ME DA N
PUTUSAN
Nomor : 98/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
GI
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
ING
sebagai berikut dalam perkara antara :
PENGURUS BESAR AL JAM'IYATUL WASHLIYAH yang beralamat di Jalan A. Yani No. 41 Cempaka Putih Timur Rawasari
NT
Selatan Kode Pos : 10510 Jakarta Pusat, Sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-20.HT.01.06.TH.2006, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Al Jam'iyatul
ILA
Washliyah, yang merupakan perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum, berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 5a Staatsblad 1870 No. 64, sebagaimana terakhir dirubah
NG AD
dengan Staatsblad 1904 Nomor 272. Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 KUHperdata, yang dalam hal ini diwakili/yang
menandatangani
berdasarkan
Surat
Keputusan
surat
kuasa
Pengurus
khusus,
Besar
Al
Jam'iyatul Washliyah Tentang Penunjukkan Ketua dan
PE
Sekertaris Pimpinan Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten
Deli
Serdang
No.
KEP-021/PB-
AW/XX/VI/2014, tertanggal 03 Juni 2011, yakni :
Drs. H. MUJAHIDUDDIN, umur 54 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Jalan Tempe Kelurahan Syahmad, Kec. Lubuk Pakam, Ketua
Pimpinan
Daerah
AI
Jam'iyatul
Washliyah
Kabupaten Deli Serdang; H. HAIDIL A. HADI, SPd.I, Umur 53 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Desa Tanjung Mulia, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sekertaris Pimpinan Daerah AI Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada ROHDALAHI SUBHI PURBA, SH., MH., BUDI HARTONO PURBA, SH., AHMAD ARPANI, SH., dan FEBER ANDRO SIRAIT, SH., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor
ME DA N
-2-
Hukum “BAR & Associates “ yang berkantor di Jalan Sudirman No. 25 Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register No.W2-U4/277/HKM 01.10/17-09/2014 tertanggal 01 Oktober 2014, selanjutnya
disebut
Pembanding
semula
GI
Penggugat;
sebagai
1. Hj.
HULEIMI
DUMEIRI,
ING
MELAW AN Jenis
Kelamin
Perempuan,
Perkerjaan
Wiraswasta. Umur 70 Tahun, Alamat Jalan Tengku Raja Lubuk
Pakam,
selanjutnya
disebut
sebagai
NT
Muda
Terbanding I semula Tergugat I; 2. DIRHAMSYAH TOSA, Jenis Kelamin Laki-laki. Perkerjaan Wiraswasta,
ILA
Umur 61 Tahun, Alamat Jalan Pelopor No. 34 A, Teladan Timur,
Medan
Kota,
selanjutnya
disebut
sebagai
Terbanding II semula Tergugat II;
NG AD
3. IDRIS SINAGA, Jenis Kelamin Laki-laki, Perkerjaan Wiraswasta, Umur 69 Tahun, Alamat Jalan Sutomo No.24 Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. PT. ABC BETON, Alamat Jalan Darmawangsa 10 Nomor 86 Esperence
PE
Tower 2 Nomor 09 Unit ES 2 2603 Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. Pemerintahan Republik Indonesia, Cq Gubernur Sumatera Utara, Cq Bupati Deli Serdang Cq Camat Kecamatan Galang, beralamat di Kelurahan Galang Kota, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V; 6. Pemerintahan Republik Indonesia, Cq Gubernur Sumatera Utara, Cq Bupati Deli Serdang Cq Camat Kecamatan Galang, Cq Kepala Desa Kelapa Satu, beralamat di Desa Kelapa Satu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
ME DA N
-3-
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
GI
TENTANG DUDUK PERKARA;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30
ING
September 2014 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk pakam pada tanggal 01 Oktober 2014 di bawah Register No. 122/Pdt.G/2014/PN.Lbp, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
NT
1. Bahwa Penggugat adalah perkumpulan berbadan hukum yang merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang bemama Al Jamiatul Washliyah atau disingkat dengan nama Al-Washliyah, sebagaimana Pengesahan Anggaran
ILA
dasar terakhir kali berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No, C-20.HT.01.06.TH .2006, Tentang Perubahan
Anggaran
Dasar
Perkumpulan
Al
Jami'atul
Washliyah,
NG AD
berdasarkan Pasal 4, Pasatr 5 dan Pasal 5a Staatsblad 1870 No, 64 sebagaimana terakhir dirubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1565 KUHperdata Tentang Perkumpulanperkumpulan berbadan hukum, yang didirikan pada tanggal 30 November 1930 di Medan;
2. Bahwa Penggugat sebagai suatu organisasi kemasyarakatan Islam yang
PE
bertujuan mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, aman dan damai, adil, makmur dan diridhai Allah SWT, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Al Jam'iyatul Washliyah I.c Penggugat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya disebutkan salah satu kegiatannya adalah mengadakan amal usaha berupa pendidikan, rumah sakit dan lain-lain; 3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan amal usaha berupa pendidikan, rumah sakit dan lain-lain aquo. Penggugat I.c Al Jam'iyatul Washliyah, memiliki harta-harta bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan milik dan kepunyaan Penggugat, dan sesuai dengan Pasal 19 Anggaran Dasar sebelum perubahan jo Pasal 17 Anggaran Dasar setelah perubahan, harta tersebut dapat berasal dari pembelian, wakaf, hibah dll; 4. Bahwa
untuk menjalankan usaha-usaha dan mencapai tujuannya
sebagaimana tersebut diatas, pada tahun 1968 Penggugat yang diwakili oleh H.M HUSEIN A KARIM ada menerima wakaf tanah darat kosong
ME DA N
-4-
seluas 8 Ha yang terletak di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kec. Galang Kab. Deli Serdang dari WAN KADARIJAH, sebagaimana surat Pernyataan wakaf tanah tanggal 21 Juli 1968, dimana batas-batas tanah aquo adalah : Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Sungai Batugingging dan tanah
milik
NUR
KASAF
sekarang
berbatas
dengan
Sungai
GI
Batugingging dan IDRIS SINAGA ;
Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik O.K ABD.
ING
MURAD sekarangberbatas dengan JAYAN;
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum Lubuk Pakam - Bangun Purba;
NT
Sebelah Barat berbatas densan Sungai Batugingging; 5. Bahwa sesuai dengan petas, bentuk/gambar aquo ; 6. Bahwa setelah tanah seluas 8 Ha aquo menjadi milik Penggugat sebagaimana diatas, tanah aquo tidak langsung diusahai karena Penggugat
ILA
masih belum mempunyai program di Desa Kelapa Satu sampai waktu yang belum ditentukan, akan tetapi tanah aquo tetap dalam pengawasan dari Penggugat ataupun pengurus daerah Al Jam'iyatul Washliyah I.c organ
NG AD
Penggugat;
7. Bahwa akan tetapi, atas tanah tersebut pada tanggal 20 Agustus 1999, Tergugat I tanpa hak dan dengan melawan hukum, tanpa izin dari Penggugat selaku pengurus besar, Al Jam’iyatul Washliyah dengan mengatasnamakan Pimpinan Panti asuhan Putri putri Yayasan Amal dan Sosial Al Jam'iyatul Washliyah (padahal Tergugat I tidak pernah diangkat
PE
sebagai pimpinan Panti Asuhan Putra Putri Yayasan Amal dan Sosial Al Jam'iyatul Washliyah oleh Penggugat), telah membuat surat perjanjian mufakat tertanggai 2) Agustus 1999 untuk merehabilitir/membatalkan wakaf dari WAN KHADARIJAH dan menyerahkan tanah aquo kepada Tergugat II, yang mengaku sebagai ahli waris dari WAN KADARIJAH; 8. Bahwa Panti Asuhan Putra Putri Yayasan Amal dan Sosial Al-Jamiatul Washliyah adalah milik dan merupakan amal usaha Penggugat, akan tetapi T'ergugat I bukan sebagai pimpinan Panti Asuhan Putra Putri Yayasan amal dan Sosial Al-Jamiatul Washliyah dan tidak pernah diangkat oleh Penggugat sebagai pimpinan Panti Asuhan Putra putri yayasan Amal dan Sosial AlJamiatul Washliyah, serta sebagaimana Pasal 19 Anggaran Dasar sebelum perubahan Jo Pasal 17 Anggaran Dasar setelah perubahan disebutkan segala pemindahan ataupun tindakan-tindakan lain harta milik Al jam'iyatul Washliyah harus dengan izin tertulis dari Pengurus Besar Al-Jamiatul Washliyah sehingga karenanya termasuk pengalihan berupa rehabiliter
ME DA N
-5-
sebagaimana perbuatan Tergugat I kepada Tergugat II harus dengan izin tertulis dari Penggugat i.c Pengurus Besar Al-Jamiatul Washliyah ; 9. Bahwa selanjutnya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang merehabiliter tanah milik Penggugat aquo, pada tanggal 16 oktober 1999 Tergugat II selanjutnya
GI
telah mengalihkan lagi sebahagian tanah aquo kepada Tergugat III I.c IDRIS SINAGA seluas 19.692 M2, sesuai dengan Surat Penyerahan Hak
ING
Dengan Ganti Rugi 592.2/411/1999 tertanggal 20 Oktober 1999, yang diterbitkan oleh Tergugat VI selaku Kepala Desa Kelapa Satu dan telah dilegalisasi oleh Tergugat V selaku Camat Kecamatan Galang; 10. Bahwa atas tanah seluas 19.692 M2 yang dibeli oleh Tergugat III dari
NT
Tergugat II aquo selanjutnya dijual lagi oleh Tergugat III kepada Tergugat IV, sebagaimana tertuang dalam surat penyerahan hak dengan ganti rugi dengan Nomor Legalisasi 593.83/376/2013 tertanggal 07 November 2013 ; pada
awalnya
atas
ILA
11. Bahwa
perbuatan-perbuatan
Para
Tergugat
sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat tidak mengetahuinya, dan Penggugat mengetahuinya setelah Tergugat IV mendirikan bangunan diatas
NG AD
sebahagian tanah Penggugat uquo dan juga baru setelah itu Penggugat mengetahui bentuk-bentuk pengalihan dari perbuatan para Tergugat sebagaimana diatas;
12. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, karena perbuatan Tergugat I yang telah merehabilitier/menyerahkan tanah milik Penggugat aquo kepada Tergugat II tanpa izin dari Penggugat, serta selanjutnya
PE
Tergugat II tanpa hak telah meneruskan menjual sebahagian tanah aquo kepada Tergugat III dan selanjutnya Tergugat III menjual kembali tanah Penggugat aquo kepada Tergugat IV, dan Tergugat IV juga telah mendirikan bangunan diatas tanah aquo maka dapatlah dikwalifikasi perbuatan Tergugat I s/d IV sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat; 13. Bahwa begitu juga perbuatan Tergugat V i.c Camat Kecamatan Galang dan Tergugat VI i.c Kepala Desa Kelapa Satu, yang menerbitkan surat-surat berkaitan dengan hal tersebut padahal perbuatan-perbuatan diatas tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat selaku yang berhak karenanya jelas juga dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum; 14. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat sebagaimana diatas, Penggugat jelas mengalami kerugian dan kehilangan manfaat dari tanah aquo dan jika diperhitungan dengan sewa sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini :
ME DA N
-6-
Jika dihitung dengan sewa maka uang sewa tanah I ha/pertahun = Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh Lima Juta Rupiah), maka 8 Ha x Rp. 25.000.000,00 = Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta)/tahun;
Sehingga total yang harus dibalar para Tergugat yakni, sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2014 = 15 tahun x Rp 200.000.000,00 = Rp.
GI
3.000.000.000,00 (tiga milyard rupiah) ;
Sehingga karenanya sangat beralasan untuk menghukum Para Tergugat
ING
secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan total seluruhnya sebesar- Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyard rupiah);
NT
15. Bahwa karena didasari oleh perbuatan melawan hukum maka adalah sangat wajar dan beralasan segala surat-surat yang timbul yakni berupa surat-surat: surat perjanjian
mufakat untuk merehabiliter tanah wakaf WAN
ILA
KADARIJAH seluas 8 Ha antara Tergugat I i.c Hj. HULEIMI DUMEIRI kepada Tergugat II i.c DIRHAMSYAH TOSA tertanggal 20 Agustus 1999; Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi 592.2/411/1999 tertanggal 20 1999
atas
NG AD
Okrober
tanah
seluas
19.692
dari
Tergugat
II
i.c
DIRHAMSYAH TOSA kepada Tergugat III i.c IDRIS SINAGA; Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi dari Tergugat III i.c IDRIS SINAGA kepada Tergugat IV ic PT.ABC BETON dengan Nomor Legalisasi 593.83/376/2013 tertanggal 07 November 2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
PE
16. Bahwa karena tanah terperkara adalah sah milik Penggugat, maka adalah sangat beralasan juga untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengosongkan tanah terperkara dalam keadaan aman dan kosong; 17. Bahwa untuk menjaga agar gugatan menjadi tidak hampa dan ilusionir serta gugatan aquo didasari dengan dalil dan bukti yang authentik maka adalah sangat beralasan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah terperkara; 18. Bahwa selanjutnya juga karena gugatan aquo didasarkan kepada dalil-dalil serta bukti-bukti yang tidak dapat terbantahkan lagi maka adalah juga sangat beralasan juga kiranya putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu mesti ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ; Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis
ME DA N
-7-
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Pernyataan wakaf Tanah WAN KADARIJAH kepada
GI
Penggugat I.c Pengurus Besar Al Jamiatul Washliyah yang diwakili oleh H.M HUSEIN A. KARIM, tertanggal 21 Juli 1968 atas tanah seluas 8 Ha
ING
yang terletak di Desa Kelapa Satu Pertumbukan Kec. Galang adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah seluas 8 Ha, yang terletak di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kec. Galang Kab. Deli Serdang sesuai penyataan wakaf dari WAN
NT
KADARIJAH kepada Penggugat sebagairnana petitum ke-2 diatas, dengan batas-batas tanah:
Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Sungai Batugingging dan tanah
IDRIS SINAGA ;
ILA
milik NUR KASAF sekarang berbatas dengan Sungai Batugingging dan
Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik O.K ABD. MURAD
NG AD
sekarangberbatas dengan JAYAN; Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum Lubuk Pakam - Bangun Purba ;
Sebelah Barat berbatas densan Sungai Batugingging; Adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V
PE
dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum; 5. Menyatakan Surat Perjanjian Mufakat untuk merehabiliter/ menyerahkan tanah terperkara antara Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 20 Agustus 1999 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; 6. Menyatakan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dari Tergugat Il kepada Tergugat lII, No. 592.2/411/1999, tertanggal 20 Oktober 1999 vang diterbitkan oleh Tergugar VI dan dilegalisasi Tergugat V adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; 7. Menyatakan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dari Tergugat III kepada Tergugat IV dengan legalisasi No. 593.83/376/2013 tanggal 07 November 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat VI dan dilegalisasi Tergugat V adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menyerahkan tanah terperkara seluas 8 Ha yang terletak di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kec. Galang Kab. Deli Serdang sesuai dengan batas-batas sebagaimana
ME DA N
-8-
dalam petitum ke- 3 diatas kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar gantii kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000; (Tiga Milyard rupiah);
GI
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah terperkara: 11. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahuhu secara
ING
serta merta meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbar bij vorraad);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;
NT
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadiladilnya ;
ILA
Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 28 Januari 2015 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Januari 2015, yang pada
NG AD
pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI
Tentang tidak adanya kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kalau diperhatikan dengan jelas gugatan Penggugat yang paling utama adalah untuk mengesahkan “Surat Pernyataan Wakaf Tanah WAN KADARIAH kepada Penggugat. Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah yang diwakili oleh H. M.Husein A Karim tertanggal 21 Juli 1968.”
PE
1.
Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri tidaklah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, sebab berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo UU Republik Indonesia No. 3 tahun 2006, dalam pasal 49 diatur ketentuan sebagai berikut : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : a. Perkawinan b. Waris c. Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Zakat g. Infaq
ME DA N
-9-
Bahwa oleh karena itu
dimohon agar Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat. 2.
Gugatan Penggugat telah daluwarsa Bahwa Penggugat
mendalilkan gugatannya bahwa pada tahun 1968
GI
diwakili oleh H.M.Husein Abdul Karim ada menerima wakaf tanah darat kosong seluas 8 Ha yang terletak di Dusun IV Desa Kelapa Satu
ING
Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dari Wan Kadariah . Akan tetapi Penggugat baru mengajukan gugatannya bahwa tertanggal 30 september 2014 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berarti gugatan baru dilakukan selama 46 (empat puluh enam) tahun kemudian.
NT
Dalam Pasal 1948 KUH Perdata menjelaskan bahwa ada pelepasan daluwarsa yang dilakukan dengan tegas, dan ada pelepasan daluwarsa yang terjadi secara diam-diam. Pelepasan secara diam-diam disimpulkan
ILA
dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan sesuatu hak yang diperolehnya. Disamping itu pasal 1963 KUH Perdata menentukan hal sebagai berikut :
NG AD
“siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda yang tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun.
Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun
PE
memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) menurut hukum. 3.
Identitas Penggugat kurang lengkap Dalam gugatan ini Penggugat tidak menjelaskan siapa orangnya yang mewakili Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah. Bahwa Penggugat hanya mengatasnamakan selaku Pengurus Besar Al Jamiyatul washliyah, tetapi tidak menyebutkan siapa orangnya dan apa jabatannya dalam kepengurusan Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah tersebut. Akan tetapi hanya mendasarkannya kepada Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah tentang penunjukan Ketua dan sekretaris Pimpinan Daerah Al Jamiyatul washliyah Kabupaten deli Serdang No. Kep.021/PB-AW/XX/VI/2014 tertanggal 03 Juni 2014.
Bahwa
seharusnya
Pengurus
Besar
ME DA N
- 10 -
Al
Jamiyatul
Washliyah
mendelegasikan kehendaknya dengan Surat Kuasa Khusus kepada Pimpinan Daerah Al Jamiyatul Washliayah Kabupaten Deli Serdang baru kemudian jika perlu kuasa tersebut di substitusikan kepada para Advokat
memberi kuasa kepada Advokat. 4.
GI
atau Pengurus Besar Al Jamiyatul washliayah tersebut yang langsung
Tentang Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan
ING
Bahwa dalam kenyataannya bahwa Penggugat telah menyerahkan tanah wakaf yang telah diserahkan oleh Wan Kadariah tersebut kepada Yayasan Amal Sosial Al Jamiyatul Washliyah Medan untuk dikelola sedemikian rupa, yaitu badan hukum yang ditunjuk oleh Pengurus Besar Al Jamiyatul
NT
Washliyah untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Hal mana yang berhak mengajukan gugatan adalah Yayasan Amal Sosial Al Jamiyatul Washliyah berkedudukan di Medan, dan tidak ada lagi kewenangan Penggugat.
ILA
DALAM POKOK PERKARA
Bahwa apa-apa yang telah disebut didalam eksepsi mohon dianggap telah disebutkan dan diulangi lagi dalam uraian pokok perkara ini, oleh karenanya
NG AD
tidak perlu diulangi lagi.
Bahwa pada pokoknya Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apabila secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam jawaban ini:
Bahwa pada mulanya Tergugat I tidak tahu menahu tentang wakaf Alm. Wan Kadariah , akan tetapi pada tahun 1999 ada tembusan surat kepada Pimpinan Panti Asuhan Al washliyah Lubuk Pakam yang dipimpin Tergugat
PE
1.
I dari Tergugat II selaku ahli waris dari Wan Kadariah, yang aslinya ditujukan kepada Majelis Amal dan Sosial PB Al Jamiyatul Washliyah perihal tanah wakaf seluas 8 Ha di desa Kelapa satu Kecamatan Galang yang isinya antara lain sebagai berikut : Bahwa tanah yang diwakafkan tahun 1968 oleh Wan Kadariah sejauh yang didapati dilapangan ternyata tidak tercapai atau tidak terwujud maksud wakaf dari Almarhum. Sejauh pemeriksaan Tergugat II kepada Majelis Amal dan Sosial PB Al Jamiyatul Washliyah Panti Asuhan Yatim Piatu Pulo Brayan Medan dan Majelis Amal dan Sosial Panti Asuhan Al Jamiyatul Washliyah Lubuk Pakam ternyata wakaf tersebut tidak pernah bermanfaat kepada
mereka
sampai
dengan
sekarang,
bahkan
berdasarkan
keterangan Kepala Desa ternyata tanah tersebut telah disalah gunakan, seperti disewakan dan hasil sewa tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan sesuai maksud wakaf. Bahkan ada oknum yang bermaksud
ME DA N
- 11 -
memiliki tanah wakaf dan mengukur areal tanah sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum pada status tanah wakaf dimaksud.
Hal tersebut telah melampaui batas toleransi Tergugat II sehingga perlulah Tergugat II mengambil tindakan untuk meluruskan hal tersebut sebagai berikut:
GI
Untuk sementara mengambil alih penguasaan tanah wakaf tersebut hingga Tergugat- II berhasil menyelesaikan hal-hal yang berkaitan
ING
dengan Pihak Ketiga dengan segala macam persoalannya. Setelah tanah tersebut selesai dari segala keterkaita nya dengan Pihak Ketiga maka Tergugat II akan menyerrahkan tanah tersebut
2.
NT
kepada pihak yang berwenangnya.
Bahwa setelah masuknya surat dari Tergugat II tersebut barulah Tergugat I mengetahui tanah wakaf tersebut dengan segala masalahnya. Rupanya tanah wakaf tersebut telah diserahkan oleh H. Muhammad Nurdin masa itu
ILA
selaku Ketua Yayasan Amal dan Sosial Al Jamiyatul Washliyah Medan kepada Sdr H.A.Masakirang berdasarkan Surat Perjanjian Pemakaian Tanah tertanggal 25 Oktober 1978, namun penyerahan tersebut adalah
NG AD
tidak syah oleh karena ternyata H.Muhammad Nurdin telah diberhentikan oleh Pengurus Besar Al Jamiyatul Wasliyah pada Kongres Al Jamiyatul Washliyah tahun 1967.
Bahwa berdasarkan Akte No. 2 tanggal 03 Oktober 1967 diperbuat oleh Marah Sutan Nasution Notaris di Medan telah didirikan “Yayasan Amal dan Sosial Al jamiyatul Washliyah” berkedudukan di Medan dengan Ketuanya dipimpin oleh H.Muhammad Nurdin dan pembantunya Abdul Rahman.
PE
3.
Dalam Kongres Al Jamiyatul Washliyah di Bandung tahun 1967 Jabatan H. Muhammad Nurdin sebagai Ketua dan abdul Rahman sebagai Pembantu Yayasan Amal dan Sosial Al Jamiyatul Washliyah diberhentikan sampai tanggal 11 Desember 1967 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah No. 11/XIII/1967 tanggal 13 Desember 1967. Berarti tindakan H. Muhammad Nurdin menyerahkan tanah wakaf tersebut untuk dipakai kepada H.A.Masakirang adalah tidak sah oleh karena dia tidak lagi menjabat sebagai Ketua Yayasan Amal dan Sosial Al Jamiyatul Washliyah Medan. Bahwa kemudian Akte Pemestian Keputusan Rapat dari Yayasan Amal dan Sosial Al Jamiyatul Washliyah No. 25 tanggal 12 Maret 1974 diperbuat oleh Marah Sutan Nasution Notaris di Medan diangkat Pengurus Yayasan Amal dan Sosial Al Jamiyatul Washliyah, berkedudukan di medan yang baru, yaitu:
ME DA N
- 12 -
Ketua
: H. Dumeiri Ilyas
b.
Wakil Ketua I
: Haji Muhammad Husein Abdul Karim
c.
Wakil Ketua II
: Haji Muhammad Saad
d.
Wakil Ketua III
: Haji Bahrum Saleh
e.
Sekretaris
: Bahari Emde
f.
Bendahara
: Abdul Aziz Hamid
g.
Para Pembantu
: 1. Musa Nst
GI
a.
ING
2. Hasyri Nasution 3. Muksi Pane
4. H. Jusuf Ahmad Lubis 5. Abdul Rahim Sjihab
NT
6. Adam Usman 7. Usaman Hamizah 8. Drs. H. Nukman Sulaiman
ILA
9. Ny. Zubaidah Tamin 10.Nn. Nurlela Isbanda BA
Bahwa kalau diperhatikan Surat Pernyataan wakaf wakaf dari Wan
NG AD
Kadariah tertanggal 21 Juli 1968 atas tanah seluas 8 Ha di Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang tersebut ikrarnya adalah ditujukan kepada “Majelis Amal Sosial Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah, kemudian kepada badan yang ditunjuk oleh Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah dan kemudian kepada kaum muslimin dan muslimat seterusnya”, Berhubung pada waktu Yayasan Amal Sosial Al Jamiyatul Washliyah yang dibentuk oleh Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah dengan Akte No. 2
PE
4.
Tahun 1967 tanggal 03 Oktober 1967 oleh Notaris Marah Sutan Nasution Ketuanya adalah Haji Muhammad nurdin maka tentulah wakaf itu diserahkan kepadanya untuk dikelola. Namun walaupun dia sudah diberhentikan tahun 1967 oleh Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah tanggal 13 Desember 1967, dia masih saja menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada H.A. Masakirang dengan Surat Perjanjian Pemakaian Tanah tanggal 25 Oktober 1978, dan tentu perjanjian tersebut adalah tidak sah oleh karena Haji Muhammad Nurdin sudah tidak menjabat sebagai Ketua yayasan amal Sosial Al Jamiyatul Washliyah lagi. Bahwa selama H. A. Masakirang memakai tanah tersebut sama sekali tidak ada hasilnya yang disampaikan kepada Yayasan Amal dan sosial Panti Asuhan Al Jamiyatul Washliyah di Medan maupun di Lubuk Pakam.
ME DA N
- 13 -
5.
Bahwa pada tahun 1999 setelah Tergugat II mempertimbangkan sudah selama 31 tahun tanah wakaf tersebut tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf semula, disamping itu penerima wakafnya (Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah) sama sekali tidak peduli dengan tanah wakaf tersebut, dan mengingat bunyi ikrar wakaf yang sedemikian rupa yaitu
GI
“Wakaf ditujukan Majelis Amal Sosial Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah, kemudian kepada badan yang ditunjuk oleh Pengurus Besar Al
ING
Jamiyatul Washliyah dan kemudian kepada kaum muslimin dan muslimat seterusnya”, hal mana berarti tanah wakaf tersebut dapat dialihkan kepada badan yang lebih cocok dan lebih berhak serta lebih dekat dengan tujuan wakaf, maka Tergugat II pun telah mengadakan kesepakatan dengan
NT
Tergugat I selaku Pimpinan Panti Asuhan Putra Putri Yayasan Amal Sosial Al Jamiyatul Washliyah Lubuk Pakam sebagaimana tersebut didalam Surat Perjanjian tanggal 20 Agustus 1999 antara Tergugat I dengan Tergugat II. Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa benar wakaf
ILA
6.
tersebut diberikan kepada Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah tetapi Pengurus Besar telah menyerahkan pengelolaannya kepada Yayasan
NG AD
Amal Sosial al Jamiyatul Washliyah berkedudukan di Medan. Namun karena pengelolaan dari Yayasan amal Sosial Al Jamiyatul washliyah Medan tidak benar maka tanah wakaf tersebut terlantar dan dikuasai oleh orang lain. Setelah itu barulah ahli waris pewakif mengambil oper tanah tersebut dan menjualkannya kepada Tergiugat III sedangkan hasilnya diperuntukkan untuk membangun gedung yang sekarang ada di
PE
Komplex Panti Asuhan Putra Putri Yayasan amal Sosial Al Jamiyatul Washliyah Lubuk Pakam dibawah pimpinan Tergugat I. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas dimohon agar yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. DALAM EKSEPSI 1. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tertera pada nomor 1 dan 2 gugatannya adalah soal-soal internal Penggugat, tidak perlu Tergugat II campuri dan tanggapi karena Tergugat II bukanlah anggota; 2. Bahwa pada nomor 3 surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa untuk melaksanakan kegiatannya Penggugat memiliki harta-harta bergerak maupun tidak bergerak berdasarkan anggaran dasar Penggugat yang dapat berasal dari pembelian, wakaf, hibah dll, yang tentunya dalam hal ini dimaksudkan adalah tanah yang digugat oleh Penggugat dalam perkara aquo, maka Tergugat II menangapi sebagai berikut :
ME DA N
- 14 -
a. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1963
tentang
Penunjukan
Badan-Badan
Hukum
yang
Dapat
Mempunyai Hak Milik Atas Tanah Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yang mewajibkan badan hukum untuk memberitahukan tentang semua
UUPA, jo Pasal 19 UUPA;
GI
tanah yang dimilikinya kepada Menteri Pertanian/Agraria; jo. Pasal 21
b. Bahwa untuk tanah terperkara aquo Penggugat harus menunjukan bahwa
Penggugat
telah
ING
bukti-bukti
melaksanakan
kewajiban
sebagaimana dimaksud diatas, dan apabila belum atau tidak dilakukan maka tanah aquo tidak dapat/tidak sah dinyatakan sebagai milik Penggugat;
NT
3. Bahwa Penggugat pada nomor 8 Surat Gugatannya menyatakan Panti Asuhan Putra Putri Yayasan Amal dan Sosial Al-Jamiatul Wasliyah adalah miliknya dan menyatakan pula bahwa Tergugat I bukanlah sebagai Panti
Asuhan
tersebut,
ILA
Pimpinan
Tergugat
II
menyangkal
asumsi
Penggugat karena Yayasan adalah sebuah badan hukum yang berdiri sendiri dan Tergugat II mengetahui dan menyaksikan bahwa Tergugat I
NG AD
adalah pimpinan dari panti asuhan aquo sejak lama, dan tentu hal ini menimbulkan tanda tanya besar karena mengapa Penggugat menyatakan yayasan itu sebagai miliknya tetapi tidak dapat berbuat apa-apa ketika yayasan miliknya itu dikelola orang yang tidak berhak hingga hari ini; 4. Bahwa Penggugat berdalil dalam gugatannya nomor 6 d menyatakan bahwa tanah aquo
tidak langsung diusahai karena belum mempunyai
PE
program di Desa Kelapa Satu sampai waktu yang belum ditentukan; dan pada nomor 11 menyatakan baru mengetahui perbuatan-perbuatan para Tergugat setelah Tergugat IV mendirikan bangunan diatas sebagian tanah Penggugat aquo, Tergugat II menyanggah sebagai berikut : a. Bahwa kurun waktu sejak di wakafkan oleh Wan Kadariah yaitu 21 Juli 1968 sampai dengan direhabilitasi pada 14 Oktober 1999 adalah 31 tahun lebih, dan dimasa kurun waktu tersebut tanah aquo telah diusahai oleh pihak lain dengan menanami pohon kelapa sawit sebagaimana surat pernyataan H.A.Massakirang tanggal 12 Oktober 1999 yang diketahui oleh Kepala Desa Kelapa Satu dan juga menyatakan tanah aquo telah diserahkan kembali kepada ahli waris Alm. Wan Kadariah untuk direhabilitir kembali sebagaimana mestinya, yang membuktikan bahwa tanah aquo telah ditelantarkan oleh Penggugat kalaupun benar pernyataan Penggugat bahwa tanah aquo adalah miliknya;
ME DA N
- 15 -
b. Bahwa tanah aquo pada kisaran tahun 1999 itu tidak jelas lagi statusnya dan Tergugat II marasa wakaf Almh.Wan Kadariah yang tidak lain nenek dari Tergugat II telah disia-siakan sehingga timbul niat untuk merehabilitasi agar dapat dikembalikan sesuai dengan tujuan wakaf, dan untuk itu Tergugat bersama dengan paman
GI
Tergugat yaitu Alm. OK Syahrun serta Syahrul Tani yang ikut menjadi saksi dalam Akta Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Cara Ganti
ING
Rugi tanggal 15 Oktober 1999 telah mendatangi Kantor Pengurus AlJam. Wasliyah serta Panti Asuhan Al.Jam.Wasliyah Pulau Berayan Medan karena mendapat informasi bahwa H.M.Husein A.Karim adalah Pengurus Panti Asuhan tersebut, tetapi kami mendapat
diwakafkan aquo;
NT
jawaban bahwa mereka tidak mengetahui tentang tanah yang
c. Bahwa dalam rangka rehabilitasi wakaf tanah aquo Tergugat II sesuai
ILA
dengan Akta Penyerahan Hak Atas Tanah dengan cara Ganti Rugi No. Reg.Camat Galang 592.2/409/1999 tranggal 20 Oktober 1999 telah mengganti rugikan kepada Tergugat III dan hasilnya telah
NG AD
dibangunkan gedung serba guna di Panti Asuhan Putra Putri Yayasan Amal & Sosial Al Jam. Wasliyah Lubuk Pakam d. Bahwa dalam rentang waktu 1999 sampai dengan terbitnya Surat Penyerahan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi dari Tergugat III kepada Tergugat IV selama 15 tahun telah dikelola oleh Tergugat III dengan menanam Pohon kelapa sawit dan bahkan telah meratakan
PE
beberapa bagian dari tanah aquo secara besar-besaran dengan menggunakan alat berat;
e. Bahwa tanah aquo terletak dipinggir jalan raya Lubuk Pakam – Bangun Purba dan segala kegiatan-kegiatan diatas tanah aquo tidak tersembunyi dan diketahui oleh masyarakat ramai di Kecamatan Galang yang Tergugat II ketahui juga ada pengurus Al.jam.Wasliyah tingkat Kecamatan Galang; f. Bahwa dalil Penggugat dalam Surat Gugatan aquo pada nomor 6 yang menyatakan tanah tersebut tetap dalam pengawasan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, karena jika memang benar dibawah pengawasan/penguasaan Penggugat tentu reaksi Penggugat telah terjadi 15 tahun yang lalu bahkan semestinya sejak dikontrakkan kepada H.A.Massakirang pada tahun 1978, tetapi mengapa baru pada saat sekarang ini Penggugat bereaksi;
ME DA N
- 16 -
g. Bahwa dari sanggahan Tergugat II diatas terbukti bahwa tanah aquo tidak terdaftar dalam asset Al Jam. Wasliyah dan terbukti pula bahwa tanah aquo belum/tidak pernah dilaporkan kepada Menteri Agraria sebagaimana ketentuan
Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963
pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana telah disebutkan Tergugat
GI
II pada nomor 2 diatas;
5. Bahwa dari uraian Tergugat II pada nomor 3 diatas dapat disimpulkan
ING
beberapa hal yaitu adanya unsur penipuan berupa pengelapan terhadap Surat Pernyataan Wakaf dari Alm. Wan Kadariah yaitu : a. Bahwa
sebagai
penerima
wakaf
H.M.Husein
A.Karim
tidak
menyampaikan dan tidak segera mendaftarkan tanah wakaf aquo
NT
kepada Pengurus Majelis Amal dan Sosial Al Jam. Wasliyah agar jelas dan sah dengan terpenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
ILA
b. Bahwa akibat perbuatan H.M.Hussein A.Karim tersebut sehingga tanah wakaf aquo dengan sengaja telah diterlantarkan selama 31 tahun lebih, yang berakibat merugikan secara moril bagi alm.Wan
NG AD
Kadariah yang tidak lain adalah nenek kandung dari Tergugat II yaitu tidak terlaksananya niat wakaf; c. Bahwa menurut Pasal 1328 KUH Perdata “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan persetujuan ............dst” dalam hal ini adalah persetujuan untuk mewakafkan tanah aquo; d. Bahwa pernyataan Penggugat pada nomor 6 gugatannya menyatakan
PE
atas tanah aquo sampai saat ini Penggugat belum mempunyai program, membuktikan bahwa Penggugat memang tidak mampu menjaga amanah pewakif, telah menerima wakaf yaitu tanah aquo dan telah berjalan lebih kurang 46 tahun tetapi belum mempunyai program atas tanah aquo bahkan sampai waktu yang belum pula ditentukan; e. Bahwa setelah menyia-nyiakan, menelantarkan, tidak menjaga amanah pewakif puluhan tahun lamanya hingga waktu yang tidak ditentukan pula, tiba-tiba menggugat di Pengadilan ini menuntut agar tanah aquo dinyatakan sebagai miliknya dan agar dikembalikan kepada Penggugat jelas tidak berdasar sama sekali bahkan menimbulkan aroma ingin menangguk diair keruh; 6. Bahwa
perbuatan-perbuatan
para
Tergugat
yang
didakwakan
oleh
Penggugat sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana tertera pada surat gugatan nomor 7 s/d 10 adalah tidak benar, karena
ME DA N
- 17 -
sebaliknya perbuatan-perbuatan para Tergugat itu adalah perbuatan untuk merehabilitir dan meluruskan (menyelamatkan) kembali niat wakaf dari Alm. Wan Kadariah sesuai dengan tujuan wakaf sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Wakaf tanggal 21 Juli 1968 dengan bukti telah sampai niat wakaf walaupun berubah bentuknya tetapi tetap memberikan manfaat
GI
bagi Yayasan Amal Sosial Al.Jam.Wasliyah juga adanya, justru perbuatan dari oknum-oknum dari Majelis Amal dan Sosial Al Jam.Wasliyah
ING
sebagamana Tergugat uraikan pada nomor 4 diatas yang melawan hukum yaitu penipuan dan penggelapan;
7. Bahwa Penggugat menuntut ganti rugi sebagaimana disebut pada nomor 14 Surat Gugatannya adalah tidak masuk akal. Kalaupun Penggugat merasa
NT
berhak atas ganti rugi adalah kepada H.A.Masakirang yang telah memanfaatkan tanah aquo selama 21 thun yaitu sejak 1978 sampai dengan 1999, justru para Tergugat sebagaimana adanya telah merehabilitasi tanah
ILA
aquo dan telah memberi manfaat kepada Panti Asuhan Putra Putri Yayasan Amal dan Sosial Al-Jam. Wasliyah yang bersumber dari tanah aquo, yang dengan perkataan lain bahwa para tergugat tidak pernah merugikan
NG AD
Penggugat bahkan justru telah mengembalikan nilai wakaf tersebut sesuai dengan tujuannya, oleh karena itu Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut;
Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II Uraikan diatas memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PE
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan rehabilitasi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI bukanlah perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Mufakat antara Tergugat I dan Tergugat II tanggal 20 Oktober 1999 serta turunan surat-surat lainnya yang dibuat atas dasar Surat Perjanjian Mufakat tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya, terima kasih. Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 20 Januari 2015 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Januari 2015 , yang pada pokoknya sebagai berikut:
ME DA N
- 18 -
DALAM EKSEPSI
1. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini
Bahwa Gugatan Penggugat adalah tentang wakaf yg dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Wakaf Tanah Wan Kadariah tertanggal 21 Juli 1968 dengan tuntutan antara lain :
GI
Menyatakan Surat Pernyataan Wakaf Tanah Wan Kadariah kepada Penggugat Ic Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah yang diwakili oleh
ING
H.M. Hussein A.Karim tertanggal 21 Juli 1968 atas tanah seluas 8 Ha yang terletak di Desa Kelapa Satu Petumbukan Kec. Galang adalah sah dan berkekuatan hukum.
Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidaklah berwenang
NT
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh sebab berdasarkan undangundang Republik Indonesia No.7 tahun 1989 jo. Undang-undang Republik Indonesia No.3 tahun 2006, perkara tentang wakaf adalah termasuk
ILA
kewenangan Pengadilan Agama.
Sehubungan dengan hal tersebut mohon agar Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.
NG AD
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu Bahwa Penggugat mendasarkan Gugatannya kepada surat wakaf yang dibuat tahun 1968, namun baru mengajukan gugatannya di tahun 2014, berarti setelah 46 (empat puluh enam) tahun baru mengajukan gugatan. Hal ini berarti sudah melepaskan haknya secara diam-diam. Bahwa penggugat beralasan belum punya program untuk memanfaatkan
PE
tanah wakaf tersebut. Hal ini hanya alasan yang dibuat-buat saja, padahal tanah tersebut sengaja ditelantarkan oleh Penggugat. Perbuatan tersebut sangat merugikan pewakif (pemberi tanah wakaf) yang tidak mendapat
pahala
karena
tanah
tersebut
tidak dimanfaatkan
sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu sudah patut dan pantas ahli waris pewakif merehabilitir wakaf tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana maksud dari tujuan wakaf tersebut. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu lebih dari 30 tahun maka gugatan Penggugat haruslah di tolak. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apapun yang telah disebutkan didalam Eksepsi mohon tetap dimasukkan dan merupakan bagian dari dalil-dalil dalam pokok perkara ini. 2. Bahwa undang-undang pokok Agraria No.5 tahun 1960 pasal 19 ayat (1) untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran
ME DA N
- 19 -
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Bahwa terkait dengan tanah wakaf disamping diatur dalam UUPA tersebut lebih lanjut telah pula diatur didalam Undang-undang tentang wakaf yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun
GI
2006 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang wakaf. Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo.
ING
PMWA/KABPN No. 3 tahun 1997 dan KEP. Bersama Menteri Agama dan KABPNRI No. 422/2004 dan No. 3/SKB/BPN/2004 yaitu berkaitan dengan persertifikatan tanah wakaf.
4. Bahwa sebegitu banyak peraturan tentang tanah wakaf namun selama 46
NT
(empat puluh enam) tahun tanah wakaf tesebut telah ditelantarkan oleh Penggugat sehingga pantaslah kalau ahli waris dari pewakif tidak dapat mentolerir keadaan tersebut, kemudian mengambil alih tanah wakaf tersebut
ILA
untuk direhabilitir dan meneruskan maksud tujuan wakaf tersebut dengan cara menjualnya sebagian kepada Tergugat III dan sebagian lagi kepada orang lain dan kemudian uangnya diperuntukkan kepada Panti Asuhan
NG AD
Putera Puteri Yayasan Amal & Sosial Al Jamiyatul Washliyah Lubuk Pakam yang dipimpin oleh Tergugat I untuk dibangunkan gedung serbaguna. 5. Bahwa almarhum Wan Kadariah telah mewakafkan tanahnya seluas 8 (delapan) hektar pada tanggal 21 juli 1968, akan tetapi telah terjadi penyelewengan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga sejak diwakafkan tanah tersebut tidak pernah dapat dikuasai dan dimanfaatkan
PE
oleh Penggugat sesuai tujuan wakaf. Bahwa belakangan ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak lain (H.A. Masakirang) dengan menanami dengan pohon sawit. 6. Bahwa Tergugat II (sebagai ahli waris pewakif) tentu sangat keberatan atas hal tersebut, maka berkat kerjasama nya dengan Tergugat I maka telah berhasil mengosongkan tanah tersebut dari penguasaan H.A. Masakirang yang menguasai selama lebih dari 20 tahun, dan selama itu hasilnya tidak pernah diterima Majelis Amal Sosial Al Jamiyatul Washliyah. 7. Bahwa Tergugat III sebenarnya adalah bermaksud untuk membantu terwujudnya tujuan dari Tergugat II untuk mengembalikan atau meluruskan tujuan wakaf dari almarhum neneknya Wan Kadariah, yaitu membeli sebagian tanah tersebut dengan tujuan hasil penjualan tersebut diberikan kepada Tergugat I untuk di bangunkan gedung serba guna untuk kepentingan anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Putera Puteri Yayasan Amal Sosial Al Jamiatul Washliyah di Lubuk Pakam.
ME DA N
- 20 -
8. Bahwa Tergugat III membeli tanah tersebut dari Tergugat I dengan cara yang sah dihadapan PPAT/Camat Galang, Kepala Desa Kelapa Satu serta saksi-saksi sebanyak 9 (Sembilan) orang sebagaimana tersebut dalam Akte Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 15 Oktober 1999. Reg. No. 592.2/409/1999 tanggal 20 Oktober 1999. Bahwa oleh karena jual beli
GI
tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum dan sebagai pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi hukum atau undang-undang.
ING
9. Bahwa Tergugat III selaku Warga Negara biasa menganggap bahwa apabila membeli tanah telah melengkapi segala sesuatu yang benar dan di lakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah maka jual beli tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum.
NT
Demikian jawaban Tergugat III dalam perkara ini dan oleh karena itu Tergugat III mohon kehadapan Majelis Hakim yang terhormat kiranya memutus perkara ini:
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini oleh
ILA
karena perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama. atau :
Menolak
gugatan
Penggugat
NG AD
untuk
seluruhnya
setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Membebankan semua biaya perkara kepada pihak Penggugat Menimbang,
bahwa
terhadap
gugatan
dari
Penggugat
tersebut
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan nomor :
PE
122/Pdt.G/2014/PN.Lbp tanggal 6 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) ; Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 21 Mei 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan
Pengadilan
Negeri
Lubuk
Pakam
nomor
:
122/Pdt.G/2014/PN.Lbp tanggal 6 Mei 2015, permohonan banding mana telah
ME DA N
- 21 -
diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI masing-masing tanggal 9 Juni 2015, tanggal 27 Juli 2015, tanggal 12 Nopember 2015, tanggal 24 Juni 2015, dan tanggal 1 Juni 2015; Membaca
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Kuasa
Hukum
GI
Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Juni 2015, dan banding
tersebut
telah
diberitahukan
dan
diserahkan
kepada
ING
memori
Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI masingmasing tanggal 9 Juni 2015, tanggal 27 Juli 2015, tanggal 14 Agustus 2015,
NT
tanggal 30 Juni 2015, dan tanggal 1 Juni 2015;
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III tertanggal 7 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Juli 2015,
ILA
dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding II, IV, V dan VI masing-masing tanggal 22 Juli 2015, tanggal 27 Juli 2015, tanggal 29 Juli
NG AD
2015, dan tanggal 14 Juli 2015;
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 12 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Juli 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum
PE
Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I, III, IV, V dan VI masingmasing tanggal 30 Juli 2015, tanggal 6 Agustus 2015, tanggal 4 Agustus 2015, dan tanggal 28 Agustus 2015; Membaca
Relas
Pemberitahuan
Untuk
Melihat,
Membaca
dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI masing-masing tanggal 11 Juni 2015, tanggal 2 Juli 2015, tanggal 27 Juli 2015, tanggal 7 Desember 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
ME DA N
- 22 -
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat
GI
diterima;
Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, menerangkan sebagai berikut :
ING
1. Alasan karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli surat Pernyataan wakaf tanah tanggal 21 Juli 1968, sehingga gugatan Penggugat tidak sempurna;
NT
- Bahwa pada prinsipnya sebagaimana pertimbangan halaman -35- dan 36- Putusan Menyebutkan : Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat asli bukti P-5 yakni foto copy Surat Pernyataan Wakaf Tanah dari Wan Khadarijah kepada Majelis Amal dan Sosial Pengurus Besar Al
ILA
Jam’iyatul Washliyah, dan mengaitkan dengan ketentuan Pasal 1888 KUHperdata, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 7011 K/ Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Yurisprudensi Putusan Mahkamah
NG AD
Agung RI No. 3609 K/ Pdt/ 1985 tanggal 09 Desember 1987, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/ Pdt/ 1996 tanggal
17
September
1988,
yang
pada
intinya
memberikan
pertimbangan hukum: “bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya Surat Pernyataan Wakaf Tanah tanggal 21 Juli 1968, membawa konsekwenasi hukum bahwa gugatan
PE
Penggugat tersebut tidak sempurna atau tidak komplit”;
- Bahwa dari pertimbangan hukum majelis pada halaman -35- dan -36sebagaimana diatas, terlihat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tidak objektif, pertimbangannya sesat, tidak berdasarkan hukum, dimana adalah dalil yang sudah sepatutnya diketahui oleh para hakim bahwa : Suatu putusan dinyatakan tidak dapat diterima jika formalitas gugatan tidak terpenuhi, dan terkait pembuktian materil tidak mengakibatkan gugatan menjadi tidak dapat diterima; - Bahwa Bukti P-5 yakni Surat Pernyataan Wakaf Tanah dari Wan Khadarijah kepada Majelis Amal dan Sosial Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah bukanlah syarat formil gugatan aquo, sehingga jikapun tidak disertai dengan aslinya maka tidak akan mengakibatkan gugatan menjadi tidak sempurna, karena Bukti P-5 adalah terkait
ME DA N
- 23 -
pembuktian materil dalil-dalil gugatan yang telah masuk kedalam pokok perkara;
- Bahwa selanjutnya terkait pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mendasarkan kepada Pasal 1888 KUHperdata, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 7011 K/ Sip/1974
GI
tanggal 14 April 1976, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/ Pdt/ 1985 tanggal 09 Desember 1987, Yurisprudensi Putusan
ING
Mahkamah Agung RI No. 112 K/ Pdt/ 1996 tanggal 17 September 1988, adalah tidak tepat dan keliru, karena dari ketentuan Pasal 1888 KUHperdata maupun seluruh yurisprudensi sebagaimana diatas, tidaklah mengisyaratkan/ mengakibatkan suatu gugatan menjadi tidak
dapat diterima (N.O);
NT
sempurna atau tidak komplit” apalagi sampai menyatakan gugatan tidak
- Bahwa selanjutnya, kekeliruan majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk
ILA
Pakam semakin nyata, dengan menyatakan bukti P-5 yakni Surat Pernyataan Wakaf Tanah dari Wan Khadarijah kepada Majelis Amal dan Sosial Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah tidak memiliki nilai
NG AD
pembuktian, dari pertimbangan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah sengaja mengabaikan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II yang secara terang dan jelas mengakui bahwasanya tanah aquo adalah tanah Wakaf Wankhadarijah kepada Penggugat; - Bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna, sehingga tidaklah dapat dipersamakan perkara aquo dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah
PE
Agung RI No. 7011 K/ Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/ Pdt/ 1985 tanggal 09 Desember 1987, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/ Pdt/ 1996 tanggal 17 September 1988, karena dalam perkara aquo telah ada pengakuan dari para Tergugat; - Bahwa selanjutnya hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam juga telah mengakui dalam pertimbangannya halaman -34-, pada bahagian fakta hukum yakni disebutkan: “Bahwa tanah objek perkara adalah tanah wakaf seluas 8 Ha yang terletak di Dusun IV Desa Kelapa Satu, Kecamatan Galang Kabupeten Deli Serdang dari Wan Kadarijah kepada Al Jam’iyatul Washliyah”; sehingga dari pertimbangan tersebut jelas tanah aquo adalah milik Penggugat; 2. Alasan karena masih terdapat pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan perkara aquo yang harus diikut sertakan sebagai pihak; - Bahwa selanjutnya pada halaman -36- putusan disebutkan :
ME DA N
- 24 -
“ Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana diatas, pada saat
majelis
hakim
melakukan
pemeriksaan
setempat
(plaatsopneming), ditemukan diatas tanah objek perkara tersebut berdiri perusahaan yang dikenal dengan nama PT. ABC Beton (Tergugat IV) yang usahanya bergerak di Bidang penggilingan batu,
setempat dalam perkara ini”;
GI
sebagaimana yang tercantum didalam berita acara pemeriksaan
ING
“Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah memanggil PT. ABC Beton selaku Tergugat IV, yang beralamat di Jalan Darmawangsa 10 Nomor 86 Esperence Tower 2
NT
Nomor 09 Unit ES 2 2603 Kebayoran baru, Kota Jakarta Selatan, pada tanggal 26 November 2014 dan tanggal 17 Desember 2014. Dimana berdasarkan relaas tersebut diketahui bahwa PT ABC Beton tidak
ILA
terdapat pada alamat yang dimaksud, akan tetapi nama peroranganlah yang berkedudukan di alamat yang dimaksud”; “Menimbang,
bahwa
ketidakhadiran
PT
ABC
Beton
dalam
NG AD
pemeriksaan perkara aquo, menurut hemat majelis hakim, bukan disebabkan oleh karena PT ABC Beton telah ingkar menghadiri persidangan dan melepaskan haknya serta dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi ketidak hadiran PT ABC Beton disebabkan kuasa hukum Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan perihal alamat domisili dari PT ABC Beton
PE
tersebut, sehingga mengakibatkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta tidak dapat bertemu langsung dengan pimpinan PT ABC Beton untuk menyampaikan relas panggilan tersebut”; “Menimbang, bahwa oleh karena pada saat majelis hakim melakukan pemeriskaan setempat (plaatsopneming), jelas terlihat kegiatan aktif dari PT ABC Beton diatas tanah objek perkara, dengan demikan demikian menurut hemat majelis hakim, haruslah diikut sertakan PT ABC Beton dalam pemeriksaan perkara aquo sehingga jelas terlihat hubungan hukum PT ABC Beton terhadap objek perkara tersebut”; “Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim berpendapat masih terdapat pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan perkara aquo yang harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo untuk membuat terang pokok persoalan dalam perkara aquo, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 10 juni
ME DA N
- 25 -
1985 No. 365/ K/ PDT/ 1985 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : “penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata
lain
harus
komplit
semua
pihat
gugatannya”;
diikut
sertakan
dalam
GI
- Bahwa dari pertimbangan putusan sebagaimana diatas, semakin jelas menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam objektif,
putusannya
tidak
ING
tidak
berdasarkan
hukum,
tidak
mencerminkan suatu putusan yang berkeadilan, putusannya memihak dan karenanya harus dibatalkan, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
NT
a. Pada persidangan Penggugat/ Pembanding telah menarik PT. ABC BETON sebagai pihak Tergugat IV, dan Penggugat/ Pembanding menarik PT. ABC BETON sebagai Tergugat IV adalah karena PT.
ILA
ABC BETON telah mengasai tanah terperkara dengan jalan membeli/ ganti rugi dari Tergugat III i.c Idris Sinaga, sebagaimana Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tanggal 07 Nopember
NG AD
2013 dan telah dilegalisasi oleh Camat Galang No. 593.83/ 376/ 2013 (bukti P-6), sehingga karenanya, jelas-jelas keliru pendapat majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan : masih terdapat pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan perkara aquo yang harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo untuk membuat terang pokok persoalan dalam
PE
perkara aquo; dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 10 Juni 1985 No. 365/ K/ PDT/ 1985, karena jelas-jelas Penggugat telah menarik PT. ABC Beton dalam perkara aquo, sehingga dalil hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo sesat dan karenanya harus diperbaiki; b. Bahwa
dasar/
alasan
Penggugat/
pembanding
menyusun/
menyebutkan alamat dari Tergugat IV i.c PT. ABC BETON di Jl. Darmawangsa 10 Nomor 86 Esperence Tower 2 Nomor 09 Unit ES 2 2603 Kebayoran baru, Kota Jakarta Selatan adalah berdasarkan kepada Surat Penyerahan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 07 Nopember 2013 dan telah dilegalisasi oleh Camat Galang No. 593.83/ 376/ 2013 antara Tergugat III i.c Idris Sinaga dengan Tergugat IV i.c PT ABC BETON (bukti P-6), dimana dalam akta aquo disebutkan Pihak kedua/ Pembeli : HONG SEONGMIN ( bertindak untuk PT. ABC Beton Indonesia), jabatan direktur PT ABC
ME DA N
- 26 -
Beton Indonesia, beralamat di Jl. Darmawangsa 10 Nomor 86 Esperence Tower 2 Nomor 09 Unit ES 2 2603 Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sehingga adalah sangat beralasan jika Penggugat meletakkan alamat tersebut dalam gugatan;
c. Bahwa jika pun alamat sebagaimana tersebut diatas, adalah bukan
GI
alamat PT. ABC Beton, akan tetapi jelas adalah alamat HONG SEONGMIN yang merupakan Direktur dari PT. ABC Beton,
ING
sehingga dari hal tersebut jelas panggilan telah sampai kepada pihak yang paling berkompeten yakni direktur PT. ABC Beton, serta orang yang menandatangani surat ganti rugi sebagaimana diatas, sehingga dalil majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang
NT
menyatakan bahwa “kuasa hukum Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan perihal alamat domisili dari PT ABC Beton” harus diperbaiki karena telah jelas dasar pencantuman alamat
ILA
Tergugat IV oleh Penggugat sebagaimana diatas; d. Bahwa dalam pemeriksaan suatu perkara, majelis hakimlah yang memimpin persidangan dan mengatur jalannya persidangan,
NG AD
sehingga terkait relas panggilan sidang 26 November 2014 dan tanggal 17 Desember 2014 pada perkara aquo, jelaslah majelis hakim yang menerima dan membacanya dari Juru Sita Pengganti, dan
pada
persidangan aquo, majelis hakimlah
yang
telah
memerintahkan untuk melanjutkan persidangan karena telah menganggap pihak-pihak yang tidak hadir termasuk terhadap
PE
Tergugat IV i.c PT ABC Beton tidak mau membela haknya, sehingga
jikapun
sejak
pemeriksaan
awal
majelis
hakim
menerangkan bahwa tidak ditemukan PT ABC Beton sebagaimana alamat gugatan dan menanyakan kepada Penggugat alamat lain maka Penggugat pasti akan menunjukkan pabrik diatas tanah terperkara sebagai alamat Tergugat IV, sehingga karena majelis hakim pada pemeriksaan awal telah melanjutkan perkara aquo, tanpa menjelaskan isi realas panggilan maka tidaklah tepat kiranya alasan relas pemanggilan dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim aquo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena sepenuhnya
majelis
hakimlah
yang
telah
memerintahkan
pemeriskaan aquo dilanjutkan; e. Bahwa terkait pemeriksaan setempat (PS) sebagaimana dalil majelis hakim, maka menurut pendapat kami, seharusnyalah berdasarkan Pemeriksaan setempat tersebut Tergugat IV telah
ME DA N
- 27 -
mengetahui perkara aquo, karena pada waktu persidangan Pemeriksaan Setempat telah diketahui oleh pegawai pabrik Tergugat IV dan pada saat itu Mejelis hakim hendak masuk kepabrik Tergugat IV akan tetapi dilarang, dan padawaktu itu dinyatakan tanah dari pabrik tersebut adalah termasuk objek
GI
perkara dalam gugatan dan majelis sedang menjalankan tugas pengadilan, akan tetapi tidak diizinkan masuk; Sehingga atas hal
ING
tersebut, telah jelas Tergugat IV mengetahui pemeriksaan perkara aquo, akan tetapi tidak mau membela kepentingannya. Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, telah jelas dan terang segala pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo telah
NT
bertentangan dengan hukum, tidak berdasarkan kepada keadilan, serta terkesan subjektif dan memihak, sehingga harus dibatalkan untuk seluruhnya; Selanjutnya, jika majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bersikap
ILA
objektif, tidak memihak dan melihat fakta-fakta persidangan dengan dasar-dasar hukum yang benar maka pastinya majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan mengabulkan gugatan Penggugat Adapun fakta-fakta persidangan
NG AD
tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penggugat
i.c
Al-jam’iyatul
Washliyah
atau
Alwashliyah
adalah
Perkumpulan umat islam Berbadan Hukum dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana hal tersebut sesuai dengan Bukti P.6 yakni Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No.
C-20.HT.01.06.TH.2006,
serta
Tujuan
didirikannya
PE
Aljami’iyatul washliyah yakni untuk menegakkan ajaran islam agar terciptanya masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, amanah, adil, makmur, dan diridhai Allah sesuai dengan bukti P.2 yakni Akta Notaris/ PPAT Drs. Hasbullah Hadi, SH,hasil keputusan mukhtamar XIX Al Jami’iyatul Washliyah tentang perubahan dan penegasan anggaran dasar Al Jami’iyatul Washliyah dan Bukti P.3 yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-Jamiyatul Wasliyah; 2. Bahwa Drs. H. MUJAHIDUDDIN dan H. HAIDIL A. HADI, SPd.I, berhak mewakili Pengurus Besar untuk memberikan kuasa kepada advokat/ pengacara hal tersebut sesuai dengan Bukti P.1 Yakni Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah Tentang Penunjukkan Ketua dan Sekertaris Pimpinan Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang No. KEP-021/ PB-AW/ XX/ VI/ 2014, tertanggal 03 Juni 2014, yang pada diktumnya memutuskan bahwa : Pengurus Besar Alwasliyah menunjuk Drs. H. MUJAHIDUDDIN dan H. HAIDIL A. HADI, SPd.I selaku
ME DA N
- 28 -
Pengurus Pimpinan Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kab. Deli Serdang untuk mempertahankan tanah Wakaf Wan Khadarijah seluas 8 Ha, yang terletak di Desa Kelapa Satu Kec. Galang dengan mengatasnamakan Pengurus Besar Al-jami’iyatul washliyah untuk mengengkat Advokat/ pengacara/ memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat/ Pengacara;
GI
3. Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangganya Al Jam’iyatul Wasliyah memiliki Majelis yang berada ditingkat Pusat/ Pengurus Besar hal tersebut sesuai
ING
dengan Bukti P.3 yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, dimana pada bahagian anggaran rumah tangga pada BAB VII Pasal 12 ayat (1) huruf c, disebutkan salah satu Majelisnya adalah Majelis Amal dan sosial, serta selanjutnya pada ayat (5) disebutkan, fungsi Majelis Amal dan
NT
Sosial adalah Melaksanakan penyantunan fakir miskin, yatim piatu dan orang terlantar;
4. Bahwa Al jami’yatul Washliyah selaku perkumpulan berbadan hukum dapat
ILA
memiliki harta hal tersebut sesuai dengan Bukti P.2, yakni Akta Notaris/ PPAT Drs. Hasbullah Hadi pada Pasal 17, dan Bukti P.3 yakni Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga al jam’iyatul washliyah masa bhakti
NG AD
2010-2015, dimana pada Pasal 19 disebutkan : “Bahwa setiap harta benda yang dibeli oleh atau usaha atas nama organisasi al washliyah atau diusahakan dan atau diserahkan kepada alwashliyah atas nama alwashliyah maka harta benda tersebut menjadi milik alwashliyah dan pengurus besar alwashliyah sebagai nazirnya, serta pengurus besar alwashliyah secara ex officio menjadi nazir setiap harta benda wakaf yang diserahkan kepada
PE
alwashliyah, dan segala pemindahan hak atas segala hak milik alwashliyah harus dengan izin tertulis dari Pengurus Besar Al Washliyah dan Badan Wakaf dan badan pertanahan”; 5. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1968 Penggugat I.c Alwashliyah ada menerima tanah wakaf seluas 8 Ha yang terletak di Dusun IV Desa Kelapa Satu, Kec. Galang Kab. Deli Serdang dari Wan Khadarijah, hal tersebut sesuai dengan Bukti P.5 yakni berupa surat Pernyataan wakaf dari Wan Khadarijah kepada H.M Husein A Karim selaku penerima wakaf, dengan mengatasnamakan Majelis Amal dan Sosial Al-jami’yatul Wasliyah, hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi M. Syafri dan saksi H. Amir Siahaan yang menerangkan bahwa HM Husein A Karim sejak Tahun 1965 s/d tahun 1975 adalah Pengurus Besar Alwashliyah yang pada waktu itu masih berkedudukan di Medan, sehingga fakta penerimaan wakaf dari Wan Khadarijah kepada Al Jam’iyatul Washliyah aquo jelas adanya;
ME DA N
- 29 -
6. Bahwa Penggugat i.c Alwashliyah adalah penerima wakaf, juga bersesuaian dengan keterangan saksi Bahrain, Saksi Selamet Satu, Saksi Syamsuddin, yang menerangkan, tanah tersebut dikenal dengan tanah wakaf anak yatim, hal tersebut sesuai dengan Bukti P.5 yakni Surat Ikrar Wakaf dimana yang menerima An. Majelis Amal dan Sosial Al Jam’iyatul Washliyah dan
GI
sebagaimana Anggaran Rumah Tangga Alwashliyah fungsi dari Majelis Amal dan sosial salah satunya adalah untuk menyantuni anak yatim;
ING
7. Bahwa fakta hukum tanah terperkara adalah tanah wakaf milik Penggugat tidak dapat terbantahkan dimana Tergugat I i.c Hj Huleimi Dumeiri, pada jawabannya pada point 5, 6 secara terang dan jelas mengakui bahwasanya tanah wakaf aquo adalah wakaf dari Wankhadarijah kepada Penggugat I.c
NT
Pengurus Besar Al Washliyah dimana disebutkan : “benar wakaf tersebut diberikan kepada Pengurus besar Al jami’yatul washliyah...”; 8. Bahwa begitu juga terhadap Tergugat II, dalam jawabannya juga mengakui
ILA
“ikrar wakaf dari Wankhadarijah pada tahun 1968 (vide bukti P.6)” dan mengakui tanah aquo adalah wakaf kepada Al Washliyah, sehingga berdasarkan pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan
NG AD
bukti yang sempurna, untuk menyatakan tanah aquo adalah milik Penggugat i.c Aljam’iyatil Washliyah; 9. Bahwa berdasarkan kepada tersebut menjadi hal yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat lah i.c Alwashliyah yang berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta-hartanya, dan hal tersebut telah dipertegas dalam Anggaran Dasar pada Pasal 17 sebelum perubahan dan Pasal 19
PE
setelah perubahan, serta segala pengalihan harus dengan izin dari Pengurus Besar; 10. Bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat, terhadap objek gugatan/ tanah terperkara seluas 8 Ha, alamatnya berada di Dusun IV, Desa Kelapa Satu, Kec. Galang Kab. Deli serdang dengan batas batas sesuai dengan gugatan yakni: -
Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Sungai Batugingging dan tanah milik NUR KASAF, sekarang berbatas dengan Sungai Batugingging dan IDRIS SINAGA;
-
Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik O.K ABD. MURAD sekarang berbatas dengan JAYAN;
-
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum Lubuk PakamBangun Purba;
-
Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Batugingging;
ME DA N
- 30 -
11. Bahwa dari sidang pemeriksaan setempat ditemukan diatas tanah terperkara saat ini dikuasai oleh Tergugat III i.c Idris Sinaga Seluas : 6 Ha, dan sisanya seluas 2 Ha, dikuasai oleh Tergugat IV i.c PT. ABC BETON, dan hal mana juga sesuai dengan Bukti P.6, yakni 1 berkas foto copy Surat Penyerahan Penguasaan tanah dengan ganti rugi dari Idris Sinaga
GI
(Tergugat III) kepada PT. ABC Beton (Hong Seong Min)/ Tergugat IV, atas tanah seluas 19.692 M2 yang terletak di desa kelapa Satu Kec. Galang Kab.
ING
Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara yang telah dilegalisasi oleh Camat Galang No. 593.83/ 376/ 2013 tanggal 07 Desember 2013, yang terdiri dari: Berita acara pengukuran tanah tanggal 06 November 2013;
-
Surat permohonan Idris Sinaga kepada Camat Galang, pada November 2013;
NT
-
Surat pernyataan Idris Sinaga tanggal 07 November 2013;
-
Surat keterangan No. 593.83/346/KS/2013 Tanggal 07 November 2013;
-
ILA
-
Surat penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi dari Dirhamsyah Tosa Kepada Idris Sinaga seluas 19.692 M2 tanggal 16
NG AD
Oktober 1999; -
Sket gambar/ Lokasi tanah;
-
Surat Pernyataan/ pengakuan Dirhamsyah Tosa tanggal 14 ioktober 1999;
-
Surat keterangan No. 593.2/02/1999, tanggal 14 Oktober 1999;
-
Surat Permohonan Dirhamsyah Tosa kepada Camat Galang
PE
tanggal Oktober 1999; -
Surat pernyataan dirhamsyah Tosa tanggal 14 Oktober 1999;
-
Surat pernyataan H. Hulaimi Dumeiri dengan Dirhamsyah Tosa tanggal 20 Agustus 1999;
-
Surat pernyataan H Masakirang tanggal 10 Agustus 1999;
-
Surat No. 572/PA-YAS-/VIII/99 tanggal 09 agustus 1999 perihal pembatalan surat perjanjian pemakaian tanah wakaf alm. Wan kadarijah
tanggal
25
Oktober
1978
ditujukan
kepada
H.A
Masakirang yang ditandatangani oleh Hj Huleimi Dumeiri selaku Pimpinan Umum Yayasan Amal dan Sosial al. Jam’iyatul Washliyah; -
Surat Pernyataan wakaf tanah dari wan kadarijah kepada madjelis amal dan sosial PB Al jam’iyatul Washliyah, yang diwakili oleh Husein A karim seluas 8 Ha, tanggal 21 Juli 1968;
12. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti yang dihadirkan Tergugat III yakni bukti T.III-5, yakni surat Perjanjian Mufakat Rehabiliter tanah wakaf dari Hj
ME DA N
- 31 -
Huleimi Dumeiri kepada Dirhamsyah Tosa, telah membuktikan bahwasanya Tergugat I telah merehabiliter/ menyerahkan tanah wakaf milik Penggugat aquo kepada Tergugat II tanpa seizin dari Penggugat, hal tersebut didukung dengan Bukti P.9 dan P.10 yang menerangkan segala surat yang dikeluarkan oleh Hj Huleimi yang mengatasnamakan Al Jam’iyatul
GI
Washliyah adalah tidak sah;
13. Bahwa selanjutnya dari bukti T.III-1 yakni Surat Penyerahan Hak atas
ING
Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 15 Oktober 1999, Reg. 592.2/409/1999 antara Dirhamsyah Tosa kepada Idris Sinaga i.c Tergugat III, membuktikan bahwasanya benar Tergugat II telah mengalihkan tanah wakaf aquo kepada Tergugat III;
NT
14. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, jelas Tergugat I telah tanpa hak, mengalihkan/ membatalkan/ merehabiliter tanah wakaf aquo kepada Tergugat II, padahal sebagaimana jawabannya Tergugat I menyatakan
ILA
“awalnya tidak mengerti dan tidak mengetahui masalah tanah wakaf” (vide Point 1 jawaban Tergugat I), sehingga jelas tanah wakaf aquo tidak ada hubungan dengan Tergugat I, serta apa yang dikatakan Tergugat I pada
NG AD
Point-4, 5 pada jawabannya, yang menyatakan tanah wakaf aquo telah diserahkan, adalah merupakan dalil kebohongan dan asumsi tanpa didukung bukti dan kebenaran sehingga sehingga jelaslah Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum; 15. Bahwa faktanya tidak ada bukti surat atau bukti apapun dipersidangan yang menujukkan
Penggugat
telah
menyerahkan
kepada
siapapun
atau
PE
mengizinkan pengalihan/ rehabiliter/ ganti rugi atas tanah aquo kepada siapapun termasuk kepada Tergugat; 16. Bahwa selanjutnya, dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan tanah aquo telah ditelantarkan adalah dalil akal-akalan saja, yang sengaja dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk memuluskan rencananya menjual dan mengalihkan tanah wakaf milik Penggugat aquo; Padahal faktanya sebagaimana keterangan saksi-saksi, yakni Saksi Bahrain, Saksi Selamet Satu, Saksi Syamsuddin, Saksi M Syafri, Saksi H. Amir Siahaan, yang menerangkan bahwa yang menjaga tanah wakaf aquo dahulu adalah O.K Risnan yang merupakan Ketua Al washliyah Cab. Petumbukan, dan segala aktifitas tanah aquo adalah seizin dari Pengurus Besar; Termasuk tanah aquo dikontrakkan kepada Masakirang adalah dengan seizin dari Pengurus Besar; 17. Bahwa dalil akal-akalan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diatas, terlihat jelas Jika diperhatikan bukti yang disampaikan Tergugat III yakni
ME DA N
- 32 -
Bukti T.III-7 (atau bukti T.II-6) yakni Surat No. 572/PA-YAS-/VIII/99 yang isinya Pembatalan perjanjian Pemakaian tanah wakaf Alm. Wan Khadarijah, dimana dalam surat tersebut yang menandatangani surat tersebut adalah Hj Hulaimi Dumairi i.c Tergugat I dengan mengatasnamakan “Pimpinan Umum Amal dan Sosial
Al Jami’iyatul Washliyah”. Pimpinan Majelis Amal dan
GI
Sosial berada di Jakarta dan sturukturalnya dibawah Pengurus Besar, dan Huleimi Dumeiri i.c Tergugat I tidak pernah diangkat sebagai pimpinan
ING
Umum “Majelis Amal dan Sosial Al Washliyah”; sehingga perbuatan Huleimi Dumeiri yang mengatas namakan “Pimpinan Umum Amal dan Sosial Al jami’iyatul washliyah” adalah akal-akalan Hj Huleimi Dumeiri i.c Tergugat I, agar pihak lain termasuk Masakirang percaya yang memerintahkan tersebut
NT
adalah Alwashliyah i.c Penggugat. Hal tersebut juga diperkuat dengan bukti P-9 yakni surat pemberitahuan dan penjelasan dimana dijelaskan bahwa Hj Huleimi Dumeri tidak pernah diangkat sebagai Pimpinan umum Majelis amal
tidak sah dan ilegal;
ILA
dan sosial sehingga surat yang diterbitkan oleh Hj Hulaimi Dumeiri adalah
18. Bahwa selanjutnya bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat I yakni bukti
NG AD
T.I-1 s/d T.I.6 tidak ada kaitan dengan bukti-bukti bahwasanya Tergugat I berhak untuk mengalihkan tanah wakaf milik Penggugat aquo, apalagi apa yang ditunjukkan oleh Tergugat I sebagaimana buktinya aquo telah menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al jam’iyatul Washliyah karena rupa-rupanya Panti Asuhan Putra Putri Lubuk Pakam pada tahun 2010 (Bukti T.I-1 da T.I-2), dibuatkan yayasan tersendiri tanpa
PE
seizin Pengguat i.c Pengurus besar Alwashliyah, sehingga tentunya akan Penggugat gugat kepengadilan karena Putra Putri al Jamiyatul Washlilah Lubuk Pakam adalah dibawah pengurus besar Al Washliyah, karenanya tidak dapat berdiri sendiri, apalagi jelas berdasarkan bukti P-8 yakni pendaftaran logo dan merek Al Jam’iyatul Washliyah jelas hanya Penggugat lah yang memiliki nama Al Jam’iyatul Washliyah; 19. Bahwa dari hal tersebut diatas, jelaslah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat; Sehingga adalah sangat beralasan untuk megabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami harapkan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo memberikan keadilan, dan berkenan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding;
ME DA N
- 33 -
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 122/ Pdt.G/ 2014/ PN-LP tertanggal 06 Mei 2015;
Dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Surat Pernyataan Wakaf Tanah WAN KADARIJAH kepada
GI
Penggugat I.c Pengurus Besar Al Jamiatul Washliyah yang diwakili oleh H.M HUSEIN A. KARIM, tertanggal 21 Juli 1968 atas tanah seluas 8 Ha
ING
yang terletak di Desa Kelapa Satu Pertumbukan Kec. Galang adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah seluas 8 Ha, yang terletak di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kec. Galang Kab. Deli Serdang sesuai penyataan wakaf dari WAN
NT
KADARIJAH kepada Penggugat sebagaimana petitum ke-2 diatas, dengan batas-batas tanah: -
Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Sungai Batugingging dan
ILA
tanah milik NUR KASAF, sekarang berbatas dengan Sungai Batugingging dan IDRIS SINAGA; -
Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik O.K ABD.
-
NG AD
MURAD sekarang berbatas dengan JAYAN; Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum Lubuk Pakam-Bangun Purba; -
Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Batugingging;
Adalah milik Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V
PE
dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum; 5. Menyatakan Surat Perjanjian Mufakat untuk merehabiliter/ menyerahkan tanah terperkara antara Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 20 Agustus 1999 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; 6. Menyatakan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dari Tergugat II kepada Tergugat III, No. 592.2/ 411/ 1999, tertanggal 20 Oktober 1999 yang diterbitkan oleh Tergugat VI dan dilegalisasi Tergugat V adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; 7. Menyatakan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dari Tergugat III kepada Tergugat IV dengan legalisasi No. 593.83/ 376/ 2013 tanggal 07 November 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat VI dan dilegalisasi Tergugat V adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menyerahkan tanah terperkara seluas 8 Ha yang terletak di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kec. Galang Kab. Deli Serdang sesuai dengan batas-batas sebagaimana
ME DA N
- 34 -
dalam petitum ke- 3 diatas kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000; (Tiga Milyard rupiah);
GI
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah terperkara; 11. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara
ING
serta merta meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbar bij vorraad );
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;
NT
Atau
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon keadilan
ILA
yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III pada pokoknya menerangkan
-
NG AD
sebagai berikut :
Bahwa alasan Penggugat yang mencantumkan alamat PT. ABC BETON di Jakarta Jl. Darmawangsa 10 No.86 Esperance Tower 2 No.09 Unit ES.2 2603 Kebayoran Baru adalah berdasarkan alamat PT. ABC BETON dalam surat penyerahan hak dengan ganti rugi tanggal 7 Nopember 2013 adalah bukti tidak cermatnya kuasa Penggugat menyusun surat gugatan, karena
PE
kuasa Penggugat sebelum mendaftarkan gugatan telah terlebih dahulu mengetahui bahwa PT. ABC BETON telah beralamat diatas tanah terperkara yaitu di Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, tapi kuasan hukum Penggugat sengaja tidak memilih alamat yang lebih dekat dan pasti; -
Bahwa
pertimbangan
sebagaimana
putusan
tercantum
Pengadilan
dalam
salinan
Negeri resmi
Lubuk putusan
Pakam No.
122/Pdt.G/2014/PN.Lbp tanggal 6 Mei 2015 menurut pendapat Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III telah cukup objektif dan berdasarkan hukum walaupun sebenarnya masih banyak lagi bantahan-bantahan Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III yang telah dikemukakan didalam jawaban baik dalam eksepsinya maupun dalam pokok perkara yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam didalam mengambil putusannya dalam perkara perdata tersebut; Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh
ME DA N
- 35 -
Terbanding II semula Tergugat II menerangkan sebagai berikut :
I. Bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan alasan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu Pembanding/Penggugat tidak dapat menunjukkan asli Surat Pernyataan Wakaf tanggal 21 Juli 1968 sehingga gugatan Penggugat
GI
tidak sempurna adalah tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan keadilan dan tidak berdasarkan kepastian hukum dengan menyampaikan argumentasiargumentasi sebagaimana terdapat pada halaman 3 memori bandingnya, -
ING
maka Terbanding II/Tergugat II membantah dan menanggapi sebagai berikut: Bahwa walaupun dikatakan oleh Pembanding/Penggugat Bukti P.5 sebagaimana dimaksud bukanlah syarat formil gugatan aquo tetapi telah
NT
masuk kedalam pokok perkara sehingga tidak mengakibatkan gugatan menjadi tidak dapat diterima, tetapi sebenarnya Surat Pernyataan Wakaf aquo adalah merupakan dasar utama sehingga Pembanding/Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga
ILA
timbullah Perkara Perdata No.122/Pdt.G/2014/PN-LP tertanggal 06 Mei 2014, sehingga dengan perkataan lain tanpa adanya Surat Pernyataan Wakaf aquo tidak mungkin Pembanding/Penggugat melakukan gugatan. Bahwa ternyata sampai akhir persidangan Pembanding/Penggugat tidak
NG AD
-
dapat menunjukkan akta asli Surat Pernyataan Wakaf aquo adalah fakta yang terungkap di persidangan yang tentu saja menimbulkan keraguan tentang legal standing Pembanding/Penggugat terhadap perkara aquo. Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
tentang
Tergugat IV/ Terbanding IV yaitu PT ABC Beton yang tidak pernah menghadiri persidangan bukanlah disebabkan Terbanding IV/Tergugat IV
PE
II.
telah ingkar menghadiri persidangan dan melepaskan
haknya serta
dianggap mengakui sepenuhnya dali-dalil gugatan Pembanding/Penggugat, tetapi disebabkan kuasa hukum Pembanding/Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan perihal alamat dari PT ABC Beton, pertimbangan hakim tersebut adalah tepat karena kuasa hukum Pembanding/Penggugat cukup leluasa dalam memperbaiki surat gugatannya karena Pembanding/ Penggugatlah yang harus aktif memberikan alamat yang tepat dari Terbanding IV/Tegugat IV dan bukanlah tugas hakim untuk mencari tahu alamat Terbanding IV/Tergugat IV dan ternyata sampai berakhirnya persidangan
Pembanding/Tergugat
tidak
pernah
memperbaiki
surat
gugatan aquo. Demikian juga pendapat Pembanding/Penggugat yang menyatakan bahwa alamat tersebut adalah alamat Hong Seongmin yang berarti telah sampai kealamat yang dituju, Terbanding II/Tergugat II menyanggah bahwa itu juga merupakan ketidak cermatan Pembanding/
ME DA N
- 36 -
Penggugat karena yang digugat adalah PT ABC Beton dan tidak ada nama Hong Seongmin digugat dalam surat gugatan aquo.
III. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara No. 122/Pdt.G/2014/ PN-LP tertanggal 06 Mei 2015 adalah sudah tepat dan tidaklah seperti pendapat Pembanding/ Penggugat yang menyatakan putusan yang dianggap tidak memberikan
GI
keberatannya terhadap
pertimbangan hukum yang benar, membingungkan, tidak memberikan
ING
kepastian hukum dan lain-lain seperti yang dinyatakan dalam Memori Banding aquo.
IV. Bahwa selanjutnya Pembanding/Penggugat juga menyampaikan hal-hal yang dinyatakan sebagai fakta-fakta persidangan dan oleh karena itu
NT
Terbanding II/Tergugat II menyanggah dan membantah karena tidak objektif serta mengandung ketidak benaran antara lain sebagai berikut : 1. Bahwa yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori
ILA
Banding aquo halaman 6 nomor 1 sampai dengan nomor 4 yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan lain-lain tidak ada hubungannya dengan bukti bahwa Pembanding/Penggugat adalah
NG AD
pemilik yang sah atas tanah terperkara aquo. 2. Bahwa
apabila
kepemilikannya
Pembanding/Penggugat
atas
tanah
terperkara
hendak aquo
membuktikan
tidak
lain
harus
membuktikan bahwa Pembanding/Penggugat menguasai tanah aquo secara langsung sejak diserahkan oleh pewakif serta telah di daftar dalam asset Pembanding/Penggugat dan telah pula didaftarkan sesuai
PE
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah serta telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional sesuai Pasal 21 dan Pasal 19 UUPA. 3. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sampai hari terakhir persidangan Pembanding/Penggugat tidak dapat menunjukkan baik akta asli Surat Pernyataan wakaf aquo apalagi hal-hal yang disampaikan Terbanding II/Tergugat II pada nomor 2 diatas. 4. Bahwa pada hakikatnya pengertian wakaf tanah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah berbeda dengan hibah tanah ataupun ganti rugi tanah dimana perbedaannya
adalah
bahwa
wakaf
tanah
harus
ada
tujuan
peruntukannya dan wazir harus melaksanakan sesuai dengan tujuan wakaf dimaksud apakah untuk keperluan ibadah atau keperluan lainnya seperti untuk kepentingan sosial, pendidikan dan lainnya, sedangkan
ME DA N
- 37 -
hibah atau ganti rugi termasuk jual beli tanah maka yang menghibahkan atau mengganti rugikan atau menjual sudah terputus hubungan hukum dengan tanah dimaksud.
5. Bahwa fakta-fakta dipersidangan tidak satupun yang membuktikan bahwa Pembanding/Penggugat yang mengaku sebagai pemilik atau
GI
setidak-tidaknya sebagai nazir menguasai tanah wakaf aquo apalagi menjalankan tujuan wakaf dimaksud.
ING
6. Bahwa yang terbukti dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Selamat Satu, saksi Samsuddin serta saksi Bahrin yang menyatakan tidak mengetahui tanah wakaf aquo adalah tanah wakaf Al Jamiatul Wasliyah hanya mengenal tanah aquo adalah tanah anak yatim dan mereka
NT
dengan yakin menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat tidak pernah terlibat dengan tanah wakaf aquo. Bahwa saksi Bahrin benar ada menyatakan dulu pernah OK Resnan yang mengurus dan menyewakan
ILA
tanah wakaf aquo kepada pihak lain tetapi ketika ditanya oleh Terbanding II/Tergugat II apakah tindakan OK Resnan tersebut atas perintah Pembanding/Tergugat atau atas perintah OK. Abd. Cholik/Wan
NG AD
Kadariah karena OK Resnan adalah kemenakan kandung mereka, saksi Bahrin menyatakan tidak mengetahuinya. 7. Bahwa selanjutnya keterangan saksi-saksi M. Syafri yaitu mantan sekretaris Pengurus Al. Jamiatul Wasliyah cabang Galang yang menyatakan tidak pernah melihat asli Surat Pernyataan Wakaf aquo hanya dengar-dengar saja dan tidak pernah mengetahui adanya
PE
kegiatan Pembanding/Penggugat di tanah terperkara aquo, demikian juga keterangan saksi H. Amir Siahaan yaitu mantan Ketua Al Jamiatul Wasliyah Daerah Deli Serdang juga menyatakan hal yang sama. 8. Bahwa
sangat
jelas
dari
fakta-fakta
di
persidangan
terbukti
Pembanding/Penggugat sengaja atau tidak telah menelantarkan tanah wakaf aquo selama 30 tahun lebih. 9. Bahwa pada fotocopi Surat Pernyataan Wakaf aquo (Bukti P.5) tertera yang menerima wakaf aquo adalah H.M. Husin A. Karim atas nama Majelis Amal dan Sosial PB Al Jamiatul Wasliyah tanpa meyebutkan jabatannya di PB Al jamiatul Wasliyah serta tanpa stempel sebagaimana lazimnya sebuah badan hukum sehingga tidak jelas hubungan hukumnya dengan Pembanding/Penggugat dan selanjutnya sesuai dengan fakta persidangan tanah wakaf aquo tidak terdaftar dalam daftar asset Pembanding/Penggugat dan tidak pernah dilaporkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berarti H.M.Husin A. Karim
ME DA N
- 38 -
menggelapkan dan tidak pernah menyerahkan wakaf aquo kepada PB Al Jamiatul Wasliyah terbukti dengan Pembanding/Penggugat tidak dapat menunjukkan naskah asli Surat Pernyataan Wakaf aquo, maka terbukti telah terjadi penggelapan/penipuan. 10. Bahwa
karena
Surat
Pernyataan
Wakaf
kwalifikasinya
adalah
GI
persetujuan dimana Wan Kadariah dan H.M.Husin A.Karim telah bersetuju untuk menyerahkan tanah wakaf aquo dan H.M.Husin A.Karim
ING
setuju untuk menerima wakaf tersebut atas nama Majelis Amal Sosial Al Jamiatul Wasliyah, dan selanjutnya ternyata H.M.Husin A.Karim tidak menyerahkan kepada Majelis Amal Sosial Al.Jm Wasliyah, oleh karena itu terbuktilah telah terjadi unsur penipuan sebagaimana no.9 diatas
NT
maka menurut Pasal 1328 KUH Perdata sebagaimana bunyinya “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan persetujuan ……….dst”, maka pembatalan wakaf aquo yang dilakukan Terbanding
ILA
I/Tergugat I bersama dengan Terbanding II/Tergugat II bukanlah perbuatan melawan hukum. Bahwa hal ini tidak pernah dibantah oleh Pembanding/Penggugat maka kwalifikasinya adalah pengakuan secara
NG AD
diam-diam.
11. Bahwa Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II pada waktu itu telah berupaya agar niat wakaf dari Wan Kadariah dapat terlaksana dan solusi yang dibuat adalah memindahkan nilai wakaf dimaksud dengan membangun gedung serba guna di Panti Asuhan Putra Putri Yayasan Amal dan Sosial Al Jamiatul Wasliyah Lubuk
PE
Pakam dan telah dilaksanakan dengan bantuan Terbanding III/Tergugat III yang mengganti rugi tanah aquo dengan layak sesuai kondisi pada waktu itu. Hal itu dapat dilihat pada Bukti T.II.3 yaitu Surat Pernyataan Mufakat tanggal 20 Agustus 1999 antara Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II. 12. Bahwa Pembanding/Penggugat tetap ngotot untuk dapat menguasai tanah wakaf aquo dan menyatakan apa yang telah dilakukan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II adalah akal-akalan saja padahal
tidak
menyadari
bahwa
Pembanding/Penggugat
telah
melakukan kesalahan fatal yakni lalai, tidak amanah serta tidak bertanggung jawab serta terdapatnya unsur penggelapan/penipuan atas wakaf aquo dengan menelantarkan tanah wakaf aquo selama 46 tahun lebih sebagaimana telah diuraikan diatas, dan hal ini telah diakui oleh Pembanding/Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 4 No.6 dengan alasan seenaknya bahwa belum mempunyai program di Desa
ME DA N
- 39 -
Kelapa Satu sampai waktu yang belum ditentukan. Jika mengikutkan alasan ini maka entah kapan niat wakaf dari Wan Kadariah dapat terlaksana.
Berdasarkan uraian diatas Pembanding II/Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang
GI
mengadili perkara ini dapat memberikan keputusan sebagai berikut : 1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding secara keseluruhan. Putusan
Pengadilan
Negeri
ING
2. Menguatkan
Lubuk
Pakam
No.
122/Pdt.G/2014/PN-LP tertanggal 06 Mei 2015. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini
NT
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula
ILA
Penggugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan ternyata telah
NG AD
dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II tersebut pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya baik memori banding maupun kontra memori banding dari masing-masing pihak tersebut,
PE
tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 122/Pdt.G/2014/PN.Lbp tanggal 6 Mei 2015, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya Surat Pernyataan wakaf tanah tanggal 21 Juli 1968 dipersidangan dan juga selain dari pada itu masih terdapat pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan perkara aquo yang harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo,
ME DA N
- 40 -
mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak komplit, sebagaimana diatur didalam Ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Dimana terhadap gugatan yang tidak sempurna tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 K/SIP/1976 tertanggal 20 Oktober 1976 dengan tegas disebutkan dalam pertimbangan Hukumnya bahwa
GI
: “Gugatan yang tidak sempurna menurut Ketentuan Hukum Acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk
ING
verklaard)” telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya
NT
sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 122/Pdt.G/2014/PN.Lbp
ILA
tanggal 6 Mei 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap
NG AD
dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan
-
PE
hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini; Mengadili :
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
-
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Lubuk
Pakam
nomor
:
122/Pdt.G/2014/PN.Lbp tanggal 6 Mei 2015, yang dimohonkan banding tersebut; -
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim
Ketua
Majelis,
JANNES
ARITONANG,
SH.MH.
dan
H.
ADE
KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang
ME DA N
- 41 -
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 98/PDT/2016/PT-MDN tanggal 22 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta
GI
RAHMAD PARULIAN, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa
ING
hukumnya;
NT
Hakim - Hakim Anggota,
ttd
ttd
ttd DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.
ILA
1. JANNES ARITONANG, SH.MH.
Hakim Ketua Majelis,
NG AD
2. H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum. Panitera Pengganti,
ttd RAHMAD PARULIAN, SH.MHum.
Perincian Biaya :
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
PE
1. Meterai
Jumlah
Rp. 150.000,-
Untuk salinan sesuai dengan aslinya. WAKIL PANITERA,
HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. NIP. 040043391.
