PUTUSAN NOMOR : 313/PDT/2016/PT.MDN.
AN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
ED
sebagai berikut dalam perkara antara :
HENRY NABABAN, Warga Negara Indonesia, usia 32 tahun, agama Kristen, pekerjaan Guru Honor, alamat di Jl.Sosor Dolok Kel.
IM
Hutagaol Peatalun Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, sekarang berdomisili di Desa Hinalang Jl. Samosir Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir,
GG
selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat ; Lawan
ANITA HARTATI, Warga Negara Indonesia, usia 30 tahun, agama Kristen,
TIN
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Jl.Sosor
Dolok
Kabupaten
Kel.Hutagaol
Peatalun
Kec.Balige
Toba Samosir, sekarang berdomisili di
Jl.Bambu Kuning P3RSU Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten
Labuhan Batu, selanjutnya disebut
LA N
Terbanding semula Penggugat ;
Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca :
DI
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No.313/PDT/2016/PT MDN, tertanggal 12 Oktober 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim
NG A
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti No. 313/PDT/2016/PT MDN, tertanggal 13 Oktober 2016 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
PE
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini TENTANG DUDUK PERKARA Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Desember 2015, yang di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, pada tanggal 15
Desember 2015,
dalam
register
perbaikan gugatan tertanggal
Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Blg, dengan
13 Januari 2016
telah mengajukan gugatan
AN
didaftarkan
sebagai berikut :
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
ED
yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal Lima Juni Dua Ribu Sepuluh (05-06-2010) di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)sesuai
dengan
Kutipan
Akta
Perkawinan
No.
1212CPK010720101614 tertanggal Enam Belas Juli Dua Ribu Sepuluh
IM
(16-07-2010) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir ;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di
GG
rumah dinas Penggugat yang beralamat di Desa Hutagaol Peatalun, Dusun Sosor Dolok; Kecamatan Balige; Kabupaten Toba Samosir dan selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama YESIE MARGARETHA
TIN
NABABAN, perempuan, usia 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan, lahir pada tanggal 9 Maret 2011, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran No. 9.133/T/Mdn/2011 tertanggal Dua Puluh Tiga Desember Dua Ribu Sebelas (23-12-2011) yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan ;
LA N
3. Bahwa 3 (Tiga) bulan setelah menikah atau tepatnya pada bulan Juni Tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Pertengkaran dan Percekcokan, dikarenakan Penggugat mengetahui bahwa ada Short Message Service (SMS) dari Wanita Idaman Lain (WIL)
DI
di ponsel Tergugat dan pada saat Penggugat menanyakan hal tersebut kepada
Tergugat,
Tergugat
langsung
marah-marah
kepada
Penggugat.Dengan adanya kejadian tersebut mengakibatkan Tergugat
NG A
jarang pulang kerumah dan tidak memberikan kabar keberadaan Tergugat kepada Penggugat serta jarang sekali berkomunikasi dengan Penggugat, dan Penggugat sebagai isteri tetap berusaha mengalah dan selalu menunggu kabar dari Tergugat tiap kali Tergugat tidak pulang ke rumah ;
PE
4. Bahwa pada bulan maret 2011 setelah Penggugat melahirkan anak pertama
dari
Penggugat
dengan
Tergugat,Percekcokan
dan
Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi, Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
hal ini disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain yang diketahui oleh Penggugat dari foto-foto Tergugat dengan Wanita Idaman Lainnya yang ada di dalam ponsel milik Tergugat ;
AN
5. Bahwa denganadanya semua kejadian diatas menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada Juni 2011, dimana Penggugat dan Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat tetap tinggal di rumah dinas
ED
Penggugat yang beralamat di JL. Sosor Dolok; Kelurahan Hutagaol Peatalun; Kecamatan Balige; Kabupaten Toba Samosir, sedangkan Tergugat pulang kembali kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Hitetano; Kecamatan Habinsaran; Kabupaten Toba Samosir ;
IM
6. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah mengunjungi maupun menafkahi Penggugat beserta Anaknya, hal itu terjadi selama kurang
GG
lebih 2 (Dua) Tahun ;
7. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat meminta rujuk kembali kepada Penggugat, hal tersebut diterima Penggugat karena mengingat anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan membutuhkan sosok
sikapnya ;
TIN
seorang ayah serta Penggugat mengharapkan Tergugat dapat merubah
8. Bahwa setelah 4 (Empat) bulan rujuk dan tinggal serumah kembali, Anak Penggugat dan Tergugat mengalami sakit parah dan harus dibawah kerumah sakit, tetapi Tergugat tidak peduli atau tidak bertangggung
LA N
jawab selayaknya sebagai bapak yang baik dengan alasan tidak memiliki uang untuk mengobatkan anak, justru yang terjadi Tergugat memarahi anaknya yang sedang menahan kesakitan. Hal tersebut membuat Penggugat membawa anaknyapergi berobat sendiri tanapa ditemani
DI
Tergugat ke rumah sakit Horas Insani di Pematang siantar ; 9. Bahwa kemudian pada Juli 2013 Penggugat memutuskan untuk pindah tempat tinggal dari rumah dinas yang beralamat di JL. Sosor Dolok;
NG A
Kelurahan Hutagaol Peatalun; Kecamatan Balige; KabupatenToba Samosir ke rumah kost yang beralamat Jl.Soposurung dengan membawa anaknya, karena Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang acap kali tidak
PE
bertanggung jawab terhadap Penggugat maupun anaknya ;
10. Bahwa atas permasalahan diatas antara Penggugat dengan Tergugat kembali pisah ranjang pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
Penggugat telah mengurus surat pindah tugas di Pemerintahan Kabupaten Tobasa, karena pada saat itu orang tua Penggugat sedang sakit yang mengharuskan Penggugat untuk pindah tugas berdekatan
AN
dengan orang tua Penggugat, tetapi Tergugat malah mengajukan permohonan keberatan, agar Penggugat tidak diizinkan pindah dengan alasan Tergugat bersedia memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan
ED
Tergugat. Setelah permohonan keberatannya diproses di BKD Toba Samosir dan dilakukan BAP antara Penggugat dengan Tergugat, maka hasil BAP tersebut Penggugat setuju untuk memperbaiki rumah tangganya dengan syarat Tergugat bersedia pindah bersama Penggugat
IM
namun persyaratan tersebut Tergugat menolaknya bahkan Tergugat mengancam akan menceraikan Penggugat, apabila Penggugat sampai pidah ke rumah orang tua Penggugat ;
GG
11. Bahwa pada bulan Juni 2014 atas Permohonan surat pindah tugas Penggugat dikabulkan oleh Pemerintah Kabupaten Tobasa dengan syarat Penggugat membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko yang terjadi apabila dipindah tugaskan termasuk bilamana
TIN
Penggugat diceraikan oleh Tergugat ;
12. Bahwa atas permasalahan diatas antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering kali pertengkaran dan percekcokan terjadi dan kedua belah pihak keluarga besar dari Pihak Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha
menasehati
dan
medamaikan
keduanya,
akan
tetapi
LA N
Penggugat tetapi ingin berpisah dari Tergugat. Dengan demikian jelas, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada harapan lagi untuk
didamaikan dan hidup dalam ikatan perkawinan. Dengan kata lain perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pecah (broken
DI
marriage) ;
13. Bahwa hingga gugatan cerai dan hak asuh anak ini saya ajukan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi dan Tergugat
NG A
tidak pernah mengujungi serta memberikan nafkah kepada anak dan Penggugat, sehingga selama ini Penggugat sendiri sebagai ibu yang menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak ;
14. Bahwa dengan kondisi perkawinan seperti diatas, tujuan Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga jelas tidak tercapai,
PE
sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :
Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Oleh
karena itu
AN
Maha Esa.”
jalan terbaik yang dapat ditempuh adalah
ED
PERCERAIAN ;
15. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rapuh dan tidak memiliki tiang penyangga yang kuat yaitu cinta, kesetiaan saling menghormati dan saling membantu lahir dan batin
IM
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Suami isteri wajib saling cintamencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan
GG
bathin yang satu kepada yang lain.” Berdasarkan hal ini Penggugat tidak memerlukan lagi kehadiran Tergugat sebagai seorang suami ; 16. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diliputi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan akhirnya berpisah rumah
TIN
sebagaimana diuraikan di atas, jelas merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi untuk dikabulkan Gugatan Cerainya, sebagaimana diatur oleh pasal 19 butir (f) PP No. 9 tahun 1975 yang berbunyi : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
LA N
tangga.”
Hal ini sesuai dengan putusan MA RI No. 237 K.AG/1998 yang menyatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
DI
17. Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka cukup bukti bagi Majelis
NG A
Hakim Pengadilan Negeri Balige untuk menyatakan putus perkawinan antara PENGGUGAT dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1212CPK010720101614 tertanggal EnamBelas Juli Dua
Ribu
Sepuluh
(16-07-2010)
yang
diterbitkan
oleh
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;
PE
Maka, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yuridis, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan PUTUSAN yang amar putusan berbunyi : Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang
AN
dilangsungkan pada tanggal tanggal Lima Juni Dua Ribu Sepuluh (05-062010) di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1212CPK010720101614tertanggal Enam
ED
Belas Juli Dua Ribu Sepuluh (16-07-2010) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hak asuh anak Penggugat dan
IM
Tergugat atas nama YESIE MARGARETHA NABABAN, perempuan, usia 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan, lahir pada tanggal 9 Maret 2011, sebagaimana
tercantum
dalam
kutipan
Akta
Kelahiran
No.
GG
9.133/T/Mdn/2011 tertanggal Dua Puluh Tiga Desember Dua Ribu Sebelas (23-12-2011) yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan ; 4. Memerintahkan
kepada
Panitera
Pengadilan
Negeri
Balige
untuk
TIN
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir agar perceraian ini dicatat dalam buku register yang berlaku ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara menurut hukum;
LA N
Atau
Apabila majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). Membaca Jawaban Tergugat tertanggal 29 Maret 2016,
yang pada
DI
pokoknya mengemukakan hal-hal pada dasarnya kami selaku kuasa hukum Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu
NG A
disampaikan dalil-dalil jawaban Tergugat sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI : 1. Tentang Perma No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan : Majelis Hakim Yang Mulia,
PE
Bahwa kami selaku Pengacara dan Penasehat Hukum Tergugat sungguh sangat menyayangkan sifat dan perilaku Hakim Mediator dalam perkara ini, karena klien kami (Tergugat) sudah menegaskan tidak mau bercerai dengan istrinya (Penggugat) karena perceraian ini menurut Tergugat bukanlah Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
kemauan Penggugat akan tetapi justru kemauan orangtua Penggugat sehingga Tergugat telah memohon agar supaya Mediator memberikan waktu kepada Tergugat untuk melakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan
AN
kepada orangtua Penggugat namun kenyataannya Mediator justru menolak permohonan Tergugat tersebut padahal masa/waktu/tenggang waktu untuk mediasi masih lama dalam artian masih ± 10 hari sehingga kelihatannya
ED
Mediator sangat menginginkan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
Bahwa perilaku Mediator sedemikian rupa jelas sangat bertentangan dengan
IM
prinsif-prinsif dari UU No.l Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan/atau Kode Etik sebagai Pengayom Masyarakat, sebab dalam konteks perkara ini sebenarnya sudah menjadi kewajiban bagi Mediator untuk berupaya atau paling sedikit menyatakan kepada Penggugat dan Tergugat agar keduanya
GG
hidup dalam satu rumah tempat tinggal tidak seperti selama ini dimana Penggugat hidup didalam rumah orangtuanya PADAHAL ketika Penggugat mengajukan perpindahan tugas dari Kabupaten Tobasa ke Kabupaten
TIN
Labuhan Batu Selatan Penggugat telah berjanji untuk mengontrak/menyewa rumah untuk tempat tinggal bersama; Bahwa sebenarnya Mediator berkewajiban untuk memegang teguh prinsifprinsif dasar perkawainan apalagi dengan dikeluarkannya Perma No.l Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka hakim dan/atau dalam
perkara
LA N
Mediator
perceraian
mempunyai
kewajiban
untuk
mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa bukan memisahkan atau memperkeruh suasana antara suami dan istri yang hendak bercerai; Bahwa jikalau pun Mediator tidak mau menyampaikan agar supaya kedua
DI
belah pihak hidup serumah setelah Penggugat pindah tugas ke Kabupaten Labuhan
Batu
Selatan
maka
bukankah
Mediator
harus
meminta
NG A
konsep/resume maupun kehendak dari para pihak ? Jangankan meminta konsep / resume perkara dimaksud dari para pihak, sedangkan sudah diminta / disampaikan langsung oleh Tergugat yakni supaya Tergugat dan keluarganya diberikan waktu untuk
melakukan upaya pendekatan secara
adat Batak kepada Penggugat / keluarga Penggugat justru telah ditolak atau
PE
tidak dikabulkan oleh Hakim Mediator maka dengan demikian dapat disimpulkan Hakim Mediator telah melanggar ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/104 A/SK/XII/2006 Tentang Pedoman Perilaku Hakim (Mohon di konform jangka waktu mediasi Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
dengan surat keberatan Tergugat kepada Ketua Pengadilan dan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengetahui perbuatan Mediator
Bahwa
kami
selaku Pengacara
AN
dan Panitera Pengganti yang diduga telah berkolaborasi dengan Penggugat); dan Penasehat Hukum Tergugat
tidaksemata-mata berkesimpulan sedemikian rupa. akan tetapi justru kami sudah membaca foto copy surat pengaduan Tergugat kepada Ketua
ED
Pengadilan Negeri Balige tertanggal 01 Maret 2016 perihal perilaku Hakim Mediator beserta Panitera Pengganti dalam perkara aqua ;
Bahwa selanjutnya klien kami telah membuat surat pengaduannya kepada
IM
Ketua Pengadilan Negeri Balige C/q Majelis Hakim pemeriksa perkara aqua perihal perilaku Hakim Mediator dan juga Panitera Pengganti dalam perkara aqua yang bertindak berpihak kepada Penggugat (surat tertanggal 07 Maret
GG
2016);
Bahwa seharusnya dan sepatutnya Hakim Mediator berkewajiban untuk menyatakan kalau Penggugat tidak beritikad baik untuk melakukan Mediasi
TIN
sesuai dengan amanah Perma No.l Tahun 2016 agar supaya kedua belah pihak melakukan kehidupan bersama-sama sebagai suami istri dalam kediaman bersama. bukan didalam kediaman orangtua Penggugat (harap dihaca dengan seksama domisili Penggugat didalam gugatan Penggugat tersebut adalah rumah orangtua Penggugat, dan hal ini sebenarnya salah
LA N
satu penyulut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat); Bahwa dengan demikian adalah beralasan pada hukum apabila Majelis Hakim berkenan mcnyatakan dapat diterima eksepsi tentang tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk melakukan Mediasi sesuai dengan
DI
permohonan Tcrgugat dan/atau sesuai dengan amanah Perma No. 1 Tahun 2016 (yang tidak dilaksanakan oleh Mediator sebab perkara ini merupakan perkara perceraian yang bersifat ke khusus) ;
NG A
2. Tentang Gugatan Nebis In Idem (Exceptio ei Judicatae / Gewisjde Zaak): a. Bahwa Pcnggugat seharusnya merasa malu membuat/ mendaftarkan gugatan sedemikian rupa , karena yang menjadi Subjek Gugatan dalam konteks perkara ini seharusnya adalah orangtua Penggugat bukan Tergugat dalam artian Penggugat lah sebenarnya yang hams bercerai
PE
dengan kedua orangtuanya akan tetapi bercerai dalam artian positif sesuai dengan firman Tuhan bahwa didalam perkawinan maka suami akan meninggalkan kedua (bercerai dengan) orangtuanya demikian pula Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
sebaliknya
istri
akan
meninggalkan
kedua
("bercerai
dengan")
orangtuanya ; b. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara aqua sangat jelas dan lengkap
AN
bersesuaian dengan perkara Perdata tentang Perceraian yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Rantau Prapat register Nomor : 53 / Pdt.G / 2014 / PN.RAP Tanggal 26 Nopember 2015 dalam artian Subjek
ED
nya yaitu Penggugat nya adalah orang yang sama sedangkan Tergugat pun adalah orang yang sama pula, Objek / Materi didalam gugatan pun juga adalah sama yakni tentang perceraian, hal ini sangat jelas terlihat didalam Perkara Perdata tentang Perceraian yang telah di putus N.O oleh
IM
Pengadilan Negeri Rantau Prapar dengan Register Nomor : 53/ Pdt.G / 2014 / PN - RAP Tanggal 26 Nopember 2015 dan putusan tersebut telah BHT sehingga terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak dapat diajukan
GG
untuk kedua kalinya ("Hukum Acara Perdata " halaman 42, M. Yahya Harahap, SH) ;
c. Bahwa sesuai dengan azas hukum seperti azas yang terkandung didalam Pasal 30 Yo. Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 33 UU No.l Tahun 1974
TIN
Tentang Perkawinan maka hal itu tentu saja akan mempengaruhi proses penerapan hukum (Law Enforcement) nantinya terutama Pasal 1 UU No.l Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila gugatan ini tidak dinyatakan nebis in idem ;
d. Bahwa selain azas hukum yang disebutkan diatas maka adalagi beberapa
LA N
azas yang menjadi acuan / rujukan untuk menyatakan gugatan dalam perkara ini Nebis In Idem antara lain : Ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dan SEMA No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Terkait Dengan Dasar Nebis In Idem ;
DI
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka cukup alasan buat Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan dalam perkara ini Nebis in Idem dan selanjutnya menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
NG A
B. DALAM POKOK PERKARA Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali, dengan tegas diakui oleh Tcrgugat dan mohon agar seluruhnya dalil yang diuraikan di Dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang diuraikan pada bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini :
PE
1. Bahwa Penggugat tidak membantah dalil gugatan pada poin 1 dan poin 2 ; 2. Bahwa poin 3 dalil gugatan jelas merupakan pembohongan dan dalil palsu
serta rekayasa untuk mempengaruhi Pengadilan sehingga Pengadilan Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
melalui Majelis Hakim akan berpendapat bahwasanya 3 (tiga) bulan setelah menikah benar-benar telah terjadi pertengkaran dan Percekcokan antara Pcnggugat dcngan Tergugat sementara di dalam poin 4 s/d poin gugatan
53/Pdt.G/20l4/PN-RAP
Tanggal
26
Nopember
AN
Penggugat di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan register Nomor 2015
jelas
dikatakan
pertengkaran teijadi sejak bulan Juni 2011 disebabkan Tergugat selingkuh
ED
dengan perempuan lain ;
3. Bahwa selain daripada itu nampak dengan jelas kalau Penggugat tidak dalam
keadaan normal melakukan gugatan perceraian ini karena pada bulan Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat belum melaksanakan perkawinan
IM
dalam artian Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada tanggal 16 Juni 2010, sehingga dengan demikian dalil Tergugat pada eksepsi diatas yang menegaskan bahwa gugatan perceraian ini sama sekali bukan
GG
keinginan Penggugat akan tetapi merupakan keinginan dan rekayasa orangtua Penggugat telah terjawab dengan sendirinya oleh gugatan Penggugat sendiri ;
4. Bahwa poin 4 dalil gugatan Penggugat tentang wanita idaman lain
TIN
merupakan alasan yang dibuat-buat karena Tergugat tidak mempunyai wanita idaman lain (saat ini hanya Penggugatlah wanita idaman Tergugat menurut keterangan/penegasan dari klien kami) sedangkan hand phone / Ponsel Tergugat tidak pernah berisi foto-foto Tergugat dengan Wanita Idaman Lainnya, Tergugat menduga kalau foto-foto dimaksud merupakan
LA N
rekayasa / postingan foto yang dilakukan secara profesional, yang maksud dan tujuannya untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menyadari hal tersebut, dan ketika Tergugat mempertanyakan bahkan meminta supaya hand phone /
DI
Ponsel tersebut dikembalikan atau setidaknya diperlihatkan ternyata Penggugat tidak memberikan / tidak mengabulkannya; 5. Bahwa poin 5 dan poin 6 dalil gugatan Penggugat merupakan rekayasa
NG A
seolah-olah Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena pulang ke rumah orangtua Tergugat padahal yang benar adalah orangtua Penggugat telah menyuruh anaknya yang laki-laki atau ipar Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, ketika itu Tergugat sudah menyatakan keberatan terhadap Penggugat atas kehadiran ipar tersebut untuk tinggal
PE
menetap di rumah dinas, sehingga dikarenakan Penggugat tidak merespon keberatan Tergugat maka utnuk menghindarkan supaya tidak terjadi pertengkaran dengan Penggugat maupun ipar Tergugat tersebut maka Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
Tergugat mengalah dengan lebih sering tidur di rumah orangtua Tergugat, dan mengenai pemberian nafkah selama ipar Tergugat hidup bersama Penggugat dan Tergugat masih terus Tergugat berikan. namun setelah
AN
Penggugat pindah tugas ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan memang benar Tergugat tidak lagi memberikan biaya nafkah lahir bathin dan itupun sebenarnya disebabkan Penggugat bersikeras untuk tinggal menetap
ED
bersama-sama kedua orangtuanya padahal ketika Penggugat mau pindah tugas sudah berjanji kepada Tergugat dihadapan Kepala BKD Pemkab Tobasa untuk menyewa/mengontrak rumah untuk tempat tinggal bersama dalam artian tidak akan tinggal serumah dengan kedua orangtuanya;
IM
6. Bahwa poin 7 dalil gugatan Penggugat merupakan pembohongan dengan
menyatakan supaya Tergugat dapat merubah sifat, padahal kalau mau jujur maka Penggugat lah sepatutnya merubah sikap yakni jangan satu rumah
GG
dengan orangtua, supaya hidup mandiri, menghargai dan menghormati suami, tidak mengharapkan uluran tangan orangtua tapi harus kerja keras dan hasil keringat sendiri ;
7. Bahwa poin 8 sama sekali tidak benar terutama mengenai anak Penggugat
TIN
dan Tergugat yang mengalami sakit dan harus dibawa ke rumah sakit, pada saat itu Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat mengenai ke rumah sakit mana si anak akan dibawa berobat, ketika itu Tergugat menyatakan supaya dibawa ke rumah sakit HKBP Balige karena rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit yang terbaik pada saat itu dan saat sekarang ini, sedangkan
LA N
Penggugat atas perkataan orangtuanya supaya dibawa ke rumah sakit Horas Insani Pematangsiantar padahal kualitas rumah sakit Horas Insani di Pematangsiantar tersebut masih berada jauh dibawah rumah sakit HKBP Balige, bahkan Direktur rumah sakit horas insani sendiri yakni Dr.Polentyno
DI
Girsang terkenal justru dari rumah sakit HKBP Balige, tetapi yang sangat memprihatinkan Tergugat waktu itu adalah jarak Balige dengan Pematang siantar harus ditempuh 2,5 Jam sementara bila ke rumah sakit HKBP Balige
NG A
hanya butuh waktu 15 menit sehingga Tergugat berfikir bagaimana jikalau kenapa-napa di perjalanan, namun Tergugat masih mau mengalah kepada Penggugat dalam arti anak tersebut tidak jadi dirawat inap di rumah sakit HKBP Balige;
8. Bahwa poin 9 dalil gugatan Penggugat juga merupakan rekayasa Penggugat,
PE
sebab Penggugat memutuskan pindah tempat tinggal dari rumah dinas adalah karena atasan Penggugat sudah menegur Penggugat untuk tidak menempatkan adiknya tersebut dirumah dinas, karena rumah dinas di Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
peruntukkan hanyalah untuk suami istri dan anak-anaknya, bukan untuk adikadik dari PNS yang menempati; 9. Bahwa poin 10 dalil gugatan yang menyatakan alasan perpindahan tugas
AN
karena orangtua Penggugat sakit yang mengharuskan Penggugat untuk pindah tugas berdekatan dengan orangtua Penggugat jelas merupakan rekayasa sebab orangtua Penggugat sama sekali tidak sakit, dan alasan
ED
berdekatan dengan orangtua juga rekayasa belaka sebab Penggugat justru hidup satu rumah dengan orangtuanya, padahal sejak semula Tergugat sudah menegaskan supaya Penggugat dan Tergugat bersama anak hidup dalam
satu
rumah,
jangan
bersama
orangtua
Penggugat,
supaya
IM
menyewa/mengontrak rumah untuk tempat tinggal agar bisa belajar hidup mandiri sebagai suami istri / keluarga yang berbahagia tanpa campur tangan orangtua kedua belah pihak ;
GG
10. Bahwa poin 11 dalil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pemerintah
sehingga Tergugat tidak dapat menanggapinya, namun yang pasti Tergugat sangat berkeberatan bahkan tidak memberikan persetujuan sebagai suami untuk pindah tugas ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan. perihal dikabulkan
TIN
atau tidak maka hal tersebut merupakan kewenangan daripada Pemerintah, kalau memang Pemerintah mau dibohongi dan dikibuli dengan alasan perpindahan karena orangtua Penggugat sakit padahal tidak sakit atau karena alasan lainnya yang ternyata juga bohong/dusta maka hal itu menjadi tanggung jawab dan resiko pejabat tersebut maupun Penggugat namun
LA N
Tergugat memastikan kalau Pemerintah tidak akan mungkin dibohongi maupun di gratifikasi, yang pasti adalah oknum-oknum ataupun pejabat pemerintahan itu sendiri yang dapat atau yang mau dibohongi/dustai ataupun di gratifikasi (dalam konteks perpindahan Penggugat dari Pemkah Tobasa ke
DI
Pemkab Labusel diduga kuat ada unsur gratifikasi karena bagaimana mungkin seorang pejabat memberikan lolos butuh sementara suaminva / Tergugat bekerja di Pemkab Tobasa bukan di Pemkab Labusel) ; Bahwa poin 12 dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sudah sering
NG A
11.
terjadi pereekcokan dan pertengkaran jelas merupakan rekayasa dan putar balik fakta karena bagaimana mungkin bisa sering terjadi pertengkaran dan pereekcokan sementara Penggugat sudah hidup satu rumah bersama kedua orangtuanya di Kabupaten Labusel sejak bulan Juni tahun 2014 sementara
PE
Tergugat berada di Kabupaten Tobasa ? ;
12.
Bahwa Tergugat masih percaya kalau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak akan terpengaruh seperti Hakim Mediator dan Panitera Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
Pengganti dalam perkara ini, sebab biarpun Penggugat menyatakan dengan tegas tetap ingin berpisah dari Tergugat maka hal tersebut haruslah didasarkan
pada
fakta-fakta
yang
sebenarnya
bukan
pada
fakta
AN
bohong/dusta seperti yang direkayasa oleh Penggugat tersebut, antara lain fakta-fakta bohong/dusta yang direkayasa Penggugat adalah sebagai berikut: 12.
1. Menyatakan orangtua Penggugat sakit padahal sehat bugar bahkan masih
ED
aktif mengajar sebagai guru PNS ;
12. 2.. Menyatakan terjadi pertengkaran dan percekcokan terus menerus sementara Penggugat dan Tergugat sejak perpindahan nya ke Kabupaten
IM
Labuhan Batu Selatan pada bulan Juni 2014 sudah tidak satu rumah lagi karena Penggugat sudah tinggal bersama kedua orangtuanya, jadi bagaimana
caranya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau
GG
cekcok ? ;
12. 3.Menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah hidup padahal Tergugat tidak memberikan nafkah hidup adalah sejak Penggugat meninggalkan Tergugat
pada bulan Juni 2014 dengan cara pindah tugas antar
TIN
Kabupaten ;
12. 4.Menyatakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain padahal tidak seperti itu justru Penggugat lah yang telah menyatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan segera kawin dengan pria lain, akan tetapi sampai
LA N
dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan ternyata Penggugat tidak /belum kawin juga ;
12. 5.Menyatakan akan menyewa/mengontrak rumah setelah pindah tugas ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan dihadapan Kepala BKD Kabupaten Tobasa ternyata faktanya Penggugat justru tinggal bersama kedua
DI
orangtuanya ;
NG A
12.6.Menyatakan ada foto-foto Tergugat dengan wanita idaman lain didalam hand phone / Ponsel Tergugat akan tetapi justru Penggugat tidak mau memperlihatkan foto dimaksud bahkan hand phone / Ponsel Tergugat masih dipegang/ disimpan oleh Penggugat, kalau mau jujur mengapa Penggugat tidak mau
mengembalikan atau setidaknya memperlihatkannya agar
PE
bersama-sama memeriksakan ke Laboratorium untuk mengetahui keaslian atau setidaknya untuk melihat kapan foto dimaksud berada didalam Hand Phone/Ponsel Tergugat, karena sebelum hand phone / Ponsel tersebut disita/diambil oleh Penggugat tidak/belum ada foto yang dimaksudkan Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
tersebut, sehingga bukankah lebih baik apabila diperiksa oleh ahli maupun oleh Laboratorium yang khusus memeriksa keabsahan foto-foto dimaksud?;
AN
13. Bahwa poin 13, poin 14 dan dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya
tidak berarti karena sebab musabab yang tidak jelas dan tidak berdasar bahkan dengan alasan kebohongan/dusta dan rekayasa maka tidak akan mungkin Pengadilan mengabulkan permohonan untuk bercerai sebab
ED
alasan yang sedemikian rupa merupakan fakta-fakta hukum yang justru berlawanan atau bertolak belakang dengan Undang-undang ; 14. Bahwa poin 15 dan poin 16 dalil gugatan Penggugat justru merupakan dalil
IM
apa adanya sebab memang sedemikian rupa lah Undang-undaang Perkawinan dan Peraruran Pelaksananya mengamanahkan kepada Lakilaki dan/atau perempuan Indonesia yang hendak berumaha tangga atau yang hendak melangsungkan perkawinan, antara suami istri harus saling
GG
menghormati, saling membantu lahir bahtin, saling cinta mencintai, setia, tidak terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, harus ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, BUKAN SEPERTI
TIN
yang diperbuat oleh Penggugat hanya menghormati orangtuanya, adik adiknya, berbohong/berdusta kepada Pemerintah Tobasa ketika pengajuan pindah dengan menyatakan orangtuanya sakit padahal tidak sakit, membawa anak yang sakit ke rumah sakit diluar kota yang jelas-jelas kualitasnya masih dibawah rumah sakit HKBP Balige yang sudah terkenal
LA N
sampai ke penjuru dunia (bagaimana jika pada saat itu terjadi sesuatu pada si anak di perjalanan hanya karena terlambat pertolongan mengingat jauhnya jarak dari Balige ke Pematangsiantar ? apakah orangtua Penggugat mau bertanggung jawab ? hal inilah yang tidak terpikirkan oleh Penggugat), menganggap semua bisa dibeli dengan uang padahal belum tentu para
DI
pejabat terutama di Pengadilan yang bisa dibeli dengan uang (di gratifikasi);
15. Bahwa sebenarnya Tergugat sudah bermaksud untuk memohon ke
NG A
Pengadilan agar Penggugat dibawa berobat ke rumah sakit jiwa atau setidaknya kepada dokter spesialis jiwa untuk diperiksa kejiwaannya, namun Tergugat mengurungkan niat tersebut karena Tergugat menduga semua kebohongan/dusta dan rekayasa tersebut dilakukan oleh Penggugat adalah
akibat
pengaruh
orangtuanya,
sebab
kalau
memang
tidak
PE
sedemikian rupa maka sudah barang tentu orangtuanya akan menyuruh Penggugat untuk kembali kepada suaminya atau paling tidak akan menyuruh supaya Penggugat dan Tergugat dapat hidup dalam satu rumah bersama anak Penggugat dan Tergugat, (semoga Pengadilan Melalui Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
Majelis Hakim yang Mulia ini tidak seperti Hakim Mediator dan Panitera Pengganti yang telah nyata-nyata bersikap dan berperilaku tidak adil terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan didalam eksepsi diatas) ;
AN
Berdasarkan seluruh uraian dalam dalil-dalil eksepsi diatas dan/atau dalil-dalil Dalam Pokok Perkara diatas maka sudah seharusnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan Nebis In Idem atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak
ED
dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard / NO) ;
Selanjutnya berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil baik Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia
IM
berkenan untuk menjatuhkan Putusan dalam Perkara ini sebagai berikut: Dalam Eksepsi:
- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara :
GG
- Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem ;
- Menolak Gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam Gugatan untuk
TIN
seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard / NO) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan.
Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Juni 2016
LA N
Nomor:80/Pdt.G/2015/PN.Blg
atas
gugatan
Penggugat
yang
amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang
DI
dilangsungkan pada tanggal tanggal 5 Juni 2010 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1212CPK010720101614 tertanggal 16 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Dinas
NG A
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hak asuh anak Penggugat dan Tergugat atas nama YESIE MARGARETHA NABABAN, perempuan, lahir pada tanggal 9 Maret 2011;
PE
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan
Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir agar perceraian ini dicatat dalam buku register yang berlaku ; 5. Menghukum
Tergugat
untuk
membayar
ongkos
perkara
sejumlah
AN
Rp.528.000.- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
Membaca Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Balige
Negeri Balige, yang menyatakan bahwa pada
ED
No.80/Pdt.G/2015/PN Blg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan tanggal 25 Juli 2016
telah
memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Balige tertanggal 20 Juni 2016
IM
No.80/Pdt.G/2015/PN Blg kepada Tergugat melalui Kuasanya ;
Membaca akta permohonan banding, No.80/Pdt.G/2015/PN Blg
yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa pada
terhadap
Putusan
GG
tanggal 3 Agustus 2016 Tergugat telah mengajukan permohonan banding Pengadilan
Nomor:80/Pdt.G/2015/PN.Blg ;
Negeri
Balige
tanggal
21
Juni
2016
Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
TIN
Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Agustus
2016
permohonan banding tersebut telah
diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat.
LA N
Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:80/Pdt.G/2015/PN.Blg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan kepada pihak Pembanding
pada tanggal
Tergugat/
16 September 2016 dan kepada Penggugat
DI
/Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2016 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sebelum dikirim ke Pengadilan
NG A
Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa permohonan banding dari
Tergugat
Pembanding semula
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu
PE
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Juni 2016
AN
80/Pdt.G/2015/PN.Blg berpendapat sebagai berikut :
nomor :
Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat
ED
dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcokan
dalam jangka waktu lebih kurang 4 (empat) tahun dimana
IM
Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat, sehingga jelas tidak harmonisnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga Majelis
GG
Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo.ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut
TIN
pertimbangan-pertimbangan
pertimbangan-pertimbangan tersebut
telah
tepat
dan
benar
karena
berdasarkan fakta-fakta hukum yang
diperoleh dipersidangan dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding
dapat
menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim
LA N
Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Juni
2016,
No.80/Pdt.G/2015/PN
dapat
yang
dimohonkan
banding
tersebut
DI
Blg
dipertahankan dan harus dikuatkan ;
NG A
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat
tetap berada
dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama
maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;
PE
Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku,
khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo UU No.08 tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan Rbg dan Undang-Undang Nomor 1 Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan hukum
AN
lain yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI
ED
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 juni 2016 Nomor:80/Pdt.G/2015/PN.Blg yang dimohonkan banding tersebut ; untuk membayar seluruh
IM
- Menghukum Pembanding semula Tergugat
biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu
GG
rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 oleh kami Hj.WAGIAH ASTUTI,SH selaku Ketua Majelis dengan H. DASNIEL,SH,
TIN
MH dan H. ADE KOMARUDIN, SH, M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Oktober 2016 Nomor.313/PDT/2016/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
LA N
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. EVA ZAHERMI, SH, MH, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi
tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;
Hakim Ketua ;
NG A
DI
Hakim Anggota ;
H. DASNIEL, SH, MH.
Hj.WAGIAH ASTUTI, SH.
PE
H. ADE KOMARUDIN, SH,MH. Panitera Pengganti : Hj. EVA ZAHERMI, SH, MH Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
Rincian biaya perkara:
AN
: Rp. 6.000,: Rp. 5.000,: Rp.139.000,: Rp.150.000,-
PE
NG A
DI
LA N
TIN
GG
IM
ED
- Meterai - Redaksi - Pemberkasan Jumlah
Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No. 313/PDT/2016/PT MDN
