PUTUSAN Nomor : 04/PDT/2017/PT-MDN
AN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai
ED
berikut dalam perkara antara :
Drg. NURMALA FARIDA SIANTURI, bertempat tinggal di Jl. Asrama II No.
IM
10, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan – Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada POLTAK MANIK, SH., Advokat & Konsultan Hukum, dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MANIK
SH
&
ASSOCIATES beralamat di Jl
GG
POLTAK
Kolonel Liberty Malau No 8 Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semuIa
LAMHOT
TIN
PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI;
SITUMORANG,
LAWAN:
Laki-laki,
bertempat
tinggal
di
Jalan
LA N
Sisingamangaraja No.636, Kel. Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun – Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada RONALD PASARIBU,
SH.,
IMBON
MANIK,
SH,
JUSTINUS
P.
DI
MANURUNG, SH, NOBEL L.P. SIREGAR, SH, ROMLAN R.S. SIAGIAN, SH, Advokat berkedudukan / berkantor di Jl
NG A
Sisingamangaraja No. 636, Perdagangan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semuIa TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
PE
Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Januari 2017, Nomor: 04/PDT/2017/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;
2
2. Berkas perkara tanggal 08 Nopember 2016 Nomor: 42/Pdt.G/2016/PN.Sim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
AN
TENTANG DUDUK PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 07 Juni 2016 dibawah Register Perkara Nomor 42/Pdt.G/2016/PN
ED
Sim., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Nagori Bandar, Kecamatan Bandar, Kab. Simalungun – Prov. Sumatera Utara, seluas + 30.403 M² (tiga puluh ribu empat ratus tiga meter persegi), denga batas-batas
IM
sebagai berikut:
GG
Sebelah Utara : Tanah P.U Air Minum; Sebelah Timur : Sungai – T.R Damanik; Sebelah Selatan : T.R Damanik; Sebelah Barat : Pabrik Limun; Selanjutnya disebut “TANAH”; 2. Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut diperoleh dari Rafi’i Damanik berdasarkan penyerahan hak sebagaimana ternyata dalam Surat Penyerahan
TIN
Hak pada tanggal 4 November 1980 (Alat Bukti P:1); 3. Bahwa sejak Penggugat memiliki tanah tersebut terdapatlah beberapa orang yang berusaha mendekati Pengugat untuk diijinkan membeli atau sekedar dapat menggunakan sebagian dari tanah tersebut untuk diusahainya namun selalu Penggugat berusaha tolak secara baik-baik, sebab memang karena letak
LA N
“tanah” tersebut cukup dekat dengan Jalan Raya Perdagangan tentu amat baik untuk diusahai secara komersial, lagipula karena Penggugat waktu itu bertugas sebagai Dokter Gigi di Perdagangan cukup dikenal baik dikalangan masyarakat Perdagangan dan sekitarnya; 4. Bahwa tidak lama setelah “Tanah” tersebut diperoleh Penggugat dari Tuan
DI
Rafi’I Damanik, akhirnya Penggugat ada juga menjual/memberikan hak kepada Nurti Br Silalahi yakni seluas + 15X60 M untuk pertapakannya, sebagaimana
NG A
ternyata dalam Surat Penyerahan Hak tanggal 25 Nopember 1980, tetapi kemudian oleh Nurti Br Silalahi dijualnya lagi kepada Kok Liang (Pabrik Limun);
5. Bahwa demikian pula suatu saat datanglah seorang yang cukup kenal baik dengan Penggugat, yakni Bp. M. Siringoringo berusaha pula untuk diijinkan memakai kalau tidak dapat membeli sebagian dari “tanah” tersebut untuk
PE
diusahainya, maka Penggugat memisahkan dan melepaskan (menjual) sebagian dari “tanah” tersebut dengan perjanjian uang panjar atas seluas + 0,6 Ha (+ 12 rante) bagian sebelah timur (bidang yang lebih datar) namun pada saat rencana penjualan itu tidak diukur;
3
Bahwa Bp. M. Siringoringo pada tahun 1981 itu hanyalah membayar uang panjar saja sebesar Rp. 500.000,-- dari seluruh harga jual yang disepakati sebesar Rp. 1.500.000,-- kepada Penggugat tanpa pernah melunasinya
AN
(hingga 20 tahun), yang akhirnya pada tahun 2001 Penggugat memutuskan untuk memberitahukan saja kepada keluarga M. Siringoringo bahwa apa yang sudah diperjanjiakan antara Penggugat dengan Bp. Siringoringo dan sudah
ED
dipanjar pada tahun 1981 karena tidak dipernah diikuti/dilaksanakan pelunasan hingga selama tiga puluh tahun (1981-2001) maka batal/gugurlah perjanjian jual beli atas sebidang tanah seluas + 0,6 Ha (+ 12 rante) bagian sebelah timur milik Penggugat yang terletak di Desa Nagori Bandar, Kecamatan Bandar, Kab.
IM
Simalungun – Prov. Sumatera Utara, sehingga dengan sendirinya kembalilah kepada Penggugat tanah yang hendak dialihkan itu dan telah dalam pemilikan Penggugat sejak tahun 2001 sampai sekarang, sebagaimana dalam prinsip
GG
hokum: “uang panjar atas jual beli yang tidak diikuti pelunasan adalah batal/gugur dengan sendirinya”;
6. Bahwa selain itu Penggugat-pun ada memisahkan sebagian lagi dari “tanah” itu untuk dijual atau dalam bentuk lain mengalihkan hak kepada pihak PU. Air
TIN
Minum (PDAM) pada tahun 1985, untuk keperluan jalan dari pintu masuk hingga ketanah PDAM tersebut, seluas + Panjang 40 Meter X Lebar 3 meter, yang masih ada sampai sekarang; -
7. Bahwa pada tahun 2003 Penggugat juga ada menggugat Sastro Purba di Pengadilan Negeri Simalungun, karena sebagian dari “tanah” tersebut yakni
LA N
seluas + 10.000 M² diklaimnya sebagai menjadi bagian tanah miliknya tanpa alas hak yang sah/resmi, perkara mana telah diputus dengan memenangkan Penggugat a quo dan telah pula berkuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) sebagaimana Putusan Kasasi No.1530 K/Pdt/2005, Tanggal 19 Juni 2006;
DI
Bahwa salah satu isi putusan perkara yang sudah telah pula berkuatan hukum tetap
(inkracht van
gewisjde)
sebagaimana
Putusan Kasasi
No.1530
NG A
K/Pdt/2005, Tanggal 19 Juni 2006 adalah dikuatkannya Surat Penyerahan Hak tertanggal 4 Nopember 1980, sebagaimana diputuskan Pengadilan Negeri Simalungun
dalam Putusan
No.
08/PDT.G/2-=003/PN.SIM
tanggal
11
Nopember 2003 dan dikuatkan pula pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 16 Agustus 2004 Putusan Nomor:
PE
111/PDT/2004/PT-MDN;
8. Bahwa sekitar tahun 2002 yang lalu, atas kesepakatan Penggugat dengan Kok Liang (Pengusaha Pabrik Limun) membuat barter berupa, bahwa Kok Liang
4
menimbun “tanah” milik Penggugat dan sebagai imbalannya Penggugat lalu menyerahkan sebagian dari “tanah” itu (pada bidang tanah yang hendak dijual kepada Bp. M. Siringoringo) yakni seluas + 3 rante (Panjang 20 meter x lebar
AN
60 meter, selanjutnya disebut “tanah barter”) sehingga tertimbunlah sebagian besar bidang “Tanah” milik Penggugat termasuk bidang tanah yang telah batal dijual kepada Bp. M. Siringoringo, lalu kira-kira setahun kemudian Penggugat
ED
menukar gulingkan bidang tanah yang dibeli Kok Liang dari Nurti Br Silalahi ukuran 15 x 60 meter sehingga sekarang menyatulah tanah Kok Liang yang berasal dari bidang tanah barter dengan bidang tanah yang dijual Penggugat kepada Nurti Br Silalahi, yakni terletak disebelah bidang tanah berbatasan
IM
langsung dengan tanah milik Kok Liang (Pabrik Limun);
9. Bahwa demikianlah seluruh luas tanah (secara utuh) milik Penggugat sekarang adalah: + (30.403 - 1.800 - 900-120) = + 27.583 M² dan tergugat tidak pernah
GG
terusik, keberatan atau membantah atas hal itu termasuk seluruh tindak tanduk Penggugat atas tanah itu;
10. Bahwa akan tetapi tergugat mulai bertindak liar yakni menguasai dan mengusahai sebagian tanah milik Penggugat sekitar tahun 2003, yakni saat
TIN
penimbunan yang dilakukan oleh Kok Liang selesai dan Penggugat juga jarang kelokasi tanah itu karena sudah pindah dari Perdagangan ke Medan, lagipula sedang konsentrasi menghadapi perkara dengan Sastro Purba di Pengadilan sehingga perhatian Penggugat teralihkan;
LA N
Bahwa tanpa persetujuan dan seijin dari Penggugat, tergugat ternyata mendirikan bangunan-bangunan diatas tanah milik Penggugat yakni yang terletak disebelah barat
Tanah Penggugat, yaitu seluas + 6.860 M² yang
secara samar-samar tergugat mendalilkan bahwa bidang tanah yang dikuasainya itu adalah eks bidang tanah + 0,6 hektar yang telah batal dijual
DI
oleh Penggugat kepada Bp. M. Siringoringo, Penggugat hampir terkecoh atas keadaan tersebut, sebab dengan pihak keluarga tergugatpun selama ini
NG A
Penggugat juga saling mengenal baik, akan tetapi penguasaan/pengelolaan tanah seluas + 6.860 M² tetap tidak dapat diterima oleh Penggugat, namun Penggugat tetap selalu mengambil posisi bersikap positif dan penuh itikad baik dan hendak menyelesaikannya secara baik-baik, lagipula cukup banyak hal yang Penggugat telah lakukan (semuanya diketahui oleh tergugat) untuk
PE
mengurus/mengelola “Tanah” tersebut, seperti: ada kerja sama dengan PDAM, penimbunan, hibah dan tukar guling sebagian tanah kepada Kok Liang (Pabrik Limun), menghadapi perkara dengan Sastro Purba dan lain-lain, artinya tergugat sungguh-sungguh mengetahui kedudukan hukum penggugat sebagai
5
pemilik yang berhak atas seluruh bidang tanah milik Penggugat tersebut, termasuk yang diklaim oleh tergugat sekarang 11. Bahwa setelah mengetahui hal yang sebenarnya yaitu seluruh tindakan
AN
pengelolaan dan penguasaan atas tanah seluas + 6.860 M² tersebut oleh tergugat, maka Penggugat selalu menjelaskan hal itu secara terang benderang kepada tergugat, akan tetapi tergugat tetap berdalih yang dikuasainya adalah
ED
tanah miliknya, padahal tegas-tegas Penggugat katakan dan terangkan bahwa tidak pernah berurusan atau melakukan pengalihan dalam bentuk apapun atas bidang “Tanah” milik Penggugat tersebut kepada pihak tergugat maupun dengan salah satu keluarganya, baik atas eks tanah yang batal dijual kepada
IM
Bp. Siringoringo maupun bidang tanah lainnya, itu berarti bahwa klaim tergugat atas bidang tanah yang saat ini dikuasainya adalah klaim yang tidak sah sama sekali,
hanya
akal-akalan
dari
tergugat
yang
menganggap
dapat
GG
memanfaatkan atau menyalahgunakan itikad baik Penggugat selama ini; 12. Bahwa demikianlan sekarang yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan tergugat adalah, atas sebidang tanah yang luasnya diketahui adalah + 6.860 M² (enam ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) adalah milik
TIN
Penggugat yang merupakan satu kesatuan dan
bagian tidak terpisahkan
dengan “Tanah” milik Penggugat sebagaimana diperoleh Penggugat dari Rafi’I Damanik,
terletak di Desa Nagori Bandar, Kecamatan Bandar, Kab.
Simalungun – Prov. Sumatera Utara, dengan batas-batasnya: ---Sebelah Utara
: Tanah Kok Liang (eks Tanah Barter) / Bendar / DAS; : Jalan ke PU.PAM / Tanah PU.PAM;
Sebelah Selatan
: Tanah Kok Liang (eks Tanah barter) / Jalan ;
Sebelah Barat
: Pabrik Limun (Kok Liang) / “Tanah Kok Liang Eks
LA N
Sebelah Timur
Tanah Barter”; Selanjutnya disebut sebagai tanah terperkara;
DI
13. Bahwa atas seluruh permasalahan ini, Penggugat sudah berupaya secara kekeluargaan menyelesaikannya, juga sudah pernah meminta berbagai pihak
NG A
untuk menengahi, namun semua upaya tersebut kandas karena tergugat tetap secara melawan hak/hukum mengklaim tanah terperkara adalah haknya, bahkan melontarkan tuduhan maupun kata-kata yang tidak sopan dan sepantasnya kepada Pengugat sebagai orang tua yang jauh lebih tua dari tergugat;
PE
14. Bahwa atas dasar alas hak dan sejarah pemilikan Penggugat atas tanah terperkara, maka Pengugat telah berupaya meyakinkan pihak tergugat akan kebenaran dan keabsahan (legalitas) pemilikan Penggugat atas tanah terperkara secara jalan kekeluargaan yang damai, sehingga Pengugat sudah
6
berupaya menyelesaikan secara baik-baik namun pihak tergugat tetap saja tidak mengindahkannya, dengan demikian Penggugat berkesimpulan bahwa atas permasalahan ini tidak dapat didiamkan tanpa ada penyelesaian dan
harus
mengajukan
permohonan
gugatan
ini
AN
kepastian hak dan kepastian hukum, sehingga amat terpaksalah Penggugat ke
Pengadilan
Negeri
Simalungun/yang berwenang, agar menyelesaikan permasalahan atas tanah
ED
terperkara tersebut dengan suatu keputusan hukum yang dipatuhi bersama; 15. Bahwa perbuatan tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara bagaimanapun lalu mengaku sebagai pemilik tanpa alas hak yang sah, mendirikan/memiliki bangunan-bangunan dan lalu berupaya tetap menguasai
IM
serta mengusahai tanah terperkara dengan cara bagaimanapun tanpa seijin dan persetujuan Penggugat danatau dengan cara dan menurut hukum yang berlaku maka perbuatan tergugat
adalah
16. Bahwa karena perbuatan
GG
hukum (onrechtmatigedaad);
merupakan perbuatan melawan
tergugat adalah sungguh-sungguh perbuatan
melawan hukum, maka semua surat yang oleh tergugat buat (suruh buat) atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya karena tanpa seijin dan
TIN
persetujuan Penggugat, atau bahkan juga termasuk tetapi tidak terbatas pada surat berita acara pengukuran tanah tanggal 16 April 2016 yang ditanda tangani oleh Penggugat karena kekhilafan belaka, maka seluruh surat berikut seluruh surat turunan dan atau turutannya dan berada ditangan siapapun surat (surat-surat) tersebut berada sepanjang menyangkut tanah terperkara adalah
LA N
tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun; 17. Bahwa perbuatan
tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara
bagaimanapun lalu mengaku sebagai pemilik
lalu menguasai/mengusahai
tanah terperkara telah membawa kerugian materil maupun kerugian immateril
DI
bagi Penggugat, yang sejak tahun 2006 (sejak berkuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) Putusan Kasasi No.1530 K/Pdt/2005, Tanggal 19 Juni 2006) sampai pada perkara a quo dimajukan Penggugat tidak dapat menguasai dan
NG A
mengusahai tanah terperkara untuk memperoleh hasil wajar yang diharapkan, sehingga diperkirakan jumlah yang wajar kerugian materil
yang diderita
Penggugat adalah sekitar Rp. 500.000.000,-- berupa hasil dari persewaan sekitar Rp. 50.000.000,--/tahun hingga perkara ini didaftarkan (selama 10 tahun), ditambah kerugian immateril yang telah diderita Penggugat selama itu
PE
pula
yang
sesungguhnya
tidak
ternilai,
namun
untuk
memudahkan
perhitungannya dalam gugatan a quo dihitung jumlahnya sebesar Rp. 500.000.000,-- sehingga total kerugian yang telah diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum tergugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-
7
- yang harus dibayar oleh tergugat kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap; 18. Bahwa karena perbuatan tergugat terhadap tanah terperkara adalah perbuatan tergugat dihukum membongkar seluruh
AN
melawan hukum, sepatutnya
bangunan yang didirikannya di tanah terperkara, lalu meninggalkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, bersih
oleh Penggugat;
ED
dan tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya untuk dikuasai secara leluasa
19. Bahwa untuk menjaga agar hasil gugatan Penggugat manakala dikabulkan oleh Pengadilan ini tidak menjadi sia-sia dan hampa dikemudian hari, oleh adalah
berdasar
dan
patut
apabila
IM
karenanya
Majelis
Hakim
yang
menyidangkan perkara a quo membuat suatu penetapan dan meletakkan sita jaminan atas tanah perkara;
GG
20. Bahwa Penggugat punya khawatir dan sangka yang kuat, apabila gugatan yang dimajukan oleh Penggugat setelah menang dan berkekuatan hukum tetap, tergugat tetap bersikeras tidak mau menjalankan isi Putusan perkara a quo, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Yang Mulia
TIN
Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus Perkara a quo berkenan menetapkan uang Paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat oleh tergugat; 21. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti-alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan kebenarannya tidak dapat dibantah oleh
LA N
tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
DI
Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi-argumentasi hukumnya dalam Posita diatas, dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia
NG A
Majelis Hakim yang ditunjuk mengadili perkara a quo berkenan menetapkan hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan itu, guna memeriksa dan mengadili perkara a quo lalu mengambil Putusan sebagai berikut:
PRIMAIR:
PE
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Sita (Conservatoir Beslag) atas tanah terperkara adalah sah dan berkekuatan hukum;
8
3. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga Surat Penyerahan Hak tertanggal 4 Nopember 1980; 4. Menyatakan dalam hukum tanah terperkara yaitu sebidang tanah seluas +
AN
6.860 M² (enam ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Desa Nagori Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun – Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batasnya:
: Tanah Kok Liang (eks Tanah Barter) / Bendar / DAS;
Sebelah Timur
: Jalan ke PU.PAM / Tanah PU.PAM;
Sebelah Selatan
: Tanah Kok Liang (eks Tanah barter) / Jalan ;
Sebelah Barat
: Pabrik Limun (Kok Liang) / “Tanah Kok Liang Eks
ED
Sebelah Utara
IM
Tanah Barter”; adalah sah tanah milik Penggugat; 5. Menyatakan bahwa perbuatan
tergugat yang mengklaim miliknya tanah
terperkara, mendirikan/memiliki bangunan-bangunan diatas tanah terperkara
mengucapkan
kata-kata
GG
serta mengelolanya tanpa persetujuan penggugat bahkan hingga sampai tidak
pantas
kepada
Penggugat
atau
menguasai/mengusahai tanah terperkara dengan cara bagaimanapun adalah
TIN
merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad); 6. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum segala surat-surat atas tanah terperkara tanpa seijin dan persetujuan Penggugat yang terbit diperbuat oleh tergugat atau yang menerima hak daripadanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat pengukuran tanggal 16 April 2016 yang dibuat
LA N
karena kekhilafan belaka, baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Simalungun serta ditangan siapapun surat-surat tersebut berada; 7. Menghukum tergugat untuk mengosongkan, menyerahkan dan meninggalkan tanah Terperkara dalam keadaan baik, bersih
dan tanpa dibebani hak-hak
DI
apapun diatasnya kepada Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai secara leluasa oleh Penggugat; sekaligus dan seketika
NG A
8. Menghukum tergugat secara
untuk membayar
kerugian yang diderita Penggugat baik materil maupun immateril dengan perincian sebagai berikut kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,-- dan kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat akibat dari seluruh permasalahan ini, yang tidak dapat dinilai akan tetapi untuk lebih memudahkan
PE
perhitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,-- sehingga jumlah kerugian materil dan kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat akibat perkara ini adalah sebesar Rp. 1.000.000.000;
9
9. Menghukum tergugat secara tunai seketika untuk membayar uang dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,-- untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
AN
10. Menyatakan dalam hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi; 11. Menghukum Tergugat untuk menanggung dan membayar biaya-biaya yang
ED
timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIR
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo
IM
berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in geode justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang hidup dan berlaku
GG
di tengah-tengah masyarakat.-
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 09 Agustus 2016, yang dibacakan oleh Kuasa
DALAM KONPENSI
TIN
Tergugat dengan isi sebagai berikut :
Bahwa keberatan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo, yakni:
1. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
LA N
diperbuat dengan tidak cermat dan tidak berdasar dengan alasan: 1.1. Bahwa sepengetahuan Tergugat bahwasanya Penggugat benar ada membeli tanah seluas ± 30.403 M2 (tiga puluh ribu empat ratus tiga meter persegi) yang diperoleh dari
RAFI’I DAMANIK sebagaimana Surat
DI
Penyerahan Hak tanggal 04 November 1980; Bahwa kemudian Penggugat melakukan penyerahan hak atas sebagian tanah tersebut yang luasnya ± 900 m2 kepada NURTI SILALAHI
NG A
sebagaimana Surat Penyerahan Hak tertanggal 25 November 1980 dan telah pula terbit Sertifikat Hak Milik No. 245/Nagori Bandar yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tanggal 15 Januari 2002, yang selanjutnya NURTI SILALAHI menjual tanah tersebut kepada JULIAN MARTIN / KOK LIANG dan telah Balik Nama menjadi atas
PE
nama Pemegang Hak JULIAN MARTIN; Bahwa kemudian Penggugat melakukan penyerahan hak atas sebagian tanah tersebut yang luasnya 0,6140 ha kepada Bapak Tergugat yaitu
10
W.SITUMORANG sebagaimana Surat Penyerahan Hak tertanggal 11 Desember 1980; Bahwa dengan terjadinya penyerahan hak tersebut maka luas tanah = 23.362 m2, yang mana dalam keadaan kosong;
AN
Penggugat sejak tanggal 11 Desember 1980 adalah 30.402 – 900 – 6.140
1.2. Bahwa sejak terjadinya penyerahan hak antara Penggugat dengan Bapak
ED
Tergugat yaitu W. SITUMORANG, maka Tergugat atas persetujuan Bapak Tergugat menguasai tanah milik W. SITUMORANG dengan cara mendirikan bangunan berupa rumah tinggal karyawan Tergugat, bangunan yang mana sampai saat ini masih berdiri dan tetap dalam penguasaan
IM
Tergugat;
1.3. Bahwa pada tahun 2003 atas tanah milik Penggugat 23.362 m2 tersebut terjadi perbuatan pengerukan tanah dari lokasi yang tinggi dan selanjutnya
GG
menimbun lokasi yang rendah dengan menggunakan alat berat; Bahwa perbuatan pengerukan dan penimbunan tersebut ternyata diperbuat oleh pihak lain yaitu SASTRO PURBA, yang mana kemudian Tergugat menyampaikan informasi tersebut kepada Penggugat dan selanjutnya
TIN
Tergugat mengetahui bahwasanya atas sebagian tanah milik Penggugat yaitu seluas ± 10.000 m2 diklaim sebagai milik SASTRO PURBA dan telah pula terbit Sertifikat Hak Milik tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
1.4. Bahwa atas tindakan SASTRO PURBA tersebut maka Penggugat
LA N
melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Simalungun dan sebelum dilakuknnya gugatan oleh Penggugat terhadap SASTRO PURBA, maka antara Penggugat dan Tergugat diperbuat
kesepakatan
lisan
guna
melakukan
upaya
hukum
DI
mempertahankan hak Penggugat yang mana agar Tergugat terlibat dalam proses upaya hukum tersebut baik dalam pembiayaan dan juga penguasaan tanah agar tidak dikuasai oleh pihak lain selain Penggugat
NG A
dan Tergugat yang pada pokoknya bahwa atas tanah Penggugat seluas 23.362 m2 dan tanah Tergugat seluas 0,6140 ha dilakukan penggabungan dan akan dilakukan pembagian secara merata yaitu 50% menjadi bagian Penggugat dan 50% menjadi bagian Tergugat apabila perkara melawan SASTRO PURBA menang dan dasar pengajuan gugatan tersebut
PE
dipergunakan adalah Surat Penyerahan Hak tanggal 04 November 1980 antara Penggugat dengan RAFI’I DAMANIK; Bahwa gugatan Penggugat terhadap diri SASTRO PURBA telah diperiksa dan diputus sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 1530
11
K/Pdt/20015 tanggal 19 Juni 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 324/Pdt/2003/PT-MDN tanggal 16 Agustus 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 08/Pdt.G/2003/PN-SIM Tanggal 11
atas objek perkara yang diklaim SASTRO PURBA; 1.5. Bahwa
selama
proses
pemeriksaan
AN
Nopember 2003, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat
perkara
Perdata
No.
ED
08/Pdt.G/2003/PN-SIM sampai dengan saat ini penguasaan objek perkara dilakukan bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
Bahwa saat proses pemeriksaan perkara Perdata No. 08/Pdt.G/2003 di
IM
tingkat Pengadilan Negeri sehubungan adanya bagian dari tanah yang kondisinya berbentuk jutang adan akan dilakukan penimbunan maka pelaksanaan penimbunan diserahkan kepada JULIAN MARTIN / KOK
GG
LIANG dengan pembayaran berbentuk sebidang tanah seluas ± 3 rante yang mana perolehannya diterima oleh JULIAN MARTIN / KOK LIANG dengan pembayaran diterima oleh JULIAN MARTIN / KOK LIANG adalah 1 ½ (satu setengah) rante dari Penggugat dan 1 ½ (satu setengah) rante dari
TIN
Tergugat (tanah yang menjadi pembayaran dan milik JULIAN MARTIN / KOK LIANG tidak merupakan objek perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 08/Pdt.G/2003/PN-SIM); 1.6. Bahwa juga sehubungan Penggugat telah melakukan transaksi melakukan transaksi atas bagian tanah seluas 900 m2 kepada NURTI SILALAHI maka
LA N
Tergugat memperoleh bagian yang sama seluas 900 m2, bagian mana berdampingan dengan tanah seluas ± 3 rante yang merupakan pembayaran alat berat JULIAN MARTIN / KOK LIANG dan selanjutnya antara Tergugat bersama Suami Penggugat (BAHOL HAQUE) selaku
DI
Pihak Kedua dengan JULIAN MARTIN / KOK LIANG selaku Pihak Pertama sepakat untuk melakukan tukar tambah atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 245/Nagori Bandar yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan
NG A
Kabupaten Simalungun tanggal 15 Januari 2002 atas nama Pemegang Hak JULIAN MARTIN (yang diperoleh dari NURTI SILALAHI) menjadi milik Tergugat dan selanjutnya tanah bagian Tergugat seluas 900 m2 menjadi milik JULIAN MARTIN / KOK LIANG yang mana pula terbit Sertifikat Hak Milik No. 276 Nagori Bandar atas nama Pemegang Hak JULIAN MARTIN /
PE
KOK LIANG sebagaimana Surat Pernyataan Dan Serah Terima tanggal 19 Agustus 2003;
1.7. Bahwa tanah yang diperoleh Tergugat dari perbuatan hukum tukartambah dengan JULIAN MARTIN sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 245/Nagori
12
Bandar telah berdiri bangunan Pabrik Pengolahan Berondolan Kelapa Sawit yang dilakukan dan dimiliki oleh Tergugat; Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 245/Nagori Bandar berada pada Tergugat
2003,
sehingga
dalil
Penggugat
yang
AN
berdasarkan Surat Pernyataan Dan Serah Terima tanggal 19 Agustus menyebutkan
bahwasanya
Penggugat yang melakukan barter dengan JULIAN DAMANIK / KOK
ED
LIANG adalah keliru hal mana menunjukkan bahwasanya dalil Penggugat diperbuat berdasarkan rekayasa karena diperbuat bukan berdasarkan fakta;
1.8. Bahwa dengan demikian sejak Agustus 2003 tanah yang menjadi miBahwa
IM
dengan demikian sejak Agustus 2003 tanah yang menjadi milik bersama Penggugat dengan Tergugat adalah 30.403 m2 – 900 m2 (Tergugat) – 2.100 m2 (Julian Martin) = ± 27.403 m2, hal mana kemudian ditindaklanjuti
GG
Penggugat dan Tergugat guna penyelesaian kesepakatan atas bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat yaitu dengan cara melakukan pengukuran fisik tanah yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, yang dituangkan dalam
TIN
BERITA ACARA PENGUKURAN bertanggal 11 April 2016, yang diperoleh luasan tanah adalah 23.398 m2 (setelah dikurangi tanah seluas 900 m2 milik Tergugat dan seluas 2.100 m2 milik JULIAN MARTIN / KOK LIANG) yang sesuai dengan SKET BIDANG TANAH yaitu: 1) 6.866 m2
LA N
2) 5.332 m2 3) 6.419 m2 4) 4.791 m2
dilakukan kesepakatan yaitu: Penggugat memperoleh bagian dan menjadi milik Penggugat seluas ±
DI
-
11.751 m2 (angka 2) dan 3) dalam SKET BIDANG TANAH)
-
Tergugat memperoleh bagian dan menjadi milikk Tergugat seluas ±
NG A
11.657 m2 (angka 1) dan angka 4) dalam SKET BIDANG TANAH)
Bahwa kemudian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun mengeluarkan PETA SITUASI BIDANG TANAH yang diperbuat sesuai dengan ketentuan dalam pengukuran dengan diperbuatnya JALAN, tanah yang masuk areal DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS), SHM 245 (milik
PE
Tergugat) dan SHM 276 (Milik JULIAN MARTIN), sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik ke atas nama masing-masing yaitu Penggugat dan Tergugat dan diperoleh luas: 1) 2.975 m2
13
2) 963 m2 3) 8.313 m2 (Tanah kena DAS 1.555 m2) 4) 4.330 m2 (Tanah kena DAS 1.541 m2)
AN
Bahwa PETA SITUASI BIDANG TANAH tersebut diterbitkan berdasarkan SKET BIDANG TANAH sebagaimana BERITA ACARA PENGUKURAN tanggal 11 April 2016 yang mana:
angka 3) seluas 8.313 m2 bagian Penggugat merupakan pengukuran
ED
-
berdasarkan angka 2) dan 3) SKET BIDANG TANAH; -
angka 1), 2), dan 4) seluas 8.268 m2 adalah bagian Tergugat
TANAH;
IM
merupakan pengukuran berdasarkan angka 1) dan 4) SKET BIDANG
1.9. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan objek perkara dalam perkara a quo adalah seluas ± 6.860 m2, dengan batas-batas: Sebelah Utara barter)/Bendar/DAS
:Tanah
Kok
GG
-
Liang
(eks
tanah
Sebelah Timur
:Jalan ke PU.PAM/Tanah PU.PAM
-
Sebelah Selatan
:Tanah Kok Liang (eks tanah barter)/Jalan
-
Sebelah Barat
:Pabrik Limun (Kok Liang)/”Tanah Kok Liang Eks
TIN
-
Tanah Barter”
Batas penentuan batas telah diperbuat Penggugat dengan keliru seakanakan tanah yang dipermasalahkan / objek perkara seluas ± 6.860 m2
LA N
dikelilingi tanah seluas 3 (tiga) rante / 1.200 m2 (karena mendalilkan sebelah utara, selatan dan barat adalah tanah JULIAN MARTIN / KOK LIANG / eks tanah barter) jika disesuaikan dengan dalil gugatan Penggugat angka 8 yang menyatakan: “.....yakni seluas ± 3 rante (panjang 20 meter x lebar 60 meter, selanjutnya disebut “tanah
DI
barter”).....dst, bahkan yang lebih membuat sulit untuk memahami batasbatas
yang
didalilkan
Penggugat
adalah
dimana
Penggugat
menggunakan kata “eks” yang menurut kamus besar bahasa indonesia
NG A
eks adalah “bekas; mantan”, sehingga menimbulkan pertanyaan tanah mana yang dimaksud Penggugat dengan penggunaan kata “eks” yang dilanjutkan dengan “tanah barter” Bahwa dalil Penggugat khusus batas sebelah Barat adalah Pabrik Limun
PE
(Kok Liang), jika maksud Penggugat sebelah barat adalah Pabrik Limun milik Kok Liang maka telah tidak sesuai dengan fakta karena Pabrik Limun yang dimiliki dan dikelola oleh AGIN dan bukanlah oleh KOK LIANG;
14
Bahwa juga penentuan luas objek perkara dalam perkara a quo yang dilakukan oleh Penggugat diperbuat dengan tidak cermat karena tidak menguraikan bagaimana Penggugat dapat menentukan luas objek angka
16
mendalilkan
adanya
Berita
AN
perkara adalah ± 6.860 m2, sedangkan jelas dalam uraian Penggugat AcaraPengukuran
karena
kekhilafan belaka) jelas telah tercantum luas tanah yang menjadi bagian
ED
dari Tergugat adalah seluas ± 11.657 m2 (angka 1) dan 4) dalam SKET BIDANG TANAH yang setelah dilakukan penggambaran sesuai dengan ketentuan dan tata cara oleh Kantor Pertanahan sebagaimana PETA SITUASI BIDANG TANAH maka BIDANG TANAH maka bagian Tergugat
adalah sebagai berikut: -
Sebelah Utara
IM
adalah seluas 8.268 m2, yang batas-batasnya sesuai dengan keadaan
: Kok Liang (SHM 276) / Penggugat d.r. (SHM
GG
245) / Sungai / Penggugat d.r. -
Sebelah Timur
: Jalan PDAM / Sungai
-
Sebelah Selatan
: Penggugat d.r. (SHM No. 245) Jalan
-
Sebelah Barat
: Kok Liang (SHM 276) / Penggugat d.r. (SHM
TIN
245) /Pabrik Limun (Agin) / Jalan
Bahwa dengan demikikan Penggugat telah tidak cermat dalam penentuan letak/batas-batas objek perkara dalam perkara a quo (vide Jurisprudensi MARI No. 1149 K/SIP/1975 tanggal 25 April 1979 dalam
LA N
pertimbangannya menyatakan: “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.”)
2. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat angka 13, 14, 15, 16, 17, 18 diperbuat
DI
dengan tidak cermat dan tidak berdasar dengan alasan: 2.1. Bahwa sebagaimana uraian Tergugat diatas dan juga dalam uraian Penggugat angka 16 mendalilkan adanya Berita Acara Pengukuran
NG A
Tanah tanggal 16 April 2016 yang diketahui oleh Penggugat yang mana Penggugat telah membubuhkan tanda tangan Penggugat dalam Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 16 April 2016 tersebut yang walaupun didalilkan
Penggugat
diperbuat
karena
kekhilafan
belaka
adalah
menunjukkan itikad tidak baik Penggugat dalam mencari jalan keluar
PE
antara Penggugat dan Tergugat yang mana terlihat dengan diajukannya gugatan dalam perkara a quo;
15
2.2. Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat yaitu kesepakatan tentang adanya pembagian sebagaimana dalil Tergugat yang akhirnya dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 16 April 2016
AN
yang mana merupakan Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan hukum dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana amanat Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu;
ED
- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; - Suatu hal tertentu;
IM
- Suatu sebab yang halal.
Bahwa dengan demikian tidak berdasar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terjadinya Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 16 April 2016 adalah kekhilafan belaka;
GG
2.3. Bahwa itikad baik Penggugat terlihat bakan dalam uraian gugatan Penggugat tidak ada didalilkan / dibahas oleh Penggugat bahwasanya ada perbuatan hukum antara Penggugat dengan Bapak Tergugat yaitu W. SITUMORANG yang luasnya 0,6140 ha kepada Bapak Tergugat yaitu W.
TIN
SITUMORANG sebagaimana Surat Penyerahan Hak antara Penggugat dan W. SITUMORANG tertanggal 11 Desember 1980 yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 30.403 M2 (tiga puluh ribu empat ratus tiga meter
persegi)
yang
diperoleh
Penggugat
dari
RAFI’I
DAMANIK
LA N
sebagaimana Surat Penyerahan Hak tanggal 04 November 1980; 2.4. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat baik mendirikan bangunan berupa rumah karyawan Penggugat dan Pabrik Olahan Kelapa Sawit adalah diperbuat Tergugat secara sah dan sesuai hukum atas tanah yang merupakan milik dan bagian Tergugat dan perbuatan mana bukanlah
DI
perbuatan melawan hukum; 2.5. Bahwa perbuatan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum maka Tergugat tidak dapat dibenarkan dan/atau dihukum untuk membayar ganti
NG A
kerugian;
3. Bahwa dalil gugatan Pengguat angka 19, 20, 21 diperbuat dengan tidak cermat dan tidak berdasar dengan alasan: 3.1. Bahwa tuntutan Penggugat atas Sita Jaminan telah diperbuat dengan tidak
PE
berdasar pada karena Penggugat tidak dapat menentukan lokasi dan letak tanah yang disesuaikan dengan batas-batas yang didalilkan oleh
16
Penggugat karena Penentuan batas-batas yang didalilkan Penggugat adalah diperbuat dengan tidak cermat; 3.2. Bahwa tuntutan Penggugat dalam perkara ini atas dwangsom diperbuat
AN
dengan tidak cermat bertentangan dengan dengan hukum acara karena membaca gugatan Penggugat bahwa dalam perkara a quo mempunyai nilai eksekusi (vide gugatan Penggugat angka 18), sehingga permintaan
ED
Penggugat tersebut telah tidak sesuai dengan dalil Penggugat sendiri yang memintakan eksekusi; (vide Jurisprudensi MARI No. 307 K/SIP/1975 tanggal 17 Desember 1976 yang dalam pertimbangannya menyatakan: “Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam putusan dapat dengan
eksekusi bila
mempunyai kekuatan yang pasti.”;
keputusan
IM
dilaksanakan
yang
bersangkutan
3.3. Bahwa, sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000
GG
tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil pada point 4 menyatakan: Syarat-Syarat menjatuhkan Putusan Serta Merta;
Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak menguraikan apa
TIN
pentingnya putusan dalam perkara ini dimintakan serta merta dan juga dalil gugatan Penggugat diperbuat dengan tidak berdasarkan hukum dan tidak didukung dengan fakta;
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas, mohon kiranya
LA N
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya.
DALAM REKONPENSI
DI
Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Konpensi sebagaimana disebutkan diatas dianggap termasuk juga dalam gugatan
NG A
Rekonpensi ini.
Bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi (Penggugat d.r./Tergugat d.k.) mengajukan gugatan rekonvensi terhadap diri Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi (Tergugat d.r./ Penggugat d.k.) dengan alasan sebagai berikut;
PE
1. Bahwa Bapak Penggugat d.r. yaitu W. SITUMORANG
ada memiliki dan
memperoleh sebidang tanah seluas 0,6140 ha dari Tergugat d.r. sebagaimana Surat Penyerahan Hak tertanggal 11 Desember 1980 yang merupakan
17
bagian dari tanah Tergugat d.r. seluas ± 30.403 M2 (tiga puluh ribu empat ratus tiga meter persegi) yang diperoleh dari RAFI’I DAMANIK sebagaimana Surat Penyerahan Hak tanggal 04 November 1980;
AN
2. Bahwa semasa hidupnya tanahnya tersebut diserahkan secara lisan kepada Penggugat d.r. yang mana kemudian Penggugat d.r. menguasai tanah milik W. SITUMORANG tersebut dengan cara mendirikan bangunan berupa rumah
ED
tempat tinggal karyawan Penggugat d.r., bangunan yang mana sampai saat ini masih berdiri dan tetap dalam penguasaan Penggugat d.r. dan untuk kepastian kepemilikan Penggugat d.r. maka Ibu Penggugat d.r. menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat d.r. yang diketahui dan disaksikan oleh seluruh
IM
saudara-saudara Penggugat d.r.;
3. Bahwa tanah Tergugat d.r. yang bersampingan dengan tanah Penggugat d.r. tersebut masih dalam keadaan kosong dan kemudian pada tahun 2003 atas
GG
tanah milik Tergugat d.r. tersebut 23.362 m2 tersebut terjadi perbuatan pengerukan tanah dari lokasi yang tinggi dan selanjutnya menimbun lokasi yang rendah dengan menggunakan alat berat yang kemudian diketahui diperbuat oleh SASTRO PURBA, yang mengklaim tanah seluas ± 10.000 m2
TIN
sebagai milik SASTRO PURBA dan telah pula terbit Sertifikat Hak Milik tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat d.r.; 4. Bahwa keinginan Tergugat d.r. ingin melakukan upaya hukum atas tindakan SASTRO PURBA maka selanjutnya Tergugat d.r. mengajak dan sepakat secara lisan untuk mempertahankan hak Tergugat d.r. dengan cara Penggugat
LA N
d.r. terlibat dalam upaya hukum Tergugat d.r. seluas 23.362 m2 dan tanah Penggugat d.r. seluas 0,6140 ha dilakukan penggabungan dan akan dilakukan pembagian secara merata yaitu 50% menjadi bagian Tergugat d.r.; 5. Bahwa selanjutnya Tergugat d.r. mengajukan gugatan melawan SASTRO
DI
PURBA dasar pengajuan gugatan tersebut dipergunakan adalah Surat Penyerahan Hak tanggal 04 November 1980 antara Tergugat d.r. dengan RAFI’I DAMANIK yang mana telah diperiksa dan diputus sebagaimana Putusan
NG A
Mahkamah Agung RI No. 1530 K/Pdt/2015 tanggal 19 Juni 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan No. 324/Pdt/2003/PT-MDN tanggal 16
Agustus
2004
jo.
Putusan
Pengadilan
Negeri
Simalungun
No.
08/Pdt.G/2003/PN-SIM Tanggal 11 Nopember 2003, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat i.c. Tergugat d.r. atas objek perkara yang
PE
diklaim SASTRO PURBA;
6. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara Perdata No. 08/Pdt.G/2003/PNSIM sampai dengan saat ini penguasaan objek perkara dilakukan bersama oleh Penggugat d.r. dan Tergugat d.r. dan adanya perbuatan hukum atas sebagian
18
tanah
yang
tidak
termasuk
dalam
objek
perkara
Perdata
No.
08/Pdt.G/2003/PN-SIM, yaitu: -
Bahwa Tergugat memperoleh sebidang seluas 900 m2, yang mana
AN
diperoleh Penggugat d.r. dikarenakan adanya kesepakatan Penggugat d.r. dan Tergugat d.r. atas bagian masing-masing sebesar 50% yang mana Perbuatan Tergugat d.r. yang melakukan transaksi atas tanah seluas
bagian yang sama yaitu seluas 900 m2; -
ED
900m2 kepada NURTI SILALAHI maka Penggugat d.r. berhak memperoleh
Bahwa Penggugat d.r. dan Tergugat d.r. ada menyerahkan tanah seluas ± 3 rante yang sebagai pembayaran alat berat JULIAN MARTIN / KOK LIANG
IM
yang dipergunakan untuk menimbun lahan yang kondisinya jurang, yang mana pula sehubungan tanah 3 rante tersebut berdekatan dengan tanah bagian dan milik Tergugat seluas 900 m2 maka antara JULIAN MARTIN /
GG
KOK LIANG dengan Penggugat d.r. bersama suami Tergugat d.r. melakukan tukar tambah atas tanah yang diperoleh JULIAN MARTIN dari NURTI SILALAHI menjadi milik Penggugat d.r. (saat ini telah berdiri bangunan Pabrik Pengolahan Berondolan Kelapa Sawit yang dilakukan dan
TIN
dimiliki oleh Penggugat d.r.) dan selanjutnya tanah bagian Penggugat d.r. seluas 900 m2 menjadi milik JULIAN MARTIN / KOK LIANG sebagaimana SURAT PERNYATAAN DAN SERAH TERIMA tanggal 19 Agustus 2003; 7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Penggugat d.r. dan Tergugat d.r. melakukan pembagian fisik tanah yang pengukurannya dilakukan oleh pihak
LA N
yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun sehubungan masing-masing pihak akan melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik sebagaimana BERITA ACARA PENGUKURAN bertanggal 11 April 2016 yang diperoleh luasan tanah yang akan dibagi antara Penggugat d.r. dan
DI
Tergugat d.r. adalah 23.398 m2 (setelah dikurangi tanah seluas 900 m2 milik Penggugat d.r. dan seluas 2.100 m2 milik JULIAN MARTIN / KOK LIANG) yang sesuai dengan SKET BIDANG TANAH yaitu:
NG A
1) 6.866 m2 2) 5.332 m2 3) 6.419 m2 4) 4.791 m2
dilakukan kesepakatan yaitu:
PE
-
Tergugat d.r. memperoleh bagian seluas ± 11.751 m2 (angka 2 dan 3) dalam SKET BIDANG TANAH)
19
-
Penggugat d.r. memperoleh bagian seluas ± 11.657 m2 (angka 1) dan 4) dalam SKET BIDANG TANAH)
kemudian
pihak
Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Simalungun
AN
Bahwa
mengeluarkan PETA SITUASI BIDANG TANAH yang diperbuat sesuai dengan ketentuan dalam pengukuran dengan diperbuatnya JALAN, tanah yang masuk
ED
areal DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS), SHM 245 (milik Penggugat d.r.) dan SHM 276 (Milik JULIAN MARTIN), sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik ke atas nama masing-masing yaitu Penggugat dan Tergugat dan diperoleh luas:
IM
1) 2.975 m2 2) 963 m2
3) 8.313 m2 (Tanah kena DAS 1.555 m2)
GG
4) 4.330 m2 (Tanah kena DAS 1.541 m2)
Bahwa PETA SITUASI BIDANG TANAH tersebut diterbitkan berdasarkan SKET BIDANG TANAH sebagaimana BERITA ACARA PENGUKURAN tanggal 11 April 2016 yang mana:
angka 3) seluas 8.313 m2 bagian Tergugat d.r. merupakan pengukuran
TIN
-
berdasarkan angka 2) dan 3) SKET BIDANG TANAH; -
angka 1), 2) dan 4) seluas 8.268 m2 adalah bagian Penggugat d.r. merupakan pengukuran berdasarkan angka 1) dan 4) SKET BIDANG
LA N
TANAH;
8. Bahwa dengan demikian Penggugat d.r. mempunyai dan memperoleh bagian tanah seluas ± 11.657 m2 dan setelah dilakukan pengukuran secara administratif oleh Kantor Pertanahan ternyata faktanya adalah seluas 8.268
DI
m2 (delapan ribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang merupakan hasil dari kesepatan antara Penggugat d.r. dan Tergugat d.r., yang batas-batasnya sesuai dengan keadaan adalah sebagai berikut: Sebelah Utara
NG A
-
: Kok Liang (SHM 276) / Penggugat d.r.(SHM 245) /
PE
Sungai /Penggugat d.r
-
Sebelah Timur
: Jalan PDAM / Sungai
-
Sebelah Selatan
: Penggugat d.r. (SHM 245) Jalan
-
Sebelah Barat
: Kok Liang (SHM 276) / Penggugat d.r. (SHM 245) /
Pabrik Limun (Agin) / Jalan
9. Bahwa adanya bagian Penggugat d.r. yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 16 April 2016 yang mana
20
merupakan Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan hukum dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana amanat Pasal 1320 KUHPerdata, yang mana adanya Berita Acara Pengukuran tanah tanggal 16
AN
April 2016 diakui oleh Tergugat d.r. dalam gugatan Penggugat angka 16, hal mana merupakan fakta yang terungkap di persidangan karena didalilkan sendiri oleh Tergugat d.r.;
ED
Bahwa dalil Tergugat d.r. sebagaimana yang dikemukakan diatas merupakan pengakuan Tergugat d.r. atas adanya Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 16 April 2016 yang merupakan suatu kebenaran yang bersifat “otoir feit” yang artinya merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan sebagaimana
IM
yang diatur oleh pasal 1925 KUHPerdata yang menyatakan : “Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim merupakan bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikan bukti sendiri maupun perantara seseorang yang
GG
dikuasakan khusus untuk itu” dan vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 32/K/SIP/1971 tanggal 24 Maret 1971 dalam pertimbangannya menyatakan: “Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui dan tidak ada sangkalan dari pihak lain, maka dalil yang
TIN
dikemukakan itu dianggap telah terbukti.”
10. Bahwa gugatan Tergugat d.r. yang menuduh Penggugat d.r. melakukan perbuatan melawan hukum yang mana telah dibantah sebagaimana uraian Penggugat d.r./Tergugat d.k dan perbuatan Tergugat d.r. yang mengingkari fakta dengan tidak mau melaksanakan Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal
LA N
16 April 2016 adalah perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian khususnya moril terhadap diri Penggugat d.r.; 11. Bahwa kerugian moril yang diderita Penggugat d.r. berupa tercemarnya nama bik Penggugat d.r. di lingkungan masyarakat dan keluarga yang seakan-akan
DI
Penggugat d.r. tidak mempunyai dasar untuk memiliki dan memperoleh bagian Penggugat d.r. yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 12. Bahwa kerugian moril Penggugat d.r. harus dibayar Tergugat d.r. secara
NG A
sekaligus dan seketika kepada Penggugat d.r. sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat d.r./Penggugat d.k. adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum maka segala surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah dan akan diperbuat oleh Tergugat d.r./
PE
Penggugat d.k. ataupun pihak lain atas objek perkara gugatan rekonpensi ini yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat d.r./Tergugat d.k. harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
21
14. Bahwa oleh karena objek perkara adalah bagian dari miki Penggugat d.r. maka untuk menjaga kepentingan Penggugat d.r. atas perbuatan Tergugat d.r. ataupun pihak lain yang sedang berusaha untuk menguasai dan mengusahai
AN
objek perkara d.r. tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat d.r. khususnya sesudah gugatan rekonpensi ini dimajukan dan sebelum adanya putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka Tergugat d.r.
ED
ataupun pihak lain harus dihukum menyerahkan objek perkara d.r. dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga; 15. Bahwa Penggugat d.r. mempunyai dugaan yang kuat bahwa Tergugat d.r. tidak akan mentaati isi Putusan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum
IM
tetap dan untuk mencegah agar gugatan Rekonpensi Penggugat d.r. tidak menjadi hampa nantinya maka Penggugat d.r./Tergugat d.k. merasa perlu agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang
GG
bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat d.r. oleh sebab itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun c.q. Majelis Hakim Perkara ini memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun agar meletakkan Sita
Tergugat d.r.;
TIN
Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang bergerak dan tidak bergerak milik
16. Bahwa hak Pengggugat d.r. atas objek perkara d.r. adalah sesuai dengan fakta-fakta nyata berdasarkan kepada hukum yang berlaku dan tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk Tergugat d.r. maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan menjatuhkan putusan serta merta
kasasi;
LA N
(Uit voerbaar bij voorraad) dalam perkara ini meskipun verzets, banding atau
17. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Rekonpensi Penggugat d.r./Tergugat d.k. maka adalah patut agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat d.r./
DI
Penggugat d.k.;
Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili
NG A
perkara ini mengambil keputusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r./ Tergugat d.k. untuk seluruhnya; 2. Menyatakan dalam hukum objek perkara d.r. adalah merupakan milik dan bagian Penggugat d.r.;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat d.r. yang menuduh Penggugat d.r. melakukan
PE
perbuatan melawan hukum dan perbuatan Tergugat d.r. yang tidak mau melaksanakan isi Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 16 April 2016 Perbuatan Melawan Hukum;
22
4. Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar ganti rugi kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sekaligus dan seketika kepada Penggugat d.r. setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
AN
tetap;
5. Menyatakan surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah atau yang akan diperbuat oleh Tergugat d.r. dan/atau pihak lain atas objek perkara
ED
yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat d.r. harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat d.r. dan/atau pihak lain yang berada di objek perkara baik khususnya sesudah gugatan rekonpensi ini dimajukan yang diperbuat
IM
tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat d.r. agat menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga;
GG
7. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan dalam perkara a quo adalah sah dan berharga;
Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (Uit
TIN
voerbaar bij vooraad) meskipun ada verzets, banding atau kasasi; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri SimaIungun
menjatuhkan
putusan
tanggal
08
Nopember
2016
Nomor:
42/Pdt.G/2016/PN.Sim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI :
LA N
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONPENSI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk sebahagian; 2. Menyatakan obyek perkara dalam rekonpensi seluas 8.268 m² terletak di Desa
:
-
DI
Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan batas-batas
Sebelah Barat
:
dengan Sertifikat Hak Milik 245 dan Jalan;
-
Sebelah Selatan
:
dengan Parit dan Jalan;
-
Sebelah Utara
:
dengan Sertifikat Hak Milik 245 dan Bendar;
sebagai berikut:
Sebelah Timur
dengan Jalan PAM;
NG A
-
adalah milik dan bagian Penggugat dalam rekonpensi;
3. Menyatakan
perbuatan
Tergugat
dalam
rekonpensi
yang
tidak
mau
PE
melaksanakan isi Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 16 April 2016 merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah atau yang akan diperbuat oleh Tergugat dalam rekonpensi dan/atau pihak lain atas
23
objek perkara yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat dalam rekonpensi tidak sah dan batal demi hukum; 5. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi dan/atau pihak lain yang berada di
AN
objek perkara baik khususnya sesudah gugatan rekonpensi ini dimajukan yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat dalam rekonpensi agat menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani
ED
sesuatu hak apapun juga; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
IM
Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.643.000,- (satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
GG
Membaca surat-surat:
1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh WakiI Panitera Pengadilan Negeri SimaIungun pada tanggal 16 Nopember 2016, yang
TIN
menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri SimaIungun Nomor: 42/Pdt.G/2016/PN.Sim., tanggal 08 Nopember 2016; 2. Relaas pemberitahuan
pernyataan
banding
yang
dibuat
oleh
Jurusita
LA N
Pengadilan Negeri SimaIungun yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut teIah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semuIa Tergugat pada tanggaI 22 Nopember 2016; 3. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oIeh Jurusita Pengadilan Negeri SimaIungun, telah diberitahukan masing-masing kepada
DI
Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Desember 2016 dan kepada Terbanding semuIa Tergugat pada tanggaI 08 Desember 2016, di
NG A
Kepaniteraan Pengadilan Negeri SimaIungun dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan
PE
tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding
semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
24
serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
AN
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat teIah mengajukan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri SimaIungun Nomor: 42/Pdt.G/2016/PN.Sim., tanggal 08 Nopember 2016, tetapi Kuasa Hukum Pembanding semuIa Penggugat tidak ada mengajukan memori banding, sehingga
Hukum Pembanding semuIa Penggugat tersebut ;
ED
MajeIis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui aIasan dan keberatan dari Kuasa
Menimbang, bahwa MajeIis Hakim Tingkat Banding setelah membaca,
IM
meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 08 Nopember 2016 Nomor: 42/Pdt.G/2016/PN.Sim, MajeIis
GG
Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka MajeIis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum
TIN
Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat dan benar, namun MajeIis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan petitum point 5 dan amar daIam rekonpensi point 4 putusan a quo dengan pertimbangan haI-haI / pertimbangan hukum yang diIakukan (Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi) di niIai bersifat abstrak sehingga tidak mewujudkan adanya kepastian
LA N
hukum, sehingga amar point 4 harusIah dikesampingkan dan ditoIak, sehingga amar seIengkapnya sebagaimana dibawah ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 08 Nopember 2016
DI
No.42/Pdt.G/2016/PN.Sim, yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di
NG A
pihak yang kalah maka dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;
Memperhatikan, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan
PE
perkara ini;
25
MENGADILI: -
Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
-
AN
Penggugat tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 08 Nopember 2016 Nomor: 42/Pdt.G/2016/PN.Sim, yang dimohonkan banding tersebut
DALAM KONPENSI :
DALAM REKONPENSI :
IM
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
ED
dengan perbaikan amar seIengkapnya menjadi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi/ Tergugat daIam konpensi untuk sebahagian;
GG
2. Menyatakan obyek perkara dalam rekonpensi seluas 8.268 m² terletak di Desa Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut: :
dengan Jalan PAM;
- Sebelah Barat
:
dengan Sertifikat Hak Milik 245 dan Jalan;
TIN
- Sebelah Timur
- Sebelah Selatan :
dengan Parit dan Jalan;
- Sebelah Utara
dengan Sertifikat Hak Milik 245 dan Bendar;
:
adalah milik dan bagian Penggugat dalam rekonpensi;
LA N
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam rekonpensi/ Penggugat daIam konpensi yang tidak mau melaksanakan isi Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 16 April 2016 merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 4. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi/ Penggugat daIam konpensi dan/atau pihak lain yang berada di objek perkara baik khususnya sesudah
DI
gugatan rekonpensi ini dimajukan yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat dalam rekonpensi/ Tergugat daIam konpensi
NG A
agar menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga;
5. Menghukum Pembanding semula Penggugat daIam konpensi/ Tergugat daIam rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-
PE
(seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 oleh kami DHARMA E.
26
DAMANIK, SH, MH seIaku Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH, M.Hum dan PERDANA GINTING, SH para Hakim Anggota
yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua
AN
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Januari 2017 Nomor: 04/PDT/2017/PT.MDN, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi
ED
oleh Hakim-Hakim Anggota, serta RAHMAD PARULIAN, SH., M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.
HAKIM KETUA MAJELIS,
IM
HAKIM ANGGOTA,
ttd
ttd
TIN
PERDANA GINTING, SH
DHARMA E. DAMANIK, SH, MH
GG
BINSAR SIREGAR, SH, M.Hum
ttd
PANITERA PENGGANTI, ttd
LA N
RAHMAD PARULIAN, SH., M.Hum
PE
NG A
DI
Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )
