PUTUSAN Nomor : 463/PID/2017/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
ED AN
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan
: Junaidi Siahaan Alias Jun Alias Pak Tua;
2. Tempat lahir
: Ledong Barat;
3. Umur/tanggal lahir
: 54 Tahun/14 April 1962;
4. Jenis kelamin
: Laki-Laki;
5. Kebangsaan
: Indonesia;
6. Tempat tinggal
: Dusun IV Desa Buntu Maraja
IM
1. Nama lengkap
Bandar
Pulau
Kabupaten
GG
Kecamatan Asahan;
: Islam;
8. Pekerjaan
: Petani;
TIN
7. Agama
Terdakwa ditangkap tanggal 23 Desember 2016; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
N
1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari
LA
2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
AD I
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April
NG
2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
PE
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan 27 Agustus 2017;
Putusan Pidana Nomor : 463/PID/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 10
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Salman Sirait, SH., 2. Budi Utomo, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Salman Sirait, SH & Associates beralamat di Jalan Marelan I Simpang Pasar IV Barat Ruko Marelan Residence No. 4 Marelan Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan dalam Nomor 107/PSK-KUM/2017 tanggal 15 Maret 2017;
Setelah membaca: -
ED AN
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Juli 2017 Nomor: 463/PID/2017/PT.MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
-
Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 150/Pid.B/2017/PN.Kis, tanggal 12 Juli 2017 dan surat-surat yang
IM
bersangkutan dengan perkara tersebut;
Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum yang menyatakan
GG
Terdakwa didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa JUNAIDI SIAHAAN Als. JUN Als. PAK TUA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan
TIN
Desember tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Desa Buntu Maraja, Desa Gunung Berkat dan Desa Gajah Sakti yang berada di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
N
daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan memakai nama palsu atau
LA
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau
AD I
supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: Berawal adanya Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
NG
se-lndonedia pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang mana PRONA merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali bagi masyarakat yang belum mempunyai sertifikat atas tanahnya selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk
PE
mengumpulkan warga masyarakat Desa Buntu Maraja, Desa Gunung Berkat dan Desa Gajah Sakti yang ingin mengurus sertifikat tanah melalui PRONA yang
mana
kepada
warga
desa
tersebut
Terdakwa
mengaku
dapat
menguruskan sertifikat tanah melalui PRONA dengan melengkapi persyaratan berupa foto copy alas hak atas tanah bagi yang telah memilikinya, foto copy KTP, PBB dan Pajak Tahunan, selain itu Terdakwa juga memungut biaya untuk Putusan Pidana Nomor : 463/PID/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 10
pengurusan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah tapak rumah dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah perladangan, yang mana sebelum menentukan biaya pengurusan PRONA kepada warga desa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan kepala desa dari ketiga desa tersebut mengenai biaya yang harus diserahkan oleh Terdakwa kepada Kepala Desa yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah yang telah
ED AN
mempunyai alas hak dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah yang belum mempunyai alas hak dan selanjutnya banyak warga dari ketiga desa yang akhirnya mengurus sertifikat tanah PRONA melalui Terdakwa diantaranya saksi ANDRI AVANDI MANURUNG, SH, saksi SOBAR SINAGA, saksi AMIN RAMBE Als. AMIN RAY, saksi AMIR TAMBA
IM
MARPAUNG, dan saksi yang lainnya yang mana masing-masing saksi tersebut telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk mengurus sertifikat PRONA dan selanjutnya oleh Terdakwa meminta kepada pihak Kantor Pertanahan
GG
Kabupaten Asahan untuk melakukan pengukuran terhadap tanah warga desa yang mengurus sertifikat PRONA dan Terdakwa juga memberikan sebagian dari uang yang diterima dari warga desa tersebut kepada MELPA HALKIANA selaku Kepala
Desa
Buntu
Maraja
(penuntutan
terpisah),
MUHAMMAD
TIN
Pj.
SYAWALUDDIN, SST selaku Pj. Kepala Desa Gunung Berkat (penuntutan terpisah) dan Drs. IRWANSYAH SIAHAAN selaku Pj. Kepala Desa Gajah Sakti (penuntutan erpisah) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu
N
rupiah) per sertifikat untuk tanah yang telah mempunyai alas hak dan Rp.
LA
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah yang belum mempunyai alas hak agar Pj. Kepala Desa tersebut mengeluarkan surat keterangan atas tanah sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam
AD I
pengurusan PRONA;
Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis PRONA Tahun 2016 bahwa kegiatan PRONA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
NG
yang dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten dan dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan pendanaan Anggaran
PE
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab Peserta PRONA, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang meminta uang untuk pengurusan PRONA kepada warga masyarakat Desa Buntu Maraja, Desa Gunung Berkat dan Desa Gajah Sakti telah menyalahi aturan dan merugikan warga masyarakat desa tersebut;
Putusan Pidana Nomor : 463/PID/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 10
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHPidana Atau Kedua : Bahwa Terdakwa JUNAIDI SIAHAAN Als. JUN Als. PAK TUA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun
ED AN
2015 dan tahun 2016, bertempat di Desa Buntu Maraja, Desa Gunung Berkat dan Desa Gajah Sakti yang berada di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
IM
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:
GG
Berawal adanya Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-lndonesia pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang mana PRONA merupakan
TIN
kegiatan pendaftaran tanah pertama kali bagi masyarakat yang belum mempunyai sertifikat atas tanahnya selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk mengumpulkan warga masyarakat Desa Buntu Maraja, Desa Gunung Berkat
yang
mana
N
dan Desa Gajah Sakti yang ingin mengurus sertifikat tanah melalui PRONA kepada
warga
desa
tersebut
Terdakwa
mengaku
dapat
LA
menguruskan sertifikat tanah melalui PRONA dengan melengkapi persyaratan berupa foto copy alas hak atas tanah bagi yang telah memilikinya, foto copy
AD I
KTP, PBB dan Pajak Tahunan, selain itu Terdakwa juga memungut biaya untuk pengurusan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah tapak rumah dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah perladangan, yang mana sebelum menentukan
NG
biaya pengurusan PRONA kepada warga desa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan kepala desa dari ketiga desa tersebut mengenai biaya yang harus diserahkan oleh Terdakwa kepada Kepala Desa yaitu sebesar Rp.
PE
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah yang telah mempunyai alas hak dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah yang belum mempunyai alas hak dan selanjutnya banyak warga dari ketiga desa yang akhirnya mengurus sertifikat tanah PRONA melalui Terdakwa diantaranya saksi ANDRI AVANDI MANURUNG, SH, saksi SOBAR SINAGA, saksi AMIN RAMBE Als. AMIN RAY, saksi AMIR TAMBA Putusan Pidana Nomor : 463/PID/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 10
MARPAUNG, dan saksi yang lainnya yang mana masing-masing saksi tersebut telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk mengurus sertifikat PRONA dan selanjutnya oleh Terdakwa meminta kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan untuk melakukan pengukuran terhadap tanah warga desa yang mengurus sertifikat PRONA dan Terdakwa juga memberikan sebagian dari uang yang diterima dari warga desa tersebut kepada MELPA HALKIANA selaku Pj.
Kepala
Desa
Buntu
Maraja
(penuntutan
terpisah),
MUHAMMAD
ED AN
SYAWALUDDIN, SST selaku Pj. Kepala Desa Gunung Berkat (penuntutan terpisah) dan Drs. IRWANSYAH SIAHAAN selaku Pj. Kepala Desa Gajah Sakti (penuntutan erpisah) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah yang telah mempunyai alas hak dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk tanah yang belum
IM
mempunyai alas hak agar Pj. Kepala Desa tersebut mengeluarkan surat keterangan atas tanah sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam pengurusan PRONA;
GG
Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis PRONA Tahun 2016 bahwa kegiatan PRONA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
TIN
(DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten dan dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan biaya-biaya yang berkaitan
N
dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab Peserta PRONA, oleh karena itu
LA
perbuatan Terdakwa yang meminta uang untuk pengurusan PRONA kepada warga masyarakat Desa Buntu Maraja,Desa Gunung Berkat dan Desa Gajah
AD I
Sakti telah menyaiahi aturan dan merugikan warga masyarakat desa tersebut; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
NG
Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum,
menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
PE
1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI SIAHAAN Als. JUN Als. PAK TUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI SIAHAAN Als. JUN Als. PAK TUA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi
Putusan Pidana Nomor : 463/PID/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 10
selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : -
Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); Dikembalikan kepada Saksi Andri Avandi Manurung.
-
1 (satu) lembar kwitansi wama hijau bertuliskan telah terima dari Adri Avandi Manurung uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran panjar
ED AN
prona tanggal 17 Nov 2016 Rp. 2.000.000,- JUL SIAHAAN ditandatangani; -
1 (satu) buah buku kwitansi wama merah;
-
4 (empat) lembar foto copy bertuliskan nama-nama warga Desa Buntu Maraja, warga Desa Gunung Berkat dan warga Desa Gajah Sakti;
-
1 (satu) buah buku bloc notes wama coklat muda yang bagian luarnya
IM
bertuliskan 2016 sertifikat belum diambil Buntu Maraja, 1 (satu) buah buku bloc notes warna coklat muda yang bagian luarnya bertuliskan 2016 sertifikat belum diambil Gajah Sakti, 1 (satu) buah buku bloc notes warna
GG
merah yang bagian luarnya bertuliskan 2016 sertifikat belum diambil Gunung Berkat, 1 (satu) buah buku bloc notes warna hijau yang bagian luarnya terdapat tulisan 2016 Gajah Sakti
TIN
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)
N
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 150/Pid.B/2017/PN.Kis, tanggal 23 Mei 2017 yang dimohonkan banding
LA
tersebut amarnya adalah sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Siahaan Alias Jun Alias Pak Tua tersebut
AD I
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
NG
penjara selama 1 (satu) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
PE
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); Dikembalikan kepada saksi Andri Avandi Manurung;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau bertuliskan telah terima dari Adri Avandi Manurung uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran panjar prona tanggal 17 Nov 2016 Rp. 2.000.000,- JUL SIAHAAN ditandatangani; Putusan Pidana Nomor : 463/PID/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 10
- 1 (satu) buah buku kwitansi wama merah; - 4 (empat) lembar foto copy bertuliskan nama-nama warga Desa Buntu Maraja, warga Desa Gunung Berkat dan warga Desa Gajah Sakti; - 1 (satu) buah buku bloc notes warna coklat muda yang bagian luarnya bertuliskan 2016 sertifikat belum diambil Buntu Maraja, 1 (satu) buah buku bloc notes warna coklat muda yang bagian luarnya bertuliskan 2016 sertifikat belum diambil Gajah Sakti, 1 (satu) buah buku bloc notes wama
ED AN
merah yang bagian luarnya bertuliskan 2016 sertifikat belum diambil Gunung Berkat, 1 (satu) buah buku bloc notes warna hijau yang bagian luarnya terdapat tulisan 2016 Gajah Sakti; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
IM
Rp2.000 (dua ribu rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor
GG
150/Pid.B/2017/PN.Kis tanggal 23 Mei 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran
TIN
Nomor 43/Akta.Pid/2017/PN.Kis tanggal 30 Mei 2017 Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juni 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan
N
Negeri Kisaran pada tanggal 12 Juni 2017; Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penununtut Umum dan Terdakwa
LA
telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan
AD I
Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 4 Juli 2017 ;
NG
Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,
PE
maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding
terhadap Putusan Negeri Kisaran Nomor : 150/Pid.B/2017/PN.Kis, tanggal 23 Mei 2017, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;
Putusan Pidana Nomor : 463/PID/2017/PT.MDN Halaman 7 dari 10
1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI SIAHAAN Alias JUN Alias PAK TUA terbukti secara
sah
dan
meyakinkan
bersalah
melakukan
tindak
pidana
“penipuan”sebagimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana dalam Surat dakwaan Pertama; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI SIAHAAN Alias JUN Alias PAK TUA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah
ED AN
terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : -
Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
Dikembalikan kepada saksi Andri Avandi Manurung. -
1 (satu) lembar kwitansi warna hijau bertuliskan telah terima dari Andri
IM
Avandi Manurung uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran panjar prona tanggal 17 November 2016 Rp.2.000.000,- JUL SIAHAAN ditanda tangani
1 (satu) buah buku kwitansi warna merah
-
4 (empat) lembar fotocopy bertuliskan nama-nama warga Desa Buntu
GG
-
Maraja, warga Desa gunung Berkat dan warga Desa Gajah Sakti 1 (satu) buah buku bloc notes warna coklat muda yang bagian luarnya
TIN
-
bertuliskan 2016 sertifikat belum diambil Buntu Maraja, 1 (satu) buah buku bloc notes warna coklat muda yang bagian luarnya bertuliskan 2016 sertifikat belum diambil Gajah Sakti, 1 (satu) buah buku bloc notes warna
N
Merah yang bagian luarnya bertuliskan 2016 sertifikat belum diambil
LA
Gunung Berkat, 1 (satu) buah buku bloc notes warna hijau yang bagian luarnya terdapat tulisan 2016 gajah sakti. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
AD I
4. Menetapkan agar Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
NG
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan
PE
Negeri Kisaran Nomor : 150/Pid.B/2017/PN.Kis, tanggal 23 Mei 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum
Hakim
Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;
Putusan Pidana Nomor : 463/PID/2017/PT.MDN Halaman 8 dari 10
Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi
ED AN
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;
Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi
IM
Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;
GG
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 150/Pid.B/2017/PN.Kis, tanggal 23 Mei 2017 dapat dipertahankan dan
TIN
dikuatkan;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
N
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
LA
dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didalam tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;
AD I
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;
NG
Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
PE
yang bersangkutan; MENGADILI
- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum; - Menguatkan,
Putusan
Pengadilan
Negeri
Kisaran
Nomor
:
150/Pid.B/2017/PN.Kis, tanggal 23 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
Putusan Pidana Nomor : 463/PID/2017/PT.MDN Halaman 9 dari 10
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; - Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima
ED AN
ratus rupiah). Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 oleh kami : YANSEN PASARIBU, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, PRASETYO IBNU ASMARA, SH., MH dan Dr ALBERTINA HO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
IM
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 463/PID/2017/PT.MDN tanggal 12 Juli 2017, putusan tersebut
GG
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta PITER MANIK, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa
TIN
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
ttd
N
ttd
YANSEN PASARIBU, SH
AD I
LA
PRASETYO IBNU ASMARA, SH., MH ttd
HAKIM KETUA MAJELIS,
PANITERA PENGGANTI, ttd PITER MANIK, SH
PE
NG
Dr ALBERTINA HO, SH., MH
Putusan Pidana Nomor : 463/PID/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 10
