PENGADILAN TINGGI MEDAN

P U T U S A N

N

NOMOR : 360/PDT/2016/PT MDN.

ED A

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: 1. HISAR

NAPITUPULU

beralamat

di

Lumban

Tonga-Tonga,

Desa

IM

Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, semula sebagai Tergugat-I, selanjutnya disebut Pembanding-I.

GG

2. JAUDIN NAPITUPULU beralamat di Jalan Balige No. 19, Kelurahan Parparean III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, semula sebagai Tergugat-II,

TIN

selanjutnya disebut Pembanding-II. Dalam perkara ini Pembanding-I dan Pembanding-II telah memberikan

kuasa

kepada

Manahan,

S.H.,

Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, berkantor pada “Kantor Hukum Manahan Sembiring, S.H. & Rekan” di

N

Jalan Pasar III Gg. Cempaka Nomor 11 Medan

ILA

Perjuangan, Kode Pos 20237, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal

5

September

2016,

terdaftar

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah register Nomor

193/SK/2016/PN.

BLG

pada

tanggal

18

AD

September 2016, yang sebagai kuasanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut:

NG

Pembanding-I,II. MELAWAN

PE

DAHLAN MANURUNG, beralamat di Lumban Datu, Kelurahan Patane III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edison Simanjuntak, SH dan Anthony Samuel, SH Advokat, berkantor pada Law Office Edison and Associates, beralamat di Jalan Sawah Lunto No. 21 A, Manggarai,

Halaman 1 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

N

tertanggal 30 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan No. BLG,

semula

selanjutnya disebut Terbanding. Pengadilan Tinggi Tersebut:

disebut

Penggugat,

ED A

110/SK/2016/PN.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR :

IM

360/PDT/2016/PT MDN tanggal 24 November 2016 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding.

GG

Telah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10 Agustus 2016.

TIN

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Maret 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 7 Maret 2016 dengan Register perkara No. 17/Pdt.G/2016/PN.BLG, dengan perbaikan

N

gugatan tanggal 26 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

ILA

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris yang bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili “ahli waris lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung” (untuk selanjutnya disebut “Ahli Waris Lainnya”) guna mengurus

AD

permasalahan hukum atas harta peninggalan dari almarhum Raja Josua Manurung yang belum terbagi (boedel waris), yakni berupa “tanah yang berukuran 50 m × 50 m atau seluas 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter

NG

persegi) yang terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Porsea, Desa Parparean II dengan batas-batas. Sebelah Utara: tanah milik R. Junus Napitupulu. Sebelah Timur: Jalan Raya Balige. Sebelah Selatan: tanah milik Urat Sibarani. Sebelah Barat: Jalan

PE

Kuburan” (untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Terperkara), yakni berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 16 Februari 2016 (bukti P-1).

Halaman 2 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

2. Bahwa adapun riwayat Tanah Terperkara dan keturunan dari almarhum

N

Raja Josua Manurung dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut:

ED A

a. Bahwa Tanah Terperkara pada mulanya adalah milik seseorang yang

“bermarga Napitupulu” (nama lengkap almarhum tidak lagi Penggugat kenal), yang kemudian Tanah Terperkara diberikan kepada Putrinya/ “boru Napitupulu” dan Raja Josua Manurung setelah pernikahan mereka.

IM

b. Bahwa setelah Istrinya/ “boru Napitupulu” meninggal tanpa dikaruniai keturunan, kemudian Raja Josua Manurung menikah lagi, yakni dengan Ahut br. Simangunsong. Dalam kehidupan berumah tangga mereka berkediaman di Tanah Terperkara dan dikaruniai dua orang anak laki-

GG

laki, yakni Lamisana Manurung yang lahir pada tahun 1910 dan Dorianus Manurung yang lahir pada tahun 1911.

c. Bahwa kemudian Lamisana Manurung menikah dengan Tiur br. Siahaan dan dikaruniai seorang anak laki-laki, yakni Marhalam Manurung yang

TIN

lahir pada tahun 1932. Selanjutnya Dorianus Manurung menikah dengan S. br. Siregar dan dikaruniai seorang anak laki-laki, yakni Isarael Manurung yang lahir pada tahun 1936, yang mana mereka semua masih tinggal bersama/ serumah di Tanah Terperkara dengan kedua orang

N

tuanya, yakni Raja Josua Manurung dan Ahut br. Simangunsong. d. Bahwa setelah Istrinya/ S. br. Siregar meninggal pada ± tahun 1940,

ILA

kemudian Dorianus Manurung menikah lagi pada ± tahun 1943 dengan wanita yang telah menjanda cerai dari seseorang yang “bermarga Panjaitan”, yakni Loina br. Napitupulu. Kemudian mereka dikaruniai dua orang anak perempuan, yakni Tiarma br. Manurung yang lahir tahun

AD

1944 dan Tiurlan br. Manurung yang lahir tahun 1947, serta seorang anak laki-laki, yakni Oloan Manurung yang lahir tahun 1950.

e. Bahwa setelah Raja Josua Manurung meninggal pada ± tahun 1948 dan

NG

Ahut br. Simangunsong meninggal pada ± tahun 1950, Lamisana Manurung bersama anak-istrinya merantau ke Pematang Siantar. Kemudian setelah meninggal Istrinya/ Tiur br. Siahaan pada ± tahun

PE

1956, Lamisana Manurung menikah lagi, yakni dengan Mariatun br. Siregar dan dikaruniai seorang anak laki-laki, yakni Dahlan Manurung (selaku Penggugat dalam gugatan ini) yang lahir pada tahun 1959.

f. Bahwa pada tahun 1974, dimana Isarael Manurung (anak dari istri pertama Dorianus Manurung) sudah merantau ke Kisaran (± sejak tahun

Halaman 3 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

1956) dan kedua anak perempuan Dorianus Manurung sudah menikah

N

atau dimana yang tinggal di Tanah Terperkara hanya Dorianus Manurung beserta Istrinya/ Loina br. Napitupulu dan anak laki-lakinya/

ED A

Oloan Manurung, mereka pernah menghadapi permasalahan, yakni

dimana seseorang yang bernama Baktiar Napitupulu mengaku-ngaku memiliki Tanah Terperkara dan dengan berbagai cara untuk menguasai Tanah Terperkara, namun keluarga Dorianus Manurung dibantu oleh beberapa

warga

Desa

Parparean

II,

Kec.

Porsea

dalam

IM

memperjuangkan Tanah Terperkara hingga berhasil, yakni salah satunya yang masih dikenal adalah Midian Napitupulu.

g. Bahwa setelah Dorianus Manurung meninggal pada ± tahun 1978 dan

GG

Istrinya/ Loina br. Napitupulu meninggal pada tahun 1984 (bertepatan dengan tahun meninggalnya Lamisana Manurung), hanya Oloan Manurung yang tinggal di Tanah Terperkara. Selanjutnya pada ± tahun 1994, rumah yang sudah dibangun sejak semasa hidup Raja Josua

TIN

Manurung di Tanah Terperkara mengalami musibah kebakaran ketika Oloan Manurung berkunjung ke rumah Marhalam Manurung/ abangnya di Medan. Kemudian oleh karena Penggugat merasa prihatin terhadap Oloan Manurung/ adiknya karena tidak memiliki tempat tinggal lagi,

Terperkara.

N

untuk itu Penggugat membantu membangun kembali rumah di Tanah

ILA

h. Bahwa pada tahun 1996, Penggugat bersama Marhalam Manurung, Isarael Manurung, dan Oloan Manurung berupaya untuk mengesahkan Tanah Terperkara yang merupakan Tanah Hak Milik Perorangan Adat,

AD

yakni sebagai berikut.

1) Upaya pertama kali, yakni menghadap Tumpak Napitupulu selaku Kepala Desa Parparean II, dengan hasil berupa arahan agar

NG

menghadap Kecamatan Porsea guna dilakukan Pengumuman. Pengumuman terlaksana oleh Kecamatan Porsea selama 14 hari, yakni

sebagaimana

Surat

Pengumuman

No:

593/1145/1996

PE

tertanggal 1 Agustus 1996 oleh Kecamatan Porsea (Bukti P-2).

2) Upaya selanjutnya setelah Pengumuman tersebut, yakni kembali menghadap Kepala Desa Parparean II, dan selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan No:100/52/2015/1996 tertanggal 14 Agustus 1996 oleh Kepala Desa Parparean II (Bukti P-3).

Halaman 4 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

3) Upaya selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa

N

Parparean II tersebut, yakni membuat Surat Keterangan Hak Milik di bawah tangan yang bermaterai dan bertandatangan tertanggal 16

ED A

Agustus 1996 dengan “disaksikan” oleh Midian Napitupulu dan

Marbun Napitupulu serta “diketahui” oleh Kepala Desa Parparean II (Bukti P-4).

4) Upaya terakhir, yakni menghadap Notaris Julitri Roriana, S.H. untuk membuat Pernyataan Perpindahan Hak Milik dengan berdasarkan

IM

surat-surat tersebut diatas, yakni sebagaimana Akta No. 9 tertanggal 16 Agustus 1996 oleh Notaris Julitri Roriana, S.H. (Bukti P-5). i. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2000, Marhalam Manurung yang

GG

meninggal di kediamannya di Medan dibawa ke Porsea dan dikuburkan di Tanah Terperkara, selanjutnya Dinar br. Marpaung/ istri Penggugat meninggal pada tanggal 17 Agustus 2004 yang juga dikuburkan di Tanah Terperkara, dimana Oloan Manurung masih tetap bertempat tinggal di

TIN

Tanah Terperkara hingga meninggal pada tanggal 30 Desember 2011, yang juga dikuburkan di Tanah Terperkara. Kemudian Isarael Manurung meninggal tanpa keturunan pada tanggal 9 April 2013 dan dikuburkan di Panca Arga/Kab. Asahan.

N

3. Bahwa berdasarkan uraian “riwayat Tanah Terperkara dan keturunan dari

ILA

almarhum Raja Josua Manurung” sebagaimana dipaparkan dalam angka 2 posita gugatan Penggugat tersebut di atas sudah secara jelas dan terang mengenai fakta penguasaan Tanah Terperkara secara turun temurun yang menunjukan bahwa Penggugat dan Ahli Waris Lainnya merupakan pihak

AD

pemilik Tanah Terperkara yang merupakan boedel warisan dari almarhum Raja Joshua Manurung, serta ditambah dengan fakta bahwa rumah maupun kuburan dari almarhum Oloan Manurung serta kuburan almarhum Marhalam

NG

Manurung, dan kuburan almarhum Istri Penggugat, hingga kini masih di Tanah Terperkara, yakni dibuktikan dengan bukti foto terakhir pada Juli 2015 (Bukti P-6).

4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan

PE

bukti-bukti kepemilikan/ hak atas Tanah Terperkara Penggugat dan Ahli Waris Lainnya yang merupakan boedel warisan dari almarhum Raja Josua Manurung, yang mana merupakan hasil dari upaya pengesahan Tanah Hak Milik Perorangan Adat sebagaimana dipaparkan dalam angka 2 huruf h

Halaman 5 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

posita gugatan Penggugat tersebut di atas, untuk itu akan Penggugat

N

uraikan sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Thn 1997 tentang Pendaftaran Tanah berikut Penjelasannya sebagaimana TLNRI 3696 (selanjutnya

ED A

disebut “PP 24/1997 berikut Penjelasannya”) dan Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala BPN No. 3 Thn 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 (selanjutnya disebut “PMNA 3/1997”).

IM

5. Bahwa menurut pasal 24 PP 24/1997 berikut Penjelasannya, yakni pada pokoknya untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan bersangkutan

yang

kadar

kebenarannya

GG

yang

oleh

kepala

kantor

pertanahan dianggap cukup untuk mendaftar hak. Bukti-bukti yang dimiliki Penggugat dan Ahli Waris Lainnya, yakni sebagai berikut.

TIN

a. Surat Keterangan Hak Milik dibawah tangan yang bermaterai dan bertandatangan tertanggal 16 Agustus 1996 yang dibuat oleh Penggugat

bersama

Marhalam

Manurung

(almarhum),

Isarael

Manurung (almarhum), dan Oloan Manurung (almarhum) dengan “disaksikan” oleh Midian Napitupulu (almarhum) dan Marbun Napitupulu

N

(almarhum) serta “diketahui” oleh Tumpak Napitupulu selaku Kepala

ILA

Desa Parparean II, Kecamatan Porsea. Bahwa surat tersebut adalah salah satu alat bukti tertulis Penggugat dan Ahli Waris Lainnya atas Tanah Terperkara, yakni sebagaimana

AD

Penjelasan pasal 24 ayat 1 huruf (f) PP 24/1997 serta pasal 76 ayat 1 huruf (g) PMNA 3/1997: “akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan

yang

dibuat

sebelum

berlakunya

Peraturan

NG

Pemerintah ini”. Kemudian Penggugat bersama Marhalam Manurung (almarhum), Isarael Manurung (almarhum) dan Oloan Manurung (almarhum)

PE

membuat Pernyataan Perpindahan Hak Milik sebagaimana Akta No. 9 tanggal 16 Agustus 1996 oleh Notaris Julitri Roriana, S.H.

b. Keterangan Saksi yang diberikan oleh Midian Napitupulu (almarhum) dan Marbun Napitupulu (almarhum) selaku Pengetua adat setempat dan/atau setidak-tidaknya selaku orang yang dituakan karena telah Halaman 6 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

lama bertempat tinggal di Desa Parparean II atau di lingkungan Tanah

N

Terperkara.

ED A

- Menurut Penjelasan pasal 24 ayat 1 paragraf kedua dan ketiga PP 24/1997 serta pasal 76 ayat 2 PMNA 3/1997. bahwa pada pokoknya pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi

dengan

pernyataan yang

bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-

IM

kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai

derajat kedua, baik dalam kekerabatan

vertikal maupun horizontal, yang

menyatakan bahwa yang

GG

bersangkutan benar pemilik bidang tanah tersebut.

- Kemudian saksi yang dimaksud juga menurut Penjelasan pasal 24 ayat 1 paragraf ketiga PP 24/1997 jo pasal 76 ayat 2 dan ayat 3 huruf b PMNA 3/1997. bahwa saksi tersebut di atas dikatakan

TIN

“cakap bersaksi” karena tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Ahli Waris Lainnya sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, dan mengetahui kepemilikan tersebut karena sudah dianggap sebagai

N

pengetua adat dan/atau sudah lama bertempat tinggal di desa letak

ILA

tanah tersebut.

6. Bahwa sebagai dasar yang memperkuat bukti-bukti yang dimiliki Penggugat dan Ahli Waris Lainnya atas Tanah Terperkara yang merupakan boedel warisan dari almarhum Raja Josua Manurung sebagaimana dipaparkan di

AD

atas adalah dengan adanya Surat Pengumuman No: 593/1145/1996 tertanggal 1 Agustus 1996 oleh R. Situmorang, BA selaku Sekwilcam a.n Camat Porsea, yang mana dari Surat Pengumuman Kecamatan Porsea

NG

selama 14 hari atau sejak tanggal 1 Agustus 1996 – 14 Agustus 1996 yang pada faktanya “tidak ada satupun pihak yang keberatan”. Kemudian atas Pengumuman tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Desa

PE

Parparean II melalui Surat Keterangan No: 100/ 52/ 2015/ 1996 tertanggal 14 Agustus 1996 oleh Tumpak Napitupulu selaku Kepala Desa Parparean II, yang isi suratnya, yakni: “Marhalam Manurung dibenarkan mempunyai sebidang tanah di desa Parparean II yang terletak di Jl. Protokol Balige, dan nama tersebut diatas Halaman 7 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

telah membuat surat pengumuman ditempat yang terang dari tgl 1 Agustus

N

1996, sampai sekarang ternyata tidak ada keberatan. surat keterangan ini diberikan kepadanya adalah untuk mengambil/melengkapi surat-suratnya,

ED A

dari Kantor Camat Porsea”.

7. Bahwa berdasarkan uraian PP 24/1997 berikut Penjelasannya dan PMNA 3/1997 sehubungan dengan bukti “Surat Keterangan Hak Milik di bawah tangan yang bermaterai dan bertandatangan tertanggal 16 Agustus 1996” dan yang dikukuhkan dalam “Akta Pernyataan Perpindahan Hak Milik No. 9

IM

tertanggal 16 Agustus 1996 oleh Notaris Julitri Roriana, S.H.”, serta dikuatkan dengan adanya “Surat Keterangan No: 100/52/2015/1996 tertanggal 14 Agustus 1996 oleh Kepala Desa Parparean II” dan “Surat Pengumuman No: 593/1145/1996 tertanggal 1 Agustus 1996” oleh

GG

Kecamatan Porsea, yang dimiliki dari hasil upaya Penggugat dan Ahli Waris Lainnya dalam mengesahkan Tanah Terperkara, oleh karena itu secara hukum Penggugat dan Ahli Waris Lainnya memiliki bukti-bukti kepemilikan/

TIN

hak atas Tanah Terperkara yang merupakan boedel warisan dari almarhum Raja Josua Manurung yang berasal dari konversi hak-hak lama. 8. Bahwa dengan kata lain, berdasarkan fakta penguasaan Tanah Terperkara secara turun temurun sebagaimana yang telah dipaparkan dalam angka 2 posita gugatan Penggugat tersebut di atas serta bukti-bukti kepemilikan/ hak

N

atas Tanah Terperkara yang berasal dari konversi hak-hak lama sebagaimana juga telah dipaparkan dalam angka 5 dan 6 posita gugatan

ILA

Penggugat tersebut di atas, menunjukan bahwa “Tanah Terperkara secara sah dan meyakinkan adalah milik Penggugat dan Ahli Waris Lainnya yang merupakan boedel warisan dari almarhum Raja Josua Manurung yang

AD

belum terbagi”.

9. Bahwa pada bulan Januari 2008, setelah Penggugat dan Ahli Waris Lainnya memahami pentingnya pendaftaran tanah dan dengan pertimbangan pada saat itu telah memiliki cukup uang untuk mempersiapkan segala biaya yang

NG

timbul dalam proses pendaftaran Tanah Terperkara, selanjutnya Penggugat selaku salah satu ahli waris dan mewakili Ahli Waris Lainnya berupaya melakukan “Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali” di Kantor Pertanahan

PE

Toba Samosir”.

10. Bahwa ketika Penggugat baru saja berupaya untuk memenuhi persyaratan awal “Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali”, tiba-tiba Tergugat I “mengaku-ngaku” memiliki Tanah Terperkara baik secara lisan maupun tersurat ke berbagai instansi pemerintah, dan pada akhirnya membuat Halaman 8 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

upaya Penggugat tersebut menjadi tidak terlaksana dan hingga berlanjut

N

pada beberapa kali pertemuan yang difasilitasi Kecamatan Porsea pada bulan Januari 2008 itu juga berdasarkan aduan lisan dan/atau tersurat dari

ED A

Tergugat I tersebut.

11. Bahwa pada beberapa kali pertemuan di Kantor Kecamatan Porsea sebagaimana tersebut dalam angka 10 posita gugatan Penggugat tersebut di atas, faktanya dalam setiap pertemuan tersebut Penggugat selalu dapat menjelaskan riwayat Tanah Terperkara yang diwariskan secara turun

IM

temurun berikut bukti-bukti kepemilikan/ Hak atas Tanah Terperkara yang masih merupakan boedel warisan dari almarhum Raja Josua Manurung yang berasal dari konversi hak-hak lama sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dan sebaliknya Tergugat I tidak pernah dapat

GG

menunjukan bukti hak apapun secara hukum atas Tanah Terperkara. 12. Bahwa kemudian setelah dari pertemuan di Kantor Kecamatan Porsea sebagaimana tersebut dalam angka 10 posita gugatan Penggugat tersebut

TIN

di atas, masih pada bulan Januari 2008 itu juga Tergugat I mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya secara melawan hukum, yakni di Tanah Terperkara telah diusahai tanpa hak dengan menanam tanaman ubi-ubian, jagung, palawijaya, pohon pisang, dan/atau tanaman keras lainnya, yang mana perbuatan Tergugat I tersebut “diakui sendiri secara

N

tegas melalui suratnya”, yakni sebagaimana surat tertanggal 27 maret 2008 yang diajukan ke Kantor Pertanahan Toba Samosir” (Bukti P-7).

ILA

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam angka 12 posita gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan “Laporan Tindak Pidana Perampasan Hak dan Pengerusakan yang terjadi

AD

pada Januari 2008”, dengan Laporan Polisi No.Pol: LP/68/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 ke Polres Toba Samosir, sebagaimana bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/ 35/ III/ 2008/ SPK tanggal 24 Maret 2008 (Bukti P-8), namun ironisnya belum ada tindak lanjut atas Laporan

NG

Polisi tersebut.

14. Bahwa kemudian Penggugat ketahui ternyata Tergugat II telah mengusahai Tanah Terperkara sejak setelah meninggalnya almarhum Oloan Manurung

PE

atau setidak-tidaknya sejak tahun 2012, oleh sebab itu kemudian Penggugat dengan itikad baik mengimbau dan melarang perbuatan Tergugat II di Tanah Terperkara, namun Tergugat II masih tetap melakukan Perbuatan tersebut (bahkan hingga gugatan ini dibuat), yakni dengan alasan yang

Halaman 9 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

menurut keterangannya “bahwa telah mendapat persetujuan dari Tergugat

N

I”. 15. Bahwa kemudian beberapa kali Penggugat dan Ahli Waris Lainnya

merawat

kuburan

almarhum

Marhalam

ED A

berupaya untuk memanfaatkan dan merawat Tanah Terperkara, khususnya Manurung,

almarhum

Istri

Penggugat, dan almarhum Oloan Manurung, namun selalu mendapat perlawanan dari Tergugat I, dan oleh karena itu Penggugat dan Ahli Waris Lainnya berusaha menghindari guna mencegah akibat yang justru

dengan nilai hukum.

IM

memperburuk keadaan, dan lebih cenderung melakukan upaya yang sesuai

16. Bahwa sejak peristiwa-peristiwa tersebut di atas hingga saat sebelum gugatan

ini

dibuat,

Penggugat

dan

Ahli

Waris

Lainnya

tetap

GG

memperjuangkan hak atas Tanah Terperkara yakni dengan melakukan upaya-upaya yang sesuai/ tidak bertentangan dengan nilai hukum, baik berkoordinasi

dengan

kepolisian,

Kantor

Pertanahan,

dan

Instansi

TIN

pemerintah, khususnya Kecamatan Porsea dan Kepala Desa Parparean II, yang mana memang ironisnya tidak memiliki hasil apapun. 17. Bahwa dapat Penggugat jelaskan, Penggugat selaku ahli waris dan mewakili Ahli Waris Lainnya, tetap berjuang atas Tanah Terperkara, yang kali ini

N

dengan mekanisme dan hasil secara tertulis, yakni sbb: a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Parparean II baik secara

ILA

tertulis dengan Surat No. 3/LOE&A/ASP/VI/15 tertanggal 29 Juni 2015 Perihal Permohonan untuk Kelengkapan Pendaftaran Tanah (Bukti P-9) dan Surat No. 4/LOE&A/ASP/VII/15 tertanggal 13 Juli 2015 Perihal Permohonan Kedua untuk Kelengkapan Pendaftaran Tanah (Bukti P-10)

AD

maupun secara lisan, namun tidak memiliki hasil oleh karena alasan yang menjadi pertimbangan Kepala Desa Parparean II tersebut yang dapat kami kutip dari keterangannya sebagai berikut, “bahwa Tanah

NG

Terperkara ada pihak yang merasa memiliki juga/ berhak dan terlebih diusahai, jadi harap selesaikan secara hukum terlebih dahulu”.

b. Bahwa

mengingat

upaya

Penggugat

dalam

Permohonan

untuk

PE

Kelengkapan Pendaftaran Tanah Terperkara melalui Kepala Desa Parparean II tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat kembali berupaya dengan mengajukan Permohonan kepada Camat Porsea melalui Surat No. 5/LOE&A/ASP/VII/15 tertanggal 15 Juli 2015 Perihal Permohonan Kelengkapan Pendaftaran Tanah ( Bukti P-11 ),

yang

kemudian

Halaman 10 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

ditanggapi oleh Camat Porsea melalui Surat No. 100/514/Pem./2015

ED A

Di Desa Parparean II pada tanggal 27 Juli 2015 (Bukti P-12).

N

tertanggal 24 Juli 2015 Perihal Undangan Penyelesaian Masalah Tanah

c. Bahwa melalui pertemuan di Kecamatan Porsea pada tanggal 27 Juli 2015 yang dipimpin oleh Camat Porsea dengan dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat I serta beberapa saksi-saksi, meskipun tetap tidak memiliki hasil sehubungan dengan permohonan Penggugat, namun yang

kembali

ditunjukan

berdasarkan

“notulensi

rapat”

IM

fakta

sebagaimana “Surat Camat Porsea dengan No. 100/522/Pem./2015 tertanggal 29 Juli 2015 Perihal Penyampaian Notulen/ Hasil Rapat Masalah Tanah di Desa Parparean II” (Bukti P-13), yakni pada pokoknya

GG

sebagai berikut:

bahwa Penggugat dapat menjelaskan riwayat Tanah Terperkara yang diwariskan secara turun temurun berikut bukti-bukti kepemilikan/ hak

TIN

atas Tanah Terperkara yang merupakan boedel warisan dari almarhum Raja Josua Manurung yang berasal dari konversi hak-hak lama sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dan sebaliknya Tergugat I tetap telah dapat menunjukan bukti hak apapun atas Tanah Terperkara selain cerita riwayat tanah yang menurut Penggugat hanya “sebuah

N

cerita”.

ILA

d. Bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir dengan Surat No. 6/LOE&A/ASP/VII/15 tertanggal 13 Juli 2015 (diterima pada tanggal 20 juli 2015) Perihal Permohonan Pendaftaran Tanah (Bukti P-14), yang

AD

kemudian ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir melalui Surat No.251/600-12.12/VIII/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 Perihal Undangan Rapat pada tanggal 13 Agustus 2015 (Bukti P-15).

NG

e. Bahwa melalui Pertemuan di Kantor Pertanahan Toba Samosir pada tanggal 13 Agustus 2015 yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir dengan dihadiri oleh Penggugat, Sekretaris Camat

PE

Porsea, Kepala Seksi Bidang Pemerintahan Kecamatan Porsea serta Kepala Desa Parparean II, yang mana berdasarkan “notulensi rapat” sebagaimana “Surat Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir dengan No. 277/600-12.12/IX/2015 tertanggal 3 September 2015 Perihal Hasil Pertemuan antara Pihak Dahlan Manurung, Kepala Desa Parparean II, dan Pihak Kecamatan Porsea yang difasilitasi oleh Pihak Kantor Halaman 11 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (Bukti P-16), yang pada

N

pokoknya, yakni:

ED A

bahwa “alas hak yang dimiliki pihak Dahlan Manurung telah memenuhi

kriteria sebagai alat pembuktian dalam rangka pendaftaran tanah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya, akan tetapi untuk melakukan pendaftaran tanah, kepada pihak yang

menguasai tanahnya secara fisik”.

IM

bermohon, selain data-data yuridis atas tanah tersebut, juga harus

f. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015 Penggugat berupaya untuk menghadap ke Polres Toba Samosir guna menindaklanjuti Laporan

GG

Polisi sebagaimana dalam angka 13 posita gugatan Penggugat tersebut di atas, namun mengingat Penyidik perkara tersebut telah pindah tugas dan oleh karena anggota polisi pada saat itu menerima kami kurang mengetahui mengenai duduk perkara Laporan Polisi tersebut, untuk itu

TIN

atas saran anggota polisi tersebut kami mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Resort Toba Samosir guna menindaklanjuti Laporan Polisi tersebut, untuk itu kami mengirimkan surat tersebut, yakni dengan Surat No. 9/LOE&A/ASP/IX/15 tertanggal 3 September 2015. (Bukti P-

N

17)

ILA

18. Bahwa Penggugat tetap dengan itikad baik telah mengingatkan (somasi) atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan Ahli Waris Lainnya, yakni kepada Tergugat I melalui surat No. 10/LOE&A/ASP/IX/15 tanggal 21

AD

September 2015 (Bukti P-18) dan kepada Tergugat II melalui surat No. 11/LOE&A/ASP/IX/15 tanggal 21 September 2015 (Bukti P-19), namun hingga gugatan ini dibuat Tergugat I dan Tergugat II tidak juga

NG

mengindahkan atau menanggapi surat tersebut. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN II

PE

19. Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. “Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Halaman 12 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

Ahli hukum, J. Satrio, dalam bukunya Hukum Perikatan Yang Lahir Dari

N

Undang-Undang Bagian Kedua, penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 1992, menyatakan bahwa “unsur-unsur perbuatan yang dapat

1) adanya suatu perbuatan.

ED A

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah:

2) Perbuatan tersebut melawan hukum, dapat berupa: a) bertentangan (melanggar) hak orang lain,

IM

b) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, c) bertentangan dengan kesusilaan.

d) bertentangan dengan kepentingan Umum.

4) adanya kerugian.

GG

3) adanya kesalahan dari pihak pelaku.

5) adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum itu

TIN

dengan kerugian yang timbul”.

20. Bahwa dari uraian fakta-fakta atas perbuatan Tergugat I yang tanpa dasar hukum yang jelas “mengaku-ngaku” memiliki Tanah Terperkara baik secara lisan maupun tersurat ke berbagai instansi pemerintah dan secara melawan hukum

mengusahai

Tanah

Terperkara

dengan

menanam tanaman

N

sebagaimana tersebut dalam angka 10 dan 12 posita gugatan Penggugat tersebut di atas, yang berdampak pada terhalangnya hak Penggugat dan

ILA

Ahli Waris Lainnya atas Tanah Terperkara yang merupakan boedel warisan dari almarhum Raja Josua Manurung untuk dilakukan Pendaftaran Tanah ke Kantor Pertanahan serta atas Perbuatan Tergugat I yang menghalang-

AD

halangi Penggugat dan Ahli Waris Lainnya untuk memanfaatkan Tanah Terperkara berikut merawat kuburan keluarga Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 15 posita gugatan Penggugat tersebut di atas. Kemudian atas perbuatan Tergugat II yang hingga saat gugatan ini dibuat

NG

masih mengusahai Tanah Terperkara dengan alasan yang menurut keterangannya “telah mendapat persetujuan dari Tergugat I, yakni sebagaimana tersebut dalam angka 14 posita gugatan Penggugat tersebut

PE

di atas”. Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat I dan

Tergugat

II

merupakan

Perbuatan

Melawan

Hukum

(onrechtmatigedaad) yang dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang sangat merugikan Penggugat dan Ahli Waris Lainnya

Halaman 13 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

selaku pihak yang berhak atas boedel warisan dari almarhum Raja Josua

N

Manurung.

ED A

TENTANG KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DAN II

21. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat dan Ahli Waris Lainnya selaku pihak yang berhak

IM

atas boedel warisan dari almarhum Raja Josua Manurung, yakni dengan perincian sebagai berikut.

GG

a. Bahwa kerugian materiil yang timbul atas segala biaya atau perongkosan yang secara nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat dan Ahli Waris Lainnya selama berupaya melakukan pendaftaran tanah (setidaknya sudah 2 kali gagal) serta kerugian berupa kehilangan keuntungan yang

TIN

timbul akibat Tanah Terperkara diusahai/dimanfaatkan tanpa hak secara melawan hukum untuk menanam tanaman sejak januari 2008 hingga saat gugatan ini dibuat atau selama 8 tahun atau ± 24 kali panen. Sehingga kerugian secara materiil apabila diakumulasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

N

b. Bahwa Penggugat dan Ahli Waris Lainnya telah mengalami kerugian immateriil akibat terhalangnya hak untuk merawat Tanah Terperkara,

ILA

khususnya merawat dan bahkan berjiarah ke kuburan keluarga Penggugat dan Ahli Waris Lainnya di Tanah Terperkara yang sudah tidak terurus, yang sudah pasti membuat tekanan batin, oleh karena itu dinilai

dengan

penggantian

uang

adalah

sebesar

Rp.

AD

apabila

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige cq.

NG

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dan Ahli

PE

Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung.

22. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat dan Ahli Waris Lainnya atas Tanah Terperkara yang merupakan boedel warisan almarhum Raja Josua Manurung yang belum dibagikan kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya,

Halaman 14 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige cq.

N

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau orang/pihak lain siapapun itu yang

ED A

memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menyerahkan Tanah Terperkara berikut segala sesuatu yang ada di atas Tanah Terperkara dalam keadaan baik kepada Penggugat dan Ahli Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung sejak putusan berkekuatan hukum

IM

tetap.

23. Bahwa untuk menjamin isi putusan ini nantinya dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

GG

menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atas setiap kelalaian melaksanakan isi Putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat dan Ahli Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung sejak putusan

TIN

berkekuatan hukum tetap (dwangsom).

24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan telah dapat terbantahkan kebenarannya sehingga memenuhi pasal 180 HIR maupun angka 4 huruf a Sema No. 3 tahun 2000, oleh

N

karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan

ILA

yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun masih ada upaya verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Vooraad).

AD

DALAM PROVISI:

Bahwa Penggugat dan Ahli Waris Lainnya sangat khawatir atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II, terlebih pada faktanya hingga gugatan ini dibuat Tergugat I dan/atau Tergugat II masih mengusahai Tanah

NG

Terperkara, maka untuk menjamin hak-hak Penggugat dan Ahli Waris Lainnya, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dalam provisi

PE

yang menyatakan agar Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menghentikan segala kegiatan apapun di Tanah Terperkara hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Halaman 15 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diuraikan diatas, Penggugat

DALAM PROVISI:

ED A

dan memutus perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut:

N

mohon kiranya Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan Penggugat, agar Tergugat I dan/atau Tergugat II menghentikan segala kegiatan apapun di Tanah

IM

Terperkara hingga putusan berkekuatan hukum tetap. DALAM POKOK PERKARA:

GG

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tanah Terperkara, yaitu tanah berukuran 50 m × 50 m atau seluas 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter

TIN

persegi) yang terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Porsea, Desa Parparean II, dengan batas-batas. Sebelah Utara: tanah milik R. Junus Napitupulu. Sebelah Timur: Jalan Raya Balige.

N

Sebelah Selatan: tanah milik Urat Sibarani. Sebelah Barat: Jalan Kuburan.

ILA

adalah milik Penggugat dan Ahli Waris Lainnya yang merupakan boedel warisan dari almarhum Raja Josua Manurung yang belum terbagi. 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan

AD

Hukum.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dan Ahli Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta

NG

rupiah), yakni dengan perincian sebagai berikut. a. Bahwa kerugian materiil yang timbul atas segala biaya atau perongkosan

PE

yang secara nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat dan Ahli Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung selama berupaya melakukan pendaftaran tanah (setidaknya sudah 2 kali gagal) serta kerugian berupa kehilangan keuntungan yang timbul akibat Tanah Terperkara diusahai/dimanfaatkan tanpa hak secara melawan hukum

Halaman 16 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

untuk menanam tanaman sejak januari 2008 hingga saat gugatan ini

N

dibuat atau selama 8 tahun atau ± 24 kali panen. Sehingga kerugian secara materiil apabila diakumulasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

ED A

juta rupiah).

b. Bahwa Penggugat dan Ahli Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung telah mengalami kerugian immateriil akibat terhalangnya hak untuk merawat Tanah Terperkara, khususnya merawat dan bahkan

IM

berjiarah ke kuburan keluarga Penggugat dan Ahli Waris Lainnya di Tanah Terperkara yang sudah tidak terurus, yang sudah pasti membuat tekanan batin, oleh karena itu apabila dinilai dengan penggantian uang

GG

adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau orang/ pihak lain siapapun itu yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menyerahkan Tanah Terperkara berikut segala sesuatu yang ada di

TIN

atas Tanah Terperkara dalam keadaan baik kepada Penggugat dan Ahli Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atas setiap kelalaian melaksanakan isi Putusan

N

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat dan

ILA

Ahli Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (dwangsom). 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun masih ada upaya verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij

AD

Vooraad).

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

NG

Subsidair:

Apabila Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, untuk itu Penggugat

PE

mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I

mengajukan seperti tersebut dalam jawabannya tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut: Halaman 17 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

Menanggapi dari surat atau pernyataan penggugat pihak Dahlan

N

Manurung surat yang bertanggal 07 Maret 2016 terhadap pihak Polin Napitupulu ( anak: Hisar Napitupulu, Rencus Napitupulu) sengketa tanah yang menyatakan

ED A

sebagai hak milik dan pihak Dahian Manurung dan setelah pihak polin

Napitupulu mencermati pengaduan Pihak Dahlan Manurung tidak beda dengan surat pada 01 Oktober 2015.

Dengan ini Pihak Polin Napitupulu yang di lirnpahkan kepada

IM

keturunannya yaitu Hisar Napitupulu, Rencus Napitupulu, menyatakan sejelasjelasnya bahwa Pihak penggugat tidak mengetahui History atau sejarah yang dipersengketakan sebidang tanah oleh Pihak Dahlan Manurun terhadap pihak Polin Napitupulu (anak Hisar Napitupulu, Rencus Napitupulu) dan atau yang

GG

disimpulkan pihak Dahlan Manurung tidak ada bukti yang jelas atau saksi pendukungnya. Jika ada pendukungnya seperti Surat Jual beli tanah atau surat warisan yang diserahkan ke Pihak Dahlan Manurung dengan bermeterai, kami

TIN

pihak Polin Napitupulu sudah dijelaskan pada Bulan 01 Oktober 2015. Dari Sejarah yang diklim Pihak Dahlan Manurung supaya lebih jelas dan pasti, kami jelaskan kembali semasa hidup Orang tua karni (anak Hisar Napitupulu, Rencus Napitupulu) yaitu Polin Napitupulu, mempunyai saudari 6 perempuan dan yang bernama Loina br Napitupulu adalah no:4, dan Loina br

N

Napitupulu menikah dengan Marga Panjaitan dan dikarunia 1 (satu ) anak dan

ILA

diberi nama Pauder dan anaknya tersebut rneninggal rnasih kecil, tidak berapa lama Namboru atau Loina br Napitupulu cerai setelah meninggalnya anak mereka, Setelah larna Namboru (Loina br Napitupulu) kami menjanda.

AD

Kemudian Namboru rnenikah dengan Darianus Manurung, dengan bertempat tinggal di Sibolga sebelunmya bekerja di daerah Sibolga dan pernikahan Amang Boru dan Namboru rnempunyai keturunan yaitu: 1. Tairma Br Manurung.

NG

2. OloanManurung.

3. Tiurma br Manurung. Dikarena tidak bekerja lagi amang Boru (Darianus Manurung) Kami di Sibolga

PE

maka kembali ke Toba dan tinggal diLumban Tonga-tonga. Dengan niat baik dan Orang tua kami Polin Napitupulu untuk saudarinya Loina br Napitupulu diberikan sebidang tanah untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal dan tidak untuk miliknya hanya dipergunakan atau hak pakai ”hak guna

Halaman 18 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

bukan hak milik sekali lagi bukan hak milik. Dan diperbolehkan mendirikan

N

rumah tempat tinggal Loina br Napitupulu dan suarninya Dorianus Manurung. Selarna perbaikan Rumah Amang Born iNamboru yang dikerjakan oleh Viktor Jaudin

Napitupulu

dan

beberapa

orang

mendirikan rumah tersebut dengan tanpa digaji/diupah.

membantu

untuk

ED A

Butar-butar,

Setelah Dorianus manurung dari suami Loina br Napitupulu meninggal dunia sekitar tahun 1977, dan Loina br Napitupulu rneninggal dunia sekitar tahun

IM

1978, maka sepeninggal Amang Boru dan Namboru (Dorianus Manurung / Loina br Napitupulu), tanah dan rurnah tersebut masih ditempati Oloan Manurung yaitu anak Arnang Boru dan Namboru. Sebagian tanah yang kosong kembali dikelolah Pihak Polin Napitupulu dengan tanarnan palawijau. Tahun

GG

1981 Orang tua karni meninggal dunia. tanah tersebut tetap kami kelolah dengan tanaman palawijau. Dan History tanah yang diklim pihak Dahian Manurung tidak ada hubungannya dengan pihak Dahlan Manurung, dan Silsilah Dahlan Manurung tidak ada hubungan daerah yang dipersengketan.Sebagai

TIN

singkat sejarah.

Menanggapi Surat pertanggal 07 Maret 2016.

Dari surat yang bertanggal 01 Oktober 2015 dihal.2 no.3a yang tertulis “bahwa

tanah tersebut mulanva

N

-

adalah milik seseorang

rnarga

Napitupulu” dan di surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.2 no.2a

ILA

yang tertulis bahwa tanah tersebut rnulanya adalah milik seseorang marga Napitupulu”, dan kitupan diatas jelas-jelas punya marga Napitupulu. Dan ini sudah diakui pihak Dahlan Manurung, dan tidak ada

-

AD

diadat batak Tanah darat diberikan kepada pihak boru. Dari hal.2 no2a. tertulis “Raja Josua Manurung meninggal pada tahun 1948” dan tidak dijelaskan kemana dan dirnana dikeburnikan.

-

Dari surat yang bertanggal 01 Oktober 2015 dihal.2 no.3e yang tertulis

NG

“Dorianus Manurung rnenikah lagi pada tahun ± 1943 dengan seorang wanita yang bernama Juliana Napitupulu yang telah menjanda cerai dan seseorang bermarga Panjaitan”, sedangkan di surat yang bertanggal 07

PE

Maret 2016 dihal.2 No.2d yang tertulis kernudian Dorianus Manurung rnenikah lagi pada tahun ± 1943 dengan wanita yang telah menjanda cerai dan seseorang yang bermarga panjaitan yaitu Loina Napitupulu.”, dan kedua surat tersebut jelas-jelas sangat berbeda antara narna Juliana Napitupulu dan Loina Napitupulu yang mana sebenarnya istri dan Halaman 19 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

Dorianus Manurung atau masih ada istri lain. Juliana Napitupulu (surat

N

yang bertanggal 01 Oktober 2015) dan Loina Napitupulu (surat yang bertanggal 07 Maret 2016). Sedangkan Dorianus Manurung mempunyai

Dahian Manurung hanya mengarang cerita. -

ED A

istri Loina Napitupulu adalah Namboru kami sendiri. Dan sini Pihak

Dari surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.3 No.2f yang tertulis Yakni dimana seseorang yang bernama Baktiar Napitupulu mengakungaku merniliki Tanah Terperkara dan dengan berbagai cara untuk

IM

menguasa Tanah Terperkara Namun Keluarga Dorianus Manurung dibantu oleh beberapa warga desa parparean II, Kec.Porsea dalam mernperjuangkan tanah Terperkara hingga berhasil, yakni salah satu yang masih dikenal adalah Midian Napitupulu” dan kutipan diatas apakah

GG

Dahlan Manurung mengenal Baktiar Napitupulu, kutipan diatas tidak ada hubungannya dengan Pihak Polin Napitupulu, permasalahan Baktiar Napitupulu dengan Pihak Dahlan Manurung jangan dibawa-bawa kepihak

TIN

Polin Napitupulu sekali lagi masalah antara Baktiar Napitupulu dengan Pihak Dahlan Manurung tidak ada hubungannya dengan Pihak Polin Napitupulu. Pihak Dahlan Manurung apakah bisa membedakan yang mana Baktiar Napitupulu dan yang mana Pihak Polin Napitupulu sewaktu itu?. tolong dijawab jangan mengarang.

Dari surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.3 No.2h yang tertulis

N

-

“Bahwa pada tahun 1996, penggugat bersama Marhalam Manurung ,

ILA

Isarael Manurung dan Oloan Manurung berupaya untuk mengesahkan Tanah Perkara yang merupakan Tanah Hak Milik Perorangan Adat”, dan kutipan diatas apakah Oloan Manurung bisa membuat surat pengaduhan

AD

dan sedang kutipan Tanah Hak Milik Perorangan Adat, inilah membuat kami pihak Polin Napitupulu mempertahankan Hak kami diatas tanah sengketah tersebut karena ada kutipan diatas Tanah Hak Milik Perorangan Adat. Dari surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.4 No.3 yang tertulis

NG

-

“riwayat tanah Terperkara dan keturunan dan almarhum Raja Josua Manurung sebagaimana dipaparkan dalam angka 2 posita gugatan

PE

penggugat tersebut diatas sudah secara jelas dan terang mengenai fakta penguasaan Tanah Terperkara secara turun ternurun yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Ahli Wasir lainnya merupakan pihak pemilik tanah Terperkara yang merupakan boedel warisan dan Almarhum Raja Josua Manurung. serta ditambah dengan fakta bahwa rumah maupun kuburan Halaman 20 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

dan Almarhum Oloan Manurung serta kuburan Almarhum Marhalarn

ditanah Terperkara yaitu dibuktikan dengan bukti Foto”.

Dari cerita diatas memang ada kuburan seperti Kuburan Almarhum Oloan

ED A

-

N

Manurung dan Kuburan Almarhum Istri pengguat, hingga kini masih

Manurung ini memang sepengetahuan kami dan ini karni sempat menolak untuk dikebumikan diareal tanah tersebut tetapi dengan berunding dengan pihak Manurung, kami memberikan/mengizinkan diareal tersebut, sedangkan kuburan yang lain itu tanpa sepengetahuan

IM

kami bahwa sudah ada kuburan di areal tersebut. Ceritanya “Setelah meninggal Orang tua Kami Polin Napitupulu, saya berangkat ke Jambi semasah SMP dan saya sendiri tidak memikirkan tanah persengketaan ini, karena masih ditempati Almarhum Oloan Manurung semasa

GG

hidupnya. Semasa saya diperantaun sama sekali tidak terpikirkan tanah tersebut, dan Pihak Dahlan Manurung diam-diam mengantar peti mati untuk dikuburkan di Tanah Persengketahan , yang rnana adalah

TIN

Marhalam Manurung dan Istri Penggugat tetapi waktu mengantar petimati ada yang melihat bahwa petimati tersebut diantar jam 05:00 Pagi, kenapa harus jam (05:00) tersebut diantar atau dikeburnikan?, dan satu pertanyaan dimana dikuburkan Istri Marhalam Manurung kenapa dipisahkan suami istri.Sepengetahuan saya bahwa ada kuburan tersebut

N

sewaktu kami membersihkan area! tersebut untuk pengurusan surat tanah, kami sangat kaget bahwa kuburan ada dilahan pertanahan kami. Dari surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.7 No.14 yang terlu!is

ILA

-

“bahwa kemudian Penggugat ketahui ternyata Tergugat II telah menguasai tanah Terperkara sejak setelah meninggalnya almarhum

AD

Oloan Manurung atau setidak-tidaknya sejak tahun 2012, o!eh sebab itu kemudian Penggugat dengan itikad baik mengimbau dan melarang Perbuatan tersebut ( bahkan hingga gugatan ini dibuat), yakni dengan alasan yang menurut keterangannya “bahwa telah mendapat persetujuan

NG

dari tergugat I’, dan kutipan tersebut telah memvonis sesorang yang tidak tahu jalannya, dengan ini saya sebagai tergugat II yang dituduh Penggugat, supaya ditarik kalimat tergugat II dengan alasannya saya

PE

hanya mendapat izin dan Pihak Polin untuk menfaatkan tanah kosong

-

dengan pernjanjian dan saya tidak hubungan dengan perkara tanah. Dari surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.8 No.15 yang tertulis Bahwa kemudian beberapa kali penggugat dan Ahli Waris Lainnya berupaya untuk memanfaarkan dan merawat Tanah Terperkara, Halaman 21 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

khusunya merawat kuburan almarhum Marhalam manurung, Almarhum

N

istri Penggugat dan almarhum Oloan Manurung, namun selalu mendapat perlawanan dari Tergugat I, dan oleh karena itu Penggugat dan Ahli

ED A

Waris Lainnya berusaha menghindari guna mencegah akibat yang justru

memperburuk keadaan dan lebih cenderung melakukan upaya yang sesuai dengan nilai hukum”. dan kutipan diatas kami Pihak Polin Napitupulu tidak pernah melarang untuk membersihkan Kuburan tersebut sekali lagi tidak pernah melarang untuk membersihkan Kuburan tersebut

IM

karena Almarhum Oloan Manurung masih ada pertalian keluarga karena Almarhum adalah anak dan Namboru kami, seharusnya Pihak Dahlan Manurung harus sadar posisinya kami sudah terima untuk dikuburkan ditanah kami. Dan perlu kami ketahui siapa ahli waris Lainnya dan Pihak

GG

Dahlan Manurung atau mungkin ahli waris Lainnva itu saksi dan Pihak Dahlan Manurung untuk dibagi-bagikan tanah sengketah tersebut. -

Dari surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.S No.16 yang tertulis

TIN

Penggugat dan Ahli Waris Lainnya tetap memperjuangkan hak atas Tanah Terperkara yakni dengan melakukan upaya-upaya yang sesuai. tidak bertentangan dengan nilai hukum, baik berkoordinasi dengan kepolisian kantor Pertanahaan, dan Instansi pemerintah, khususnya kecamatan Porsea dan Kepala Desa Parparean II, yang mana memang

N

ironisnya tidak memiliki hasil apapun”, dan kutipan tersebut memang Pihak Dahian Manurung dan Ahli aris Lainnya tetap menuntut

ILA

dikarenakan luas tanah dan dipinggir jalan utama jelas-jelas tergiur untuk rnendapatkan.

Dikemudian hari secara sepihak Dahlan Manurung mengklim tanah

AD

tersebut miliknya DAN menotariskan ke Notaris JULITRI RORIANA.SH dengan No:9 dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 1996 dengan terterah “Pernyataan perpindahan hak milik “Tuan Marhalam Manurung, Tuan

NG

Dahlan Manurung”, sedangkan isi Notaris tersebut adalah Absa. Kalau di perhatikan isi dari Notaris tersebut tidak ada Saksi atau Saksi batas tanah yang bersebelahan seperti Sebelah Utara: Milik Viktor Napitupulu,

PE

Sebelah Selatan: Milik Urat Sibarani.

Menyatakan: Kami atau Pihak Polin Napitupulu, mempunyai bukti-bukti:

Halaman 22 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

1. Surat Pembatalan dan Kepala Desa Parparean II sewaktu itu dijabat Kepala

N

Desa Tumpak Napitupulu setelah dicermati keadaan tersebut maka Kepala Desa Tumpak Napitupulu telah mencabut dan membatalkan surat

ED A

pernyataan tersebut dan surat pembatalan dikeluarkan pada tanggal 04 Februari 2008.

2. Dari keturunan Dorianus Manurung / Loina br Napitupulu telah membuat surat pernyataan yang menerangkan bawah tanah sengketa tersebut ada milik pihak Polin Napitupulu.

“NOTULEN RAPAT

IM

3. Sengketa tanah tersebut sudah di sampai ke Pihak Camat dan telampir: PENYELESAIAN MASALAH TANAH DI

DESA

PARPAREAN II KEC.PORSEA antara HISAR NAPITUPULU CS dengan DAHLAN MANURUNG CS.”

GG

4. Lahan/ Tanah tersebut diberikan Pihak Polin Napitupulu dikelolah sebagai hak pakai atau hak Guna kePihak Op.Boris Napitupulu dan telah dikelolah sampai sekarang (2015).dikeluar dengan surat pernyataan pada tanggal 15

TIN

Januari 2009.

5. Terlampir Silsilah Pihak Polin Napitupulu.

6. Terlampir surat saksi-saksi batas tanah yang bersebelahan. 7. Terlampir surat dari ICW.

ILA

Dalarn Pokok Perkara:

N

8. Surat Keterangan Nomor: 47068/2033/2016, terlampir.

1. Membatalkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pihak Polin Napitupulu merupakan Pemilik yang Sah. 3. Menyatakan Pihak Penggugat telah melakukan Perbuatan yang tidak sah/

AD

Melawan Hukum.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pihak Polin Napitupulu.

NG

a. Mengganti kerugian secara materii yang timbul atas segala biaya atau pengeluaran atau perongkosan yang telah dikeluarkan Pihak Polin Napitupulu atas perkara atau persengketaan tanah tersebut, apabila

PE

Para Penggugat beritikad baik dan tidak melakukan perlawan Hukum tersebut, yakni dengan total kerugaian yang diderita Pihak Polin Napitupulu secara materiil yang harus diganti Para Penggugat secara tanggung sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah).

Halaman 23 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

b. Ganti kerugian Immateriil akibat perbuatan Penggugat yang mengakui

N

pemilik tanah yang sah keberbagai Instansi Pernerintahan dan membuat tekanan batin, oleh karena itu apabila dinilai dengan

100.000.000,- ( Seratus Juta rupiah).

ED A

penggantian dalarn bentuk uang oleh Penggugat sebesar Rp.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak ada mengajukan jawaban.

tersebut Penggugat

IM

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I

telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 10 Mei 2016 dan Tergugat I

GG

juga telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 17 Mei 2016. Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 yang mana hasil pemeriksaan terhadap objek perkara tersebut yaitu:

Bahwa tanah objek perkara berukuran 50 m × 50 m atau seluas 2500 m2

TIN



(dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara,

N

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik R. Junus Napitupulu.



Sebelah Timur : Jalan Raya Balige.

ILA



Sebelah Selatan: tanah milik Urat Sibarani.



Sebelah Barat : Jalan Kuburan.



Bahwa pada Tanah Terperkara terdapat 1 (satu) unit rumah yang

AD



keadaannya sudah rusak. 

Bahwa pada Tanah Terperkara ada 3 (tiga) makam keluarga Penggugat

NG

yaitu 1. Makam An. Marhalam Manurung 2. Makam An. Oloan Manurung 3. Makam An isteri Penggugat.



Bahwa pada Tanah Terperkara ada ditanami Para Tergugat yaitu tanaman

PE

jagung.

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat I

maupun Tergugat II masing-masing mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 18 Juli 2016.

Halaman 24 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

N

Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10

ED A

Agustus 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut: DALAM PROVISI

 Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut telah dapat diterima.

IM

DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah terperkara, yaitu tanah

GG

berukuran Panjang 50 meter × Lebar 50 meter atau seluas 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Porsea, Desa Parparean II,

TIN

dengan batas-batas.

Sebelah Utara: tanah milik R. Junus Napitupulu.



Sebelah Timur: Jalan Raya Balige.



Sebelah Selatan: tanah milik Urat Sibarani.



Sebelah Barat: Jalan Kuburan.

N



ILA

Adalah milik Penggugat dan Ahli Waris Lainnya yang merupakan boedel warisan dari Alm Raja Josua Manurung yang belum terbagi. 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

AD

4. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau orang/ pihak lain siapapun itu yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menyerahkan Tanah terperkara berikut segala sesuatu yang ada di

NG

atas Tanah Terperkara dalam keadaan baik kepada Penggugat dan Ahli Waris Lainnya dari Almarhum Raja Josua Manurung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

PE

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Penggugat dan Ahli Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung. Halaman 25 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk

N

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.521.000,00 (Satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

ED A

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II menolak putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10 Agustus 2016 tersebut, dan menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan

IM

Banding Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 22 Agustus 2016. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Balige kepada: Penggugat sebaagai Terbanding pada tanggal 23 September 2016. Menimbang bahwa Pembanding-I,II telah mengajukan memori banding

GG

sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 8 September 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Terbanding pada tanggal September 2016.

23

TIN

Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 17 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 17 Oktober 2016.

Pengadilan

Negeri

ILA

Pengganti

N

Menimbang bahwa untuk mempelajari berkas perkara, Jurusita

Pembanding-I,II

sebagaimana

Balige

tersebut

telah dalam

memberitahukan Relaas

Kepada

Pemberitahuan

Mempelajari Berkas (Inzage) pada tanggal 6 Oktober 2016, dan kepada Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2016 - untuk mempelajari berkas perkara tenggang

waktu

AD

dalam

14

(empat

belas)

hari

setelah

diterimanya

pemberitahuan tersebut.

NG

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Tergugat-I dan Tergugat-

II diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut

PE

secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti

serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

Halaman 26 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10

N

Agustus 2016.

ED A

Menimbang bahwa Pembanding-I,II menolak putusan Pengadilan Negeri

Balige Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10 Agustus 2016 tersebut, dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 17 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

IM

I. TERHADAP TUNTUTAN PROVISI:

Bahwa terhadap putusan provisi yang telah dijatuh dalam putusan Pengadilan Negeri No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016,

GG

yang menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat/Terbanding tersebut telah dapat diterima, dengan ini Pembanding I dan Pembanding II sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tersebut.

TIN

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan Pengadilan Negeri Balige yang diuraikan di dalam putusan No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus

N

2016, menurut Pembanding I, II, mengandung kesalahan – kesalahan di dalam pertimbangan – pertimbangannya, yang menyebabkan keputusan yang keliru

ILA

dan tidak benar, sehingga perlu Pembanding di dalam memorie banding ini menyatakan keberatan – keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut, yang intinya sebagai berikut:

AD

1. Bukti Yang Diajukan Terbanding Semula Penggugat Yakni Bukti Surat P2 Telah Melanggar Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Yang Mengakibatkan Bukti Surat P-3, P-4, P-5 Yang Diajukan Terbanding Menjadi Tidak Sah Secara

NG

Hukum.

-

Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Balige telah salah mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding yakni

PE

bukti surat P-2, di mana Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti P-2 dengan menggali lebih dalam lagi terkait dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana isi atau makna yang terkandung di dalam bukti surat P-2 yang diajukan oleh Terbanding yang

Halaman 27 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

nyata – nyata melanggar/bertentang dengan ketentuan hukum yang

-

N

berlaku. Bahwa bukti surat P-2 yang diajukan oleh Terbanding adalah berupa

ED A

surat Pengumuman Nomor: 593/1145/1996, tanggal 01 Agustus 1996, yang ditandatangani oleh Sekwilcam Camat Porsea, yang isinya tentang pengemuman mengenai Marhalam Manurung hendak mendaftarkan tanahnya kepada Pemerintah yaitu tanah yang terletak di Desa Parparean II dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 50 meter yang

IM

berwatas disebelah: 

Timur

: Jalan Protokol/Jalan Balige.



Barat

: Jalan Kuburan/Lokasi Pekuburan.



Utara



Selatan

: Tanah R. Junus Napitupulu.

GG

: Tanah milik Urat Sibarani,

siapa yang keberatan atas pendaftaran tanah tersebut, supaya mengajukan surat keberatannya kepada Pemerintah melalui Camat

TIN

Porsea dengan waktu selama 14 (empat belas) hari mulai terhitung dari tanggal pengeluaran Surat Pengumuman ini. -

Bahwa bukti surat P-2 tersebut di atas, yang hanya memberi waktu 14

N

(empat belas) hari untuk mengajukan surat keberatan bagi mereka yang keberatan adalah jelas batas waktu tidak benar, tidak sesuai dengan

-

ILA

ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan “Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20

AD

ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang

NG

berkepentingan mengajukan keberatan ”.

-

Bahwa pengajuan pendaftaran tanah yang diajukan Marhalam Manurung (vide: bukti surat P-2) adalah termasuk dalam pendaftaran secara

PE

sporadik, yang mana pengumuman harus memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan untuk waktu selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dikeluarkan surat pengumuman, akan tetapi bukti surat P-2 yang diajukan oleh Terbanding ternyata waktu untuk mengajukan keberatan diberikan tenggang waktu hanya selama 14

Halaman 28 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

(empat belas) hari, tentunya ini merupakan pelanggaran hukum terhadap

N

aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan pasasl 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tanun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah tersebut.

Bahwa akibat dari adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Pengumuman

sebagaimana

dimasud

dalam

ED A

-

bukti

surat

P-2,

menyebabkan bukti P-2 yang diajukan oleh Terbanding tersebut mengandung cacat hukum atau cacat formil, karena tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan, di mana waktu untuk mengajukan

IM

keberatan bukan selama 14 (empat belas) hari, akan tetapi yang diatur oleh peraturan hukum adalah selama 60 (enam puluh) untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Bahwa bilamana bukti surat P-2 sudah dinyatakan cacat hukum atau

GG

-

cacat formil maka surat – surat yang keluar berikutnya atas dasar bukti surat P-2, sudah barang tentu menjadi tidak sah secara hukum, oleh sebab itu maka bukti surat P-3, P-4, P-5, yang dasarnya bukti surat P-2,

TIN

yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat sebagai bukti kepemilikannya, adalah menjadi tidak sah secara hukum, dan haruslah dikesampingkan dalam perkara ini. -

Bahwa atas uraian tersebut di atas, Terbanding secara jelas tidak memiliki dasar hukum sebagai pemilik tanah sengketa karena dasar

N

suratnya sudah cacat hukum atau cacat formil yakni bukti surat P-2, sehingga bukti kepemilikan tanah Terbanding berupa bukti surat P-3, P-4,

ILA

P-5 tidak sah secara hukum, dengan demikian Terbanding telah dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya sebagaimana diamanah dalam pasal 283 R.Bg./163 H.I.R., sebaliknya Pembanding I adalah sebagai

AD

pemilik sah tanah sengketa, hal ini dibukti dengan bukti surat T.I,II-13, T.I,II-10, T.I,II-15 yang diajukan oleh Pembanding I, II, dikuatkan lagi oleh keterangan saksi – saksi yakni saksi TUMPAK NAPITUPULU yang menyatakan tanah diperkarakan adalah tanah milik alm. Polin Napitupulu

NG

(ayah dari Pembanding I), di mana saksi Tumpak Napitupulu adalah Kepala Desa Parparean II dari Tahun 1978 hingga 2001, dan saksi: URAT SIBARANI sebagai jiran sebatas dengan tanah terperkara

PE

menyatakan tanah sengketa adalah milik alm. Polin Napitupulu (ayah dari

-

Pembanding I). Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalam hal ini Terbanding telah dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Balige secara jelas telah memberikan Halaman 29 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

pertimbangan hukum yang salah, sehingga putusannya haruslah

N

dibatalkan, di mana selanjutnya Majelis Hakim Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding

ED A

ditolak untuk seluruhnya.

2. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Balige Yang Mensahkan Bukti Surat P-2, P-3, P-4, P-5 Sebagai Bukti Kepemilikan Terbanding Merupakan Pertimbangan Yang Salah Atau Keliru. -

Bahwa bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, yang diajukan Terbanding yang

IM

oleh Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan dapat dijadikan petunjuk/bukti alas hak sehingga Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan pemilik sah atas tanah terperkara adalah merupakan milik sah dari Penggugat/Terbanding/ahli waris/keturunan alm. Raja Josua

GG

Manurung, adalah pertimbangan hukum yang salah/keliru dan hal ini dibantah secara tegas oleh Pembanding. -

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa bukti surat P-2 adalah

TIN

bukti surat yang dinyatakan cacat hukum atau cacat formil karena tidak sesuai atau melanggar ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, mengakibatkan surat – surat yang keluar atas dasar surat P-2 dinyatakan menjadi tidak sah. Bahwa

sesuai

dalil

gugatan

N

-

Terbanding,

setelah

keluar

surat

pengumuman yakni bukti surat P-2, Terbanding berupaya menguasai

ILA

tanah Pembanding secara diam – diam, dengan memohon surat Keterangan kepada Kepala Desa Parparean II yang pada saat itu Kepala Desanya adalah TUMPAK NAPITUPULU, kemudian keluarlah surat

AD

berupa Surat Keterangan Nomor: 100/52/2015/1996, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 1996, ditandatangani oleh T. Napitupulu (T. Napitupulu = Tumpak Napitupulu, dalam perkara ini sebagai saksi).

-

Bahwa Surat Keterangan nomor: 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus

NG

1996, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Parparean II yakni: Tumpak Napitupulu, dikeluarkan karena alasan bahwa Marhalam Manurung telah membuat surat pengumuman pada tanggal 1 Agustus 1996 (bukti surat

PE

P-2), di mana sampai tanggal 14 Agustus 1996, ternyata tidak ada yang

-

keberatan, demikian bunyi surat yang dapat diterjemah oleh Pembanding I, II, dari surat pernyataan tersebut. Bahwa dapat dilihat surat pengemuman (vide: bukti surat P-2) mulai terhitung atau dikeluarkan tanggal 1 Agustus 1996, sehingga kalau Halaman 30 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

dihitung 14 (empat belas) hari kedepannya masa untuk mengajukan

N

keberatan dari pihak yang berkeberatan, maka hari terakhir untuk mengajukan keberatan jatuh pada tanggal 14 Agustus 1996, akan tetapi

ED A

oleh Kepala Desa Parparean II: Tumpak Napitupulu atas permintaan Marhalam Manurung telah menerbitkan Surat Keterangan nomor:

100/52/2015/1996, pada tanggal 14 Agustus 1996, di mana tanggal 14 Agustus 1996 adalah batas terakhir untuk mengajukan keberatan terhadap Pendaftaran tanah yang dilakukan Marhalam Manurung sesuai

-

IM

dengan surat Pengumuman tersebut di atas.

Bahwa Penerbitan Surat Keterangan nomor: 100/52/2015/1996, pada tanggal 14 Agustus 1996 (bukti surat P-3), tepat di hari batas terakhir untuk menyatakan keberataan oleh pihak yang berkeberatan, adalah

GG

suatu kesalahan yang dilakukan oleh Kepala Desa Parparean II yang pada waktu itu dijabat oleh Tumpak Napitupulu (saksi dalam perkara ini), di mana Surat Keterangan nomor: 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus

secara

hukum,

TIN

1996 dikeluarkan tidak pada waktunya, sehingga tidak patut keluar yang

mengakibatkan

Surat

Keterangan

nomor:

100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus 1996 tersebut menjadi tidak sah atau tidak berkekuatan hukum. -

Bahwa Surat Keterangan nomor: 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus

N

1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parparean II, yakni Tumpak Napitupulu, tidak menyebutkan batas – batas tanah, ukuran tanah dan

ILA

luas tanah, dan tidak ditandatangani saksi yakni jiran sebatas, seolah – olah surat ini sengaja diperbuat secara diam – diam oleh Terbanding, agar tidak diketahui oleh Pembanding I selaku pemilik tanah tersebut. Bahwa Surat Keterangan nomor: 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus

AD

-

1996, yang dikeluarkan Kepala Desa Parparean II tanpa menyebutkan batas – batas tanah, ukuran dan luas tanah serta tidak ada saksi jiran sebatas yang menandatangani surat tersebut, maka Surat Keterangan

NG

nomor: 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus 1996, tidak sah secara hukum atau tidak berkekuatan hukum, oleh karena itu bukti surat P-3 yang diajukan Terbanding haruslah dikesampingkan dalam perkara ini.

PE

-

Bahwa Surat Keterangan nomor: 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus 1996 (bukti surat P-3), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parparean II yakni Tumpak Napitupulu, telah dinyatakan oleh Tumpak Napitupulu (saksi dalam perkara ini) membatalkan/mencabut Surat Keterangan nomor: 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus 1996 (vide: bukti surat T I, Halaman 31 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

II-1), dengan alasan bahwa ternyata Marhalam Manurung tidak ada dengan

pihak

marga

Napitupulu,

saksi

batas

tidak

N

hubungan

menandatangani, dan Saksi Tumpak Napitupulu menyadari bahwa

ED A

pemilik tanah sebenarnya tanah terperkara adalah milik Polin Napitupulu ayah dari Pembanding I. -

Bahwa Saksi Tumpak Napitupulu menerangkan dalam persidangan bahwa pemilik tanah terperkara adalah milik Polin Napitupulu, dan saksi mengetahui bahwa Pajak Bumi dan bangunan pernah dibayar 2 (dua) kali

IM

oleh Polin Napitupulu atas tanah terperkara, kemudian oleh Saksi Urat Sibarani (jiran sebatas dengan tanah terperkara) menerangkan bahwa tanah terperkara adalah milik Polin Napitupulu. Bahwa

jelas

sudah

Penerbitan

Surat

keterangan

nomor:

GG

-

100/52/2015/1996, tanggal 14 Agutus 1996, dimintakan secara diam – diam oleh Marhalam Manurung tanpa menyertakan jiran sebatas sebagai saksi untuk mengetahu atau menandatangani surat tersebut, adalah

milik Pembanding I. -

TIN

suatu bukti bahwa Terbanding berniat jahatnya guna menguasai tanah

Bahwa selanjutnya bukti surat P-4 yang diajukan oleh Terbanding dalam persidangan a quo, berupa Surat Keterangan Hak Milik, tanggal 16 Agustus 1996, yang diperbuat oleh anak anak dari keturunan Raja Josua yakni

Marhalam Manurung,

N

Manurung

Dahlan

Manurung,

Oloan

Manurung dan Isarael Manurung, diketahui oleh Kepala Desa Parparean

ILA

II: Tumpak Napitupulu, akan tetapi tidak ditandatangani oleh Camat Porsea: Drs. W. Siregar, mengakibat bukti surat P-4 tidak sah secara hukum.

Bahwa bukti surat P-4 yang diajukan Terbanding tidak sah secara hukum

AD

-

karena hanya Kepala Desa Parparean II yang menandatangani surat tersebut, akan tetapi Camat Porsea: Drs. W. Siregar selaku Atasan dari Kepala Desa Parparean II tidak menandatangani, kemudian saksi yang

NG

menandatangani surat P-4 yakni Madian Napitupulu dan Marbun Napitupulu bukanlah saksi yang sah karena tidak ada hubungan dengan tanah terperkara, dan Madian Napitupulu dan Marbun Napitupulu bukan

PE

saksi/jiran sebatas dengan tanah terperkara, di mana yang sebenarnya jiran sebatas dengan tanah terperkara adalah R. Junus Napitupulu dan Urat Sibarani, akan tetapi Terbanding tidak menggunakan saksi yang sah tersebut, karena takut ketahuan niat jahatnya secara diam – diam ingin menguasai tanah milik Pembanding I. Halaman 32 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

-

Bahwa bukti Surat Keterangan Hak Milik (bukti surat P-4) yang diperbuat

N

oleh Terbanding bersama keterunan lain dari Raja Josua Manurung tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim

ED A

tingkat pertama yang menganggap bukti tersebut sebagai bukti kepemilikan Terbanding yang sah adalah jelas suatu pertimbangan hukum yang salah atau keliru. -

Bahwa sangat aneh dalil gugatan Terbanding menyatakan Raja Josua Manurung menerima tanah terperkara dari pemiliknya marga Napitupulu,

IM

tidak disebut namanya siapa, kemudian tanah terperkara itu diberikan karena Raja Josua Manurung menikah dengan Boru Napitupulu (Boru sebutan untuk anak perempuan bagi Suku Batak Toba), tanpa disebut

jelas atau kabur (obscuur libel). -

GG

namanya siapa, hal ini tentunya membuat sejarah tanah Terbanding tidak

Bahwa kemudian kalaulah benar tanah itu diberikan dari marga Napitupulu kepada Raja Josua Manurung karena menikahi puteri dari

TIN

marga Napitupulu tersebut, akan tetapi dari keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding tidak satupun yang dapat membuktikan hal tersebut. -

Bahwa saksi Erika Napitupulu, pada halaman 29 putusan Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016,

N

menerangkan bahwa saksi Erika Napitupulu menanyakan kepada Bapak saksi (Japet Napitupulu) tentang siapa orang yang sedang bekerja

ILA

ditanah tersebut, lalu jawaban Bapak saksi yang sedang bekerja tersebut adalah Raja Josua Manurung. -

Bahwa keterangan saksi Erika Napitupulu di atas, adalah keterangan

AD

yang diterima saksi dari Bapaknya, tidak langsung dari Raja Josua Manurung sendiri, sehingga keterangan hanya berupa testimonium de auditu belaka, yang tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini.

-

Bahwa kemudian keterangan saksi: Teresia Simanjuntak pada halaman

NG

32 putusan Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.g/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016, yang menyatakan “saksi Teresia Simanjuntak mengetahui asal usul tanah terperkara dari cerita warga setempat, bahwa

PE

tanah diberikan dari seorang bermarga Napitupulu kepada borunya dan Josua Manurung setelah pernikahannya yang kemudian diberikan kepada anaknya”, keterangan saksi ini jelas hanya berupa testimonium de auditu, karena keterangan saksi tidak berhubungan dengan peristiwa

Halaman 33 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

yang dialami sendiri, sehingga keterangan saksi Teresia Simanjuntak

-

N

telah dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Bahwa demikian pula saksi: Parjuangan Napitupulu pada halaman 34

Agustus

2016,

menyatakan

“saksi

ED A

putusan Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 mengetahui

Oloan

Manurung

menempati tanah terperkara yang di dapat dari neneknya dan juga orang tua saksi pernah menceritakan kepada saksi yaitu sejak dari neneknya Oloan Manurung sudah tinggal ditanah itu, keterangan saksi ini jelas

IM

merupakan bentuk testimonium de auditu, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian karena cerita atau pandangan dari orang tua saksi, keterangan ini tidak ada harganya sama sekali.

Bahwa sementara saksi: Berman Napitupulu yang diajukan oleh

GG

-

Terbanding jelas tidak mengetahui asal usul tanah Terbanding yang diperoleh

Raja

Josua

Manurung

karena

saksi

tidak

ada

menerangkannya, dan saksi: Jala Napitupulu pada halaman 39 putusan

TIN

Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016, menyatakan “saksi mengetahui tanah yang ditempati atau dikerjakan Dorianus Manurung asal muasalnya berdasarkan cerita – cerita orang – orang tua dikampung, bahwa asalnya dulu dari Raja Josua Manurung yaitu ompu/kakek dari Dahlan Manurung (Terbanding)”, jelas

N

keterangan saksi Berman Napitupulu ini hanya merupakan keterangan yang bersifat testimonium de auditu, sehingga haruslah dikesampingkan. Bahwa dan yang terakhir saksi yang diajukan oleh Terbanding yakni

ILA

-

saksi: Sorta Napitupulu, pada halaman 42 putusan Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016, menyatakan

AD

“pada saat itu Bapak saksi mengatakan kepada saksi bahwa suami dari ibu – ibu/amang boru itu adalah Raja Josua Manurung dan ibu – ibu/amangboru itu bernama Ahut Br. Simangunsong, dan ia jualan gorengan di atas tanah terperkara,” keterangan saksi ini juga merupakan

NG

bentuk keterangan yang sifatnya testimonium de auditu, telah dapat dipertimbangkan dalam perkara.

-

Bahwa dari keenam saksi yang diajukan oleh Terbanding yang

PE

menerangkan mengenai asal usul tanah terperkara, 5 diantara saksi adalah keterangan yang bersifat testimonium de auditu, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 881 K/Pdt/1983 “yang menegaskan saksi – saksi yang diajukan Penggugat semua terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah Halaman 34 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

sebagai alat bukti ”, sementara 1 orang saksinya lagi tidak ada

N

menerangkan perolehan tanah terperkara yang diterima Raja Josua Manurung dari Marga Napitupulu.

Bahwa dari uraian di atas, bukti surat P-4 yang diajukan oleh Terbanding

ED A

-

dalam perkara ini yang menyatakan tanah terperkara milik Terbanding bersama ahli waris lainnya dari Raja Josua Manurung dan sesuai dalil gugatan Terbanding mengenai perolehan tanah terperkara dari Raja Josua Manurung, kemudian dengan saksi – saksi yang diajukan oleh

IM

Terbanding yang hanya berupa keterangan testimonium de auditu belaka, maka dapatlah dinyatakan bahwa Terbanding telah dapat membukti dalil gugatan yang menyatakan tanah terperkara yang diperolehnya berasal dari Raja Josua Manurung yang menerima tanah

menghadirkan

dalam

GG

tersebut dari Marga Napitupulu, dan Terbanding juga tidak ada persidangan

bukti

surat

pemberian

Marga

Napitupulu kepada Raja Josua Manurung, yang dapat membenar dalil yang

menyatakan “tanah

terperkara

adalah

TIN

gugatan Terbanding

pemberian dari Marga Napitupulu kepada Raja Josua Manurung yang menikahi puterinya, sehingga secara hukum Terbanding telah dapat membuktikan kepemilikan tanah terperkara adalah milik Raja Josua Manurung yang diterima dari Marga Napitupulu, dan seharusnya gugatan -

N

dari Terbanding haruslah dinyatakan tidak terbukti dan haruslah ditolak. Bahwa seandainya benar tanah terperkara milik Raja Josua Manurung,

ILA

mengapa tidak ditemukan atau tidak ada kuburan Raja Josua Manurung dilokasi tanah terperkara, kemudian isteri Raja Josua Manurung yang disebut Terbanding Boru Napitupulu juga tidak ada kuburan di lokasi

AD

tanah terperkara, dan selanjutnya isteri kedua Raja Josua Manurung yaitu Ahut br. Simangunsong juga tidak ditemukan dilokasi tanah terperkara, dimana makam/kuburan dari mereka ???, tidak jelas, sehingga secara hukum Terbanding sebenar telah dapat membuktikan

NG

dalil – dalil gugatannya, maka bukti surat P-4 yang diajukan oleh Terbanding haruslah dikesampingkan di dalam perkara ini karena tidak memiliki nilai pembuktian.

PE

-

Bahwa akibat hukum dari bukti surat P-2, yang cacat hukum dan tidak sah secara hukum, demikian bukti surat P-3 yang tidak sah secara hukum, dan bukti surat P-4 yang tidak sah secara hukum, maka bukti surat P-5 berupa akte nomor: 9, tanggal 16 Agustus 1996 tentang Pernyataan Pemindahan Hak Milik dari Raja Josua Manurung kepada Halaman 35 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

ahli warisnya adalah menjadi tidak sah, sehingga bukti surat P-5 yang

N

diajukan Terbanding dalam perkara ini, haruslah dikesampingkan. 3. Dasar Kepemilikan Tanah Pembanding I adalah Sah Secara Hukum.

Bahwa dasar kepemilikan tanah Pembanding yang dalam pertimbangan Majelis

Hakim

tingkat

Pembanding/Tergugat

pertama,

dalam

dalil

tidak

ED A

-

berhasil

sangkalannya,

dibukti

maka

oleh

gugatan

Penggugat/Terbanding harus diterima, adalah merupakan pertimbangan yang salah, dan secara tegas dibantah oleh Pembanding I, II.

Bahwa dasar kepemilikan tanah terperkara diperoleh Pembanding I dari

IM

-

ayahnya yang bernama: Polin Napitupulu, hal ini dibuktikan dari keterangan saksi: Tumpak Napitupulu (mantan Kepala Desa Parparean

GG

II) yang menyatakan tanah yang diperkarakan adalah tanah Polin Napitupulu dan saksi tahu ketika jadi Kepala Desa Parparean II dari tahun 1978 hingga 2001 (vide: putusan Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016 halaman 45) serta saksi

TIN

juga menerangkan bahwa Polin Napitupulu sedang menanam ubi kemudian saksi menyuruh si Polin Napitupulu untuk bayar pajaknya dan saksi menerangkan bahwa Polin Napitupulu ada membayar PBB tanah tersebut. -

Bahwa selanjutnya saksi: Urat Sibarani, jiran sebatas dengan tanah

N

terperkara, menerangkan bahwa pemilik tanah terperkara adalah Polin Napitupulu karena ketika kerja saksi di tanah saksi, Polin Napitupulu

ILA

teman kerja saksi ditanah terperkara saat itu (vide: putusan Pengadilan Negeri Balige No 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016), kemudian didukung oleh keterangan saksi lainnya yakni: Viktor Butar –

AD

Butar dan saksi Nania Sitorus yang menerangkan tanah tersebut adalah milik Polin Napitupulu, diketahui saksi – saksi langsung dari Polin Napitupulu.

-

Bahwa bukti surat T I, II-13 yang diajukan Pembanding, berupa Surat

NG

Keterangan yang menerangkan pemilik tanah terperkara adalah benar milik Polin Napitupulu, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Parparean II: Tumbur Napitupulu, dengan dasar surat ini Pembanding I memiliki dan

PE

menguasai tanah terperkara karena Polin Napitupulu adalah ayah Pembanding I, sehingga Pembanding I sebagai ahli waris dari Polin Napitupulu, kepemilikan tanah Pembanding diatas tanah terperkara telah dapat dibuktikan Pembanding dengan alat bukti yang sah, berupa bukti surat kepemilikan sah dan bukti keterangan saksi di atas. Halaman 36 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

-

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 55

N

putusan Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016, yang menyatakan keterangan Nania Sitorus yang

ED A

mengetahui langsung pemberian pinjam pakai tersebut kepada Loina Br.

Napitupulu/Nai Pauder akan tetapi Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Nania Sitorus tersebut “Unus Testis Nullus Testis”, adalah pertimbangan yang salah dan dibantah secara tegas oleh Pembanding.

Bahwa tidak benar keterangan Nania Sitorus di atas hanya berdiri sendiri

IM

-

atau hanya didukung oleh satu saksi saja, tidak benar demikian, lihat keterangan saksi: Viktor Butar – Butar, pada halaman 47 putusan

GG

Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016, menerangkan saksi mengetahui Polin Napitupulu bilang sama Dorianus Manurung, pada tahun 1969, “begilah lae, pakailah tanah itu”(tanah yang terletak dilokasi tanah perkara sekarang), hal ini

TIN

membuktikan bahwa ada dua keterangan saksi yaitu saksi Nania Sitorus dan saksi Viktor Butar - Butar yang menyatakan bahwa Dorianus Manurung yang beristrinya Loina Br. Napitupulu menempati tanah terperkara hanya pinjam pakai saja, sehingga keberadaan Dorianus Manurung bersama istrinya Loina br. Napitupulu di atas tanah terperkara

N

hanya sebagai pemakai tanah, bukan sebagai pemilik tanah, sehingga dalil bantahan/sangkalan Pembanding terbukti oleh keterangan kedua

ILA

saksi tersebut, adapun Loina br. Napitupulu adalah saudari perempuan dari Polin Napitupulu (vide: bukti surat T I, II-10). -

Bahwa hal di atas, dikuatkan juga dengan surat pernyataan Tiarma br.

AD

Manurung (anak perempuan dari Loina br. Napitupulu dengan suaminya Dorianus Manurung), di mana dalam surat pernyataannya menerangkan bahwa tanah terperkara yang ditempati orang tuanya, benar milik Tulang saya yang bernama Polin Napitupulu, sehingga bukti surat ini mendukung

NG

keterangan dari saksi Nania Sitorus dan saksi Viktor Butar – Butar.

-

Bahwa tentang adanya makam/kuburan dari alm. Marhalam Manurung, alm. Oloan Manurung dan Isteri Dahlan Manurung (ic. Terbanding) di

PE

atas tanah terperkara, Pembanding I tidak mengetahui pemakaman alm. Marhalam Manurung dan Isteri Dahlan Manurung di tanah terperkara dan terhadap Oloan Manurung, Pembanding sempat menolak akan tetapi karena

adanya

perundingan

dengan

pihak

Manurung,

diizinkan

Pembanding dikubur di atas tanah terperkara, jadi ini tidak ada kaitannya Halaman 37 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

dengan adat istiadat Masyarakat Batak Toba sebagaimana pertimbangan

alasan

kemanusian

saja,

karena

Oloan

Manurung

N

Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi ini semata – mata karena anak

dari

dari Pembanding. -

ED A

Inangboro/bibi dari Pembanding, artinya Oloan Manurung masih sepupuh

Bahwa adapun terhadap bukti surat P-23 dan bukti surat P-27 yang diajukan Terbanding, tercantum pada batas tanah sebelah Utara atas nama

Doris

Manurung,

hanya

karena

pada

saat

itu

yang

IM

mendiami/tinggal di tanah terperkara adalah Doris Manurung, hal sudah ditegaskan oleh saksi Urat Sibarani dalam keterangannya.

Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, Pembanding I, II, telah dapat

GG

membuktikan bahwa kepemilikan tanah terperkara secara hukum adalah sah milik Pembanding I yang diperolehnya dari ayah Pembanding I (Polin Napitupulu), dan dalil – dalil gugatan dari Terbanding/Penggugat telah berhasil dibantah oleh Pembanding I, II, serta segala pertimbangan Majelis Hakim

TIN

tingkat pertama terbukti telah salah atau keliru dalam melakukan pertimbangan hukum, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pembanding-I dan Pembanding- II.

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg,

ILA

N

-

tanggal 10 Agustus 2016.

Mengadili sendiri:

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.

-

Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya ongkos perkara untuk

AD

-

NG

setiap tingkatan.

Bilamana Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

PE

Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan kotra memori banding

yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya pada tanggal 17 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

A. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah keliru serta tanpa

N

pemahaman yang cukup baik memahami ketentuan hukum dalam menilai Bukti P–2, dengan menyatakan “Bukti Yang Diajukan Terbanding Semula

ED A

Penggugat Yakni Bukti P-2 Telah Melanggar Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Yang Mengakibatkan Bukti Surat P-3, P-4, P-5 Yang Diajukan Terbanding Menjadi Tidak Sah Secara Hukum”, yakni dengan uraian sebagai berikut:

IM

1. Bahwa Bukti P-2 yang merupakan “Surat Pengumuman Kecamatan Porsea No: 593/1145/1996 tanggal 1 Agustus 1996” adalah upaya pertama kali (sebagaimana arahan Tumpak Napitupulu selaku Kepala Desa Parparean II saat itu) untuk mengesahkan hak atas Tanah

GG

Terperkara yang memang telah dimiliki, dihuni, maupun diusahai sejak semasa hidup Alm Raja Joshua Manurung, yang selanjutnya oleh Kepala

Desa

Parparean

II

diterbitkan

Surat

Keterangan

No:100/52/2015/1996 tanggal 14 Agustus 1996 (Bukti P-3), yang

TIN

kemudian berdasarkan Bukti P-2 dan P-3 tersebut membuat Surat Keterangan Hak Milik tanggal 16 Agustus 1996 (Bukti P-4) dan sebagai upaya terakhir yaitu membuat Pernyataan Perpindahan Hak Milik, yakni sesuai Akta No. 9 tanggal 16 Agustus 1996 oleh Notaris

N

Julitri Roriana, S.H.(Bukti P-5).

ILA

Dengan demikian, berdasarkan Bukti P-4 dan P-5 tersebut (yang dikuatkan dengan bukti P-2 dan P-3) Terbanding dan Ahli Waris Lain dari Alm Raja Josua Manurung “memiliki alas hak berupa bukti tertulis” sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

AD

1997 beserta Penjelasannya.

2. Bahwa sedangkan yang dimaksud pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 adalah mekanisme dalam rangka pendaftaran tanah di

NG

Kantor Pertanahan, “yang jelas belum ditempuh” akibat terhalangnya hak Terbanding dan Ahli Waris Lain Alm Raja Joshua Manurung dalam melakukan pendaftaran tanah akibat perbuatan melawan hukum

PE

Pembanding I dan Pembanding II yang tanpa hak mengusahai Tanah Terperkara, yakni sesuai Bukti P-16 (Surat dari Kantor Pertanahan Toba Samosir) pada poin 6 yang pada pokoknya menyatakan “alas hak yang dimiliki pihak Dahlan Manurung telah memenuhi kriteria sebagai

alat

pembuktian

dalam

rangka

pendaftaran

tanah

Halaman 39 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah

N

No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya, akan tetapi untuk melakukan pendaftaran tanah, kepada pihak yang

ED A

bermohon, selain data-data yuridis atas tanah tersebut, juga harus menguasai tanahnya secara fisik”.

3. Bahwa di samping itu Pembanding I dan Pembanding II patutnya menyadari bahwa dari tanggal terbitnya Bukti P-2 yang pada tahun 1996 saja jelas “sudah lebih dahulu”, dari pada berlakunya Peraturan

IM

Pemerintah tersebut yang pada tahun 1997.

B. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah keliru dan hendak mengesampingkan

fakta-fakta

hukum

yang

telah

terbukti

secara

GG

meyakinkan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan menyatakan “Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Balige Yang Mensahkan Bukti Surat P-2, P-3, P-4, P-5 Sebagai Bukti Kepemilikan Terbanding Merupakan Pertimbangan Yang Salah Atau

TIN

Keliru”, yakni dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Keberatan Pembanding I dan Pembanding II yang menyatakan “sesuai dalil gugatan Terbanding, setelah keluar surat pengumuman yakni bukti surat P-2 Terbanding berupaya menguasai Pembanding

secara

N

tanah

diam-diam”

adalah

pernyataan

ILA

menyesatkan karena Terbanding tidak ada mendalilkan demikian dalam gugatannya.

2. Bahwa dalam rangka mengesahkan Tanah Terperkara, Marhalam Manurung (Alm) mewakili ahli waris lain Alm Raja Joshua Manurung

AD

menghadap Tumpak Napitupulu selaku Kepala Desa Parparean II saat itu, adapun hasilnya berupa arahan agar menghadap Kecamatan Porsea guna dilakukan Pengumuman, untuk itu Kecamatan Porsea

NG

terbitkan Surat Pengumuman (vide Bukti P-2). Selanjutnya Marhalam Manurung (Alm) menghadap kembali Kepala Desa Parparean II, adapun hasilnya adalah dibuatkan Surat Keterangan Kepala Desa

PE

(vide Bukti P-3).

3. Bahwa Terbukti pengumuman Kecamatan Porsea berlangsung 14 hari (vide Bukti P-2), dan faktanya tidak ada keberatan dari pihak manapun, termasuk Pembanding I yang saat itu berada di rumahnya (Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II). Fakta tersebut diperkuat dengan

Halaman 40 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

terbitnya Surat Keterangan Kepala Desa (vide Bukti P-3) dan

N

keterangan saksi yang juga bertetanggaan dengan Pembanding I,

ED A

yakni sebagai berikut:

a. Keterangan saksi Teresia Simanjuntak (vide Putusan: halaman 33 strip 6 – 7):

“Bahwa saksi mengetahui tentang surat pengumuman dari kecamatan pada tahun 1996 mengenai Kepemilikan Tanah

IM

keluarga Manurung yang mana surat itu dilekatkan di dekat tanah terperkara dan juga di kantor Kepala Desa yang saat itu di jabat

oleh Tumpak Napitupulu. Bahwa setahu saksi saat surat

GG

Pengumuman tersebut dibuat, Hisar Napitupulu mengetahuinya akan tetapi Hisar Napitupulu tidak ada keberatan saat itu” b. Keterangan

saksi

Parjuangan

(vide

Putusan:

TIN

halaman 35 strip 10 – 12):

Napitupulu

“Bahwa Saksi mengetahui Surat Pengumuman dari Kecamatan Porsea pada tahun 1996 mengenai kepemilikan Tanah itu oleh pihak Manurung dan saksi lihat berbentuk pampflet yang

N

dilekatkan di lokasi Tanah Terperkara tersebut. Bahwa Saksi mengetahui

Hisar

Napitupulu

ada

dikampung

pada

saat

ILA

pengumuman Kecamatan itu, karena jarak rumah saksi dengan rumah Hisar Napitupulu hanya beda 3 rumah. Bahwa saksi mengetahui saat pengumuman di kecamatan tersebut dibuati,

AD

tidak ada keberatan dari Hisar Napitupulu” c. Keterangan saksi Jala Napitupulu (vide Putusan: halaman 41 strip 1): “Bahwa Saksi mengetahui selain Akta Notaris itu, ada

NG

surat Pengumuman dari Kantor Kecamatan Porsea yang mana pengumuman itu juga dilekatkan di Kantor Kepala Desa pada tahun 1996 dan setahu Saksi saat itu tidak ada yang keberatan

PE

terkait Pengumuman tersebut, dan juga tidak ada keberatan dari Pihak Hisar Napitupulu”.

4. Bahwa Bukti P-2 dan Bukti P-3 merupakan bukti yang menunjukan upaya tindak lanjut dan saling berkaitan, dimana Bukti P-2 yang merupakan Surat Pengumuman Kecamatan Porsea telah menguraikan Halaman 41 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

hal-hal berkaitan dengan Tanah Terperkara (baik letak, luas, batas

N

tanah, dll.), yang selanjutnya Kepala Desa Parparean II menerbitkan “Surat Keterangan Kepala Desa” (vide Bukti P-3), yang pada pokoknya fakta

kepemilikan

Pengumuman

Kecamatan

tersebut.

Tanah

Terperkara

sesuai

ED A

menerangkan

Sehingga

dalil

keberatan

Pembanding I dan Pembanding II yang menyatakan “Surat Keterangan No. 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus 1996, yang tidak menyebutkan batas tanah, ukuran tanah dan luas tanah dan tidak

IM

ditandatangani saksi-saksi jiran sebatas, seolah surat ini sengaja diperbuat diam-diam oleh Terbanding, agar tidak diketahui oleh Pembanding I” merupakan kekeliruan dan dugaan yang tidak berdasarkan hukum.

GG

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusannya pada halaman 51 alinea ke-2 telah tepat dan benar, yang menyatakan:

TIN

“…dan terhadap (Bukti T.I.II–1) tersebut menurut Majelis Hakim meskipun Tumpak Napitupulu telah mencabut tanda tangannya tersebut akan tetapi tidak membuat batal (Bukti P-3 dan Bukti P4) tersebut, karena pada saat membuat Surat Pernyataan

N

tertanggal 4 Februari 2008 tersebut Tumpak Napitupulu sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Parparean II sehingga

ILA

tidak menimbulkan akibat hukum atas pencabutan tanda tangannya tersebut…” Oleh karena itu, sebuah kekeliruan apabila Pembanding I dan

AD

Pembanding II mendasarkan dalil keberatannya berdasarkan Bukti T.I.II – I.

6. Bahwa dengan demikian, dalil Keberatan Pembanding I dan

NG

Pembanding II yang menyatakan “bahwa jelas sudah penerbitan Surat Keterangan No. 100/52/2015/1996,

tanggal 14

Agustus 1996,

dimintakan secara diam-diam oleh Marhalam Manurung tanpa

PE

menyertakan

jiran

sebatas

saksi

untuk

mengetahui

atau

menandatangani surat tersebut, adalah suatu bukti bahwa Terbanding berniat jahatnya menguasai tanah milik Pembanding I”, adalah jelas merupakan kekeliruan dan hanya merupakan dugaan tanpa didasari fakta-fakta hukum dalam menilai Bukti P–3. Halaman 42 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

7. Bahwa Bukti P-4 yang merupakan Surat Keterangan Hak Milik tanggal

N

16 Agustus 1996 adalah alas hak berupa bukti tertulis Terbanding dan Ahli Waris Lain Alm Raja Joshua Manurung atas Tanah Terperkara,

ED A

yang mana menurut bentuk dan isinya merupakan “Akta Pemindahan Hak yang dibuat di bawah tangan” sebagaimana dimaksud Penjelasan pasal 24 ayat 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 serta

pasal 76 ayat 1 huruf (g) PMNA 3 Tahun 1997, yakni yang

berbunyi “akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang

IM

dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini”. 8. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah keliru dan tanpa

GG

pemahaman yang cukup baik memahami ketentuan hukum dalam menilai Bukti P–4, yang pada pokoknya menyatakan “Bukti surat P–4 yang diajukan Terbanding tidak sah secara hukum karena hanya Kepala Desa Parparean II yang menandatangani surat tersebut, akan

TIN

tetapi Camat Porsea tidak menandatangani, kemudian saksi yang menandatangani surat P-4 yakni Midian Napitupulu dan Marbun Napitupulu bukanlah saksi yang sah karena bukan saksi/jiran sebatas dengan Tanah Terperkara”. Karena menurut Penjelasan Ps. 24 ayat 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 24 Thn 1997 dan Ps. 76 ayat 1

N

huruf (g) PMNA 3 Thn 1997, yang wajib menandatangani akta tersebut (Bukti P–4) adalah Kepala Desa. Faktanya Bukti P–4 telah sah secara

ILA

hukum dengan ditandatangani oleh Kepala Desa Parparean II. 9. Bahwa meskipun demikian, pihak Terbanding tetap menempatkan saksi-saksi dalam Bukti P–4 guna memperkuat fakta terbitnya Bukti P-

AD

4 tersebut. Adapun melalui Penjelasan Ps. 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Thn 1997 serta Ps. 76 PMNA 3 Thn 1997 memberikan petunjuk, yakni “sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak punya hubungan

NG

keluarga sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, dan mengetahui kepemilikan tersebut karena sudah dianggap sebagai pengetua adat dan/atau sudah lama

PE

bertempat tinggal di desa letak tanah tersebut”. Dengan demikian, Midian Napitupulu (Alm) dan Marbun Napitupulu (Alm) selaku Pengetua adat setempat dan/atau setidaknya selaku orang yang dituakan karena telah lama tinggal di Desa Parparean II dan/atau di

Halaman 43 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

lingkungan Tanah Terperkara adalah Sah dan cakap hukum sebagai

N

saksi. 10. Bahwa oleh karena itu, dalil Keberatan Pembanding I dan Pembanding

ED A

II yang menyatakan “Bahwa bukti Surat Keterangan Hak Milik (bukti

surat P-4) yang diperbuat oleh Terbanding bersama keturunan lain dari Raja Joshua Manurung tidak memiliki dasar hukum yang kuat”, adalah jelas merupakan kekeliruan dan tanpa pemahaman yang cukup baik memahami ketentuan hukum dalam menilai Bukti P–4 Bahkan

3,

selanjutnya

oleh

pihak

IM

berdasarkan Bukti P–4 serta yang dikuatkan dengan Bukti P–2 dan P– Keluarga

Terbanding

dapat

mengukuhkannya ke dalam Akta Pernyataan Perpindahan Hak Milik No. 9 tanggal 16 Agustus 1996 oleh Notaris Julitri Roriana, S.H.(vide

GG

Bukti P–5).

11. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 52 alinea ke-3 telah tepat

TIN

dan benar, dengan menyatakan “bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas meskipun belum diterbitkannya bukti kepemilikan hak milik atas nama keturunan/ahli waris Alm Raja Joshua Manurung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir akan tetapi menurut penilaian Majelis Hakim terhadap (Bukti P-2), (Bukti P-3), (Bukti P-4),

N

dan (Bukti P-5) yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam perkara a quo adalah dapat dijadikan sebagai petunjuk/bukti alas hak…”.

ILA

12. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II jelas keliru dengan menyatakan “sejarah tanah Terbanding tidak jelas atau kabur”. Karena “Sejarah Tanah Terbanding” adalah fakta riwayat penguasaan tanah

AD

terperkara secara turun temurun, fakta adanya bukti-bukti hak atas tanah terperkara yang telah diterbitkan pada tahun 1996, dan fakta adanya rumah maupun kuburan dari keluarga terbanding hingga kini masih ada di tanah terperkara, yang terbukti secara meyakinkan

NG

menunjukan Terbanding dan Ahli Waris Lain Alm Raja Joshua Manurung merupakan pihak pemilik Tanah Terperkara. mengenai

asal-usul

perolehan

Tanah

Terperkara

Adapun

yang

juga

PE

dipersoalkan Pembanding I dan Pembanding II adalah bagian dari “fakta riwayat penguasaan tanah terperkara” yang notabene sudah berumur lebih seabad sejak perolehannya, yang merupakan sebab sehingga Tanah Terperkara pada faktanya dan terbukti dapat dihuni maupun diusahai oleh raja joshua manurung hingga berlanjut kepada Halaman 44 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

keturunan-keturunannya. Kemudian mengingat tidak mungkin lagi ada

namun

keterangan

warga

setempat

letak

Tanah

N

saksi ataupun bukti surat yang dapat menerangkan asal-usul tersebut, Terperkara,

ED A

khususnya warga Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II dapat menjadi petunjuk.

13. Bahwa disamping itu, justru hal yang sangat aneh apabila Pembanding I dan Pembanding II baru mempersoalkan mengenai asal usul Tanah Terperkara pada Pengadilan Tingkat Banding ini,

IM

karena faktanya Pembanding I dan II tidak pernah menyangkal baik dalam jawabannya maupun dupliknya pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang artinya Pembanding I dan Pembanding II pada faktanya telah menerima dan mengakui dalil gugatan Terbanding

GG

tersebut, sehingga terkesan hendak mengesampingkan fakta-fakta hukum yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti secara meyakinkan. Oleh karena itu, dalil Keberatan tersebut patut

TIN

dikesampingkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. 14. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II jelas keliru dengan menyatakan keterangan saksi Erika Napitupulu, Sorta Napitupulu, Berman Napitupulu, Teresia Simanjuntak, Jala Napitupulu, dan Parjuangan Napitupulu bersifat Testimonium De Auditu. Karena

N

melalui keterangan dari saksi-saksi tersebut yang justru membuktikan “Fakta Penguasaan Tanah Terperkara Secara Turun Temurun” sejak

ILA

semasa hidup Alm Raja Josua Manurung hingga berlanjut kepada keturunan-keturunannya. Adapun yang dapat dijadikan pertimbangan sebelum menguraikan hal-hal yang dialami langsung oleh saksi-saksi,

AD

sebagai berikut:

a. Pada faktanya saksi-saksi tersebut lahir di kampung yang sama

NG

dengan tempat kelahiran Pembanding I, yaitu kampung Lumban Tonga-Tonga,

Desa

Parparean

II

(kecuali

saksi

Teresia

Simanjuntak).

PE

b. Pada faktanya saksi-saksi tersebut bertempat tinggal di kampung yang sama dengan Pembanding I, baik sejak lahir hingga saat ini/ sebelum merantau.

c. Pada faktanya saksi-saksi tersebut masih satu kakek leluhur yang sama dengan Pembanding I (kecuali saksi Teresia Simanjutak).

Halaman 45 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

15. Bahwa saksi Erika Napitupulu yang Lahir pada tahun 1935 di Lumban

N

Tonga-Tonga, Desa Parparean II, “Saksi merupakan cucu dari Pemilik Tanah Terperkara Semula yang “bermarga Napitupulu”. Pada

ED A

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Sebagai FAKTA: “Bahwa saksi ketika bekerja dengan Bapak Saksi di tanahnya pada tahun 1947, Saksi melihat Raja Josua Manurung sedang menanam tanaman ubi kayu/ singkong dan melihat Ahut br.

IM

Simangunsong sedang menjual gorengan di depan rumahnya di Tanah Terperkara. Saksi melihat Raja Josua Manurung mengusahai Tanah Terperkara dari tahun 1947 sampai 1950 saja karena setelah itu Saksi pergi merantau”. Bahkan saksi kenal Jaudin Napitupulu (Pembanding

GG

II) karena teman satu sekolah, dan saksi dengan Pembanding II sering bertemu di warung Ahut br. Simangunsong untuk membeli goreng”. Sebagai PETUNJUK: setahu saksi, sebab Raja Josua Manurung

TIN

menjadi pemilik Tanah Terperkara, karena Tanah tersebut diberikan kakek saksi, yaitu karena perkawinannya Raja Josua Manurung dengan bibik saksi/ putri kandung dari kakek saksi”. 16. Bahwa saksi Sorta Napitupulu yang lahir tahun 1941 dan bertempat

N

tinggal di Lumban Tonga-Tonga,Desa Parparean II (NB: letak rumah Saksi, tepat di depan rumah Pembanding I). Pada pokoknya

ILA

menerangkan sebagai berikut: Sebagai FAKTA: “Bahwa pada tahun 1951 ketika Saksi bersama Bapak Saksi mengejar kerbaunya yang habis berkelahi hingga sampai

AD

ke jalan raya, Saksi melihat Ahut br. Simangunsong sedang membersihkan dan menanam di kebunnya (di Tanah Terperkara). Kemudian, Saksi melihat Ahut br. Simangunsong sedang menanam

NG

singkong serta melihat tempat menjual gorengan dan gubuk terbuat dari bambu. Saksi melihat Ahut br. Simangunsong di Tanah Perkara sampai meninggal. Kemudian sebelum merantau setelah tamat SGA

PE

pada tahun 1963, yang sempat Saksi lihat masih tinggal di Tanah Terperkara adalah Dorianus Manurung, Nai Pauder br. Napitupulu dan si Oloan Manurung”.

Halaman 46 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

Sebagai PETUNJUK: “Bahwa setahu Saksi, Raja Josua Manurung

N

sebelum kawin dengan Ahut br. Simangunsong sudah kawin dengan boru Napitupulu akan tetapi tidak ada anak, tapi kalo kawin dengan

pernah

ada

ceritanya

Polin

Napitupulu

ED A

Ahut br. Simangunsong ada anaknya” dan “sepengetahuan Saksi tidak menyerahkan

Tanah

Terperkara ke itonya/ Nai Pauder br Napitupulu atau ke Dorianus Manurung sebagai hak pakai”.

IM

17. Bahwa saksi Berman Napitupulu yang lahir tahun 1948 dan bertempat tinggal di Lumban Tonga-Tonga Desa Parparean II. Saksi adalah cucu R. Junus Napitupulu/ pemilik tanah berbatasan sebelah utara dari Tanah Terperkara dan sudah lama mengusahai tanahnya sendiri.

GG

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Sebagai FAKTA: “Bahwa pada tahun 1964 saksi melihat di Tanah Terperkara dihuni dan diusahai dengan menanam jagung dan ubi

TIN

kayu/singkong oleh Dorianus Manurung berserta istrinya/Nai Pauder (Loina br. Napitupulu) dan anaknya/ Oloan Manurung. Kemudian setelah Dorianus Manurung meninggal, dilanjutkan istri dan anaknya, namun setelah istrinya meninggal, dilanjutkan Oloan Manurung sampai

N

meninggal tahun 2011”.

“Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas Surat Keterangan

ILA

Hak Milik dan Akta Notaris milik keluarga Manurung, termasuk dari Hisar Napitupulu (Pembanding I). Kemudian setahu saksi Marhalam Manurung,

Oloan

Manurung dan

Istri dari

Dahlan

Manurung

AD

(Terbanding) dikubur di Tanah Terperkara. Bahkan acara penguburan Istri Dahlan Manurung dihadiri oleh Teresia Simanjuntak dan Istri Hisar Napitupulu”.

NG

18. Bahwa saksi Teresia Simanjuntak yang lahir tahun 1948 Saksi bertempat tinggal di Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II sejak tahun 1971 bersama suaminya Midian Napitupulu. Pada pokoknya

PE

menerangkan sebagai berikut: (NB: kuburan orang tua dari Midian Napitupulu

dan

dari

Polin

Napitupulu

masih

setambak.

Jadi

hubungannya cukup dekat)

Halaman 47 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

Sebagai

FAKTA: Bahwa sejak tahun 1971 Saksi melihat di Tanah

N

Terperkara dihuni dan diusahai dengan menanam jagung dan ubi kayu/singkong oleh Dorianus Manurung beserta istrinya/Nai Pauder

ED A

(Loina br. Napitupulu) dan anaknya/ Oloan Manurung. Kemudian

setelah Dorianus Manurung meninggal, dilanjutkan istri dan anaknya, namun setelah istrinya meninggal, dilanjutkan Oloan Manurung sampai meninggal tahun 2011.

“Surat Keterangan Hak Milik keluarga

IM

Bahwa saksi mengetahui

Dorianus Manurung (vide Bukti P-4), ketika melihat Suaminya/ Midian Napitupulu menandatangani sebagai saksi dalam surat tersebut pada tahun 1996”. Saksi juga mengetahui “Surat Pengumuman Kecamatan

GG

pada tahun 1996 mengenai kepemilikan Tanah keluarga Dorianus Manurung (vide Bukti P–2), yang dilekatkan di Tanah Tererkara dan di Kantor Kepala Desa Parparean II yang saat itu dijabat Tumpak Napitupulu”. Setahu saksi bahwa Hisar Napitupulu Pengumuman

Kecamatan

TIN

mengetahui

(Pembanding I)

tersebut dan tidak ada

keberatan pada saat itu. Setahu saksi Marhalam Manurung, Oloan Manurung dan Istri Dahlan Manurung dikubur di Tanah Terperkara. Bahkan acara penguburan Istri Dahlan Manurung dihadiri oleh saksi

N

sendiri dan Istri Hisar Napitupulu.

ILA

Sebagai PETUNJUK: “setahu Saksi terkait asal-usul Tanah perkara dari warga setempat, bahwa Tanah itu diberikan dari seorang bermarga Napitupulu kepada borunya dan Josua Manurung setelah pernikahannya. Setahu saksi, sebelum Dorianus Manurung menikahi

AD

Nai Pauder br Napitupulu, Tanah sudah dimiliki orang tuanya, yaitu Josua Manurung”.

19. Bahwa saksi Jala Napitupulu yang lahir tahun 1965 dan bertempat

NG

tinggal di Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II. Saksi pernah menjabat Kepala Desa Parparean II dari tahun 2001 s/d 2013. Pada

PE

Pokoknya menerangkan sebagai berikut. Sebagai FAKTA: Saksi melihat di Tanah Terperkara dihuni dan diusahai dengan menanam jagung dan ubi kayu/singkong oleh Dorianus Manurung beserta istrinya/Nai Pauder (Loina br. Napitupulu) dan anaknya/ Oloan Manurung. Kemudian setelah Dorianus Manurung

Halaman 48 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

meninggal, dilanjutkan istri dan anaknya, namun setelah istrinya

N

meninggal, dilanjutkan Oloan Manurung sampai meninggal tahun

ED A

2011.

Bahwa saksi “mengetahui ada surat Pengumuman dari Kantor Kecamatan Porsea, yang dilekatkan di Kantor Kepala Desa pada tahun 1996 dan setahu saksi tidak ada keberatan dari manapun, termasuk dari Pihak Hisar Napitupulu (Pembanding I) yang pada saat Kemudian

juga, Saksi

“pernah

menolak

IM

itu ada dikampung”.

permohonan penerbitan Surat Keterangan Hak Milik a.n Hisar Napitupulu”, karena sudah ada terbit Surat Pengumuman Kecamatan, Surat Kepala Desa tentang Keterangan Hak Milik dan Akta Notaris

GG

pihak Dahlan Manurung pada tahun 1996,”. Kemudian setahu saksi “Marhalam Manurung, Oloan Manurung dan Istri Dahlan Manurung dikubur di Tanah Terperkara. Bahkan acara penguburan Istri Dahlan

TIN

Manurung juga dihadiri Istri Hisar Napitupulu”.

Sebagai PETUNJUK: “setahu Saksi dari cerita orang-orang tua dikampung (Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II), sebelum kawin Dorianus Manurung sama Nai Pauder br Napitupulu (Istri Kedua Dorianus Manurung), Dorianus Manurung sudah tinggal di Tanah

N

Terperkara dengan Istrinya yang boru Siregar (Isteri Pertama Dorianus

ILA

Manurung). Setahu saksi juga, bahwa Tanah yang ditempati dan dikerjakan Dorianus Manurung, asalnya dari Josua Manurung, yaitu kakek si Dahlan Manurung (Terbanding)”.

AD

20. Bahwa saksi Parjuangan Napitupulu lahir tahun 1974 dan bertempat tinggal di Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II dari sejak lahir hingga tahun 2013. Saksi adalah anak dari Midian Napitupulu. Pada

NG

pokoknya menerangkan sebagai berikut: Sebagai FAKTA: Saksi “Melihat di Tanah Terperkara di huni oleh Oloan Manurung dan ibunya/Naipauder (Loina br. Napitupulu) lalu

PE

setelah ibunya meninggal, dilanjutkan Oloan Manurung sampai meninggal tahun 2011”. Saksi juga mengetahui ada Surat Pengumuman dari Kecamatan Porsea pada tahun 1996 mengenai kepemilikan Tanah pihak

Halaman 49 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

Manurung, yang mana surat itu dilekatkan di lokasi Tanah Terperkara

N

dan setahu saksi, Hisar Napitupulu (Pembanding I) yang pada saat itu ada dikampung (Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II) tidak ada

ED A

keberatan terkait Pengumuman itu. Saksi juga mengetahui Akta

Notaris milik Manurung. dan juga mengetahui penguburan Marhalam Manurung dan Oloan Manurung di Tanah Terperkara, Sebagai

PETUNJUK:

Setahu

Saksi

bahwa

“Oloan

Manurung

IM

menempati tanah Terperkara yang di dapat dari neneknya, dan orang tua Saksi (Midian Napitupulu) pernah cerita kepada saksi bahwa sejak dari neneknya Oloan Manurung sudah tinggal di Tanah itu”.

GG

21. Bahwa dengan demikian, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya pada halaman 52 alinea ke-3

s/d

halaman 53 dalam menilai bukti-bukti surat yang

dimiliki dan diajukan Terbanding maupun saksi-saksi yang diajukan

TIN

Terbanding sehingga menyimpulkan bahwa Tanah Terperkara “adalah merupakan milik sah dari Penggugat/ Ahli Waris Lainnya/ keturunan Alm Raja Josua Manurung yang merupakan boedel waris dari Alm Raja Josua Manurung yang belum terbagi” adalah telah tepat dan benar. Karena pada faktanya berdasarkan uraian-uraian tersebut di

N

atas, Pembanding I dan Pembanding II jelas telah keliru dan bahkan

ILA

hendak mengesampingkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti secara meyakinkan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

AD

C. Bahwa tanggapan Terbanding atas dalil pembanding I dan Pembanding II yang menyatakan “Dasar Kepemilikan Tanah Pembanding I adalah Sah Secara Hukum”, yakni sebagai berikut:

NG

1. Bahwa Saksi Tumpak Napitupulu yang merupakan Kepala Desa Parparean II pada tahun 1978 s/d 2001, dalam kesaksiannya

PE

menyatakan sebagai berikut: “Saya yakin Tanah itu Tanah Polin Napitupulu saat mengecek tanah sejak tahun 1980, kemudian saya dapati si Polin Napitupulu tahun 1981 dan 1982 lagi mengusahai di Tanah terperkara itu. Kemudian tahun 1983 dan seterusnya tidak tahu lagi”. Tapi faktanya, Saksi

Halaman 50 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

dapat menunjukan bukti pembayaran PBB Tanah Terperkara dan

N

bahkan diketahui Polin Napitupulu telah meninggal pada tahun 1981, yakni sesuai dalil jawaban Pembanding I (selaku anaknya) serta

ED A

faktanya pada tahun 1996 Saksi selaku Kepala Desa membuat dan menandatangani surat-surat Terbanding (Bukti P-3 dan P-4).

Bahwa saksi juga menyatakan dengan tegas dan “berulang kali” dalam kesaksiannya di persidangan, bahwa alasan saksi mencabut surat-

IM

surat itu (bukti P-3 dan P-4) hanya karena tidak ditandatangani Camat Porsea. Tapi faktanya “alasan tersebut sama sekali tidak sesuai” dengan yang terurai pada Bukti T.I.II–1. Disamping itu, Saksi sudah

pernyataan itu (Bukti T.I.I-1).

GG

tidak lagi menjabat Kepala Desa Parparean II saat membuat surat

Dengan demikian, Kesaksian Tumpak Napitupulu sangat jelas meragukan dengan menyatakan “Tanah Terperkara adalah milik Polin

TIN

Napitupulu”. Terlebih Saksi menyatakan “tidak tahu apakah pemberian Tanah itu dari Polin Napitupulu ke Dorianus Manurung secara pauseang atau tidak”.

2. Bahwa Saksi Urat Sibarani yang merupakan pemilik tanah berbatasan Selatan

dari

Tanah

N

sebelah

Terperkara,

dalam kesaksiannya

ILA

menyatakan sebagai berikut: Saksi menyatakan “Kutahu Tanah itu Tanah Polin Napitupulu ketika kerja aku di tanahku, dialah teman kerjaku disana”.

Tapi saksi

menyatakan “Tidak tahu tahun berapa itu waktu kerja dengan si Polin”.

AD

Saksi juga menyatakan ”Lama juga Polin Napitupulu mengusahai Tanah itu”. Tapi Saksi menyatakan “tidak tahu berapa lama si Polim

NG

mengerjakan Tanah itu”. Kemudian berdasarkan Bukti P-23 (SHM No. 17 tahun 2007) dan Bukti P-27 (Permohonan Informasi mengenai batas - batas bidang tanah

PE

dalam rangka penerbitan SHM No. 17 tahun 2007 a.n Urat Sibarani) bahwa yang tercantum pada batas tanah sebelah Utara milik Urat Sibarani adalah Doris Manurung (Dorianus Manurung). Selanjutnya Saksi menyatakan “karena Dorianus manurung bertempat tinggal di Tanah itu, makanya namanyalah yang kubuat di batas Utara tanah

Halaman 51 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

saya dalam sertifikat”. Tapi faktanya Dorianus Manurung sudah

N

meninggal pada ± tahun 1978, dimana sertifikat Saksi baru terbit pada

ED A

tahun 2007.

Oleh karena itu, Saksi Urat Sibarani sesungguhnya yakin bahwa Tanah Terperkara adalah milik sah dari Dorianus Manurung/ Keturunan dari Alm Raja Josua Manurung. Karena jika tidak yakin, Saksi pasti mencantumkan nama Polin Napitupulu atau Hisar

IM

Napitupulu (Pembanding I) selaku anak Polin Napitupulu. Terlebih Saksi mengatakan sudah sejak kecil kenal Hisar Napitupulu dan merupakan teman kerja saksi sampai sekarang. Oleh karena itu, Terbanding setuju dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim

baris 32 s/d baris 37.

GG

Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 53

Dengan demikian, Kesaksian Urat Sibarani sangat jelas meragukan

TIN

dengan menyatakan “Tanah Terperkara adalah milik Polin Napitupulu”. Terlebih Saksi menyatakan bahwa “setahu saksi di Tanah perkara diberikan Polin Napitupulu ke Nai Pauder br. Napitupulu karena Dorianus Manurung menceritakannya kepada saksi”. Artinya Saksi mengetahui Polin Napitupulu memberi pinjam pakai Tanah perkara

N

kepada Naipauder/Loina br Napitupulu dan Dorianus Manurung hanya

ILA

berdasarkan cerita, bukan mengetahui langsung. 3. Bahwa Saksi Viktor Butar-Butar yang tinggal di Tarutung merupakan “anak dari adik perempuan kandung Polin Napitupulu dalam

AD

kesaksiannya menyatakan sebagai berikut: Saksi menyatakan bahwa “tanah itu tanah almarhum Polin Napitupulu karena waktu saksi Sekolah Teknik (setara SMP) di Parparean, Saksi

NG

sering ke rumah tulang Polin Napitupulu dan sering Saksi jumpai Polin Napitupulu bekerja di Lokasi Tanah Terperkara” dan juga menyatakan “Saksi mengetahui Polin Napitupulu bilang sama Dorianus Manurung

PE

pada tahun 1969, “beginilah lae, pakai lah Tanah saya itu” yaitu karena Dorianus Manurung menceritakan kepada saksi saat Dorianus Manurung sedang membangun rumahnya di Tanah perkara”.

Halaman 52 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

Bahwa keterangan Saksi Viktor Butar-Butar yang menyatakan “Tanah

N

Terperkara adalah milik Polin Napitupulu” sudah jelas meragukan dan bahkan Saksi mengetahui Polin Napitupulu memberi pinjam pakai

ED A

Tanah perkara kepada Naipauder/Loina br Napitupulu dan Dorianus Manurung hanya berdasarkan cerita, bukan mengetahui langsung.

4. Bahwa Saksi Nania Sitorus yang tinggal di Silamosik II merupakan “anak dari adik perempuan kandung Polin Napitupulu, dalam

IM

kesaksiannya menyatakan sebagai berikut:

Saksi menyatakan “setahu saksi Tanah perkara itu adalah Tanah si polin Napitupulu karena sewaktu gadis Saksi sekitar tahun 1957/1958

dan

Saksi

juga

GG

sering diajak Polin Napitupulu untuk ambil mangga di Tanah perkara” menyatakan

“setahu

Saksi

Polin

Napitupulu

memberikan untuk dipakai tanah itu kepada Nai Pauder/ Loina br

TIN

Napitupulu akan tetapi tidak ada dibuat surat-suratnya” Bahwa keterangan Saksi Nania Sitorus yang menyatakan “Tanah Terperkara adalah milik Polin Napitupulu” sudah sangat jelas meragukan. Bahkan Saksi menyatakan Polin Napitupulu memberikan untuk dipakai Tanah Terperkara itu kepada Nai Pauder/Lonia br.

N

Napitupulu tetapi tidak ada dibuat suratnya dan hanya Saksi sendiri yang mengetahuinya. Oleh karenanya, Saksi Nania Sitorus “unus

ILA

testis ullus testis”.

5. Bahwa selain Bukti T.I.II – 13 sangat meragukan dan jelas tidak objektif karena terdapat nama “Jaudin Napitupulu” sebagai saksi surat,

AD

yang mana merupakan Pembanding II dalam perkara a quo, Terbanding juga setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusannya hlm. 52 alinea ke-1,

NG

yang menyatakan: “Bahwa oleh karena terhadap (Bukti P-4) telah dinyatakan Sah oleh

PE

Majelis Hakim sehingga Bukti yang diajukan Tergugat yaitu (Bukti T.I.II – 13) berupa Surat Keterangan Nomor 470/68/2033/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parparean II An. Tumbur Napitupulu pada tanggal 3 Maret 2016 yang apabila dinyatakan sah keberadaannya akan menjadi tumpang tindih terhadap (Bukti P-4)

Halaman 53 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

oleh karenanya menurut Majelis Hakim (Bukti T.I.II – 13) patut juga

N

dikesampingkan”.

ED A

6. Bahwa dengan demikian, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya pada halaman 55 alinea ke-2 dalam menilai bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II, sehingga menyatakan: “Bahwa

berdasarkan

ternyata

menurut

pertimbangan-pertimbangan Hakim

Para

Tergugat

atas

telah

yang

dapat

IM

Majelis

di

membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 1972 No. 395 K/Sip/1972 dengan menerangkan Jika Tergugat tidak berhasil

GG

membuktikan dalil sangkalannya, maka gugatan Penggugat harus diterima” adalah telah tepat dan benar.

Karena pada faktanya tidak ada satupun bukti surat maupun saksi-

TIN

saksi yang dapat membuktikan dalil-dalil jawaban Pembanding I secara meyakinkan bahwa “Tanah Terperkara adalah milik Polin Napitupulu”

maupun

“Tanah

Terperkara

diberikan

oleh

Polin

Napitupulu kepada Nai Pauder/Loina br. Napitupulu dan Dorianus Manurung sebagai hak pakai” maupun Pihak Polin Napitupulu

N

mengusahai Tanah Terperkara hingga saat ini. Dengan demikian,

ILA

secara meyakinkan Pembanding I dan Pembanding II tidak memiliki kedudukan dan hubungan hukum apapun dengan Tanah Terperkara. Bahwa oleh karena itu, telah tepat dan benar pertimbangan hukum dari Majelis

AD

Hakim Tingkat Pertama, yang tertuang dalam putusannya halaman 54 alinea ke-3, yang menyatakan: “Bahwa karena terhadap tanah terperkara telah terbukti adalah merupakan milik Sah dari Penggugat/ Ahli Waris/ Keturunan Alm Raja Josua Manurung, maka terhadap perbuatan Para Tergugat yang telah

NG

menguasai tanah terperkara tanpa alas hak yang sah tanpa seijin/persetujuan Penggugat sebagai Ahli Waris/Keturunan Alm Raja Josua Manurung menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak-hak subjektif

PE

orang lain, oleh karena itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan juga sebagaimana bukti Penggugat yaitu (Bukti P-16) pada poin 6 bahwa Penggugat belum dapat untuk melakukan pendaftaran tanah dikarenakan Penggugat masih terkendala karena telah dapat menguasai tanahnya secara fisik karena masih dikuasai oleh Para Tergugat yang tidak ada hubungan Halaman 54 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

hukumnya dengan Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para

N

Tergugat tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana

ED A

dimaksud pada kriteria pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding untuk sebagian dalam perkara a quo telah tepat dan benar, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-

IM

alasan yang menjadi dasar putusannya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sebagai Majelis Hakim Tingkat Pertama mohon untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

GG

Medan dalam perkara a quo sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding. Bahwa mengingat dalil-dalil keberatan yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II dalam memori banding telah keliru dan tidak berdasar hukum serta bahkan hendak “mengesampingkan” fakta-fakta hukum yang sudah jelas

TIN

dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah terbukti secara meyakinkan, maka Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara banding a quo berkenan untuk menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II, dan



Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan

ILA

Pembanding II. 

N

karenanya berkenan memutuskan perkara a quo, sebagai berikut:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No: 17/Pdt.G/2016/PN.Blg tertanggal 10 Agustus 2016.

Menghukum Pembanding I dan Pembanding II secara tanggung renteng

AD



untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa,

NG

mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono). Menimbang bahwa menanggapi permohonan banding tersebut Majelis

PE

Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan putusan pengadilan negeri tersebut seperti di bawah ini.

Halaman 55 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

DALAM PROVISI:

pertama

telah

mempertimbangkannya

yang

pada

pokoknya

ED A

tingkat

N

Menimbang bahwa tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim pengadilan

sebagaimana tersebut seperti di bawah ini.

Bahwa Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan kepentingan Penggugat yang sifatnya sangat segera dan mendesak untuk dilindungi dari perbuatan Para Tergugat yang apabila tidak dihentikan akan menimbulkan

IM

kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, dengan demikian tuntutan Provisi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

GG

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa tentang POKOK PERKARA tersebut Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkannya yang pada pokoknya

TIN

sebagaimana tersebut berikut ini.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita gugatan Penggugat bahwa tanah terperkara pada mulanya adalah milik seseorang yang bermarga Napitupulu, yang kemudian Tanah terperkara diberikan kepada Putrinya/ boru

N

Napitupulu pada saat setelah menikah dengan Alm Raja Josua Manurung kemudian setelah Istrinya Alm Raja Josua Manurung / Boru Napitupulu

ILA

meninggal dunia tanpa dikaruniai keturunan, kemudian Alm Raja Josua Manurung menikah lagi dengan Ahut br. Simangunsong dan dari pernikahan antara Alm Raja Josua Manurung dengan Ahut br. Simangunsong memiliki keturunan 2 (dua) orang anak yaitu 1. Lamisana Manurung dan 2. Dorianus

AD

Manurung. Kemudian Lamisana Manurung memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1. Marhalam Manurung dan 2. Dahlan Manurung (Penggugat). Kemudian Dorianus Manurung memiliki keturunan 4 (empat) orang anak yaitu 1. Isarael Manurung

NG

(dari istri pertamanya S.br Siregar) 2. Tiarma Br Manurung 3. Tiurlan Br Manurung dan 4. Oloan Manurung (dari istri keduanya Loina br. Napitupulu). Bahwa setelah majelis meneliti dengan seksama bukti yang diajukan

PE

Penggugat yaitu pada (Bukti P-1), (Bukti P-5), (Bukti P-21) dan (Bukti P-22) yang ternyata ada persesuaian bahwa Penggugat beserta Ahli Waris lainnya adalah benar Keturunan/Ahli waris dari Alm. RAJA JOSUA MANURUNG.

Halaman 56 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Siapakah Pemilik

N

tanah objek perkara seluas 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) berukuran Panjang 50 m × Lebar 50 m yang terletak di Desa Parparean II,

ED A

Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam dalil posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa semasa hidupnya Alm Raja Josua Manurung telah memiliki tanah berukuran Panjang 50 m × Lebar 50 m atau seluas 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir,

IM

Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas. Sebelah Utara: tanah milik R. Junus Napitupulu. Sebelah Timur: Jalan Raya Balige. Sebelah Selatan: tanah milik Urat Sibarani. Sebelah Barat: Jalan Kuburan yang diperoleh Alm Raja Josua Manurung setelah pernikahannya dengan isteri pertamanya yaitu Boru

GG

Napitupulu.

Bahwa dalam jawabannya Tergugat I membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa orang tua Tergugat I yaitu

Napitupulu

dengan

TIN

Polin Napitupulu telah memberikan Tanah terperkara kepada Loina br suaminya

yaitu

Dorianus

Manurung

hanya

untuk

dipergunakan sebagai tempat tinggal dan bukan untuk hak milik. Bahwa untuk menyikapi dalil bantahan Para Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama yaitu bukti yang diajukan Penggugat

N

yaitu (Bukti P-2) bahwa Marhalam Manurung yaitu selaku ahli waris dari keturunan Alm Raja Josua Manurung sudah pernah memproses guna

ILA

mendaftarkan Tanah yang terletak di Desa Parparean II yang berukuran Panjang 50 m × Lebar 50 m yang kemudian An. Camat Porsea telah membuat Pengumuman Nomor: 593/1145/1996

tanggal 1 Agustus 1996 untuk

AD

memproses pendaftaran tanah tersebut dan juga sebagaimana (Bukti P-3) yaitu Kepala Desa Parparean II An. T Napitupulu telah pula mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 100/52/2015/1996 yang dalam hal ini menerangkan bahwa benar Marhalam Manurung mempunyai sebidang tanah di Desa Parparean II

NG

dan juga Kepala Desa Parparean II An. T Napitupulu menerangkan sampai dengan tanggal 14 Agustus 1996 tidak ada pihak yang keberatan atas tanah yang terletak di Desa Parparean II tersebut hal mana juga bersesuaian dengan

PE

Keterangan Saksi Teresia Simanjuntak, Saksi Parjuangan Napitupulu dan Saksi Jala Napitupulu yang menerangkan bahwa pada saat Pengumuman dari kantor Kecamatan Porsea dilekatkan di Kantor Kepala Desa Parparean II pada tahun 1996 tidak ada pihak yang keberatan terkait pengumuman tersebut kemudian selanjutnya sebagaimana (Bukti P-4) yaitu Kepala Desa Parparean II An. T Halaman 57 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

Napitupulu pada tanggal 16 Agustus 1996 telah pula mengeluarkan Surat

N

Keterangan Hak Milik yang menerangkan Ahli waris dari Alm Lamisana Manurung dan Alm Dorianus Manurung yaitu 1. Marhalam Manurung, 2. Dahlan

ED A

Manurung, 3. Oloan Manurung dan 4. Isarael Manurung benar mempunyai Sebidang Tanah yang terletak di Desa Parparean II Kecamatan Porsea dengan ukuran Lebar 50 m dan Panjang 50 m hal mana juga sesuai dengan Keterangan Saksi Teresia Simanjuntak yang menerangkan bahwa Suami Saksi yang

bernama Midian Napitupulu juga ikut menandatangani Surat Keterangan hak

IM

Milik tertanggal 16 Agustus 1996 yaitu sebagai Saksi.

Bahwa berdasarkan (Bukti P-3 dan Bukti P-4) tersebut kemudian Penggugat (Dahlan Manurung) beserta Marhalam Manurung telah membuat Akte Nomor 9 yaitu Pernyataan Perpindahan Hak Milik yang dibuat dihadapan

GG

Notaris Julitri Roriana, SH pada tanggal 16 Agustus 1996.

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat yaitu (Bukti P-3 dan Bukti P-4) ternyata Tumpak Napitupulu yang dahulu menjabat sebagai Kepala

TIN

Desa Parparean II pada tahun 1996 telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 4 Februari 2008 yang menyatakan telah mencabut tanda tangannya yang tertera pada (Bukti P-3 dan Bukti P-4) sebagaimana Surat Pernyataan pada (Bukti T.I.II-1) dan terhadap (Bukti T.I.II-1) tersebut menurut Majelis Hakim meskipun Tumpak Napitupulu telah mencabut tanda tangannya tersebut akan

N

tetapi tidak membuat batal (Bukti P-3 dan Bukti P-4) tersebut, karena pada saat membuat Surat Pernyataan tertanggal 4 Februari 2008 tersebut Tumpak

ILA

Napitupulu sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Parparean II sehingga tidak menimbulkan akibat hukum atas pencabutan tanda tangannya tersebut hal mana juga bersesuaian dengan keterangan Tumpak Napitupulu

AD

yang sebagai Saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang tertera pada (Bukti P-3 dan Bukti P-4) adalah benar tanda tangan Tumpak Napitupulu oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan adalah Sah dan berkekuatan hukum (Bukti P-4) yaitu Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

NG

Parparean II An. T Napitupulu pada tanggal 16 Agustus 1996, oleh karenanya terhadap (Bukti T.I.II-1) patut untuk dikesampingkan. Bahwa oleh karena terhadap (Bukti P-4) telah dinyatakan Sah oleh

PE

Majelis Hakim sehingga bukti yang diajukan Tergugat yaitu (Bukti T.I.II-13) berupa Surat Keterangan Nomor 470/68/2033/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parparean II An. Tumbur Napitupulu pada tanggal 3 Maret 2016 yang apabila dinyatakan sah keberadaannya akan menjadi tumpang tindih

Halaman 58 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

terhadap (Bukti P-4) oleh karenanya menurut Majelis Hakim (Bukti T.I.II-13)

N

patut juga untuk dikesampingkan. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama yaitu (Bukti P-6)

ED A

yang apabila dikaitkan dengan fakta pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat dalam perkara a quo yang mana pada tanah terperkara yang terletak di Desa Parparean II Kecamatan Porsea tersebut 3 (tiga) makam yaitu 1. Makam Alm Marhalam Manurung, 2. Makam Alm. Oloan Manurung dan 3.

Makam Alm. Isteri Dahlan Manurung (Penggugat) sehingga Majelis Hakim

IM

berkeyakinan bahwa benar tanah terperkara adalah milik dari keturunan Alm Raja Josua Manurung/keturunan Alm Lamisana Manurung dan Alm Dorianus Manurung yang juga menurut Majelis Hakim sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di Masyarakat Batak Toba bahwa seseorang tidak

GG

dapat dimakamkan pada tanah yang bukan merupakan hak miliknya/tanah milik keluarganya, kemudian sebagaimana (Bukti P-6) yaitu pada tanah terperkara juga ada 1 (satu) unit rumah yang sudah tidak ditempati yang apabila dikaitkan

TIN

dengan fakta pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat yang mana rumah tersebut merupakan rumah yang terakhir dihuni oleh Alm Dorianus Manurung beserta Alm Isterinya Loina br Napitupulu yang kemudian dihuni oleh Alm Oloan Manurung sebelum meninggal dan hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Teresia Simanjuntak, Saksi Berman Napitupulu, Saksi Jala Napitupulu

N

dan Saksi Parjuangan Napitupulu yang menerangkan bahwa setelah Dorianus Manurung bersama isterinya Loina br Napitupulu meninggal dunia kemudian

ILA

yang mengusahai tanah perkara dan yang menempati rumah yang ada di tanah terperkara yaitu Oloan Manurung hingga akhirnya Oloan Manurung meninggal dunia pada tahun 2011 Vide (Bukti P-25).

AD

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas meskipun belum diterbitkannya bukti kepemilikan Hak Milik atas nama keturunan/ahli waris Alm Raja Josua Manurung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir akan tetapi menurut penilaian Majelis Hakim terhadap (Bukti P-2), (Bukti P-3), (Bukti

NG

P-4) dan (Bukti P-5) yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam perkara a quo adalah dapat dijadikan sebagai petunjuk/bukti alas hak sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pemilik sah terhadap tanah terperkara berukuran Panjang

PE

50 m × Lebar 50 m atau seluas 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik R. Junus Napitupulu, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Balige, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kuburan dan Sebelah Halaman 59 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

Selatan berbatas dengan tanah milik Urat Sibarani yang pada saat dilaksanakan

N

Pemeriksaan Setempat di atas tanah terperkara tersebut terdapat bangunan rumah yang sudah tidak ditempati dan juga terdapat makam adalah merupakan

ED A

milik Sah dari Penggugat/ Ahli waris lainnya/ Keturunan Alm Raja Josua yang

merupakan boedel waris dari Alm Raja Josua Manurung yang belum terbagi, hal mana juga ada persesuaian dengan keterangan Saksi Erika Napitupulu yang menerangkan bahwa Saksi melihat sebelum merantau, di tanah terperkara pada tahun 1947 sampai dengan 1950 dihuni dan diusahai oleh Raja Josua

IM

Manurung dengan Ahut br. Simangunsong (istri keduanya) dengan menanam ubi kayu/singkong dan juga Ahut br. Simangunsong menjual gorengan di depan rumahnya di Tanah terperkara, Saksi Sorta Napitupulu menerangkan pada tahun 1951 melihat di Tanah terperkara dihuni dan diusahai oleh Ahut br.

GG

Simangunsong dengan menanam ubi kayu/ singkong dan juga melihat Ahut br. Simangunsong menjual gorengan di depan rumahnya di Tanah terperkara yang kemudian Saksi juga melihat di Tanah terperkara adalah Dorianus Manurung,

TIN

Loina br Napitupulu dengan Oloan Manurung kemudian Saksi Berman Napitupulu, Saksi Teresia Simanjuntak dan Saksi Jala Napitupulu juga menerangkan melihat di Tanah terperkara dihuni dan diusahai dengan menanam jagung dan ubi kayu/singkong oleh Dorianus Manurung beserta istrinya/Nai Pauder (Loina br. Napitupulu) dan anaknya/ Oloan Manurung.

N

Kemudian setelah Dorianus Meninggal, dilanjutkan istri dan anaknya namun setelah istrinya/Nai Pauder (Loina br. Napitupulu) meninggal, dilanjutkan Oloan

ILA

Manurung sampai meninggal tahun 2011 dan juga Saksi Parjuangan Napitupulu menerangkan melihat di Tanah terperkara dihuni oleh Oloan Manurung dan ibunya/ Nai Pauder (Loina br. Napitupulu) lalu setelah Ibunya meninggal, Oloan

Manurung

sampai

meninggalnya

tahun

AD

dilanjutkan

2011

sebagaimana bukti Penggugat yaitu (Bukti P-23) dan (Bukti P-27)

dan

bahwa

tercantum pada batas Sebelah Utara Atas nama Doris Manurung melainkan bukan atas nama Polin Napitupulu sebagaimana yang didalilkan Tergugat I oleh

NG

karenanya Majelis Hakim juga berkeyakinan Saksi Urat Sibarani mengakui keberadaan Tanah terperkara adalah milik Sah dari Dorianus Manurung/ Keturunan dari Alm Raja Josua Manurung.

PE

Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Bahwa perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksudkan dalam

Pasal 1365 KUHPerdata, memiliki 4 kriteria sebagi berikut: 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Halaman 60 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

2. Melanggar hak-hak subyektif orang lain.

N

3. Melanggar kaidah tata susila. 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang

masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Bahwa

karena

terhadap

tanah

terperkara

ED A

seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga

telah

terbukti

adalah

merupakan milik Sah dari Penggugat/Ahli waris/Keturunan Alm Raja Josua Manurung, maka terhadap perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai

IM

tanah terperkara tanpa alas hak yang sah tanpa seijin/persetujuan Penggugat sebagai Ahli waris/Keturunan Alm Raja Josua Manurung menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak-hak subjektif orang lain, oleh karena

itu

adalah

merupakan

perbuatan

melawan

hukum

dan

juga

GG

sebagaimana bukti Penggugat yaitu (Bukti P-16) pada poin 6 bahwa Penggugat belum dapat untuk melakukan pendaftaran tanah dikarenakan Penggugat masih terkendala karena tidak dapat menguasai tanahnya secara fisik karena masih

TIN

dikuasai oleh Para Tergugat yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Tergugat tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan pada kriteria Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Tergugat yaitu (Bukti T.I.II-7),

N

(Bukti T.I.II-8) dan (Bukti T.I-II-9) oleh karena belum ditandatangani oleh Kepala Desa Parparean II sehingga keberadaan bukti-bukti tersebut tidak dapat

ILA

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan harus dikesampingkan. Bahwa Tergugat I dalam dalil sangkalannya menyatakan bahwa tanah terperkara berasal dari Orang tua Tergugat I yaitu Polin Napitupulu yang

AD

diberikan kepada Loina Br Napitupulu/ Nai Pauder yang digunakan untuk pinjam pakai dan bukan sebagai Hak Milik. Bahwa pada persidangan Tergugat I tidak ada mengajukan bukti surat

yang membuktikan tentang pemberian pinjam pakai tanah terperkara tersebut,

NG

demikian juga Saksi Tumpak Napitupulu menerangkan tidak mengetahui apakah pemberian tanah terperkara kepada Loina Br Napitupulu dengan Dorianus Manurung secara pauseang atau tidak, demikian juga Saksi Urat

PE

Sibarani dan Saksi Viktor Butar-Butar menerangkan mengetahui Polin Napitupulu memberikan tanah untuk digunakan/ dipakai oleh Dorianus Manurung hanya berdasarkan cerita dari Dorianus Manurung kepadanya dan bukan mengetahui langsung Polin Napitupulu memberikan pinjam pakai tanah terperkara kepada Loina Br Napitupulu/ Nai Pauder dan Dorianus Manurung Halaman 61 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

sehingga Majelis berkesimpulan keterangan Saksi Tumpak Napitupulu tidak

N

mengetahui tentang pemberian pinjam pakai tanah perkara dan juga Saksi Urat Sibarani dan Saksi Viktor Butar-Butar keterangannya hanyalah berdasarkan

ED A

cerita (Testimonium de auditu) oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan.

Bahwa Saksi Nania Sitorus menerangkan mengetahui Polin Napitupulu memberikan pinjam pakai tanah terperkara kepada Loina Br Napitupulu/ Nai Pauder tetapi tidak ada dibuat suratnya dan terhadap keterangan Saksi Nania

IM

Sitorus ini meskipun mengetahui langsung pemberian pinjam pakai tersebut kepada Loina Br Napitupulu/ Nai Pauder akan tetapi Majelis Hakim berkesimpulan keterangan Saksi Nania Sitorus tersebut “Unus testis Ullus

dan haruslah dikesampingkan.

GG

Testis” yaitu satu saksi bukan saksi oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang ternyata menurut Majelis Hakim Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil

TIN

sangkalannya tersebut dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 1972 No.395 K/Sip/1972 dengan menerangkan “Jika Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya, maka gugatan Penggugat harus diterima”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karenanya

N

Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat pada Petitum ke-2, ke-3, ke-5 dan ke-8 sangat beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

ILA

Bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat ini menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikannya di persidangan, oleh karenanya petitum ini haruslah ditolak.

AD

Bahwa terhadap petitum ke-6 gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atas setiap kelalaian melaksanakan isi Putusan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat dan Ahli Waris

NG

Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (dwangsom), oleh karena petitum ini adalah logis sebagai pemaksa bagi Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan, oleh karena itu petitum ini

PE

perlu dikabulkan, hanya saja mengenai jumlahnya, Majelis Hakim berpendapat kalau yang rasional adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak Para Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini oleh karena itu

Halaman 62 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

petitum ini patut dikabulkan dengan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima

N

puluh ribu rupiah). Bahwa terhadap petitum ke-7 gugatan Penggugat ini, patut ditolak karena

ED A

dalam SEMA 06/1975 tertanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi dengan SEMA 03/1978 tertanggal 1 April 1978 Mahkamah Agung minta kepada

Para Hakim agar tidak menjatuhkan keputusan uitvoorbaar bij voorraad walaupun syarat dalam (Pasal 191 ayat 1 Rbg) telah dipenuhi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan

IM

Penggugat dikabulkan sebagian

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya Para Tergugat harus

dalam perkara ini.

GG

dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Balige

dalam

putusannya

Nomor

TIN

17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10 Agustus 2016 tersebut, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara baik berupa bukti surat maupun bukti berupa keterangan saksi, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan

N

alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut, sedangkan keberatan Pembanding-I,II tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja.

ILA

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil

AD

gugatannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa: tanah berukuran Panjang 50 meter × Lebar 50 meter atau seluas 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba

NG

Samosir, Kecamatan Porsea, Desa Parparean II, dengan batas-batas: Sebelah Utara : tanah milik R. Junus Napitupulu.



Sebelah Timur : Jalan Raya Balige.



Sebelah Selatan: tanah milik Urat Sibarani.

PE





Sebelah Barat : Jalan Kuburan.

Adalah milik Penggugat dan Ahli Waris Lainnya yang merupakan boedel warisan dari Alm Raja Josua Manurung yang belum terbagi. Oleh karena itu

Halaman 63 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri

N

dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

ED A

Menimbang bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding-I,II di

dalam Memori Bandingnya, tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Memori Banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding tersebut sesuai dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut oleh karena itu

IM

dapat dibenarkan.

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri

GG

Balige dalam putusannya Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan.

TIN

Menimbang bahwa karena Tergugat-I dan Tergugat-II yang juga disebut sebagai Pembanding-I,II di pihak yang kalah, maka Pembanding-I,II harus dihukum umtuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah yang tersebut dalam diktum

N

putusan ini.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-

ILA

Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

AD

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding-I,II. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10 Agustus 2016 yang dimohonkan banding.

NG

3. Menghukum Pembanding-I,II membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). dalam

rapat permusyawaratan Majelis Hakim

PE

Demikian diputuskan

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 oleh kami: SABUNGAN PARHUSIP, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, S.H., M.H. dan BENAR KARO-KARO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan pada hari ini Selasa tanggal Halaman 64 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

24 Januari 2017 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

N

Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak

ED A

yang berperkara.

1. DHARMA E. DAMANIK, S.H., M.H.

2. BENAR KARO KARO, S.H., M.H.

IM

HAKIM KETUA MAJELIS

SABUNGAN PARHUSIP, S.H, M.H.

GG

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

TIN

PANITERA PENGGANTI

HARSONO, S.H.

N

Perincian ongkos perkara: Meterai ----------------: Rp 6.000,-

ILA

Redaks ----------------: Rp 5.000,-

Pemberkasan --------: Rp 139.000.-

PE

NG

AD

Jumlah-----------------: Rp.150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 65 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN