepada setiap PPK Kecamatan sebagaimana yang diuraikan diatas, pada sekitar bulan Pebruari 2013 juga terdapat upaya lain dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd melalui saksi YUSNIDAR untuk juga melakukan pemotongan pada tahapan pembayaran

PE

dibulan tersebut dengan terlebih dahulu menunda pembayaran, namun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diseluruh kecamatan melaporkan kepada terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara / Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa uang kehormatan/ honorarium PPK mulai dari Januari s/d Pebruari 2013 belum dibayarkan padahal Pemilihan umum sudah dekat, sehingga KPU mengadakan rapat pleno yang isinya memerintahkan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu Pilgubsu tahun 2013 pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk memberikan dana penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 kepada bendahara Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu Utara maka kemudian KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan surat Berita Acara Nomor : 18/ BA/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 Rapat Pleno KPU


halaman 61

Labuhanbatu

ME DA N

Kabupaten

Utara

tentang

Pemberian

Dana

Hibah

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara. -

Bahwa pada setiap dilakukannya pemotongan-pemotongan dana Panitia

GI

Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh saksi YUSNIDAR maka selanjutnya saksi YUSNIDAR langsung melaporkan hasil pemotongan-pemotongan tersebut kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu

ING

Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya setelah uang hasil pemotongan-pemotongan dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkumpul selanjutnya saksi YUSNIDAR kembali

NT

melaporkan uang pemotongan tersebut dan menyerahkan uang kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara atas permintaan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd, dan pada waktu itu juga saksi YUSNIDAR ada menyerahkan uang atas perintah saksi Drs. YAFIT HAM,

ILA

M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara kepada saksi MARAILI sebesar Rp. 6.500.000,- sebagai uang atas pembelian baut kotak suara untuk merakit seluruh kotak suara yang masih lembaran/belum dirakit, atas

NG AD

pemberian uang tersebut selanjutnya saksi MARAILI membeli baut kotak suara tersebut di Medan dengan harga @ Rp. 450,-, dan jumlah baut yang dibeli sebanyak 13.000 sehingga jumlah harga baut seluruhnya Rp. 450,- x 13.000 = Rp. 5.850.000,-, namun menurut keterangan saksi MARALI uang yang dipakai untuk membayar pembelian baut seluruhnya Rp. 5.750.000,-. -

Bahwa

dengan

dilakukannya

penyalahgunaan

kewenangan

dengan

PE

melakukan pemotongan-pemotongan dan pembuatan kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang tidak benar dari saksi YUSNIDAR bersama-sama dengan dan atas kehendak saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara kepada setiap PUMK Kecamatan / PPK, ditambah lagi dengan adanya penyerahan dana dari saksi YUSNIDAR kepada setiap PUMK Kecamatan / PPK yang dilaporkan oleh setiap PUMK Kecamatan / PPK masih terdapat kekurangan-kekurangan dana lainnya yang diterima oleh setiap PUMK Kecamatan / PPK karena tidak sesuai dengan Pagu Anggaran / RAB, maka setelah berakhirnya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanggal 7 Maret tahun 2013, PPK kembali menanyakan kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara bahwasanya uang honorarium PPK belum juga dibayarkan dan bagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 62

ME DA N

uang-uang dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah dipotong yang katanya akan dikembalikan hingga saat itu juga belum dikembalikan. Selanjutnya untuk menutupi perbuatan-perbuatan bahwa dilakukannya pemotongan-pemotongan dana oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi

GI

selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara serta saksi YUSNIDAR terhadap dana anggaran masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan alasan untuk uang pembelian baut, dan ditambahi alasan untuk uang

ING

administrasi, uang lelah, uang minum dan uang ketik adalah dilakukannya pemotongan-pemotongan

tersebut

atas

adanya

kepakatan

dan

kehendak/perintah dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU

NT

Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara, maka selanjutnya oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan

ILA

terdakwa HARUN, S.Pdi dibuatkanlah Surat Pernyataan Tangggungjawab dari saksi YUSNIDAR tertanggal 05 April 2013 yang isinya menerangkan bahwa saksi YUSNIDAR lah yang bertanggungjawab atas terjadinya pemotongandana

Panitia

NG AD

pemotongan

Pemilihan

(PPK)

Kecamatan

sebesar

Rp.

257.819.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), dan pada isi surat tersebut tidak menyebutkan kesalahan dan tanggung jawab dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS,

PE

dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara, dengan kata lain isi surat tersebut juga menyatakan seolah-olah hasil rapat/pertemuan yang menyepakati dan menghendaki dilakukannya pemotongan-pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) antara saksi YUSNIDAR dan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara tidak pernah ada. Atas dibuatnya surat tersebut oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd maka saksi YUSNIDAR merasa keberatan dan tidak menerima adanya pernyataan sesuai isi surat tersebut, namun pada waktu itu saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd mengatakan kepada saksi YUSNIDAR bahwa surat Pernyataan tersebut dibuat hanya untuk pegangan saja, sehingga


halaman 63

ME DA N

atas perkataan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selanjutnya pada saat itu saksi YUSNIDAR dapat menerimanya dan mau menandatangani surat tersebut. -

Bahwa atas adanya Surat Pernyataan Tangggungjawab yang ditandatangani saksi YUSNIDAR pada tanggal 05 April 2013 tersebut, kemudian pada tanggal 8 April 2013, sebagai upaya untuk menghindari dan menutupi perbuatan

GI

pemotongan yang juga dilakukan oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP,

ING

Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI, maka kemudian saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara membuat surat kembali yang ditujukan kepada saksi YUSNIDAR selaku

NT

Bendahara Pembantu Dana Hibah Pilgubsu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Surat Susulan Nomor: 224/Seskab-002/IV/2013 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 yang memerintahkan kepada Bendahara Pembantu

ILA

untuk segera membayarkan dan menyusun laporan pertanggungjawaban mulai bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 untuk dilakukan pemeriksaan kas kembali atas penggunaan dana yang telah direalisasikan ke

NG AD

Bendahara PPK dan Sekretaris KPU sesuai dengan peruntukannya dan bukti pengeluaran yang sah dan setoran pajak yang belum disetorkan ke kas Negara. -

Bahwa atas dilimpahkannya secara terus menerus seluruh kesalahan dan tanggungjawab atas dilakukannya pemotongan-pemtongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku

PE

Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI maka saksi YUSNIDAR kembali merasa keberatan dan menyatakan bahwa uang hasil pemotonganpemotongan dana tersebut bukan tanggung jawab saksi YUSNIDAR, uang hasil pemotongan-pemotongan tersebut adalah atas permintaan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI, dan uang hasil pemotongan-pemotongan tersebut sudah dilaporkan kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi, dan kemudian saksi YUSNIDAR juga mengatakan bahwa uang hasil pemotonganpemotongan tersebut ada diserahkan kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd.


halaman 64

ME DA N

-

Bahwa selanjutnya atas desakan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI yang meyakinkan saksi YUSNIDAR bahwa adanya surat-surat tersebut hanyalah untuk sebagai

GI

pegangan saja, maka pada tanggal 3 Juni 2013 saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara diminta kembali membuat surat pernyataan yang menyatakan akan bertanggungjawab

ING

atas Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. -

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 63/BA/VI/2013 tanggal 06 Juni 2013

NT

tentang Dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara meminta laporan

pertanggungjawaban

keuangan

dana

hibah

penyelenggaraan

ILA


NG AD

saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara atas desakan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI kembali membuat surat pernyataan yang menyatakan akan menyelesaikan kekurangan pembayaran

PE

kepada penerima dalam kuitansi sesuai dengan kuitansi pertanggungjawaban buku kas umum (BKU) paling lambat pada tanggal 19 Juli 2013 namun sampai dengan berakhirnya masa jabatan Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 29 Oktober 2013 belum ada laporan pertanggungjawaban tersebut. -


Utara

membuat

Pernyataan

tanggung

Jawab

Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara setiap bulannya diantaranya tertanggal 30 Nopember 2012, 30 Januari 2013 dan 30 April 2013 dengan isi laporan bahwa pengeluaran / realisasi keuangan telah sesuai dengan Pagu


halaman 65

ME DA N


Bahwa didalam waktu pelaksanaan pengelolaan keuangan anggaran dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan

GI

dan dikelola oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan selaku Atasan Langsung Bendahara serta dikelola oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Sekretariat Komisi

ING

Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdapat dua buah kuitansi yang pertama kuitansi tanpa tanggal (waktu) yang berisikan tulisan untuk pembayaran kerja sama / bagi hasil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

NT

rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara dan mengetahui ditandatangani oleh saksi HARUN, Spdi selaku Ketua KPU, dan kuitansi kedua kuitansi tanpa tanggal (waktu) yang berisikan tulisan untuk pembayaran kerja sama / bagi hasil sebesar Rp. 30.000.000,- (lima puluh juta

ILA

rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara dan mengetahui ditandatangani oleh saksi HARUN, Spdi selaku Ketua KPU. Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUSNIDAR bahwa saksi YUSNIDAR

NG AD

pernah memberikan uang kepada terdakwa HARUN, S.Pdi yang diambil dari uang anggaran Pilgubsu KPU Kabupaten labuhanbatu Utara sebesar jumlah di dua kuitansi tersebut, atas penyerahan uang tersebut makanya saksi YUSNIDAR membuat kedua kuitansi tersebut, dan saksi YUSNIDAR tidak mengetahui dipergunakan untuk apa seluruh uang tersebut oleh terdakwa HARUN, S.Pdi dan sesuai keterangan saksi YUSNIDAR bahwa sampai

PE

dengan pelaksanaan Pilgubsu terdakwa HARUN, S.Pdi tidak pernah menyerahkan kembali seluruh uang senilai di kedua kuitansi tersebut dan tidak pernah memberikan Bukti Laporan Pertanggungjawaban penggunaan uang atas uang yang diberikan oleh saksi YUSNIDAR kepada terdakwa HARUN, S.Pdi, dan menurut keterangan saksi YUSNIDAR bahwa natara saksi YUSNIDAR dan terdakwa HARUN, S.Pdi tidak pernah ada hubungan kerjasama dalam bidang usaha apapun dan tidak ada hutang piutang antara saksi YUSNIDAR dan terdakwa HARUN, S.Pdi.

Bahwa perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi bersama-sama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR yang telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pemotongan-pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara pada


halaman 66

ME DA N

kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, telah tidak sesuai dan bertentangan dengan :


2). Undang-undang

Republik

GI

dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Indonesia

Nomor

1

tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam

ING

Negara/Daerah;

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran

NT

atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. 3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Pasal 10 ayat (4) :

ILA

Penyelenggara Pemilihan Umum

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu

NG AD

Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;


PE

c. menyampaikan

semua

informasi

penyelenggaraan

Pemilu

kepada

masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

e. menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

semua

kegiatan





halaman 67

ME DA N

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; i.

membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat

GI

j.

kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

l.

ING

k. melaksanakan keputusan DKPP; dan


NT

4). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

ILA

Pasal 4

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab

NG AD

dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pasal 132

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan

PE

oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 21 Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan Langsung Bendahara.


halaman 68

ME DA N


c. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola. d. Bertanggung

jawab

secara

pribadi

dilaksanakannya.

atas

pembayaran

yang

f.

GI

e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara.

ING

Pasal 22

Atasan langsung bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi :

NT

a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran; b. menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;

c. melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan

ILA

perundangundangan;

d. melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

NG AD

e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala

Daerah

KPU

Provinsi

dan

KPU

Kabupaten/Kota

bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Atasan Langsung bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslu.

PE

Pasal 23

Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala DaerahKPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Bendahara Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 28 KPU

Kabupaten/Kota

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota. 6). Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 900-8035 dan 1051/KPU.Prov-002/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012, dan Nomor 900/11765/2012 dan 1720/KPU.Prov-002/VIII/2012 tanggal 26 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 69

ME DA N

November 2012, Nomor 900-509 dan 166/KPU.Prov-002/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.


GI

b. Pasal 5 ayat 2 yang NPHD Bendahara adalah pegawai negeri sipil yang memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah. 7). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja

ING

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

NT


(1) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat

ILA

(1), mempunyai tugas:

a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke

NG AD

dalam;

c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/ Kota; dan d. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.

PE

8). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pembantu Dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu Di KPU Kabupaten/Kota SeSumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Dan 2013. Pada Diktum Memutuskan, menetapkan : Bagian Kedua : Bendahara Pembantu sebagaimana dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1.



halaman 70

ME DA N

2.


3.


4.

Bertanggungjawab

secara

pribadi

atas

dilaksanakannya.

pembayaran

yang


6.

Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung

GI

5.

Bendahara.

ING

Atasan Langsung Bendahara Pembantu sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab : Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran.

2.


3.



ILA

4.

NT

1.

dan wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. 5.

Atasan Langsung Bendahara Pembantu Pemilu gubernur dan Wakil

NG AD

Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Atasan Langsung Bendahara.



PE


Kerugian

Keuangan

Negara

Dugaan

Kasus

Penyimpangan

Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013, disebutkan bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / daerah pada kasus Penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013 sebesar Rp. 175.864.925,00 dengan perhitungan sebagai berikut : No. I

Uraian Bukti

Yang

Tidak

Jumlah (Rp.) Dapat

Dipertanggungjawabkan 1.

Dana yang diterima dari KPU Provinsi

7.258.018.406,00

Sumut untuk KPUD Labuhanbatu Utara


halaman 71

II

Pajak Tidak Disetor Ke Kas Negara

ME DA N

1.

Pajak yang dipungut

155.076.707,00

2.

Pajak yang disetor

3.


III

Transfer

2.

Bukti yang dapat dipertanggungjawabkan

3.

Sisa dana

4.


6.626.704.921,00

631.313.485,00

yang

(529.993.485,00)

tidak

dapat

101.320.000,00

GI

dipertanggungjawabkan (I)

(90.531.782,00)

ING

PUMK

64.544.925,00

ke

Bendahara

10.000.000,00

Pembantu KPU Labuhanbatu Utara (III) Kerugian Keuangan Negara (I + II + III)

175.864.925,00

NT

IV

Bahwa perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi bersama-sama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR telah tidak sesuai dan bertentangan dengan :

ILA

1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman

Daerah. Pasal 21

NG AD

Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai

PE

dengan perintah bayar atasan Langsung Bendahara.


c.


d. Bertanggung

jawab

secara

pribadi

atas

pembayaran

yang



2).

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 900-8035 dan 1051/KPU.Prov-002/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012, dan Nomor 900/11765/2012 dan 1720/KPU.Prov-002/VIII/2012 tanggal 26


halaman 72

ME DA N



GI


ING

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

NT

dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya pada kegiatan pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan

ILA

Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 175.864.925,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat

NG AD

ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sesuai hasil pemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR- 7/PW02/5/2015 tanggal 2 Februari 2015 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

------ Perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

PE

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR: ----- Bahwa terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2896/Kpts/KPU-Prov-002/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara bersama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd. selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 367/Kpts/Setjen/Tahun 2011 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 73

ME DA N

tanggal 9 Juni 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara dan selaku Atasan Langsung Bendahara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tanggal 31

GI

Agustus 2012 serta selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor :


2012

tanggal

2

Januari

2012

tentang

Pada

Komisi

Pemilihan

Umum

ING

Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Provinsi

Dan

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2012 dan berdasarkan juga Surat

NT

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/SJ/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 Perihal Penunjukan Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan bersama dengan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Komisi Pemilihan Umum

ILA

Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tanggal 31 Agustus 2012, pada waktu-waktu bulan Agustus tahun 2012 sampai

NG AD

dengan bulan Mei tahun 2013, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara di Jalan Serma Ghazali No. 08 Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau


lain

yang

berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung

PE

Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, sebagai “pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: ------------

Bahwa pada tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara melakukan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara


halaman 74

ME DA N

(Pilgubsu) dan untuk melakukan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara membuat Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, sebagai dasar bagi

GI

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan kegiatan Pilgubsu tersebut. -

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

ING

Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan dana hibah ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 7.258.018.405,- (tujuh

NT

milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu empat ratus lima rupiah) untuk kegiatan terhitung bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 dan pencairan uang dari Rekening milik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ke Rekening Komisi Pemilihan

ILA

Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor rekening 211 01.02.000055-0 atas nama KPU Labuhanbatu Utara yang pencairannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

Tahap I tanggal 24 September 2012 sebesar Rp1.233.243.167,00 (satu

NG AD

1.

milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah). 2.


3.

Tahap III tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp4.964.173.239,00 (empat

PE

milyar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah.

-

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, saksi Drs. ABD. RAJAB, M.M selaku Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Pembantu dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu di KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. SK tersebut menetapkan untuk unit kerja KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah: No

Nama/NIP

Jabatan

Jabatan Penyelenggaraan Pilgub dan Wagubsu

1

YUSNIDAR

Staf

Bendahara Pembantu

197408101998120001 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 75


Sekretaris

196808011995121001

Labuhanbatu Utara

-

ME DA N

2

KPU Atasan

Langsung

Bendahara

Bahwa pada tanggal 28 September 2012, terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diangkat berdasarkan Surat

2896/Kpts/KPU-Prov-002/2010

GI

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : tentang

Pengangkatan

Anggota

Komisi


ING

Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara,

1). HARUN, S.Pdi, sebagai Ketua.

2). Drs. KHAIRUDDIN MARPAUNG, sebagai anggota.

NT

3). HABIBULLAH, SP, sebagai anggota.

4). MARULI SITORUS, sebagai anggota. 5). Drs. JUANIDI, sebagai anggota.

telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0020/Kpts/KPU-LBU/IX/2012

ILA

tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada KPU Labuhanbatu Utara Tahun 2013.

NG AD

SK tersebut membentuk dan mengangkat PPK sebagai berikut : Nama Kecamatan

PPK

1

Kulauh Hulu

Muhammad Ramadhan

2

PE

No

Kualuh Selatan

Andi Santiago, SE Lusi Arrianingsih,S.Ag Siswa Rubiono, SH Sri Sa’dah, Amd.AL Agus Asno Yenli Zulka Siti Rahayu, S.Pd Edi Ikhwan Putra Jaya

3

Na IX-X

Zulpan Hadi Henni Herawati Hermansyah Putra Situmorang Roni Situmorang Indra Lubis

4

Aek Natas

Mukhlis Naibaho, S.Pdi Julpiadi Tanjung Widodo


halaman 76

ME DA N

Samuki, S.Pdi Darmawati 5

Aek Kuo

Amas Ritonga, S.Pd Haposan Simbolon Eliadi Marpaung

Pangihutan Pasaribu

6

GI

Jumahat Tanjung Marbau

Pangihutan

ING

Muji Wahono

Edi Koko Herianto Roiruddin Sagala Nasrun

Kualuh Hilir

Yahdin

NT

7

Basri Jalaluddin Ahmad Yani

ILA

Sudarso SYR

Kualuh Leidong

NG AD

8

Bahrum Jamil Hidayat Zainuddin, S.Ag Jemmi Carter Pardosi Safrin Ritonga, SH Herwadi

Didalam SK tersebut menetapkan masa kerja PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara delapan bulan terhitung sejak Oktober 2012 s.d Mei 2013. Bahwa pada tanggal 29 September 2012, terdakwa HARUN, S.Pdi selaku

PE

-

ketua KPU Labuhanbatu Utara membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 0021/Kpts/KPU-LBU/IX/2012 tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. -


Utara

menerbitkan

Surat

Keputusan

Nomor

274/192.a/TAPEM/2012 tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu Utara pada pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, sebagai berikut: No

Nama

Nama/NIP

Instansi Induk

Kecamatan


halaman 77

Kulauh Hulu

ME DA N

1


Sekretaris Kec. Kualuh Hulu

NIP: 196208051987121001 2

Na IX-X

Nuraisyah, SE


NIP: 19621005198622003 Aek Kuo

4

Ismael Efendi Rambe

Aek Natas

Kasi

Kesos

dan

Penmas

NIP 196812011989031005

Kantor Kec. Aek Kuo

Sukri


GI

3

NIP: 196009101983021003 5

Kualuh Hilir

Samsudin, SE

Sekretaris Kec. Kualuh Hilir

6

Marbau

Diapari, SE

ING

NIP: 196301021989031006


NIP: 196308251985031004

Kualuh Leidong

Haidir Siregar

NT

7

131888678

-

Kualuh Selatan

SDN

Pulai

Dalam

114614

Teluk

Kec.

Kualuh

Pemerintahan

Kantor

Leidong

H. Darwin Rambe

Kasi

NIP: 195812311986021021

Kec. Kualuh Selatan

ILA

8

Guru


NG AD

002/X/2012 tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. SK tersebut menetapkan PUMK di PPK yaitu: No

Nama Kecamatan

Nama

NIP

Kulauh Hulu

Wiraningsih

197705082006042000

2

Kualuh Selatan

Bilmar Sinurat

19761115201001000

3

Na IX-X

Tanta Edison Sembiring, 197812012007011000

4

PE

1

SE

Aek Kuo

M. Iqbal Panjaitan

197811282001031000

Aek Natas

Zupri

197002021993031000

Marbau

Amaluddin

196104161983121000

7

Kualuh Hilir

Syarifuddin

10188038

8

Kualuh Leidong

Adiyono

198402172007121000

5 6

SK tersebut menetapkan masa kerja PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara selama delapan bulan terhitung sejak Oktober 2012 s.d Mei 2013 dan Sekretaris PPK sebagai atasan langsung PUMK. PUMK mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 

melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara pembantu.


halaman 78

ME DA N



wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.



bertanggungjawab atas isi keselamatan kas yang dikelola.



bertanggungjawab

secara

pribadi

dilaksanakannya.

pembayaran

yang

membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang.



bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.

GI



Bahwa mekanisme penyaluran dana hibah dari KPU Provinsi Sumatera Utara

ING

-

atas

tersebut sesuai dengan kebutuhan tahapan pemilu dan tahapan bulannya, dengan cara dari PPK mengajukan permintaan ke Bendahara KPU selanjutnya bendahara KPU mengeluarkan permintaan PPK sesuai dengan pagu yang

NT

sudah ada dan dana tersebut langsung diserahkan kepada bendahara PUMK (kecamatan) dan selanjutnya bendahara kecamatan mendistribusikan dana tersebut kepada PPS (Desa) dan KPPS diwilayahnya, dan yang bertugas

ILA

membayarkan uang kehormatan/ honorarium PPK se Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan selaku Atasan Bendahara melalui Bendahara Pembantu Pilgubsu Wagubsu tahun 2013 yaitu saksi YUSNIDAR. Bahwa

dalam

pelaksanaannya

NG AD

-

sesuai

dengan

Pertanggungjawaban

Penggunaan Dana Hibah yang dibuat oleh Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa Dana Hibah yang diterima oleh Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut dipergunakan untuk biaya Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dan biaya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan perincian dana yang

PE

diserahkan sesuai dengan kuitansi / Tanda Terima penyerahan yang ditanda tangani oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara, saksi YUSNIDAR dan ditanda tangani oleh penerima (PUMK PPK), sebagai berikut : 1.

Biaya untuk sekretariat KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara sesuai Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.240.367.625,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp. 990.143.652,-.

2.

Kecamatan Kualuh Hulu sebesar Rp. 1.052.908.000,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.1.015.340.000,-.


halaman 79

ME DA N

3.

Kualuh Selatan sebesar Rp. 921.724.600,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp. 886.406.600,-.

4.

Kecamatan Aek Natas sebesar Rp. 672.801.800,- , yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar

5.

GI

Rp.637.483.800,-.

Kecamatan NA IX-X sebesar Rp. 824.377.720,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar

6.

ING

Rp.787.209.720,-.

Kecamatan Marbau sebesar Rp. 901.259.680,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar

7.

NT

Rp.852.654.180,-.

Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp. 566.574.280,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.540.256.280,-.

Kecamatan Kualuh Hilir sebesar Rp. 574.554.500,-, yang diserahkan

ILA

8.

sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.550.486.500,-.

Kecamatan Kualuh Ledong sebesar Rp. 503.450.200,-, yang diserahkan

NG AD

9.

sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.479.382.200,-.

Total Jumlah penyerahan dana sesuai dengan yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp. 6.739.362.921,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu

PE

rupiah), sedangkan sisa dana hibah sebesar Rp. 518.655.485,- ( Rp. 7.258.018.405,- - Rp. 6.739.362.921,-) adalah merupakan dana yang peruntukannya untuk Pilgubsu Putaran II, karena tidak ada Pilgubsu Putaran II maka dana tersebut tidak dipergunakan / realisasikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan uang tersebut pada tanggal 29 Mei 2013 disetorkan kembali ke Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara. -

Bahwa pada saat persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam hal persiapan kotak suara untuk pencoblosan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Sekretariat Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Labuhanbatu

Utara

melakukan

peminjaman dan atau permintaan Kotak Suara dan Bilik Suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagai Kabupaten induk (sebelum pemekaran) dari Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas permintaan tersebut Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 80

ME DA N

selanjutnya diserahkan Kotak Suara sebanyak 818 dan bilik suara sebanyak 1636 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ke Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara. -

Bahwa atas penyerahan peminjaman kotak suara tersebut tenyata terdapat beberapa kotak suara yang belum dirakit masih dalam bentuk lembaran

GI

(namun tidak diketahui jumlahnya secara pasti) dan untuk merakitnya diperlukan baut, namun pada waktu peminjaman tersebut Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tidak menyerahkan baut-baut untuk

ING

merakit kotak suara yang belum dirakit/masih lembaran tersebut kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga Sekretariat

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Labuhanbatu

Utara

NT

membutuhkan baut untuk merakit kotak suara yang belum dirakit. Selanjutnya atas kondisi kotak suara tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara menyampaikan permasalahan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara

ILA

diantaranya terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara dan

-

NG AD

saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu. Bahwa atas permasalahan tersebut selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara mengadakan rapat/pertemuan (yang waktu tepatnya sudah tidak dapat diketahui dengan pasti) dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diikuti oleh diantaranya terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH, SP,

PE

Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR, dalam rapat tersebut kemudian dibicarakan permasalahan adanya beberapa kotak suara yang belum dirakit (namun jumlahnya tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan perhitungan secara pasti jumlah kotak suara yang belum dirakit), dan untuk merakit kotak suara tersebut diperlukan adanya baut, atas permasalahan tersebut disampaikanlah oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd bahwa didalam anggaran tidak ada pengadaan baut, oleh karenanya maka pengadaan baut tersebut tidak dapat disediakan dananya dari anggarananggaran yang ada di KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, oleh karena itu maka harus dicarikan solusi mengenai pengadaan baut tersebut. Setelah terjadi pembicaraan-pembicaraan maka diputuskanlah oleh seluruh pihak yang mengikuti rapat, yaitu diputuskan dan disepakati oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 81

ME DA N

MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bahwa dana pembelian baut tersebut akan dibebankan kepada dana anggaran masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dana tersebut dihimpun atau dikumpulkan dengan cara akan dilakukan pemotongan

GI

dana pada setiap pencairan dana yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan jumlah dana pemotongan berbedabeda sesuai dengan besaran anggaran dana Panitia Pemilihan Kecamatan

ING

(PPK) yang diberikan tersebut. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd, terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR tidak

NT

melakukan inventarisir terlebih dahulu mengenai kebutuhan baut untuk perakitan kotak suara yang diperlukan, berapa harga perbuah baut tersebut dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan, sehingga karena tidak dilakukannya inventarisir tersebut maka untuk menentukan jumlah pemotongan dana dari

ILA

masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) jumlahnya ditentukan sepihak oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu

NG AD

bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara. -

Bahwa kemudian saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu

PE

Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara tidak ada melakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sehingga pemotongan dana akan dilakukan secara sepihak dan akan diberitahukan hanya pada saat setiap pencairan dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). -

Bahwa kemudian sebagai pelaksanaan dari kesepakatan antara saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd, terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR untuk melakukan

pemotongan

dana

dari

masing-masing

Panitia

Pemilihan

Kecamatan (PPK), maka sebagai orang yang melaksanakan pemotongan tersebut dilakukan oleh saksi YUSNIDAR dengan diketahui dan disetujui oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi.


halaman 82

ME DA N

-


Gubernur

Sumatera

Utara

tahun

2013

saksi

YUSNIDAR melakukan pemotongan terhadap seluruh dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) penerima yang jumlahnya tidak sama satu sama

GI

lain dengan alasan dana tersebut untuk pembelian baut sesuai kesepakatan antara saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bersama terdakwa S.Pdi

sebagai

Ketua

KPU

Kab.

ING

HARUN,

Labuhanbatu

Utara,

Sdr.

HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masingmasing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara. Bahwa selain alasan

NT

adanya kesepakatan sebagaimana tersebut diatas, saksi YUSNIDAR juga mengatakan kepada masing-masing Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan atau Sekretaris PPK dan PUMK (Pemegang Uang Muka Kecamatan) yang mengambil uang dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

ILA

bahwa alasan pemotongan tersebut adalah atas perintah atasannya (yang dimaksud adalah saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab.

NG AD

Labuhanbatu Utara), saksi YUSNIDAR juga mengatakan alasan-alasan lainnya seperti pemotongan dilakukan untuk uang administrasi, uang, minum, uang lelah dan atau uang ketik. Kemudian untuk melaksanakan pemotongan tersebut saksi YUSNIDAR sebagai Bendahara Pembantu yang bertugas menyerahkan langsung secara tunai dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kepada masing-masing Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan

PE

(PPK), dan atau Sekretaris PPK dan PUMK menyerahkan dana dengan jumlah yang lebih kecil dari kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang ditanda tangani oleh setiap penerima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bahwa pada saat saksi YUSNIDAR setiap melakukan pemetongan dana anggaran Panitia

Pemilihan

Kecamatan

(PPK),

maka

Ketua

Panitia

Pemilihan

Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan keberatan dan tidak mau dilakukan pemotongan, namun saksi YUSNIDAR tetap melakukannya dengan cara uang tunai yang diberikan kepada penerima dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah uang yang jumlahnya telah dilakukan pemotongan. -

Bahwa terhadap alasan-alasan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR selain alasan pemotongan untuk pembelian baut, seperti alasan


administrasi, uang, minum, uang lelah dan atau uang ketik, alasan-alasan itu Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 83

ME DA N

dipergunakan oleh saksi YUSNIDAR untuk melakukan pemotongan menurut saksi YUSNIDAR adalah karena kehendak atasannya yaitu saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara. -

Bahwa atas setiap waktu dilakukan pemotongan dana anggaran Panitia

GI

Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh saksi YUSNIDAR, maka setiap Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan keberatan dan

ING

melaporkan perbuatan pemotongan tersebut kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, namun atas setiap laporan

NT

pemotongan tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara tidak menanggapinya dan hanya berkata nanti akan dibicarakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan akan

diupayakan

dana

ILA

nanti

pemotongan

tersebut

uangnya

akan

dikembalikan. Jawaban saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi seperti tersebut disampaikan karena saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan

NG AD

terdakwa HARUN, S.Pdi adalah orang yang menghendaki dan meminta untuk dilakukan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR tersebut. Setelah adanya laporan dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai keberatan dilakukannya pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan

PE

Kecamatan (PPK), ternyata pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada setiap pencairan masih terus dilakukan sampai dengan kemudian para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara melapor kembali dan mendesak saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghentikan pemotongan tersebut dan mengembalikan uang yang telah sebelumnya dilakukan pemotongan, namun upaya para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak ditanggapi dan tidak ditindak lanjuti oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, dan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tetap terus dilakukan.


halaman 84

ME DA N

-

Bahwa selanjutnya menjelang akhir pelaksanaan kegiatan dimana setiap dana anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dana anggaran

Panitia

Pemilihan

Kecamatan

(PPK)

harus

dibuat

pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya yang akan diserahkan / dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara,

GI

sehingga laporan keuangan dan laporan kegiatan penggunaan dana tersebut harus dibuat sesuai dengan pagu anggaran dan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan

ING

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka untuk memenuhi pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan penggunaan dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 tersebut

NT

selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi YUSNIDAR membuatkan kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan

ILA

(PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang tidak ada pemotongan uang/dana seperti yang secara nyata

NG AD

dilakukan oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi YUSNIDAR, dengan cara membuat kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam Pagu Anggaran / Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR meminta /

PE

menyuruh setiap PUMK Kecamatan / Sekretaris PPK untuk menandatangani kuitansi / tanda terima penyerahan uang tersebut yang telah sesuai dengan Pagu Anggaran / RAB dengan alasan agar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan klop atau cocok dengan anggaran yang sebenarnya, atas perkataan tersebut maka setiap PUMK Kecamatan dan Sekretaris PPK tidak berani untuk melawan kembali atau tidak melaksanakannya karena telah menganggap akan sia-sia saja seperti yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka selanjutnya setiap PUMK Kecamatan dan Sekretaris PPK menandatanganinya dihadapan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bertempat di ruangan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd yaitu ruangan Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara. Bahwa dalam setiap saksi YUSNIDAR melakukan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maka saksi YUSNIDAR selalu melaporkan hasil pemotongan tersebut kepada saksi Drs. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 85

ME DA N

YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara, adapun rincian dan cara pemotongan dana-dana tersebut serta cara untuk menutupinya didalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk Kecamatan Kualuh Hulu

GI

yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu KPU Labuhan Batu Utara sebesar Rp. 1.052.908.000,00, dalam beberapa

ING

tahap pencairan dana tersebut oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu melakukan pemotongan yaitu :

Bulan Oktober 2012 saat pencairan dana sebesar Rp.170.943.000,00

NT




Data. 

ILA

dana Belanja Akomodasi rapat kerja PPK dengan panitia Pemutahiran


NG AD


sehingga

PUMK

Kecamatan

Kualuh

Hulu

menanggulangi dana yang dipotong tersebut dengan mengambil sebesar Rp. 16.700.000,00 yang diambil dari dana sewa tenda, meja dan kursi sebanyak Rp. 100.000,00 per TPS per TPS, Jumlah TPS Kualuh Hulu 167 TPS x Rp. 100.000,00 dan jumlah uang tenda dan

PE

kursi

yang

dipotong

adalah

Rp.

16.700.000,00

dan

dari



sebagai berikut: Pos

No 1

Belanja

raker

akomodasi

PPK

PAGU

DIPOTONG

DIBAYAR

(Rp)

(Rp)

(Rp)

25.570.000,00

1.000.000,00 24.570.000,00

dengan PPDP 2

Pembentukan

115.230.000,00 16.700.000,00 98.530.000,00

PPK,PPS dan KPPS 3

Pengangkutan/transp

58.450.000,00

6.300.000,00 52.150.000,00


halaman 86

ME DA N

ortasi logistic



Bahwa PUMK Kecamatan Kualuh Hulu menitipkan setoran pajak sebesar Rp. 39.435.855,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) kepada saksi YUSNIDAR dengan alasan bahwa PUMK Kualuh Hulu tidak memiliki

GI

NPWP dan yang memiliki NPWP adalah saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu, akan tetapi uang pajak tersebut tidak ada disetorkan dan tidak ada bukti penyetoran uang setoran pajak

ING

tersebut.

2. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk Kecamatan Kualuh Hilir yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU

NT

Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu KPUD Labuhan Batu Utara sebesar Rp. 1.052.908.000,00, dalam beberapa tahap pencairan dana tersebut oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu dilakukan pemotongan yaitu : Pemotongan

untuk

ILA



pembelian

Baut

Kotak

Suara

sebasar

Rp.12.000.000,- sehingga untuk menutupi pemotongan yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR, PUMK Kecamatan Kualuh Hilir memotong pos

NG AD

sebagai berikut :

No

Pos

PAGU

DIPOTONG

DIBAYAR

(Rp)

(Rp)

(Rp)

1


400.000,00

300.000,00

100.000,00

2


450.000,00

350.000,00

100.000,00

3

Surat

500.000,00

200.000,00

300.000,00

1.050.000,

350.000,00

700.000,00

918.000,00

500.000,00

418.000,00

1.400.000,

1.000.000,0

400.000,00

2.905.000,

2.000.000,0

905.000,00

1.500.000,

1.250.000,0

250.000,00

1.800.000,

1.350.000,0

450.000,00

ATK

PPK

No.

PE

25/SET/PPK-KH/III/2013

4

Surat

ATK

PPS

No.


5


6

Surat Biaya Rapat Desa No:

12/SET/PPS-

KH/III/2013 7

Surat BIMTEK KPPS No. 19/SET/PPK-KH/II/2013

8

Surat

Pendistribusian

Logistik Desa Teluk Binje No: 29/SET/PPK/KH/2013 9

Surat

Pendistribusian

Logistik Desa Teluk Kuala Bangka

No:


halaman 87

ME DA N

29/SET/PPK/KH/2013 10

Surat

Pendistribusian

Logistik

Desa

1.350.000,

1.000.000,00

350.000,00

1.350.000,

1.000.000,00

350.000,00

1.950.000,

1.000.000,00

950.000,00

1.500.000,

1.000.000,0

500.000,00

2.100.000,

450.000,00

1.650.000,

20.073.000

12.000.000,

8.073.000,0

Sungai

Sentang

No:

29/SET/PPK/KH/2013 Surat

Pendistribusian

Logistik

Desa

Sungai

Apung

No:


Pendistribusian

Logistik

Desa

ING

12

GI

11

Tanjung

Mangedar

No:


Pendistribusian

NT

13

Logistik Desa Teluk Pie No: 29/SET/PPK/KH/2013 14

Surat

Pendistribusian Kelurahan

ILA

Logistik Kampung

Mesjid

No:

29/SET/PPK/KH/2013 Total Jumlah

Bahwa PUMK Kecamatan Kualuh Hilir juga menitipkan setoran Pajak

NG AD



kepada saksi YUSNIDAR sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi uang pajak tersebut tidak ada disetorkan dan tidak ada bukti penyetoran atas uang setoran Pajak tersebut; 3. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk kecamatan NA IX-X yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU

PE

Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR Bendahara Pembantu sesuai dengan tanda terima, diterima utuh sebesar Rp. 824.377.720,- dengan cara pencairan bertahap, namun ketika pencairan dana dilakukan pemotongan oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) menurut saksi YUSNIDAR uang pemotongan tersebut adalah uang untuk membeli baut kotak pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera utara tahun 2013, selain itu juga terdapat uang untuk pembayaran pajak yang diserahkan kepada saksi YUSNIDAR namun tidak dibayarkan oleh saksi YUSNIDAR sebesar Rp. 19.109.070,00, dengan jumlah uang yang dipotong saksi YUSNIDAR dan uang pajak PPK Kecamatan NA IX – X yang tidak dibayarkan sebagai berikut : Uraian

Jumlah (Rp)

Pajak

19.109.070,00


halaman 88

11.000.000,00

Total



ME DA N

Uang Baut

30.109.070,00

Bahwa untuk menutupi pemotongan yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR sebesar Rp. 11. 000.000,00 dengan alasan digunakan untuk

uang

baut,

PUMK

Kecamatan

NA.

IX-X

mempertanggungjawabkan secara tidak benar biaya logistik, yaitu: Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Pulo Jantan ke KPPS

GI

-

sebanyak 12 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar

ING

Rp. 2.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 1.200.000,00. -

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Pematang ke KPPS

NT


Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Sei Raja ke KPPS

ILA

sebanyak 11 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 2.200.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 1.100.000,00. Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Hatapang ke KPPS

NG AD

-

sebanyak 4 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 800.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 400.000,00.

-

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Simpang Merbau ke

KPPS sebanyak 9 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang

PE

sebesar Rp. 1.800.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 900.000,00.

-



-

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Kampung Pajak ke KPPS sebanyak 7 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 1.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 700.000,00.

-

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Batu Tunggal ke KPPS sebanyak 12 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 2.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 1.200.000,00.


halaman 89

ME DA N

-

Dana pendistribusian logistik PP dari Kelurahan Aek Kota Batu ke KPPS sebanyak 11 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 2.200.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 1.100.000,00.

-


GI


ING

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Perkebunan Berangir ke KPPS sebanyak 6 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 1.800.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima

NT

oleh Ketua PPS sebesar Rp. 900.000,00. -

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Pasang Lela ke KPPS sebanyak 7 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 1.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh



ILA

Ketua PPS sebesar Rp. 700.000,00. Terhadap uang pajak sebesar Rp. 19.019.070 telah dititipkan kepada saksi

YUSNIDAR

dan

terdapat

kuitansi

tanda

terima

yang

NG AD

ditandatangani oleh saksi YUSNIDAR tanggal 20 Mei 2013, akan tetapi uang pajak tersebut tidak ada disetorkan dan belum ada bukti penyetoran pajak yang diberikan kepada yang bersangkutan. Rincian pajak yang telah dipungut adalah: Bulan

1

Oktober 2012

2

November 2012

875.803,00

3

Desember 2012

5.075.856,00

4

Februari 2013

6.194.611,00

5

Maret 2013

2.029.900,00

6

April 2013

1.525.900,00

PE

No

Jumlah

Jumlah (Rp) 3.425.000,00

19.109.070,00

4. Bahwa PUMK PPK Kecamatan Aek Natas menerima dana untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera tahun 2013 dari KPUD Labuhan Batu Utara sebesar Rp. 681.357.500,00 yang diterima secara bertahap, tahap pertama diterima oleh PPK dan PUMK Kecamatan Aek Natas sebesar Rp. 247.244.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 01 Maret 2013 selanjutnya tahap kedua menerima dana sebesar Rp. 154.186.000,(seratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang diterima tanggal 04 Maret 2013, namun saat itu tanda terimanya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 90

ME DA N

berupa akumulasi dana kegiatan Januari s/d Maret 2013 sebesar Rp. 401.430.000,- (empat ratus satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa dana hibah Pilgubsu tahun 2013 untuk Kecamatan Aek Natas dari bulan Oktober s/d Desember 2012 diterima secara utuh sedangkan untuk bulan Januari s/d Maret 2013 yang pencairannya dilakukan 2 (dua) tahap

GI

yaitu pada tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp. 247.244.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan tanggal 04 Maret 2013 sebesar Rp. 401.430.000,- (empat ratus satu juta

ING

empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tahapan pencairan dana, saksi YUSNIDAR melakukan pemotongan terhadap dana yang diperuntukkan sebagai pelaksana

NT

kegiatan dan honor PPK Kecamatan Aek Natas, dan untuk menutupi pemotongan tersebut PUMK PPK Kecamatan Aek Natas membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan dengan beberapa bagian pada

1.

ILA

laporan yang isinya tidak benar yaitu sebagai berikut : Bulan Oktober 2012 dilakukan pemotongan sebesar Rp. 500.000,dengan alasan untuk biaya administrasi, pemotongan tersebut

NG AD

diketahui juga oleh Sekretaris PPK dan juga disetujui oleh Ketua PPK Kecamatan Aek Natas, sehingga untuk menutupi pemotongan tersebut PUMK dan Sekretaris PPK mengambil dana dari Pos ATK Kecamatan sebesar Rp. 500.000,- untuk bulan Oktober 2012. 2.

Bulan Nopember 2012, dana penggandaan dan pengetikan formulir tidak dibayarkan oleh saksi YUSNIDAR dengan alasan dana tersebut

PE

sudah diserahkan kepada Ketua PPK kecamatan Aek Natas sebesar Rp. 7.620.000,00, sehingga untuk menutupi pemotongan tersebut PUMK dan Sekretaris PPK menutupi anggaran tersebut maka menutupinya dengan anggaran yang diambil dari Pos Perjalanan Dinas PPK, Pos Makan minum rapat di tingkat PPK dan Pos Belanja Pulsa tingkat PPK. 3.

Bulan Februari 2013, pada saat pencairan dana, saksi YUSNIDAR meminta dana Administrasi sebesar Rp. 1.000.000,00 kepada PUMK Kecamatan Aek Natas dan diketahui oleh Sekretaris PPK Aek Natas sehingga untuk menutupi kekurangan dana yang dipotong tersebut PUMK mengambil dari Pos dana ATK bulan Januari dan Bulan Februari 2013.

4.

Bulan Maret 2013, pada saat pencairan dana, saksi YUSNIDAR dihadapan Sekretaris dan Ketua PPK Kecamatan Aek Natas kembali


halaman 91

ME DA N

memotong dana untuk Kecamatan Aek Natas dengan alasan untuk biaya pembelian Baut Kotak Suara pada Pilgubsu 2013 sebesar Rp. 9.000.000,00, sehingga untuk menutupi dana yang dipotong tersebut PUMK atas persetujuan Sekretaris mengambil dari dana pos Logistik dari Desa ke TPS.

GI

5. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk PPK Kecamatan Merbau untuk melaksanakan kegiatan Pilgubsu 2013 dari KPUD Labuhanbatu Utara adalah sebesar Rp. 901.259.680,- akan tetapi dana yang sebenarnya

ING

diterima sebesar Rp. 852.654.180,00. yang diterima secara bertahap, pada penerimaan bulan Maret 2013, terdapat penyaluran dana dari KPU Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 320.518.000,00. Dari dana tersebut,

NT

dilakukan pemotongan oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu sebesar Rp. 9.000.000,00 dengan alasan untuk biaya pembelian baut Kotak Suara, sehingga hanya menerima Rp. 311.518.000,00. Untuk menutupi pemotongan sebesar Rp. 9.000.000,00 yang dilakukan oleh

ILA

saksi YUSNIDAR, PUMK Kecamatan Marbau melakukan pemotongan terhadap biaya logistik dimana anggaran Rp. 35.000.000,00 namun yang bersangkutan mencari sewa pengangkutan untuk logistik sebesar Rp.

NG AD

26.000.000,00 ;

6. Bahwa PPK Kecamatan Aek Kuo menerima dana untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera tahun 2013 dari KPUD Labuhan Batu Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 566.574.280,yang diserahkan kepada PUMK Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp.

PE

540.256.280,- yang diterima secara bertahap dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku bendahara Pembantu Pilgubsu Wagubsu 2013, bahwa pada saat proses pencairan saksi YUSNIDAR melakukan pemotongan dana untuk Kecamatan Aek Kuo oleh sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Maret 2013 sebelum dilaksanakan Pilgubsu, dengan alasan pemotongan dana sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah pembelian Baut Kotak suara dan tidak ada tanda terimanya. Bahwa untuk menutupi pemotongan tersebut, PUMK Kecamatan Aek Kuo membebankan pada anggaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.700.000,00 dan dari uang lembur PPK dan Sekretariat PPK pada bulan Maret 2013 sebesar Rp. 7.200.000,00. Bahwa honor PPK dan PPS untuk bulan April diserahkan oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara pembantu KPUD Labuhanbaru Utara pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 92

ME DA N


7. Bahwa PPK Kecamatan Kualuh Selatan menerima Dana untuk kegiatan Pilgubsu 2013 dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai pagu

GI

Anggara adalah sebesar Rp. 921.724.600,- akan tetapi yang diterima sebenarnya dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku bendahara Pembantu

ING

adalah sebesar Rp. 886.406.600,00.

Bahwa terhadap seluruh penerimaan dana tersebut, Bendahara Pembantu yaitu saksi YUSNIDAR melakukan 2 (dua) kali pemotongan yaitu untuk

NT

dana bulan Oktober s/d Desember 2012 PUMK Kualuh selatan menerima dana secara utuh dan dilakukan pemotongan pada bulan Desember 2012 sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh saksi YUSNIDAR selaku Bandahara Pembantu KPUD Labuhanbatu Utara yang menurut bendahara

ILA

uang tersebut untuk keperluan KPU Labuhanbatu utara dan pemotongan kedua pada bulan Maret 2013 sebanyak Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) oleh Bendahara Pembantu KPU Labuhanbatu Utara yaitu

NG AD

saksi YUSNIDAR yang menurutnya dana tersebut untuk keperluan pembelian baut kotak suara, sehingga total pemotongan sebesar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah). Untuk menutupi pemotongan tersebut PUMK Kecamatan Kualuh Selatan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar dengan membebankan pada rincian biaya perjalanan dinas dan biaya pengangkutan

PE

logistik.

8. Bahwa dana Hibah Pilgubsu Tahun 2012/2013 untuk kecamatan Kualuh Leidong dari bulan Oktober s/d Desember 2012 PUMK Kecamatan Kualuh Ledong menerima secara utuh dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu

Utara dan

saksi YUSNIDAR selaku

bendahara Pembantu sebesar Rp. 79.564.000,-, selanjutnya pada bulan Januari 2013 saksi YUSNIDAR meminta agar PUMK Kecamatan Kualuh Leidong mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dengan alasan bahwa ada kelebihan uang pada saat penyerahan uang bulan Desember 2013, padahal senyatanya tidak ada kelebihan pembayaran, uang tersebut diminta oleh saksi YUSNIDAR, selanjutnya PUMK menelepon ketua PPK Kecamatan Kualuh Leidong dan Ketua PPK Kecamatan Kualuh Leidong mengatakan agar menyerahkan uang tersebut maka PUMK mengembalikan uang tersebut dengan cara transfer ke Rekening saksi YUSNIDAR melalui Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 93

ME DA N

bank BRI, sedangkan untuk bulan Januari s/d Maret 2013 pencairan dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 26 Februari 2013 yang Pertama sebesar Rp. 52.315.000,- dan yang Kedua pada tanggal 26 Febrauri 2013 juga sebesar Rp. 257.819.000,- ;

Bahwa saksi YUSNIDAR yang meminta untuk mengirimkan/transfer uang

GI

sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut langsung ke rekening atas nama YUSNIDAR nomor rekening 3534 01-000554-50-6 yang ditransfer pada

ING

tanggal 9 Januari 2013;

Bahwa PUMK Kecamatan Kualuh Leidong tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban keuangan terhadap pengelolaan dana hibah yang diterimanya sehingga tidak diketahui pemotongan tersebut dibebankan ke

-

NT

pos anggaran apa.

Bahwa selain perbuatan-perbuatan pemotongan dan pengurangan dana yang dilakukan oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU

ILA

Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara serta saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu kepada setiap PPK Kecamatan sebagaimana yang diuraikan diatas, pada

NG AD

sekitar bulan Pebruari 2013 juga terdapat upaya lain dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd melalui saksi YUSNIDAR untuk juga melakukan pemotongan pada tahapan pembayaran dibulan tersebut dengan terlebih dahulu menunda pembayaran, namun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diseluruh kecamatan melaporkan kepada terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara / Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa

PE

uang kehormatan/ honorarium PPK mulai dari Januari s/d Pebruari 2013 belum dibayarkan

padahal

Pemilihan

umum

sudah

dekat,

sehingga

KPU

mengadakan rapat pleno yang isinya memerintahkan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara

Pembantu

Pilgubsu

tahun

2013

pada

KPU

Kabupaten

Labuhanbatu Utara untuk memberikan dana penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 kepada bendahara Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu Utara maka kemudian KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan surat Berita Acara Nomor : 18/ BA/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara.


halaman 94

ME DA N

-

Bahwa pada setiap dilakukannya pemotongan-pemotongan dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh saksi YUSNIDAR maka selanjutnya saksi YUSNIDAR langsung melaporkan hasil pemotongan-pemotongan tersebut kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu

GI

Utara, selanjutnya setelah uang hasil pemotongan-pemotongan dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkumpul selanjutnya saksi YUSNIDAR kembali melaporkan uang pemotongan tersebut dan menyerahkan uang kepada saksi

ING

Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara atas permintaan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd, dan pada waktu itu juga saksi YUSNIDAR ada menyerahkan uang atas perintah saksi Drs. YAFIT HAM,

NT

M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara kepada saksi MARAILI sebesar Rp. 6.500.000,- sebagai uang atas pembelian baut kotak suara untuk merakit seluruh kotak suara yang masih lembaran/belum dirakit, atas pemberian uang tersebut selanjutnya saksi MARAILI membeli baut kotak suara

ILA

tersebut di Medan dengan harga @ Rp. 450,-, dan jumlah baut yang dibeli sebanyak 13.000 sehingga jumlah harga baut seluruhnya Rp. 450,- x 13.000 = Rp. 5.850.000,-, namun menurut keterangan saksi MARALI uang yang dipakai

-

NG AD

untuk membayar pembelian baut seluruhnya Rp. 5.750.000,-. Bahwa dengan dilakukannya pemotongan-pemotongan dan pembuatan kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang tidak benar dari saksi YUSNIDAR bersama-sama dengan dan atas kehendak saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara kepada setiap PUMK Kecamatan /

PE

PPK, ditambah lagi dengan adanya penyerahan dana dari saksi YUSNIDAR kepada setiap PUMK Kecamatan / PPK yang dilaporkan oleh setiap PUMK Kecamatan / PPK masih terdapat kekurangan-kekurangan dana lainnya yang diterima oleh setiap PUMK Kecamatan / PPK karena tidak sesuai dengan Pagu Anggaran / RAB, maka setelah berakhirnya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanggal 7 Maret tahun 2013, PPK kembali menanyakan kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara bahwasanya uang honorarium PPK belum juga dibayarkan dan bagaimana uang-uang dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah dipotong yang katanya akan dikembalikan hingga saat itu juga belum dikembalikan. Selanjutnya untuk menutupi perbuatan-perbuatan bahwa dilakukannya pemotongan-pemotongan dana oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 95

ME DA N

S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara serta saksi YUSNIDAR terhadap dana anggaran masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan alasan untuk uang pembelian baut, dan ditambahi alasan untuk uang administrasi, uang lelah, uang minum dan uang ketik adalah dilakukannya pemotongan-pemotongan

tersebut

atas

adanya

kepakatan

dan

GI

kehendak/perintah dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS,

ING

dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara, maka selanjutnya oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi dibuatkanlah Surat Pernyataan Tangggungjawab dari

NT

saksi YUSNIDAR tertanggal 05 April 2013 yang isinya menerangkan bahwa saksi YUSNIDAR lah yang bertanggungjawab atas terjadinya pemotonganpemotongan

dana

Panitia

Pemilihan

(PPK)

Kecamatan

sebesar

Rp.

257.819.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas

ILA

ribu rupiah), dan pada isi surat tersebut tidak menyebutkan kesalahan dan tanggung jawab dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU

NG AD

Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara, dengan kata lain isi surat tersebut juga menyatakan seolah-olah hasil rapat/pertemuan yang menyepakati dan menghendaki dilakukannya pemotongan-pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) antara saksi YUSNIDAR dan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd

PE

selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara tidak pernah ada. Atas dibuatnya surat tersebut oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd maka saksi YUSNIDAR merasa keberatan dan tidak menerima adanya pernyataan sesuai isi surat tersebut, namun pada waktu itu saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd mengatakan kepada saksi YUSNIDAR bahwa surat Pernyataan tersebut dibuat hanya untuk pegangan saja, sehingga atas perkataan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selanjutnya pada saat itu saksi YUSNIDAR dapat menerimanya dan mau menandatangani surat tersebut. -

Bahwa atas adanya Surat Pernyataan Tangggungjawab yang ditandatangani saksi YUSNIDAR pada tanggal 05 April 2013 tersebut, kemudian pada tanggal 8 April 2013, sebagai upaya untuk menghindari dan menutupi perbuatan pemotongan yang juga dilakukan oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku


halaman 96

ME DA N

Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI, maka kemudian saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara membuat surat kembali yang ditujukan kepada saksi YUSNIDAR selaku

GI

Bendahara Pembantu Dana Hibah Pilgubsu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Surat Susulan Nomor: 224/Seskab-002/IV/2013 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil

ING

Gubernur Tahun 2013 yang memerintahkan kepada Bendahara Pembantu untuk segera membayarkan dan menyusun laporan pertanggungjawaban mulai bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 untuk dilakukan

NT

pemeriksaan kas kembali atas penggunaan dana yang telah direalisasikan ke Bendahara PPK dan Sekretaris KPU sesuai dengan peruntukannya dan bukti pengeluaran yang sah dan setoran pajak yang belum disetorkan ke kas Negara.

Bahwa atas dilimpahkannya secara terus menerus seluruh kesalahan dan

ILA

-

tanggungjawab atas dilakukannya pemotongan-pemtongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku

NG AD

Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI maka saksi YUSNIDAR kembali merasa keberatan dan menyatakan bahwa uang hasil pemotonganpemotongan dana tersebut bukan tanggung jawab saksi YUSNIDAR, uang hasil pemotongan-pemotongan tersebut adalah atas permintaan saksi Drs.

PE

YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI, dan uang hasil pemotongan-pemotongan tersebut sudah dilaporkan kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi, dan kemudian saksi YUSNIDAR juga mengatakan bahwa uang hasil pemotonganpemotongan tersebut ada diserahkan kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd. -

Bahwa selanjutnya atas desakan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI yang meyakinkan saksi YUSNIDAR bahwa adanya surat-surat tersebut hanyalah untuk sebagai pegangan saja, maka pada tanggal 3 Juni 2013 saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara diminta


halaman 97

ME DA N

kembali membuat surat pernyataan yang menyatakan akan bertanggungjawab atas Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. -


GI

Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara meminta laporan

pertanggungjawaban

keuangan

dana

hibah

penyelenggaraan

ING


NT

saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara atas desakan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP,

ILA

Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI kembali membuat surat pernyataan yang menyatakan akan menyelesaikan kekurangan pembayaran kepada penerima dalam kuitansi sesuai dengan kuitansi pertanggungjawaban

NG AD

buku kas umum (BKU) paling lambat pada tanggal 19 Juli 2013 namun sampai dengan berakhirnya masa jabatan Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 29 Oktober 2013 belum ada laporan pertanggungjawaban tersebut. -

Bahwa kemudian saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bersama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten

PE

Labuhanbatu

Utara

membuat

Pernyataan

tanggung

Jawab

Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara setiap bulannya diantaranya tertanggal 30 Nopember 2012, 30 Januari 2013 dan 30 April 2013 dengan isi laporan bahwa pengeluaran / realisasi keuangan telah sesuai dengan Pagu Anggaran / RAB, dan tidak ada terjadi pemotongan-pemotongan anggaran atau tidak terjadi penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya. -

Bahwa didalam waktu pelaksanaan pengelolaan keuangan anggaran dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan dan dikelola oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan selaku Atasan Langsung Bendahara serta dikelola oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Sekretariat Komisi


halaman 98

ME DA N

Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdapat dua buah kuitansi yang pertama kuitansi tanpa tanggal (waktu) yang berisikan tulisan untuk pembayaran kerja sama / bagi hasil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara dan mengetahui ditandatangani oleh saksi HARUN, Spdi selaku Ketua KPU, dan

GI

kuitansi kedua kuitansi tanpa tanggal (waktu) yang berisikan tulisan untuk pembayaran kerja sama / bagi hasil sebesar Rp. 30.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara dan

ING

mengetahui ditandatangani oleh saksi HARUN, Spdi selaku Ketua KPU. Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUSNIDAR bahwa saksi YUSNIDAR pernah memberikan uang kepada terdakwa HARUN, S.Pdi yang diambil dari

NT

uang anggaran Pilgubsu KPU Kabupaten labuhanbatu Utara sebesar jumlah di dua kuitansi tersebut, atas penyerahan uang tersebut makanya saksi YUSNIDAR membuat kedua kuitansi tersebut, dan saksi YUSNIDAR tidak mengetahui dipergunakan untuk apa seluruh uang tersebut oleh terdakwa

ILA

HARUN, S.Pdi dan sesuai keterangan saksi YUSNIDAR bahwa sampai dengan pelaksanaan Pilgubsu terdakwa HARUN, S.Pdi tidak pernah menyerahkan kembali seluruh uang senilai di kedua kuitansi tersebut dan tidak

NG AD

pernah memberikan Bukti Laporan Pertanggungjawaban penggunaan uang atas uang yang diberikan oleh saksi YUSNIDAR kepada terdakwa HARUN, S.Pdi, dan menurut keterangan saksi YUSNIDAR bahwa natara saksi YUSNIDAR dan terdakwa HARUN, S.Pdi tidak pernah ada hubungan kerjasama dalam bidang usaha apapun dan tidak ada hutang piutang antara

PE

saksi YUSNIDAR dan terdakwa HARUN, S.Pdi.

Bahwa perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi bersama-sama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR yang telah melakukan pemotonganpemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara pada kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, telah tidak sesuai dan bertentangan dengan : 1). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. 2). Undang-undang

Republik

Indonesia

Nomor

1

tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 99

ME DA N

dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

GI

Pasal 10 ayat (4) :

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu

ING

Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat

NT

waktu;


masyarakat;

semua

informasi

ILA

c. menyampaikan

penyelenggaraan

Pemilu

kepada

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; laporan

NG AD

e. menyampaikan

pertanggungjawaban

semua

kegiatan



PE


h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; i.

membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

j.

menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

k. melaksanakan keputusan DKPP; dan l.



halaman 100

ME DA N

4). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4

GI

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab

masyarakat. Pasal 132

ING

dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan

NT

bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

ILA

5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 tentang

NG AD

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 21

Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji

PE

kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan Langsung Bendahara.


c. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola. d. Bertanggung

jawab

secara

pribadi

atas

pembayaran

yang



Pasal 22 Atasan langsung bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi : a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 101

ME DA N

b. menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;

c. melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundangundangan;

d. melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala

GI

Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala

Daerah

KPU

Provinsi

dan

KPU

Kabupaten/Kota

ING

bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Atasan Langsung bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua

NT

Panwaslu. Pasal 23

Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala DaerahKPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Bendahara Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

ILA

Kepala Daerah Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan

Pasal 28 KPU

NG AD

perundang-undangan.

Kabupaten/Kota

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota. 6). Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

PE

Nomor 900-8035 dan 1051/KPU.Prov-002/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012, dan Nomor 900/11765/2012 dan 1720/KPU.Prov-002/VIII/2012 tanggal 26 November 2012, Nomor 900-509 dan 166/KPU.Prov-002/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.

a. Pasal 3 ayat 2 yang NPHD menyatakan bahwa KPU melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah. b. Pasal 5 ayat 2 yang NPHD Bendahara adalah pegawai negeri sipil yang memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah. 7). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum


halaman 102

ME DA N


(1) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), mempunyai tugas:

GI


Kabupaten/ Kota; dan

ING

c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU


NT

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota. 8). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pembantu

ILA

Dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu Di KPU Kabupaten/Kota SeSumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012

NG AD

Dan 2013. Pada Diktum Memutuskan, menetapkan : Bagian Kedua :

Bendahara Pembantu sebagaimana dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab : 1.

Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai

2.

PE

dengan perintah bayar Atasan langsung Bendahara Pembantu. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.

3. 4.

Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola. Bertanggungjawab

secara

pribadi

atas

pembayaran

yang

dilaksanakannya. 5.


6.




2.



halaman 103

ME DA N

3.


4.

Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.

5.

Atasan Langsung Bendahara Pembantu Pemilu gubernur dan Wakil

GI

Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Atasan Langsung

ING

Bendahara.



Perhitungan

NT

7/PW02/5/2015 tanggal 2 Februari 2015 Hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Kerugian

Keuangan

Negara

Dugaan

Kasus

Penyimpangan

Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013,

ILA

disebutkan bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / daerah pada kasus Penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Pada KPU

NG AD

Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013 sebesar Rp. 175.864.925,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

No. I

Uraian

Bukti

Yang

Tidak

Jumlah (Rp.) Dapat

Dipertanggungjawabkan


PE

1.

7.258.018.406,00

Sumut untuk KPUD Labuhanbatu Utara 2.


3.

Sisa dana

4.


yang

6.626.704.921,00 631.313.485,00

tidak

(529.993.485,00) dapat

101.320.000,00

dipertanggungjawabkan (I) II


1.

Pajak yang dipungut

155.076.707,00

2.

Pajak yang disetor

(90.531.782,00)

3.


64.544.925,00

III

Transfer PUMK ke Bendahara Pembantu

10.000.000,00

KPU Labuhanbatu Utara (III) IV

Kerugian Keuangan Negara (I + II + III)


175.864.925,00

halaman 104

ME DA N

Bahwa perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi bersama-sama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR telah tidak sesuai dan bertentangan dengan : 1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

GI

Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

ING

Wakil Kepala Daerah. Pasal 21


NT

a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan Langsung Bendahara. b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur

c.

ILA

terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.

d. Bertanggung

jawab

secara

pribadi

atas

pembayaran

yang

NG AD

dilaksanakannya.



2).

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

PE

Nomor 900-8035 dan 1051/KPU.Prov-002/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012, dan Nomor 900/11765/2012 dan 1720/KPU.Prov-002/VIII/2012 tanggal 26 November 2012, Nomor 900-509 dan 166/KPU.Prov-002/I/2013 tanggal 21 Januari 2013. a. Pasal 3 ayat 2 yang NPHD menyatakan bahwa KPU melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah. b. Pasal 5 ayat 2 yang NPHD Bendahara adalah pegawai negeri sipil yang memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Sekretariat Komisi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 105

Umum

Kabupaten

ME DA N

Pemilihan

Labuhanbatu

Utara

yang

telah

ditugaskan

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu telah dengan sengaja menggelapkan uang dana hibah penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 175.864.925,00

GI

(seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sesuai hasil pemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR- 7/PW02/5/2015 tanggal 2 Februari 2015

ING

atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

------ Perbuatan perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagaimana diatur dan

NT

dianca pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat

ILA

(1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :

NG AD

----- Bahwa terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2896/Kpts/KPU-Prov-002/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara bersama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd. selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

PE

Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 367/Kpts/Setjen/Tahun 2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara dan selaku Atasan Langsung Bendahara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tanggal 31 Agustus 2012 serta selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor :


2012

tanggal

2

Januari

2012

tentang

Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada

Komisi

Pemilihan

Umum

Provinsi

Dan

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2012 dan berdasarkan juga Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/SJ/I/2013 tanggal 2 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 106

ME DA N

Januari 2013 Perihal Penunjukan Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan bersama dengan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1056/Kpts/Sesprov.002/2012

GI

tanggal 31 Agustus 2012, pada waktu-waktu bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Mei tahun 2013, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum

ING

Kabupaten Labuhanbatu Utara di Jalan Serma Ghazali No. 08 Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau


lain

yang

berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan

NT

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara

di

Pengadilan

Negeri

Medan,

sebagai

“pegawai

Negeri

atau

ILA

penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara lainnya atau kepada Kas Umum, seolah-olah Pegawai

NG AD

Negeri atau penyelenggara Negara lainnya atau kepada Kas Umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui hal tersebut bukan merupakan utang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai

-

PE

berikut :

Bahwa pada tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara melakukan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) dan untuk melakukan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara membuat Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, sebagai dasar bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan kegiatan Pilgubsu tersebut.

-

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan dana hibah ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 7.258.018.405,- (tujuh


halaman 107

ME DA N

milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu empat ratus lima rupiah) untuk kegiatan terhitung bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 dan pencairan uang dari Rekening milik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ke Rekening Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor rekening 211 01.02.000055-0

GI

atas nama KPU Labuhanbatu Utara yang pencairannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu : 1.

Tahap I tanggal 24 September 2012 sebesar Rp1.233.243.167,00 (satu

enam puluh tujuh rupiah). 2.

ING

milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus

Tahap II tanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp1.060.602.000,00 (satu

NT

milyar enam puluh juta enam ratus dua ribu rupiah). 3.


Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, saksi Drs. ABD. RAJAB, M.M selaku

ILA

-

Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Pembantu dan Atasan

NG AD

Langsung Bendahara Pembantu di KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. SK tersebut menetapkan untuk unit kerja KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah:

1

Nama/NIP

PE

No

YUSNIDAR

Jabatan

Jabatan Penyelenggaraan Pilgub dan Wagubsu

Staf

Bendahara Pembantu

197408101998120001

2

-


Sekretaris

KPU Atasan

196808011995121001

Labuhanbatu Utara

Langsung

Bendahara

Bahwa pada tanggal 28 September 2012, terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2896/Kpts/KPU-Prov-002/2010

tentang

Pengangkatan

Anggota

Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, dengan keanggotaan yaitu : 1). HARUN, S.Pdi, sebagai Ketua. 2). Drs. KHAIRUDDIN MARPAUNG, sebagai anggota. 3). HABIBULLAH, SP, sebagai anggota. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 108

5). Drs. JUANIDI, sebagai anggota.

ME DA N

4). MARULI SITORUS, sebagai anggota.

telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0020/Kpts/KPU-LBU/IX/2012 tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan

GI

Wakil Gubernur Sumatera Utara pada KPU Labuhanbatu Utara Tahun 2013. SK tersebut membentuk dan mengangkat PPK sebagai berikut : Nama Kecamatan

1

Kulauh Hulu

PPK

ING

No

Muhammad Ramadhan Andi Santiago, SE Lusi Arrianingsih,S.Ag

NT

Siswa Rubiono, SH Sri Sa’dah, Amd.AL

2

Kualuh Selatan

Agus Asno Yenli Zulka

5

NG AD

4

Na IX-X

Aek Natas

PE

3

ILA

Siti Rahayu, S.Pd

Aek Kuo

Edi Ikhwan Putra Jaya Zulpan Hadi Henni Herawati Hermansyah Putra Situmorang Roni Situmorang Indra Lubis Mukhlis Naibaho, S.Pdi Julpiadi Tanjung Widodo Samuki, S.Pdi Darmawati Amas Ritonga, S.Pd Haposan Simbolon Eliadi Marpaung Pangihutan Pasaribu Jumahat Tanjung

6

Marbau

Pangihutan Muji Wahono Edi Koko Herianto Roiruddin Sagala Nasrun

7

Kualuh Hilir

Yahdin Basri Jalaluddin Ahmad Yani Sudarso SYR Bahrum Jamil


halaman 109

Kualuh Leidong

Hidayat

ME DA N

8

Zainuddin, S.Ag

Jemmi Carter Pardosi Safrin Ritonga, SH Herwadi

Didalam SK tersebut menetapkan masa kerja PPK dalam menyelenggarakan

GI

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara delapan bulan terhitung sejak Oktober 2012 s.d Mei 2013.


ING

-

ketua KPU Labuhanbatu Utara membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 0021/Kpts/KPU-LBU/IX/2012 tentang Pembentukan dan Penetapan

NT

Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.


ILA

-

Utara

menerbitkan

Surat

Keputusan

Nomor

274/192.a/TAPEM/2012 tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu Utara pada pemilihan Umum

No

NG AD

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, sebagai berikut: Nama

Nama/NIP

Instansi Induk

Kecamatan 1

Kulauh Hulu


Sekretaris Kec. Kualuh Hulu

NIP: 196208051987121001

2

Na IX-X

Nuraisyah, SE


3

4

5

PE

NIP: 19621005198622003

Aek Kuo

Aek Natas

Kualuh Hilir

Ismael Efendi Rambe

Kasi

Kesos dan Penmas

NIP 196812011989031005

Kantor Kec. Aek Kuo

Sukri


NIP: 196009101983021003 Samsudin, SE

Sekretaris Kec. Kualuh Hilir

NIP: 196301021989031006 6

Marbau

Diapari, SE


NIP: 196308251985031004

7

Kualuh Leidong

Haidir Siregar

Guru SDN 114614 Teluk

131888678

Pulai Dalam Kec. Kualuh Leidong

8

-

Kualuh Selatan

H. Darwin Rambe

Kasi Pemerintahan Kantor

NIP: 195812311986021021

Kec. Kualuh Selatan



halaman 110

ME DA N

002/X/2012 tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. SK tersebut menetapkan PUMK di PPK yaitu: No

Nama Kecamatan

Nama

NIP

1

Kulauh Hulu

Wiraningsih

197705082006042000

2

Kualuh Selatan

Bilmar Sinurat

3

Na IX-X

Tanta Edison Sembiring, SE

197812012007011000

4

Aek Kuo

M. Iqbal Panjaitan

197811282001031000

5

Aek Natas

Zupri

197002021993031000

6

Marbau

Amaluddin

196104161983121000

7

Kualuh Hilir

Syarifuddin

10188038

8

Kualuh Leidong

Adiyono

198402172007121000

ING

GI

19761115201001000

NT

SK tersebut menetapkan masa kerja PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara selama delapan bulan terhitung sejak Oktober 2012 s.d Mei 2013 dan Sekretaris PPK sebagai atasan langsung PUMK. PUMK mempunyai tugas dan

ILA

tanggungjawab sebagai berikut :

 melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai

NG AD

dengan perintah bayar atasan langsung bendahara pembantu.  wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.  bertanggungjawab atas isi keselamatan kas yang dikelola.  bertanggungjawab

secara

pribadi

atas

pembayaran

yang

dilaksanakannya.

PE

 membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang.  bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung. -

Bahwa mekanisme penyaluran dana hibah dari KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut sesuai dengan kebutuhan tahapan pemilu dan tahapan bulannya, dengan cara dari PPK mengajukan permintaan ke Bendahara KPU selanjutnya bendahara KPU mengeluarkan permintaan PPK sesuai dengan pagu yang sudah ada dan dana tersebut langsung diserahkan kepada bendahara PUMK (kecamatan) dan selanjutnya bendahara kecamatan mendistribusikan dana tersebut kepada PPS (Desa) dan KPPS diwilayahnya, dan yang bertugas membayarkan uang kehormatan/ honorarium PPK se Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan selaku Atasan Bendahara melalui Bendahara Pembantu Pilgubsu Wagubsu tahun 2013 yaitu saksi YUSNIDAR.


halaman 111

Bahwa

dalam

pelaksanaannya

sesuai

ME DA N

-

dengan

Pertanggungjawaban

Penggunaan Dana Hibah yang dibuat oleh Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa Dana Hibah yang diterima oleh Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut dipergunakan untuk biaya Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dan biaya Panitia Pemilihan Kecamatan

GI

(PPK) Se Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan perincian dana yang diserahkan sesuai dengan kuitansi / Tanda Terima penyerahan yang ditanda tangani oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu

ING

Utara, saksi YUSNIDAR dan ditanda tangani oleh penerima (PUMK PPK), sebagai berikut : 1.

Biaya untuk sekretariat KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara sesuai Pagu

NT

Anggaran sebesar Rp. 1.240.367.625,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp. 990.143.652,-.

Kecamatan Kualuh Hulu sebesar Rp. 1.052.908.000,-, yang diserahkan

ILA

2.

sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.1.015.340.000,-.

Kualuh Selatan sebesar Rp. 921.724.600,-, yang diserahkan sesuai

NG AD

3.

dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp. 886.406.600,-. 4.

Kecamatan Aek Natas sebesar Rp. 672.801.800,- , yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.637.483.800,-.

Kecamatan NA IX-X sebesar Rp. 824.377.720,-, yang diserahkan sesuai

PE

5.

dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.787.209.720,-.

6.

Kecamatan Marbau sebesar Rp. 901.259.680,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.852.654.180,-.

7.

Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp. 566.574.280,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.540.256.280,-.

8.

Kecamatan Kualuh Hilir sebesar Rp. 574.554.500,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.550.486.500,-.


halaman 112

ME DA N

9.

Kecamatan Kualuh Ledong sebesar Rp. 503.450.200,-, yang diserahkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp.479.382.200,-.

Total Jumlah penyerahan dana sesuai dengan yang tertera pada kuitansi / tanda terima sebesar Rp. 6.739.362.921,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh

GI

sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), sedangkan sisa dana hibah sebesar Rp. 518.655.485,- ( Rp. 7.258.018.405,- - Rp. 6.739.362.921,-) adalah merupakan dana yang

ING

peruntukannya untuk Pilgubsu Putaran II, karena tidak ada Pilgubsu Putaran II maka dana tersebut tidak dipergunakan / realisasikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan uang tersebut pada tanggal 29 Mei 2013

-

NT

disetorkan kembali ke Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara. Bahwa pada saat persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam hal persiapan kotak suara untuk pencoblosan, maka

Komisi

Pemilihan

ILA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Sekretariat Umum

Kabupaten

Labuhanbatu

Utara

melakukan

peminjaman dan atau permintaan Kotak Suara dan Bilik Suara kepada Komisi

NG AD

Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagai Kabupaten induk (sebelum pemekaran) dari Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas permintaan tersebut selanjutnya diserahkan Kotak Suara sebanyak 818 dan bilik suara sebanyak 1636 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ke Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara. -

Bahwa atas penyerahan peminjaman kotak suara tersebut tenyata terdapat

PE

beberapa kotak suara yang belum dirakit masih dalam bentuk lembaran (namun tidak diketahui jumlahnya secara pasti) dan untuk merakitnya diperlukan baut, namun pada waktu peminjaman tersebut Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tidak menyerahkan baut-baut untuk merakit kotak suara yang belum dirakit/masih lembaran tersebut kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga Sekretariat

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Labuhanbatu

Utara

membutuhkan baut untuk merakit kotak suara yang belum dirakit. Selanjutnya atas kondisi kotak suara tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara menyampaikan permasalahan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara diantaranya terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs.


halaman 113

ME DA N

JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu. -

Bahwa atas permasalahan tersebut selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara mengadakan rapat/pertemuan (yang waktu tepatnya sudah tidak dapat diketahui dengan pasti) dengan

GI

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diikuti oleh diantaranya terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR,

ING

dalam rapat tersebut kemudian dibicarakan permasalahan adanya beberapa kotak suara yang belum dirakit (namun jumlahnya tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan perhitungan secara pasti jumlah kotak suara yang

NT

belum dirakit), dan untuk merakit kotak suara tersebut diperlukan adanya baut, atas permasalahan tersebut disampaikanlah oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd bahwa didalam anggaran tidak ada pengadaan baut, oleh karenanya maka pengadaan baut tersebut tidak dapat disediakan dananya dari anggaran-

ILA

anggaran yang ada di KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, oleh karena itu maka harus dicarikan solusi mengenai pengadaan baut tersebut. Setelah terjadi pembicaraan-pembicaraan maka diputuskanlah oleh seluruh pihak yang

NG AD

mengikuti rapat, yaitu diputuskan dan disepakati oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bahwa dana pembelian baut tersebut akan dibebankan kepada

PE

dana anggaran masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dana tersebut dihimpun atau dikumpulkan dengan cara akan dilakukan pemotongan dana pada setiap pencairan dana yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan jumlah dana pemotongan berbedabeda sesuai dengan besaran anggaran dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diberikan tersebut. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd, terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR tidak melakukan inventarisir terlebih dahulu mengenai kebutuhan baut untuk perakitan kotak suara yang diperlukan, berapa harga perbuah baut tersebut dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan, sehingga karena tidak dilakukannya inventarisir tersebut maka untuk menentukan jumlah pemotongan dana dari masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) jumlahnya ditentukan sepihak oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 114

ME DA N

Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara. -

Bahwa kemudian saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU

GI

Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs.

ING

JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara tidak ada melakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sehingga pemotongan dana akan dilakukan

NT

secara sepihak dan akan diberitahukan hanya pada saat setiap pencairan dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). -

Bahwa kemudian sebagai pelaksanaan dari kesepakatan antara saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd, terdakwa HARUN, S.Pdi, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr.

melakukan

ILA

MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI serta saksi YUSNIDAR untuk pemotongan

dana

dari

masing-masing

Panitia

Pemilihan

Kecamatan (PPK), maka sebagai orang yang melaksanakan pemotongan

NG AD

tersebut dilakukan oleh saksi YUSNIDAR dengan diketahui dan disetujui oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi. -


Gubernur

Sumatera

Utara

tahun

2013

saksi

YUSNIDAR melakukan pemotongan terhadap seluruh dana anggaran Panitia

PE

Pemilihan Kecamatan (PPK) penerima yang jumlahnya tidak sama satu sama lain dengan alasan dana tersebut untuk pembelian baut sesuai kesepakatan antara saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bersama terdakwa HARUN,

S.Pdi

sebagai

Ketua

KPU

Kab.

Labuhanbatu

Utara,

Sdr.

HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masingmasing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara. Bahwa selain alasan adanya kesepakatan sebagaimana tersebut diatas, saksi YUSNIDAR juga mengatakan kepada masing-masing Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan atau Sekretaris PPK dan PUMK (Pemegang Uang Muka Kecamatan) yang mengambil uang dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bahwa alasan pemotongan tersebut adalah atas perintah atasannya (yang dimaksud adalah saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 115

ME DA N

Labuhanbatu Utara), saksi YUSNIDAR juga mengatakan alasan-alasan lainnya seperti pemotongan dilakukan untuk uang administrasi, uang, minum, uang lelah dan atau uang ketik. Kemudian untuk melaksanakan pemotongan tersebut saksi YUSNIDAR sebagai Bendahara Pembantu yang bertugas menyerahkan langsung secara tunai dana anggaran Panitia Pemilihan

GI

Kecamatan (PPK) kepada masing-masing Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan atau Sekretaris PPK dan PUMK menyerahkan dana dengan jumlah yang lebih kecil dari kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang ditanda

ING

tangani oleh setiap penerima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bahwa pada saat saksi YUSNIDAR setiap melakukan pemetongan dana anggaran Panitia

Pemilihan

Kecamatan

(PPK),

maka

Ketua

Panitia

Pemilihan

NT

Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan keberatan dan tidak mau dilakukan pemotongan, namun saksi YUSNIDAR tetap melakukannya dengan cara uang tunai yang diberikan kepada penerima dari Panitia Pemilihan

-

ILA

Kecamatan (PPK) adalah uang yang jumlahnya telah dilakukan pemotongan. Bahwa terhadap alasan-alasan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR selain alasan pemotongan

NG AD

untuk pembelian baut, seperti alasan


administrasi, uang, minum, uang lelah dan atau uang ketik, alasan-alasan itu dipergunakan oleh saksi YUSNIDAR untuk melakukan pemotongan menurut saksi YUSNIDAR adalah karena kehendak atasannya yaitu saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara. Bahwa atas setiap waktu dilakukan pemotongan dana anggaran Panitia

PE

-

Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh saksi YUSNIDAR, maka setiap Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan keberatan dan melaporkan perbuatan pemotongan tersebut kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, namun atas setiap laporan pemotongan tersebut saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara tidak menanggapinya dan hanya berkata nanti akan dibicarakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan nanti

akan

diupayakan

dana

pemotongan

tersebut

uangnya

akan

dikembalikan. Jawaban saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi seperti tersebut disampaikan karena saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 116

ME DA N

terdakwa HARUN, S.Pdi adalah orang yang menghendaki dan meminta untuk dilakukan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR tersebut. Setelah adanya laporan dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai

GI

keberatan dilakukannya pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), ternyata pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada setiap pencairan masih terus dilakukan sampai

ING

dengan kemudian para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara melapor kembali dan mendesak saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa

NT

HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara untuk menghentikan pemotongan tersebut dan mengembalikan uang yang telah sebelumnya dilakukan pemotongan, namun upaya para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak

ILA

ditanggapi dan tidak ditindak lanjuti oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, dan pemotongan dana anggaran Panitia

-

NG AD

Pemilihan Kecamatan (PPK) tetap terus dilakukan. Bahwa selanjutnya menjelang akhir pelaksanaan kegiatan dimana setiap dana anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dana anggaran

Panitia

Pemilihan

Kecamatan

(PPK)

harus

dibuat

pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya yang akan diserahkan / dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara,

PE

sehingga laporan keuangan dan laporan kegiatan penggunaan dana tersebut harus dibuat sesuai dengan pagu anggaran dan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka untuk memenuhi pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan penggunaan dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 tersebut selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi YUSNIDAR membuatkan kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang tidak ada pemotongan uang/dana seperti yang secara nyata dilakukan oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 117

ME DA N

Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi YUSNIDAR, dengan cara membuat kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam Pagu Anggaran / Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR meminta /

GI

menyuruh setiap PUMK Kecamatan / Sekretaris PPK untuk menandatangani kuitansi / tanda terima penyerahan uang tersebut yang telah sesuai dengan Pagu Anggaran / RAB dengan alasan agar Laporan Pertanggungjawaban

ING

Keuangan klop atau cocok dengan anggaran yang sebenarnya, atas perkataan tersebut maka setiap PUMK Kecamatan dan Sekretaris PPK tidak berani untuk melawan kembali atau tidak melaksanakannya karena telah menganggap akan

NT

sia-sia saja seperti yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka selanjutnya setiap PUMK Kecamatan dan Sekretaris PPK menandatanganinya dihadapan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bertempat di

ILA

ruangan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd yaitu ruangan Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara. Bahwa dalam setiap saksi YUSNIDAR melakukan pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maka saksi

NG AD

YUSNIDAR selalu melaporkan hasil pemotongan tersebut kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara, adapun rincian dan cara pemotongan dana-dana tersebut serta cara untuk menutupinya didalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk Kecamatan Kualuh Hulu

PE

yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu KPU Labuhan Batu Utara sebesar Rp. 1.052.908.000,00, dalam beberapa tahap pencairan dana tersebut oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu melakukan pemotongan yaitu : 

Bulan Oktober 2012 saat pencairan dana sebesar Rp.170.943.000,00 oleh saksi YUSNIDAR dipotong sebesar Rp.1.000.000,00 dengan alasan pemotongan tersebut untuk uang minum honorer KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga oleh PUMK diambil dari dana Belanja Akomodasi rapat kerja PPK dengan panitia Pemutahiran Data.



Bulan Januari 2013 saat pencairan dana sebesar Rp. 772.774.000,00 oleh saksi YUSNIDAR sebagian dana tersebut dipotong sebesar


halaman 118

sehingga

ME DA N

Rp.23.000.000,00,

PUMK

Kecamatan

Kualuh

Hulu

menanggulangi dana yang dipotong tersebut dengan mengambil sebesar Rp. 16.700.000,00 yang diambil dari dana sewa tenda, meja dan kursi sebanyak Rp. 100.000,00 per TPS per TPS, Jumlah TPS Kualuh Hulu 167 TPS x Rp. 100.000,00 dan jumlah uang tenda dan yang

dipotong

adalah

Rp.

16.700.000,00

dan

dari

GI

kursi

pengangkutan/transportasi logistik sejumlah Rp. 6.300.000,00, hal tersebut dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah antara Sekretariat

ING

dan PPK serta PPS dari 11 desa dan 2 keluharan. Guna menutupi pemotongan tersebut, PUMK Kecamatan Kualuh Hulu membuat pertanggungjawabanyang

Pos

No 1

NT

sebagai berikut:

Belanja

raker

PAGU

DIPOTONG

DIBAYAR

(Rp)

(Rp)

(Rp)

25.570.000,00

1.000.000,00 24.570.000,00

115.230.000,00

16.700.000,00 98.530.000,00

58.450.000,00

6.300.000,00 52.150.000,00

PPK

ILA

akomodasi


dengan PPDP 2

Pembentukan

PPK,PPS dan KPPS Pengangkutan/transp

NG AD

3

ortasi logistic



Bahwa PUMK Kecamatan Kualuh Hulu menitipkan setoran pajak sebesar Rp. 39.435.855,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) kepada saksi YUSNIDAR dengan alasan bahwa PUMK Kualuh Hulu tidak memiliki

PE

NPWP dan yang memiliki NPWP adalah saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu, akan tetapi uang pajak tersebut tidak ada disetorkan dan tidak ada bukti penyetoran uang setoran pajak tersebut.

2. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk Kecamatan Kualuh Hilir yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu KPUD Labuhan Batu Utara sebesar Rp. 1.052.908.000,00, dalam beberapa tahap pencairan dana tersebut oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu dilakukan pemotongan yaitu : 

Pemotongan

untuk

pembelian

Baut

Kotak

Suara

sebasar

Rp.12.000.000,- sehingga untuk menutupi pemotongan yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR, PUMK Kecamatan Kualuh Hilir memotong pos sebagai berikut :


halaman 119

ME DA N

Pos

PAGU

DIPOTONG

DIBAYAR

(Rp)

(Rp)

(Rp)

1


400.000,0

300.000,00

100.000,00

2


450.000,0

350.000,00

100.000,00

3

Surat

500.000,0

200.000,00

300.000,00

1.050.000,

350.000,00

700.000,00

500.000,00

418.000,00

No. 30/PPK-KH/III/2013

GI

No

Surat Biaya Rapat Desa

1.400.000,

1.000.000,0

400.000,00

2.905.000,

2.000.000,0

905.000,00

1.500.000,

1.250.000,0

250.000,00

1.800.000,

1.350.000,0

450.000,00

1.350.000,

1.000.000,0

350.000,00

1.350.000,

1.000.000,0

350.000,00

1.950.000,

1.000.000,0

950.000,00

1.500.000,

1.000.000,0

500.000,00

2.100.000,

450.000,00

1.650.000,0

ATK

PPK

No.

25/SET/PPK-KH/III/2013 4

Surat

ATK

PPS

No.


6

Surat Lembur ATK PPK

No:

12/SET/PPS-

KH/III/2013 Surat

BIMTEK

No.

19/SET/PPK-

KH/II/2013 8

Surat


Teluk

ILA

Logistik Binje

KPPS

NT

7

918.000,0

ING

5

No:

29/SET/PPK/KH/2013 9

Surat


Teluk

NG AD

Logistik

Sungai

Logistik

Sungai

Kuala

Bangka

No:

29/SET/PPK/KH/2013

10

Surat

Pendistribusian

Logistik

Desa

Sentang

No:


PE

11


Apung

No:

29/SET/PPK/KH/2013

12

Surat

Pendistribusian

Logistik Desa Tanjung Mangedar

No:

29/SET/PPK/KH/2013 13

Surat

Pendistribusian

Logistik Desa Teluk Pie No: 29/SET/PPK/KH/2013

14

Surat Logistik Kampung

Pendistribusian Kelurahan Mesjid

No:

29/SET/PPK/KH/2013


halaman 120

ME DA N

Total Jumlah



20.073.000

12.000.000,

8.073.000,00

Bahwa PUMK Kecamatan Kualuh Hilir juga menitipkan setoran Pajak kepada saksi YUSNIDAR sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi uang pajak tersebut tidak ada disetorkan dan tidak ada bukti penyetoran atas uang setoran Pajak tersebut;

GI

3. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk kecamatan NA IX-X yang diterima dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR Bendahara Pembantu sesuai

ING

dengan tanda terima, diterima utuh sebesar Rp. 824.377.720,- dengan cara pencairan bertahap, namun ketika pencairan dana dilakukan pemotongan oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu sebesar

NT

Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) menurut saksi YUSNIDAR uang pemotongan tersebut adalah uang untuk membeli baut kotak pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera utara tahun 2013, selain itu juga terdapat uang untuk pembayaran pajak yang diserahkan kepada saksi

ILA

YUSNIDAR namun tidak dibayarkan oleh saksi YUSNIDAR sebesar Rp. 19.109.070,00, dengan jumlah uang yang dipotong saksi YUSNIDAR dan uang pajak PPK Kecamatan NA IX – X yang tidak dibayarkan sebagai

NG AD

berikut : Uraian

Jumlah (Rp)

Pajak

19.109.070,00

Uang Baut

11.000.000,00

Total

30.109.070,00

Bahwa untuk menutupi pemotongan yang dilakukan oleh saksi

PE



YUSNIDAR sebesar Rp. 11. 000.000,00 dengan alasan digunakan untuk

uang

baut,

PUMK

Kecamatan

NA.

IX-X

mempertanggungjawabkan secara tidak benar biaya logistik, yaitu: -

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Pulo Jantan ke KPPS sebanyak 12 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 2.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 1.200.000,00.

-

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Pematang ke KPPS sebanyak 7 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 1.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 700.000,00.

-

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Sei Raja ke KPPS sebanyak 11 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar


halaman 121

ME DA N

Rp. 2.200.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 1.100.000,00. -

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Hatapang ke KPPS sebanyak 4 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 800.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua

-

GI

PPS sebesar Rp. 400.000,00.

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Simpang Merbau ke KPPS sebanyak 9 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang

ING

sebesar Rp. 1.800.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 900.000,00. -


NT


Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Kampung Pajak ke

ILA

KPPS sebanyak 7 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 1.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 700.000,00. Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Batu Tunggal ke KPPS

NG AD

-

sebanyak 12 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 2.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 1.200.000,00.

-

Dana pendistribusian logistik PP dari Kelurahan Aek Kota Batu ke

KPPS sebanyak 11 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang

PE

sebesar Rp. 2.200.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 1.100.000,00.

-



-

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Perkebunan Berangir ke KPPS sebanyak 6 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 1.800.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 900.000,00.

-

Dana pendistribusian logistik PP dari Desa Pasang Lela ke KPPS sebanyak 7 TPS dalam kuitansi penerimaan jumlah uang sebesar Rp. 1.400.000,- dalam realisasi penerimaan yang diterima oleh Ketua PPS sebesar Rp. 700.000,00.


halaman 122

ME DA N



Terhadap uang pajak sebesar Rp. 19.019.070 telah dititipkan kepada saksi

YUSNIDAR

dan

terdapat

kuitansi

tanda

terima

yang

ditandatangani oleh saksi YUSNIDAR tanggal 20 Mei 2013, akan tetapi uang pajak tersebut tidak ada disetorkan dan belum ada bukti penyetoran pajak yang diberikan kepada yang bersangkutan. Rincian

1

Oktober 2012

2

November 2012

3

Desember 2012

4

Februari 2013

5

Maret 2013

6

April 2013 Jumlah

Jumlah (Rp)

ING

Bulan

NT

No

GI

pajak yang telah dipungut adalah:

3.425.000,00 875.803,00 5.075.856,00 6.194.611,00 2.029.900,00 1.525.900,00 19.109.070,00

4. Bahwa PUMK PPK Kecamatan Aek Natas menerima dana untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera tahun

ILA

2013 dari KPUD Labuhan Batu Utara sebesar Rp. 681.357.500,00 yang diterima secara bertahap, tahap pertama diterima oleh PPK dan PUMK Kecamatan Aek Natas sebesar Rp. 247.244.000,- (dua ratus empat puluh

NG AD

tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 01 Maret 2013 selanjutnya tahap kedua menerima dana sebesar Rp. 154.186.000,(seratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang diterima tanggal 04 Maret 2013, namun saat itu tanda terimanya berupa akumulasi dana kegiatan Januari s/d Maret 2013 sebesar Rp. 401.430.000,- (empat ratus satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

PE

Bahwa dana hibah Pilgubsu tahun 2013 untuk Kecamatan Aek Natas dari bulan Oktober s/d Desember 2012 diterima secara utuh sedangkan untuk bulan Januari s/d Maret 2013 yang pencairannya dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp. 247.244.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan tanggal 04 Maret 2013 sebesar Rp. 401.430.000,- (empat ratus satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa pada tahapan pencairan dana, saksi YUSNIDAR melakukan pemotongan terhadap dana yang diperuntukkan sebagai pelaksana kegiatan dan honor PPK Kecamatan Aek Natas, dan untuk menutupi pemotongan tersebut PUMK PPK Kecamatan Aek Natas membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan dengan beberapa bagian pada laporan yang isinya tidak benar yaitu sebagai berikut :


halaman 123

ME DA N

a. Bulan Oktober 2012 dilakukan pemotongan sebesar Rp. 500.000,dengan alasan untuk biaya administrasi, pemotongan tersebut diketahui juga oleh Sekretaris PPK dan juga disetujui oleh Ketua PPK Kecamatan Aek Natas, sehingga untuk menutupi pemotongan tersebut PUMK dan Sekretaris PPK mengambil dana dari Pos ATK Kecamatan

GI

sebesar Rp. 500.000,- untuk bulan Oktober 2012.

b. Bulan Nopember 2012, dana penggandaan dan pengetikan formulir tidak dibayarkan oleh saksi YUSNIDAR dengan alasan dana tersebut

ING

sudah diserahkan kepada Ketua PPK kecamatan Aek Natas sebesar Rp. 7.620.000,00, sehingga untuk menutupi pemotongan tersebut PUMK dan Sekretaris PPK menutupi anggaran tersebut maka

NT

menutupinya dengan anggaran yang diambil dari Pos Perjalanan Dinas PPK, Pos Makan minum rapat di tingkat PPK dan Pos Belanja Pulsa tingkat PPK. c.

Bulan Februari 2013, pada saat pencairan dana, saksi YUSNIDAR

ILA

meminta dana Administrasi sebesar Rp. 1.000.000,00 kepada PUMK Kecamatan Aek Natas dan diketahui oleh Sekretaris PPK Aek Natas sehingga untuk menutupi kekurangan dana yang dipotong tersebut

NG AD

PUMK mengambil dari Pos dana ATK bulan Januari dan Bulan Februari 2013.

d. Bulan Maret 2013, pada saat pencairan dana, saksi YUSNIDAR dihadapan Sekretaris dan Ketua PPK Kecamatan Aek Natas kembali memotong dana untuk Kecamatan Aek Natas dengan alasan untuk biaya pembelian Baut Kotak Suara pada Pilgubsu 2013 sebesar Rp.

PE

9.000.000,00, sehingga untuk menutupi dana yang dipotong tersebut PUMK atas persetujuan Sekretaris mengambil dari dana pos Logistik dari Desa ke TPS.

5. Bahwa Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013 untuk PPK Kecamatan Merbau untuk melaksanakan kegiatan Pilgubsu 2013 dari KPUD Labuhanbatu Utara adalah sebesar Rp. 901.259.680,- akan tetapi dana yang sebenarnya diterima sebesar Rp. 852.654.180,00. yang diterima secara bertahap, pada penerimaan bulan Maret 2013, terdapat penyaluran dana dari KPU Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 320.518.000,00. Dari dana tersebut, dilakukan pemotongan oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu sebesar Rp. 9.000.000,00 dengan alasan untuk biaya pembelian baut Kotak Suara, sehingga hanya menerima Rp. 311.518.000,00. Untuk menutupi pemotongan sebesar Rp. 9.000.000,00 yang dilakukan oleh saksi YUSNIDAR, PUMK Kecamatan Marbau melakukan pemotongan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 124

ME DA N

terhadap biaya logistik dimana anggaran Rp. 35.000.000,00 namun yang bersangkutan mencari sewa pengangkutan untuk logistik sebesar Rp. 26.000.000,00.

6. Bahwa PPK Kecamatan Aek Kuo menerima dana untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera tahun 2013 dari KPUD

GI

Labuhan Batu Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 566.574.280,yang diserahkan kepada PUMK Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp. 540.256.280,- yang diterima secara bertahap dari saksi Drs. YAFIT HAM,

ING

M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku bendahara Pembantu Pilgubsu Wagubsu 2013, bahwa pada saat proses pencairan saksi YUSNIDAR melakukan pemotongan dana untuk

NT

Kecamatan Aek Kuo oleh sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Maret 2013 sebelum dilaksanakan Pilgubsu, dengan alasan pemotongan dana sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah pembelian Baut Kotak suara dan tidak ada tanda terimanya.

ILA

Bahwa untuk menutupi pemotongan tersebut, PUMK Kecamatan Aek Kuo membebankan pada anggaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.700.000,00 dan dari uang lembur PPK dan Sekretariat PPK pada bulan

NG AD

Maret 2013 sebesar Rp. 7.200.000,00. Bahwa honor PPK dan PPS untuk bulan April diserahkan oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara pembantu KPUD Labuhanbaru Utara pada bulan Mei 2013 sebesar Rp 49.030.500 (empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dengan alasan menurut Bendahara belum ada

PE

pencairan dari KPU Propinsi Sumatera Utara. 7. Bahwa PPK Kecamatan Kualuh Selatan menerima Dana untuk kegiatan Pilgubsu 2013 dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai pagu Anggara adalah sebesar Rp. 921.724.600,- akan tetapi yang diterima sebenarnya dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku bendahara Pembantu adalah sebesar Rp. 886.406.600,00. Bahwa terhadap seluruh penerimaan dana tersebut, Bendahara Pembantu yaitu saksi YUSNIDAR melakukan 2 (dua) kali pemotongan yaitu untuk dana bulan Oktober s/d Desember 2012 PUMK Kualuh selatan menerima dana secara utuh dan dilakukan pemotongan pada bulan Desember 2012 sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh saksi YUSNIDAR selaku Bandahara Pembantu KPUD Labuhanbatu Utara yang menurut bendahara uang tersebut untuk keperluan KPU Labuhanbatu utara dan pemotongan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 125

ME DA N

kedua pada bulan Maret 2013 sebanyak Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) oleh Bendahara Pembantu KPU Labuhanbatu Utara yaitu saksi YUSNIDAR yang menurutnya dana tersebut untuk keperluan pembelian baut kotak suara, sehingga total pemotongan sebesar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).

GI

Untuk menutupi pemotongan tersebut PUMK Kecamatan Kualuh Selatan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar dengan membebankan pada rincian biaya perjalanan dinas dan biaya pengangkutan

ING

logistik.

8. Bahwa dana Hibah Pilgubsu Tahun 2012/2013 untuk kecamatan Kualuh Leidong dari bulan Oktober s/d Desember 2012 PUMK Kecamatan Kualuh

NT

Ledong menerima secara utuh dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku bendahara Pembantu sebesar Rp. 79.564.000,-, selanjutnya pada bulan Januari 2013 saksi YUSNIDAR meminta agar PUMK Kecamatan Kualuh Leidong

ILA

mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dengan alasan bahwa ada kelebihan uang pada saat penyerahan uang bulan Desember 2013, padahal senyatanya tidak ada kelebihan pembayaran, uang tersebut diminta oleh

NG AD

saksi YUSNIDAR, selanjutnya PUMK menelepon ketua PPK Kecamatan Kualuh Leidong dan Ketua PPK Kecamatan Kualuh Leidong mengatakan agar menyerahkan uang tersebut maka PUMK mengembalikan uang tersebut dengan cara transfer ke Rekening saksi YUSNIDAR melalui bank BRI, sedangkan untuk bulan Januari s/d Maret 2013 pencairan dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 26 Februari 2013 yang Pertama sebesar Rp.

PE

52.315.000,- dan yang Kedua pada tanggal 26 Febrauri 2013 juga sebesar Rp. 257.819.000,- ; Bahwa saksi YUSNIDAR yang meminta untuk mengirimkan/transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut langsung ke rekening atas nama YUSNIDAR nomor rekening 3534 01-000554-50-6 yang ditransfer pada tanggal 9 Januari 2013; Bahwa PUMK Kecamatan Kualuh Leidong tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban keuangan terhadap pengelolaan dana hibah yang diterimanya sehingga tidak diketahui pemotongan tersebut dibebankan ke pos anggaran apa. -

Bahwa selain perbuatan-perbuatan pemotongan dan pengurangan dana yang dilakukan oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab.


halaman 126

ME DA N

Labuhanbatu Utara serta saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu kepada setiap PPK Kecamatan sebagaimana yang diuraikan diatas, pada sekitar bulan Pebruari 2013 juga terdapat upaya lain dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd melalui saksi YUSNIDAR untuk juga melakukan pemotongan pada tahapan pembayaran dibulan tersebut dengan terlebih dahulu menunda

GI

pembayaran, namun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diseluruh kecamatan melaporkan kepada terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara / Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa

dibayarkan

padahal

ING

uang kehormatan/ honorarium PPK mulai dari Januari s/d Pebruari 2013 belum Pemilihan

umum

sudah

dekat,

sehingga

KPU

mengadakan rapat pleno yang isinya memerintahkan saksi Drs. YAFIT HAM,

Bendahara

Pembantu

NT

M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Pilgubsu

tahun

2013

pada

KPU

Kabupaten

Labuhanbatu Utara untuk memberikan dana penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 kepada bendahara

ILA

Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu Utara maka kemudian KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan surat Berita Acara Nomor : 18/ BA/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 Rapat

NG AD

Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara. -

Bahwa pada setiap dilakukannya pemotongan-pemotongan dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh saksi YUSNIDAR maka selanjutnya saksi

PE

YUSNIDAR langsung melaporkan hasil pemotongan-pemotongan tersebut kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya setelah uang hasil pemotongan-pemotongan dana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkumpul selanjutnya saksi YUSNIDAR kembali melaporkan uang pemotongan tersebut dan menyerahkan uang kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara atas permintaan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd, dan pada waktu itu juga saksi YUSNIDAR ada menyerahkan uang atas perintah saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara kepada saksi MARAILI sebesar Rp. 6.500.000,- sebagai uang atas pembelian baut kotak suara untuk merakit seluruh kotak suara yang masih lembaran/belum dirakit, atas pemberian uang tersebut selanjutnya saksi MARAILI membeli baut kotak suara tersebut di Medan dengan harga @ Rp. 450,-, dan jumlah baut yang dibeli Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 127

ME DA N

sebanyak 13.000 sehingga jumlah harga baut seluruhnya Rp. 450,- x 13.000 = Rp. 5.850.000,-, namun menurut keterangan saksi MARALI uang yang dipakai untuk membayar pembelian baut seluruhnya Rp. 5.750.000,-. -

Bahwa dengan dilakukannya pemotongan-pemotongan dan pembuatan kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang tidak benar dari saksi

GI

YUSNIDAR bersama-sama dengan dan atas kehendak saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara kepada setiap PUMK Kecamatan /

ING

PPK, ditambah lagi dengan adanya penyerahan dana dari saksi YUSNIDAR kepada setiap PUMK Kecamatan / PPK yang dilaporkan oleh setiap PUMK Kecamatan / PPK masih terdapat kekurangan-kekurangan dana lainnya yang

NT

diterima oleh setiap PUMK Kecamatan / PPK karena tidak sesuai dengan Pagu Anggaran / RAB, maka setelah berakhirnya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanggal 7 Maret tahun 2013, PPK kembali menanyakan kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU

ILA

Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara bahwasanya uang honorarium PPK belum juga dibayarkan dan bagaimana uang-uang dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan

NG AD

(PPK) yang telah dipotong yang katanya akan dikembalikan hingga saat itu juga belum dikembalikan. Selanjutnya untuk menutupi perbuatan-perbuatan bahwa dilakukannya pemotongan-pemotongan dana oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara serta saksi YUSNIDAR terhadap dana anggaran masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

PE

dengan alasan untuk uang pembelian baut, dan ditambahi alasan untuk uang administrasi, uang lelah, uang minum dan uang ketik adalah dilakukannya pemotongan-pemotongan

tersebut

atas

adanya

kepakatan

dan

kehendak/perintah dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara, maka selanjutnya oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi dibuatkanlah Surat Pernyataan Tangggungjawab dari saksi YUSNIDAR tertanggal 05 April 2013 yang isinya menerangkan bahwa saksi YUSNIDAR lah yang bertanggungjawab atas terjadinya pemotonganpemotongan

dana

Panitia

Pemilihan

(PPK)

Kecamatan

sebesar

Rp.

257.819.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), dan pada isi surat tersebut tidak menyebutkan kesalahan dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 128

ME DA N

tanggung jawab dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara, dengan kata lain isi surat tersebut juga menyatakan

GI

seolah-olah hasil rapat/pertemuan yang menyepakati dan menghendaki dilakukannya pemotongan-pemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) antara saksi YUSNIDAR dan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd

ING

selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota

NT

KPU Kab. Labuhanbatu Utara tidak pernah ada. Atas dibuatnya surat tersebut oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd maka saksi YUSNIDAR merasa keberatan dan tidak menerima adanya pernyataan sesuai isi surat tersebut, namun pada waktu itu saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd mengatakan kepada saksi YUSNIDAR

ILA

bahwa surat Pernyataan tersebut dibuat hanya untuk pegangan saja, sehingga atas perkataan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selanjutnya pada saat itu saksi YUSNIDAR dapat menerimanya dan mau menandatangani surat tersebut. Bahwa atas adanya Surat Pernyataan Tangggungjawab yang ditandatangani

NG AD

-

saksi YUSNIDAR pada tanggal 05 April 2013 tersebut, kemudian pada tanggal 8 April 2013, sebagai upaya untuk menghindari dan menutupi perbuatan pemotongan yang juga dilakukan oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP,

PE

Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI, maka kemudian saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara membuat surat kembali yang ditujukan kepada saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu Dana Hibah Pilgubsu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Surat Susulan Nomor: 224/Seskab-002/IV/2013 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 yang memerintahkan kepada Bendahara Pembantu untuk segera membayarkan dan menyusun laporan pertanggungjawaban mulai bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 untuk dilakukan pemeriksaan kas kembali atas penggunaan dana yang telah direalisasikan ke Bendahara PPK dan Sekretaris KPU sesuai dengan peruntukannya dan bukti pengeluaran yang sah dan setoran pajak yang belum disetorkan ke kas Negara.


halaman 129

ME DA N

-

Bahwa atas dilimpahkannya secara terus menerus seluruh kesalahan dan tanggungjawab atas dilakukannya pemotongan-pemtongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP,

GI

Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI maka saksi YUSNIDAR kembali merasa keberatan dan menyatakan bahwa uang hasil pemotonganpemotongan dana tersebut bukan tanggung jawab saksi YUSNIDAR, uang

ING

hasil pemotongan-pemotongan tersebut adalah atas permintaan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu

NT

Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI, dan uang hasil pemotongan-pemotongan tersebut sudah dilaporkan kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi, dan kemudian saksi YUSNIDAR juga mengatakan bahwa uang hasil pemotongan-

-

ILA

pemotongan tersebut ada diserahkan kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd. Bahwa selanjutnya atas desakan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN,

NG AD

S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI yang meyakinkan saksi YUSNIDAR bahwa adanya surat-surat tersebut hanyalah untuk sebagai pegangan saja, maka pada tanggal 3 Juni 2013 saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara diminta kembali membuat surat pernyataan yang menyatakan akan bertanggungjawab

PE

atas Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. -

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 63/BA/VI/2013 tanggal 06 Juni 2013 tentang Dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara meminta laporan

pertanggungjawaban

keuangan

dana

hibah

penyelenggaraan

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 kepada Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 15 Juni 2013, selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2013, saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara atas desakan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 130

ME DA N

Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI kembali membuat surat pernyataan yang menyatakan akan menyelesaikan kekurangan pembayaran kepada penerima dalam kuitansi sesuai dengan kuitansi pertanggungjawaban buku kas umum (BKU) paling lambat pada tanggal 19 Juli 2013 namun sampai dengan berakhirnya masa jabatan Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu

GI

Utara tanggal 29 Oktober 2013 belum ada laporan pertanggungjawaban tersebut. -

Bahwa kemudian saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bersama

Labuhanbatu

Utara

ING

dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten membuat

Pernyataan

tanggung

Jawab

Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Dana Hibah Penyelenggaraan

NT

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara setiap bulannya diantaranya tertanggal 30 Nopember 2012, 30 Januari 2013 dan 30 April 2013 dengan isi laporan bahwa pengeluaran / realisasi keuangan telah sesuai dengan Pagu

ILA


Bahwa didalam waktu pelaksanaan pengelolaan keuangan anggaran dana

NG AD

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan dan dikelola oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan selaku Atasan Langsung Bendahara serta dikelola oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdapat dua buah kuitansi

PE

yang pertama kuitansi tanpa tanggal (waktu) yang berisikan tulisan untuk pembayaran kerja sama / bagi hasil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara dan mengetahui ditandatangani oleh saksi HARUN, Spdi selaku Ketua KPU, dan kuitansi kedua kuitansi tanpa tanggal (waktu) yang berisikan tulisan untuk pembayaran kerja sama / bagi hasil sebesar Rp. 30.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara dan mengetahui ditandatangani oleh saksi HARUN, Spdi selaku Ketua KPU. Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUSNIDAR bahwa saksi YUSNIDAR pernah memberikan uang kepada terdakwa HARUN, S.Pdi yang diambil dari uang anggaran Pilgubsu KPU Kabupaten labuhanbatu Utara sebesar jumlah di dua kuitansi tersebut, atas penyerahan uang tersebut makanya saksi YUSNIDAR membuat kedua kuitansi tersebut, dan saksi YUSNIDAR tidak mengetahui dipergunakan untuk apa seluruh uang tersebut oleh terdakwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 131

ME DA N

HARUN, S.Pdi dan sesuai keterangan saksi YUSNIDAR bahwa sampai dengan pelaksanaan Pilgubsu terdakwa HARUN, S.Pdi tidak pernah menyerahkan kembali seluruh uang senilai di kedua kuitansi tersebut dan tidak pernah memberikan Bukti Laporan Pertanggungjawaban penggunaan uang atas uang yang diberikan oleh saksi YUSNIDAR kepada terdakwa HARUN,

GI

S.Pdi, dan menurut keterangan saksi YUSNIDAR bahwa natara saksi YUSNIDAR dan terdakwa HARUN, S.Pdi tidak pernah ada hubungan kerjasama dalam bidang usaha apapun dan tidak ada hutang piutang antara

ING

saksi YUSNIDAR dan terdakwa HARUN, S.Pdi.

Bahwa perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi bersama-sama dengan saksi Drs.

NT

YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR yang telah melakukan pemotonganpemotongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Labuhanbatu Utara pada kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, telah tidak sesuai dan bertentangan dengan :

ILA


NG AD

dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. 2). Undang-undang

Republik

Indonesia

Nomor

1

tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran

PE

atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. 3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (4) : KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;


halaman 132

semua

informasi

ME DA N

c. menyampaikan

penyelenggaraan

masyarakat;

Pemilu

kepada

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

semua

kegiatan

f.

GI

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

ING

Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; g. barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan

NT

perundangundangan;

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan

ILA

i.

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; j.

menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat

NG AD

kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota; k. melaksanakan keputusan DKPP; dan l.


4). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman

PE

Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pasal 132 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 133

ME DA N

5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

GI

Wakil Kepala Daerah. Pasal 21


ING


NT

b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran. c. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola. d. Bertanggung

jawab

pribadi

atas

pembayaran

yang

ILA

dilaksanakannya.

secara


Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung

Pasal 22

NG AD

Bendahara.

Atasan langsung bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi : a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran; b. menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa

PE

dengan pihak ketiga;

c. melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundangundangan;

d. melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala

Daerah

KPU

Provinsi

dan

KPU

Kabupaten/Kota

bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Atasan Langsung bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslu. Pasal 23 Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala DaerahKPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Bendahara Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 134

ME DA N

Kepala Daerah Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 28 KPU

Kabupaten/Kota

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

GI

penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota. 6). Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi

ING

Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 900-8035 dan 1051/KPU.Prov-002/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012, dan Nomor 900/11765/2012 dan 1720/KPU.Prov-002/VIII/2012 tanggal 26

NT


a. Pasal 3 ayat 2 yang NPHD menyatakan bahwa KPU melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang

ILA

didanai dari dana hibah.


NG AD

7). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

PE

Pasal 53 :

(1) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), mempunyai tugas: a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam; c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/ Kota; dan d. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota. 8). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pembantu Dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu Di KPU Kabupaten/Kota SePutusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 135

ME DA N

Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Dan 2013. Pada Diktum Memutuskan, menetapkan : Bagian Kedua :

Bendahara Pembantu sebagaimana dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas

1.

GI

dan tanggung jawab :

Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai

2.

ING

dengan perintah bayar Atasan langsung Bendahara Pembantu. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.

4.

Bertanggungjawab dilaksanakannya.

NT

3.

secara

pribadi

atas

pembayaran

yang


6.


ILA

5.

NG AD



2.


3.

Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan

4.

PE

perundang-undangan. Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.

5.

Atasan Langsung Bendahara Pembantu Pemilu gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Atasan Langsung Bendahara.




Kerugian

Keuangan

Negara

Dugaan

Kasus

Penyimpangan

Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 136

ME DA N

disebutkan bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / daerah pada kasus Penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013 sebesar Rp. 175.864.925,00 dengan

No. I

Uraian Bukti

Yang

Tidak

Dapat

1.

Jumlah (Rp.)

ING

Dipertanggungjawabkan

GI

perhitungan sebagai berikut :


7.258.018.406,00

Sumut untuk KPUD Labuhanbatu Utara 2.


3.

Sisa dana

4.

Pengembalian ke KPU Provinsi

631.313.485,00

yang

NT

Bukti

6.626.704.921,00

tidak

dipertanggungjawabkan (I)

dapat


1.

Pajak yang dipungut

2.

Pajak yang disetor

3.


III

Transfer

ILA

II

ke

101.320.000,00

155.076.707,00 (90.531.782,00)

Bendahara

NG AD

PUMK

(529.993.485,00)

64.544.925,00 10.000.000,00

Pembantu KPU Labuhanbatu Utara (III) IV

Kerugian Keuangan Negara (I + II + III)

175.864.925,00

Bahwa perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi bersama-sama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR telah tidak sesuai dan bertentangan dengan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman

PE

1).

Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 21 Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan Langsung Bendahara. b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran. c.



halaman 137

jawab

ME DA N

d. Bertanggung

secara

pribadi

dilaksanakannya.

atas

pembayaran

yang



Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi

GI

2).

Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 900-8035 dan 1051/KPU.Prov-002/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012,

ING

dan Nomor 900/11765/2012 dan 1720/KPU.Prov-002/VIII/2012 tanggal 26 November 2012, Nomor 900-509 dan 166/KPU.Prov-002/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.

NT


b. Pasal 5 ayat 2 yang NPHD Bendahara adalah pegawai negeri sipil yang

ILA

memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisi Pemilihan

NG AD

Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang sebagai Pegawai Negeri yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima dan memotong pembayaran kepada PUMK Kecamatan

sebagai pegawai Negeri tingkat

PE

Kecamatan yang diberikan tugas menyalurkan dana Hibah untuk honor dan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga negara telah dirugikan sejumlah lebih kurang Rp. 175.864.925,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sesuai hasil pemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan


7/PW02/5/2015 tanggal 2 Februari 2015 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. ------ Perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf F Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 138

ME DA N

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 26 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum

GI

dapat diterima;

Terdakwa Harun, S.Pdi tidak

2. Menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil;

ING

3. Memerintahkan pemeriksaan dalam pokok perkara dilanjutkan ; 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir.

NT

Membaca serta mengutip tuntutan pidana ( requisitor ) dari Penuntut Umum tertanggal 01 September 2016 Nomor Reg. Perk : PDS-04/RPRAP/04/2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang

ILA

mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa HARUN, S.Pdi tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

NG AD

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut; 3. Menyatakan

terdakwa

HARUN,

S.Pdi,

terbukti

secara

sah

dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ korupsi secara bersamasama”, sebagaimana dalam dakwaan subsider; 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARUN, S.Pdi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam

PE

tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 5. Menghukum HARUN, S.Pdi untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.0000,- (seratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 7. Menetapkan barang bukti berupa: 1.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang di tandatangani Yusnidar Asli;

2.

Berita Acara Nomor: 18 /BA/2013;

3.

Berita Acara Nomor: 63/BA/VI/2013;

4.

Surat Nomor: 715/ Seskab-002/VI/2013;

5.

Surat Nomor: 302/SET/KPU-LBU/II/2013;

6.

Surat Nomor: 224/Seskab-002/IV/2013;


halaman 139

ME DA N

7.

Surat Keputusan Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara Nomor: 0001/Kpts/Seskab-002.670920/i/2013;

8.

Surat Keputusan Sekretaris KPU Provini Sumatera Utara Nomor: 1056/Kpts/Sesprov.002/2012;

9.

Laporan Pengelolaan dan pertanggung jawaban pengguna anggaran

10. Kumpulan Tanda terima; 11. Surat Pernyataan ADIYONO;

GI

penyelenggara pemilukada pada KPU Kab. Labuhanbatu Utara;

ING

12. Surat Pernyataan TANTA EDISON;

13. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala daerah Prov. Sumatera Utara bulan Oktober 2012;

NT

14. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala daerah Prov. Sumatera Utara bulan Nopember 2012; 15. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak Asli; 16. Buku Kas Umum;

ILA

17. Kumpulan Tanda Terima dan kwitansai; 18. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala daerah Prov. Sumatera Utara bulan Januari s/d Mei 2013;

NG AD

19. Surat pernyataan An. ZUFRI; 20. Surat Keputsan Sekretaris KPU Kab. Labuhanbatu Utara Nomor: 001 /Kpts/Seskab-002.670920/I/2014;

21. Surat Keputusan KPU Prov. Sumatera Utara Nomor: 18/Kpts/KPUProv-002/20013;

22. Keputusan

Bupati

Labuhanbatu

Utara

Nomor:

274/192.a/

PE

TAPEM/2012;

23. Surat keputusan sekretaris KPU Kab. Labuhanbatu Utara Nomor: 0030/Seskab-002/X/2012;

24. Surat Nomor: 981/SesProv-002/IV/2013; 25. Surat Nomor: 2104/SesProv-002/V/2013; 26. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala daerah Prov. Sumatera Utara bulan Oktober 2012; 27. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala daerah Prov. Sumatera Utara bulan Nopember s/d Desember 2012; 28. Buku Asli dan Laporan Keuangan Asli Kwitansi Asli Honor Sekretaris Seluruhnya; 29. Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Nopember 212; 30. Kumpulan Kwitansi K.Selatan; 31. Kartu kendali rincian pengeluaran dana Pilgubsu 2013;


halaman 140

Bupati

ME DA N

32. Keputasan

Labuhanbatu

274/192.a/TAPEM/2012;

Utara

Nomor:

33. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Labuhanbatu Utara Nomor: 0030/Seskab-002/X/2012;

34. Surat-surat masuk bendahara Pilgubsu yang poto copy;

GI

35. Kumpulan Surat Keluar;

36. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 44 tahun 2007;

38. Kumpulan kwitansi;

ING

37. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor: 57 tahun 2009

39. Buku pembantu perhitungan kas;

NT

40. Kwitansi Tanda-Terima Kec. Kualuh Hilir; 41. Kwitansi Tanda-Terima Kec. NA IX-X; 42. Kwitansi Tanda-Terima Kec. AEK NATAS; 43. Kwitansi Tanda-Terima Kec. MARBAU;

ILA

44. Kwitansi Tanda-Terima Kec. Kualuh HULU; 45. Kwitansi Tanda-Terima Kec. LEIDONG; 46. Kwitansi Tanda-Terima Kec. AEK KUO;

NG AD

47. Laporan Pertangungjawaban Kec. Kualuh Hulu bulan Oktober 2012, Nopember 2012 s/d Desember 2012, Januari 2013 s/d Maret 2013.

48. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 bulan Oktober 2012 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanabatu Utara;

PE

49. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 bulan Nopember dan Desember 2012 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanabatu Utara;

50. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 bulan Januari2013 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanabatu Utara; 51. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 bulan April 2013 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanabatu Utara; 52. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan Oktober 2012 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 141

ME DA N

Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu Utara

53. Foto copy 2 (dua) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan November 2012 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu

GI

Utara

54. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan Desember 2012 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil

ING


55. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan

NT

Januari 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu Utara


ILA

Februari 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu Utara

NG AD

57. Foto copy 2 (dua) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan Maret 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu Utara

58. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan April 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil

PE


59. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 60. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu

Utara

bulan

Desember

2012

Pemilihan

Umum

Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 61. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara bulan Februari 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 62. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara bulan Maret 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 142

ME DA N

63. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara bulan Mei 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

64. Kwitansi tanda terima uang titipan PUMK NA IX-X sebsar Rp. 16.109.070,- (enam belas juta seratus sembilan ribu tujuh puluh

GI

rupiah) yang di tandatangni oleh Yusnidar tertanggal 20 Mei 2013 ; 65. Surat Keterangan Kronologis Pemotongan Dana PPK Kec. NA IX-X dari TANTA EDISON SEMBIRING bin TRAMEHULI SEMBIRING

ING

MELIALA tertanggal 14 Nopember 2014 ;

66. Foto copy 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Oktober 2012 Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur

NT

dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 67. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan November s/d Desember 2012 Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013

ILA

68. Foto copy 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Januari s/d Maret 2013 (Jilid I) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013

NG AD

69. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Januari s/d Maret 2013 (Jilid II) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013

70. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Januari s/d Maret 2013 (Jilid III) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013

PE

71. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Januari s/d Maret 2013 (Jilid IV) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013

72. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Januari s/d Maret 2013 (Jilid V) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 73. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan April 2013 (Jilid II) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 201; 74. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 75. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara bulan Nopember s/d Desember 2012 Pemilihan


halaman 143

ME DA N

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

76. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara bulan Januari s/d Maret 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

GI

77. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara bulan April s/d Mei 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

penerimaan

titipan

ING

78. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh YUSNIDAR tentang uang

setoran

uang

pajak

sebesar

Rp.

38.000.000,- (tiga puluh juta rupaih), dan uang pengembalian yang

NT

tidak dapat di kembalikan (dana PLN dan SPPD) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang di tujuhkan kepada PUMK Kualuh Hulu tanin olehnggal 23 mei 2013 ditandatangi oleh YUSNIDAR ;

ILA

79. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan Oktober 2012, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

NG AD

Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

80. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan Nopember 2012, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

81. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia

PE

Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan Desember 2012, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

82. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan Januari 2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; 83. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan Pebruari 2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; 84. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan


halaman 144

ME DA N

Maret 2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

85. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan April 2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

GI

Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

86. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, Dalam

ING

Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

87. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Oktober 2012, Kecamatan

NT

Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

88. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Nopember 2012, Kecamatan

ILA

Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

NG AD

89. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Desember 2012, Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

90. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Januari dan Februari 2013, Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan

PE

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

91. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Maret 2013, Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; 92. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012 s/d Maret 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 93. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Oktober 2012, Kecamatan Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;


halaman 145

ME DA N

94. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Desember 2012, Kecamatan Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

95. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Februari 2013, Kecamatan

GI

Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

ING

96. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Maret 2013, Kecamatan Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun

NT

2013 ;

97. Laporan Pertanggung Jawaban bulan April 2013, Kecamatan Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

ILA

98. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Oktober tahun 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

NG AD

99. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan November tahun 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

100. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Desember 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

PE

101. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Februari 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

102. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Maret 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; 103. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Mei 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; 104. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012, Nopember s/d Desember 2012, Februari s/d Maret 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;


halaman 146

ME DA N

105. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02/SPP/PPKD/2013 tanggal 06 Februari 2013;

106. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 02/SPM/PPKD/2013 tanggal 06 Februari 2013;

Pembayaran

Langsung

GI

107. 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar Surat Permintaan Belanja

Pengeluaran

PPKD

Nomor:

02/SPP/PPKD/2013 tanggal 05 Februari 2013;

Pembayaran

ING

108. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Langsung

Belanja

Pengeluaran

PPKD

Nomor:

NT


109. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 02/SPP/PPKD/2013 tanggal 05 Februari 2013;

ILA

110. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: /Sesprov-002/I/2013 tanggal Januari 2013 perihal Permohonan Pencairan Lanjutan Biaya Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

NG AD

Utara Tahun 2013;

111. 1 (satu) lembar foto copy Pakta Integritas Penggunaan Hibah Dalam Bentuk Uang tanggal Januari 2013 ditandatangani oleh Penerima Hibah IRHAM BUANA NASUTION, SH.,M.Hum;

112. 1 (satu) bundel foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Komisi Pemilihan

PE

Umum

Provinsi

Sumatera

Utara

Tentang

Belanja

Hibah

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor: 900 – 509 dan Nomor: 166/KPU PROV-002/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.

113. Rekening Koran Giro Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor Rekening 100 01.02.022602-2 Periode 01 September 2012 sampai dengan 10 September 2013 (fotocopy); 114. Surat Setoran dari KPU Provinsi Sumatera Utara ke Rekening KPU Labuhanbatu

Utara

Nomor

211.01.02.000055.0

sebesar

Rp.

1.233.243.167,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal 24 September 2012 (asli); 115. Surat Setoran dari KPU Provinsi Sumatera Utara ke Rekening KPU Labuhanbatu

Utara

Nomor

211.01.02.000055.0


sebesar halaman 147

Rp.

ME DA N

1.060.602.000,- (satu milyar enam puluh juta enam ratus dua ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2012 (asli);

116. Surat Setoran dari KPU Provinsi Sumatera Utara ke Rekening KPU Labuhanbatu

Utara

Nomor

211.01.02.000055.0

sebesar

Rp.

4.964.173.239,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta

GI

seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) tanggal 07 Perbuari 2013 (asli);

117. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi

ING

Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tentang Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (fotocopy); Keputusan

KPU

Provinsi

Sumatera

Utara

Nomor

:

NT

118. Surat

1053/Kpts/KPU Prov-002/2012 Tentang Pengangkatan bendahara dan Atasan Langsung Bendahara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di lingkungan KPU

ILA

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 tanggal 31 Agustus 2012 (fotocopy); 119. Surat

Keputusan

KPU

Provinsi

Sumatera

Utara

Nomor

:

NG AD

1056/Kpts/Sesprov.002/2012 Tentang Pengangkatan bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu di KPU Kabupaten/Kota SeSumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 tanggal 31 Agustus 2012 (fotocopy);

PE

120. Surat

Keputusan

Gubernur

Sunmatera

Utara

Nomor:

188.44/589/KPTS/2012 Tentang Standar Honorarium, Uang lembur, Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Harga Atas Barang/Jasa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 tanggal 21 September 2012 (fotocopy);

121. Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun

2013

Tahun

Anggaran

2012

Sebesar

Rp.

1.233.243.167,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) bulan September 2012 (fotocopy); 122. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013; 123. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013; 124. Lampiran BAST dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara ke PPK; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 148

ME DA N

125. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013; 126. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013; 127. Surat Nomor : 3124/Sesprov-002/IX/2013; 128. Harga satuan jasa dan barang; 129. SPT No. 317/SPT/IX/2013;

131. DPT No : 139/BA/IX/2013; 132. KAK/TOR Tahun Ajaran 2013;

GI

130. Lembar Komfirmasi;

ING

133. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 06 Desember 2013;

134. Surat Nomor : B47/KPU/XII/2013;

NT

135. Usul revisi DIPA;

136. SK Nomor : 0002/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013; 137. SK Nomor : 0003/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013; 138. SK Nomor : 0003/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013;

ILA

139. SK Nomor : 0012/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013; 140. Rencana Anggaran Biaya tahun 2013; 141. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 dan

NG AD

Laporan Capaian Kinerja Penganggaran Tahun Anggaran 2013 dan Ikhtisar Kontrak hasil Optimalisasi tahun Anggaran 2013;

142. Surat Nomor : 1396/SJ/VIII/2014; 143. Laporan Realisai Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013; 144. Ringkasan Kontrak “ CV BAKTEE MAS “; 145. Laporan Realisasi Anggaran Belanja tahun Anggaran 2013;

PE

146. Ikhtisar Kontrak Optimalisasi Tahun Anggaran Sumber Dana Rupiah Murni;

147. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013’; 148. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01 Februari s/d 28 Februari 2013; 149. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012; 150. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01 Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012; 151. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01 Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012; 152. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01 Maret s/d 31 Maret 2013;


halaman 149

ME DA N

153. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01 Mei s/d 31 Mei 2013;

154. LPJ Honorarium PPK dan Sekreteraiat Kualuh Leidong Nopember – Desember 2012;

155. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan januari – Maret 2013 Desa Teluk

GI

Pulai Dalam;

156. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan januari – maret 2013 Desa Simandullang;

ING

157. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa Pangkalan Lunang;

158. LPJ Penggunaan dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa Air

NT

Hitam;

159. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa Kelapa Sebatang;

Pulai Luar;

ILA

160. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa Teluk

161. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Kel T. Ledong;

NG AD

162. LPJ Penggunaan Dana PPK dan PPS Bulan April 2013 Kec Kualuh Ledong;

163. LPJ Honorarium PPK dan Sekretariat Bulan Pebruari – Maret 2013 Kec K. Ledong;

164. LPJ Rapat Kerja/Rakor/Bimbingan Teknis Bulan Januari 2013 Kec K. Ledong;

PE

165. LPJ Perjalanan Dinas Bulan Januari 2013 Kec K. Ledong; 166. LPJ Honorarium PPK dan Sekretariat Bulan Januari 2013 Kec K. Ledong;

167. LPJ Honorarium PPK dan Sekretariat Bulan Oktober 2012 168. Slip Penyetoran (transfer) uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah)

ke

Rekening

Nomor

:

3534-01-00554-50-6

An.

YUSNIDAR tanggal 09 Januari 2013 (asli) 169. Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp 10.045.000,- (sepeluh juta empat puluh lima ribu rupiah pembayaran pajak PPK, PPS, KPPS, Linmas dari Adiyono bendahara PP Kualuh Leidong ke Sekretaris PPK Kualuh Leidong Haidir Siregar tanggal 26 Maret 2013 (asli); 170. POK TA 2013; 171. Skep No 001/Kpts/Seskab.002.670920/I/2013;


halaman 150

ME DA N

172. Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pengguna Anggaran Satker melalui KPPN Bulan Desember 2013;

173. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2013 No : DIPA-076.01.2.670920/2013;

174. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA

GI

2013 No : DIPA-076.01.2.670920/2013 Revisi 01,02,03; 175. Konfirmasi data Dipa petikan TA 2013 S-398-WPB.02/KP.0720/2013; 176. Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satker TA 2013; /SET/KPU-

ING

177. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: LBU/SPTB/X/2013 (tanpa tanda tangan);

178. Rincian GU dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:

NT

/SET/KPU-LBU/SPTB/VIII/2013 (tanpa tanda tangan); 179. LPBH Uang Lembur dan Pengadaan Barang/jasa KPU Kab.Labura (foto copy); 180. Laporan

Pertanggung

jawaban

Keuangan

Sekretariat

Panitia

ILA

Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab.Labuhanbatu Utara Buku Kas Umum (BKU) Bulan Mei s/d September 2013 (foto copy); 181. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan

NG AD

Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-076.01.2.670920/2013 (tanpa tanda tangan);

182. Buku Cek No.CC 663426 S-D NO.CC 663450 BNI; 183. Buku Tabungan BRI Simpedes (foto copy); 184. Kebutuhan Biaya Sortir/Pelipatan Surat Suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 (tanpa tanda

PE

tangan);

185. LPJ Bendahara Pembantu Sekretariat Kabupaten Labuhanbatu Utara (tanpa tanda tangan);

186. Rencana Anggaran Biaya 2013 (tanpa tanda tangan); 187. Surat KPU Nomor: 616/KPU/IX/2013 (foto copy); 188. Pernyataan Tanggung Jawab

tanggal 30 Mei 2013 (tanpa tanda

tangan); 189. Pernyataan Tanggung Jawab

tanggal 31 April 2013 (tanpa tanda

tangan); 190. Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 30 Maret 2013 (tanpa tanda tangan); 191. Pernyataan Tanggung Jawab

tanggal 28

Februari

2013 (tanpa

tanda tangan);


halaman 151

ME DA N

192. Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 31 Januari 2013 (tanpa tanda tangan);

193. Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 30 Desember 2013 (tanpa tanda tangan); 194. Pernyataan Tanggung Jawab

tanggal 30 November 2013 (tanpa

GI

tanda tangan);

195. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan NA IX-X tanggal 27 Nopember 2014;

ING

196. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Kualuh Leidong tanggal 04 Desember 2014;

197. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Kualuh Hulu tanggal 27

NT

Nopember 2014;


199. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Aek Natas tanggal 27

ILA

Nopember 2014;

200. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Kualuh Selatan tanggal 01 Desember 2014;

NG AD

201. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Aek Kuo tanggal 27 Nopember 2014;

202. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Marbau tanggal 27 Nopember 2014;

203. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Kualuh Hilir tanggal 04 Desember 2014;

PE

204. Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun

2013

Tahun

Anggaran

2012

Sebesar

Rp.

1.060.602.000,- (satu milyar enam puluh juta enam ratus dua ribu rupiah) bulan Nopember 2012 (fotocopy);

205. Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2013 Sebesar Rp. 4.964.173.239,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta

seratus tujuh puluh

tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) bulan Januari 2013 (fotocopy); 206. Laporan Pertanggungjawaban Belanja Honorarium, Uang Lembur dan Pengadaan Barang/Jasa KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara (fotocopy); Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 152

ME DA N

207. Surat Nomor : 461/Sesprov-002/II/2013 tanggal 21 Pebruari 2013 perihal Laporan Pertanggungjawaban Realisasi dana hibah Pilgubsu Tahun 2013;

208. Surat Nomor : 2104/Sesprov-002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 perihal pengembalian Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013;

GI

209. Surat Nomor : 2104a/Sesprov-002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 perihal pengembalian Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013; 210. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Aek Kuo Bulan Oktober

Sumatera Utara Tahun

ING

tahun 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi 2013;

211. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Aek Kuo Bulan November

NT

tahun 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

212. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Aek Kuo Bulan Januari s/d Maret tahun 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

ILA

Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; 213. Asli Buku Kas Umum Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

NG AD

214. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Aek Kuo Bulan April tahun 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun

2013;

215. 1 (satu) bundel Rincian biaya SPPD BPS ke PPK Aek Kuo Bulan November s/d Desember 2012;

216. 1 (satu) bundel kwitansi uang lembur PPK dan secretariat PPK untuk

PE

bulan Oktober 2012;

217. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran honorarium PPK kecamatan Aek Kuo

dalam rangka Pilgubsu 2013 bulan November 2012;

218. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK bulan November 2012; 219. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran sidang rapat PPK Kecamatan Aek Kuo

bulan November 2012;

220. 1 (satu) bundel biaya pengetikan daftar pemilih (DPS, DPSHP, DPP) PPS desa Aek Korsik; 221. 1 (satu) bundel Rincian Biaya Honor PPK ke PPS bulan Oktober 2012; 222. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran honorarium PPK Oktober 2012; 223. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran ATK kantor PPK Oktober 2012; 224. 1 (satu) bundel honorarium petugas PPDP Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo

bulan Oktober 2012;


halaman 153

ME DA N

225. 1 (satu) bundel kwitansi uang lembur PPDP desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Bulan Oktober 2012;

226. 1 (satu) bundel kwitansi biaya sidang rapat kantor PPK kecamatan Aek Kuo

bulan Oktober 2012;

227. 1 (satu) bundel kwitansi Belanja makan minum untuk keperluan rapat

GI

kerja PPK dan PPS bulan Oktober 2012;

228. 1 (satu) bundel rincian biaya perjalanan dinas PPK bulan Oktober 2012;

ING

229. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran biaya pengangkutan / transportasi logistic dari PPK ke PPS pulang pergi; 230. 1 (satu) bundel rincian biaya perjalanan dinas bulan Maret 2013;

NT

231. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran biaya bongkar pasang kotak suara dan bilik suara di PPK;

232. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran honorarium PPS Kecamatan Aek Kuo bulan Januari 2013;

ILA

233. 1 (satu) bundel kwitansi biaya makan dan minum untuk peresmian KPPS se kecamatan Aek Kuo Gelombang I; 234. 1 (satu) bundel kwitansi belanja ATK kantor PPK kecamatan Aek Kuo

NG AD

Bulan Januari 2013;

235. 1 (satu) bundel kwitansi biaya sidang / rapat kantor PPK Kecamatan Aek Kuo

bulan Januari 2013;

236. 1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Biaya Revisi I bulan Oktober 2012;

237. 1 (satu) bundel rincian biaya perjalanan dinas PPK Aek Kuo Bulan

PE

Januari – Maret 2013;

238. 1 (satu) bundel kwitansi uang lembur PPK bulan Februari tahun 2013; 239. 1 (satu) bundel kwitansi biaya belanja makanan dan minuman untuk rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara PPK Kecamatan Aek Kuo; 240. 1 (satu) bundel kwitansi biaya ATK dan honorarium keperluan acara Bimbingan Teknis PPK dan KPPS bulan Februari 2013; 241. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran honorarium KPPS dari TPS kecamatan Aek Kuo 242. 1 (satu) bundel kwitansi ATK TPS kecamatan Aek Kuo; 243. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran sewa tenda dan kursi tiap TPS kecamatan Aek Kuo; 244. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran makanan dan minuman tiap TPS kecamatan Aek Kuo;


halaman 154

ME DA N

245. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran honorarium PPK kecamatan Aek Kuo bulan April 2013;

246. 1 (satu) bundel kwitansi biaya ATK PPK Kecamatan Aek Kuo bulan April 2013;

247. 1 (satu) bundel kwitansi biaya sidang / rapat kantor PPK Kecamatan

GI

Aek Kuo bulan April 2013;

248. 1 (satu) set kwitansi uang lembur PPK dan secretariat PPK bulan Maret 2013;

1.

NOMOR, TANGGAL,

NOMOR KODE AKUN PAJAK, NOMOR JENIS

MASA PAJAK BUKTI

SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT

PENERIMAAN NEGARA

SETORAN PAJAK (SSP)

No: 21457-02/13/003300,

No. Kode Akun Pajak:411211, Nomor Jenis

Tanggal 17-05-2013,

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret, PPn atas

Masa Pajak 03-03-2013

JUMLAH

NT

NO

ING

249. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN MARET 2013;

Rp 681.818,-

pembayaran ATK bulan Maet 2013 Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rangka Pilgubsu Tahun 2013

No: 21457-02/13/003299,

No. Kode Akun Pajak: 411122, Nomor Jenis

Tanggal 17-05-2013,

Setoran:900, Masa Pajak Bulan Maret ,PPh pasal


22 atas Pembayaran Bulan Maret 2013 Sekretariat

ILA

2.

Rp 102.272,-

4.

No: 21457-02/13/003298,

No. Kode Akun Pajak : 411211, Nomor Jenis

NG AD

KPU Labura Pilgubsu 2013

3.

Tanggal 17-05-2013,

Setoran:900, Masa Pajak Bulan Maret, PPn atas


pembayaran Honorarium pmemerikan & penerima


atas Pembayaran Pengadaan & Pemasangan


Tanggal

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret 2013, PPh

17-05-2013,

6.

Suara dalam rangka Pemilu Gubernur & Wakil Gubernur Sumut 2013 No. Kode Akun Pajak: 411211, Nomor Jenis

Tanggal

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret 2013, PPn

17-05-2013,

Rp 168.750,-

Pasal 21 atas Pembayaran sortir/ Pelipatan Surat

No: 21457-02/13/003302,

PE

5.

barang Logistik Bulan Februari 2013 Pilgubsu

No: 21457-02/13/003301,


Rp 27.500,-

Rp 2.475.000,-

spanduk rekapitulasi penghitungan suara Pilgubsu 2013 untuk 8 PPK Cv. Pandu Surya Utama

No:21457-02/13/003303,

No. Kode Akun Pajak 411122 Nomor Jenis

Tanggal


17-05-2013,


Pasal 22 Atas Pembayaran

Rp 371.250.-

pengadaan &

pemasangan spanduk Rekapitulasi penghitungan suara Pilgubsu 2013 untuk 8 PPK Se-Labura Cv. Pandu Surya Utama 7.

No:21457 -02/13/003304,


Tanggal


17-05-2013,


atas

Rp.370.454,-

Pembayaran spanduk & poster pasangan

calon Gubenur&Wakil gubernur 2013 kepada Cv. Pandu Surya Utama 8.

No:21457 -02/13/003305,


Tanggal


17-05-2013,


Pasal 22 atas

Rp. 55.568,-

Pembayaran spanduk & poster

pasangan calon Gubenur&Wakil gubernur 2013 kepada Cv. Pandu Surya Utama


halaman 155

ME DA N

9.

No: 21457-02/13/003308,


Tanggal

Setoran:900, Masa Pajak Bulan Maret, PPh Pasal

17-05-2013,


Rp. 190.000,-

21 atas pembayaran Honorarium kelompok kerja rekapitulasi

penghitungan

perolehan

suara

Pilgubsu 2013 bulan Maret 2013 10.

No: 21457-02/13/003307,


Tanggal


17-05-2013,


Rp 525.000,-

21 atas pembayaran Honorarium (Bulan Maret

GI

2013) KPU Labura dalam rangka Pemilu Gubernur & wakil Gubernur 2013 No: 21457-02/13/003286,


Tanggal


17-05-2013,


ING

11.

Rp 600.000,-

Pasal 21 atas Pembayaran Honorarium sekretariat (Bulan Maret 2013 KPU Labura dibayarkan Honor Tenaga Pelaksana (Bulan Maret) KPU Labura

No: 21457-02/13/003289,


Tanggal


17-05-2013,


Rp 50.000,-

Pasal 21 atas pembayaran Honorarium Tenaga

NT

12.

Pelaksana (Bulan Maret 2013) KPU Labura

13.

No:21457-02/13/003291,


Tanggal


17-05-2013,


Rp 3.272.000.-

Atas pembayaran pendistribusian Logistik Pemilu

ILA

Gubernur & Wakil Gubernur 2013. Sdr Tosip Tanjung

(CV. Tunggal Perkasa) tanggal 18

Februari 2013

14.

No:21457 -02/13/003294,


Tanggal


17-05-2013,

15.

NG AD


atas

Pembayaran

pendistribusian

Tunggal Perkasa) Tanggal 18 Februari 2013 No. Kode Akun Pajak 411211 Nomor Jenis

Tanggal


17-05-2013,

terbuka Rekapitulasi suara Pilgubsu tahun 2013 tanggal 12 Maret 2013


PE


Tanggal

17-05-2013,

Rp 200.000,-

atas Pembayaran Service Gedung Rapat Pleno

No: 21457-02/13/003287,


17.

23

Logistik Pilgubsu 2013 Sdr. Tosip Tanjung (CV.

No: 21457-02/13/003297,


16.

Pasal

Rp.654.400,-

Rp 200.000,-

Pasal 22 atas Pembayaran Service Gedung Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi suara Pilgubsu tahun 2013 tanggal 12 Maret 2013

No:

21457-


02/13/137003288,

Setoran:900, Masa Pajak Bulan Maret ,PPh Pasal

Tanggal

32 Atas Pembayaran makan-minum Rapat Pleno

17-05-2013,


Rp 300.000,-

terbuka Rekapitulasi suara Pilgubsu tahun 2013 tanggal 12 Maret 2013

18.

No: 21457-02/13/003290,


Tanggal


17-05-2013,


Rp 50.000-

21 atas pembayaran Honor Narasumber Kegiatan Bimtek KPU dengan PPk dalam Pilgubsu

19.

No: 21457-02/13/003306,

No.Kode Akun Pajak : 411121, Nomor Jenis

Tanggal


17-05-2013,


Pasal 21 atas Pembayaran

Rp 50.000,-

Honor Narasumber

kegiatan Raker KPU dengan PPK dalam Pilgubsu Tahun 2013


halaman 156

ME DA N

20.

No: 21457-02/13/003284,


Tanggal


17-05-2013,


Rp 465.000,-

Pasal 21 Atas Pembayaran Kelompok Kerja Bimtek/Simulasi

penyelenggaraaan

Pemilihan

Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 2013 JUMLAH

Rp 10.809.012,-

250. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN FEBRUARI 2013 NOMOR, TANGGAL,

GI


PENERIMAAN NEGARA

1.

No:21457-

No. Kode Akun Pajak 411121 Nomor Jenis Setoran:

02/13/003310,

402, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPh Pasal 21

Tanggal

Atas Pembayaran

17-05-2013,


-

02/13/003309,

900, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPn atas

17-05-2013, Masa Pajak

Pembayaran Biaya Sewa Gedung pelipatan suara &

02-02-2013

penyimpanan Logistik

No:21457 02/13/003311,

4.

pelipatan suara & penyimpanan Logistik

No:

21457-

No. Kode Akun Pajak : 411121, Nomor Jenis Setoran:402, Masa Pajak Bulan Februari, PPh Pasal


21 atas pembayaran Honorarium kelompok kerja

02-02-2013

Logistik untuk Bulan Februari & Maret 2013

NG AD No:

21457-


Tanggal

Setoran:402, Masa Pajak Bulan Februari, PPh Pasal


21 atas pembayaran Honorarium KPU Kabupaten

02-02-2013

Labura Bulan Februari 2013

No:

21457-

No. Kode Akun Pajak : 411121, Nomor Jenis Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honorarium sekretariat

02-02-2013

KPU Labura Bulan Februari 2013

PE

Tanggal


No:

21457-


Tanggal

Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPh


Pasal 21 atas pembayaran

02-02-2013

Pelaksana KPU Bulan Februari 2013

No:21457-


02/13/003316,

900, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPn Atas

Tanggal

pembayaran ATK KPU Labura

17-05-2013,

Rp 909.090,-

Rp 909.090,-

Pembayaran biaya sewa gudang

Tanggal

02/13/003315,

8.

403, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPn Pasal 4 ayat 2 atas

02/13/003212,

7.


02-02-2013

02/13/003313,

6.

Tanggal


02/13/003314,

5.


Tanggal

ILA

3.

Honorarium Kelompok Kerja

NT

No:21457

Rp 540.000.-

Sosialisasi untuk Bulan Desember 2013 & Februari 2013

2.

JUMLAH

SETORAN PAJAK (SSP)

ING

NO


MASA PAJAK BUKTI

Rp 395.000,-

Rp 525.000,-

Rp 600.000,-

Rp 50.000,-

Honorarium Tenaga

Rp 681.818,-

Masa Pajak 02-02-2013 9.

No:21457 02/13/003317,

-


Tanggal



Rp 102.272,-

atas ATK KPU Kabupaten Labura

02-02-2013 10.

No:21457

-


Tanggal



atas biaya poto copy KPU Labura Bulan Februari

02-02-2013

2013

02/13/003318,

11.

No: 21457-02/13/00322,

No. Kode Akun Pajak:411121, Nomor Jenis Setoran:

Tanggal

402, Masa Pajak Bulan Februari, PPn atas biaya

17-05-2013,


Rp 90.909,-

Rp 1.700.000,-

halaman 157

ME DA N


Narasumber dalam Rangka Soasialisasi Pilgubsu Tahun 2013

No: 02/13/003321,

13.

21457-


Tanggal

Setoran:104, Masa Pajak Bulan Februari,PPh pasal


23 biaya snack dalam Rangka Sosialisai Pilgubsu

02-02-2013

Tahun 2013

No: 02/13/003320,

21457-


Tanggal

Setoran:900, Masa Pajak Bulan Februari, PPh pasal


22 biaya cetak bahan dalam rangka ssoialisasi

02-02-2013

Pilgubsu tahun 2013 di sekolah-sekolah Kabupaten

GI

12.

Labura No:

21457-


Tanggal

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPn


biaya cetak bahan-bahan sosialisai Pilgubsi tahun

02-02-2013

2013 di sekolah-sekolah Kabupaten Labura

02/13/003319,

ING

14.

JUMLAH

Rp 267.273,-

Rp 52.364,-

Rp 394.091,-

Rp 7.216.907,

NOMOR, TANGGAL, NO.

MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN

02/13/003111,

2.

No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Januari, Disetor PPh Pasal 21 Biaya Honorarium Kelompok Kerja Pemutakhiran

01-01-2013

Data

No:

No. Kode Akun Pajak: 411211, Kode Jenis Setoran:

Tanggal

900, Masa Pajak Bulan November, Disetor PPn

NG AD

21457-


Pemasang Spanduk sekretariat KPU Labuhanbatu

11-11-2013

Utara dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil

No:

21457-


Tanggal

900, Masa Pajak Bulan Januari, Disetor PPh Pasal 22

01-01-2013

Labuhanbatu Utara

No:

atas

biaya

pemasangan

spanduk

21457-

No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Januari, Disetor PPh Pasal 21 Atas Honorarium Anggota KPU Kabupaten

01-01-2013

Labuhanbatu Utara Untuk Bulan Januari 2013

PE

Tanggal

21457-


Tanggal

402, Masa Pajak Bulan Januari, Disetor PPh Pasal


21 Atas Pembayaran Honorarium Sekretariat KPU

01-01-2013

Kabupaten Labuhanbatu Utara Untuk Bulan Januari

02/13/003115,

Rp 327.273

Rp 49.091,-

KPU


No:

Rp 360.000,-

Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013


02/13/003114,

5.

21457-

Tanggal

02/13/003113,

4.

JUMLAH


02/13/003157,

3.


ILA

No:

NOMOR KODE AKUN PAJAK, KODE JENIS

SETORAN PAJAK (SSP)

NEGARA 1.

NT

251. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN JANUARI 2013

Rp 525.000,-

Rp 600.000,-

2103 6.

No: 02/13/003116,

21457-


Tanggal

402, Masa Pajak Bulan Januari, Disetor PPh Pasal


21

Atas

Pembayaran

Honorarium

01-01-2013

Pelaksana KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

Rp 50.000,-

Tenaga

Untuk Bulan Januari 2013 7.

No: 02/13/003153,

21457-


Tanggal

900, Masa Pajak Bulan November, Disetor PPn ATK


Sekretaris

Komisi

11-11-2012

Kabupaten

Labuhanbatu

Pemilihan Utara

Umum

(KPU)

dalam

Rangka

Rp 681.818,-

Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut 2013

8.

No:

21457-



Rp 102.272,-

halaman 158

Tanggal


ME DA N

02/13/003118,

900, Masa Pajak Bulan Januari, Disetor PPh Pasal 22 Atas Biaya ATK Kabupaten Labuhanbatu Utara

01-01-2013 9.

No: 02/13/003154,

21457-


Tanggal

900, Masa Pajak Bulan November, PPN Biaya


Photo

11-11-2012

Labuhanbatu Utara

Copy

Sekretariat

JUMLAH

KPU

Rp 90.909

Kabupaten

Rp 2.786.363,

GI

252. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN DESEMBER 2012 NOMOR, TANGGAL,

SETORAN, MASA PAJAK, URAIAN SURAT

PENERIMAAN

No: 02/13/003121,

JUMLAH

SETORAN PAJAK (SSP)

NEGARA 21457-


Tanggal

402, Masa Pajak Bulan Desember 2012, Disetor


PPh

Pasal

21

12-12-2012

November) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

NT

1.

ING

NO.


MASA PAJAK BUKTI

dalam

Rangka

Honorarium Sekretariat

Pemilu

Gubernur

Dan

Rp 525.000,-

(Bulan

Wakil

Gubernur 2013

2.

No: 02/13/003120,

21457-


Tanggal


12-12-2012

PPh

ILA


Pasal

21

Honorarium Sekretariat

Rp 600.000,-

(Bulan

November) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam

Rangka

Pemilu

Gubernur

Dan

Wakil

Gubernur 2013

3.

No:

4.

PPh

Penyusunan Daftar Wilayah Dan Pembentukan

No:

Honorarium

Penyelenggara PPK,

Kelompok

PPS,

dan KPPS

Kabupaten Labuhanbatu Utara Pilgubsu 2013



PPh Pasal 21 Uang Lembur KPU Kabupaten

12-12-2012

Labuhanbatu Utara Bulan Oktober 2012

21457-


Tanggal




12-12-2012

Labuhanbatu Utara Bulan November 2012

PE

No:

No:

21457-


Tanggal




12-12-2012

Labuhanbatu Utara Bulan Desember 2012

No:

21457-


Tanggal



PPh Pasal 23 Nasi kotak dalam Rangka Rapat

12-12-2012

Kerja/ Rakor/ BIMTEK KPU dengan PPK

No:

21457-


Tanggal



PPn ATK KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

12-12-2012

(Bulan Desember)

No:

21457-


Tanggal



PPh Pasal 22 ATK KPU Kabupaten Labuhanbatu

12-12-2012

Utara (Bulan Desember)

02/13/003127,

Rp 335.000,-

kerja


02/13/003135,

9.

21

21457-

02/13/003119,

8.

Badan

Pasal

Tanggal

02/13/003137,

7.


12-12-2012

02/13/003138,

6.

Tanggal


02/13/003139,

5.


NG AD

02/13/003140,

21457-


Rp 93.500,-

Rp 76.500,-

Rp 93.500,-

Rp 27.927,-

Rp 681.818,-

Rp 102.273,-

halaman 159

No: 02/13/003126,

11.

ME DA N

10.

21457-


Tanggal



PPn,

12-12-2012

Labuhanbatu Utara Untuk Bulan Desember 2012

No: 02/13/003125,

Biaya

Photo

Copy

KPU

Rp 90.909,-

Kabupaten

21457-


Tanggal



PPn Pengetikan Daftar Pemilih (DPS, DPSHP, DPT)

12-12-2012

Kepada H. Rori Syahputra Tambunan (UD. Indah

Rp 2.311.641,-

No:

21457-


Tanggal



PPh Pasal 22 Pengetikan Daftar Pemilih (DPS,

12-12-2012

DPSHP, DPT) Kepada H. Rori Syahputra Tambunan

02/13/003124,

ING

12.

GI

Colour) Rp 346.746,-

(UD. Indah Colour) No:

21457-


Tanggal



PPn Photo Copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepada

12-12-2012

H. Rory Syahputra Tambunan (UD. Indah Colour)

02/13/003123,

14.

No:

NT

13.

21457-


Tanggal



PPh Pasal 22 Photo Copy Daftar Pemilih Tetap

12-12-2012

(DPT) Kepada H. Rory Syahputra Tambunan (UD.

02/13/003122,

Rp 430.073,-

Rp 64.511,-

No:

16.


Tanggal



PPh Pasal 21 Honorarium (Bulan Desember) KPU

12-12-2013

Kabupaten

No:

Labuhanbatu

Utara

dalam

Rangka

Utara 2013

21457-

No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Desember 2012, Disetor


PPh Pasal 21 Honorarium Sekretariat KPU Bulan

12-12-2012

Desember Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam

PE

No:

02/13/003136,

Rp 525.000,-

Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera

Tanggal

02/13/003141,

17.

21457-

NG AD

02/13/003142,

ILA

Indah Colour)

15.

Rp 600.000,-

Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut 2013

21457-


Tanggal



PPh Pasal 23 Nasi Kotak dalam Rangka Rapat

12-12-2012

Kerja/ Rakor/ BIMTEK KPU Dengan PPK JUMLAH

Rp 27.927,-

Rp 6.932.325,

253. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN NOVEMBER 2012 NOMOR, TANGGAL, NO.


No: 02/13/003117,


JUMLAH

SETORAN PAJAK (SSP)

NEGARA 1.


21457-


Tanggal

900, Masa Pajak Bulan Januari, PPn Atas Biaya


Rp 681.818,-

ATK KPU Labuhanbatu Utara

01-01-2013 2.

No: 02/13/003110,

21457-


Tanggal

900, Masa Pajak Bulan Januari, PPn Atas Biaya


Rp 90.909,-

Photo Copy KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

01-01-2013

3.

No:

21457-



Rp 102.273,-

halaman 160

Tanggal

ME DA N

02/13/003152,

900, Masa Pajak Bulan November, Disetor PPh


Pasal

11-11-2012

Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur

22

ATK

Sekretaris

KPU

Kabupaten

Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2013 4.

No: 02/13/003159,

21457-


Tanggal



Dokumentasi

11-11-2012

Kabupaten

Dan

Publikasi

Labuhanbatu

Utara

Sekretariat dalam

Rp 272.727,-

KPU

Rangka

No:

21457-


Tanggal



Pasal 22 Dokumentasi Dan Publikasi Sekretariat

11-11-2012

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka

02/13/003158,

ING

5.

GI

Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut 2013 Rp 40.909,-

Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut 2013 6.

No: 02/13/003112,

21457-


Tanggal

900, Masa Pajak Bulan Januari, PPh Pemasangan


7.

No:

Spanduk KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

NT

01-01-2013

21457-


Tanggal



Pasal 21 Pemasangan Spanduk Sekretariat KPU

11-11-2013

Kabupaten

02/13/003156,

Rp 327.273,-

Labuhanbatu

Utara

dalam

Rp 49.091,-

Rangka

ILA

Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2013

8.

No:

21457-


Tanggal



Penggandaan Model A KWK Data Pemilih KPU

11-11-2012

dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur

9.

NG AD

02/13/003155,

No:

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

21457-


Tanggal

900, Masa Pajak Bulan November, PPn Biaya


Penggandaan Model A KWK Data Pemilih Tahun

11-11-2012

2013

02/13/003151,

Rp 700.418,-

JUMLAH

Rp 105.063,-

Rp 2.370.481,

PE

254. JUMLAH PEMBAYARAN PPn MARET 2013 NOMOR, TANGGAL,

NO


No:

SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN

JUMLAH

PAJAK (SSP)

NEGARA

1.


21457-

No. Kode Akun Pajak:411211, Nomor Jenis Setoran:

02/13/003300,

900, Masa Pajak Bulan Maret, PPn atas pembayaran

Tanggal 17-05-2013,

ATK bulan Maet 2013 Sekretariat KPU Kabupaten


Labuhanbatu Utara dalam rangka Pilgubsu Tahun

Rp 681.818,-

2013 2.

3.

No:

21457-


02/13/003298,

Setoran:900, Masa Pajak Bulan Maret, PPn atas

Tanggal 17-05-2013,

pembayaran Honorarium pmemerikan & penerima


barang Logistik Bulan Februari 2013 Pilgubsu

No:

21457-

No. Kode Akun Pajak: 411211, Nomor Jenis Setoran:

02/13/003302,

Tanggal

900, Masa Pajak Bulan Maret 2013, PPn atas


Pembayaran Pengadaan & Pemasangan spanduk

03-03-2013

rekapitulasi penghitungan suara Pilgubsu 2013 untuk

Rp 27.500,-

Rp 2.475.000,-

8 PPK Cv. Pandu Surya Utama


halaman 161

No:21457 02/13/003304,

ME DA N

4.

-


Tanggal



Pembayaran spanduk & poster pasangan calon

03-03-2013

Gubenur&Wakil gubernur 2013 kepada Cv. Pandu Surya Utama

No:21457

-


Tanggal

900, Masa Pajak Bulan Maret 2013, PPn Pasal 22


atas Pembayaran spanduk & poster pasangan calon

03-03-2013

Gubenur&Wakil gubernur 2013 kepada Cv. Pandu

02/13/003305,

GI

5.

Surya Utama No:2145702/13/003291,

No. Kode Akun Pajak 411211 Nomor Jenis Setoran: Tanggal

900, Masa Pajak Bulan Maret 2013, PPn Atas


pembayaran pendistribusian Logistik Pemilu Gubernur

03-03-2013

& Wakil Gubernur 2013. Sdr Tosip Tanjung

ING

6.

Rp.370.454,-

Rp. 55.568,-

Rp 3.272.000.-

(CV.

Tunggal Perkasa) tanggal 18 Februari 2013 No: 02/13/003297,

21457-


Tanggal



Pembayaran Service Gedung Rapat Pleno terbuka

03-03-2013

Rekapitulasi suara Pilgubsu tahun 2013 tanggal 12

NT

7.

Rp 200.000,-

Maret 2013

No:

21457-


Tanggal



atas Pembayaran Service Gedung Rapat Pleno

03-03-2013

terbuka Rekapitulasi suara Pilgubsu tahun 2013

02/13/003287,

ILA

8.

Rp 200.000,-

tanggal 12 Maret 2013

9.

No:


Tanggal



Atas Pembayaran Kelompok Kerja Bimtek/Simulasi

03-03-2013

penyelenggaraaan Pemilihan Kepala Daerah & Wakil

NG AD

02/13/003284,

21457-

Rp 465.000,-

Kepala Daerah 2013 JUMLAH

Rp 7.747.340,

255. JUMLAH PEMBAYARAN PPh MARET 2013 NOMOR, TANGGAL,

NO


PE

NEGARA

1.

2.

No:

21457-

NOMOR KODE AKUN PAJAK, NOMOR JENIS SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN

No.

Kode

Akun

Pajak:

411122,

Nomor

Jenis

02/13/003299,

Setoran:900, Masa Pajak Bulan Maret ,PPh pasal 22

Tanggal 17-05-2013,

atas Pembayaran Bulan Maret 2013 Sekretariat KPU


Labura Pilgubsu 2013

No:

21457-

No. Kode Akun Pajak : 411121, Nomor Jenis Setoran:

02/13/003301,

JUMLAH

PAJAK (SSP)

Tanggal

900, Masa Pajak Bulan Maret 2013, PPh Pasal 21


atas Pembayaran sortir/ Pelipatan Surat Suara dalam

03-03-2013

rangka Pemilu Gubernur & Wakil Gubernur Sumut

Rp 102.272,-

Rp 168.750,-

2013 3.

No:2145702/13/003303,

No. Kode Akun Pajak 411122 Nomor Jenis Setoran: Tanggal

Rp 371.250.-



Atas

Pembayaran

pengadaan

&

pemasangan

03-03-2013

spanduk Rekapitulasi penghitungan suara Pilgubsu 2013 untuk 8 PPK Se-Labura Cv. Pandu Surya Utama

4.

No: 02/13/003308,

21457-


Tanggal

Setoran:900, Masa Pajak Bulan Maret, PPh Pasal 21


atas

03-03-2013

rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilgubsu

pembayaran

Honorarium

kelompok

Rp. 190.000,-

kerja

2013 bulan Maret 2013


halaman 162

No: 02/13/003307,

ME DA N

5.

21457-


Tanggal



atas pembayaran Honorarium (Bulan Maret 2013)

03-03-2013

KPU Labura dalam rangka Pemilu Gubernur & wakil Gubernur 2013

No:

21457-


Tanggal



atas Pembayaran Honorarium sekretariat (Bulan Maret

03-03-2013

2013 KPU

02/13/003286,

Labura

dibayarkan

Rp 600.000,-

Honor Tenaga

GI

6.

Rp 525.000,-

Pelaksana (Bulan Maret) KPU Labura

02/13/003289,

8.

21457-


Tanggal


ING

No:


atas pembayaran

03-03-2013

(Bulan Maret 2013) KPU Labura

No:21457

Rp 50.000,-

Honorarium Tenaga Pelaksana

-


Tanggal



atas Pembayaran pendistribusian Logistik Pilgubsu

03-03-2013

2013 Sdr. Tosip Tanjung (CV. Tunggal Perkasa)

02/13/003294,

NT

7.

Rp.654.400,-

Tanggal 18 Februari 2013

9.

No:

21457-

02/13/137003288,

Kode

Akun

Pajak:

411122,

Nomor

Jenis

Rp 300.000,-

Setoran:900, Masa Pajak Bulan Maret ,PPh Pasal 32

17-05-2013,

Atas Pembayaran makan-minum Rapat Pleno terbuka


Rekapitulasi suara Pilgubsu tahun 2013 tanggal 12

ILA

Tanggal

No.

Maret 2013

10.

No:

21457-


Tanggal



atas pembayaran Honor Narasumber Kegiatan Bimtek

03-03-2013

KPU dengan PPk dalam Pilgubsu

11.

NG AD

02/13/003290,

No:

21457-

No.Kode Akun Pajak : 411121, Nomor Jenis Setoran:

Tanggal



atas Pembayaran Honor Narasumber kegiatan Raker

03-03-2013

KPU dengan PPK dalam Pilgubsu Tahun 2013

02/13/003306,

JUMLAH

Rp 50.000-

Rp 50.000,-

Rp 3.061.672,

256. JUMLAH PEMBAYARAN PPn FEBRUARI 2013 NOMOR, TANGGAL,

PE

NO


MASA PAJAK BUKTI


PENERIMAAN NEGARA No:21457

1.

02/13/003309,

-


Tanggal

900, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPn atas


Pembayaran Biaya Sewa Gedung pelipatan suara &

02-02-2013

penyimpanan Logistik

No:21457 2.

02/13/003311,

-


Tanggal

403, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPn Pasal 4


ayat 2 atas

02-02-2013


No:214573.

02/13/003316, Tanggal

17-05-2013,

Masa Pajak 02-02-2013 No: 21457-02/13/00322, 4.

Tanggal

JUMLAH

PAJAK (SSP)

17-05-2013,


Pembayaran biaya sewa gudang

Rp 909.090,-

Rp 909.090,-

No. Kode Akun Pajak 411211 Nomor Jenis Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPn Atas

Rp 681.818,-

pembayaran ATK KPU Labura No. Kode Akun Pajak:411121, Nomor Jenis Setoran: 402,

Masa Pajak Bulan Februari, PPn atas biaya

Narasumber dalam Rangka Soasialisasi Pilgubsu

Rp 1.700.000,-

Tahun 2013


halaman 163

5.

02/13/003319,

ME DA N

No:

21457-


Tanggal

900, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPn biaya


cetak bahan-bahan sosialisai Pilgubsi tahun 2013 di

02-02-2013

sekolah-sekolah Kabupaten Labura JUMLAH

Rp 394.091,-

Rp 4.594.089,

257. JUMLAH PEMBAYARAN PPh FEBRUARI 2013 NOMOR, TANGGAL,


MASA PAJAK BUKTI

PAJAK (SSP)

NEGARA 1.

No:21457-


02/13/003310,


Tanggal

Atas Pembayaran

17-05-2013,


02/13/003314,

02-02-2013


No:

21457-


Tanggal

Setoran:402, Masa Pajak Bulan Februari, PPh Pasal


21 atas pembayaran Honorarium KPU Kabupaten

No:


Tanggal



atas Pembayaran Honorarium sekretariat KPU Labura

02-02-2013

Bulan Februari 2013

No:

02/13/003315,

21457-


Tanggal



atas pembayaran

02-02-2013

KPU Bulan Februari 2013

No:21457

02/13/003317,

Rp 395.000,-

Rp 525.000,-


21457-

NG AD

02/13/003212,

6.

Setoran:402, Masa Pajak Bulan Februari, PPh Pasal 21 atas pembayaran Honorarium kelompok kerja

02-02-2013

5.



02/13/003313,

4.

21457Tanggal

ILA

3.

Rp 540.000.-

Honorarium Kelompok Kerja

NT

No:

JUMLAH

Sosialisasi untuk Bulan Desember 2013 & Februari 2013

2.

GI


PENERIMAAN

ING

NO

Rp 50.000,-

Honorarium Tenaga Pelaksana

-


Tanggal



Rp 600.000,-

Rp 102.272,-

atas ATK KPU Kabupaten Labura

02-02-2013 No:21457

-


Tanggal



atas biaya poto copy KPU Labura Bulan Februari 2013

PE

7.

02/13/003318,

Rp 90.909,-

02-02-2013

8.

No:

02/13/003321,

9.

21457-

No.

Kode

Akun

Pajak:

411124,

Nomor

Jenis

Tanggal

Setoran:104, Masa Pajak Bulan Februari,PPh pasal 23


biaya snack dalam Rangka Sosialisai Pilgubsu Tahun

02-02-2013

2013

No:

21457-


Tanggal

Setoran:900, Masa Pajak Bulan Februari, PPh pasal


22 biaya cetak bahan dalam rangka ssoialisasi

02-02-2013

Pilgubsu tahun 2013 di sekolah-sekolah Kabupaten

02/13/003320,

Rp 267.273,-

Rp 52.364,-

Labura JUMLAH

Rp 2.622.818,

258. JUMLAH PEMBAYARAN PPn JANUARI 2013 NOMOR, TANGGAL,

NO.

MASA PAJAK BUKTI


PENERIMAAN


NEGARA

PAJAK (SSP)


JUMLAH

halaman 164

No: 02/13/003157,

ME DA N

1.

21457-


Tanggal



Pemasang Spanduk sekretariat KPU Labuhanbatu

11-11-2013

Utara dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil

Rp 327.273

Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 No:

21457-


Tanggal

900, Masa Pajak Bulan November, Disetor PPn ATK


Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

11-11-2012


02/13/003153,

GI

2.

Rp 681.818,-

Dan Wakil Gubernur Sumut 2013 No: 02/13/003154,

21457-


Tanggal

900, Masa Pajak Bulan November, PPn Biaya Photo


ING

3.

Rp 90.909

Copy Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

11-11-2012

JUMLAH

Rp 1.100.000,

259. JUMLAH PEMBAYARAN PPh JANUARI 2013

NO.


02/13/003111,

21457-


Tanggal


ILA

No:

16-05-2013, Masa Pajak 01-01-2013 2.

No:

21457-

No. Kode Akun Pajak: 411122, Kode Jenis Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Januari, Disetor PPh Pasal 22


atas biaya pemasangan spanduk KPU Labuhanbatu

NG AD 01-01-2013 No:

02/13/003114,

4.

No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Januari, Disetor PPh Pasal 21

01-01-2013

Labuhanbatu Utara Untuk Bulan Januari 2013

Honorarium

Anggota

KPU

21457-


Tanggal

402, Masa Pajak Bulan Januari, Disetor PPh Pasal 21 Atas

01-01-2013

Kabupaten Labuhanbatu Utara Untuk Bulan Januari

No:

Pembayaran

Honorarium

Sekretariat

Rp 525.000,-

Rp 600.000,-

KPU

2103 21457-


Tanggal



Atas Pembayaran Honorarium Tenaga Pelaksana

01-01-2013

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Untuk Bulan

02/13/003116,

Rp 49.091,-

Kabupaten


PE 5.

21457-

Tanggal

Atas

02/13/003115,

Rp 360.000,-

Utara


No:

JUMLAH

Biaya Honorarium Kelompok Kerja Pemutakhiran Data

Tanggal

02/13/003113,

3.

SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

NEGARA 1.


NT

NOMOR, TANGGAL,

Rp 50.000,-

Januari 2013 6.

No: 02/13/003118,

21457-


Tanggal



Rp 102.272,-

Atas Biaya ATK Kabupaten Labuhanbatu Utara

01-01-2013 JUMLAH

Rp 1.686.363,

260. JUMLAH PEMBAYARAN PPn DESEMBER 2012 NOMOR, TANGGAL, NO.


No:


JUMLAH

SETORAN PAJAK (SSP)

NEGARA 1.


21457-


Tanggal

900, Masa Pajak Bulan Desember 2012, Disetor PPn


ATK KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara (Bulan

02/13/003135,


Rp 681.818,-

halaman 165

No:

21457-


Tanggal

900, Masa Pajak Bulan Desember 2012, Disetor PPn,


Biaya Photo Copy KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

12-12-2012

Untuk Bulan Desember 2012

02/13/003126,

3.

Desember)

No:

21457-


Tanggal



Pengetikan Daftar Pemilih (DPS, DPSHP, DPT)

12-12-2012

Kepada H. Rori Syahputra Tambunan (UD. Indah

02/13/003125,

GI

2.

Colour) No: 02/13/003123,

21457-


Tanggal



Photo Copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepada H.

12-12-2012

Rory Syahputra Tambunan (UD. Indah Colour)

ING

4.

ME DA N

12-12-2012

JUMLAH

Rp 90.909,-

Rp 2.311.641,-

Rp 430.073,-

Rp 3.514.441,

261. ARAN PPh DEJUMLAH PEMBAYSEMBER 2012

NO


02/13/003121,

JUMLAH

21457-


Tanggal

402, Masa Pajak Bulan Desember 2012, Disetor PPh

ILA

No:

SETORAN, MASA PAJAK, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

NEGARA 1.


NT

NOMOR, TANGGAL,


Pasal 21 Honorarium Sekretariat (Bulan November)

12-12-2012


Rp 525.000,-

Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur 2013

2.

No:

3.

12-12-2012


No:

21457-

No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Desember 2012, Disetor PPh


Pasal 21 Honorarium Kelompok kerja Penyusunan

12-12-2012

Daftar

PE No:

Pembentukan

Badan

Labuhanbatu Utara Pilgubsu 2013

21457-

No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Desember 2012, Disetor PPh Pasal 21 Uang Lembur KPU Kabupaten Labuhanbatu

12-12-2012

Utara Bulan Oktober 2012 21457-


Tanggal



Pasal 21 Uang Lembur KPU Kabupaten Labuhanbatu

12-12-2012

Utara Bulan November 2012

No:

21457-


Tanggal



Pasal 21 Uang Lembur KPU Kabupaten Labuhanbatu

12-12-2012

Utara Bulan Desember 2012

No: 02/13/003119,

8.

Dan

Tanggal

02/13/003137,

7.

Wilayah

21457-


Tanggal



Pasal 23 Nasi kotak dalam Rangka Rapat Kerja/

12-12-2012

Rakor/ BIMTEK KPU dengan PPK

No: 02/13/003127,

Rp 335.000,-

Penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS Kabupaten


No:

Rp 600.000,-

Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur 2013

Tanggal

02/13/003138,

6.

402, Masa Pajak Bulan Desember 2012, Disetor PPh Pasal 21 Honorarium Sekretariat (Bulan November)

02/13/003139,

5.

Tanggal


02/13/003140,

4.


NG AD

02/13/003120,

21457-

21457-


Tanggal



Pasal 22 ATK KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

12-12-2012

(Bulan Desember)


Rp 93.500,-

Rp 76.500,-

Rp 93.500,-

Rp 27.927,-

Rp 102.273,-

halaman 166

No: 02/13/003124,

ME DA N

9.

21457-


Tanggal



Pasal 22 Pengetikan Daftar Pemilih (DPS, DPSHP,

12-12-2012

DPT) Kepada H. Rori Syahputra Tambunan (UD. Indah Colour)

No:

21457-


Tanggal



Pasal 22 Photo Copy Daftar Pemilih Tetap (DPT)

12-12-2012

Kepada H. Rory Syahputra Tambunan (UD. Indah

02/13/003122,

GI

10.

Colour) No: 02/13/003142,

21457-


Tanggal


ING

11.


Pasal

12-12-2013

Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu

21

Honorarium

(Bulan

Desember)

Rp 346.746,-

Rp 64.511,-

Rp 525.000,-

KPU

Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2013 No: 02/13/003141,

21457-


Tanggal



Pasal

21

Honorarium

12-12-2012

Desember Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam

NT

12.

Sekretariat

KPU

Rp 600.000,-

Bulan


No: 02/13/003136,

21457-


Tanggal



Pasal 23 Nasi Kotak dalam Rangka Rapat Kerja/

12-12-2012

Rakor/ BIMTEK KPU Dengan PPK

ILA

13.

JUMLAH

Rp 27.927,-

Rp 3.417.884,

NG AD

262. JUMLAH PEMBAYARAN PPn NOVEMBER 2012 NOMOR, TANGGAL,

NO.

MASA PAJAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA

1.

No:

02/13/003117,

NOMOR KODE AKUN PAJAK, KODE JENIS SETORAN, MASA PAJAK, URAIAN SURAT

JUMLAH

SETORAN PAJAK (SSP)

21457-


Tanggal

900, Masa Pajak Bulan Januari, PPn Atas Biaya ATK


Rp 681.818,-

KPU Labuhanbatu Utara

01-01-2013 No:

PE

2.

02/13/003110,

21457-


Tanggal

900, Masa Pajak Bulan Januari, PPn Atas Biaya Photo


Rp 90.909,-

Copy KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

01-01-2013

3.

No:

02/13/003159,

21457-


Tanggal



Dokumentasi

11-11-2012


Dan

Publikasi

Sekretariat

Rp 272.727,-

KPU

Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut 2013 4.

No: 02/13/003155,

21457-


Tanggal



Penggandaan Model A KWK Data Pemilih KPU dalam

11-11-2012

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi

Rp 700.418,-

Sumatera Utara Tahun 2013

5.

No:

21457-


Tanggal

900, Masa Pajak Bulan November, PPn Biaya


Penggandaan Model A KWK Data Pemilih Tahun 2013

02/13/003151,

Rp 105.063,-

11-11-2012


halaman 167

ME DA N

JUMLAH

Rp 1.850.935,

263. JUMLAH PEMBAYARAN PPh NOVEMBER 2012 NOMOR, TANGGAL,


MASA PAJAK BUKTI


PENERIMAAN

SETORAN PAJAK (SSP)

NEGARA 1.

No:

21457-


Tanggal

900, Masa Pajak Bulan November, Disetor PPh Pasal


22 ATK Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu

11-11-2012

Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil

02/13/003152,

JUMLAH

Rp 102.273,-

GI

NO.

Gubernur Sumatera Utara 2013 No: 02/13/003158,

21457-


Rp 40.909,-

ING

2.

Tanggal



22 Dokumentasi Dan Publikasi Sekretariat KPU

11-11-2012

Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut 2013

No: 02/13/003112,

21457Tanggal

16-05-2013, Masa Pajak 01-01-2013 No: 02/13/003156,

Rp 327.273,-

900, Masa Pajak Bulan Januari, PPh Pemasangan Spanduk KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

21457-


Tanggal


ILA

4.


NT

3.


21 Pemasangan Spanduk Sekretariat KPU Kabupaten

11-11-2013


Rp 49.091,-

Dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2013 JUMLAH

Rp 519.546,-

NG AD

264. 1 (satu) unit CPU merk Leonovo Kode 3100102001110; 265. 1 (satu) unit CPU merk Leonovo Kode 187575RP4R8YMGDM; 266. 1 (satu) unit Laptop merk Acer SNID 33703733366 Dengan Chaarger;

267. 1 (satu) unit Laptop merk Leonovo S/N CB15877818 Dengan Chaarger;

PE

268. 1 (satu) unit Hard Disc Eksternal 500GB S/N: 2GHWP R3H; 269. 1 (satu) unit Labtop merk Toshiba Serial No : 6A3456789Q.

Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar HARUN, S.Pdi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Membaca, Nota pembelaan

terdakwa secara secara peribadi yang pada

pokoknya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk:

“Bahwa

dengan

adanya

tuntutan

dari jaksa

penuntut

umum yang

disampaikan kepada Jaksa hal ini terlalu berat, dan bermohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan, dan dapat memberikan hukuman yang seringan ringannya” ;


halaman 168

ME DA N

Membaca, Nota pembelaan (pledoi), Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, tertanggal 08 Juni 2016 yang pada pokoknya berpendapat agar memutuskan perkara ini dengan amar (Putusan) sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Harun,Spdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi, sebagaimana

GI

dakwaaan Sdr.Jaksa Penuntut umum;

2. Membebaskan Terdakwa HARUN,Spdi dari semua dakwaan sdr,Jaksa Penuntut Umum;

ING

3. Menetapkan uang yang dititipkan kepada Jaksa Penuntut umum sejumlah Rp.66.000.000,-( enam puluh enam ribu),-agar dikembalikan kepada Keluarga Terdakwa HARUN, Spdi. barang

bukti

nomor

1

sampai

dengan

nomor

269

NT

4. Menetapkan

dikembalikan kepada yang berhak, 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau,-

et bono) ;

ILA

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo

NG AD

Mengutip serta memperhatikan tentang hal – hal yang tercantum dan terurai dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Oktober 2016 No. 42/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harun, S.Pd.I tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam

PE

dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; 3. Menyatakan Terdakwa Harun, S.Pd.I tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersamasama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; 4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; 5. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengembalikan uang penitipan yang dititipkan oleh keluarga terdakwa sesuai dengan surat SLIP SETOR Bank BRI dengan nomor: 0228-01-001029-30-8 pada KANCA RANTAU PRAPAT dengan nama BPN 075 KEJARI RANTAU PRAPAT


halaman 169

ME DA N

sebesar Rp. 66.000.000,-(Enam puluh enam juta) guna dikembalikan kepada Terdakwa / keluarganya.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

GI

8. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang di tandatangani Yusnidar Asli;

2.


3.


4.


5.


6.


7.

Surat

Keputusan

NT

ING

1.

Sekretaris

KPU

Labuhanbatu

Utara

Nomor:

0001/Kpts/Seskab-002.670920/i/2013; 8.

Surat Keputusan Sekretaris KPU Provini Sumatera Utara Nomor:

9.

ILA

1056/Kpts/Sesprov.002/2012;

Laporan Pengelolaan dan pertanggung jawaban pengguna anggaran penyelenggara pemilukada pada KPU Kab. Labuhanbatu Utara;

NG AD

10. Kumpulan Tanda terima;

11. Surat Pernyataan ADIYONO; 12. Surat Pernyataan TANTA EDISON; 13. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala daerah Prov. Sumatera Utara bulan Oktober 2012; 14. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala

PE

daerah Prov. Sumatera Utara bulan Nopember 2012;

15. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak Asli; 16. Buku Kas Umum; 17. Kumpulan Tanda Terima dan kwitansai; 18. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala daerah Prov. Sumatera Utara bulan Januari s/d Mei 2013; 19. Surat pernyataan An. ZUFRI; 20. Surat Keputsan Sekretaris KPU Kab. Labuhanbatu Utara Nomor: 001 /Kpts/Seskab-002.670920/I/2014; 21. Surat Keputusan KPU Prov. Sumatera Utara Nomor: 18/Kpts/KPU-Prov002/20013; 22. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 274/192.a/ TAPEM/2012; 23. Surat keputusan sekretaris KPU Kab. Labuhanbatu Utara Nomor: 0030/Seskab-002/X/2012 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 170

ME DA N

24. Surat Nomor: 981/SesProv-002/IV/2013;

25. Surat Nomor: 2104/SesProv-002/V/2013;

26. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala daerah Prov. Sumatera Utara bulan Oktober 2012;

27. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala

GI

daerah Prov. Sumatera Utara bulan Nopember s/d Desember 2012; 28. Buku Asli dan Laporan Keuangan Asli Kwitansi Asli Honor Sekretaris Seluruhnya;

ING

29. Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Nopember 212; 30. Kumpulan Kwitansi K.Selatan;

31. Kartu kendali rincian pengeluaran dana Pilgubsu 2013;

NT

32. Keputasan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 274/192.a/TAPEM/2012; 33. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Labuhanbatu Utara Nomor: 0030/Seskab-002/X/2012;

34. Surat-surat masuk bendahara Pilgubsu yang poto copy;

ILA

35. Kumpulan Surat Keluar;

36. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 44 tahun 2007;

NG AD

37. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor: 57 tahun 2009 38. Kumpulan kwitansi;

39. Buku pembantu perhitungan kas; 40. Kwitansi Tanda-Terima Kec. Kualuh Hilir; 41. Kwitansi Tanda-Terima Kec. NA IX-X; 42. Kwitansi Tanda-Terima Kec. AEK NATAS;

PE

43. Kwitansi Tanda-Terima Kec. MARBAU; 44. Kwitansi Tanda-Terima Kec. Kualuh HULU; 45. Kwitansi Tanda-Terima Kec. LEIDONG; 46. Kwitansi Tanda-Terima Kec. AEK KUO; 47. Laporan Pertangungjawaban Kec. Kualuh Hulu bulan Oktober 2012, Nopember 2012 s/d Desember 2012, Januari 2013 s/d Maret 2013. 48. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 bulan Oktober 2012 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanabatu Utara; 49. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 bulan Nopember dan Desember 2012 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanabatu Utara; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 171

ME DA N

50. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 bulan Januari2013 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanabatu Utara; 51. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012

GI

bulan April 2013 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanabatu Utara; 52. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan Oktober 2012 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil

ING

Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu Utara 53. Foto copy 2 (dua) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan November 2012 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil

NT

Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu Utara 54. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan Desember 2012 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu Utara

ILA

55. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan Januari 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu Utara

NG AD

56. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan Februari 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu Utara 57. Foto copy 2 (dua) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan Maret 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu Utara

PE

58. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan April 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu Utara

59. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 60. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara bulan Desember 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 61. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara bulan Februari 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;


halaman 172

ME DA N

62. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara bulan Maret 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

63. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara bulan Mei 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan

GI

Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

64. Kwitansi tanda terima uang titipan PUMK NA IX-X sebsar Rp. 16.109.070,- (enam belas juta seratus sembilan ribu tujuh puluh rupiah)

ING

yang di tandatangni oleh Yusnidar tertanggal 20 Mei 2013 ; 65. Surat Keterangan Kronologis Pemotongan Dana PPK Kec. NA IX-X dari TANTA EDISON SEMBIRING bin TRAMEHULI SEMBIRING MELIALA

NT

tertanggal 14 Nopember 2014 ;

66. Foto copy 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Oktober 2012 Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013

ILA

67. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan November s/d Desember 2012 Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013

NG AD

68. Foto copy 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Januari s/d Maret 2013 (Jilid I) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 69. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Januari s/d Maret 2013 (Jilid II) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013

PE

70. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Januari s/d Maret 2013 (Jilid III) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013

71. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Januari s/d Maret 2013 (Jilid IV) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 72. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Januari s/d Maret 2013 (Jilid V) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 73. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan April 2013 (Jilid II) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 201;


halaman 173

ME DA N

74. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

75. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara bulan Nopember s/d Desember 2012 Pemilihan

GI

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

76. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab.

ING

Labuhanbatu Utara bulan Januari s/d Maret 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 77. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab.

NT

Labuhanbatu Utara bulan April s/d Mei 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 78. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh YUSNIDAR tentang penerimaan titipan uang setoran uang pajak sebesar Rp. 38.000.000,-

ILA

(tiga puluh juta rupaih), dan uang pengembalian yang tidak dapat di kembalikan (dana PLN dan SPPD) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang di tujuhkan kepada PUMK Kualuh Hulu tanin olehnggal 23

NG AD

mei 2013 ditandatangi oleh YUSNIDAR ; 79. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan Oktober 2012, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; 80. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia

PE

Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan Nopember 2012, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

81. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan Desember 2012, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 82. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan Januari 2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; 83. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan


halaman 174

ME DA N

Pebruari 2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

84. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan Maret 2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

GI

Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

85. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan April

ING

2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;


NT

Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

87. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Oktober 2012, Kecamatan Kualuh

ILA

Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 88. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Nopember 2012, Kecamatan

NG AD

Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 89. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Desember 2012, Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 90. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Januari dan Februari 2013,

PE

Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

91. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Maret 2013, Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 92. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012 s/d Maret 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 93. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Oktober 2012, Kecamatan Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;


halaman 175

ME DA N

94. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Desember 2012, Kecamatan Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 95. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Februari 2013, Kecamatan Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah

GI

dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 96. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Maret 2013, Kecamatan Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah

ING

dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 97. Laporan Pertanggung Jawaban bulan April 2013, Kecamatan Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah

NT

dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 98. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Oktober tahun 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

ILA

99. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan November tahun 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

NG AD


101. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Februari 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

PE

102. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Maret 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

103. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Mei 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; 104. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012, Nopember s/d Desember 2012, Februari s/d Maret 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; 105. (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02/SPP/PPKD/2013 tanggal 06 Februari 2013; 106. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 02/SPM/PPKD/2013 tanggal 06 Februari 2013; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 176

(satu)

lembar

Pembayaran

foto

copy

Langsung

surat

Belanja

ME DA N

107. 1

pengantar

Surat

Pengeluaran

Permintaan

PPKD

Nomor:


108. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran

Langsung

Belanja

Pengeluaran

PPKD

Nomor:

GI


109. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:

ING

02/SPP/PPKD/2013 tanggal 05 Februari 2013; 110. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: Januari

2013

perihal

Permohonan

/Sesprov-002/I/2013 tanggal Pencairan

Lanjutan

Biaya

NT

Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;

111. 1 (satu) lembar foto copy Pakta Integritas Penggunaan Hibah Dalam Bentuk Uang tanggal Januari 2013 ditandatangani oleh Penerima Hibah

ILA

IRHAM BUANA NASUTION, SH.,M.Hum; 112. 1 (satu) bundel foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Komisi Pemilihan Umum

NG AD

Provinsi Sumatera Utara Tentang Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor: 900 – 509 dan Nomor: 166/KPU PROV-002/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.

113. Rekening Koran Giro Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor Rekening 100 01.02.022602-2 Periode 01 September 2012

PE

sampai dengan 10 September 2013 (fotocopy);


Utara

Nomor

211.01.02.000055.0

sebesar

Rp.

1.233.243.167,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal 24 September 2012 (asli);


Utara

Nomor

211.01.02.000055.0

sebesar

Rp.

1.060.602.000,- (satu milyar enam puluh juta enam ratus dua ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2012 (asli); 116. Surat Setoran dari KPU Provinsi Sumatera Utara ke Rekening KPU Labuhanbatu

Utara

Nomor

211.01.02.000055.0

sebesar

Rp.

4.964.173.239,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta


halaman 177

ME DA N

seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) tanggal 07 Perbuari 2013 (asli);

117. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tentang Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur

GI

Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (fotocopy);

118. Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1053/Kpts/KPU Prov-002/2012 Tentang Pengangkatan bendahara dan Atasan Langsung

ING

Bendahara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 tanggal 31 Agustus 2012

119. Surat

Keputusan

NT

(fotocopy);

KPU

Provinsi

Sumatera

Utara

Nomor

:

1056/Kpts/Sesprov.002/2012 Tentang Pengangkatan bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu di KPU Kabupaten/Kota Se-

ILA

Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 tanggal 31 Agustus 2012

NG AD

(fotocopy); 120. Surat

Keputusan

Gubernur

Sunmatera

Utara

Nomor:


PE

121. Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Sebesar Rp. 1.233.243.167,(satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) bulan September 2012 (fotocopy); 122. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013; 123. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013; 124. Lampiran BAST dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara ke PPK; 125. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013; 126. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013; 127. Surat Nomor : 3124/Sesprov-002/IX/2013; 128. Harga satuan jasa dan barang; 129. SPT No. 317/SPT/IX/2013; 130. Lembar Komfirmasi; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 178

ME DA N

131. DPT No : 139/BA/IX/2013; 132. KAK/TOR Tahun Ajaran 2013;

133. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 06 Desember 2013; 134. Surat Nomor : B47/KPU/XII/2013; 135. Usul revisi DIPA;

GI

136. SK Nomor : 0002/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013; 137. SK Nomor : 0003/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013; 138. SK Nomor : 0003/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013;

ING

139. SK Nomor : 0012/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013; 140. Rencana Anggaran Biaya tahun 2013;

141. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 dan

NT

Laporan Capaian Kinerja Penganggaran Tahun Anggaran 2013 dan Ikhtisar Kontrak hasil Optimalisasi tahun Anggaran 2013; 142. Surat Nomor : 1396/SJ/VIII/2014; 143. Laporan Realisai Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013;

ILA

144. Ringkasan Kontrak “ CV BAKTEE MAS “; 145. Laporan Realisasi Anggaran Belanja tahun Anggaran 2013; 146. Ikhtisar Kontrak Optimalisasi Tahun Anggaran Sumber Dana Rupiah

NG AD

Murni;

147. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013’; 148. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01 Februari s/d 28 Februari 2013; 149. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012;

PE

150. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01 Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012;


152. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01 Maret s/d 31 Maret 2013; 153. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01 Mei s/d 31 Mei 2013; 154. LPJ Honorarium PPK dan Sekreteraiat Kualuh Leidong Nopember – Desember 2012; 155. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan januari – Maret 2013 Desa Teluk Pulai Dalam; 156. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan januari – maret 2013 Desa Simandullang; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 179

ME DA N

157. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa Pangkalan Lunang;

158. LPJ Penggunaan dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa Air Hitam; 159. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa Kelapa Sebatang;

GI

160. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa Teluk Pulai Luar;

161. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Kel T. Ledong;

ING

162. LPJ Penggunaan Dana PPK dan PPS Bulan April 2013 Kec Kualuh Ledong;

163. LPJ Honorarium PPK dan Sekretariat Bulan Pebruari – Maret 2013 Kec

NT

K. Ledong;

164. LPJ Rapat Kerja/Rakor/Bimbingan Teknis Bulan Januari 2013 Kec K. Ledong;

165. LPJ Perjalanan Dinas Bulan Januari 2013 Kec K. Ledong;

Ledong;

ILA

166. LPJ Honorarium PPK dan Sekretariat Bulan Januari 2013 Kec K.

167. LPJ Honorarium PPK dan Sekretariat Bulan Oktober 2012

NG AD

168. Slip Penyetoran (transfer) uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Nomor : 3534-01-00554-50-6 An. YUSNIDAR tanggal 09 Januari 2013 (asli) 169. Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp 10.045.000,- (sepeluh juta empat puluh lima ribu rupiah pembayaran pajak PPK, PPS, KPPS, Linmas dari Adiyono bendahara PP Kualuh Leidong ke Sekretaris PPK

PE

Kualuh Leidong Haidir Siregar tanggal 26 Maret 2013 (asli);

170. POK TA 2013; 171. Skep No 001/Kpts/Seskab.002.670920/I/2013; 172. Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pengguna Anggaran Satker melalui KPPN Bulan Desember 2013; 173. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2013 No : DIPA-076.01.2.670920/2013; 174. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2013 No : DIPA-076.01.2.670920/2013 Revisi 01,02,03; 175. Konfirmasi data Dipa petikan TA 2013 S-398-WPB.02/KP.0720/2013; 176. Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satker TA 2013; 177. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /SET/KPULBU/SPTB/X/2013 (tanpa tanda tangan);


halaman 180

ME DA N

178. Rincian GU dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /SET/KPU-LBU/SPTB/VIII/2013 (tanpa tanda tangan);

179. LPBH Uang Lembur dan Pengadaan Barang/jasa KPU Kab.Labura (foto copy);

180. Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan

GI

Kecamatan Aek Natas Kab.Labuhanbatu Utara Buku Kas Umum (BKU) Bulan Mei s/d September 2013 (foto copy);

181. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun

ING

Anggaran 2013 Nomor: DIPA-076.01.2.670920/2013 (tanpa tanda tangan);

182. Buku Cek No.CC 663426 S-D NO.CC 663450 BNI;

NT

183. Buku Tabungan BRI Simpedes (foto copy); 184. Kebutuhan Biaya Sortir/Pelipatan Surat Suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 (tanpa tanda tangan); 185. LPJ Bendahara Pembantu Sekretariat Kabupaten Labuhanbatu Utara

ILA

(tanpa tanda tangan);

186. Rencana Anggaran Biaya 2013 (tanpa tanda tangan); 187. Surat KPU Nomor: 616/KPU/IX/2013 (foto copy);

NG AD

188. Pernyataan Tanggung Jawab


tangan);



tangan);


tanggal 30 Maret 2013 (tanpa tanda

tangan);

PE

191. Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 28 Februari 2013 (tanpa tanda tangan);


tanggal 31 Januari 2013 (tanpa tanda

tangan);

193. Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 30 Desember 2013 (tanpa tanda tangan); 194. Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 30 November 2013 (tanpa tanda tangan); 195. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan NA IX-X tanggal 27 Nopember 2014; 196. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Kualuh Leidong tanggal 04 Desember 2014; 197. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Kualuh Hulu tanggal 27 Nopember 2014; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 181

ME DA N


199. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Aek Natas tanggal 27 Nopember 2014;

200. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Kualuh Selatan tanggal 01

GI

Desember 2014;

201. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Aek Kuo tanggal 27 Nopember 2014;

ING

202. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Marbau tanggal 27 Nopember 2014;

203. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Kualuh Hilir tanggal 04

NT

Desember 2014;

204. Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Sebesar Rp. 1.060.602.000,-

ILA

(satu milyar enam puluh juta enam ratus dua ribu rupiah) bulan Nopember 2012 (fotocopy); 205. Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera

NG AD

Pemilu

Utara Tahun 2013 Sebesar Rp. 4.964.173.239,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) bulan Januari 2013 (fotocopy); 206. Laporan Pertanggungjawaban Belanja Honorarium, Uang Lembur dan Pengadaan

Barang/Jasa

KPU

Kabupaten

Labuhanbatu

Utara

PE

(fotocopy);


208. Surat Nomor : 2104/Sesprov-002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 perihal pengembalian Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013; 209. Surat Nomor : 2104a/Sesprov-002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 perihal pengembalian Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013; 210. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Aek Kuo Bulan Oktober tahun 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun

2013;

211. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Aek Kuo Bulan November tahun 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 182

ME DA N

212. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Aek Kuo Bulan Januari s/d Maret

tahun 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

213. Asli Buku Kas Umum Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

GI

214. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Aek Kuo Bulan April tahun 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun

2013;

ING

215. 1 (satu) bundel Rincian biaya SPPD BPS ke PPK Aek Kuo Bulan November s/d Desember 2012;

216. 1 (satu) bundel kwitansi uang lembur PPK dan secretariat PPK untuk

NT

bulan Oktober 2012;

217. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran honorarium PPK kecamatan Aek Kuo dalam rangka Pilgubsu 2013 bulan November 2012; 218. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK bulan November 2012;

ILA

219. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran sidang rapat PPK Kecamatan Aek Kuo bulan November 2012; 220. 1 (satu) bundel biaya pengetikan daftar pemilih (DPS, DPSHP, DPP)

NG AD

PPS desa Aek Korsik;

221. 1 (satu) bundel Rincian Biaya Honor PPK ke PPS bulan Oktober 2012; 222. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran honorarium PPK Oktober 2012; 223. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran ATK kantor PPK Oktober 2012; 224. 1 (satu) bundel honorarium petugas PPDP Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo bulan Oktober 2012;

PE

225. 1 (satu) bundel kwitansi uang lembur PPDP desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Bulan Oktober 2012;

226. 1 (satu) bundel kwitansi biaya sidang rapat kantor PPK kecamatan Aek Kuo bulan Oktober 2012;

227. 1 (satu) bundel kwitansi Belanja makan minum untuk keperluan rapat kerja PPK dan PPS bulan Oktober 2012; 228. 1 (satu) bundel rincian biaya perjalanan dinas PPK bulan Oktober 2012; 229. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran biaya pengangkutan / transportasi logistic dari PPK ke PPS pulang pergi; 230. 1 (satu) bundel rincian biaya perjalanan dinas bulan Maret 2013; 231. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran biaya bongkar pasang kotak suara dan bilik suara di PPK; 232. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran honorarium PPS Kecamatan Aek Kuo bulan Januari 2013; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 183

ME DA N

233. 1 (satu) bundel kwitansi biaya makan dan minum untuk peresmian KPPS se kecamatan Aek Kuo Gelombang I;

234. 1 (satu) bundel kwitansi belanja ATK kantor PPK kecamatan Aek Kuo Bulan

Januari 2013;

235. 1 (satu) bundel kwitansi biaya sidang / rapat kantor PPK Kecamatan Aek bulan Januari 2013;

GI

Kuo

236. 1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Biaya Revisi I bulan Oktober 2012;

ING

237. 1 (satu) bundel rincian biaya perjalanan dinas PPK Aek Kuo Bulan Januari – Maret 2013;

238. 1 (satu) bundel kwitansi uang lembur PPK bulan Februari tahun 2013;

NT

239. 1 (satu) bundel kwitansi biaya belanja makanan dan minuman untuk rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara PPK Kecamatan Aek Kuo; 240. 1 (satu) bundel kwitansi biaya ATK dan honorarium keperluan acara Bimbingan Teknis PPK dan KPPS bulan Februari 2013;

ILA

241. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran honorarium KPPS dari TPS kecamatan Aek Kuo

242. 1 (satu) bundel kwitansi ATK TPS kecamatan Aek Kuo;

NG AD

243. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran sewa tenda dan kursi tiap TPS kecamatan Aek Kuo; 244. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran makanan dan minuman tiap TPS kecamatan Aek Kuo; 245. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran honorarium PPK kecamatan Aek Kuo bulan April 2013;

PE


247. 1 (satu) bundel kwitansi biaya sidang / rapat kantor PPK Kecamatan Aek Kuo bulan April 2013;

248. 1 (satu) set kwitansi uang lembur PPK dan secretariat PPK bulan Maret 2013; 249. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN MARET 2013 NO

1.

NOMOR, TANGGAL, MASA

NOMOR KODE AKUN PAJAK, NOMOR

PAJAK BUKTI

JENIS SETORAN, TANGGAL, URAIAN

PENERIMAAN NEGARA

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

No: 21457-02/13/003300,


Tanggal 17-05-2013,

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret, PPn


atas

JUMLAH

Rp 681.818,-

pembayaran ATK bulan Maet 2013

Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rangka Pilgubsu Tahun 2013


halaman 184

ME DA N

2.

No: 21457-02/13/003299,


Tanggal 17-05-2013,

Setoran:900, Masa Pajak Bulan Maret ,PPh


pasal 22 atas Pembayaran Bulan Maret 2013

Rp 102.272,-

Sekretariat KPU Labura Pilgubsu 2013 3.

No: 21457-02/13/003298,


Tanggal 17-05-2013,

Setoran:900, Masa Pajak Bulan Maret, PPn


atas pembayaran Honorarium pmemerikan &

Rp 27.500,-

penerima barang Logistik Bulan Februari 2013

No:

21457-02/13/003301,


Tanggal 17-05-2013, Masa

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret 2013,

Pajak 03-03-2013

PPh

Pasal

21

atas

Pembayaran

ING

4.

GI

Pilgubsu Rp 168.750,-

sortir/

Pelipatan Surat Suara dalam rangka Pemilu Gubernur & Wakil Gubernur Sumut 2013 5.

No:

21457-02/13/003302,




Pajak 03-03-2013

PPn

atas

Pembayaran

Pengadaan

spanduk

NT

Pemasangan

Rp 2.475.000,-

&

rekapitulasi

penghitungan suara Pilgubsu 2013 untuk 8 PPK Cv. Pandu Surya Utama

No:21457-02/13/003303,




Pajak 03-03-2013

PPh Pasal 22 Atas Pembayaran pengadaan &

ILA

6.

pemasangan

spanduk

Rp 371.250.-

Rekapitulasi

penghitungan suara Pilgubsu 2013 untuk 8 PPK Se-Labura Cv. Pandu Surya Utama

9.

-02/13/003304,


Tanggal 17-05-2013, Masa Pajak 03-03-2013

PPn atas

NG AD

8.

No:21457


21457-02/13/003308,



Setoran:900, Masa Pajak Bulan Maret, PPh

Pajak 03-03-2013

Pasal

No:21457


-02/13/003305,

No. Kode Akun Pajak 411122 Nomor Jenis Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret 2013,

Pajak 03-03-2013

PPn Pasal 22 atas

Pembayaran spanduk &

poster

calon

No:

Rp.370.454,-



PE

7.

pasangan

Rp. 55.568,-

Gubenur&Wakil

gubernur 2013 kepada Cv. Pandu Surya Utama

21

kelompok

atas kerja

pembayaran rekapitulasi

Rp. 190.000,-

Honorarium penghitungan

perolehan suara Pilgubsu 2013 bulan Maret 2013

10.

No:

21457-02/13/003307,




Pajak 03-03-2013

Pasal 21 atas pembayaran Honorarium (Bulan

Rp 525.000,-

Maret 2013) KPU Labura dalam rangka Pemilu Gubernur & wakil Gubernur 2013 11.

No:

21457-02/13/003286,




Pajak 03-03-2013

PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honorarium

Rp 600.000,-

sekretariat (Bulan Maret 2013 KPU Labura dibayarkan Honor Tenaga Pelaksana (Bulan Maret) KPU Labura 12.

No:

21457-02/13/003289,




Pajak 03-03-2013

PPh Pasal 21 atas pembayaran

Rp 50.000,-

Honorarium


halaman 185

ME DA N

Tenaga Pelaksana (Bulan Maret 2013) KPU Labura 13.

No:21457-02/13/003291,




Pajak 03-03-2013

PPn Atas pembayaran pendistribusian Logistik

Rp 3.272.000.-

Pemilu Gubernur & Wakil Gubernur 2013. Sdr

Tosip Tanjung (CV. Tunggal Perkasa) tanggal 18 Februari 2013 No:21457

-02/13/003294,




Pajak 03-03-2013

PPh

Pasal

GI

14.

23

atas

Rp.654.400,-

Pembayaran

ING

pendistribusian Logistik Pilgubsu 2013 Sdr. Tosip Tanjung (CV. Tunggal Perkasa) Tanggal 18 Februari 2013 15.

No:

21457-02/13/003297,


17-05-2013, Masa


Tanggal

Pajak 03-03-2013

Rp 200.000,-

PPn atas Pembayaran Service Gedung Rapat

NT

Pleno terbuka Rekapitulasi suara Pilgubsu tahun 2013 tanggal 12 Maret 2013

16.

No:

21457-02/13/003287,


17-05-2013, Masa


Tanggal

Pajak 03-03-2013

Rp 200.000,-

PPn Pasal 22 atas Pembayaran Service

ILA

Gedung Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi suara Pilgubsu tahun 2013 tanggal 12 Maret 2013

17.

No: 21457-02/13/137003288,


Tanggal


17-05-2013, Masa

19.

20.

No:

Pasal 32 Atas Pembayaran makan-minum Rapat

Pleno

terbuka

Rekapitulasi

suara

Pilgubsu tahun 2013 tanggal 12 Maret 2013

21457-02/13/003290,




Pajak 03-03-2013

Pasal 21 atas pembayaran Honor Narasumber

No:

Pilgubsu

21457-02/13/003306,

No.Kode Akun Pajak : 411121, Nomor Jenis Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Maret 2013,

Pajak 03-03-2013

PPh Pasal 21 atas Pembayaran

No:

Rp 50.000-

Kegiatan Bimtek KPU dengan PPk dalam


PE

18.

NG AD

Pajak 03-03-2013

Rp 300.000,-

Rp 50.000,-

Honor

Narasumber kegiatan Raker KPU dengan PPK dalam Pilgubsu Tahun 2013

21457-02/13/003284,




Pajak 03-03-2013

PPn Pasal 21 Atas Pembayaran Kelompok Kerja

Bimtek/Simulasi

Rp 465.000,-

penyelenggaraaan

Pemilihan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 2013 JUMLAH

Rp 10.809.012,-

250. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN FEBRUARI 2013 N O



PAJAK BUKTI PENERIMAAN


NEGARA



JUMLAH

halaman 186

No:21457-02/13/003310, Tanggal

17-05-2013,

ME DA N

1.

No. Kode Akun Pajak 411121 Nomor Jenis Masa

Pajak 02-02-2013

Rp 540.000.-

Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Februari 2013,

PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Honorarium Kelompok

Kerja

Sosialisasi

untuk

Bulan

Desember 2013 & Februari 2013 2.

No:21457 Tanggal

-02/13/003309, 17-05-2013,

Masa

Pajak 02-02-2013


Rp 909.090,-

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPn atas

Pembayaran Biaya Sewa Gedung

No:21457 Tanggal

-02/13/003311, 17-05-2013,

Masa

Pajak 02-02-2013


Rp 909.090,-

Setoran: 403, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPn Pasal 4 ayat 2 atas Pembayaran biaya

ING

3.

GI


sewa gudang pelipatan suara & penyimpanan Logistik 4.

No:

21457-02/13/003314,


Tanggal

17-05-2013,

Setoran:402, Masa Pajak Bulan Februari, PPh

Masa

Pajak 02-02-2013

Pasal

21

atas

pembayaran

Rp 395.000,-

Honorarium

NT

kelompok kerja Logistik untuk Bulan Februari & Maret 2013

5.

No:

21457-02/13/003313,


Tanggal

17-05-2013,


Masa

Pajak 02-02-2013

Rp 525.000,-

Pasal 21 atas pembayaran Honorarium KPU

6.

No:

21457-02/13/003212,


Tanggal

17-05-2013,


No:

Masa

Tanggal


17-05-2013,


Masa

No:21457-02/13/003316, Tanggal

17-05-2013,

Masa

Pajak 02-02-2013 9.

No:21457

-02/13/003317,

17-05-2013,

PE

Tanggal

Masa

Pajak 02-02-2013

10 .

No:21457 Tanggal

sekretariat KPU Labura Bulan Februari 2013

21457-02/13/003315,

Pajak 02-02-2013

8.

Rp 600.000,-


NG AD

Pajak 02-02-2013

7.

ILA

Kabupaten Labura Bulan Februari 2013


Rp 50.000,-

Honorarium

Tenaga Pelaksana KPU Bulan Februari 2013 No. Kode Akun Pajak 411211 Nomor Jenis

Rp 681.818,-

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPn Atas pembayaran ATK KPU Labura No. Kode Akun Pajak 411122 Nomor Jenis

Rp 102.272,-

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPh Pasal 22 atas ATK KPU Kabupaten Labura

-02/13/003318,

17-05-2013,

Masa

Pajak 02-02-2013


Rp 90.909,-

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPh Pasal 22 atas biaya poto copy KPU Labura Bulan Februari 2013

11

No: 21457-02/13/00322,

.

Tanggal

17-05-2013,

No. Kode Akun Pajak:411121, Nomor Jenis Masa

Pajak 02-02-2013

Rp 1.700.000,-

Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Februari, PPn atas

biaya

Narasumber

dalam

Rangka

Soasialisasi Pilgubsu Tahun 2013 12

No:

.

Tanggal

21457-02/13/003321, 17-05-2013,

Masa

Pajak 02-02-2013


Rp 267.273,-

Setoran:104, Masa Pajak Bulan Februari,PPh pasal 23 biaya snack dalam Rangka Sosialisai Pilgubsu Tahun 2013

13

No:

21457-02/13/003320,


.

Tanggal

17-05-2013,


Pajak 02-02-2013

Masa

Rp 52.364,-

pasal 22 biaya cetak bahan dalam rangka ssoialisasi Pilgubsu tahun 2013 di sekolahsekolah Kabupaten Labura


halaman 187

ME DA N

14

No:

21457-02/13/003319,


.

Tanggal

17-05-2013,


Masa

Pajak 02-02-2013

PPn

biaya

Pilgubsi

cetak

tahun

bahan-bahan

2013

Kabupaten Labura JUMLAH

di

Rp 394.091,-

sosialisai

sekolah-sekolah

Rp 7.216.907,

251. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN JANUARI 2013

1.




NEGARA

SETORAN PAJAK (SSP)

GI

O.


JUMLAH

No:

21457-02/13/003111,

No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis

Tanggal

16-05-2013,

Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Januari,

Masa

Pajak 01-01-2013

ING

N

Rp 360.000,-

Disetor PPh Pasal 21 Biaya Honorarium Kelompok Kerja Pemutakhiran Data

2.

No:

21457-02/13/003157,


Tanggal

16-05-2013,

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan November,

Masa

Disetor PPn Pemasang Spanduk sekretariat

NT

Pajak 11-11-2013

Rp 327.273

KPU Labuhanbatu Utara dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013

No:

21457-02/13/003113,


Tanggal

16-05-2013,


Pajak 01-01-2013

Masa

ILA

3.

Rp 49.091,-

Disetor PPh Pasal 22 atas biaya pemasangan spanduk KPU Labuhanbatu Utara

4.

No:

21457-02/13/003114,


Tanggal

16-05-2013,


5.

No:

Masa

NG AD

Pajak 01-01-2013

Tanggal

No:

21

Atas

Honorarium

Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Untuk Bulan Januari 2013 No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Januari,

Masa

Honorarium

Sekretariat

KPU

Kabupaten

Labuhanbatu Utara Untuk Bulan Januari 2103 No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis

16-05-2013,


Masa

Rp 600.000,-

Disetor PPh Pasal 21 Atas Pembayaran

21457-02/13/003116,

Pajak 01-01-2013

7.

Pasal

16-05-2013,

PE

Tanggal

PPh

21457-02/13/003115,

Pajak 01-01-2013

6.

Disetor

Rp 525.000,-

Rp 50.000,-

Disetor PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Honorarium

Tenaga

Pelaksana

KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara Untuk Bulan Januari 2013

No:

21457-02/13/003153,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 11-11-2012

Rp 681.818,-

Disetor PPn ATK Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut 2013

8.

No:

21457-02/13/003118,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 01-01-2013

Disetor

PPh

Pasal

22

Atas

Biaya

Rp 102.272,-

ATK

Kabupaten Labuhanbatu Utara 9.

No:

21457-02/13/003154,


Tanggal

16-05-2013,


Pajak 11-11-2012

Masa

Rp 90.909

PPN Biaya Photo Copy Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara JUMLAH


Rp 2.786.363,

halaman 188

ME DA N

252. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN DESEMBER 2012 N O. 1.





NEGARA

SETORAN PAJAK (SSP)

No:

21457-02/13/003121,


Tanggal

16-05-2013,

Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Desember

Masa

Pajak 12-12-2012

JUMLAH

Rp 525.000,-

2012, Disetor PPh Pasal 21 Honorarium Sekretariat (Bulan November) KPU Kabupaten

GI

Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur 2013 No:

21457-02/13/003120,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 12-12-2012

ING

2.

Rp 600.000,-

2012, Disetor PPh Pasal 21 Honorarium Sekretariat (Bulan November) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur 2013

No:

21457-02/13/003140,

Tanggal

16-05-2013,


Rp 335.000,-

NT

3.

Masa

Pajak 12-12-2012

Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Desember 2012, Disetor PPh Pasal 21 Honorarium Kelompok kerja Penyusunan Daftar Wilayah Dan Pembentukan Badan Penyelenggara PPK,

ILA

PPS, dan KPPS Kabupaten Labuhanbatu Utara Pilgubsu 2013

4.

No:

21457-02/13/003139,


Tanggal

16-05-2013,


Pajak 12-12-2012

Masa

Rp 93.500,-

2012, Disetor PPh Pasal 21 Uang Lembur KPU

5.

No:

NG AD

Kabupaten Labuhanbatu Utara Bulan Oktober

Tanggal

21457-02/13/003138,


16-05-2013,


Masa

Pajak 12-12-2012

6.

No:

Tanggal

Kabupaten

Labuhanbatu

Utara

Bulan

November 2012 No. Kode Akun Pajak: 411121, Kode Jenis

16-05-2013,


Masa

PE

Rp 76.500,-

2012, Disetor PPh Pasal 21 Uang Lembur KPU

21457-02/13/003137,

Pajak 12-12-2012

7.

2012

Rp 93.500,-

2012, Disetor PPh Pasal 21 Uang Lembur KPU Kabupaten

Labuhanbatu

Utara

Bulan

Desember 2012

No:

21457-02/13/003119,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 12-12-2012

Rp 27.927,-

2012, Disetor PPh Pasal 23 Nasi kotak dalam Rangka Rapat Kerja/ Rakor/ BIMTEK KPU dengan PPK

8.

No:

21457-02/13/003135,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 12-12-2012

Rp 681.818,-

2012, Disetor PPn ATK KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara (Bulan Desember)

9.

No:

21457-02/13/003127,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 12-12-2012

2012,

Disetor

Kabupaten

PPh

Pasal

Labuhanbatu

22

Rp 102.273,-

ATK KPU

Utara

(Bulan

Desember) 10

No:

21457-02/13/003126,


.

Tanggal

16-05-2013,


Pajak 12-12-2012

Masa

Rp 90.909,-

2012, Disetor PPn, Biaya Photo Copy KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Untuk Bulan


halaman 189

ME DA N

Desember 2012 11

No:

21457-02/13/003125,


.

Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 12-12-2012

Rp 2.311.641,-

2012, Disetor PPn Pengetikan Daftar Pemilih (DPS,

DPSHP,

DPT)

Kepada

H.

Rori

Syahputra Tambunan (UD. Indah Colour) 12

No:

21457-02/13/003124,


.

Tanggal

16-05-2013,


Masa

2012, Disetor PPh Pasal 22 Pengetikan Daftar

GI

Pajak 12-12-2012

Rp 346.746,-

Pemilih (DPS, DPSHP, DPT) Kepada H. Rori Syahputra Tambunan (UD. Indah Colour) No:

21457-02/13/003123,


.

Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 12-12-2012

ING

13

Rp 430.073,-

2012, Disetor PPn Photo Copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepada H. Rory Syahputra Tambunan (UD. Indah Colour)

14

No:

21457-02/13/003122,


.

Tanggal

16-05-2013,


NT

Masa

Pajak 12-12-2012

Rp 64.511,-

2012, Disetor PPh Pasal 22 Photo Copy Daftar Pemilih

Tetap

(DPT)

Kepada

H.

Rory

Syahputra Tambunan (UD. Indah Colour)

15

No:

21457-02/13/003142,


.

Tanggal

16-05-2013,


Masa

ILA

Pajak 12-12-2013

Rp 525.000,-

2012, Disetor PPh Pasal 21 Honorarium (Bulan Desember)

KPU

Kabupaten

Labuhanbatu

Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2013

No:

.

Tanggal

21457-02/13/003141,


16-05-2013,


NG AD

16

Masa

Pajak 12-12-2012

17

No:

.

Tanggal

2012, Disetor PPh Pasal 21 Honorarium Sekretariat KPU Bulan Desember Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut 2013

21457-02/13/003136,


16-05-2013,


Masa

PE

Pajak 12-12-2012

Rp 600.000,-

Rp 27.927,-

2012, Disetor PPh Pasal 23 Nasi Kotak dalam Rangka Rapat Kerja/ Rakor/ BIMTEK KPU Dengan PPK JUMLAH

Rp 6.932.325,

253. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN NOVEMBER 2012 N O. 1.

2.





NEGARA

SETORAN PAJAK (SSP)

No:

21457-02/13/003117,


Tanggal

16-05-2013,

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Januari, PPn

Masa

Pajak 01-01-2013

Atas Biaya ATK KPU Labuhanbatu Utara

No:

21457-02/13/003110,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 01-01-2013

JUMLAH

Rp 681.818,-

Rp 90.909,-

Atas Biaya Photo Copy KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

3.

No:

21457-02/13/003152,


Tanggal

16-05-2013,


Masa


Rp 102.273,-

halaman 190

ME DA N

Pajak 11-11-2012

Disetor PPh Pasal 22 ATK Sekretaris KPU


Gubernur

Dan

Sumatera Utara 2013 4.

Wakil

Gubernur

No:

21457-02/13/003159,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 11-11-2012

Disetor

PPn

Dokumentasi

Dan

Rp 272.727,-

Publikasi

Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

GI

dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut 2013 No:

21457-02/13/003158,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 11-11-2012

ING

5.

Rp 40.909,-

Disetor PPh Pasal 22 Dokumentasi Dan Publikasi

Sekretariat

KPU

Kabupaten

Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut 2013 No:

21457-02/13/003112,


Tanggal

16-05-2013,

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Januari, PPh

Masa

NT

6.

Pajak 01-01-2013

Pemasangan

Spanduk

KPU

Rp 327.273,-

Kabupaten

Labuhanbatu Utara

No:

21457-02/13/003156,


Tanggal

16-05-2013,


Pajak 11-11-2013

Masa

Rp 49.091,-

Disetor PPh Pasal 21 Pemasangan Spanduk

ILA

7.

Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2013

No:

21457-02/13/003155,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

NG AD

8.

Pajak 11-11-2012

9.

No:

Tanggal

Disetor PPn Penggandaan Model A KWK Data Pemilih KPU dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur

Provinsi

Sumatera

Utara

Tahun 2013

21457-02/13/003151,


16-05-2013,


Masa

PE

Pajak 11-11-2012

Rp 700.418,-

Rp 105.063,-

PPn Biaya Penggandaan Model A KWK Data Pemilih Tahun 2013 JUMLAH

Rp 2.370.481,

254. JUMLAH PEMBAYARAN PPn MARET 2013 N O 1.





NEGARA


No: 21457-02/13/003300,


Tanggal 17-05-2013,

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret, PPn


atas

JUMLAH

Rp 681.818,-

pembayaran ATK bulan Maet 2013

Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rangka Pilgubsu Tahun 2013 2.

No: 21457-02/13/003298,


Tanggal 17-05-2013,

Setoran:900, Masa Pajak Bulan Maret, PPn


atas pembayaran Honorarium pmemerikan &

Rp 27.500,-

penerima barang Logistik Bulan Februari 2013 Pilgubsu 3.

No:

21457-02/13/003302,


Tanggal

17-05-2013,


Pajak 03-03-2013

Masa

PPn

atas

Pemasangan

Pembayaran spanduk

Pengadaan

Rp 2.475.000,-

&

rekapitulasi


halaman 191

ME DA N


4.

No:21457 Tanggal

-02/13/003304, 17-05-2013,

Masa

Pajak 03-03-2013


Rp.370.454,-

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret 2013, PPn atas



Tanggal

-02/13/003305, 17-05-2013,

Masa

Pajak 03-03-2013


GI

No:21457

Rp. 55.568,-

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret 2013, PPn Pasal 22 atas

Pembayaran spanduk &

poster

calon

pasangan

Gubenur&Wakil

ING

5.

gubernur 2013 kepada Cv. Pandu Surya Utama 6.

No:21457-02/13/003291, Tanggal

17-05-2013,


Pajak 03-03-2013

Rp 3.272.000.

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret 2013, PPn Atas pembayaran pendistribusian Logistik Pemilu Gubernur & Wakil Gubernur 2013. Sdr

NT

Tosip Tanjung (CV. Tunggal Perkasa) tanggal 18 Februari 2013

7.

No:

21457-02/13/003297,

Tanggal

17-05-2013,

Masa

Pajak 03-03-2013


Rp 200.000,-

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret 2013, PPn atas Pembayaran Service Gedung Rapat

ILA

Pleno terbuka Rekapitulasi suara Pilgubsu tahun 2013 tanggal 12 Maret 2013

8.

No:

21457-02/13/003287,

Tanggal

17-05-2013,

9.

No:

Tanggal


Rp 200.000,-

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Maret 2013, PPn Pasal 22 atas Pembayaran Service

NG AD

Pajak 03-03-2013

Masa

Gedung Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi suara Pilgubsu tahun 2013 tanggal 12 Maret 2013

21457-02/13/003284,


17-05-2013,


Masa

PE

Pajak 03-03-2013

Rp 465.000,-

PPn Pasal 21 Atas Pembayaran Kelompok Kerja

Bimtek/Simulasi

penyelenggaraaan

Pemilihan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 2013 JUMLAH

Rp 7.747.340,

255. JUMLAH PEMBAYARAN PPh MARET 2013 N O 1.





NEGARA


No: 21457-02/13/003299,


Tanggal 17-05-2013,



pasal 22 atas Pembayaran Bulan Maret 2013

JUMLAH

Rp 102.272,-

Sekretariat KPU Labura Pilgubsu 2013 2.

No:

21457-02/13/003301,


Tanggal

17-05-2013,


Masa

Pajak 03-03-2013

PPh

Pasal

21

atas

Pembayaran

Rp 168.750,-

sortir/

Pelipatan Surat Suara dalam rangka Pemilu Gubernur & Wakil Gubernur Sumut 2013 3.

No:21457-02/13/003303, Tanggal

17-05-2013,

Pajak 03-03-2013


Rp 371.250.-

Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Maret 2013, PPh Pasal 22 Atas Pembayaran pengadaan & pemasangan

spanduk

Rekapitulasi


halaman 192

ME DA N

penghitungan suara Pilgubsu 2013 untuk 8 PPK Se-Labura Cv. Pandu Surya Utama

4.

No:

21457-02/13/003308,


Tanggal

17-05-2013,


Masa

Pajak 03-03-2013

Pasal

21

kelompok

atas

pembayaran

kerja

rekapitulasi

Rp. 190.000,-

Honorarium

penghitungan

GI

perolehan suara Pilgubsu 2013 bulan Maret 2013 No:

21457-02/13/003307,


Tanggal

17-05-2013,


Masa

Pajak 03-03-2013

Rp 525.000,-

Pasal 21 atas pembayaran Honorarium (Bulan

ING

5.

Maret 2013) KPU Labura dalam rangka Pemilu Gubernur & wakil Gubernur 2013 6.

No:

21457-02/13/003286,


Tanggal

17-05-2013,


Masa


NT

Pajak 03-03-2013

Rp 600.000,-

sekretariat (Bulan Maret 2013 KPU Labura dibayarkan Honor Tenaga Pelaksana (Bulan Maret) KPU Labura

No:

21457-02/13/003289,


Tanggal

17-05-2013,


Pajak 03-03-2013

Masa

ILA

7.


Rp 50.000,-

Honorarium

Tenaga Pelaksana (Bulan Maret 2013) KPU Labura

8.

No:21457

-02/13/003294, 17-05-2013,

Masa

NG AD

Tanggal

Pajak 03-03-2013

9.

No:

21457-02/13/137003288,

Tanggal

17-05-2013,

Masa

10 .

PE

Pajak 03-03-2013


PPh

Pasal

23

atas

Pembayaran

pendistribusian Logistik Pilgubsu 2013 Sdr. Tosip Tanjung (CV. Tunggal Perkasa) Tanggal 18 Februari 2013 No. Kode Akun Pajak: 411122, Nomor Jenis

Pasal 32 Atas Pembayaran makan-minum Rapat

Pleno

terbuka

Rekapitulasi

suara

Pilgubsu tahun 2013 tanggal 12 Maret 2013

21457-02/13/003290,


Tanggal

17-05-2013,


Masa

Rp 300.000,-


No:

Pajak 03-03-2013

Rp.654.400,-


Rp 50.000-

Pasal 21 atas pembayaran Honor Narasumber Kegiatan Bimtek KPU dengan PPk dalam Pilgubsu

11

No:

21457-02/13/003306,

No.Kode Akun Pajak : 411121, Nomor Jenis

.

Tanggal

17-05-2013,


Masa

Pajak 03-03-2013

PPh Pasal 21 atas Pembayaran

Rp 50.000,-

Honor

Narasumber kegiatan Raker KPU dengan PPK dalam Pilgubsu Tahun 2013 JUMLAH

Rp 3.061.672,

256. JUMLAH PEMBAYARAN PPn FEBRUARI 2013 N O





NEGARA


No:21457 1.

Tanggal

-02/13/003309, 17-05-2013,

Pajak 02-02-2013

Masa

JUMLAH

No. Kode Akun Pajak 411211 Nomor Jenis Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPn atas

Rp 909.090,-

Pembayaran Biaya Sewa Gedung


halaman 193

ME DA N


No. Kode Akun Pajak 411128 Nomor Jenis No:21457 2.

Tanggal

-02/13/003311, 17-05-2013,

Masa

Pajak 02-02-2013


PPn Pasal 4 ayat 2 atas Pembayaran biaya

sewa gudang pelipatan suara & penyimpanan Logistik

17-05-2013,


Pajak 02-02-2013

Tanggal

Rp 681.818,-

PPn Atas pembayaran ATK KPU Labura No. Kode Akun Pajak:411121, Nomor Jenis

No: 21457-02/13/00322, 4.


17-05-2013,

Masa

Pajak 02-02-2013

ING

Tanggal

GI

No:21457-02/13/003316, 3.

Rp 909.090,-

Setoran: 402, Masa Pajak Bulan Februari, PPn atas

biaya

Narasumber

dalam

Rangka

Rp 1.700.000,-

Soasialisasi Pilgubsu Tahun 2013 No. Kode Akun Pajak : 411211, Nomor Jenis

No:

21457-02/13/003319,


Tanggal

17-05-2013,

PPn

Masa

biaya

NT

5.

Pajak 02-02-2013

Pilgubsi

cetak

tahun

bahan-bahan

2013

di

sosialisai

Rp 394.091,-

sekolah-sekolah

Kabupaten Labura

JUMLAH

Rp 4.594.089,

O

1.





NEGARA


No:21457-02/13/003310,

NG AD

N

ILA

257. JUMLAH PEMBAYARAN PPh FEBRUARI 2013

Tanggal

17-05-2013,

Masa

Pajak 02-02-2013

2.

No:

Tanggal

PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Honorarium Kelompok

Kerja

Sosialisasi

untuk

Bulan

Desember 2013 & Februari 2013 No. Kode Akun Pajak : 411121, Nomor Jenis Setoran:402, Masa Pajak Bulan Februari, PPh

Masa

PE

Pasal

21

atas

pembayaran

Rp 395.000,-

Honorarium

kelompok kerja Logistik untuk Bulan Februari & Maret 2013

No:

21457-02/13/003313,


Tanggal

17-05-2013,


Masa

Rp 540.000.-


17-05-2013,

Pajak 02-02-2013

4.


21457-02/13/003314,

Pajak 02-02-2013

3.

JUMLAH

Rp 525.000,-

Pasal 21 atas pembayaran Honorarium KPU Kabupaten Labura Bulan Februari 2013

No:

21457-02/13/003212,


Tanggal

17-05-2013,


Masa

Pajak 02-02-2013

Rp 600.000,-

PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honorarium sekretariat KPU Labura Bulan Februari 2013

5.

No:

21457-02/13/003315,


Tanggal

17-05-2013,


Masa

Pajak 02-02-2013


Rp 50.000,-

Honorarium

Tenaga Pelaksana KPU Bulan Februari 2013 6.

No:21457 Tanggal

-02/13/003317, 17-05-2013,

Masa

Pajak 02-02-2013


Rp 102.272,-

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPh Pasal 22 atas ATK KPU Kabupaten Labura

7.

No:21457 Tanggal

-02/13/003318, 17-05-2013,

Pajak 02-02-2013

Masa


Rp 90.909,-

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Februari 2013, PPh Pasal 22 atas biaya poto copy KPU


halaman 194

ME DA N


8.

No:

21457-02/13/003321,

Tanggal

17-05-2013,

Masa

Pajak 02-02-2013


Setoran:104, Masa Pajak Bulan Februari,PPh

pasal 23 biaya snack dalam Rangka Sosialisai Pilgubsu Tahun 2013

No:

21457-02/13/003320,


Tanggal

17-05-2013,


Masa

Pajak 02-02-2013

Rp 52.364,-

pasal 22 biaya cetak bahan dalam rangka

GI

9.

Rp 267.273,-

ssoialisasi Pilgubsu tahun 2013 di sekolahsekolah Kabupaten Labura

Rp 2.622.818,

ING

JUMLAH

258. JUMLAH PEMBAYARAN PPn JANUARI 2013

O. 1.





NEGARA

SETORAN PAJAK (SSP)

No:

21457-02/13/003157,


Tanggal

16-05-2013,


NT

N

Masa

Pajak 11-11-2013

JUMLAH

Rp 327.273

Disetor PPn Pemasang Spanduk sekretariat KPU Labuhanbatu Utara dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara

2.

ILA

Tahun 2013

No:

21457-02/13/003153,


Tanggal

16-05-2013,


Pajak 11-11-2012

Masa

Rp 681.818,-

Disetor PPn ATK Sekretaris Komisi Pemilihan

3.

No:

NG AD

Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara

Tanggal

dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut 2013

21457-02/13/003154,


16-05-2013,


Masa

Pajak 11-11-2012

Rp 90.909

PPn Biaya Photo Copy Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara JUMLAH

Rp 1.100.000,

N O. 1.

PE

259. JUMLAH PEMBAYARAN PPh JANUARI 2013 NOMOR, TANGGAL, MASA




NEGARA

SETORAN PAJAK (SSP)

No:

21457-02/13/003111,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 01-01-2013

JUMLAH

Rp 360.000,-

Disetor PPh Pasal 21 Biaya Honorarium Kelompok Kerja Pemutakhiran Data

2.

No:

21457-02/13/003113,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 01-01-2013

Rp 49.091,-

Disetor PPh Pasal 22 atas biaya pemasangan spanduk KPU Labuhanbatu Utara

3.

No:

21457-02/13/003114,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 01-01-2013

Disetor

PPh

Pasal

21

Atas

Rp 525.000,-

Honorarium

Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Untuk Bulan Januari 2013 4.

No:

21457-02/13/003115,


Tanggal

16-05-2013,


Masa


Rp 600.000,-

halaman 195

ME DA N

Pajak 01-01-2013


Sekretariat

KPU

Kabupaten

Labuhanbatu Utara Untuk Bulan Januari 2103 5.

No:

21457-02/13/003116,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 01-01-2013

Rp 50.000,-


Tenaga

Pelaksana

KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara Untuk Bulan

6.

GI

Januari 2013 No:

21457-02/13/003118,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Disetor

PPh

Pasal

22

Atas

Biaya

ATK

ING

Pajak 01-01-2013

Rp 102.272,-

Kabupaten Labuhanbatu Utara JUMLAH

Rp 1.686.363,

260. JUMLAH PEMBAYARAN PPn DESEMBER 2012

O. 1.





NT

N

NEGARA

JUMLAH

SETORAN PAJAK (SSP)

No:

21457-02/13/003135,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 12-12-2012

Rp 681.818,-

2012, Disetor PPn ATK KPU Kabupaten

ILA

Labuhanbatu Utara (Bulan Desember)

2.

No:

21457-02/13/003126,


Tanggal

16-05-2013,


Pajak 12-12-2012

Masa

Rp 90.909,-

2012, Disetor PPn, Biaya Photo Copy KPU

3.

No:

NG AD

Kabupaten Labuhanbatu Utara Untuk Bulan

Tanggal

21457-02/13/003125,


16-05-2013,


Masa

Pajak 12-12-2012

4.

No:

Tanggal

Desember 2012

2012, Disetor PPn Pengetikan Daftar Pemilih (DPS,

DPSHP,

DPT)

Kepada

H.

Rori

Syahputra Tambunan (UD. Indah Colour)

21457-02/13/003123,


16-05-2013,


Masa

PE

Pajak 12-12-2012

Rp 2.311.641,-

Rp 430.073,-

2012, Disetor PPn Photo Copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepada H. Rory Syahputra Tambunan (UD. Indah Colour) JUMLAH

Rp 3.514.441,

261. JUMLAH PEMBAYARAN PPh DESEMBER 2012 N O 1.





NEGARA

SETORAN PAJAK (SSP)

No:

21457-02/13/003121,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 12-12-2012

JUMLAH

Rp 525.000,-


2.

No:

21457-02/13/003120,


Tanggal

16-05-2013,


Pajak 12-12-2012

Masa

Rp 600.000,-



halaman 196

ME DA N

3.

No:

21457-02/13/003140,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 12-12-2012

Rp 335.000,-

2012, Disetor PPh Pasal 21 Honorarium Kelompok kerja Penyusunan Daftar Wilayah Dan Pembentukan Badan Penyelenggara PPK,

PPS, dan KPPS Kabupaten Labuhanbatu Utara Pilgubsu 2013 No:

21457-02/13/003139,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 12-12-2012

Rp 93.500,-

GI

4.

2012, Disetor PPh Pasal 21 Uang Lembur KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Bulan Oktober

5.

ING

2012 No:

21457-02/13/003138,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 12-12-2012

Rp 76.500,-


Labuhanbatu

Utara

Bulan

November 2012 No:

21457-02/13/003137,


Tanggal

16-05-2013,


NT

6.

Masa

Pajak 12-12-2012

Rp 93.500,-


Labuhanbatu

Utara

Bulan

Desember 2012

No:

21457-02/13/003119,


Tanggal

16-05-2013,


Pajak 12-12-2012

ILA

7.

Masa

Rp 27.927,-

2012, Disetor PPh Pasal 23 Nasi kotak dalam Rangka Rapat Kerja/ Rakor/ BIMTEK KPU dengan PPK

No:

21457-02/13/003127,


16-05-2013,


NG AD

8.

Tanggal

Masa

Pajak 12-12-2012

9.

No:

Tanggal

PPh

Pasal

Labuhanbatu

22

ATK KPU

Utara

(Bulan

Desember) No. Kode Akun Pajak: 411122, Kode Jenis

16-05-2013,


PE

.

Disetor

Kabupaten

21457-02/13/003124, Masa

Pajak 12-12-2012

10

2012,

Pemilih (DPS, DPSHP, DPT) Kepada H. Rori Syahputra Tambunan (UD. Indah Colour)

21457-02/13/003122,


Tanggal

16-05-2013,


Pajak 12-12-2012

Rp 346.746,-

2012, Disetor PPh Pasal 22 Pengetikan Daftar

No:

Masa

Rp 102.273,-

Rp 64.511,-

2012, Disetor PPh Pasal 22 Photo Copy Daftar Pemilih

Tetap

(DPT)

Kepada

H.

Rory

Syahputra Tambunan (UD. Indah Colour) 11

No:

21457-02/13/003142,


.

Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 12-12-2013

Rp 525.000,-

2012, Disetor PPh Pasal 21 Honorarium (Bulan Desember)

KPU

Kabupaten

Labuhanbatu

Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2013 12

No:

21457-02/13/003141,


.

Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 12-12-2012

Rp 600.000,-

2012, Disetor PPh Pasal 21 Honorarium Sekretariat KPU Bulan Desember Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut 2013

13

No:

21457-02/13/003136,


.

Tanggal

16-05-2013,


Masa


Rp 27.927,-

halaman 197

ME DA N

Pajak 12-12-2012

2012, Disetor PPh Pasal 23 Nasi Kotak dalam Rangka Rapat Kerja/ Rakor/ BIMTEK KPU Dengan PPK JUMLAH

Rp 3.417.884,

262. JUMLAH PEMBAYARAN PPn NOVEMBER 2012

1.




NEGARA

SETORAN PAJAK (SSP)

No:

21457-02/13/003117,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 01-01-2013 2.

GI

O.


JUMLAH

Rp 681.818,-

Atas Biaya ATK KPU Labuhanbatu Utara

ING

N

No:

21457-02/13/003110,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 01-01-2013

Rp 90.909,-

Atas Biaya Photo Copy KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

No:

21457-02/13/003159,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

NT

3.

Pajak 11-11-2012

Disetor

PPn

Dokumentasi

Dan

Rp 272.727,-

Publikasi

Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut 2013

No:

21457-02/13/003155,


Tanggal

16-05-2013,


Pajak 11-11-2012

ILA

4.

Masa

Rp 700.418,-

Disetor PPn Penggandaan Model A KWK Data Pemilih KPU dalam Pemilihan Gubernur Dan

5.

No:

NG AD

Wakil

Tanggal

Gubernur

Provinsi

Sumatera

Utara

Tahun 2013

21457-02/13/003151,


16-05-2013,


Masa

Pajak 11-11-2012

Rp 105.063,-

PPn Biaya Penggandaan Model A KWK Data Pemilih Tahun 2013 JUMLAH

Rp 1.850.935,

N O. 1.

PE

263. JUMLAH PEMBAYARAN PPh NOVEMBER 2012 NOMOR, TANGGAL, MASA




NEGARA

SETORAN PAJAK (SSP)

No:

21457-02/13/003152,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 11-11-2012

JUMLAH

Rp 102.273,-

Disetor PPh Pasal 22 ATK Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu

Gubernur

Dan

Wakil

Gubernur

Sumatera Utara 2013 2.

No:

21457-02/13/003158,


Tanggal

16-05-2013,


Masa

Pajak 11-11-2012

Rp 40.909,-

Disetor PPh Pasal 22 Dokumentasi Dan Publikasi

Sekretariat

KPU

Kabupaten

Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut 2013 3.

No:

21457-02/13/003112,


Tanggal

16-05-2013,

Setoran: 900, Masa Pajak Bulan Januari, PPh

Masa

Pajak 01-01-2013

Pemasangan

Spanduk

KPU

Rp 327.273,-

Kabupaten

Labuhanbatu Utara 4.

No:

21457-02/13/003156,



Rp 49.091,-

halaman 198

16-05-2013,

Masa

Pajak 11-11-2013

ME DA N

Tanggal


Disetor PPh Pasal 21 Pemasangan Spanduk

Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2013 JUMLAH

Rp 519.546,-

264. 1 (satu) unit CPU merk Leonovo Kode 3100102001110;

GI

265. 1 (satu) unit CPU merk Leonovo Kode 187575RP4R8YMGDM; 266. 1 (satu) unit Laptop merk Acer SNID 33703733366 Dengan Chaarger;

ING

267. 1 (satu) unit Laptop merk Leonovo S/N CB15877818 Dengan Chaarger; 268. 1 (satu) unit Hard Disc Eksternal 500GB S/N: 2GHWP R3H; 269. 1 (satu) unit Labtop merk Toshiba Serial No : 6A3456789Q. Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan

NT

dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Yafit Ham, M.Pd ; 9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

ILA

Membaca Akta pernyataan Banding tanggal 03 Oktober 62/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn,

bahwa

Jaksa

Penuntut

2016 Nomor : Umum

telah

menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26

NG AD

September 2016 Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 05 Oktober 2016 Nomor : 62/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn bahwa Pernyataan Bading Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2016

Penasihat Hukum

dengan Nomor : 62/Akta.Pid.Sus-

PE

TPK/2016/PN-Mdn;

Membaca Memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Oktober 2016;

Bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut diatas Terdakwa tidak ada menajukan kontra memori banding;

Membaca Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding tanggal 31 Oktober 2016 Nomor : 62/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn bahwa Memori Bading Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016

dengan Nomor :

62/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn;


halaman 199

ME DA N

Memembaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Oktober 2016 Nomor: W2.U1/19.938/HK.01.TPK/X/2016 Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan penasihat Hukum Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing

GI

tanggal 26 Oktober 2016, terhitung sejak pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari jam kerja, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

ING

Menimbang, bahwa permohonan permintaan banding dari Penuntut Umum yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang maka permohonan

Menimbang, bahwa

NT

banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding

tertanggal 27 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

ILA

pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 42/Pid.Sus TPK/2016/PN-Mdn tanggal 26 September 2016, sebagai berikut:

NG AD

1. Strafmaat pada putusan terhadap pidana badan dan besaran subsidair pidana denda belum memenuhi rasa keadilan; -

Bahwa terdakwa HARUN, S.Pdi dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiair melanggar pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan

PE

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARUN, S.Pdi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; - Bahwa terhadap terdakwa HARUN, S.Pdi dijatuhi pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; - Bahwa perbuatan terdakwa HARUN, S.Pdi telah mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara, karena dengan adanya tindak Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 200

ME DA N

pidana ini telah menjadi penilaian buruk dari masyarakat pada umumnya dan para Panitia Pelaksana Kegiatan di tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara pada khususnya, bahwa prosedur pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahapan Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara penuh dengan Kolusi,

GI

Korupsi dan Nepotisme sehingga menjadikan citra yang buruk bagi Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara; - Bahwa, atas pertimbangan tentang berat ringannya hukuman yang

ING

dijatuhkan kepada terdakwa HARUN, S.Pdi dan besarnya pidana subsidair pengganti Uang denda yang harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sebagaiman dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan

NT

Tipikor di Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana Tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan, sehingga

ILA

menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat karena dengan ringannya kurungan pengganti yang diterapkan kepada terdakwa tidak akan

NG AD

menjadi daya paksa kepada terdakwa untuk melaksanakan pidana tambahan berupa uang denda dan tidak akan menjadikan efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbutan yang sama yaitu Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan fakta depan persidangan yang terungkap bahwa terdakwa HARUN, S.Pdi

PE

sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan batu mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang telah disalahgunakan untuk mendapat keuntungan pribadi atau setidaknya keuntungan orang lain, wewenang tersebut adalah sebagai berikut : 1). Pasal 10 ayat (4) : KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;


halaman 201

ME DA N

b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; c.

menyampaikan

semua

informasi

kepada masyarakat;

penyelenggaraan

Pemilu

GI

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan

f.

ING

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip

NT

yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;

g. barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan

ILA

peraturan perundangundangan; h. menyampaikan

laporan

periodik

mengenai

tahapan

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta

NG AD

menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

i.

membuat

berita

acara

pada

setiap

rapat

pleno

KPU

Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

j.

menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari

PE

setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

k.

melaksanakan keputusan DKPP; dan

l.


2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 21 Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab:


halaman 202

ME DA N

a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji

kebenaran

perhitungan

tagihan

serta

menguji

ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan Langsung Bendahara.

b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan

c.

GI

teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.

dilaksanakannya. e. Membuat

laporan

kas/barang; dan

realisasi

penerimaan

dan

pengeluaran

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan

NT

f.

ING

d. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang

Langsung Bendahara. Pasal 22

Atasan langsung bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ILA

mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi : a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran; b. menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang

NG AD

dan jasa dengan pihak ketiga;

c.

melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundangundangan;

d. melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala

PE

Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Atasan Langsung bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslu.

Pasal 23 Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala DaerahKPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Bendahara Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 28


halaman 203

ME DA N

KPU Kabupaten/Kota

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota. 3). Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Nomor 900-8035 dan 1051/KPU.Prov-002/VII/2012 tanggal 31

GI

Utara

Agustus 2012, dan Nomor 900/11765/2012 dan 1720/KPU.Prov002/VIII/2012 tanggal 26 November 2012, Nomor 900-509 dan

ING

166/KPU.Prov-002/I/2013 tanggal 21 Januari 2013. a. Pasal 3 ayat 2 yang NPHD menyatakan bahwa KPU melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan

NT

kegiatan yang didanai dari dana hibah. b. Pasal 5 ayat 2 yang NPHD Bendahara adalah pegawai negeri sipil yang memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah.

ILA

4). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jo Peraturan Komisi Pemilihan

NG AD

Umum Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasal 53 :

(1) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

PE

ayat (1), mempunyai tugas:


c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/ Kota; dan d. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Ketua

KPU

Kabupaten/Kota

bertanggung jawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota. 5). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1056/Kpts/Sesprov.002/2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pembantu Dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu Di KPU Kabupaten/Kota Se- Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 204

ME DA N

2013 Tahun Anggaran 2012 Dan 2013. Pada Diktum Memutuskan, menetapkan : Bagian Kedua :

Bendahara Pembantu sebagaimana dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :

GI

1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar Atasan langsung Bendahara

ING

Pembantu.

2. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.

NT

3. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola. 4. Bertanggungjawab

secara

pribadi

atas

pembayaran

yang

dilaksanakannya.

dan;

ILA

5. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang;

6. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara.

NG AD

Atasan Langsung Bendahara Pembantu sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab : 1. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran. 2. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga.

3. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan

PE

ketentuan perundang-undangan.

4. Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.

5. Atasan Langsung Bendahara Pembantu Pemilu gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Atasan Langsung Bendahara.

- Berdasarkan tugas dan kewenangannya tersebut ternyata terdakwa HARUN, S.Pd selaku Ketua Komisioner KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara telah bekerja sama dengan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd. dan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu dalam pelaksanan Pimilihan Gubernur Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, dan salah satu


halaman 205

ME DA N

bentuk kerjasama tersebut adalah dengan menyalahi kewenangannya yaitu dalam hal sebagai berikut : -

Bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kesengajaan terdakwa terbukti dari fakta hukum yaitu saksi Drs. YAFIT HAM,M.Pd selaku sekretaris KPU sekaligus selaku

GI

atasan Langsung Bendahara pembantu bersama dengan terdakwa HARUN, S.Pdi dan Bendahara Pembantu YUSNIDAR bersama sama dengan anggota komisioner lainnya telah dengan sengaja

ING

bersepakat untuk mengambil/memotong uang yang diperlukan untuk membeli mur dan baut untuk menyusun Kotak Suara dan Bilik Suara dari

dana

Panitia

Pemilihan

Kecamatan

(PPK)

akan

tetapi

NT

kesepakatan tersebut dilakukan sepihak tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu dan menyerahkan dan membiarkan pemotongan dilakukan oleh saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu, dan ketika

para

PUMK

dan

Ketua

PPK

melaporkan

terjadinya

ILA

pemotongan dengan nilai yang cukup besar oleh Bendahara Pembantu, ternyata saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris dan atasan langsung Bendahara Pembantu tidak menggunakan

NG AD

wewenangnya untuk melakukan peneguran ataupun pelarangan karena senyatanya terdakwa mengetahui dan menyetujui tindakan pemotongan oleh Bendahara Pembantu saksi YUSNIDAR dan kemudian terdakwa memerintahkan para PUMK dan Ketua PPK untuk membuat Laporan Pertanggung jawaban sesuai dengan jumlah uang yang seharusnya mereka terima sebagaimana dalam

PE

RAB dan menanda tangani kwitansi sesuai RAB dan Surat Pertanggung jawaban mutlak, yang berarti bahwa tentang adanya pemotongan untuk pembelian mur baut yang belum diselesaikan dianggap tidak pernah terjadi, sehingga para PUMK membuat laporan pertanggung jawaban yang tidak benar untuk menutupi pemotongan tersebut. Demikian juga terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisioner KPU sengaja tidak menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan Ketua PPK kepada terdakwa HARUN, S.Pdi dan hanya berjanji akan membicarakan kepada Sekretaris dan berjanji uang tersebut akan dikembalikan, namun faktanya uang tersebut tidak pernah dikembalikan dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisioner

tidak

pernah

melaksanakan

Rapat

Pleno

untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut, namun yang dilakukan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua Komisioner dan saksi Drs. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 206

ME DA N

Yafit Ham, M.Pd memaksa saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu untuk menyelesaikannya sendiri dan membuat pernyataan bertanggung jawab secara pribadi, padahal saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd. selaku Sekretaris dan atasan langsung Bendahara Pembantu dan terdakwa HARUN, S.Pdi turut menikmati keuntungan atas

GI

pemotongan yang dilakukan saksi YUSNIDAR, meskipun tidak seluruh hasil pemotongan tersebut

mereka nikmati, setidaknya

sebagian telah turut mereka nikmati dengan jumlahnya yang tidak

ING

dapat disebutkan lagi sebagaimana fakta yang terungkap dari keterangan saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu. - Bahwa saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd mengetahui telah terjadi karenanya

NT

pemotongan terhadap dana Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), oleh menjelang akhir pelaksanaan kegiatan dimana setiap

dana anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus

ILA

dibuat pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya yang akan diserahkan / dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, sehingga laporan keuangan dan laporan kegiatan

NG AD

penggunaan dana tersebut harus dibuat sesuai dengan pagu anggaran dan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka untuk memenuhi

pertanggungjawaban

penggunaan

dana

Pemilihan

keuangan

dan

kegiatan

Gubernur dan Wakil

Gubernur

PE

Sumatera Utara Tahun 2013 tersebut selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi YUSNIDAR membuatkan kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PUMK se Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang tidak ada pemotongan uang/dana seperti yang secara nyata dilakukan oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara bersama dengan saksi YUSNIDAR, dengan cara membuat kuitansi / tanda terima penyerahan uang yang sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam Pagu Anggaran / Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan


halaman 207

ME DA N

selanjutnya saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan saksi YUSNIDAR memerintahkan setiap PUMK Kecamatan / Sekretaris PPK untuk menandatangani kuitansi / tanda terima penyerahan uang tersebut yang telah sesuai dengan Pagu Anggaran / RAB dengan alasan agar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan klop atau cocok dengan

GI

anggaran yang sebenarnya, atas perkataan tersebut maka setiap PUMK Kecamatan dan Sekretaris PPK tidak berani untuk melawan kembali atau tidak melaksanakannya karena tidak akan diperhatikan

ING

lagi seperti sebelumnya, maka selanjutnya setiap PUMK Kecamatan dan Sekretaris PPK menandatanganinya dihadapan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan

NT

saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu bertempat di ruangan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd yaitu ruangan Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara. - Bahwa

untuk

menutupi

perbuatan-perbuatan

dilakukannya

ILA

pemotongan-pemotongan dana oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara dan terdakwa HARUN, S.Pdi selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara serta saksi terhadap

NG AD

YUSNIDAR

dana

anggaran

masing-masing

Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan alasan untuk uang pembelian baut, dan ditambahi alasan untuk uang administrasi, uang lelah, uang makan minum KPU dan uang ketik adalah karena adanya kesepakatan dan kehendak/perintah dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara bersama terdakwa

PE

HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara, maka selanjutnya oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi dibuatkanlah Surat Pernyataan Tangggungjawab dari saksi YUSNIDAR tertanggal 05 April 2013 yang isinya menerangkan bahwa saksi YUSNIDAR lah yang bertanggungjawab atas terjadinya pemotongan-pemotongan dana Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan sebesar Rp. 257.819.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), dan pada isi surat tersebut tidak menyebutkan kesalahan dan tanggung jawab dari saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr.


halaman 208

JUNAEDI

masing-masing

ME DA N

Drs.

sebagai

Anggota

KPU

Kab.

Labuhanbatu Utara, dengan kata lain isi surat tersebut juga menyatakan seolah-olah hasil rapat/pertemuan yang menyepakati dan menghendaki dilakukannya pemotongan-pemotongan dana anggaran

Panitia

Pemilihan

Kecamatan

(PPK)

antara

saksi

GI

YUSNIDAR dan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI

ING

SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI masing-masing sebagai Anggota KPU Kab. Labuhanbatu Utara tidak pernah ada. - Bahwa atas dibuatnya surat tersebut oleh saksi Drs. YAFIT HAM,

NT

M.Pd maka saksi YUSNIDAR merasa keberatan dan tidak menerima adanya pernyataan sesuai isi surat tersebut, namun pada waktu itu saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd mengatakan kepada saksi YUSNIDAR bahwa surat Pernyataan tersebut dibuat hanya untuk pegangan saja,

ILA

sehingga atas perkataan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selanjutnya pada saat itu saksi YUSNIDAR dapat menerimanya dan mau menandatangani surat tersebut. Bahwa atas adanya Surat Pernyataan Tangggungjawab yang ditandatangani

NG AD

-

saksi YUSNIDAR pada tanggal 05 April 2013 tersebut, kemudian pada tanggal 8 April 2013, sebagai upaya untuk menghindari dan menutupi perbuatan pemotongan yang juga dilakukan oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr.

PE

HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI, maka kemudian saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara membuat surat kembali yang ditujukan kepada saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu Dana Hibah Pilgubsu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Surat Susulan Nomor: 224/Seskab-002/IV/2013 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 yang memerintahkan kepada Bendahara Pembantu untuk segera membayarkan dan menyusun laporan pertanggungjawaban mulai bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 untuk dilakukan pemeriksaan kas kembali atas penggunaan dana yang telah direalisasikan ke Bendahara PPK dan Sekretaris KPU sesuai dengan peruntukannya dan bukti pengeluaran yang sah dan setoran pajak yang belum disetorkan ke kas Negara. -

Bahwa atas dilimpahkannya secara terus menerus seluruh kesalahan dan tanggungjawab atas dilakukannya pemotongan-pemtongan dana anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd


halaman 209

ME DA N

selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI maka saksi YUSNIDAR kembali merasa keberatan dan menyatakan bahwa uang hasil pemotongan-pemotongan dana tersebut bukan tanggung jawab saksi YUSNIDAR, uang hasil pemotongan-pemotongan tersebut adalah atas

GI

permintaan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU

ING

Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI, dan uang hasil pemotongan-pemotongan tersebut sudah dilaporkan kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi, dan kemudian saksi YUSNIDAR juga mengatakan bahwa

NT

uang hasil pemotongan-pemotongan tersebut ada diserahkan kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd. -

Bahwa selanjutnya atas desakan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN,

ILA

S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI yang meyakinkan saksi YUSNIDAR bahwa adanya surat-surat tersebut hanyalah untuk sebagai

NG AD

pegangan saja, maka pada tanggal 3 Juni 2013 saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara diminta kembali

membuat

surat

pernyataan

yang

menyatakan

akan

bertanggungjawab atas Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. -


PE

Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara meminta laporan pertanggungjawaban keuangan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 kepada Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 15 Juni 2013, selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2013, saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara atas desakan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama terdakwa HARUN, S.Pdi sebagai Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Utara, Sdr. HABIBULLAH, SP, Sdr. MARULI SITORUS, dan Sdr. Drs. JUNAEDI kembali membuat surat pernyataan yang menyatakan akan menyelesaikan kekurangan pembayaran kepada

penerima

dalam

kuitansi

sesuai

dengan

kuitansi

pertanggungjawaban buku kas umum (BKU) paling lambat pada tanggal 19 Juli 2013 namun sampai dengan berakhirnya masa jabatan Komisioner KPU


halaman 210

ME DA N

Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 29 Oktober 2013 belum ada laporan pertanggungjawaban tersebut. -


Utara

membuat

Pernyataan

tanggung

Jawab

Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Dana Hibah Penyelenggaraan

GI

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara setiap bulannya diantaranya

ING

tertanggal 30 Nopember 2012, 30 Januari 2013 dan 30 April 2013 dengan isi laporan bahwa pengeluaran / realisasi keuangan telah sesuai dengan Pagu Anggaran / RAB, dan tidak ada terjadi pemotongan-pemotongan anggaran atau tidak terjadi penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa

NT

-

HARUN S.Pdi dan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd telah menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya untuk menutupi perbuatan pemotongan yang dilakukan Bendahara Pembantu YUSNIDAR dan bersama dengan terdakwa

ILA

HARUN, S.Pdi saksi Drs. YAFIT HAM,M.Pd telah memerintahkan untuk membuat membuat laporan pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya uang yang diterima PUMK kerena atas perintah saksi Drs. YAFIT

NG AD

HAM, M.Pd laporan tersebut harus sesuai dengan RAB, yang akhirnya atas pemotongan tersebut mengakibatkan terjadinya kekurangan bayar terhadap keuangan yang disalurkan kepada Panitia Pemilih Kecamatan dan karenanya PUMK Kecamatan harus membuat pertanggung jawaban yang tidak benar untuk dapat diterima Laporan Pertanggung jawaban mereka oleh pihak KPUD Labuhan Batu Utara, dan perbuatan tersebut menurut keterangan AHLI telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 175.864.925,00

PE

(seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

2. Tidak adanya pidana tambahan berupa uang pengganti; - Bahwa, selain pertimbangan tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa HARUN, S.Pdi yang menjadi keberatan kami Penuntut Umum dan besarnya Uang denda yang harus dipertanggung

jawabkan

oleh

terdakwa

sebagaiman

dalam

putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana Tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang denda sebesar Rp.100.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan tanpa disertai pidana tambahan berupa hukuman untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Negara, sehingga


halaman 211

ME DA N

menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan terdakwa lainnya yang dituntut dalam perkara terpisah sangatlah merugikan keuangan negara secara materiil, dan juga tidak ditetapkannya pidana tambahan berupa uang

GI

pengganti kepada terdakwa hanya karena tidak ada satupun yang menerangkan tentang berapa yang diterima oleh terdakwa dari uang potongan untuk membeli Mur Baut yang dilakukan oleh terpidana

ING

YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada Sekretariat KPUD Kabupaten Labuhan Batu Utra bersama dengan Drs. YAFIT HAM, M.Pd selaku Sekretaris KPUD Kabupaten Labuhan Batu Utara, namun

NT

setidaknya atas perbuatan terdakwa dan terdakwa-terdakwa yang lainnya baik yang dituntut dalam berkas terpisah telah menjadikan negara dirugikan karena terdapat beberapa mata anggaran yang tidak dilaksanakan dan dilaporkan telah dilaksanakan padahal tidak

ILA

dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan akibat pemotongan yang dilakukan oleh YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu atas perintah dari

Drs.

YAFIT

HAM,

M.Pd

selaku

Sekretaris

KPUD

dan

NG AD

sepengetahuan dari terdakwa HARUN, S.Pdi dengan menyalah gunakan kewenangan yang mereka miliki telah menguntungkan terdakwa dan terdakwa terdakwa lainnya yang dituntut dalam berkas perkara terpisah, selain itu bahwa sifat dari tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan secara teroganisir yang tidak mungkin hanya dibebankan kepada satu orang pelaku saja, oleh

PE

karenanya sudah seharusnya terdakwa HARUN, S.Pdi dianggap telah turut menikmati keuntungan tersebut dan oleh karenanya terdakwa juga harus turut bertanggung jawab secara bersama-sama dengan terdakwa lain dalam hal menanggung pengembalian kerugian keuangan negara tersebut, dan hal ini merupakan salah satu upaya penyelamatan atas keuangan Negara, namun sangat disayangkan hal tersebut tidaklah menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tipikor Medan. Disamping hal tersebut juga terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak mengakui terus terang perbuatannya bahkan

terdakwa

HARUN,

S.Pdi

lebih

banyak

melemparkan

kesalahan kepada Drs. Yafit Ham, M.Pd selaku Sekretaris KPUD Kabupaten Labuhan Batu Utara dan kepada YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu pada KPUD Kabupaten Labuhan Batu Utara padahal selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 212

Batu

Utara

terdakwa

ME DA N

Labuhan

mempunyai

wewenang

untuk

mengontrol pelaksanaan anggaran dan mempunyai hak untuk melaksanakan rapat pleno termasuk dalam hal penlaksanaan dana Hibah dari Propinsi;

- Bahwa selama persidangan diperoleh fakta bahwa jumlah besaran sebesar Rp.175.864.925,00

GI

nilai kerugian negara adalah sebesar

(seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), dan berdasarkan fakta yang

ING

terungkap bahwa jumlah tersebut termasuk dengan sejumlah uang pajak PUMK yang diserahkan kepada saksi YUSNIDAR selaku Bendahara Pembantu atas kesepakatan mereka sendiri dan uang dari

NT

PUMK Kuluh Leidong yang masuk ke Rekening saksi YUSNIDAR tanpa sepengetahuan saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd sebagai atasan langsung Bendahara dan terdakwa HARUN, S.Pdi. selaku Ketua KPUD Labuhan Batu Utara sejumlah Rp. 74.544.925,00, sedangkan

ILA

yang berasal dari pemotongan yang diketahui oleh saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd sebagai atasan langsung Bendahara dan terdakwa HARUN, S.Pdi. selaku Ketua KPUD Labuhan Batu Utara sebesar RP.

NG AD

101,320.000,00, akan tetapi berdasarkan fakta didepan persidangan tidak terungkap berapa besaran masing-masing menerima bagian dari uang hasil pemotongan tersebut, dan karenanya kepada saksi Drs, YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi akan dibebankan secara tanggung renteng, dan karena saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi. telah beritikat baik dengan menitipkan

PE

sejumlah masing-masing sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum dengan maksud untuk mengembalikan sebagian kerugian negara, maka sudah sepatutnya kepada saksi Drs. YAFIT HAM, M.Pd dan terdakwa HARUN, S.Pdi. dikenakan pidana uang penganti masing masing sebesar jumlah tersebut.

- Bahwa dengan adanya penitipan uang tersebut dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian negara yang diakibatkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan terdakwa HARUN, S.Pdi bersama dengan Drs. YAFIT HAM M.Pd dan YUSNIDAR, seharusnya itikat tersebut mendapat apresiasi dan menjadi pertimbangan yang baik oleh Majelis Hakim untuk upaya pemulihan kerugian negara, walaupun telah ada putusan sebelumnya didalam perkara atas nama YUSNIDAR telah diputuskan tentang uang Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 213

ME DA N

pengganti yang besarnya Rp. 175.864.925,00 dibebankan sebagai pidana tambahan yang harus dibayar oleh terpidana atas nama YUSNIDAR, yang ternyata dalam perkembangan atau pengembangan kasus

terbukti

bahwa

ada

pelaku

lain

yang

secara

hirarki

kewenangannya turut bertanggung jawab atas perbuatan yang

GI

dilakukan oleh YUSNIDAR walaupun tidak ada bukti secara nyata turut menikmati hasilnya, akan tetapi dalam persidangan atas terdakwa HARUN, S.Pdi dan terdakwa Drs. YAFIT HAM M.Pd. terdapat

ING

kemauan dan itikat baik unruk menutupi kerugian negara tersebut dengan cara turut membayar sejumlah uang untuk mengganti kerugian negara yang terjadi, seharusnya dengan wewenang Majelis Hakim

NT

dapat membuat keputusan yang sedemikian rupa yang dapat

tetapi

mencegah

terdakwa

menjadikan upaya dalam mengembalikan dan memulihkan kerugian negara

yang

terjadi,

akan

hal tersebut

tidak menjadi

pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap

tangkal

ILA

Terdakwa dan karena putusan tersebut belum mempunyai daya untuk

agar

tidak

mengulangi

perbuatannya, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan

NG AD

Mahkamah Agung R.I Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu; 

Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara

PE

yang sama;



Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;



Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;



Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;


halaman 214

ME DA N

Berdasarkan alasan tersebut diatas, memohon agar Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana diajukan dalam tuntutan pidananya sebelumnya ;

telah

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan meminta banding yang

GI

diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata alasan keberatan memori banding tersebut bukanlah alasan yuridis yang menyangkut tidak terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa, tetapi pada intinya hanya

ING

masalah berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dan masalah tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa uang pengganti pada Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding

NT

berpendapat alasan tersebut diluar dari alasan yuridis, karena kewenangan untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah mutlak hak dari Hakim yang diberikan oleh Undang-undang yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, sepanjang pidana yang dijatuhkan itu tidak

ILA

melanggar batas minimum maupun batas maksimum yang telah ditentukan oleh Undang-undang dengan memberikan alasan pertimbangan hukum yang cukup dan sesuai fakta – fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, oleh karena itu

NG AD

alasan keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut di atas akan dipertimbangkan bersama – sama dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 September 2016 Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn ; Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pidana tambahan berupa uang

PE

pengganti, oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa ada menerima atau mendapat uang dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga sesuai ketententuan

pasal

18

Undang-Undang

RI

No.31

Tahun

1999

tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti, selain itu dalam berkas perkara pidana atas nama Terdakwa Yusnidar telah dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.175.864.925., (sertaus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enampuluh empat sembilan ratus dua puluh lima rupiah) ; Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan – alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, ternyata alasan pertimbangan hukumnya tidak didukung dengan pertimbangan yang cukup


halaman 215

ME DA N

dan tepat serta sesuai dengan fakta – fakta hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan memberikan alasan pertibangan hukumnya, hanya didasarkan pada alasan subyektif sebagaimana disebut pada hal – hal yang meringankan saja,

maka Majelis Hakim Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan

GI

pertimbangan tersebut, mengingat Terdakwa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara tidak melakukan pengawasan dengan tepat dan benar terhadap bawahannya bahkan terdakwa tidak merespon

ING

laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan yang menyatakan Bendahara Pembantu Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara bernama Yusnidar telah melakukan pemotongan dana Pemilihan di Kecamatan ;

NT

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

ILA

Medan., Nomor : 42 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tanggal 26 September 2016, serta surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan tanpa kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

NG AD

Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan

PE

dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara dan hukuman kurungan pengganti denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama terlalu ringan, oleh karenanya dinilai adil dan patut apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding dapat mengambil pendapat Muladi, menyatakan bahwa di dalam Teori tujuan pemidanaan Interaktif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan – kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim, mengandung unsur – unsur yang bersifat:


halaman 216

ME DA N

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjungjung tinggi harkat dan martabat pelaku pidana.

2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positip dan konstruktif bagi usaha

GI

penanggulangan kejahatan.

3. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil dan baik

ING

oleh Terdakwa, maupun oleh korban ataupun masyarakat. Menimbang, bahwa dalam sistim Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia salah satu tujuan dari pemidanaan adalah tindakan preventif khusus (Special Preventive) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada

NT

Terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dengan

ILA

mengingat tujuan pemidananan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan tingkat kesalahannya ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati fakta – fakta

NG AD

hukum yang terungkap di dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding berkesimpulan bahwa terjadinya tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2013, oleh karena Terdakwa selaku Ketua Komisi Pimilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara telah melegalkan secara diam – diam perbuatan saksi Yusnidar selaku Bendahara Pembantu Komisi

PE

Pemilhan Umum KabupatenLabuhan Batu Utara, seharusnya Terdakwa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara merespon dengan menindak lanjuti laporan Panitia Pemilihan Kecamatan tersebut, Terdakwa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara tidak memberikan keteladanan yang baik kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan kepadanya. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan., tanggal 26 September 2016 Nomor:42/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., haruslah diubah, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan hukuman kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;


halaman 217

ME DA N

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan yang sah pasal 21 Jo.Pasal 27 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal

GI

193 KUHAP dan tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa

ING

tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan

NT

amar putusan ini ;

dalam

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

ILA

dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

NG AD

Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. MENGADILI

-

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

-

Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 September 2016 Nomor:42/Pid.Sus-TPK/2016 /PN.Mdn. sekedar mengenai pidana penjara dan pidana kurungan pengganti

PE

denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa HARUN ,S.Pdi tersebut , tidak terbukti

secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair. 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut. 3. Menyatakan Terdakwa HARUN, S.Pdi tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair. 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARUN ,S.Pdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.


halaman 218

ME DA N

5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan uang penitipan yang dititipkan oleh keluarga Terdakwa sesuai dengan surat Slip Setor Bank BRI dengan nomor: 0228-01-001029-30-8 pada Kanca Rantau Perapat dengan nama BPN 075 KEJARI RANTAU PERAPAT sebesar Rp 66.000.000.- (enam puluh enam juta rupiah) guna dikembalikan kepada

GI

Terdakwa/Keluarganya.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

ING

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 8. Menetapkan barang bukti berupa: 1.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang di tandatangani Yusnidar

NT

Asli;


3.


4.


5.


6.


7.

Surat

ILA

2.

Sekretaris

KPU

Labuhanbatu

Utara

Nomor:

NG AD

Keputusan

0001/Kpts/Seskab-002.670920/i/2013; 8.

Surat Keputusan Sekretaris KPU Provini Sumatera Utara Nomor: 1056/Kpts/Sesprov.002/2012;

9.

Laporan Pengelolaan dan pertanggung jawaban pengguna anggaran penyelenggara pemilukada pada KPU Kab. Labuhanbatu Utara;

PE

10. Kumpulan Tanda terima; 11. Surat Pernyataan ADIYONO; 12. Surat Pernyataan TANTA EDISON; 13. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala daerah Prov. Sumatera Utara bulan Oktober 2012; 14. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala daerah Prov. Sumatera Utara bulan Nopember 2012; 15. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak Asli; 16. Buku Kas Umum; 17. Kumpulan Tanda Terima dan kwitansai; 18. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala daerah Prov. Sumatera Utara bulan Januari s/d Mei 2013; 19. Surat pernyataan An. ZUFRI;


halaman 219

ME DA N

20. Surat Keputsan Sekretaris KPU Kab. Labuhanbatu Utara Nomor: 001 /Kpts/Seskab-002.670920/I/2014;

21. Surat Keputusan KPU Prov. Sumatera Utara Nomor: 18/Kpts/KPUProv-002/20013; 22. Keputusan

Bupati

Labuhanbatu

Nomor:

274/192.a/

GI

TAPEM/2012;

Utara

23. Surat keputusan sekretaris KPU Kab. Labuhanbatu Utara Nomor: 0030/Seskab-002/X/2012

ING

24. Surat Nomor: 981/SesProv-002/IV/2013;

25. Surat Nomor: 2104/SesProv-002/V/2013; 26. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala

NT

daerah Prov. Sumatera Utara bulan Oktober 2012; 27. Rekap Kebutuhan biaya KPU Sumut dalam rangka Pemilu kepala daerah Prov. Sumatera Utara bulan Nopember s/d Desember 2012;

Seluruhnya;

ILA

28. Buku Asli dan Laporan Keuangan Asli Kwitansi Asli Honor Sekretaris

29. Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Nopember 212; 30. Kumpulan Kwitansi K.Selatan;

NG AD

31. Kartu kendali rincian pengeluaran dana Pilgubsu 2013; 32. Keputasan

Bupati

Labuhanbatu

Utara

Nomor:

274/192.a/TAPEM/2012; 33. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Labuhanbatu Utara Nomor: 0030/Seskab-002/X/2012; 34. Surat-surat masuk bendahara Pilgubsu yang poto copy;

PE

35. Kumpulan Surat Keluar; 36. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 44 tahun 2007;

37. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor: 57 tahun 2009 38. Kumpulan kwitansi; 39. Buku pembantu perhitungan kas; 40. Kwitansi Tanda-Terima Kec. Kualuh Hilir; 41. Kwitansi Tanda-Terima Kec. NA IX-X; 42. Kwitansi Tanda-Terima Kec. AEK NATAS; 43. Kwitansi Tanda-Terima Kec. MARBAU; 44. Kwitansi Tanda-Terima Kec. Kualuh HULU; 45. Kwitansi Tanda-Terima Kec. LEIDONG; 46. Kwitansi Tanda-Terima Kec. AEK KUO;


halaman 220

ME DA N

47. Laporan Pertangungjawaban Kec. Kualuh Hulu bulan Oktober 2012, Nopember 2012 s/d Desember 2012, Januari 2013 s/d Maret 2013. 48. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 bulan Oktober 2012 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanabatu

GI

Utara;

49. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012

Labuhanabatu Utara;

ING

bulan Nopember dan Desember 2012 Kecamatan Marbau Kabupaten

50. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

NT

Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 bulan Januari2013 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanabatu Utara;

51. Foto copy Buku Kas Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

ILA

Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 bulan April 2013 Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanabatu Utara; 52. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan

NG AD

Oktober 2012 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu Utara

53. Foto copy 2 (dua) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan November 2012 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu

PE

Utara

54. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan Desember 2012 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu Utara 55. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan Januari 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu Utara 56. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan Februari 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu Utara


halaman 221

ME DA N

57. Foto copy 2 (dua) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan Maret 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu Utara


GI

April 2013 Kecamatan NA. IX-X Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Kabupaten Labuhan Batu Utara

ING

59. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

NT

60. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara bulan Desember 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 61. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab.

ILA

Labuhanbatu Utara bulan Februari 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 62. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab.

NG AD

Labuhanbatu Utara bulan Maret 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 63. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara bulan Mei 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 64. Kwitansi tanda terima uang titipan PUMK NA IX-X sebsar Rp.

PE

16.109.070,- (enam belas juta seratus sembilan ribu tujuh puluh rupiah) yang di tandatangni oleh Yusnidar tertanggal 20 Mei 2013 ;

65. Surat Keterangan Kronologis Pemotongan Dana PPK Kec. NA IX-X dari TANTA EDISON SEMBIRING bin TRAMEHULI SEMBIRING MELIALA tertanggal 14 Nopember 2014 ; 66. Foto copy 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Oktober 2012 Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 67. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan November s/d Desember 2012 Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 68. Foto copy 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Januari s/d Maret 2013 (Jilid I) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 222

ME DA N

69. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Januari s/d Maret 2013 (Jilid II) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 70. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Januari s/d Maret 2013 (Jilid III) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu

GI

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 71. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Januari s/d Maret 2013 (Jilid IV) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu

ING

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 72. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Januari s/d Maret 2013 (Jilid V) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu

NT

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 73. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bulan April 2013 (Jilid II) Sekretariat PPK Kec. Kualuh Hulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 201;

ILA

74. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

NG AD

75. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara bulan Nopember s/d Desember 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

76. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara bulan Januari s/d Maret 2013 Pemilihan Umum

PE

Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

77. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara bulan April s/d Mei 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

78. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh YUSNIDAR tentang penerimaan titipan uang setoran uang pajak sebesar Rp. 38.000.000,(tiga puluh juta rupaih), dan uang pengembalian yang tidak dapat di kembalikan (dana PLN dan SPPD) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang di tujuhkan kepada PUMK Kualuh Hulu tanin olehnggal 23 mei 2013 ditandatangi oleh YUSNIDAR ; 79. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan Oktober 2012, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 223

ME DA N

80. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan Nopember 2012, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;


GI

Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan Desember 2012, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

ING

82. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan Januari 2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

NT

Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; 83. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan Pebruari 2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

ILA

Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; 84. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan

NG AD

Maret 2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; 85. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, bulan April 2013, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

PE

86. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

87. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Oktober 2012, Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 88. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Nopember 2012, Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 89. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Desember 2012, Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 224

ME DA N

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

90. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Januari dan Februari 2013, Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera

GI

Utara Tahun 2013 ;

91. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Maret 2013, Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala

ING

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

92. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Selatan

NT

Kab. Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012 s/d Maret 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

93. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Oktober 2012, Kecamatan

ILA

Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

NG AD

94. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Desember 2012, Kecamatan Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

95. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Februari 2013, Kecamatan Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala

PE

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;

96. Laporan Pertanggung Jawaban bulan Maret 2013, Kecamatan Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 97. Laporan Pertanggung Jawaban bulan April 2013, Kecamatan Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ; 98. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Oktober tahun 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; 99. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan November tahun 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 225

ME DA N


101. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Februari 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi

GI

Sumatera Utara Tahun 2013;

102. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Maret 2013

Utara Tahun 2013;

ING

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera

103. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Kualuh Hilir Bulan Mei 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera

NT

Utara Tahun 2013;

104. Foto Copy Buku Kas Umum Keuangan PUMK Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara bulan Oktober 2012, Nopember s/d Desember 2012, Februari s/d Maret 2013 Pemilihan Umum Gubernur

ILA

dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; 105. 1. (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02/SPP/PPKD/2013 tanggal 06 Februari 2013;

NG AD

106. 1. (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 02/SPM/PPKD/2013 tanggal 06 Februari 2013; 107. 1. (satu) lembar foto copy surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran

Langsung

Belanja

Pengeluaran

PPKD

Nomor:

02/SPP/PPKD/2013 tanggal 05 Februari 2013; 108. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan

PE

Pembayaran

Langsung

Belanja

Pengeluaran

PPKD

Nomor:


109. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 02/SPP/PPKD/2013 tanggal 05 Februari 2013; 110. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: Januari

2013

perihal

Permohonan

/Sesprov-002/I/2013 tanggal Pencairan

Lanjutan

Biaya

Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013; 111. 1 (satu) lembar foto copy Pakta Integritas Penggunaan Hibah Dalam Bentuk Uang tanggal

Januari 2013 ditandatangani oleh Penerima

Hibah IRHAM BUANA NASUTION, SH.,M.Hum; 112. 1 (satu) bundel foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Komisi Pemilihan Umum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 226

ME DA N

Provinsi Sumatera Utara Tentang Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor: 900 – 509 dan Nomor: 166/KPU PROV002/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.

113. Rekening Koran Giro Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera

GI

Utara Nomor Rekening 100 01.02.022602-2 Periode 01 September 2012 sampai dengan 10 September 2013 (fotocopy); 114. Surat Setoran dari KPU Provinsi Sumatera Utara ke Rekening KPU Utara

Nomor

211.01.02.000055.0

ING

Labuhanbatu

sebesar

Rp.

1.233.243.167,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal 24

NT

September 2012 (asli);


Utara

Nomor

211.01.02.000055.0

sebesar

Rp.

1.060.602.000,- (satu milyar enam puluh juta enam ratus dua ribu

ILA

rupiah) tanggal 03 Desember 2012 (asli); 116. Surat Setoran dari KPU Provinsi Sumatera Utara ke Rekening KPU Labuhanbatu

Utara

Nomor

211.01.02.000055.0

sebesar

Rp.

NG AD

4.964.173.239,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) tanggal 07 Perbuari 2013 (asli); 117. Naskah

Perjanjian

Hibah

Daerah

Antara

Pemerintah

Provinsi

Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tentang Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum

PE

Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (fotocopy);

118. Surat

Keputusan

KPU

Provinsi

Sumatera

Utara

Nomor

:

1053/Kpts/KPU Prov-002/2012 Tentang Pengangkatan bendahara dan Atasan Langsung Bendahara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 tanggal 31 Agustus 2012 (fotocopy);

119. Surat

Keputusan

KPU

Provinsi

Sumatera

Utara

Nomor

:

1056/Kpts/Sesprov.002/2012 Tentang Pengangkatan bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu di KPU Kabupaten/Kota SeSumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 tanggal 31 Agustus 2012 (fotocopy); Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 227

Keputusan

Gubernur

ME DA N

120. Surat

Sunmatera

Utara

Nomor:


GI

121. Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Sebesar Rp. 1.233.243.167,-

ING

(satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) bulan September 2012 (fotocopy);

NT

122. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013; 123. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013; 124. Lampiran BAST dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara ke PPK; 125. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013;

ILA

126. Rincian Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2013; 127. Surat Nomor : 3124/Sesprov-002/IX/2013; 128. Harga satuan jasa dan barang;

NG AD

129. SPT No. 317/SPT/IX/2013; 130. Lembar Komfirmasi; 131. DPT No : 139/BA/IX/2013; 132. KAK/TOR Tahun Ajaran 2013; 133. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 06 Desember 2013;

PE

134. Surat Nomor : B47/KPU/XII/2013; 135. Usul revisi DIPA; 136. SK Nomor : 0002/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013; 137. SK Nomor : 0003/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013; 138. SK Nomor : 0003/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013; 139. SK Nomor : 0012/Kpts/Seskab-002.670920/I/2013; 140. Rencana Anggaran Biaya tahun 2013; 141. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 dan Laporan Capaian Kinerja Penganggaran Tahun Anggaran 2013 dan Ikhtisar Kontrak hasil Optimalisasi tahun Anggaran 2013; 142. Surat Nomor : 1396/SJ/VIII/2014; 143. Laporan Realisai Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013; 144. Ringkasan Kontrak “ CV BAKTEE MAS “; 145. Laporan Realisasi Anggaran Belanja tahun Anggaran 2013; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 228

ME DA N

146. Ikhtisar Kontrak Optimalisasi Tahun Anggaran Sumber Dana Rupiah Murni;

147. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013’; 148. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01 Februari s/d 28 Februari 2013;

GI

149. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012;

150. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01

ING

Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012;


NT

152. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01 Maret s/d 31 Maret 2013;

153. Buku Kas Umum Bendahara PUMK Kualuh Leidong Periode 01 Mei s/d 31 Mei 2013;

ILA

154. LPJ Honorarium PPK dan Sekreteraiat Kualuh Leidong Nopember – Desember 2012;

155. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan januari – Maret 2013 Desa Teluk

NG AD

Pulai Dalam;

156. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan januari – maret 2013 Desa Simandullang;

157. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa Pangkalan Lunang; 158. LPJ Penggunaan dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa Air

PE

Hitam;

159. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa Kelapa Sebatang;

160. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Desa Teluk Pulai Luar; 161. LPJ Penggunaan Dana PPS Bulan Januari – Maret 2013 Kel T. Ledong; 162. LPJ Penggunaan Dana PPK dan PPS Bulan April 2013 Kec Kualuh Ledong; 163. LPJ Honorarium PPK dan Sekretariat Bulan Pebruari – Maret 2013 Kec K. Ledong; 164. LPJ Rapat Kerja/Rakor/Bimbingan Teknis Bulan Januari 2013 Kec K. Ledong; 165. LPJ Perjalanan Dinas Bulan Januari 2013 Kec K. Ledong; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 229

ME DA N

166. LPJ Honorarium PPK dan Sekretariat Bulan Januari 2013 Kec K. Ledong;

167. LPJ Honorarium PPK dan Sekretariat Bulan Oktober 2012 168.

Slip Penyetoran (transfer) uang sebesar Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) ke Rekening Nomor : 3534-01-00554-50-6 An.

GI

YUSNIDAR tanggal 09 Januari 2013 (asli)

169. Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp 10.045.000,- (sepeluh juta empat puluh lima ribu rupiah pembayaran pajak PPK, PPS, KPPS,

ING

Linmas dari Adiyono bendahara PP Kualuh Leidong ke Sekretaris PPK Kualuh Leidong Haidir Siregar tanggal 26 Maret 2013 (asli); 170. POK TA 2013;

NT

171. Skep No 001/Kpts/Seskab.002.670920/I/2013; 172. Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pengguna Anggaran Satker melalui KPPN Bulan Desember 2013;

173. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2013

ILA

No : DIPA-076.01.2.670920/2013; 174. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2013 No : DIPA-076.01.2.670920/2013 Revisi 01,02,03;

NG AD

175. Konfirmasi data Dipa petikan TA 2013 S-398-WPB.02/KP.0720/2013; 176. Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satker TA 2013; 177. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:

/SET/KPU-

LBU/SPTB/X/2013 (tanpa tanda tangan); 178. Rincian GU dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /SET/KPU-LBU/SPTB/VIII/2013 (tanpa tanda tangan);

PE

179. LPBH Uang Lembur dan Pengadaan Barang/jasa KPU Kab.Labura (foto copy);

180. Laporan

Pertanggung

jawaban

Keuangan

Sekretariat

Panitia

Pemilihan Kecamatan Aek Natas Kab.Labuhanbatu Utara Buku Kas Umum (BKU) Bulan Mei s/d September 2013 (foto copy);

181. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-076.01.2.670920/2013 (tanpa tanda tangan); 182. Buku Cek No.CC 663426 S-D NO.CC 663450 BNI; 183. Buku Tabungan BRI Simpedes (foto copy); 184. Kebutuhan Biaya Sortir/Pelipatan Surat Suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 (tanpa tanda tangan);


halaman 230

ME DA N

185. LPJ Bendahara Pembantu Sekretariat Kabupaten Labuhanbatu Utara (tanpa tanda tangan);

186. Rencana Anggaran Biaya 2013 (tanpa tanda tangan); 187. Surat KPU Nomor: 616/KPU/IX/2013 (foto copy); 188. Pernyataan Tanggung Jawab


189. Pernyataan Tanggung Jawab tangan);


tanggal 30 Maret 2013 (tanpa tanda

ING


GI

tangan);

tangan);

191. Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 28 Februari 2013 (tanpa tanda

NT

tangan);

192. Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 31 Januari 2013 (tanpa tanda tangan);


ILA

tanda tangan);


tanggal 30 Desember

2013 (tanpa

tanggal 30 November 2013 (tanpa

tanda tangan);

NG AD

195. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan NA IX-X tanggal 27 Nopember 2014;


197. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Kualuh Hulu tanggal 27 Nopember 2014;

PE


199. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Aek Natas tanggal 27 Nopember 2014;

200. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Kualuh Selatan tanggal 01 Desember 2014; 201. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Aek Kuo tanggal 27 Nopember 2014; 202. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Marbau tanggal 27 Nopember 2014; 203. Surat Pernyataan dari PUMK Kecamatan Kualuh Hilir tanggal 04 Desember 2014; 204. Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 231

ME DA N

Utara Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Sebesar Rp. 1.060.602.000,(satu milyar enam puluh juta enam ratus dua ribu rupiah) bulan Nopember 2012 (fotocopy);

205. Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera

GI

Utara Tahun 2013 Sebesar Rp. 4.964.173.239,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta

seratus tujuh puluh tiga ribu

dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) bulan Januari 2013 (fotocopy);

ING

206. Laporan Pertanggungjawaban Belanja Honorarium, Uang Lembur dan Pengadaan Barang/Jasa KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara (fotocopy);

NT


208. Surat Nomor : 2104/Sesprov-002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 perihal

ILA

pengembalian Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013; 209. Surat Nomor : 2104a/Sesprov-002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 perihal pengembalian Dana Hibah Pilgubsu Tahun 2013;

NG AD

210. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Aek Kuo Bulan Oktober tahun 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun

2013;

211. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Aek Kuo Bulan November tahun 2012 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

PE

212. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Aek Kuo Bulan Januari s/d Maret tahun 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

213. Asli Buku Kas Umum Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013; 214. Asli Buku Kas Umum PUMK Kecamatan Aek Kuo Bulan April tahun 2013 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun

2013;

215. 1 (satu) bundel Rincian biaya SPPD BPS ke PPK Aek Kuo Bulan November s/d Desember 2012; 216. 1 (satu) bundel kwitansi uang lembur PPK dan secretariat PPK untuk bulan

Oktober 2012;

217. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran honorarium PPK kecamatan Aek Kuo

dalam rangka Pilgubsu 2013 bulan November 2012;


halaman 232

ME DA N

218. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK bulan November 2012; 219. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran sidang rapat PPK Kecamatan Aek Kuo

bulan November 2012;

220. 1 (satu) bundel biaya pengetikan daftar pemilih (DPS, DPSHP, DPP) PPS desa Aek Korsik;

GI

221. 1 (satu) bundel Rincian Biaya Honor PPK ke PPS bulan Oktober 2012; 222. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran honorarium PPK Oktober 2012; 223. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran ATK kantor PPK Oktober 2012;

Kuo

ING

224. 1 (satu) bundel honorarium petugas PPDP Aek Korsik Kecamatan Aek bulan Oktober 2012;

225. 1 (satu) bundel kwitansi uang lembur PPDP desa Aek Korsik Kuo Bulan Oktober 2012;

NT

Kecamatan Aek

226. 1 (satu) bundel kwitansi biaya sidang rapat kantor PPK kecamatan Aek Kuo

bulan Oktober 2012;

227. 1 (satu) bundel kwitansi Belanja makan minum untuk keperluan rapat

ILA

kerja PPK dan PPS bulan Oktober 2012; 228. 1 (satu) bundel rincian biaya perjalanan dinas PPK bulan Oktober 2012; (satu)

bundel

NG AD

229. 1

kwitansi

pembayaran

biaya

pengangkutan

/

transportasi logistic dari PPK ke PPS pulang pergi; 230. 1 (satu) bundel rincian biaya perjalanan dinas bulan Maret 2013; 231. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran biaya bongkar pasang kotak suara dan bilik suara di PPK; 232. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran honorarium PPS Kecamatan Aek

PE

Kuo bulan Januari 2013;

233. 1 (satu) bundel kwitansi biaya makan dan minum untuk peresmian KPPS se kecamatan Aek Kuo Gelombang I;

234. 1 (satu) bundel kwitansi belanja ATK kantor PPK kecamatan Aek Kuo Bulan

Januari 2013;

235. 1 (satu) bundel kwitansi biaya sidang / rapat kantor PPK Kecamatan Aek Kuo

bulan Januari 2013;

236. 1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Biaya Revisi I bulan Oktober 2012; 237. 1 (satu) bundel rincian biaya perjalanan dinas PPK Aek Kuo Bulan Januari –

Maret 2013;

238. 1 (satu) bundel kwitansi uang lembur PPK bulan Februari tahun 2013; 239. 1 (satu) bundel kwitansi biaya belanja makanan dan minuman untuk rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara PPK Kecamatan Aek Kuo; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN

halaman 233

ME DA N

240. 1 (satu) bundel kwitansi biaya ATK dan honorarium keperluan acara Bimbingan Teknis PPK dan KPPS bulan Februari 2013;

241. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran honorarium KPPS dari TPS kecamatan Aek Kuo

242. 1 (satu) bundel kwitansi ATK TPS kecamatan Aek Kuo;

GI

243. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran sewa tenda dan kursi tiap TPS kecamatan Aek Kuo;

244. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran makanan dan minuman tiap TPS

ING

kecamatan Aek Kuo;

245. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran honorarium PPK kecamatan Aek Kuo bulan April 2013;

NT


247. 1 (satu) bundel kwitansi biaya sidang / rapat kantor PPK Kecamatan Aek Kuo bulan April 2013;

Maret 2013;

ILA

248. 1 (satu) set kwitansi uang lembur PPK dan secretariat PPK bulan

249. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN MARET 2013

NG AD

NOMOR,

TANGGAL, NO

MASA PAJAK BUKTI

PENERIMAAN NEGARA No:

PE

1.

PAJAK, NOMOR JENIS SETORAN, TANGGAL,

JUMLAH

URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

21457- No. Kode Akun Pajak:411211, Rp 681.818,-

02/13/003300, Tanggal

NOMOR KODE AKUN

Nomor

Jenis

Setoran:

900,

17-05- Masa Pajak Bulan Maret, PPn

2013,

atas pembayaran ATK bulan

Masa Pajak 03- Maet 2013 Sekretariat KPU 03-2013

Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rangka Pilgubsu Tahun 2013

2.

No:

21457- No. Kode Akun Pajak: 411122, Rp 102.272,-

02/13/003299, Tanggal

Nomor

Jenis

Setoran:900,

17-05- Masa Pajak Bulan Maret ,PPh

2013, Masa Pajak

pasal

22

atas

Pembayaran

03- Bulan Maret 2013 Sekretariat


halaman 234

3.

ME DA N

03-2013


No:

21457- No. Kode Akun Pajak : 411211, Rp 27.500,-

02/13/003298, Tanggal

Nomor

Jenis

Setoran:900,


2013,

atas pembayaran Honorarium &

penerima

GI

Masa Pajak 03- pmemerikan 03-2013

barang Logistik Bulan Februari

4.

No:

ING

2013 Pilgubsu


02/13/003301, Tanggal

Nomor

Jenis

Setoran:

900,

17-05- Masa Pajak Bulan Maret 2013,

NT

2013, Masa Pajak PPh 03-03-2013

Pasal

21

atas

Pembayaran sortir/ Pelipatan Surat

Suara

ILA

Pemilu

dalam

Gubernur

rangka

&

Wakil

Gubernur Sumut 2013

5.

No:

21457- No. Kode Akun Pajak: 411211, Rp

NG AD

02/13/003302, Tanggal

Nomor

Jenis

900, 2.475.000,-


2013, Masa Pajak PPn

PE

03-03-2013

6.

Setoran:

atas

Pengadaan

Pembayaran &

Pemasangan

spanduk

rekapitulasi


No:21457-

No. Kode Akun Pajak 411122 Rp 371.250.-

02/13/003303,

Nomor

Tanggal

Jenis

Setoran:

402,


2013, Masa Pajak PPh 03-03-2013

Pasal

22

Atas

Pembayaran

pengadaan &

pemasangan

spanduk

Rekapitulasi

penghitungan

suara Pilgubsu 2013 untuk 8 PPK

Se-Labura

Cv.

Pandu

Surya Utama 7.

No:21457 02/13/003304,

- No. Kode Akun Pajak 411211 Rp.370.454,Nomor

Jenis

Setoran:

900,


halaman 235

ME DA N

Tanggal


2013, Masa Pajak PPn 03-03-2013

atas

Pembayaran

spanduk & poster pasangan

calon Gubenur&Wakil gubernur 2013 kepada Cv. Pandu Surya

8.

No:21457

GI

Utama

- No. Kode Akun Pajak 411122 Rp. 55.568,-

Tanggal

Nomor

Jenis

Setoran:

ING

02/13/003305,

900,


2013, Masa Pajak PPn 03-03-2013

Pasal

22

atas


NT

pasangan

calon

Gubenur&Wakil gubernur 2013 kepada

Cv.

Pandu

Surya

Utama

No:

21457- No. Kode Akun Pajak : 411121, Rp. 190.000,-

ILA

9.

02/13/003308, Tanggal

Nomor

NG AD

03-03-2013

PE

21

atas

Honorarium

pembayaran

kelompok

rekapitulasi

kerja

penghitungan



02/13/003307, Tanggal

Setoran:900,

17-05- Masa Pajak Bulan Maret, PPh

2013, Masa Pajak Pasal

10. No:

Jenis

Nomor

Jenis

Setoran:402,


2013, Masa Pajak Pasal 03-03-2013

21

atas

pembayaran

Honorarium (Bulan Maret 2013) KPU Pemilu

Labura

dalam

Gubernur

rangka

&

wakil

Gubernur 2013 11. No:


02/13/003286, Tanggal

Nomor

Setoran:

402,


2013, Masa Pajak PPh 03-03-2013

Jenis

Pasal

Pembayaran

21

atas

Honorarium

sekretariat (Bulan Maret 2013


halaman 236

ME DA N

KPU Labura dibayarkan Honor Tenaga

Pelaksana

(Bulan

Maret) KPU Labura 12. No:


02/13/003289,

Jenis

Setoran:

402,


GI

Tanggal

Nomor

2013, Masa Pajak PPh Pasal 21 atas pembayaran Honorarium Tenaga Pelaksana

ING

03-03-2013

(Bulan

Maret

2013)

KPU

Labura

No. Kode Akun Pajak 411211 Rp

02/13/003291, Tanggal

Nomor

Jenis

NT

13. No:21457-

Atas

Setoran:

900, 3.272.000.-


2013, Masa Pajak PPn 03-03-2013

pembayaran

pendistribusian Logistik Pemilu

ILA

Gubernur & Wakil Gubernur 2013. Sdr Tosip Tanjung (CV.

NG AD

Tunggal Perkasa) tanggal 18

14. No:21457

02/13/003294, Tanggal

Februari 2013


Jenis

Setoran:

104,


2013, Masa Pajak PPh

PE

03-03-2013

Pasal

Pembayaran

23

atas

pendistribusian

Logistik Pilgubsu 2013 Sdr. Tosip Tanjung (CV. Tunggal Perkasa) Tanggal 18 Februari 2013

15. No:

21457- No. Kode Akun Pajak 411211 Rp 200.000,-

02/13/003297, Tanggal

Nomor

Jenis

Setoran:

900,


2013, Masa Pajak PPn atas Pembayaran Service 03-03-2013

Gedung Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi

suara

Pilgubsu

tahun 2013 tanggal 12 Maret 2013 16. No:



halaman 237

Tanggal

Nomor

Jenis

ME DA N

02/13/003287,

Setoran:

900,


2013, Masa Pajak PPn 03-03-2013

Pasal

22

atas

Pembayaran Service Gedung Rapat

Pleno

suara

Pilgubsu

GI

Rekapitulasi

terbuka

tahun 2013 tanggal 12 Maret

17. No:

ING

2013


02/13/137003288, Tanggal

Nomor

Jenis

Setoran:900,

17-05- Masa Pajak Bulan Maret ,PPh

NT

2013, Masa Pajak Pasal 32 Atas Pembayaran 03-03-2013

makan-minum terbuka

Rapat

Pleno

Rekapitulasi

suara

Pilgubsu tahun 2013 tanggal 12

18. No:

ILA

Maret 2013

21457- No. Kode Akun Pajak : 411121, Rp 50.000-

02/13/003290,

2013, Masa Pajak Pasal 03-03-2013

19. No:

PE

Setoran:402,

21

atas

pembayaran

Honor Narasumber Kegiatan Bimtek

KPU

dengan

PPk

dalam Pilgubsu

21457- No.Kode Akun Pajak : 411121, Rp 50.000,-

02/13/003306, Tanggal

Jenis


NG AD

Tanggal

Nomor

Nomor

Jenis

Setoran:

402,


2013, Masa Pajak PPh 03-03-2013

Pasal

21

Pembayaran Narasumber KPU

atas Honor

kegiatan

dengan

PPK

Raker dalam

Pilgubsu Tahun 2013 20. No:


02/13/003284, Tanggal

Nomor

Setoran:

402,


2013, Masa Pajak PPn 03-03-2013

Jenis

Pasal

21

Atas

Pembayaran Kelompok Kerja Bimtek/Simulasi


halaman 238

ME DA N

penyelenggaraaan

Pemilihan

Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 2013

Rp

JUMLAH

GI

10.809.012,-

250. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN FEBRUARI 2013 NOMOR,

MASA PAJAK

O

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

1.

No:21457-

SETORAN, TANGGAL, URAIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

ILA

Nomor

Jenis

Pembayaran

NG AD

PPh

02-02-2013

Kelompok

No:21457

02/13/003309, Tanggal

Setoran:

Pasal

Atas

Kerja

Sosialisasi

untuk Bulan Desember 2013 & Februari 2013 - No. Kode Akun Pajak 411211 Rp 909.090,Nomor

Jenis

Setoran:

900,

17-05- Masa Pajak Bulan Februari

PE

02-02-2013

Pembayaran

Biaya Sewa Gedung pelipatan suara & penyimpanan Logistik

No:21457

- No. Kode Akun Pajak 411128 Rp 909.090,-

02/13/003311, Tanggal

21

Honorarium

2013, Masa Pajak 2013, PPn atas

3.

402,


2013, Masa Pajak 2013,

2.

JUMLAH

No. Kode Akun Pajak 411121 Rp 540.000.-

02/13/003310, Tanggal

PAJAK, NOMOR JENIS

NT

N

ING

NOMOR KODE AKUN

TANGGAL,

Nomor

Jenis

Setoran:

403,


2013, Masa Pajak 2013, PPn Pasal 4 ayat 2 atas 02-02-2013

Pembayaran gudang

biaya

pelipatan

sewa

suara

&

penyimpanan Logistik 4.

No:


02/13/003314, Tanggal

Nomor

Jenis

Setoran:402,

17-05- Masa Pajak Bulan Februari,


halaman 239

ME DA N

2013, Masa Pajak PPh Pasal 21 atas pembayaran 02-02-2013

Honorarium

kelompok

kerja

Logistik untuk Bulan Februari & Maret 2013 5.

No:

21457- No. Kode Akun Pajak : 411121, Rp 525.000,Nomor

Jenis

Setoran:402,

GI

02/13/003313, Tanggal


ING

2013, Masa Pajak PPh Pasal 21 atas pembayaran 02-02-2013

Honorarium KPU Kabupaten Labura Bulan Februari 2013

No:


02/13/003212, Tanggal

NT

6.

Nomor

Jenis

Setoran:

402,



Pasal

Pembayaran

21

atas

Honorarium

ILA

02-02-2013

PPh


No:


NG AD

7.

02/13/003315, Tanggal

Nomor

Setoran:

402,



PE

02-02-2013

8.

Jenis

PPh

Pasal

pembayaran

21

atas

Honorarium

Tenaga Pelaksana KPU Bulan Februari 2013

No:21457-

No. Kode Akun Pajak 411211 Rp 681.818,-

02/13/003316,

Nomor

Tanggal

Jenis

Setoran:

900,


2013, Masa Pajak 2013, PPn Atas pembayaran 02-02-2013 9.

ATK KPU Labura

No:21457


02/13/003317, Tanggal

Nomor

Jenis

Setoran:

900,


2013, Masa Pajak 2013, PPh Pasal 22 atas ATK 02-02-2013 10. No:21457 02/13/003318,

KPU Kabupaten Labura - No. Kode Akun Pajak 41122 Rp 90.909,Nomor

Jenis

Setoran:

900,


halaman 240

ME DA N

Tanggal


2013, Masa Pajak 2013, PPh Pasal 22 atas biaya 02-02-2013

poto copy KPU Labura Bulan Februari 2013

11. No:

21457- No. Kode Akun Pajak:411121, Rp Nomor

Jenis

Setoran:

402, 1.700.000,-

GI

02/13/00322, Tanggal


02-02-2013

ING

2013, Masa Pajak PPn atas biaya Narasumber dalam

Rangka

Soasialisasi

Pilgubsu Tahun 2013 12. No:

21457- No. Kode Akun Pajak: 411124, Rp 267.273,Nomor

Jenis

NT

02/13/003321, Tanggal

17-05- Masa

Setoran:104,

Pajak

Bulan

2013, Masa Pajak Februari,PPh pasal 23 biaya 02-02-2013

snack dalam Rangka Sosialisai

13. No:

ILA

Pilgubsu Tahun 2013


02/13/003320,

Jenis

Setoran:900,


NG AD

Tanggal

Nomor

2013, Masa Pajak PPh pasal 22 biaya cetak 02-02-2013

PE

14. No:

bahan dalam rangka ssoialisasi Pilgubsu

tahun

sekolah-sekolah

2013

di

Kabupaten

Labura


02/13/003319, Tanggal

Nomor

Jenis

Setoran:

900,


2013, Masa Pajak 2013, PPn biaya cetak bahan02-02-2013

bahan sosialisai Pilgubsi tahun 2013

di

sekolah-sekolah


Rp 7.216.907,

251. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN JANUARI 2013 N

NOMOR,

NOMOR KODE AKUN

O.

TANGGAL,

PAJAK, KODE JENIS


JUMLAH

halaman 241

ME DA N

MASA PAJAK

SETORAN, TANGGAL,

BUKTI

URAIAN SURAT SETORAN

PENERIMAAN

PAJAK (SSP)

NEGARA No:


02/13/003111, Tanggal

Kode Jenis Setoran: 402, Masa

GI

1.

16-05- Pajak Bulan Januari, Disetor

01-01-2013

Pasal

21

Biaya

ING


Honorarium

Kelompok

Kerja

Pemutakhiran Data 2.

No:

21457- No. Kode Akun Pajak: 411211, Rp 327.273

Tanggal


NT

02/13/003157,

16-05- Pajak Bulan November, Disetor

2013, Masa Pajak PPn 11-11-2013

Pemasang

Spanduk

sekretariat KPU Labuhanbatu

ILA

Utara dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013

No:


NG AD

3.

02/13/003113, Tanggal



2013, Masa Pajak PPh 01-01-2013

No:

PE

4.

22

pemasangan

atas

biaya

spanduk

KPU

Labuhanbatu Utara


02/13/003114, Tanggal

Pasal



2013, Masa Pajak PPh Pasal 21 Atas Honorarium 01-01-2013

Anggota

KPU

Labuhanbatu

Kabupaten

Utara

Untuk

Bulan Januari 2013

5.

No:


02/13/003115, Tanggal



2013, Masa Pajak PPh 01-01-2013

Pasal

Pembayaran

21

Atas

Honorarium


halaman 242

ME DA N

Sekretariat

KPU

Labuhanbatu

Kabupaten

Utara

Untuk

Bulan Januari 2103 No:


02/13/003116, Tanggal




Pasal

Pembayaran

21

Tenaga

Atas

Honorarium

ING

01-01-2013

GI

6.

Pelaksana

KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara Untuk Bulan Januari 2013 No:


02/13/003153, Tanggal

NT

7.



2013, Masa Pajak PPn ATK Sekretaris Komisi Pemilihan

ILA

11-11-2012

Umum

(KPU)

Kabupaten Labuhanbatu Utara

8.

NG AD

dalam

No:

Rangka

Pemilu

Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut 2013


02/13/003118, Tanggal



2013, Masa Pajak PPh Pasal 22 Atas Biaya ATK

PE

01-01-2013

9.

No:



02/13/003154, Tanggal


16-05- Pajak Bulan November, PPN

2013, Masa Pajak Biaya Photo Copy Sekretariat 11-11-2012

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara JUMLAH

Rp 2.786.363,

252. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN DESEMBER 2012 N

NOMOR,

NOMOR KODE AKUN

O.

TANGGAL,

PAJAK, KODE JENIS


JUMLAH

halaman 243

ME DA N

MASA PAJAK

SETORAN, MASA PAJAK,

BUKTI


PENERIMAAN

PAJAK (SSP)

NEGARA No:


02/13/003121, Tanggal


GI

1.

16-05- Pajak Bulan Desember 2012, PPh

ING

2013, Masa Pajak Disetor 12-12-2012

Pasal

21

Honorarium Sekretariat (Bulan November)

KPU

Labuhanbatu

Kabupaten

Utara

dalam

NT

Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur 2013

2.

No:


02/13/003120,

16-05- Pajak Bulan Desember 2012,

ILA

Tanggal


3.

PPh

Pasal

21

12-12-2012

Honorarium Sekretariat (Bulan

NG AD

2013, Masa Pajak Disetor

November)

No:

PE

Labuhanbatu

Kabupaten

Utara

dalam



02/13/003140, Tanggal

KPU




PPh

Honorarium

Kelompok

Penyusunan Dan

Pasal

21 kerja

Daftar

Wilayah

Pembentukan

Badan

Penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS Kabupaten Labuhanbatu Utara Pilgubsu 2013 4.

No:


02/13/003139, Tanggal



2013, Masa Pajak Disetor PPh Pasal 21 Uang 12-12-2012

Lembur

KPU

Kabupaten


halaman 244

Oktober 2012 5.

No:

ME DA N

Labuhanbatu

Utara

Bulan


02/13/003138, Tanggal



12-12-2012

Lembur

GI

2013, Masa Pajak Disetor PPh Pasal 21 Uang KPU

Utara

Bulan

ING

Labuhanbatu

Kabupaten

November 2012 6.

No:


02/13/003137,


NT

Tanggal


2013, Masa Pajak Disetor PPh Pasal 21 Uang 12-12-2012

Lembur

KPU

Labuhanbatu

Kabupaten Utara

Bulan

7.

No:

ILA

Desember 2012


02/13/003119,


NG AD

Tanggal


2013, Masa Pajak Disetor PPh Pasal 23 Nasi 12-12-2012

8.

No:

PE

Kerja/ Rakor/ BIMTEK KPU dengan PPK


02/13/003135, Tanggal

kotak dalam Rangka Rapat




PPn

ATK

KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara (Bulan Desember)

9.

No:


02/13/003127, Tanggal



2013, Masa Pajak Disetor PPh Pasal 22 ATK KPU 12-12-2012


10. No:


02/13/003126,



halaman 245

ME DA N

Tanggal


2013, Masa Pajak Disetor PPn, Biaya Photo Copy 12-12-2012

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Untuk Bulan Desember 2012


02/13/003125,

Kode Jenis Setoran: 900, Masa 2.311.641,-


ING

Tanggal

GI

11. No:

2013, Masa Pajak Disetor PPn Pengetikan Daftar 12-12-2012

Pemilih (DPS, DPSHP, DPT) Kepada

H.

Rori

Syahputra

12. No:

NT

Tambunan (UD. Indah Colour) 21457- No. Kode Akun Pajak: 411122, Rp 346.746,-

02/13/003124, Tanggal


16-05- Pajak Bulan Desember 2012, PPh

ILA


Pengetikan

Pasal

Daftar

22

Pemilih

NG AD

(DPS, DPSHP, DPT) Kepada

13. No:

(UD. Indah Colour)


02/13/003123, Tanggal

H. Rori Syahputra Tambunan



2013, Masa Pajak Disetor PPn Photo Copy Daftar

PE

12-12-2012

14. No:

Rory

Syahputra

Tambunan

(UD. Indah Colour) 21457- No. Kode Akun Pajak: 411122, Rp 64.511,-

02/13/003122, Tanggal

Pemilih Tetap (DPT) Kepada H.



2013, Masa Pajak Disetor PPh Pasal 22 Photo 12-12-2012

Copy (DPT)

Daftar

Pemilih

Kepada

Syahputra

H.

Tambunan

Tetap Rory (UD.

Indah Colour) 15. No:


02/13/003142,



halaman 246

ME DA N

Tanggal



PPh

Pasal

21

Honorarium (Bulan Desember)

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu

GI

Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2013


02/13/003141, Tanggal

ING

16. No:



2013, Masa Pajak Disetor

Pasal

21

Honorarium Sekretariat KPU

NT

12-12-2012

PPh

Bulan

Desember

Labuhanbatu

Kabupaten

Utara

dalam

Rangka Pemilu Gubernur Dan

17. No:

ILA

Wakil Gubernur Sumut 2013


NG AD

02/13/003136, Tanggal



2013, Masa Pajak Disetor PPh Pasal 23 Nasi

PE

12-12-2012

Kotak dalam Rangka Rapat Kerja/ Rakor/ BIMTEK KPU Dengan PPK JUMLAH

Rp 6.932.325,

253. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) BULAN NOVEMBER 2012 NOMOR,

NOMOR KODE AKUN

TANGGAL, N

MASA PAJAK

O.


1.

No:


JUMLAH



02/13/003117, Tanggal

PAJAK, KODE JENIS


16-05- Pajak Bulan Januari, PPn Atas


halaman 247

ME DA N

2013, Masa Pajak Biaya ATK KPU Labuhanbatu 01-01-2013

No:


02/13/003110, Tanggal


16-05- Pajak Bulan Januari, PPn Atas

GI

2.

Utara

2013, Masa Pajak Biaya

3.

No:

Copy

KPU


ING

01-01-2013

Photo


02/13/003152, Tanggal



NT

2013, Masa Pajak PPh Pasal 22 ATK Sekretaris 11-11-2012

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur

4.

No:

ILA

Sumatera Utara 2013


02/13/003159,


NG AD

Tanggal



PE

11-11-2012

5.

No:

Publikasi

Sekretariat

Dan KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam

Rangka

Pemilu



02/13/003158, Tanggal

Dokumentasi



2013, Masa Pajak PPh Pasal 22 Dokumentasi 11-11-2012

Dan Publikasi Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam

Rangka

Pemilu

Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut 2013 6.

No:


02/13/003112, Tanggal


16-05- Pajak

Bulan

Januari,

PPh


halaman 248

01-01-2013 7.

No:

ME DA N

2013, Masa Pajak Pemasangan

Spanduk

KPU



02/13/003156, Tanggal



11-11-2013

GI

2013, Masa Pajak PPh Pasal 21 Pemasangan Spanduk

Sekretariat

KPU

ING


Rangka

Pemilu

Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2013 No:


02/13/003155, Tanggal

NT

8.



2013, Masa Pajak PPn Penggandaan Model A KWK Data Pemilih KPU dalam

ILA

11-11-2012

Pemilihan Gubernur Dan Wakil

9.

NG AD

Gubernur

No:

Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2013


02/13/003151, Tanggal


16-05- Pajak Bulan November, PPn

2013, Masa Pajak Biaya Penggandaan Model A

PE

11-11-2012

KWK Data Pemilih Tahun 2013 Rp

JUMLAH

2.370.481,

254. JUMLAH PEMBAYARAN PPn MARET 2013 NOMOR,

NOMOR KODE AKUN

TANGGAL, N

MASA PAJAK

O


1.

No:

SETORAN, TANGGAL,

JUMLAH


21457- No. Kode Akun Pajak:411211, Rp 681.818,-

02/13/003300, Tanggal

PAJAK, NOMOR JENIS

Nomor

Jenis

Setoran:

900,



halaman 249

ME DA N

2013,

atas pembayaran ATK bulan

Masa Pajak 03- Maet 2013 Sekretariat KPU 03-2013


dalam rangka Pilgubsu Tahun 2013 No:


02/13/003298,

Nomor

Jenis

Setoran:900,


ING

Tanggal

GI

2.

2013,

atas pembayaran Honorarium

Masa Pajak 03- pmemerikan 03-2013

&

penerima

barang Logistik Bulan Februari

3.

No:

NT

2013 Pilgubsu


02/13/003302, Tanggal

Nomor

Jenis

900, 2.475.000,-


ILA

2013, Masa Pajak PPn 03-03-2013

atas

Pengadaan

Pembayaran &

NG AD

spanduk

4.

Setoran:

No:21457

02/13/003304, Tanggal

Pemasangan rekapitulasi



Jenis

Setoran:

900,


PE

2013, Masa Pajak PPn 03-03-2013

atas

Pembayaran

spanduk & poster pasangan calon Gubenur&Wakil gubernur 2013 kepada Cv. Pandu Surya Utama

5.

No:21457

- No. Kode Akun Pajak 411122 Rp. 55.568,-

02/13/003305, Tanggal

Nomor

Setoran:

900,


2013, Masa Pajak PPn 03-03-2013

Jenis

Pasal

22

atas

Pembayaran spanduk & poster pasangan

calon

Gubenur&Wakil gubernur 2013 kepada

Cv.

Pandu

Surya


halaman 250

ME DA N

Utama

6.

No:21457-

No. Kode Akun Pajak 411211 Rp

02/13/003291,

Nomor

Tanggal

Jenis

Setoran:

900, 3.272.000.

17-05- Masa Pajak Bulan Maret 2013, Atas

pembayaran

GI

2013, Masa Pajak PPn 03-03-2013

pendistribusian Logistik Pemilu

ING

Gubernur & Wakil Gubernur 2013. Sdr Tosip Tanjung (CV. Tunggal Perkasa) tanggal 18 Februari 2013 No:


02/13/003297, Tanggal

NT

7.

Nomor

Jenis

Setoran:

900,


ILA

2013, Masa Pajak PPn atas Pembayaran Service 03-03-2013

Gedung Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi

suara

Pilgubsu

8.

NG AD

tahun 2013 tanggal 12 Maret

No:


02/13/003287, Tanggal

2013

Nomor

Jenis

Setoran:

900,



PE

03-03-2013

Pasal

22

atas

Pembayaran Service Gedung Rapat

Pleno

Rekapitulasi

terbuka

suara

Pilgubsu

tahun 2013 tanggal 12 Maret 2013

9.

No:


02/13/003284, Tanggal

Nomor

Setoran:

402,


2013, Masa Pajak PPn 03-03-2013

Jenis

Pasal

21

Atas

Pembayaran Kelompok Kerja Bimtek/Simulasi penyelenggaraaan

Pemilihan

Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 2013


halaman 251

ME DA N

Rp

JUMLAH

255.

NOMOR KODE AKUN

MASA PAJAK

PAJAK, NOMOR JENIS

BUKTI

SETORAN, TANGGAL,

PENERIMAAN


NEGARA

PAJAK (SSP)

1. No:

GI

NOMOR, TANGGAL,

ING

O

JUMLAH PEMBAYARAN PPh MARET 2013

JUMLAH


02/13/003299,

Nomor

Tanggal 17-05-2013,

Masa Pajak Bulan Maret ,PPh

Masa Pajak

Jenis

NT

N

7.747.340,

03-03- pasal

2013

22

Setoran:900,

atas

Pembayaran

Bulan Maret 2013 Sekretariat

2. No: 02/13/003301,

ILA



Jenis

Setoran:

900,

Tanggal 17-05-2013, Masa Pajak Bulan Maret 2013,

NG AD

Masa Pajak 03-03- PPh 2013

3. No:21457-

PE

02/13/003303,

Pasal

21

atas

Pembayaran sortir/ Pelipatan Surat

Suara

Pemilu

dalam

Gubernur

rangka

&

Wakil

Gubernur Sumut 2013 No. Kode Akun Pajak 411122 Rp 371.250.Nomor

Jenis

Setoran:

402,

Tanggal 17-05-2013, Masa Pajak Bulan Maret 2013, Masa Pajak 03-03- PPh 2013

Pasal

22

Atas

Pembayaran

pengadaan &

pemasangan

spanduk

Rekapitulasi

penghitungan

suara Pilgubsu 2013 untuk 8 PPK

Se-Labura

Cv.

Pandu

Surya Utama 4. No: 02/13/003308,

21457- No. Kode Akun Pajak : 411121, Rp. 190.000,Nomor

Jenis

Setoran:900,

Tanggal 17-05-2013, Masa Pajak Bulan Maret, PPh Masa Pajak 03-03- Pasal

21

atas

pembayaran


halaman 252

ME DA N

2013

Honorarium

kelompok

rekapitulasi

kerja

penghitungan



02/13/003307,

Nomor

Jenis

Setoran:402,

GI

5. No:

Tanggal 17-05-2013, Masa Pajak Bulan Maret, PPh 21

atas

ING

Masa Pajak 03-03- Pasal 2013

pembayaran

Honorarium (Bulan Maret 2013) KPU

Labura

Pemilu

dalam

Gubernur

rangka

&

wakil

6. No:

NT

Gubernur 2013


02/13/003286,

Nomor

Jenis

Setoran:

402,


2013

ILA

Masa Pajak 03-03- PPh

Pasal

21

Pembayaran

atas

Honorarium

NG AD

sekretariat (Bulan Maret 2013

7. No:

02/13/003289,

KPU Labura dibayarkan Honor Tenaga

Pelaksana

(Bulan

Maret) KPU Labura


Jenis

Setoran:

402,


PE

Masa Pajak 03-03- PPh Pasal 21 atas pembayaran 2013

Honorarium Tenaga Pelaksana (Bulan

Maret

2013)

KPU

Labura 8. No:21457 02/13/003294,


Jenis

Setoran:

104,

Tanggal 17-05-2013, Masa Pajak Bulan Maret 2013, Masa Pajak 03-03- PPh 2013

Pasal

Pembayaran

23

atas

pendistribusian

Logistik Pilgubsu 2013 Sdr. Tosip Tanjung (CV. Tunggal Perkasa) Tanggal 18 Februari 2013


halaman 253

ME DA N

9. No:


02/13/137003288,

Nomor

Jenis

Setoran:900,

Tanggal 17-05-2013, Masa Pajak Bulan Maret ,PPh Masa Pajak

03-03- Pasal 32 Atas Pembayaran

2013

makan-minum

Pleno

Rekapitulasi

suara

GI

terbuka

Rapat

Pilgubsu tahun 2013 tanggal 12

1

ING

Maret 2013 No:

21457- No. Kode Akun Pajak : 411121, Rp 50.000-

0. 02/13/003290,

Nomor

Jenis

Setoran:402,

Tanggal 17-05-2013, Masa Pajak Bulan Maret, PPh

2013

21

atas

NT

Masa Pajak 03-03- Pasal

KPU

Nomor

Jenis

pembayaran

Honor Narasumber Kegiatan Bimtek

dengan

PPk

dalam Pilgubsu

No:

1. 02/13/003306,

21457- No.Kode Akun Pajak : 411121, Rp 50.000,-

ILA

1

Setoran:

402,


NG AD

Masa Pajak 03-03- PPh 2013

Pasal

21

Pembayaran Narasumber KPU

atas Honor

kegiatan

dengan

PPK

Raker dalam

Pilgubsu Tahun 2013 Rp

JUMLAH

PE

3.061.672,

256. JUMLAH PEMBAYARAN PPn FEBRUARI 2013

N O

NOMOR, TANGGAL,

NOMOR KODE AKUN

MASA PAJAK

PAJAK, NOMOR JENIS

BUKTI

SETORAN, TANGGAL,

PENERIMAAN


NEGARA

PAJAK (SSP)

No:21457 02/13/003309,

JUMLAH

- No. Kode Akun Pajak 411211 Nomor

Jenis

Setoran:

900,

1. Tanggal 17-05-2013, Masa Pajak Bulan Februari Rp 909.090,Masa Pajak 02-02- 2013, PPn atas 2013

Pembayaran

Biaya Sewa Gedung pelipatan


halaman 254

ME DA N

suara & penyimpanan Logistik

No. Kode Akun Pajak 411128 No:21457

- Nomor

02/13/003311,

Jenis

Setoran:

403,

Masa Pajak Bulan Februari

GI

2. Tanggal 17-05-2013, 2013, PPn Pasal 4 ayat 2 atas Rp 909.090,Masa Pajak 02-02- Pembayaran gudang

pelipatan

ING

2013

biaya

sewa

suara

&

penyimpanan Logistik No:21457-

No. Kode Akun Pajak 411211

02/13/003316,

Nomor

Jenis

Setoran:

900,

NT

3. Tanggal 17-05-2013, Masa Pajak Bulan Februari Rp 681.818,Masa Pajak 02-02- 2013, PPn Atas pembayaran 2013

02/13/00322,

21457-

No. Kode Akun Pajak:411121,

ILA

No:

ATK KPU Labura

4. Tanggal 17-05-2013,

NG AD

Masa Pajak 02-022013

No:

Nomor

Jenis

Setoran:

402,

Masa Pajak Bulan Februari, PPn atas biaya Narasumber dalam

Rangka

Rp 1.700.000,-

Soasialisasi

Pilgubsu Tahun 2013 No. Kode Akun Pajak : 411211,

21457- Nomor

02/13/003319,

Jenis

Setoran:

900,

Masa Pajak Bulan Februari

PE

5. Tanggal 17-05-2013, 2013, PPn biaya cetak bahan- Rp 394.091,Masa Pajak 02-02- bahan sosialisai Pilgubsi tahun 2013

2013

di

sekolah-sekolah


Rp 4.594.089,

257. JUMLAH PEMBAYARAN PPh FEBRUARI 2013

N O

NOMOR, TANGGAL,

NOMOR KODE AKUN

MASA PAJAK

PAJAK, NOMOR JENIS

BUKTI

SETORAN, TANGGAL,

PENERIMAAN


NEGARA

PAJAK (SSP)

1. No:2145702/13/003310,

JUMLAH

No. Kode Akun Pajak 411121 Rp 540.000.Nomor

Jenis

Setoran:

402,


halaman 255

ME DA N

Tanggal 17-05-2013, Masa Pajak Bulan Februari Masa Pajak 02-02- 2013, 2013

PPh

Pasal

Pembayaran Kelompok

21

Atas

Honorarium

Kerja

Sosialisasi

untuk Bulan Desember 2013 &

2. No:

GI

Februari 2013


Jenis

Setoran:402,

ING

02/13/003314,

Tanggal 17-05-2013, Masa Pajak Bulan Februari, Masa Pajak 02-02- PPh Pasal 21 atas pembayaran 2013

Honorarium

kelompok

kerja

NT


3. No:


02/13/003313,

Nomor

Jenis

Setoran:402,

ILA

Tanggal 17-05-2013, Masa Pajak Bulan Februari, Masa Pajak 02-02- PPh Pasal 21 atas pembayaran Honorarium KPU Kabupaten

NG AD

2013

4. No:

02/13/003212,



Jenis

Setoran:

402,

Tanggal 17-05-2013, Masa Pajak Bulan Februari Masa Pajak 02-02- 2013,

PE

2013

5. No:

02/13/003315,

PPh

Pembayaran

Pasal

21

atas

Honorarium



Jenis

Setoran:

402,

Tanggal 17-05-2013, Masa Pajak Bulan Februari Masa Pajak 02-02- 2013, 2013

PPh

pembayaran

Pasal

21

atas

Honorarium

Tenaga Pelaksana KPU Bulan Februari 2013 6. No:21457 02/13/003317,

- No. Kode Akun Pajak 411122 Rp 102.272,Nomor

Jenis

Setoran:

900,

Tanggal 17-05-2013, Masa Pajak Bulan Februari Masa Pajak 02-02- 2013, PPh Pasal 22 atas ATK


halaman 256

ME DA N

2013

KPU Kabupaten Labura

7. No:21457


02/13/003318,

Nomor

Jenis

Setoran:

900,

Tanggal 17-05-2013, Masa Pajak Bulan Februari

Masa Pajak 02-02- 2013, PPh Pasal 22 atas biaya

poto copy KPU Labura Bulan

GI

2013

Februari 2013


ING

8. No: 02/13/003321,

Nomor

Jenis

Tanggal 17-05-2013, Masa Masa Pajak

Setoran:104,

Pajak

Bulan

02-02- Februari,PPh pasal 23 biaya snack dalam Rangka Sosialisai

NT

2013

Pilgubsu Tahun 2013

02/13/003320,


ILA

9. No:

Jenis

Setoran:900,

Tanggal 17-05-2013, Masa Pajak Bulan Februari, Masa Pajak 02-02- PPh pasal 22 biaya cetak

NG AD

2013

bahan dalam rangka ssoialisasi Pilgubsu

tahun

sekolah-sekolah

2013

di

Kabupaten

Labura JUMLAH

Rp 2.622.818,

N O .

PE

258. JUMLAH PEMBAYARAN PPn JANUARI 2013 NOMOR, TANGGAL,

NOMOR KODE AKUN

MASA PAJAK

PAJAK, KODE JENIS

BUKTI

SETORAN, TANGGAL,

PENERIMAAN


NEGARA

PAJAK (SSP)

1. No: 02/13/003157,

JUMLAH

21457- No. Kode Akun Pajak: 411211, Rp 327.273 Kode Jenis Setoran: 900, Masa

Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan November, Disetor Masa Pajak 11-11- PPn 2013

Pemasang

Spanduk

sekretariat KPU Labuhanbatu Utara dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013


halaman 257

ME DA N

2. No:


02/13/003153,


Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan November, Disetor Masa Pajak 11-11- PPn ATK Sekretaris Komisi 2012

Pemilihan

Umum

(KPU)

GI


Rangka

Pemilu

Gubernur Dan Wakil Gubernur

ING

Sumut 2013 3. No:


02/13/003154,


NT

Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan November, PPn Masa Pajak 11-11- Biaya Photo Copy Sekretariat 2012

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

Rp 1.100.000,

ILA

JUMLAH

259. JUMLAH PEMBAYARAN PPh JANUARI 2013 NOMOR KODE AKUN

N

MASA PAJAK

PAJAK, KODE JENIS

O

BUKTI

SETORAN, TANGGAL,

.

PENERIMAAN


NEGARA

PAJAK (SSP)

NG AD

NOMOR, TANGGAL,

1. No:

PE

02/13/003111,

JUMLAH

21457- No. Kode Akun Pajak: 411121, Rp 360.000,Kode Jenis Setoran: 402, Masa

Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan Januari, Disetor Masa Pajak 01-01- PPh 2013

Pasal

Honorarium

21

Kelompok

Biaya Kerja

Pemutakhiran Data 2. No: 02/13/003113,



Pasal

pemasangan

22

atas

biaya

spanduk

KPU

Labuhanbatu Utara 3. No: 02/13/003114,



halaman 258

ME DA N

Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan Januari, Disetor Masa Pajak 01-01- PPh Pasal 21 Atas Honorarium 2013

Anggota

KPU

Labuhanbatu

Kabupaten

Utara

Untuk

Bulan Januari 2013


GI

4. No: 02/13/003115,


ING


Pasal

21

Pembayaran Sekretariat

Honorarium

KPU

Kabupaten

Utara

Untuk

NT

Labuhanbatu

Atas

Bulan Januari 2103

5. No:


02/13/003116,


ILA

Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan Januari, Disetor Masa Pajak 01-01- PPh

Pembayaran Tenaga

NG AD

2013

6. No:

Pasal

21

Atas

Honorarium

Pelaksana

KPU

Kabupaten Labuhanbatu Utara Untuk Bulan Januari 2013


02/13/003118,


Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan Januari, Disetor

PE

Masa Pajak 01-01- PPh Pasal 22 Atas Biaya ATK 2013

Kabupaten Labuhanbatu Utara JUMLAH

Rp 1.686.363,

260. JUMLAH PEMBAYARAN PPn DESEMBER 2012 NOMOR, TANGGAL,

NOMOR KODE AKUN

N

MASA PAJAK

PAJAK, KODE JENIS

O

BUKTI


.

PENERIMAAN


NEGARA

PAJAK (SSP)

1. No: 02/13/003135,

JUMLAH


Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan Desember 2012,


halaman 259

2012

PPn

ME DA N

Masa Pajak 12-12- Disetor

ATK

KPU


2. No:


02/13/003126,


GI

Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan Desember 2012, Masa Pajak 12-12- Disetor PPn, Biaya Photo Copy KPU Kabupaten Labuhanbatu

ING

2012

Utara Untuk Bulan Desember 2012 3. No:

21457- No. Kode Akun Pajak: 411211, Rp 2.311.641,Kode Jenis Setoran: 900, Masa

NT

02/13/003125,

Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan Desember 2012, Masa Pajak 12-12- Disetor PPn Pengetikan Daftar 2012

Pemilih (DPS, DPSHP, DPT)

ILA

Kepada

H.

Rori

Syahputra

Tambunan (UD. Indah Colour)


NG AD

4. No:

02/13/003123,


Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan Desember 2012, Masa Pajak 12-12- Disetor PPn Photo Copy Daftar

PE

2012

Pemilih Tetap (DPT) Kepada H. Rory

Syahputra

Tambunan

(UD. Indah Colour) JUMLAH

Rp 3.514.441,

261. JUMLAH PEMBAYARAN PPh DESEMBER 2012

N O

NOMOR, TANGGAL,

NOMOR KODE AKUN

MASA PAJAK

PAJAK, KODE JENIS

BUKTI


PENERIMAAN


NEGARA

PAJAK (SSP)

1. No: 02/13/003121,

JUMLAH


Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan Desember 2012, Masa Pajak 12-12- Disetor

PPh

Pasal


21

halaman 260

ME DA N

2012


KPU

Labuhanbatu

Kabupaten

Utara

dalam



GI

2. No: 02/13/003120,


ING

Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan Desember 2012, Masa Pajak 12-12- Disetor 2012

PPh

Pasal

21


KPU

Utara

dalam

NT

Labuhanbatu

Kabupaten


02/13/003140,


ILA

3. No:

Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan Desember 2012, Masa Pajak 12-12- Disetor

NG AD

2012

PE

4. No:

02/13/003139,

PPh

Honorarium

Kelompok

Penyusunan Dan

Pasal

21 kerja

Daftar

Wilayah

Pembentukan

Badan

Penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS Kabupaten Labuhanbatu Utara Pilgubsu 2013


Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan Desember 2012, Masa Pajak 12-12- Disetor PPh Pasal 21 Uang 2012

Lembur

KPU

Labuhanbatu

Kabupaten Utara

Bulan

Oktober 2012 5. No: 02/13/003138,


Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan Desember 2012, Masa Pajak 12-12- Disetor PPh Pasal 21 Uang 2012

Lembur

KPU

Labuhanbatu

Kabupaten Utara

Bulan


halaman 261

ME DA N

November 2012 6. No:


02/13/003137,


Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan Desember 2012, Masa Pajak 12-12- Disetor PPh Pasal 21 Uang Lembur

KPU

Kabupaten

GI

2012

Labuhanbatu

Utara

Bulan

7. No:

ING

Desember 2012


02/13/003119,



NT

Masa Pajak 12-12- Disetor PPh Pasal 23 Nasi 2012

kotak dalam Rangka Rapat Kerja/ Rakor/ BIMTEK KPU

8. No: 02/13/003127,

ILA

dengan PPK



NG AD

Masa Pajak 12-12- Disetor PPh Pasal 22 ATK KPU 2012

9. No:

02/13/003124,




PE

Masa Pajak 12-12- Disetor 2012

PPh

Pengetikan

Pasal

Daftar

22

Pemilih

(DPS, DPSHP, DPT) Kepada H. Rori Syahputra Tambunan (UD. Indah Colour)

1

No:

0. 02/13/003122,


Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan Desember 2012, Masa Pajak 12-12- Disetor PPh Pasal 22 Photo 2012

Copy (DPT)

Daftar

Pemilih

Kepada

Syahputra

H.

Tambunan

Tetap Rory (UD.

Indah Colour)


halaman 262

No:

ME DA N

1


1. 02/13/003142,



PPh

Pasal

21

Honorarium (Bulan Desember)

GI

KPU Kabupaten Labuhanbatu

Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur

1

ING

Sumatera Utara 2013 No:


2. 02/13/003141,


NT


PPh

Pasal

21

Honorarium Sekretariat KPU Bulan

Desember

ILA

Labuhanbatu

Kabupaten

Utara

dalam


No:


NG AD

1

3. 02/13/003136,


Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan Desember 2012, Masa Pajak 12-12- Disetor PPh Pasal 23 Nasi

PE

2012

Kotak dalam Rangka Rapat Kerja/ Rakor/ BIMTEK KPU Dengan PPK JUMLAH

Rp 3.417.884,

262. JUMLAH PEMBAYARAN PPn NOVEMBER 2012 NOMOR, TANGGAL,

NOMOR KODE AKUN

N

MASA PAJAK

PAJAK, KODE JENIS

O

BUKTI


.

PENERIMAAN


NEGARA

PAJAK (SSP)

1. No: 02/13/003117,

JUMLAH


Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan Januari, PPn Atas Masa Pajak 01-01- Biaya ATK KPU Labuhanbatu


halaman 263

Utara

2. No:

ME DA N

2013


02/13/003110,


Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan Januari, PPn Atas Masa Pajak 01-01- Biaya

Copy

KPU


GI

2013

Photo

3. No:


ING

02/13/003159,

Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan November, Disetor Masa Pajak 11-11- PPn 2012

Dokumentasi

Publikasi

Dan

Sekretariat

KPU

NT


Rangka

Pemilu

Gubernur Dan Wakil Gubernur

4. No: 02/13/003155,

ILA

Sumut 2013


NG AD

Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan November, Disetor Masa Pajak 11-11- PPn Penggandaan Model A

PE

2012

5. No:

KWK Data Pemilih KPU dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur

Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2013


02/13/003151,


Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan November, PPn Masa Pajak 11-11- Biaya Penggandaan Model A 2012

KWK Data Pemilih Tahun 2013 JUMLAH

Rp 1.850.935,

263. JUMLAH PEMBAYARAN PPh NOVEMBER 2012 NOMOR, TANGGAL,

NOMOR KODE AKUN

N

MASA PAJAK

PAJAK, KODE JENIS

O

BUKTI


.

PENERIMAAN


NEGARA

PAJAK (SSP)


JUMLAH

halaman 264

ME DA N

1. No:


02/13/003152,


Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan November, Disetor

Masa Pajak 11-11- PPh Pasal 22 ATK Sekretaris 2012

KPU Kabupaten Labuhanbatu

GI

Utara dalam Rangka Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur

2. No:

ING

Sumatera Utara 2013 21457- No. Kode Akun Pajak: 411122, Rp 40.909,-

02/13/003158,


Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan November, Disetor

NT

Masa Pajak 11-11- PPh Pasal 22 Dokumentasi 2012

Dan Publikasi Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam

Rangka

Pemilu

ILA


3. No:

NG AD

02/13/003112,


Tanggal 16-05-2013, Pajak

Bulan

Masa Pajak 01-01- Pemasangan 2013 4. No:

02/13/003156,

Januari,

PPh

Spanduk

KPU



PE

Tanggal 16-05-2013, Pajak Bulan November, Disetor Masa Pajak 11-11- PPh Pasal 21 Pemasangan 2013

Spanduk

Sekretariat

KPU


Rangka

Pemilu

Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2013 JUMLAH

Rp 519.546,-

264.

1 (satu) unit CPU merk Leonovo Kode 3100102001110;

265.

1 (satu) unit CPU merk Leonovo Kode 187575RP4R8YMGDM;

266.

1 (satu) unit Laptop merk Acer SNID 33703733366 Dengan Chaarger;

267.

1 (satu) unit Laptop merk Leonovo S/N CB15877818 Dengan Chaarger;


halaman 265

ME DA N

268.

1 (satu) unit Hard Disc Eksternal 500GB S/N: 2GHWP R3H;

269.

1 (satu) unit Labtop merk Toshiba Serial No : 6A3456789Q.

Masing-masing

dikembalikan

kepada

Penuntut

Umum

untuk

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Yafit Ham, M.Pd ; 9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua

GI

tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah.).

ING

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Mejelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 oleh kami: CICUT SUTIARSO sebagai Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAHI, SH. MH

Hakim Tinggi dan DR. MANGASA

NT

MANURUNG, SH.MKn Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai hakim anggota. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal

10 Nopember 2016

No: 317/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PT-Mdn

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari

ILA

Jumat tanggal 2 Desember 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, serta TAHI PURBA, SH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tidak

NG AD

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA d.t.o.

1. AGUSTINUS SILALAHI, SH., MH.

KETUA MAJELIS d.t.o. CICUT SUTIARSO

PE

d.t.o.

2. DR. MANGASA MANURUNG, SH.MKn.,

PANITERA PENGGANTI Untuk salinan sesuai dengan aslinya

d.t.o.

Panitera, TAHI PURBA, SH

BASTARIAL,SH.MH NIP. 19560821 198603 1 003


halaman 266

PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents