ME DA N
PUTUSAN
Nomor:106/PDT/2016/PT.MDN
DEMI KEADILAN BERASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
GI
sebagai berikut dalam perkara antara :
DARMANSYAH, S.H.I : laki-laki, Umur 31 tahun, tempat tanggal lahir di
ING
Medan, tanggal lahir 23 November 1983, pekerjaan swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalinsum Medan Banda Aceh, Lingkungan III, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi
NT
kuasa kepada 1. ARIFIN SALEH, SH.MH. 2. RAHMAD SOLIHIN PURBA, SH. Advokat berkantor di Jalan Veteran No. 1, Kota Binjai, Telp. 0811260672674, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal
ILA
10 September 2014 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 19 September 2014, Nomor: 108/KC/2014/PN.RAP semula sebagai PENGGUGAT, sekarang
AD
PEMBANDING ;
LAWAN
NG
HERMAN SIREGAR : Laki-laki, Umur 41 Tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Komplek Raysa Minimalis No.1-A, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal
PE
ini memberi kuasa kepada 1. AHMAD RIVAI HASIBUAN. 2. KARTOYO, SH.MH. Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia berkantor di Jalan Jenderal Ahmad yani Komplek Perumahan Ganda Asri II No.39, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan surat Kuasa Khusus
tertanggal
08
Oktober
2014
telah
didaftarkan
di
Kepaniteraan Pengadialn Negeri Rantauprapat tanggal 29 Oktober 2014, Nomor : 128/KC/2014/ PN.Rap, semula sebagai TERGUGAT sekarang TERBANDING;
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 1 dari 45
ME DA N
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Mengutip serta memperhatikan surat gugat Penggugat tanggal 19
GI
September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 September 2014 dalam Register Perkara
ING
Nomor:40/Pdt.G/2014/PN.Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat untuk melakukan jual beli sebidang tanah berikut kebun milik Penggugat seluas + 7 Ha (lebih kurang tujuh hektar) yang terletak di
NT
Desa Bangai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Desa Teluk Rampa
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Boinah
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abu Naem/R. Zulfikar Hsb
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wahyu
ILA
AD
(selanjutnya cukup disebut objek sengketa) 2. Bahwa objek sengketa yang dijual-belikan tersebut terdiri atas :
Objek sengketa yang sudah ditanami tanaman pohon kelapa sawit
NG
seluas 5,4 Ha (lima koma empat hektar); dan Objek sengketa berupa lahan kosong atau belum ditanami seluas 1,9 Ha (satu koma sembilan hektar).
PE
3. Bahwa atas jual beli objek sengketa dimaksud, antara Penggugat dan Tergugat sepakat menetapkan harga per hektarnya sebagai berikut :
Untuk objek sengketa yang sudah ditanami tanaman pohon kelapa sawit harga per hektarnya ditetapkan seharga Rp.107.000.000,(seratus tujuh juta rupiah); dan
Untuk objek sengketa berupa lahan kosong atau belum ditanami harga per hektarnya ditetapkan seharga Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 2 dari 45
ME DA N
Sehingga total keseluruhan harga objek sengketa tersebut berjumlah (5,4 Ha x Rp.107.000.000,-) + (1,9 Ha x Rp.53.000.000,-) = Rp.678.500.000,(enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa atas kesepakatan jual beli tersebut selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat melakukan pengikatan jual beli dengan cara Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebagai panjar pembelian
GI
sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat dengan ketentuan dan syarat bahwa Tergugat diberi jangka waktu selama 2 (dua) bulan atau pada tanggal 24
ING
Mei 2014 untuk melakukan pelunasan atas kekurangan pembayaran sebesar Rp.378.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
ternyata
Tergugat
NT
5. Bahwa akan tetapi sampai dengan batas waktu yang sudah diperjanjikan, tidak
memenuhi
kewajibannya
untuk
melakukan
pelunasan atas kekurangan pembayaran sebesar Rp.378.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada
ILA
Penggugat sehingga Penggugat harus menanggung kerugian; 6. Bahwa Penggugat telah beritikad baik dan bermurah hati kepada Tergugat dengan memberikan tambahan waktu pembayaran selama 2 (dua) minggu
AD
agar Tergugat memenuhi kewajibannya melunasi kekurangan pembayaran tersebut, akan tetapi hal itu sama sekali tidak membuahkan hasil karena Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya melakukan pelunasan
NG
kekurangan pembayaran dimaksud; 7. Bahwa sehubungan dengan itikad baik dari Penggugat tersebut tidak ditanggapi baik oleh Tergugat, dan Penggugat sangat membutuhkan uang
PE
dari pelunasan kekurangan pembayaran atas jual beli obyek sengketa tersebut guna menjalankan dan mengembangkan usaha Penggugat, karena itu akhirnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Rantau Prapat; 8. Bahwa
karena
Tergugat
tidak
memenuhi
kewajibannya
melakukan
pelunasan atas kekurangan pembayaran sebesar Rp.378.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, maka objek sengketa tersebut tetap dikuasai oleh Penggugat; 9. Bahwa oleh karena Tergugat dengan cara sengaja telah beritikad tidak baik untuk memenuhi kewajibannya melakukan pelunasan atas kekurangan Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 3 dari 45
ME DA N
pembayaran kepada Penggugat, maka berdasarkan fakta tersebut di atas secara demikian cukup terang dan nyata Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, sehingga cukup beralasan hukum apabila Penggugat menuntut Tergugat agar memenuhi kewajibannya melunasi
GI
kekurangan pembayaran atas jual beli objek sengketa tersebut dan membayar kerugian-kerugian lain yang diderita dan ditanggung oleh Penggugat;
ING
11. Bahwa sungguh pantas dan wajar didalam gugatan aquo apabila Penggugat merubah harga jual beli objek sengketa dengan menaikan harganya sebagaimana berikut :
Untuk objek sengketa yang sudah ditanami tanaman pohon kelapa
NT
sawit yang semula harga per hektarnya sebesar Rp.107.000.000,(seratus tujuh juta rupiah), Penggugat merubahnya dengan menaikkan menjadi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); dan Untuk objek sengketa berupa lahan kosong atau belum ditanami yang
ILA
semula harga per hektarnya sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), Penggugat merubahnya dengan menaikkan menjadi
AD
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); Sehingga total keseluruhan harga objek sengketa yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berjumlah sebesar (5,4 Ha x Rp.
NG
150.000.000,-) + (1,9 Ha x Rp.100.000.000,-) = Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang setelah dipotong/dikurangi dengan panjar jual beli yang telah disetorkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 24 Maret 2014
PE
sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah); 12. Bahwa selain itu sungguh pantas dan wajar pula apabila Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) per bulan atas keterlambatan Tergugat melakukan pelunasan kekurangan pembayaran kepada Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan gugatan aquo dimajukan pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat atau selama 5 (lima) bulan, dengan rincian sebagai berikut : Rp.700.000.000,- x 5% = Rp.35.000.000,- x 5 bulan = Rp.175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah); Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 4 dari 45
ME DA N
Sehingga total keseluruhan kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.700.000.000,- + Rp.175.000.000,- = Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
13. Bahwa disamping kerugian tersebut di atas, Tergugat malahan telah melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kerugian lain pada Penggugat, karena faktanya Tergugat telah melakukan pengerusakan
GI
terhadap + 33 (lebih kurang tiga puluh tiga) batang tanaman pohon sawit milik Penggugat dengan cara menebanginya sehingga musnah, padahal nyata Tergugat belum melunasi kekurangan pembayaran atas keseluruhan
ING
harga yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita pada point 3 di atas, dan antara Penggugat dan Tergugat sama sekali belum ada dilakukan peralihan hak dan atau penyerahan hak
NT
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 14. Bahwa dengan demikian sungguh patut dan beralasan hukum apabila Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebanyak + 33 (tiga puluh tiga) pohon kelapa sawit yang telah dirusak oleh
ILA
Tergugat tersebut yang ditaksir biaya bibit dan biaya perawatan per pokoknya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga total kerugian yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar :
AD
Rp.4.000.000,- x 33 batang pohon kelapa sawit = Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan
NG
hukum tetap (inkracht van gewijsde); 15. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai gugatan wanprestasi maka Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) terhadap Tergugat untuk
PE
membayarkannya setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); 16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang autentik, meyakinkan dan mempunyai kekuatan yang sempurna, mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad); Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat c.q. Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 5 dari 45
ME DA N
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan hari sidang dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk itu dan selanjutnya berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat
GI
dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran kepada
ING
Penggugat ditambah denda keterlambatan sebesar 5% per bulan selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
NT
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat sebanyak + 33 (tiga puluh tiga) pohon kelapa sawit yang telah dirusak oleh Tergugat sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai
ILA
kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); 6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta
voorraad);
AD
walaupun ada perlawanan (verzet), banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila
NG
Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde); 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
PE
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; ATAU :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Membaca jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: DALAM KONPENSI DALAM POKOK PERKARA
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 6 dari 45
ME DA N
1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat,
kecuali
hal-hal
yang
Tergugat dalam jawaban ini:
secara
tegas
diakui
2. Bahwa Tergugat dengan Penggugat ada melakukan kesepakatan jual beli terhadap sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit diatasnya pada tanggal 24
Maret 2014,
terletak di Desa Bangai, Kecamatan
GI
Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 3. Bahwa uraian Penggugat pada hal 2 perhitungan luas
(dua) point
ke-2 (dua) adalah
sementara, sedangkan kepastiannya adalah ketika
ING
dilakukan pengukuran secara bersama-sama;
4. Bahwa setelah hasil pengukuran bersama yang telah tejadi disepakati antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2014, ternyata
NT
luas tanah beserta kebun kelapa sawit yang dijual Penggugat kepada Tergugat setelah diukur bersama juru ukur SAIPUL adalah seluas 4,5244 M2, sehingga tidak benar uraian Penggugat pada hal. 2 point ke-3, setentang lahan seluas 1,9 ha berupa tanah kosong pada point tersebut,
ILA
karena ketika melakukan pengukuran
bersama Penggugat
tidak ada
meminta melakukan pengukuran terhadap tanah kosong; 5. Bahwa tidak benar uraian Penggugat pada ha 1.2 (dua) point ke-6 yang
menyatakan
AD
(enam),
pelunasan terhadap kebun
Tergugat kelapa
tidak sawit
memenuhi
kewajiban
Penggugat,
tetapi
sebaliknyalah Tergugat telah berupaya menghubungi Penggugat untuk
NG
melakukan pelunasan dengan datang pada tanggal 24 sesuai tanggal
Mei
2014
kesepakatan, tetapi Penggugat menyatakan tidak
menerima hasil pengukuran yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2014
PE
dilokasi objek sengketa. Bahwa pada saat pengukuran pada
tanggal
22 Mei 2014 telah dihadiri Penggugat, DIRHAMSYAH (abang kandung Penggugat), Tergugat dan SATIAMUDA SIREGAR serta petugas ukur yang bernama SAIPUL; 6. Bahwa pengukuran terhadap objek sengketa pada tanggal 24 Mei 2014 Penggugat tidak menerima dan tetap bertahan pada ukuran yang diukur Pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya Penggugat meminta kembali agar dilakukan pengukuran ulang yang
jadwalnya
ditentukan Penggugat pada awal bulan Juni 2014 dihadapan Tergugat dan saksi-saksi, Tergugat tetap bersedia dilakukan ukur ulang; Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 7 dari 45
ME DA N
7. Bahwa sebelum jadwal yang telah ditentukan Penggugat untuk dilakukan pengukuran ulang, kemudian Penggugat pada tanggal 25 Mei 2014 datang kelokasi objek sengketa dan melakukan pemalangan lahan/kebun kelapa sawit yang telah diusahai Tergugat, selanjutnya Penggugat menjumpai orang yang menjaga kebun kelapa sawit dan hanya bertemu dengan ibu pekerja Tergugat sambil mengatakan :
"lahan tersebut
GI
jangan didodos lagi karena panjar HERMAN hangus". selanjutnya Tergugat pada tanggal 26 Mei 2014 Tergugat menjumpai Kepala Desa Bangai untuk meminta membantu menyelesaikan masalah
ING
tersebut;
8. Bahwa tidak benar Penggugat dalam surat gugatannya pada ha 1.3 point ke-9
menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi,
NT
tetapi faktanya Penggugatlah yang telah melanggar kesepakatan sebagaimana uraian diatas, sehingga sangat beralasan menurut hukum Tergugatlah yang mengalami
kerugian, karena uang panjar kebun
kelapa sawit sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tidak
ILA
dikembalikan Penggugat hingga gugatan ini berjalan; 9. Bahwa Penggugat terkesan melakukan pemaksaan kepada Tergugat, seolah-olah jika Tergugat masih menginginkan kebun kelapa sawit
AD
tersebut, haruslah membayar sesuai keinginan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, ditambah lagi perhitungan harga yang fantastis mengenai perhitungan tanah/lahan kosong berbunyi: "(1.9 Ha x
NG
Rp.100.000.000,-)
=
Rp.1.000.000.000,-
(satu
milyar
rupiahl",
sebagaimana tertulis dalam uraian ha1.3 (tiga) point ke-11 (sebelas); 10.
Bahwa tidak benar pada hal.3 poin ke-13 Tergugat melakukan
PE
pengrusakan terhadap
batang
kelapa
sawit Penggugat,
karena
penguasaan beralih kepada Tergugat atas dasar kesepakatan dan seizin Penggugat, sehingga Tergugat melakukan pembenahan dan perawatan karena tanaman objek sengketa tersebut; II. DALAM GUGAT BALIK (REKONPENSI) Bahwa Tergugat mengajukan gugat balik (Rekonpensi) yang selanjutnya mohon disebut dahulu Tergugat konpensi sekarang Penggugat rekonpensi dahulu Penggugat konpensi sekarang Tergugat rekonpensi; Bahwa
dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam
konpensi dianggap
dipergunakan kembali dalam rekonpensi ini; Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 8 dari 45
ME DA N
Adapun dalil gugatan Penggugat rekonpensi sebagai berikut: 1. Bahwa
terhadap
objek
sengketa
tersebut,
Penggugat
rekonpensi / Tergugat konpensi sebagai pembeli yang beriktikad baik setelah adanya kesepakatan, selanjutnya melakukan
pembayaran
panjar pembelian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2014;
GI
2. Bahwa biaya kekurangan yang harus dibayarkan Penggugat rekonpensi kepada Tergugat konpensi, akan dilakukan setelah pengukuran secara bersama untuk mengetahui kepastian jumlah keseluruhan luas kebun
ING
kelapa sawit milik Tergugat rekonpensi, hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam kwitansi yang dituliskan dengan luas areal ± (lebih kurang) 7 ha. adapun harga kesepakatan yang telah disetujui per hektar
-
NT
sebagai berikut:
Untuk objek sengketa yang telah ditanami kelapa sawit per hektar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh rupiah);
-
Untuk objek sengketa berupa lahan kosong yang belum ditanami
ILA
kelapa sawit harga per hektar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
gugatnya;
AD
harga per hektar telah pula diakui oleh Tergugat rekonpensi dalam surat
3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2014 Penggugat rekonpensi mendatangi Tergugat rekonpensi, untuk melakukan pelunasan terhadap kekurangan
NG
pembayaran atau sisa dari panjar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tetapi Tergugat rekonpensi tidak menerima
jumlah
kekurangan pembayaran yang harus dibayar Pengugat rekonpensi
PE
terhadap objek sengketa. Adapun pembayaran yang harus dibayarkan Penggugat
Rekonpensi terhadap tanah beserta kebun kelapa sawit
seluas 4,5244 M2 sebagai berikut: -
Harga per
hektar
tanah
berserta
tanaman
kelapa
sawit
Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah); -
Panjar yang sudah dibayar pada tanggal 24 Maret
2014 sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -
Total yang harus dibayar Rp.107.000.000,- x 4.5244 M2 = Rp.484.110.800 (empat ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 9 dari 45
ME DA N
-
Rp.484.110.800 (empat ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) dikurangi Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) = Rp.184.110.800,- (seratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
-
Maka kekurangan pembayaran yang harus dibayarkan Penggugat rekonpensi kepada Tergugat rekonpensi dan
pembelian kebun
GI
kelapa sawit sebesar Rp.184.110.800,- (seratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah); 4. Bahwa dari hasil pengukuran areal kebun kelapa sawit milik Tergugat seluas 4.5244 HA,
ING
rekonpensi sebenarnya
selanjutnya
Tergugat
rekonpensi telah menunjukan iktikad tidak baik, dengan mengingkari kesepakatan pengukuran dan pelunasan pembayaran dan kekurangan
NT
yang harus dibayarkan Penggugat rekonpensi. Berdasarkan uraian dalildalil Penggugat rekonpensi telah nyata Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Bahwa dalam hal ini Penggugat rekonpensi merasa sangat dirugikan adanya
gugatan
ILA
dengan
Tergugat
Rekonpensi,
yaitu
dengan
menurunnya jumlah pendapatan Penggugat Rekonpensi, dikarenakan Penggugat Rekonpensi tidak dapat berkonsentrasi dalam menjalankan
AD
usaha/dagang.
Adapun kerugian Penggugat Rekonpensi, sebagai berikut: - Kerugian materiil:
NG
Bahwa uang panjar tersebut adaiah bahagian dari modal usaha Penggugat
rekonpensi sebagai
pedagang, jika
uang
tersebut
digunakan sebagai modal usaha, maka terhitung tanggal 25 Mei 2014
PE
sampai perkara ini berjalan lebih kurang 9 (sembilan) bulan, jelas dapat
diperhitungkan
Penggugat
rekonpensi akan
memperoleh
keuntungan dari uang sejumlah tersebut sebesar Rp.270.000.000,(dua ratus
tujuh
puluh juta rupiah),
dengan perincian rata-rata
Penggugat rekonpesi melakukan jual bell mobil bekas, yang setiap bulannya dapat melakukan penjualan mobil minimal 3 (tiga) unit dengan keuntungan
dari
setiap
mobil dirata-ratakan sebesar
Rp.10.000.000,-, (10.000.000,-x 3 = Rp.30.000.000,-) sehingga total penghasilan setiap
bulan bisa mencapai Rp.30.000.000,- dan
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 10 dari 45
ME DA N
Rp.30.000.000,-x 9 (sembilan) bulan = Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
Tidak dapat memanfaatkan hasil kebun kelapa sawit dari objek sengketa, karena telah adanya kesepakatan perjanjian jual beli dengan
memberikan
sejumlah
uang
berupa
panjar
sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2014.
GI
Bahwa kerugian Penggugat rekonpensi sebagai berikut:
- telah mengeluarkan biaya perawatan per hektar Rp.1.500.000,(membabat menunas) x 4.5244 M2 = Rp.6.750.000,- (enam juta
ING
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- membayar petugas Juru Ukur ketika dilakukan pengukuran sebesar Rp.1.500.0000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
Bahwa
kerugian
NT
- Immateriil;
immateriil
Penggugat
rekonpensi
sebesar
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); Sehingga total keseluruhan kerugian Penggugat rekonpensi sebesar
.500.000.000,-
+
Rp.6.750.000,-
ILA
Rp.270.000.000,-
+
Rp.1.500.000,-
+
Rp
= Rp.778.250.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
AD
6. Bahwa Penggugat rekonpensi dalam gugatan ini menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap
NG
(inkract van gewijsde) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Bahwa terhadap uraian dalil jawaban dalam konpensi dan dalam gugat rekonpensi diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
PE
perkara aquo, dapat memberikan putusan sebagai berikut: I. DALAM KONPENSI Dalam Pokok Perkara 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya 2. Membebankan biaya yang timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat. II. DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya. 2. Menyatakan sah bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonpensi. 3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan wanprestasi.
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 11 dari 45
ME DA N
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi hanya membayar biaya pelunasan pembayaran sebagaimana kesepakatan dengan ukuran yang telah diukur bersama
seluas 4,5244 M2 sebesar
Rp.484.110.800 (empat
ratus
delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) dengan dikurangkan dari jumlah biaya panjar sebesar Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah), sehingga kekurangan pembayaran yang harus
GI
dibayar Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.184.110.800,- (seratus delapan puluh empat juta
seratus sepuluh ribu delapan ratus
rupiah); Tergugat
Rekonpensi sebesar
Rekonpensi
berupa
membayar kerugian Penggugat
ING
5. Menghukum
kerugian
Materii
dan
Immateriil
Rp.778.250.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua
NT
ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000,rekonpensi
lalai
(lima puluh ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat
dalam
melaksanakan
putusan
a
quo
setelah
ILA
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul
AD
dalam gugatan ini Atau :
Apabila majelis hakim berpendapat lain, motion putusan yang seadil-adilnya
NG
(ex aequo et bono).
Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Oktober Nomor:40/Pdt.G/2014/PN.Rap atas gugatan Penggugat yang amar
PE
2015
selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; I.
DALAM KONPENSI - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
II.
DALAM REKONPENSI - Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya;
III.
UNTUK ADILNYA - Menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang panjar kepada Tergugat sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 12 dari 45
ME DA N
- Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; - Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar ongkos perkara dengan besaran yang seimbang secara tanggung renteng sejumlah Rp.820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
GI
Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menyatakan bahwa pada tanggal 29
ING
Oktober 2015 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat
tanggal 22
Oktober 2015 Nomor:40/Pdt.G/2014/PN.Rap untuk diperiksa dan diputus dalam
NT
pengadilan tingkat banding ;
Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menyatakan
ILA
bahwa pada tanggal 09 Nopember 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan Tergugat/Terbanding ;
secara
sah
dan
seksama
kepada
pihak
AD
Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tanggal 27 Nopember 2015 dan surat memori banding tersebut telah
diberitahukan
dengan
secara
sah
dan
seksama
kepada
pihak
NG
Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT TELAH MENJATUHKAN KEPUTUSAN ATAS PERKARA YANG TIDAK DITUNTUT, ATAU MEMBERIKAN LEBIH DARIPADA YANG DITUNTUT (ULTRA PETITUM PARTIUM); Bahwa Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg
PE
I.
menegaskan Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum). Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 29K/Sip/1950;
Bahwa dalam hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan hakim tidak
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 13 dari 45
ME DA N
diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan menambah dan atau mengurangi sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara sebab hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (iudex non ultra
GI
petita atau ultra petita non cognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak yang bersengketa. Hakim yang melakukan ultra petita dianggap telah
ING
melampaui wewenang atau ultra vires dan karena itu putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Hakim yang melanggar
NT
prinsip ultra petita maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law;
Bahwa
dalam
kaitan
dengan
uraian
di
atas,
Terbanding
(Tergugat/Penggugat rekonpensi) dalam gugatan rekonpensinya telah
ILA
menuntut hal-hal sebagai berikut : II. DALAM REKONPENSI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
AD
2. Menyatakan sah bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat rekonpensi;
3. Menyatakan
Tergugat
rekonpensi
melakukan
perbuatan
NG
wanprestasi; 4. Menyatakan
Penggugat
rekonpensi
hanya
membayar
biaya
pelunasan pembayaran sebagaimana kesepakatan dengan ukuran
PE
yang
telah
diukur
bersama
seluas
4,5244
M2
sebesar
Rp.484.110.800,- (empat ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) dengan dikurangkan dari jumlah biaya panjar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga kekurangan pembayaran yang harus dibayar Penggugat rekonpensi sebesar Rp.184.110.800,- (seratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonpensi membayar kerugian Penggugat rekonpensi berupa kerugian materiil dan immateriil sebesar
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 14 dari 45
ME DA N
Rp.778.250.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 6. Menghukum
Tergugat
rekonpensi
membayar
uang
paksa
(dwangsom) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat rekonpensi lalai dalam melaksanakan putusan aquo setelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
timbul dalam gugatan ini; Atau
GI
7. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya yang
adilnya (ex aequo et bono)
ING
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
Bahwa dari apa yang dituntut oleh Terbanding (Tergugat/Penggugat
NT
rekonpensi) tersebut di atas, telah terungkap fakta selama persidangan bahwa tidak ada satupun posita (fundamentum petendi) maupun petitum gugatan balik (gugatan rekopensi) yang diajukan Terbanding yang menuntut pembatalan pengikatan jual beli lahan kelapa sawit yang
ILA
telah disepakati dan disetujui oleh Pembanding selaku pihak penjual dengan Terbanding selaku pihak pembeli tertanggal 24 Maret 2014. Namun anehnya didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan
AD
Negeri Rantauprapat justru membatalkan pengikatan jual beli lahan kelapa sawit yang telah disepakati oleh Pembanding dan Terbanding, dan malahan Pembanding dihukum untuk mengembalikan uang panjar
NG
sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut secara utuh kepada pihak Terbanding;
Bahwa jika memang perjanjian pengikatan jual beli lahan kelapa sawit
PE
tersebut dibatalkan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tidak seharusnya resiko
dari
batalnya
pengikatan
jual
beli
tersebut
dibebankan
sepenuhnya kepada Pembanding. Oleh sebab itu pembayaran panjar atas jual beli lahan kelapa sawit tersebut sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) seharusnya hangus dan atau tidak dapat dituntut pengembaliannya baik sebagian apalagi sepenuhnya. Karena menurut kebiasaan dalam bisnis/perdagangan, Pembanding tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan panjar tersebut kepada Terbanding (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : No. 2661 K/Pdt/2004 tertanggal 28 Februari 2006);
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 15 dari 45
ME DA N
Bahwa jika pertimbangan hukum pada bagian konpensi dalam pokok perkara pada halaman 21 s.d. 26 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara aquo, dihubungkan dengan pertimbangan hukum pada bagian rekonpensi tersebut di atas, telah menjadi suatu fakta hukum dalam persidangan bahwasanya Terbanding telah melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi kekurangan pembayaran
GI
sebesar Rp.378.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pembanding sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal yang telah disepakati Pembanding dan Terbanding
ING
yaitu tanggal 24 Mei 2014 (Vide BUKTI T.dk/P.dr-1 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Terima Panjar Kebun Kelapa Sawit Antara Herman Siregar (Pembeli) dengan Darmansyah, S.Hi (Penjual) tertanggal 24 Maret
NT
2014). Sehingga keadaan hal inilah membuktikan sebagai suatu fakta
hukum bahwa resiko beban kerugian setelah batas waktu yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh Terbanding, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya Terbanding, bukan malah membebankan resiko
ILA
kerugian tersebut kepada Pembanding. Karena dari sebab itulah, setelah lewatnya waktu tanggal 24 Mei 2014, maka secara juridis seharusnya keputusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak dapat
AD
membebankan resiko kerugian kepada Pembanding; Bahwa secara hukum pembuktian semestinya akibat pembatalan perjanjian pengikatan jual beli atas dasar ex aequo et bono yang diputus
NG
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut dan sebagai akibat ingkar janji dari Terbanding karena telah melanggar perjanjian pengikatan jual beli atas dasar panjar jual beli, maka
PE
seharusnya Terbanding tidak mempunyai hak atas pengembalian pembayaran panjar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam jual beli lahan kelapa sawit milik Pembanding tersebut;
Bahwa berdasarkan fakta di atas membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam memutus perkara aquo pada tingkat pertama telah menyimpang dan melebihi dari apa yang dituntut oleh
Terbanding.
Oleh
karena
itu
putusan
Pengadilan
Negeri
Rantauprapat Nomor : 40/PDt.G/2014/PN.Rap tertanggal 22 Oktober 2015 tersebut harus dibatalkan. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 339 K/Sip/1969 tertanggal 21 Februari 1970 Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 16 dari 45
ME DA N
yang menyatakan : “Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan.”;
Bahwa selain itu, Pengadilan Negeri Rantauprapat sama sekali tidak mempertimbangkan tentang kerugian yang telah dialami dan diderita Pembanding terhitung semenjak Terbanding tidak melunasi kekurangan
GI
pembayaran kepada Pembanding dari tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan gugatan aquo dimajukan pada Pengadilan Negeri Rantaurapat, dan atau selama berlangsungnya pengikatan jual beli berdasarkan
ING
panjar antara Pembanding dan Terbanding sesuai dengan BUKTI T.dk/P.dr-1, kerugian mana diderita Pembanding yang berasal dari pemanenan hasil buah kelapa sawit yang dilakukan Terbanding selama
NT
2 (dua) bulan serta musnahnya 33 (tiga puluh tiga) batang pohon kelapa sawit yang dilakukan oleh Terbanding di atas lahan milik Pembanding sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan;
Bahwa dalam kaitan dengan ex aequo et bono sebagaimana dalam
ILA
pertimbangan hukum pada halaman 26 angka III. Untuk Adilnya Putusan Ini (ex aequo et bono) dihubungkan dengan kebiasaan yang terjadi secara hukum dan dari hukum pembuktian, seharusnya
AD
kelayakan dan kepatutan serta keadilan bukanlah menjadi beban dan resiko bagi Pembanding secara hukum melainkan adalah menjadi beban dan resiko serta tanggung jawab sepenuhnya Terbanding; Bahwa disamping itu jikapun memang Pengadilan Negeri Rantauprapat
NG
memasukkan prinsip ex aequo et bono, seharusnya ex aequo et bono yang digunakan haruslah berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta
PE
keadilan yang masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan, atau dengan kata lain, masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 140 K/Sip/1971 tertanggal 12 Agustus 1972 yang menegaskan bahwa putusan hakim yang mengabulkan ex aequo et bono harus masih terkait dalam kerangka petitum primair. Namun ternyata prinsip kelayakan dan kepatutan serta keadilan tersebut sama sekali tidak berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan. Sehingga menjadi suatu kesalahan dan kekeliruan yang fatal bila amar putusan atas tuntutan subsidair melebihi hal-hal
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 17 dari 45
ME DA N
yang tidak dituntut dalam petitum primairnya. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 40/PDt.G/2014/PN.Rap tertanggal 22 Oktober 2015 tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya menyatakan
Menerima
gugatan
Penggugat/Pembanding
seluruhnya;
untuk
GI
II. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT TELAH MEMANIPULASI FAKTA PERSIDANGAN DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN; Bahwa Pembanding selama persidangan tingkat pertama pada
ING
Pengadilan Negeri Rantauprapat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan Bukti P-1 s.d. Bukti P-11 serta didukung dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi guna membuktikan dalil-dalil gugatannya;
Bahwa Bukti P.1 s.d. Bukti P.11 yang diajukan Pembanding tersebut
NT
telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, dan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya di muka
ILA
persidangan. Namun anehnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 23 alenia 6 menyatakan sebagai berikut :
AD
“Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-11 telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah telah pula
NG
dinazegeling di kantor pos, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat tanah yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti bertanda P-9 dan P-10 merupakan fotocopy dari
PE
fotocopy sehingga tidak bernilai pembuktian karena kekuatan bukti surat terletak pada aktenya/suratnya yang asli, tanpa aslinya, photo copy suatu surat keberadaannya dapat dikesampingkan (vide Pasal 301 Rbg, 1888 BW)”
Bahwa terhadap pertimbangan hukum pada halaman 23 alenia 6 tersebut di atas yang menyatakan bahwa Bukti P.9 (Copy Lampiran D.I 201 C yang berisikan Peta Bidang Tanah Nomor : PBT : 583/2014 tertanggal 21-07-2014) dan Bukti P.10 (Copy Gambar Ukur No. B.02 tertanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Labuhan
Batu
atas
nama
Darmansyah,S.H.I
selaku
Pemohon)
merupakan fotocopy dari fotocopy sehingga tidak bernilai pembuktian, Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 18 dari 45
ME DA N
Pembanding menyatakan sangat tidak setuju dan tidak sependapat dan karena itu Pembanding menolaknya dengan tegas. Sekali lagi Pembanding nyatakan, pertimbangan hukum tersebut adalah tidak benar adanya;
Bahwa telah menjadi suatu fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Bukti P.9 dan Bukti P.10 yang diajukan Pembanding
GI
dalam persidangan adalah bukti yang otentik karena telah disertai dengan akte aslinya. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1866 dan Pasal 164 HIR, bukti-bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan
ING
pembuktian yang sempurna (volledig), apalagi terhadap bukti tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir secara sah menurut hukum di depan persidangan perkara aquo;
Bahwa berdasarkan Bukti P.9 dan Bukti P.10 membuktikan bahwasanya
NT
memang benar lahan Pembanding yang sudah diukur dan akan tingkatkan haknya menjadi sertipikat adalah seluas 6 (enam) hektar. Dan jika digabung dengan lahan milik Pembanding berdasarkan Bukti
ILA
P.11 (Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 5933/3927/db/2014 tertanggal 02 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan), maka luas
AD
keseluruhan lahan milik Pembanding tersebut memang benar 8 (delapan) hektar;
Bahwa kesalahan dan kekeliruan fatal yang lain dari Majelis Hakim
NG
Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah lagi lagi sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti P.11 (Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 5933/3927/db/2014 tertanggal 02 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh
PE
Kepala Desa Bangai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan) yang diajukan Pembanding yang telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos dan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan akta aslinya di persidangan. Padahal dari Bukti P.9, Bukti P.10 dan Bukti P.11 membuktikan menurut hukum bahwasanya memang benar lahan milik Pembanding adalah seluas 8 (delapan) hektar;
Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam pertimbangan hukum pada halaman 25 alenia 5 menyatakan :
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 19 dari 45
ME DA N
“Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah jelas dan nyata bahwa tidak ada kesepakatan antara Penggugat sebagai penjual tanah dengan Tergugat sebagai pembeli tanah mengenai luas tanah yang akan diperjualbelikan, dengan demikian maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini menjadi tidak sah sehingga jual beli tersebut harus dibatalkan”;
Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 25 alenia 5 di atas adalah
GI
tidak tepat, tidak berdasar dan tidak cukup alasan. Sebab dari BUKTI T.dk/P.dr-1 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Terima Panjar
ING
Kebun Kelapa Sawit Antara Herman Siregar (Pembeli) dengan Darmansyah, S.Hi (Penjual) tertanggal 24 Maret 2014) yang diajukan Terbanding membuktikan dengan sempurna menurut hukum bahwa
NT
Pembanding dan Terbanding telah sepakat untuk melakukan jual beli lahan kelapa sawit seluas + 7 Ha (lebih kurang tujuh hektar);
Bahwa dalam Bukti T.dk/P.dr-1 tersebut tercantum dengan jelas Pembanding selaku Penjual dengan Terbanding selaku Pembeli telah
ILA
membubuhkan tanda tangannya - dan tanda tangan tersebut telah diakui Pembanding dan Terbanding dalam persidangan - untuk melakukan pengikatan jual beli berdasarkan panjar jual beli (dibuktikan
AD
dengan kwitansi). Dan disamping itu lahan kelapa sawit yang dijualbelikan telah disetujui dan disepakati oleh Pembanding dan Terbanding yakni seluas + 7 Ha (lebih kurang tujuh hektar) yang terdiri atas lahan
NG
yang sudah ditanami tanaman kelapa sawit seluas 5,4 Ha (lima koma empat hektar) dan lahan yang masih berupa lahan kosong atau belum ditanami seluas 1,9 Ha (satu koma sembilan hektar). Maka dengan
PE
demikian Bukti T.dk/P.dr-1 merupakan bukti yang sangat sempurna yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Pembanding dan Terbanding dalam persidangan; (Vide Bukti T.dk/P.dr-1)
Bahwa berasarkan hal tersebut di atas membuktikan dengan sempurna perjanjian pengikatan jual beli atas dasar panjar jual beli yang dibuat dibawah
tangan
antara
Pembanding
dengan
Terbanding
yang
disaksikan oleh 2 orang saksi serta didukung dengan Bukti T.dk/P.dr-1 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 20 dari 45
ME DA N
Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum pada halaman 25 alenia 6 menyatakan :
“Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut pandang hukum adat bahwa mengenai jual beli tanah harus dilakukan secara terang dan tunai/kontan”
“Menimbang, bahwa istilah “Terang” dimaksudkan bahwa jual beli tanah
dengan
jelas
dengan
GI
tidak boleh dilakukan secara diam-diam (rahasia) tetapi harus dilakukan sepengetahuan
desa/lurah”
kepala
kampung/kepala
ING
“Menimbang, bahwa istilah “Tunai/Kontah” dimaksudkan bahwa jual beli tanah tersebut telah dibayar, boleh sebagian terlebih dahulu (panjar) atau langsung dilunasi dan seketika itu juga hak sudah beralih kepada
NT
pihak pembeli”
“Menimbang, bahwa dalam perkara aquo bahwa Penggugat dan Tergugat dalam melakukan jual beli tanah perkebunan kelapa sawit tersebut tidak melibatkan atau tanpa sepengetahuan kepala desa dalam
ILA
hal ini Kepala Desa Bangai sehingga syarat harus dilakukan dengan “Terang” tidak terpenuhi oleh karenanya jual beli tanah tersebut cacat hukum sehingga harus dibatalkan” Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 25 alenia 6 di atas adalah
AD
tidak tepat, tidak berdasar dan tidak beralasan. Sebab, didalam Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 RBg dikenal adanya akta dibawah
NG
tangan. Akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja, namun tetap mempunyai
PE
kekuatan
hukum
yaitu
sesuai
dengan
ketentuan
Pasal
1338
KUHPerdata dimana perjanjian yang dibuat dan disepakati menjadi Undang-Undang bagi yang membuatnya;
Bahwa akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. (vide Pasal 1875 KUHPerdata)
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 21 dari 45
ME DA N
Bahwa dalam kaitan dengan perjanjian pengikatan jual beli lahan kelapa sawit atas dasar panjar jual beli yang telah disepakati dan disetujui oleh Pembanding dan Terbanding tertanggal 24 Maret 2014 tersebut di atas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat pada halaman 25 alenia 6, maka Pembanding akan menguraikan tentang perjanjian pengikatan jual beli
GI
dimaksud, sebagai berikut :
a) Bahwa pada prakteknya pemakaian istilah perjanjian pengikatan jual beli sudah sering dipergunakan sebagai perjanjian pendahuluan
ING
untuk membantu dalam melakukan perjanjian jual-beli hak atas tanah, namun terhadap perjanjian pengikatan jual beli itu sendiri dalam penerapannya dengan memakai asas umum perjanjian yang
secara
khusus
NT
diatur dalam KUHPPerdata, atau dengan kata lain, belum ada diatur dalam
peraturan
perundang-undangan
yang
berkaitan dengan hak atas tanah; b) Bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak
ILA
yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya (R. Subekti, Hukum Perjanjian
AD
(Jakarta : PT. Intermasa, 1998), hal. 161-162). Menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak
NG
atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, sedangkan menurut Pasal 1320 KUHPerdata, sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu :
PE
a. Adanya mereka yang mengikatkan dirinya; b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. Suatu hal tertentu d. Suatu sebab yang halal.
c) Bahwa dari apa yang diuraikan pada Pasal 1457 KUHPerdata tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan yaitu bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensuil, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (essentiali) yaitu barang Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 22 dari 45
ME DA N
dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat konsensuil jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi : “Jual beli dianggap telah terjadi kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayàr.”
GI
d) Bahwa perjanjian pengikatan jual beli biasanya dijadikan tujuan (landasan) terjadinya permulaan jual beli yang digunakan sebagai perjanjian pendahuluan menunggu dipenuhinya syarat untuk
ING
perjanjian pokoknya yaitu jual beli di hadapan pejabat yang berwenang -dalam hal ini baik dihadapan kepala desa maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah-; jika
dihubungkan
dengan
ketentuan
Pasal
1458
NT
e) Bahwa
KUHPerdata, maka telah terjadi kesepakatan antara Pembanding selaku penjual tanah dengan Terbanding selaku pembeli pembeli pada saat Pembanding dan Terbanding telah sepakat tentang
ILA
barang dan harga; (vide pada halaman belakang Bukti T.dk/P.dr-1). Sehingga dengan demikian sekalipun jual beli tanah adat tidak dibuat dihadapan atau tanpa sepengetahuan atau tidak melibatkan
AD
kepala desa -dalam hal ini Kepala Desa Bangai-, jual beli tersebut tetap sah meskipun hanya berdasarkan kwitansi. Hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/ 1976
NG
tanggal 4 April 1978 yang memutuskan bahwa : “Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah
PE
suatu alat bukti”. Alat bukti di sini menunjuk pada bukti yang dipakai untuk proses pendaftaran hak atas tanah yang telah dialihkan guna dibalik-nama pada Kantor Pertanahan;
f)
Bahwa selain itu, menurut Saleh Adiwinata dalam bukunya Bunga Rampai Hukum Perdata dan Tanah 1, Cetakan Pertama (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1984), hal. 79-80, yang mengutip pendapat Boedi Harsono bahwa jual beli yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pejabat yang bewenang – dalam hal ini Kepala Desa Bangai- tetap sah, jadi hak miliknya berpindah dari si penjual kepada si pembeli, asal saja jual beli itu
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 23 dari 45
ME DA N
memenuhi syarat-syarat materiil (barang dan harga). Selanjutnya seperti dijelaskan oleh MR. Tirtaamidjaja, M.H., dalam bukunya mengenai Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, (Jakarta : Djambatan, 1970), hal. 24 yang isinya menyatakan : “bahwa disebut jual beli jika obyek yang diperjual belikan sudah dialihkan dari penjual kepada pembeli. Sedangkan perjanjian jual beli adalah jika obyek yang
GI
diperjual belikan belum dialihkan atau akan beralih pada waktu yang akan datang ketika syarat-syarat telah dipenuhi. Perjanjian jual beli ini akan menjadi jual beli jika syarat-syarat telah terpenuhi dan
ING
obyek yang diperjualbelikan telah beralih kepada pembeli.”; Bahwa berdasarkan uraian juridis tersebut di atas dihubungkan dengan perkara aquo, terbukti Pembanding dan Terbanding telah setuju dan
NT
sepakat untuk mengikatkan diri dalam jual beli berdasarkan Bukti T.dk/P.dr-1, bukti mana telah ditandatangani serta telah diakui atau tidak dibantah Pembanding dan Terbanding dalam persidangan, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata
ILA
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian pengikatan jual beli tanah adat antara Pembanding dan Terbanding adalah sah menurut hukum;
Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas membuktikan Majelis Hakim
AD
Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memanipulasi fakta persidangan dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Oleh karena
NG
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memanipulasi fakta persidangan dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua
PE
Pengadilan Tinggi Medan c.q. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, agar berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara a quo untuk selanjutnya menyatakan Menerima gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
III. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT TIDAK MEMENUHI SUSUNAN PERUMUSAN PUTUSAN DALAM PASAL 184 AYAT (1) HIR ATAU PASAL 195 RBG JO. PASAL 50 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009; Bahwa menyangkut putusan aquo secara garis besar formulasi sebuah putusan Pengadilan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 24 dari 45
ME DA N
RBg. Selain itu juga ditegaskan didalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, sekarang dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan :
GI
“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar
ING
untuk mengadili.”
Bahwa apabila putusan tersebut tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan dalam pasal di atas, putusan tersebut adalah tidak sah
NT
dan harus dibatalkan (vide Putusan MA No. 312 K/Sip/1974); Bahwa dari ketentuan di atas maka sebuah putusan pengadilan harus memuat secara ringkas dan jelas tentang pokok perkara, jawaban, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Khusus bagian pertimbangan
ILA
hukum putusan harus memuat analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara, yang kesemuanya harus didasarkan kepada undang-undang pembuktian
AD
yang terdiri dari :
1. apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil;
NG
2. alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian; 3. dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti; dan 4. sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak ; Bahwa ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam
PE
perkara aquo, sekalipun didalam bagian pertimbangan hukumnya telah menjabarkan tentang adanya wanprestasi/ingkar janji harus didasarkan pada
perjanjian
pokok yang
sah
secara
hukum sebagaimana
pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 25 alenia 2 dan sampai pada kesimpulan pada halaman 25 alenia 10 yang menyatakan perjanjian pokok telah dinyatakan tidak sah dan jual beli tanah telah dibatalkan maka tidak ada lagi bentuk wanprestasi baik dari pihak Penggugat/Pembanding
maupun
dari
pihak
Tergugat/Terbanding,
namun anehnya meskipun didalam pertimbangan hukumnya tersebut Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 25 dari 45
Hakim
Pengadilan
Negeri
ME DA N
Majelis
Rantauprapat
berkesimpulan
perjanjian jual beli telah dibatalkan, namun pembatalan jual beli tersebut tidak dibarengi atau sama sekali tidak ada dituangkan dan atau dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat berupa penegasan “Membatalkan Jual Beli Lahan Kelapa Sawit antara Pembanding dengan Terbanding seluas + 7 Ha...dst”, dan malahan
GI
mencantumkan amar putusan pada point 1 pada bagian III. Untuk Adilnya yang berbunyi : “Menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang panjar kepada Tergugat sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta
ING
rupiah)”;
Bahwa dengan demikian membuktikan secara jelas Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara a quo tidak didasarkan pada
NT
rumusan putusan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBg jo Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga berasalan hukum untuk dibatalkan, dan selanjutnya menyatakan
ILA
Menerima gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
AD
IV. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT TIDAK ADIL KARENA TIDAK MENCERMINKAN KEBENARAN DAN KEADILAN DAN CENDERUNG MEMIHAK KEPADA TERBANDING; Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menolak
NG
gugatan Pembanding, sama sekali tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan, karena terbukti nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memperlakukan para pihak yang berperkara secara tidak setara dan tidak seimbang karena tidak fair dalam menilai dan
PE
mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding. Disamping tidak fair, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat juga telah bertindak tidak teliti dan tidak cermat. Padahal sudah menjadi suatu kewajiban hukum bagi semua hakim di Indonesia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi semua pihak yang berperkara dengan memperlakukan para pihak dalam kondisi yang setara dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memperlakukan para pihak yang berperkara secara tidak setara
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 26 dari 45
ME DA N
dan tidak seimbang karena tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pembanding secara lebih fair, maka hal yang demikian jelas-jelas telah melanggar Pasal 17 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAK ASASI MANUSIA yang menentukan bahwa “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara
GI
pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan
ING
adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar“; Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim perkara a quo didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak fair dalam menilai alat bukti yang
NT
diajukan oleh Pembanding sehingga tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN-BJ tersebut tidak layak untuk dipertahankan dan karenanya haruslah dibatalkan, dan selanjutnya menyatakan Menerima
ILA
gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan
bahwa
pertimbangan
hukum Putusan
Pengadilan
Negeri
AD
Rantauprapat adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, tidak berdasar dan tidak tepat, sehingga sangat beralasan bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang dan
mengadili
NG
memeriksa
perkara
aquo
untuk
membatalkan
Putusan
Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 40/Pdt.G/2014/PN-Rap tertanggal 22 Oktober
2015
dan
untuk
selanjutnya
mengabulkan
gugatan
PE
Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pembanding mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara BANDING ini berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut : MENGADILI: ----
Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding;;
----
Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Rantauprapat
Nomor
:
40/Pdt.G/2014/PN-Rap tertanggal 22 Oktober 2015; Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 27 dari 45
ME DA N
----
Membebankan biaya-biaya perkara kepada Terbanding; MENGADILI KEMBALI :
DALAM KONPENSI DALAM POKOK PERKARA
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat
GI
dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran kepada
ING
Penggugat ditambah denda keterlambatan sebesar 5% per bulan selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
NT
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat sebanyak + 33 (tiga puluh tiga) pohon kelapa sawit yang telah dirusak oleh Tergugat sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai
ILA
kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); 6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan (verzet), banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij
AD
voorraad);
7. Menghukum Tergugat
membayar
uang paksa
(dwangsom)
sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila
NG
Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde); 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
PE
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; DALAM REKONPENSI 1. Menolak
gugatan
Penggugat
Rekonpensi/Tergugat
Konpensi
untuk
seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 28 dari 45
ME DA N
Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:40/Pdt.G/2014/PN.Rap yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 04 Januari 2016 dan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 18 Januari 2016 untuk meneliti dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelum
GI
dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
ING
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa putusan dalam perkara ini dibacakan dipersidangan tanggal 22 Oktober 2015 dengan dihadiri kedua belah pihak dan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan pada tanggal 29 Oktober
NT
2015 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sehingga masih dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding
ILA
tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan
AD
resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Oktober 2015 Nomor:40/Pdt.G/2014/PN.Rap dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan
seksama
surat
Memori
Banding
yang
diajukan
oleh
pihak
berikut ;
NG
Penggugat/Pembanding tertanggal 27 Nopember 2015 berpendapat sebagai
Menimbang, bahwa bilamana mencermati pertimbangan majelis hakim
PE
tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Dalam Konvensi ”Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya” dan Dalam Rekonvensi menyatakan “Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya” dan selanjutnya mempertimbangkan “Untuk Adilnya” – Menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang panjar kepada Tergugat sejumlah Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) serta “Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuaran hukum tetap” tidak mempunyai dasar hukum karena majelis hakim tingkat pertgama telah memutus diluar apa yang ada dalam petitum gugat penggugat dalam Konpensi maupun Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 29 dari 45
ME DA N
dalam petitum gugat dalam Rekonpensi, maka untuk itu majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini: DALAM KONPENSI
Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengemukakan didalam surat gugatnya bahwa :
Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah
GI
setuju dan sepakat untuk melakukan jual beli sebidang tanah berikut kebun
ING
milik Penggugat seluas + 7 Ha (lebih kurang tujuh hektar) yang terletak di Desa Bangai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Boinah
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abu Naem/R. Zulfikar Hsb
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wahyu
NT
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Desa Teluk Rampa
Bahwa objek sengketa yang dijual-belikan tersebut terdiri atas :
ILA
Objek sengketa yang sudah ditanami tanaman pohon kelapa sawit seluas 5,4 Ha (lima koma empat hektar); dan Objek sengketa berupa lahan kosong atau belum ditanami seluas 1,9
AD
Ha (satu koma sembilan hektar).
Bahwa atas jual beli objek sengketa dimaksud, antara Penggugat dan
NG
Tergugat sepakat menetapkan harga per hektarnya sebagai berikut : Untuk objek sengketa yang sudah ditanami tanaman pohon kelapa sawit harga per hektarnya ditetapkan seharga Rp.107.000.000,-
PE
(seratus tujuh juta rupiah); dan Untuk objek sengketa berupa lahan kosong atau belum ditanami harga per hektarnya ditetapkan seharga Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
Sehingga total keseluruhan harga objek sengketa tersebut berjumlah (5,4 Ha x Rp. 107.000.000,-) + (1,9 Ha x Rp. 53.000.000,-) = Rp. 678.500.000,(enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
Bahwa atas kesepakatan jual beli tersebut selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat melakukan pengikatan jual beli dengan cara Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebagai panjar pembelian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 30 dari 45
ME DA N
tunai oleh Tergugat kepada Penggugat dengan ketentuan dan syarat bahwa Tergugat diberi jangka waktu selama 2 (dua) bulan atau pada tanggal 24 Mei 2014 untuk melakukan pelunasan atas kekurangan pembayaran sebesar Rp.378.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
Bahwa akan tetapi sampai dengan batas waktu yang sudah diperjanjikan, ternyata
Tergugat
tidak
memenuhi
kewajibannya
untuk
melakukan
GI
pelunasan atas kekurangan pembayaran sebesar Rp.378.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat sehingga Penggugat harus menanggung kerugian; Bahwa Penggugat telah beritikad baik dan bermurah hati kepada Tergugat
ING
dengan memberikan tambahan waktu pembayaran selama 2 (dua) minggu agar Tergugat memenuhi kewajibannya melunasi kekurangan pembayaran
Tergugat
tidak juga
NT
tersebut, akan tetapi hal itu sama sekali tidak membuahkan hasil karena memenuhi
kewajibannya
melakukan pelunasan
kekurangan pembayaran dimaksud;
Bahwa sehubungan dengan itikad baik dari Penggugat tersebut tidak
ILA
ditanggapi baik oleh Tergugat, dan Penggugat sangat membutuhkan uang dari pelunasan kekurangan pembayaran atas jual beli obyek sengketa tersebut guna menjalankan dan mengembangkan usaha Penggugat, karena
AD
itu akhirnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
Bahwa
karena
Tergugat
tidak
memenuhi
kewajibannya
melakukan
NG
pelunasan atas kekurangan pembayaran sebesar Rp. 378.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, maka objek sengketa tersebut tetap dikuasai oleh Penggugat; Bahwa sungguh pantas dan wajar didalam gugatan aquo apabila Penggugat
PE
merubah harga jual beli objek sengketa dengan menaikan harganya sebagaimana berikut :
Untuk objek sengketa yang sudah ditanami tanaman pohon kelapa sawit yang semula harga per hektarnya sebesar Rp. 107.000.000,(seratus tujuh juta rupiah), Penggugat merubahnya dengan menaikkan menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); dan
Untuk objek sengketa berupa lahan kosong atau belum ditanami yang semula harga per hektarnya sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 31 dari 45
ME DA N
juta rupiah), Penggugat merubahnya dengan menaikkan menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
Sehingga total keseluruhan harga objek sengketa yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berjumlah sebesar (5,4 Ha x Rp. 150.000.000,-) + (1,9 Ha x Rp. 100.000.000,-) = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang setelah dipotong/dikurangi dengan panjar jual beli yang
GI
telah disetorkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar
ING
Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding didalam jawabannya atas gugatan Penggugat/Pembanding mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Tergugat dengan Pengguqat benar telah melakukan kesepakatan
pada tanggal 24
NT
jual beli terhadap sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit diatasnya Maret 2014,
terletak di Desa Bangai, Kecamatan
Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
perhitungan
luas
adalah
ILA
2. Bahwa uraian Penggugat pada hal 2 (dua) point ke-2 (dua)
sementara, sedangkan kepastiannya adalah ketika
dilakukan pengukuran secara bersama-sama;
AD
3. Bahwa setelah hasil pengukuran bersama yang telah terjadi disepakati antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2014, ternyata luas tanah beserta kebun kelapa sawit yang dijual Penggugat kepada Tergugat
NG
setelah diukur bersama juru ukur SAIPUL adalah seluas 4,5244 M2, sehingga tidak benar uraian Penggugat pada hal. 2 point ke-3, setentang lahan seluas 1,9 ha berupa tanah kosong pada point tersebut, karena ketika
PE
melakukan pengukuran bersama Penggugat tidak ada meminta melakukan pengukuran terhadap tanah kosong; 4. Bahwa tidak benar uraian Penggugat pada ha 1.2 (dua) point ke-6 (enam), yang menyatakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban pelunasan terhadap kebun kelapa sawit Penggugat,
tetapi sebaliknyalah Tergugat telah
berupaya menghubungi Penggugat untuk melakukan pelunasan dengan datang pada tanggal 24 Mei 2014 sesuai tanggal
kesepakatan, tetapi
Penggugat menyatakan tidak menerima hasil pengukuran yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2014 dilokasi objek senqketa.
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 32 dari 45
ME DA N
5. Bahwa pada saat pengukuran pada tanggal 22 Mei 2014 telah dihadiri Penggugat, DIRHAMSYAH (abang kandung Penggugat), Tergugat dari SATIAMUDA SIREGAR serta petugas ukur yang bernama SAIPUL; 6. Bahwa pengukuran terhadap objek sengketa pada tanggal 24 Mei 2014 Penggugat tidak menerima dan tetap bertahan pada ukuran yang diukur Pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya Penggugat meminta jadwalnya ditentukan
GI
kembali agar dilakukan pengukuran ulang yang
Penggugat pada awal bulan Juni 2014 dihadapan Tergugat dan saksi-saksi, Tergugat tetap bersedia dilakukan ukur ulang;
ING
7. Bahwa sebelum jadwal yang telah ditentukan Penggugat untuk dilakukan pengukuran ulang, kemudian Penggugat pada tanggal 25 Mei 2014 datang kelokasi objek sengketa dan melakukan pemalangan lahan/kebun kelapa
NT
sawit yang telah diusahai Tergugat, selanjutnya Penggugat menjumpai orang yang menjaga kebun kelapa sawit dan hanya bertemu dengan ibu pekerja Tergugat sambil mengatakan : "lahan tersebut jangan didodos lagi karena panjar HERMAN hangus". selanjutnya Tergugat pada tanggal 26 Tergugat
menjumpai
ILA
Mei 2014
Kepala
Desa Bangai untuk meminta
membantu menyelesaikan masalah tersebut; 8. Bahwa tidak benar Penggugat dalam surat gugatnya pada ha 1.3 point ke-9
AD
menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, tetapi faktanya Penggugatlah yang telah melanggar kesepakatan sebagaimana uraian diatas, sehingga sangat beralasan menurut hukum Tergugatlah yang kerugian, karena uang panjar kebun kelapa sawit sebesar
NG
mengalami
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak dikembalikan Penggugat hingga gugatan ini berjalan;
PE
9. Bahwa Penggugat terkesan melakukan pemaksaan seolah-olah jika Tergugat masih
menginginkan
kepada
kebun
Tergugat,
kelapa
tersebut, haruslah membayar sesuai keinginan Penggugat
sawit
sebagaimana
dalam surat gugatannya, ditambah lagi perhitungan harga yang fantastis mengenai
perhitungan
tanah/lahan
kosong
berbunyi:
"(1.9
Ha
x
100.000.000,-) = Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)", sebagaimana tertulis dalam uraian ha1.3 (tiga) point ke-11 (sebelas); 10. Bahwa tidak benar pada hal.3 pain ke-13 Tergugat melakukan pengrusakan terhadap batang kelapa sawit Penggugat, karena penguasaan beralih kepada Tergugat atas dasar kesepakatan dan seizin Penggugat, sehingga Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 33 dari 45
ME DA N
Tergugat melakukan pembenahan dan perawatan karena tanaman objek sengketa tersebut;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun oleh Tergugat/Terbanding, mengenai kesepakatan jual-beli tanah sengketa tersebut tidak terdapat akta/surat jual beli, kecuali hanya merupakan Kwitansi Panjar Pembayaran harga tanah objek
GI
sengketa oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/ Pembanding sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2014 sebagaimana
ING
Bukti T-1, dengan juga memperhatikan surat gugat Penggugat/Pembanding dan jawaban Tergugat/Terbanding yang keduanya secara tegas mengakui telah terjadinya jual beli sebagaimana dalam kwitansi bukti T.1 tersebut, sehingga dengan
demikian
perjanjian
jual
beli
tanah
sengketa
oleh
NT
Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah benar telah terjadi yang dilakukan secara lisan ; Menimbang,
bahwa
sebagaimana
fakta
persidangan
bahwa
ILA
Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Maret 2014 telah sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli bidang tanah berikut tanaman kelapa sawit yang tumbuh diatasnya terletak di Desa Bingai
AD
Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas + 7 HA dengan rincian : 5,4 HA lahan yang sudah ditanami kelapa sawit dengan harga Rp.107.000.000,- / HA dan 1,9 HA lahan yang belum ditanami kelapa sawit
NG
(lahan kosong) dengan harga Rp.53.000.000,-/HA dan Tergugat/Terbanding telah menyerahkan uang panjar pembayaran sejumlah Rp.300.000.000,kepada Penggugat/Pembanding sebagaimana kwitansi Bukti T.1
tanggal 24
PE
Maret 2014 dan telah diterima oleh Penggugat/Pembanding dengan baik dengan janji sisa pembayaran sejumlah Rp.378.500.000,- akan dibayarkan dalam tempo dua bulan kemudian, yaitu jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2014, dan selanjutnya lahan objek jual beli diserahkan oleh Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding yang diterima oleh Tergugat/Terbanding dengan baik dan mulai mengusahai dan membenahi kebun tersebut ; Namun sebelum tiba hari pelunasan tersebut Tergugat/Terbanding meminta untuk dilakukan pengukuran luas tanah objek jual-beli tersebut yang dilakukan pada
tanggal
22
Mei
2014
oleh
juru
ukur
yang
dibawa
oleh
Tergugat/Terbanding, ternyata setelah dilakukan pengukuran luas tanah yang Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 34 dari 45
ME DA N
tumbuh kelapa sawit hanya seluas 4,5244 HA sementara lahan yang masih kosong tidak turut di ukur, dan berdasarkan hal tersebut Tergugat/Terbanding menyatakan kepada Penggugat/Pembanding bahwa ia hanya bersedia membayar 4,5244 HA x Rp.107.000.000,- = Rp.484.110.800,- dikurangi uang panjar sebesar Rp.300.000.000,- sehingga sisa yang harus diserahkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding hanya tersisa sebesar
GI
Rp.184.110.800,- dan tidak bersedia melunasi sesuai kesepakatan dengan alasan
bahwa luas yang tertulis dalam kwitansi (bukti T.1) + 7 HA adalah
ING
perhitungan luas sementara sebelum dilakukan pengukuran secara bersama; Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat/Pembanding menyatakan Tergugat/Terbanding telah ingkar janji dan selanjutnya membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak dengan pernyataan uang panjar yang telah diterimanya
NT
dari Tergugat/Terbanding dianggap hangus dan selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2014 Penggugat/Pembandig mengambil alih kembali keseluruhan lahan tersebut dari TergugatTerbanding. Tergugat/Terbanding boleh memiliki kembali
ILA
lahan objek perjanjian jual beli tersebut bila bersedia membeli kembali dengan harga yang baru yakni untuk lahan seluas 5,4 HA yang telah ditanami kelapa sawit sebelumnya seharga Rp.107.000.000,- per HA menjadi Rp.150.000.000,x Rp.150.000.000,-
AD
per HA sehingga 5,4 HA
berjumlah Rp.810.000.000,-
sementara lahan yang masih kosong seluas 1,9 HA dari harga Rp.53.000.000,per HA menjadi Rp.100.000.000,- per HA sehingga 1,9 HA x Rp.100.000.000,Rp.190.000.000,-
NG
berjumlah
total
harga
adalah
Rp.810.000.000,-
+
Rp.190.000.000,- = Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikurangi uang panjar
yang
telah
diserahkan
oleh
Tergugat/Terbanding
sebesar
PE
Rp.300.000.000,- menjadi Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah); Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum gugatnya meminta agar majelis hakim memutuskan bahwa “Tergugat/Terbanding telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dan supaya menghukum TergugatTerbanding untuk membayar kekurangan pembayaran kepada Penggugat/Pembanding ditambah denda keterlambatan sebesar 5% per bulan selama 5 (lima) bulan sehingga berjumlah sebesar Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 35 dari 45
ME DA N
Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding didalam jawabannya terhadap gugat Penggugat/Pembanding menolak dalil Penggugat/Pembanding dengan menyatakan bersedia membayar harga lahan objek perjanjian jual beli antara Penggugat/Pembanding
dengan
Tergugat/Terbanding
tetapi
dengan
perhitungan harga sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukannya tanggal 22 Mei 2014 ;
GI
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa antara Penggugat/
ING
Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah ternyata bersepakat untuk melakukan jual beli tanah objek sengketa seluas + 7 HA dengan rincian seluas 5,4 HA sudah ditanami kelapa sawit dengan harga Rp.107.000.000,- per HA dan 1,9 HA lahan kosong dengan harga Rp.53.000.000,- per HA sehingga menjadi Rp.678.500.000,- dan Penggugat/
NT
jumlah harga keseluruhan
Pembanding telah menerima dengan baik uang panjar pembelian dari Tergugat/Terbanding sejumlah Rp.300.000.000,- dengan dibuatkan kwitansi
ILA
penerimaan tertanggal 24 Maret 2014 dan sisa pembayaran sejumlah Rp.378.500.000,- akan dibayarkan dalam tempo dua bulan yakni sampai batas
AD
waktu tanggal 24 Mei 2014 ;
Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian/perikatan sebagaimana dalam Pasal.1320
NG
KUHPerdata menyebutkan bahwa untuk “syahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang
telah
PE
halal”. dimana sesuai fakta persidangan telah ternyata bahwa ke empat syarat dipenuhi
dalam
perjanjian
antara
Penggugat/Pembanding
dan
Tergugat/Terbanding sebagaimana fakta persidangan tertuang didalam surat gugat
Penggugat/Pembanding
dan
jawaban
Tergugat/Terbanding
serta
keterangan saksi-saksi dipersidangan ; Menimbang, bahwa sebagaimana pula ditentukan dalam Pasal.1338 KUHPerdata bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 36 dari 45
ME DA N
alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” ;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedua pasal peraturan tersebut
telah
ternyata
bahwa
perjanjian
yang
dilakukan
antara
Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding mengenai tanah objek sengketa adalah sah dan mengikat kepada Penggugat/Pembanding dan
GI
Tergugat/Terbanding, dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, sehingga Penggugat/Pembanding tidak dapat menyatakan bahwa perjanjian batal dengan
ING
akibat hangusnya uang panjar pembayaran pembelian yang telah diterimanya dari Tergugat/Terbanding disebabkan Tergugat/Terbanding tidak melakukan pembayaran sisa harga tanah objek perjanjian, terkecuali memang mengenai hal itu telah diperjanjikan sebelumnya, dimana sesuai fakta persidangan
NT
perjanjian syarat batal sedemikian tidak ada diperjanjikan, dan juga Penggugat/ Pembanding sebagai penjual tidak berhak untuk secara sepihak merubah harga jual objek perjanjian antara mereka tanpa persetujuan dari Tergugat/Terbanding
ILA
sebagai pembeli ;
Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan Tergugat/Terbanding diperkenankan
merubah
AD
tidak
Penggugat/Pembanding
dengan
apa
yang
telah
diperjanjikan
Tergugat/Terbanding
dengan
antara
melakukan
pengukuran tanah objek jual-beli dan dengan hasil pengukuran tersebut secara
NG
sepihak mengurangi jumlah uang pelunasan harga yang harus diserahkan kepada Penggugat/Pembanding, apalagi sebagaimana dikemukakan sendiri oleh Tergugat/Terbandig didalam jawabannya terhadap surat gugat dan
PE
keterangan saksi Saiful Harahap yang merupakan juru ukur Jasa Konsultan Pengukuran Dan Pemetaan “MAHES” yang dibawa oleh Tergugat/Terbanding saat melakukan pengukuran tanggal 22 Mei 2014 atas lahan objek perkara, bahwa pengukuran yang dilakukan oleh juru ukur yang dibawa oleh Tergugat tersebut hanya mengukur lahan yang telah ditanami kelapa sawit saja, hanya seluas 4,5244 HA sementara lahan yang kosong yang Penggugat/Pembanding
luas
1,9
HA
tidak
turut
yang menurut diukur,
namun
Tergugat/Terbanding berdasarkan itu langsung menyatakan harga yang harus dibayarkannya Rp.107.000.000,-
kepada =
Penggugat/Pembanding
Rp.484.110.800,-
dikurangi
hanya
4,5244
uang
panjar
HA
x
sebesar
Rp.300.000.000,- hanya sisa sebesar Rp.184.110.800,- , sementara sesuai Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 37 dari 45
ME DA N
fakta persidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan bahwa masingmasing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing membawa juru ukur sendiri, dan juru ukur yang dibawa oleh Penggugat yang merupakan juru ukur tenaga honorer Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan setelah mengukur keseluruhan lahan objek jual-beli menyatakan luas tanah adalah 7 HA ;
diatas,
baik Penggugat/Pembanding
GI
Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan maupun
Tergugat/Terbanding
tidak
mereka sepakati sebelumya,
ING
diperkenankan dengan secara sepihak mengubah isi perjanjian yang telah dengan demikian kedua belah pihak yakni
Penggugat/Pembanding danTergugat/Terbanding harus mentaati keinginan mereka berdua yang telah tertuang dalam kesepakatan yang semula telah
NT
mereka sepakati sehingga baik Tergugat/Terbanding maupun Penggugat/ Pembanding harus melaksanakan isi perjanjian mererka tersebut untuk melanjutkan penyelesaian perjanjian/kesepakatan jual-beli tanah objek perkara sebagaimana
diniatkan
Tergugat/Terbanding ;
semula
oleh
ILA
ini
Penggugat/Pembanding
dan
AD
Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugat Penggugat/Pembanding point 10 “Bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat/Pembanding sehingga cukup beralasan
NG
hukum apabila Penggugat/Pembanding minta Tergugat/Terbanding agar memenuhi kewajibannya melunasi kekurangan pembayaran atas jual-beli objek sengketa tersebut dan membayar
kerugian-kerugian lain yang diderita dan
PE
ditanggung oleh Penggugat/Pembanding ; Menimbang, bahwa
sebagaimana petitum gugat dari Penggugat/
Pembanding point 3 “Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi”, perlu memperhatikan fakta persidangan dimana sampai diajukan gugatan ini Tergugat/Terbanding belum melaksanakan prestasi yang diperjanjikan tanggal 24 Maret 2014, dimana dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa Tergugat/ Terbanding tidak/belum melakukan pembayaran sisa harga pembelian sampai batas yang diperjanjikan tanggal 24 Mei 2014 adalah dikarenakan adanya komplik pendapat mengenai luas lahan objek jual-beli, dimana bahwa Penggugat/Pembanding
menyatakan
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
luas
tanah
yang
dijual
kepada
Halaman 38 dari 45
ME DA N
Tergugat/Terbanding adalah seluas + 7 HA, sementara Tergugat/Terbanding sebelum mencapai batas akhir tempo pembayaran sisa harga telah melakukan pengukuran luas tanah yang dibelinya dari Penggugat/Pembanding yang hasilnya menurut Tergugat luasnya tidak sampai 7 HA melainkan hanya seluas HA
sehingga
kekurangan
harga
Rp.484.110.800,-
Tergugat/Terbanding
pembelian dikurangi
4,5244
panjar
HA
yang
hanya x
bersedia
membayar
Rp.107.000.000,-
telah
dibayarkan
GI
4,5244
yakni
sebesar
Rp.300.000.000,- menjadi hanya tinggal sisa sejumlah Rp.184.110.800,kewajiban
yang
harus
dibayarkan
oleh
Tergugat/Terbanding
kepada
ING
Penggugat/Pembanding sebagai pelunasan. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa Tergugat/Terbanding dan saksi juru ukurnya Saiful Harahap menyatakan bahwa yang
dilakukan pengukuran oleh mereka hanya tanah
NT
objek perkara yang tumbuh kelapa sawit, sedangkan lahan yang masih kosong yang termasuk dalam objek jual-beli yang menurut Penggugat/Pembanding seluas 1,9 HA tidak turut diukur sehingga tidak turut dihitung luas dan harganya oleh Tergugat/Terbanding, ini berarti bahwa Tergugat/Terbanding telah
ILA
mengeluarkan harga bidang lahan kosong yang turut diperjajikan sebelumnya, atau dengan kata lain Tergugat/Terbanding telah mengubah kesepakatan yang sudah ada secara sepihak, sehingga perbuatan Tergugat/Terbanding tetap
AD
dapat diklassifikasi sebagai telah inngkar janji (wanprestasi) karena tidak ada keinginan untuk melaksakana isi perjanjian secara semestinya, sehingga
NG
petitum gugat ini harus dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan ; Menimbang, bahwa mengenai petutum gugat Penggugat point 4 “Menghukum Tergugat/Terbanding membayar kekurangan pembayaran kepada
PE
Penggugat/Pembanding ditambah denda 5% perbulan dalam 5 (lima) bulan sebesar Rp.875.000.000,-“ dalam hal ini majelis perlu mempertimbangkan bahwa
sebagaimana
dipertimbangkan
sebelumnya
bahwa
baik
Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding tidak diperkenankan menurut hukum untuk merubah secara sepihak isi kesepakatan/perjanjian yang mereka buat sebelumnya, sehingga petitum gugat poin 4 ini harus dibaca sesuai dengan isi kesepakatan tanggal 24 Maret 2014 antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yakni bahwa sisa harga jual-beli tanah sengketa yang
harus
Pembanding
dibayarkan adalah
Rp.378.500.000,-
=
oleh
Tergugat/Terbanding
sejumlah
Rp.378.500.000,-
Rp.18.925.000,-
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
dikali
5
kepada
Penggugat/
ditambah
(lima)
bulan
5%
x
menjadi
Halaman 39 dari 45
sehingga
Tergugat/Terbanding
jumlah
kepada
yang
ME DA N
Rp.94.625.000,-
harus
Penggugat/Pembanding
dibayarkan adalah
oleh sebesar
Rp.378.500.000,- + Rp.94.625.000,- total jumlah Rp.473.125.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa mengenai petitum gugat Penggugat/Pembanding point
5
“Menghukum
Tergugat/Terbanding
membayar
kerugian
GI
Penggugat/Pembanding sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pohon kelapa sawit yang dirusak oleh Tergugat/Terbanding sebesar Rp.132.000.000,-“ adalah tidak hukum,
karena
fakta
persidangan
ING
berdasar
bahwa
setelah
perjanjian
ditutup/terjadi kesepakatan dan dilakukan pembayaran panjar pembelian oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, Penggugat/Pembanding telah menyerahkan kepemilikan dan penguasaan tanah objek perkara kepada
NT
Tergugat/Terbanding, dan setelah dikuasai oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Maret 2014 sebelum diambil alih kembali penguasaannya oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Mei 2014, Tergugat/Terbanding telah
atas kebun
ILA
mulai mengusahai dan melakukan pembenahan/pembersihan dan perawatan tersebut, sehingga
dengan demikian perbuatan Tergugat/
Terbanding mengusahai dan berbenah membersihkan kebun miliknya bukan
AD
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena pada saat itu Tergugat/Terbanding adalah sedang membenahi lahan kebun kelapa sawit yang dimilikinya dengan jalan membeli dari Penggugat/Pembanding yang mendapat
NG
penyerahan hak dari Penggugat/Pembanding, sehingga petitum gugat ini harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;
PE
Menimbang, bahwa mengenai petitum gugat point 6 “Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada Perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad) sebagaimana fakta persidangan adalah tidak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 191 RBG sehingga petitum gugat ini harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ; Menimbang, bahwa mengenai petitum gugat point 2 “Menyatakan buktibukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga” dimana oleh karena bukti-bukti tersebut diajukan dipersidangan yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dengan telah Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 40 dari 45
ME DA N
terlebih dahulu pula di nassegel/ditempeli meterai sesuai dengan ketentuan permeteraian, maka bukti-bukti sebagaimana tersebut yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah sah dan berharga untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga petitum gugat ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan ; DALAM REKONPENSI
Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam
GI
Konpensi/Terbanding didalam jawabannya mendalilkan bahwa dirinya bukan tidak bersedia membayar pelunasan sisa harga pembelian tanah objek
ING
sengketa kepada Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi/ Pembanding, namun hanya akan membayar sejumlah harga sesuai dengan luas tanah hasil pengukuran tanggal 22 Mei 2014 yang ternyata setelah dilakukan pengukuran atas luas tanah objek sengketa yang dibeli oleh
NT
Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi/Terbanding dan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi/Pembanding ternyata ukuran luas tanah hanya seluas 4,5244 HA, sehingga sebenarnya uang yang
ILA
harus dikeluarkan dan diserahkan oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi/Terbanding untuk harga tanah objek jual-beli kepada Tergugat dalam
Rekonpensi/Penggugat
Konpensi/Pembanding
adalah
4,5244 HA yakni sejumlah Rp.484.110.800,- dan bila
AD
Rp.107.000.000,- x
dalam
dikurangi dengan jumlah uang panjar pembelian yang telah diserahkan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi/Terbanding kepada
NG
Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi/Pembanding sebesar Rp.300.000.000,- adalah bersisa Rp.184.110.800,- dimana ketika Penggugat dalam
Rekonpensi/Tergugat
dalam
Konpensi/Terbanding
menghubungi
PE
Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi/Pembanding setelah dilaksanakan pengukuran dan akan menyerahkan uang pelunasan sejumlah Rp.184.110.800,-
kepada Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam
Konpensi/Pembanding, tidak bersedia menerima pembayaran tersebut ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil bantahan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi/Terbanding tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan berupa keterangan saksi M.Fadhly Nasution, saksi Eka Rialsyah Efendi Lubis, saksi Hamdan Pohan, saksi Ridwan Lubis, saksi Satia Muda Siregar dan saksi Saiful Siregar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo telah ternyata pada tanggal 22 Mei 2014 Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 41 dari 45
ME DA N
dilakukan pengukuran atas lahan objek jual-beli dengan dua team juru ukur terdiri dari 4 orang, yakni team juru ukur dari Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi/Pembanding dipimpin oleh M.Fadhly Nasution terdiri dari 2 orang dan team
juru ukur dari Penggugat dalam Rekonpensi/
Tergugat dalam Konpensi/Terbanding dipimpin oleh saksi Saiful Harahap terdiri dari 2 orang yang kemudian menghasilkan ukuran luas yang berbeda, dimana
GI
hasil pengukuran pertama oleh juru ukur dari Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi/Pembanding luas lahan kebun keseluruhan adalah 7 HA, sementara luas lahan yang dihasilkan juru ukur dari Penggugat dalam
ING
Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi/Terbanding adalah seluas 4,5 HA namun sebagaimana keterangan dari saksi Saiful Harahap sebagai ketua Team Juru Ukur dari Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi/Terbanding
NT
bahwa lahan yang diukur hanyalah lahan yang tumbuh kelapa sawit sedangkan lahan yang masih rawa yang tidak ditanami kelapa sawit tidak turut diukur karena rawanya landai ada jurang atau kemiringan yang sulit dijalani ;
ILA
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh juru ukur kedua belah pihak telah ternyata bahwa pengukuran yang dilakukan oleh team juru ukur Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat
AD
dalam Konpensi/Terbanding tidak dilakukan secara lengkap meliputi seluruh bidang tanah yang menjadi objek perjanjian jual-beli tersebut, hal ini memberi kesan bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi/
Penggugat
NG
Terbanding tidak serius menyelesaikan masalah, dan mengenai hal ini dimana dalam
Rekonpensi/Tergugat
dalam
Konpensi/Terbanding
mendalilkan akan melakukan pembayaran setelah memenuhi syarat dilakukan
PE
pengukuran, bahwa didalam kwitansi yang dijadikan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat
dalam
Konpensi/Terbanding
sebagai
bukti
surat
dipersidangan yang merupakan satu-satunya bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian jual-beli tanah objek sengketa antara Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi/Pembanding sebagai penjual dengan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi/Terbanding sebagai pembeli
tidak ada menyebutkan
persidangan pula bahwa hasil ukur
klausula
seperti
tersebut, dan
fakta
yang dilakukan team juru ukur dari
Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi/Terbanding tidak meliputi seluruh bidang tanah yang menjadi objek yang diperjanjikan sehinga tidak dapat dijadikan acuan mengenai luas tanah sengketa yang sebenarnya Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 42 dari 45
ME DA N
secara keseluruhan, sehingga petitum gugat rekonpensi point 3 dan point 4 harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;
Menimbang, bahwa mengenai petitum gugat Rekonpensi point 5 “Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian Penggugat Rekonvensi kerugian
materil
Rp.778.250.000,-
telah
RekonpensiTergugat
dan
tidak
dalam
berupa
dapat
kerugian
dibuktikan
immateril
oleh
KonpensiTerbanding,
GI
berupa
sebesar
Penggugat
maka
petitum
dalam gugat
ING
Rekonpensi ini harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak; Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan petitum gugat Penggugat rekonpensi tersebut diatas tidak beralasan hukum dan dirolak, makas petitum gugat
rekonpensi
selebihnya
dalam
gugat
rekonpensi
tidak
perlu
NT
dipertimbangkan lebih lajut lagi dan harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, dan selanjutnya menyatakan gugatan penggugat rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi ditolak untuk keseluruhannya ;
ILA
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbanga majelis hakim tingkat banding tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal
22
Oktober
2015
Nomor
:40/Pdt.G/2015/PN.Rtp
tidak
dapat
AD
dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan memutus dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan
NG
dibawah ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi/Terbanding tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat
PE
pengadilan ;
Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya
Undang-Undang
No.48
Tahun
2009
(tentang
Kekuasaan
Kehakiman), UU No.02 tahun 1986 jo UU No.04 Tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG ;
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 43 dari 45
ME DA N
MENGADILI
-
Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Oktober 2015 Nomor : 40/Pdt.G/2014/PN.Rap yang dimohonkan
GI
banding tersebut ;
Dalam Konpensi :
ING
Dengan mengadili sendiri :
-
Mengabulkan gugat Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
-
Menyatakan
sah
dan
berharga
bukti-bukti
yang
diajukan
-
NT
Penggugat/Pembanding dalam perkara ini ; Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kekurangan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp.378.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah denda
ILA
keterlambatan sebesar 5% (lima persen) perbulan selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.94.625.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ; Menolak
gugatan
AD
-
Penggugat/Pembanding
untuk
selain
dan
selebihnya ;
-
NG
Dalam Rekonpensi :
Menolak gugat Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;
PE
Dalam Konpensi Dan Rekonpensi : - Menghukum
Tergugat
dalam
Konpensi/Penggugat
dalam
Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari
KAMIS tanggal 28 JULI 2016 oleh
kami BANTU GINTING, SH selaku Ketua Majelis dengan BENAR KAROKARO,SH,MH dan YANSEN PASARIBU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 44 dari 45
ME DA N
Maret 2016 Nomor:106/PDT/2016/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS 25 AGUSTUS 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;
GI
Hakim Anggota :
ING
Ttd 1. BENAR KARO-KARO,SH,MH
2. YANSEN PASARIBU,SH
Ttd BANTU GINTING,SH
NT
Ttd
Hakim Ketua :
ILA
Panitera Pengganti : Ttd
AD
ROSELINA, SH
PE
NG
Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- Redaksi : Rp. 5.000,- Pemberkasan : Rp.139.000,Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Putusan Nomor :106/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 45 dari 45
