PENGADILAN TINGGI MEDAN

ME DA N

PUTUSAN

Nomor : 164/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-

GI

perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

ING

sebagai berikut dalam perkara antara :

NIRWAN MUNIR, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Laksana No. 44 A, Kelurahan Kota Maksum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini diwakili kuasanya ILWA PULITA, SH. pada

LAW

NT

Advokat

OFFICE

ANWAR

–

ZAINAL

&

ASSOCIATES beralamat di Jalan Nibung II Nomor 19 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2013,

oleh

karena

NIRWAN

MUNIR

meninggal

dunia

ILA

berdasarkan Akta Kematian Nomor : 213/U/Mdn/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 yang diterbitkan

oleh Kepala Pejabat

Pencatatan Sipil Kota Medan, maka digantikan ahli warisnya

NG AD

bernama

AMELIA

NIRWAN,

32

tahun,

Perempuan,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan IMengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Laksana Nomor 44-A, RT/RW : 021/011, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini diwakili

PE

kuasanya ILWA PULITA, SH. Advokat pada LAW OFFICE ANWAR-ZAINAL & ASSOCIATES berkantor di Jalan Nibung II Nomor 19 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I; Lawan

IDA THAHIR, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Barus No. 23, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FERNANDO RAJA SIPAHUTAR, SH. & REKAN, Jalan Orde Baru No. 45-A, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2013,

selanjutnya

disebut

Penggugat; Dan

sebagai

Terbanding

semula

ME DA N

-2-

CHAIRUDDIN, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Lingkungan 14, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dalam hal ini diwakili kuasanya ILWA PULITA, SH. Advokat pada LAW OFFICE ANWAR – ZAINAL & ASSOCITES beralamat di Jalan Nibung II Nomor 19 Medan, berdasarkan

GI

Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;

ING

DRS. JAMALUDDIN EFFENDI, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Jogjakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya ILWA PULITA, SH. Advokat pada LAW OFFICE ANWAR – ZAINAL & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Nibung

NT

II Nomor 19 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III;

ILA

HERNIATI, SH. pekerjaan Notaris di Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Jalan Rajawali No. 3 A, Perumnas Mandala, Percut Sei Tuan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula

KEPALA

NG AD

Tergugat IV;

KANTOR

PERTANAHAN

NASIONAL

Cq.

KEPALA

KANTOR

PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Jenderal AH Nasution, Pangkalan Mansyur Medan,

PE

dalam hal ini diwakili 1. ASWIN TAMPUBOLON, SH. MHum. 2. HARIS SYAHBANA PASARIBU, SH. 3. ROTUA NOVIANTI, SH.

4. SABIRIN, SH.

5. ROBERT SILALAHI, SH. semua

memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 624/SK-12-71/X/2013, tertanggal 23 – 10 – 2013, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat V;

CHOLIL NASUTION, pekerjaan Karyawan swasta, dahulu beralamat di Jalan Perindustrian,

RT007/RW

007,

Kelurahan

Kenon

Pala,

Kecamatan Makasar, Cawang III, Jakarta Timur, dan sekarang beralamat di Jalan H Adam Malik, Gang Peringatan No. 11 A, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I;

ME DA N

-3-

AHMAD IRFAN NASUTION, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan H Adam Malik, Gang Peringatan No. 11 A, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat II; ROSMANIA alias ROSMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di

GI

Perumahan Johor Indah Permai, Blok IV/31, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Turut

ING

Terbanding VII semula Turut Tergugat III; LURAH PASAR BARU, berkedudukan di Jalan Palangkaraya No. 145, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan,

NT

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII Turut Tergugat IV;

TJONG, DEDI ISKANDAR, pekerjaan Notaris di Kota Medan, beralamat di jalan

ILA

Veteran No. 146/94, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat V;

NG AD

Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

PE

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 September 2013 dalam Register Nomor : 510/Pdt.G/2013/PN.Mdn. telah mengemukakan hal hal sebagai berikut : Bahwa sebelum tanah terperkara berikut bangunan di atasnya diperoleh atau dialihkan menjadi milik Penggugat, maka Penggugat akan menguraikan terlebih dahulu sejarah tentang perolehan peralihan tanah berikut bangunan di atasnya kepada Penggugat seperti disebutkan sebagai berikut; Bahwa tanah terperkara berikut bangunan di atasnya adalah dapat dibagi menjadi 2 (dua) Objek Perkara, yang masing-masing adalah sebagai berikut: 1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas ±8,55 m² (delapan koma lima puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Bogor No.1A, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, dengan batas-batas: -

Sebelah Utara berbatas dengan Tembok milik Penggugat,

ME DA N

-4-

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bogor,

-

Sebelah Timur berbatas dengan Gang Kebakaran,

-

Sebelah Barat berbatas dengan Tembok milik Rosmania Parinduri,

Untuk selanjutnya sebagai ‘Objek Perkara A’,

2. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas ±8,55 m² (delapan koma

GI

lima puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Bogor No.1B, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, dengan

ING

batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Tembok milik Penggugat,

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bogor,

-

Sebelah Timur berbatas dengan Tembok milik Ahmad Irfan Nasution,

-

Sebelah Barat berbatas dengan Tembok milik Rohani Parinduri,

NT

-

Untuk selanjutnya sebagai ‘Objek Perkara B’; Bahwa Objek Perkara A adalah sebidang tanah berikut bangunan di

ILA

atasnya berupa 1 (satu) pintu kios dengan konstruksi semi permanen terbuat dari dinding tembok, atap papan, lantai semen, berikut turutan-turutannya, yang setempat dikenal sebagai Jalan Bogor No.1A, Medan;

NG AD

Bahwa Objek Perkara B adalah sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berupa 1 (satu) pintu kios dengan konstruksi semi permanen terbuat dari dinding tembok, atap papan, lantai semen, berikut turutan-turutannya, yang setempat dikenal sebagai Jalan Bogor No.1B, Medan; Bahwa Objek Perkara A dan Objek Perkara B dahulunya adalah

PE

merupakan hak milik Hadji Mohamad Haroen sesuai dengan Grant Sultan dengan No. D-564; Bahwa kemudian setelah Hadji Mohamad Haroen meninggal dunia, maka

hak kepemilikan atas Objek Perkara A beralih kepada Hajjah Nursyamsiah Parinduri, atau ditulis dan disebut juga dengan Noer Sjam, sebagai Ahli waris yang sah (Ab intestaat) menurut ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku (Bij versterf) dari Hadji Mohamad Haroen, sesuai dengan Surat Pembahagian yang dibuat di atas kertas segel, tertanggal 15 Februari 1955, yang dilegalisasi oleh H.Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan, dengan No. 3931, tertanggal 16 Februari 1955; Bahwa kemudian setelah Hajjah Nursyamsiah Parinduri, atau ditulis dan disebut juga dengan Noer Sjam meninggal dunia, maka hak kepemilikan atas Objek Perkara A beralih kepada Turut Tergugat I (Ic.Cholil Nasution) dan Turut Tergugat II (Ic.Ahmad Irfan Nasution) sebagai Ahli waris yang sah (Ab intestaat) menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bij

ME DA N

-5-

versterf) dari Hajjah Nursyamsiah Parinduri, atau ditulis dan disebut juga dengan Noer Sjam, sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 10 Agustus 2011, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan; Bahwa begitu juga, setelah Hadji Mohamad Haroen meninggal dunia,

GI

maka hak kepemilikan atas Objek Perkara B beralih kepada Turut Tergugat III (Ic.Rosmania alias Rosma), sebagai Ahli waris yang sah (Ab intestaat) menurut

ING

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bij versterf) dari Hadji Mohamad Haroen, sesuai dengan Surat Pembahagian yang dibuat di atas kertas segel, tertanggal 15 Februari 1955, yang dilegalisasi oleh H.Soetan Pane

NT

Paroehoem, Notaris di Medan, dengan No. 3931, tertanggal 16 Februari 1955; Bahwa Surat Pembahagian yang dibuat di atas kertas segel, tertanggal 15 Februari 1955, yang dilegalisasi oleh H.Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan, dengan No. 3931, tertanggal 16 Februari 1955, telah hilang, dan hal

ILA

tersebut telah dilaporkan oleh Turut Tergugat III (Ic.Rosmania alias Rosma), kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Utara, Resort Kota Medan, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Tanda Penerimaan Kehilangan

NG AD

Laporan

Barang,

dengan

Nomor:

SKTLP/17993/VIII/2012/SPK/RESTA MEDAN, tertanggal 15 Agustus 2012; Bahwa Objek Perkara A adalah tidak terdapat Silang Sengketa dengan jiran tetangga ataupun dengan pihak lain dan tidak sedang diagunkan ke Bank, dimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan No.593.83/215/2012, tertanggal

PE

27 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV (Ic.Lurah Pasar Baru), Kecamatan Medan Kota, serta diketahui oleh Camat Medan Kota; Bahwa begitu juga dengan Objek Perkara B adalah tidak terdapat Silang

Sengketa dengan jiran tetangga ataupun dengan pihak lain dan tidak sedang diagunkan ke Bank, dimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan No.593.83/216/2012, tertanggal 27 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV (Ic.Lurah Pasar Baru), Kecamatan Medan Kota, serta diketahui oleh Camat Medan Kota; Bahwa oleh karena itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan pemilik yang sah dengan Iktikad Baik (Ter goeder throwe) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya kemudian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara sadar dan bersama-sama telah mengalihkan Objek Perkara A kepada Penggugat sesuai

dengan Akta Waarmerking Nomor: 463/W/VIII/2012,

ME DA N

-6-

tertanggal 28 Agustus 2012, dengan judul: “Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi”, kepada Penggugat, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Ic.Tjong, Dedi Iskandar, S.H.), Notaris di Kota Medan;

Bahwa begitu juga, oleh karena itu Turut Tergugat III adalah merupakan pemilik yang sah dengan Iktikad Baik (Ter goeder throwe) sesuai dengan

GI

ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh

ING

karenanya kemudian Turut Tergugat III secara sadar telah mengalihkan Objek Perkara B kepada Penggugat sesuai dengan Akta Legalisasi Nomor: 4319/L/VIII/2012, tertanggal 28 Agustus 2012, dengan judul: “Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi”, kepada Penggugat, yang dibuat di

NT

hadapan Turut Tergugat V (Ic.Tjong, Dedi Iskandar, S.H.), Notaris di Kota Medan;

Bahwa atas dasar Akta Waarmerking Nomor: 463/W/VIII/2012, tertanggal

ILA

28 Agustus 2012, dengan judul: “Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi”, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Kota Medan, Penggugat menerima penyerahan (Levering) atas Objek Perkara A dari Turut

NG AD

Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah memenuhi ketentuan prosedur hukum yang baik dan benar secara formil dan materil sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai Pembeli dengan Iktikad Baik (Ter goeder throwe), oleh karenanya Penggugat harus dilindungi kepentingan hukumnya dari gangguan

PE

pihak manapun;

Bahwa atas dasar Akta Legalisasi Nomor: 4319/L/VIII/2012, tertanggal 28

Agustus 2012, dengan judul: “Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi”, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat V, Notaris di Kota Medan, Penggugat menerima penyerahan (Levering) atas Objek Perkara B dari Turut Tergugat III, telah memenuhi ketentuan prosedur hukum yang baik dan benar secara formil dan materil sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai Pembeli dengan Iktikad Baik (Ter goeder throwe), oleh karenanya Penggugat harus dilindungi kepentingan hukumnya dari gangguan pihak manapun; Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian fakta sejarah tanah terperkara tersebut maka

sangat jelas dan terang secara hukum dimana

Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas Objek Perkara A, sesuai dengan Akta Waarmerking Nomor: 463/W/VIII/2012, tertanggal 28 Agustus

ME DA N

-7-

2012, dengan judul: “Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi”, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Kota Medan;

Bahwa begitu juga, dengan demikian berdasarkan uraian fakta sejarah tanah terperkara tersebut maka sangat jelas dan terang secara hukum dimana Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas Objek Perkara B, sesuai

GI

dengan Akta Legalisasi Nomor: 4319/L/VIII/2012, tertanggal 28 Agustus 2012, dengan judul: “Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi”, yang

ING

dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Kota Medan; Bahwa maksud dan tujuan dari Penggugat membeli dengan cara pelepasan hak dan penyerahan dengan ganti rugi atas Objek Perkara A serta

NT

Objek Perkara B dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III adalah untuk dijadikan sebagai Tempat usaha, yakni sebagai toko untuk penjualan suku cadang (spareparts) kendaraan roda 2;

ILA

Bahwa namunpun demikian, ternyata atas Objek Perkara A dan Objek Perkara B adalah sedang dikuasai dengan tidak berdasarkan alas hak yang tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan

NG AD

yang berlaku oleh Tergugat I (Ic.Nirwan Munir); Bahwa atas Objek Perkara A dan Objek Perkara B, Tergugat I menjadikannya sebagai tempat usaha dengan nama Toko ‘Bukti’; Bahwa sebagai warga Negara yang baik dan taat hukum, Penggugat telah mencoba melakukan peneguran baik secara lisan, namun Tergugat I dengan tidak didasari atas dasar Iktikad Baik (Ter goeder throwe) tidak pernah

PE

mengindahkannya untuk mengosongkan Objek Perkara A dan Objek Perkara B dalam keadaan sah dan berharga, dan kemudian pada akhirnya Penggugat menegur secara tertulis kepada Tergugat I untuk segera mengosongkan Objek Perkara A dan Objek Perkara B dalam keadaan sah dan berharga, sesuai dengan Surat Penggugat kepada Tergugat I, tertanggal 30 Agustus 2012, dengan perihal Permintaan pengosongan kios; Bahwa namunpun demikian, Tergugat I dengan sama sekali tidak didasari oleh Iktikad Baik (Ter goeder throwe) tidak bersedia untuk mengindahkannya untuk segera mengosongkan Objek Perkara A dan Objek Perkara B dalam keadaan sah dan berharga, dan tetap menguasai dengan tanpa didasari alas hak yang tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan tetap menguasai Objek Perkara A dan Objek Perkara B dengan cara melakukan Perbuatan melawan hukum (Ontrechtmatigedaad);

ME DA N

-8-

Bahwa kemudian, Tergugat I melalui Kuasanya,

menanggapi Surat

Penggugat tertanggal 30 Agustus 2012 tersebut, dengan Surat No.22/MSASS/IX/2012, tertanggal 5 September 2012, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat I berhak atas Objek Perkara A sesuai dengan Akta Woormeeking No.744/Woormeeking/2012, dengan judul ‘Penglepasan Hak dengan Ganti

GI

Rugi’, dari Tergugat II (Ic.Chairuddin) kepada Tergugat I, tertanggal 3 November 2010, yang dibuat di hadapan Tergugat IV (Ic. Herniati, S.H.), Notaris di

ING

Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa begitu juga, Tergugat I melalui Kuasanya, menanggapi Surat Penggugat tertanggal 30 November 2012 tersebut, dengan Surat No.22/MSASS/IX/2012, tertanggal 5 September 2012, yang pada pokoknya menerangkan

NT

Tergugat I berhak atas Objek Perkara B sesuai dengan Akta Legalisasi No.774/LEG.NOT/2010, dengan judul ‘Penglepasan Hak dengan Ganti Rugi’, dari Tergugat III (Ic.Drs.Djamaluddin Effendi) kepada Tergugat I, tertanggal 29

ILA

Desember 2010, yang dibuat di hadapan Tergugat IV (Ic.Herniati, S.H.), Notaris di Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa sebagaimana yang disebutkan di dalam Akta Woormeeking

NG AD

No.744/Woormeeking/2012, dengan judul ‘Penglepasan Hak dengan Ganti Rugi’, dari Tergugat II kepada Tergugat I, tertanggal 3 November 2010, yang dibuat di hadapan Tergugat IV, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, terbukti dengan jelas dan terang dimana tidak ada dasar kepemilikan yang sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dari Tergugat II dalam

PE

mengalihkan haknya atas Objek Perkara A kepada Tergugat I; Bahwa begitu juga sebagaimana yang disebutkan di dalam Akta

Legalisasi No.774/LEG.NOT/2010, dengan judul ‘Penglepasan Hak dengan Ganti Rugi’, dari Tergugat III kepada Tergugat I, tertanggal 29 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Tergugat IV, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, juga terbukti dengan jelas dan terang dimana tidak ada dasar kepemilikan yang sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dari Tergugat III dalam mengalihkan haknya atas Objek Perkara B kepada Tergugat I; Bahwa hal penerbitan Surat peralihan hak atas Objek Perkara A dan Objek Perkara B oleh Tergugat IV telah nyata-nyata sangat bertentangan dan sama sekali tidak mematuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 47 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Pasal 1874 KUHPerdata, yang mewajibkan Surat asli/originali yang menjadi dasar kewenangan pembuatan suatu akta harus dilekatkan pada minuta aktanya;

ME DA N

-9-

Bahwa Tergugat I adalah dapat dikategorikan sebagai Pembeli dengan tidak didasari Iktikad Baik (Ter goeder throwe), dengan sama sekali tidak didasari atas dasar kepemilikan yang sah dan benar, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, telah terbukti di dalam mengalihkan hak, telah melanggar ketentuan sebagaimana yang termaktub di

GI

dalam Pasal 1865 KUHPerdata, yang mewajibkan semua orang yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, harus membuktikan adanya hak atau

ING

peristiwa tersebut;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah dapat dikategorikan sebagai Penjual dengan tidak didasari Iktikad Baik (Ter goeder throwe), dengan sama sekali tidak didasari atas dasar kepemilikan yang sah dan benar, sesuai dengan

NT

ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, telah terbukti di dalam mengalihkan hak, telah melanggar ketentuan sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1865 KUHPerdata, yang mewajibkan semua orang

ILA

yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Bahwa begitu juga dengan Tergugat IV sebagai pemangku Jabatan

NG AD

Notaris, dengan tidak didasari Iktikad Baik (Ter goeder throwe), telah terbukti di dalam menerbitkan Akta, telah melanggar ketentuan sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1865 KUHPerdata, yang mewajibkan semua orang yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

PE

Bahwa hal pengalihan Objek Perkara A dan Objek Perkara B kepada Tergugat I dari Tergugat II dan Tergugat III, sama sekali tidak diperkuat oleh pengakuan tertulis dari pemerintahan setempat dimana pada prinsipnya pemerintahan setempat menyatakan secara administratif tidak terdapat silang sengketa atas Objek Perkara A dan Objek Perkara B; Bahwa oleh karena tidak ada titik temu yang benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sebelumnya Penggugat telah menggugat

Nirwan

Munir

(Ic.Tergugat

I),

Chairuddin

(Ic.Tergugat

II),

Drs.Djamaluddin Effendi (Ic.Tergugat III) dan Herniati, S.H. (Ic.Tergugat IV) di Pengadilan Negeri Medan, dengan mendaftarkan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri

Medan

dengan

Registrasi

Perkara

Nomor

633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12 November 2012; Bahwa atas dasar Gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memanggil Para Pihak secara sah sesuai ketentuan hukum yang

ME DA N

- 10 -

berlaku untuk dilakukan persidangan dalam rangka memeriksa sengketa kepemilikan atas Objek Perkara A dan Objek Perkara B;

Bahwa namunpun demikian selama proses jawab-jinawab antara Penggugat dengan Nirwan Munir (Ic.Tergugat I), sesuai dengan ketentuan hukum acara yang tepat dan benar, baik dalam Jawaban maupun di dalam

GI

Duplik, Tergugat I sama sekali tidak mampu untuk menyebutkan dengan jelas dasar kepemilikan yang sah atas Objek Perkara A dan Objek Perkara B;

ING

Bahwa Tergugat I hanya menyebutkan mempunyai Sertipikat Hak Milik atas Objek Perkara A dan Objek Perkara B yang telah diterbitkan oleh Tergugat V (Ic.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan

NT

Propinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan), tanpa mampu secara tegas dan jelas (Expressis verbis) menyebutkan Nomor Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang Tergugat I dalilkan;

ILA

Bahwa menjadi suatu hal yang sangat janggal bagi Penggugat, dimana selama pendekatan secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat I, maupun selama proses jawab-jinawab di dalam pemeriksaan perkara dengan

NG AD

Registrasi Perkara Nomor 633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12 November 2012, baik di dalam Jawaban dan Duplik Tergugat I, Tergugat I sama sekali tidak pernah mampu untuk menyebutkan Nomor Sertipikat Hak Milik yang didalilkan Tergugat I miliki atas Objek Perkara A dan Objek Perkara B, dan Penggugatpun meyakini Tergugat I pada hakikatnya tidak memiliki Sertipikat Hak Milik yang dimaksud dikarenakan Tergugat V menurut asumsi Penggugat

PE

tidak akan mungkin gegabah untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang tanpa disertai alas hak yang sah yang dimiliki Tergugat I, dan oleh karena itulah Penggugat tidak ikut serta menggugat Tergugat V dalam perkara dengan Registrasi Perkara Nomor 633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12 November 2012, karena menurut asumsi Penggugat, Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum (Rechtsbetrekking) dengan pemeriksaan perkara dengan Registrasi Perkara Nomor 633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12 November 2012; Bahwa namunpun demikian, ternyata pada waktu pembuktian di dalam persidangan

dalam

memeriksa

perkara

Registrasi

Perkara

Nomor

633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12 November 2012, Tergugat I telah menunjukkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1218/Kelurahan Pasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor: 00147/Pasar Baru/2013, tertanggal 09/01/2013, dengan luas 19 m², terdaftar Atas nama Nirwan Munir,

ME DA N

- 11 -

terletak di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Tergugat V;

Bahwa dengan demikian, jelas dan teranglah diketahui dimana Tergugat V menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1218/Kelurahan Pasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor: 00147/Pasar Baru/2013,

GI

tertanggal 09/01/2013, dengan luas 19 m², terdaftar Atas nama Nirwan Munir, terletak di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan, Propinsi Utara,

adalah

setelah

Penggugat

ING

Sumatera

mengajukan

Gugatan

ke

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dengan Registrasi Perkara Nomor 633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12 November 2012;

Kuasanya

telah

NT

Bahwa untuk menyikapi hal sedemikian rupa, Penggugat melalui menyurati

Tergugat

V,

dengan

Surat

No.85/KH-

FRS/Permo./V/2013, tertanggal 6 Mei 2013, yang pada pokoknya meminta penjelasan

secara

resmi

akan

terbitnya

Sertipikat

Hak

Milik

Nomor:

ILA

1218/Kelurahan Pasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor: 00147/Pasar Baru/2013, tertanggal 09/01/2013, dengan luas 19 m², terdaftar Atas nama Nirwan Munir, terletak di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan

NG AD

Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Tergugat V, namun sampai pada saat Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Negeri Medan, Penggugat sama sekali tidak pernah mendapat jawaban dari Tergugat V;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan No.593.83/215/2012, tertanggal

PE

27 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, serta diketahui oleh Camat Medan Kota, menerangkan Kios A tidak terdapat silang sengketa dengan jiran tetangga, ataupun dengan pihak lain dan tidak sedang diagunkan ke bank dan Surat Keterangan No.593.83/216/2012, tertanggal 27 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, serta diketahui oleh Camat Medan Kota, Kota Medan, menerangkan Kios B tidak terdapat silang sengketa dengan jiran tetangga, ataupun dengan pihak lain dan tidak sedang diagunkan ke bank, maka dengan demikian telah terbukti Tergugat I tidak mempunyai dasar kepemilikan yang sah untuk Objek Perkara A dan Objek Perkara B; Bahwa dengan demikian Tergugat V telah melakukan penyimpangan dengan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: “Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut

ME DA N

- 12 -

berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia

Ajudikasi dalam

pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.”

GI

Dimana Tergugat I pada hakikatnya adalah tidak mempunyai alas hak yang sah

Perkara A dan Objek Perkara B;

ING

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas Objek

Bahwa adalah suatu fakta yang telah sangat bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

NT

Tanah yang menyebutkan:

“Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.”

Dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang

ILA

Pendaftaran Tanah yang menyebutkan:

“Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

NG AD

a. Pembuatan peta dasar pendaftaran b. Penetapan batas bidang-bidang tanah c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran

d. Pembuatan daftar tanah e. Pembuatan surat ukur.”

PE

Dimana seharusnya Tergugat V sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Milik haruslah

melakukan

pengumpulan

dan

pengolahan

data

fisik

berupa

pengukuran dan pemetaan, dimana salah satu isyarat yang ditentukan oleh hukum adalah dilakukan penetapan batas bidang-bidang tanah; Bahwa dengan demikian Tergugat V telah melakukan penyimpangan dengan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: “Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidangbidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batasbatasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.” Dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

ME DA N

- 13 -

“Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.”;

Bahwa Objek Perkara A dan Objek Perkara B adalah secara bersamasama adalah berbatas dengan tembok tanah milik Penggugat, dimana

GI

berdasarkan Grant Sultan dengan Nomor D-564, Objek Perkara A dan Objek Perkara B berikut dengan tanah milik Penggugat sebagaimana yang dimaksud

ING

adalah merupakan satu kesatuan;

Bahwa jika seandainya benar (Quad noon) Tergugat V telah melakukan pengukuran untuk menetapkan batas-batas bidang tanah untuk Objek Perkara A dan Objek Perkara B, maka Tergugat telah sangat tidak menerapkan Azas-

NT

Azas Umum Pemerintahan yang Baik dan benar dengan bertindak sewenangwenang dengan sama sekali tidak melibatkan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang berbatas langsung dengan Objek Perkara A dan Objek

ILA

Perkara B;

Bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara dengan Registrasi Perkara Nomor 633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12 November

NG AD

2012, jarak rentang waktu antara Surat Ukur yaitu tertanggal 9 Januari 2013, dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang yang diterbitkan oleh Tergugat V, tertanggal 11 Januari 2012, adalah hanya membutuhkan waktu 2 (dua) hari saja, suatu fakta yang sangat tidak lazim dan patut diduga sarat dengan penyalahgunaan wewenang oleh Tergugat V; Bahwa

terhadap

perkara

dengan

Registrasi

Perkara

Nomor

PE

633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12 November 2012, telah memperoleh Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

dengan

Putusan

Nomor

633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 19 Agustus 2013, Putusan mana yang dibacakan di dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, dengan Amar Putusan:

Menyatakan

Gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

ontvankelijke verklaard/NO), dengan pertimbangan hukumnya dikarenakan Tergugat V (Ic.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Propinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) tidak ditarik sebagai Tergugat, sehingga mengandung cacat kurang pihak (Plurum litis consortium); Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 19 Agustus 2013, adalah Putusan yang dapat diterima dan dipahami Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh sebab itu, Penggugat tidak ada mengajukan upaya hukum Banding, dan pada saat Gugatan ini didaftarkan Putusan Nomor

ME DA N

- 14 -

633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 19 Agustus 2013, telah berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde);

Bahwa namunpun demikian, terhadap jenis Putusan yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard/NO) adalah tidak ada pihak yang kalah, para pihak berada dalam posisi seri, karena

GI

mengenai pokok perkara belum disinggung di dalam Putusan, dan secara yuridis Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang kalah, karena

ING

Penggugat dapat mengajukan perkara itu untuk kali kedua, dan hal sedemikian rupa adalah sesuai dengan yang tertera di Buku M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, tahun 2005, halaman 817, dan oleh karena itulah Penggugat mengajukan kembali perkara ini untuk diperiksa

NT

dan diputus oleh Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa dengan demikian, sangat jelas dan teranglah atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam

ILA

pengalihan ataupun pembuatan Surat-surat yang berkenaan dengan Objek Perkara A dan Objek Perkara B yang pada hakikatnya adalah milik Penggugat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang tepat dan benar, berdasarkan

NG AD

Akta Woormeeking No.744/Woormeeking/2012, dengan judul ‘Penglepasan Hak dengan Ganti Rugi’, tertanggal 3 November 2010 dan Akta Legalisasi No.774/LEG.NOT/2010, dengan judul ‘Penglepasan Hak dengan Ganti Rugi’, tertanggal 29 Desember 2010, adalah merupakan Perbuatan melawan hukum (Ontrechmatigedaad) yang telah menimbulkan kerugian materil maupun kerugian immateril bagi Penggugat;-

PE

Bahwa Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril atas Perbuatan melawan hukum (Ontrechmatigedaad) dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V; Bahwa adapun perincian kerugian materil yang diderita oleh Penggugat

akibat tidak dapat memanfaatkan Objek Perkara A dan Objek Perkara B sebagai tempat usaha yakni toko penjualan suku cadang (spareparts) kendaraan roda 2 yang semestinya memperoleh keuntungan yang rata-rata tiap bulannya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) x 13 bulan (sejak bulan Agustus s/d Gugatan ini didaftarkan) = Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta Rupiah); Bahwa Penggugat adalah sebagai Distributor dari suku cadang (spareparts) kendaraan roda 2 yang cukup dikenal di kalangan agen-agen penjual suku cadang (spareparts) kendaraan roda 2 di Kota Medan dan sekitarnya, sehingga Penggugat telah tercemar nama baiknya di kalangan para pelaku bisnis, tetangga, pejabat Negara, dan sanak saudara karena dianggap

ME DA N

- 15 -

tidak mampu mempertahankan hak-haknya yang sah secara hukum, maka Penggugat

telah

dirugikan

atas

Perbuatan

melawan

hukum

(Ontrechmatigedaad) dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat

V

yakni

kerugian

immateril

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

yang

diperhitungkan

sebesar

GI

Bahwa untuk mencegah agar Gugatan ini tidak hampa nantinya, maka kami memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

ING

mengadili perkara ini untuk berkenan meletakkan Sita jaminan (Conservatoir beslag) atas Objek Perkara A dan Objek Perkara B serta harta-harta milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lainnya yang akan kami ajukan permohonannya secara sendiri-sendiri;

NT

Bahwa untuk menghindari kelalaian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam mematuhi Putusan Pengadilan, maka sangat pantas terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat

ILA

V untuk dihukum membayar Uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,(satu juta Rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan dan kelalaian dalam mematuhi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (In kracht van

NG AD

gewijsde);

Bahwa oleh karena perkara ini dapat dibuktikan dengan Alat bukti sah yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (Volledig, bindende en beslissende bewijskracht) menurut hukum, maka adalah sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan menyatakan Putusan atas perkara a quo dapat dijalankan serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi

PE

(Uitvoorbaar bij voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan di atas,

maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di dalam Persidangan Pengadilan Negeri Medan pada hari yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya agar dapat memberikan Putusan dalam perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut: PRIMAIR: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang dilaksanakan adalah sah dan berharga; 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan

Tergugat

V

(Ontrectmatigedaad);

adalah

sebagai

Perbuatan

melawan

hukum

ME DA N

- 16 -

4. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas: a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas ±8,55 m² (delapan koma lima puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Bogor No.1A, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Tembok milik Penggugat,

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bogor,

-

Sebelah Timur berbatas dengan Gang Kebakaran,

-

Sebelah Barat berbatas dengan Tembok milik Rosmania Parinduri, berdasarkan

Akta

ING

GI

-

Waarmerking

Nomor:

463/W/VIII/2012,

tertanggal 28 Agustus 2012, dengan judul: “Pelepasan Hak dan

NT

Penyerahan dengan Ganti Rugi”, kepada Penggugat, yang dibuat di hadapan Tjong, Dedi Iskandar, S.H., Notaris di Kota Medan, Berikut dengan,

ILA

b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas ±8,55 m² (delapan koma lima puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Bogor No.1B, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan

NG AD

Medan Kota, dengan batas-batas: -

Sebelah Utara berbatas dengan Tembok milik Penggugat,

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bogor,

-

Sebelah Timur berbatas dengan Tembok milik Ahmad Irfan

Nasution, -

Sebelah Barat berbatas dengan Tembok milik Rohani Parinduri,

PE

berdasarkan Akta Legalisasi Nomor: 4319/L/VIII/2012, tertanggal 28 Agustus 2012, dengan judul: “Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi”, kepada Penggugat, yang dibuat di hadapan Tjong, Dedi Iskandar, S.H., Notaris di Kota Medan;

5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum (Null and void) Akta Woormeeking No.744/Woormeeking/2012, dengan judul ‘Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi’, dari Chairuddin kepada Nirwan Munir, tertanggal 3 November 2010, yang dibuat di hadapan Herniati, S.H., Notaris di Kabupaten

Deli

Serdang,

berikut

dengan

Akta

Legalisasi

No.774/LEG.NOT/2010, dengan judul ‘Penglepasan Hak dengan Ganti Rugi’, dari Drs.Djamaluddin Effendi kepada Nirwan Munir, tertanggal 29 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Herniati, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang, sepanjang terhadap tanah perkara berikut bangunan di atasnya yang menjadi milik Penggugat;

6. Menyatakan

batal

atau

tidak

sah

ME DA N

- 17 -

Sertipikat

Hak

Milik

Nomor:

1218/Kelurahan Pasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor: 00147/Pasar Baru/2013, tertanggal 09/01/2013, dengan luas 19 m², terdaftar Atas nama Nirwan Munir, terletak di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara,

GI

yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Propinsi Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kota Medan;

ING

7. Memeritahkan kepada Tergugat V untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 1218/Kelurahan Pasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor: 00147/Pasar Baru/2013, tertanggal 09/01/2013, dengan luas 19 m², terdaftar Atas nama Nirwan Munir, terletak di

Sumatera Utara;

NT

Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan, Propinsi

8. Menyatakan Tergugat I adalah sebagai Pembeli dengan Iktikad Buruk

throwe);

ILA

yang sama sekali tidak didasari atas dasar Iktikad Baik (Ter goeder

9. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai Penjual dengan

NG AD

Iktikad Buruk yang sama sekali tidak didasari atas dasar Iktikad Baik (Ter goeder throwe);

10. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai tanah terperkara berikut bangunan di atasnya untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan sah dan berharga; 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan

PE

Tergugat V secara tanggung renteng membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta Rupiah);

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah); 13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya apabila tidak mematuhi Putusan dalam perkara ini; 14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergguat IV dan Turut Tergugat V supaya mematuhi Putusan di dalam perkara ini;

ME DA N

- 18 -

15. Menyatakan Putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun diajukan Perlawanan, Banding maupun Kasasi (Uitvoorbaar bij voorraad);

16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng

GI

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. SUBSIDAIR:

ING

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa

NT

Tergugat I, II dan III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sejarah Perolehan Tergugat atas Objek Perkara :

ILA

1. Bahwa Tergugat I, II dan III menyangkal seluruh dalil dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas ; 2. Bahwa Tergugat I (Alm. Nirwan Munir) benar memiliki sebidang tanah

NG AD

seluas 19 M2 (sembilan belas meter persegi) berikut 2 (dua) unit kios yang ada diatasnya, yang terletak di Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, setempat di kenal Jalan Bogor No 1-A dan 1-B Medan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1218/ Kel. Pasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013 dengan Surat Ukur Nomor : 00147/Pasar Baru/2013, tanggal 09

PE

Januari 2013 ;

3. Bahwa oleh karena Tergugat I Nirwan Munir telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2014, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 213/U/Mdn/2014, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan bertanggal 14 Februari 2014, maka secara hukum hak Alm. Nirwan Munir tersebut beralih kepada para ahli warisnya yang salah satunya bernama Amelia Munir berdasarkan Surat

Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Februari 2014,

yang telah tercatat di Kantor Kelurahan Kota Matsum III Nomor : 02/AW/KM-III/2-2014, bertanggal 20 Februari 2014 dan dicatatkan pada Kantor Camat Medan Kota dibawah nomor : 470/34 bertanggal 21 Februari 2014, memberikan kuasa kepada Ilwa Pulita, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Februari 2014 guna menggantikan kedudukan Tergugat I ; 4. Bahwa tanah tersebut diperoleh Alm. Nirwan Munir dengan cara :

4.1.

ME DA N

- 19 -

Untuk tanah dan kios Jalan Bogor No 1-A diperoleh Alm. Nirwan Munir dengan cara mengganti rugi dari Chairuddin (Tergugat II) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi bertanggal 03 Nopember 2010 yang dilegalisasi oleh Herniati, SH, Notaris

744/Woormeking/2010 ; 4.2.

GI

Deli Serdang pada tanggal 03 Nopember 2010, dibawah nomor :

Untuk tanah dan kios Jalan Bogor No 1-B diperoleh Alm. Nirwan

ING

Munir dengan cara mengganti rugi dari Drs. Djamaluddin Effendi (Tergugat III) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi bertanggal 29 Desember 2010 yang di Legalisasi oleh Herniati, SH, Notaris di Deli Serdang, pada tanggal 29 Desember

NT

2010, dibawah nomor :774/LEG.NOT/2010 ; 5. Bahwa adapun Chairuddin (Tergugat II) dan Drs. Djamaluddin Effendi (Tergugat III) memperoleh kedua persil tanah dan kios yang ada

ILA

diatasnya tersebut adalah berdasarkan Surat Hibah dari orang tuanya yang bernama H. Ismail Effendi bertanggal 19 Maret 1987, sedangkan H. Effendi Ismail mendapatkan kedua kios berikut dengan tanahnya yang

NG AD

terletak di Jalan Bogor No. 1-A dan 1-B tersebut adalah dengan cara membeli atau mengganti rugi dari : 5.1.

Untuk kios dan tanah di Jalan Bogor No. 1-A dibeli H. Ismail Effendi dari Noer Syamsiah alias Noer Syam pada tahun 1967

5.2.

Untuk kios dan tanah di Jalan Bogor No. 1-B dibeli H. Ismail Effendi dari Rosmania alias Rosma jauh hari sebelum dibelinya

PE

kios 1-A disekitar tahun 1959 ;

6. Bahwa surat jual beli untuk kios 1-A dan 1-B sudah tidak ditemukan lagi, akan tetapi sejak kios tersebut dibeli oleh H. Effendi Ismail (ayah kandung Tergguat II dan Tergugat III) kedua kios tersebut lansung ditempati atau dikuasai dan diusahai oleh H. Ismail Effendi

dengan

membuka usaha Jual Beli Peci atau Kopiah dengan nama Toko Bulan Bintang, penguasaan mana dilakukan secara terus menerus tanpa pernah terputus dimana sebelum H. Effendi Ismail meninggal dunia, penguasaan mana kemudian dilanjutkan oleh anaknya H. Effendi Ismail yang bernama Sjamsuddin dan selanjutnya pada tahun 1998, untuk kios 1-B disewakan Tergugat III kepada Tergugat I, sedangkan untuk kios 1-A disewakan Tergugat II kepada Tergugat I sejak tahun 1999 ; 7. Bahwa sebelum Tergugat I menyewa kios Jalan Bogor No. 1-B dari Tergugat III dan menyewa kios Jalan Bogor No. 1-A dari Tergugat II, Tergugat I telah menjalankan usaha jual beli peci / kopiah dengan nama

ME DA N

- 20 -

Toko Bukti di Jalan Bogor No. 1-D yang telah dirintis oleh orang tua Tergugat I bernama Munir sejak tahun 1957 dengan cara menyewa dari Hj. Fatimah Zahro (istri / ahli waris dari H. M. Harun Parinduri) ; 8. Bahwa selama H. Effendi Ismail (ayah kandung tergugat II dan III) menguasai kios 1-A dan 1-B atau sejak tahun 1959 untuk kios 1-B dan

GI

tahun 1967 untuk kios 1-A tidak pernah ada pihak yang keberatan atau tidak pernah di ganggu gugat oleh pihak manapun termasuk dari para

ING

ahli waris H. Muhammad Harus Parinduri, demikian juga seterusnya sejak kios 1-A dan 1-B tersebut disewa oleh Tergugat I dari Tergugat II dan Tergugat III, tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat termasuk dari pihak ahli waris H.Muhammad Harun

NT

Parinduri ;

9. Bahwa kemudian pada akhir tahun 2012, Tergugat I, II dan III mendapat panggilan untuk sidang dari Pengadilan Negeri Medan dalam perkara

ILA

Nomor : 633/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang mempermasalahkan kios Jalan Bogor No. 1-A dan 1-B yang telah dikuasai dan diusahai dengan baik oleh orang tua Tergugat II dan III kemudian penguasaannya dilanjutkan

NG AD

oleh H. Syamsuddin dan seterusnya dialihkan kepada Tergugat I, penguasaan mana berlangsung lebih kurang sekitar (2012 – 1967 = 45) 45

(empat puluh lima) Tahun atau lebih dari 30 (tiga puluh) Tahun,

dimana Penggugatnya adalah Ida Taher ; Bahwa berdasarkan sejarah perolehan Tergugat atas tanah tersebut diatas, dapat Tergugat I, II dan III tanggapi surat gugatan Penggugat sebagai berikut :

PE

Dalam Konpensi :

Tentang Eksepsi : 1. Gugatan Daluarsa : -

Bahwa dalam surat gugatan penggugat secara tegas menyatakan objek gugatan dalam perkara a quo adalah 2 (dua) unit kios berikut dengan tanahnya yang terletak di Jalan Bogor No. 1-A dan 1-B Medan

yang

menurut

Penggugat

adalah

sebagai

kepunyaan

Penggugat ; -

Bahwa kedua unit kios yang didalilkan penggugat sebagai kepunyaan penggugat telah dikuasai dan diusahai oleh H. Ismail Effendi (ayah kandung Tergugat II dan Tergugat III) sejak dibeli yaitu sejak tahun 1959 untuk kios

No 1-B dan sejak tahun 1967 untuk kios No.1-A,

dengan menjadikannya tempat berniaga yaitu membuka Toko Bulan Bintang, penguasaan mana dilajutkan oleh ahli waris H. Ismail Effendi yang bernama Sjamsuddin dan sejak tahun 1997 kios No. 1-B

ME DA N

- 21 -

disewakan Tergugat III kepada Tergugat I sedangkan kios 1-A disewakan Terggugat II kepada Tergugat

I sejak tahun 1998 dan

selanjutnya pada tahun 2010 kios 1-A dibeli Tergugat I dari Tergugat II sedangkan kios 1-B dibeli Tergugat I dari Tergugat III ; -

Bahwa sejak kedua kios itu dikuasai dan diusahai oleh H. Effendi

GI

Ismail (ayah kandung tergugat II dan III) yang kemudian dilanjutkan oleh ahli waris H. Effendi Ismail yaitu Sjamsuddin dan kemudian oleh

ING

Tergugat II dan III dan seterusnya dilanjutkan oleh Tergugat I tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atau mengganggung gugat termasuk dari ahli waris H. Muhammad Harun Parinduri hingga diajukannya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan pada

NT

tanggal 12 Nopember 2012, dibawah Nomor : 633/Pdt.G/2012/PNMdn, perkara mana telah di putus oleh dengan putusan N.O. (niet onvankelijk verklaard) dan kemudian dilanjutkan Penggugat dengan

ILA

mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negera Medan dibawah Nomor : 59/G/2013/PTUN-Mdn, perkara mana kini dalam proses pemeriksaan kasasi ; Bahwa dari uraian diatas diketahui pokok persoalan dalam perkara a

NG AD

-

quo, yaitu kios berikut dengan tanahnya yang telah dikuasai dan diusahai Tergugat I, II dan III selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun ; -

Bahwa menurut ketentuan Pasal

1967 KUH Perdata, dinyatakan

sebagai berikut :

“segala tuntutan hukum, baik bersifat perbendaan maupun bersifat

PE

perorangan, hapus karena daluarsa, dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun sedangkan

siapa yang menunjukan akan adanya

daluarsa itu tidak usah mempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tidak dapat dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk ”

-

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata tersebut, patut kiranya untuk menyatakan gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara a quo telah lewat waktu atau daluarsa, sebagai dasar untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya yang telah menjadi Jurisprudensi tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 19 April 1972, Nomor : 26 K/Sip/1972 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 8 Maret 2007, Nomor : 1831 K/Pdt/2000, yang memberi kaidah hukum :

ME DA N

- 22 -

“gugatan penggugat tidak dapat diterima karena diajukan telah lewat waktu” -

Bahwa berdasarkan alasan alasan diatas patut dan berdasar kiranya bagi Terggugat I, II dan III untuk memohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan

GI

mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat diajukan lewat waktu (daluarsa) karenanya gugatan penggugat dinyatakan

ING

tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; 2. Tentang Legal Standing Penggugat : -

Bahwa menurut surat gugatan Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pemilik atas 2 (dua) unit kios berikut dengan tanahnya menjadi satu

NT

kesatuan yang terletak di Jalan Bogor No. 1-A dan 1-B Medan yang diperoleh Penguggat dengan cara :  Untuk

kios

1-A

diperoleh

Penggugat

berdasarkan

Akta

ILA

Waarmeking Nomor : 364/W/VIII/2012, tertanggal 28 Agustus 2012 dengan judul “Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan ganti Rugi” dari Cholil Nasution (Turut Tergugat I) dan Ahmad Irfan

NG AD

Nasution (Turut Tergugat II)  Untuk kios 1-B diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Legalisasi Nomor : 4319/L/VIII/2012. Tanggal 28 Agustus 2012, dengan judul “Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan ganti Rugi” dari Rosmania alias Rosma (Turut Tergugat III)

-

Bahwa pada halaman 4 alinea 2 dan 3 Posita Gugatan Penggugat

PE

mendalilkan telah dilakukannya penyerahan (levering) atas objek perkara dari Turut Tergugat I dan II serta Turut Tergugat III kepada Penggugat, dalil penggugat yang demikian sangat bertentangan dangan logika adanya gugatan ini, dimana jika benar objek tersebut telah diserahkan kepada penggugat, maka tidak mungkin ada perkara ini, karena pada hakekatnya gugatan ini ditujukan penggugat untuk memperoleh objek perkara, bahkan jika diperhatikan posita gugatan penggugat pada alinea 7, halaman 4, secara tegas Penggugat mengakui objek perkara dikuasai oleh Tergugat I, artinya tidak pernah ada penyerahan atau levering dari Turut Tergugat I dan II serta dari Tergugat III kepada Penggugat atas objek perkara a quo ; -

Bahwa perihal levering atau penyerahan benda dalam pandangan hukum terkait dengan peralihan hak atas benda itu sebagaimana diatur dalam Pasal 612, 613, 616 dan 620 KUH Perdata, dimana inti dari pasal pasal penyerahan (levering) tersebut adalah hak atas

ME DA N

- 23 -

benda yang diserahkan beralih dari pemilik semula kepada pemilik baru setelah dilakukannya penyerahan, hal ini sepenuhnya disadari Penggugat sebagaimana didalilkan penggugat pada alinea 4 halaman 4 posita gugatan penggugat ; -

Bahwa, Quod non ada hak Turut Tergugat I, II dan III atas objek

objek perkara

GI

perkara a quo, akan tetapi tidak benar adanya penyerahan (levering) a quo dari Turut Tergugat I, II dan III kepada

ING

Penggugat, karenanya tidak ada peralihan hak dari Turut Tergugat I, II dan III kepada Penggugat ; -

Bahwa karena tidak ada peralihan hak kepada penggugat maka secara hukum penggugat tidak mempunyai hak atas objek terperkara,

NT

maka oleh karena itu tidak ada pula kewenangan atau hak penggugat untuk mengajukan gugatan a quo ; -

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas patut dan berdasar

ILA

kiranya untuk menyatakan Penggugat tidak mempunyai kewenangan (Legal Standing) atau hak untuk mengajukan gugatan a quo sebagai dasar untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet

NG AD

onvankelijk verklaard) ; Tentang Pokok Perkara : -

Bahwa Tergugat I, II dan III menyangkal seluruh dalil dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;

-

Bahwa mohon kiranya segala dalil dalil eksepsi diatas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini secara

PE

mutatis mutandis ; -

Bahwa tidak berdasar dalil dalil Penggugat yang mengaku sebagai pemilik atas dua unit kios berikut tanahnya yang terletak di Jalan Bogor No. 1-A dan 1-B, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, karena kedua unit kios dan bidang tanah tersebut adalah milik Tergugat I (Alm Nirwan Munir) yang diperoleh :  Untuk tanah dan kios Jalan Bogor No 1-A diperoleh Alm. Nirwan Munir (Tergugat I) dengan cara mengganti rugi dari Chairuddin (Tergugat II) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi bertanggal 03 Nopember 2010 yang dilegalisasi oleh Herniati, SH, Notaris Deli Serdang pada tanggal 03 Nopember 2010, dibawah nomor : 744/Woormeking/2010 ;  Untuk tanah dan kios Jalan Bogor No 1-B diperoleh Tergugat I (Alm. Nirwan Munir) dengan cara mengganti rugi dari Drs.

ME DA N

- 24 -

Djamaluddin Effendi (Tergugat III) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi bertanggal 29 Desember 2010 yang di Legalisasi oleh Herniati, SH, Notaris di Deli Serdang, pada tanggal 29 Desember 2010, dibawah nomor :774/LEG.NOT/2010 ; -

Bahwa adapun Chairuddin

(Tergugat II)

dan Drs. Djamaluddin

GI

Effendi (Tergugat III) memperoleh kedua persil tanah dan kios yang ada diatasnya tersebut adalah berdasarkan Surat Hibah dari orang

ING

tuanya yang bernama H. Ismail Effendi bertanggal 19 Maret 1987, sedangkan H. Ismail Effendi mendapatkan kedua kios berikut dengan tanahnya yang terletak di Jalan Bogor No. 1-A dan 1-B tersebut adalah dengan cara membeli atau mengganti rugi dari :

NT

 Untuk kios dan tanah di Jalan Bogor No. 1-A dibeli H. Ismail Effendi dari Noer Syamsiah alias Noer Syam pada tahun 1967  Untuk kios dan tanah di Jalan Bogor No. 1-B dibeli H. Ismail

ILA

Effendi dari Rosmania alias Rosma jauh hari sebelum dibelinya kios 1-A disekitar tahun 1959 ; -

Bahwa surat jual beli untuk kios 1-A dan 1-B sudah tidak ditemukan

NG AD

lagi, dimana sejak kedua kios tersebut dibeli oleh H. Ismail Effendi (ayah kandung Tergguat II dan Tergugat III) kedua kios tersebut langsung ditempati atau dikuasai dan diusahai oleh H. Ismail Effendi dengan membuka usaha Jual Beli Peci atau Kopiah dengan nama Toko Bulan Bintang, penguasaan mana dilakukan secara terus menerus tanpa pernah terputus, penguasaan mana

kemudian

PE

dilanjutkan oleh anak H. Ismail Effendi yang bernama Sjamsuddin dan selanjutnya pada tahun 1998,

untuk kios 1-B di sewakan

Tergugat III kepada Tergugat I, sedangkan untuk kios 1-A disewakan Tergugat II kepada Tergugat

I sejak tahun 1999, untuk dijadikan

Tergugat I sebagai tempat usaha jual beli peci atau kopiah dengan nama Toko Bukti ; -

Bahwa sebelum Tergugat I menyewa kios Jalan Bogor No. 1-B dari Tergugat III dan menyewa kios Jalan Bogor No. 1-A dari Tergugat II, Tergugat I telah menjalan usaha jual beli peci / kopiah dengan nama Toko Bukti di Jalan Bogor No. 1-D yang telah dirintis oleh orang tua Tergugat I bernama Munir sejak tahun 1957 dengan cara menyewa dari Hj. Fathimah Zahro (istri / ahli waris dari H. M. Harun Parinduri)

-

Bahwa selama penguasaan H. Effendi Ismail (ayah kandung Tergugat II dan III) terhadap kios 1-A dan 1-B atau sejak tahun 1959 untuk kios 1-B dan tahun 1967 untuk kios 1-A sampai dengan dilanjutkan oleh

ME DA N

- 25 -

Sjamsuddin tidak pernah ada pihak yang keberatan atau tidak pernah di ganggu gugat oleh pihak manapun termasuk dari para ahli waris H. Muhammad Harun Parinduri, demikian juga seterusnya sejak kios 1-A dan 1-B tersebut disewa oleh Tergugat I dari Tergugat II dan Tergugat III, tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu

-

GI

gugat termasuk dari pihak ahli waris H. Muhammad Harun Parinduri ; Bahwa kemudian pada akhir tahun 2012, Tergugat I, II dan III

dalam

ING

mendapat panggilan untuk sidang oleh Pengadilan Negeri Medan perkara

Nomor

:

633/Pdt.G/2012/PN-Mdn,

yang

mempermasalahkan kios berikut dengan tanahnya di Jalan Bogor No. 1-A dan 1-B yang telah dikuasai dan diusahai dengan baik tanpa

NT

gangguan oleh orang tua Tergugat II dan III kemudian penguasaan diteruskan oleh Sjamsuddin serta kemudian dialihkan kepada Tergugat I, penguasaan mana berlangsung lebih kurang sekitar (2012

ILA

– 1967 = 45) 45 (empat puluh lima) Tahun atau lebih dari 30 (tiga puluh) Tahun, oleh Penggugat bernama Ida Taher ; -

Bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III telah menguasai dan

NG AD

mengusahai secara terus menerus dan berkelanjutan akan tanah dan kios terperkara telah melebihi 30 (tiga puluh) tahun maka berlakulah ketentuan hukum tentang daluarsa sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku Keempat, Bab Ketujuh yang dimulai dari Pasal 1946 ; -

Bahwa Pasal 1946 KUH Perdata dinyatakan : “daluarsa adalah suatu alat memperoleh sesuatu atau dibebaskan

PE

dari sesuatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu atau atas syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang”

-

Bahwa Pasal 1955 KUH Perdata menyatakan : “untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seseorang menguasainya terus menerus dan tak terputus putus, tak terganggu, dimuka umum secara tegas, sebagai pemilik”

-

Bahwa ketentuan Pasal 1961 KUHPerdata dinyatakan : “mereka,

kepada

siapa

orang

orang

penyewa,

orang

orang

penyimpan dan lain lain orang yang menguasai suatu benda berdasarkan suatu perjanjian dengan pemiliknya, telah menyerahkan bendanya dengan suatu alas hak dapat menyerahkan hak milik, dapat memperoleh benda tersebut dengan jalan daluarsa” -

Bahwa ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata dinyatakan : “siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu kebendaan tidak bergerak, suatu bunga atau

ME DA N

- 26 -

suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun ”

“siapa yang dengan itikat baik menguasainya selamat tiga puluh

mempertunjukan alas haknya” -

GI

tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk

Bahwa dari ketentuan Pasal 1963 jo Pasal 1961, jo Pasal 1955, jo

ING

Pasal 1946 KUH Perdata, maka dalam pandangan hukum, Tergugat I (Alm. Nirwan Munir) adalah pemilik yang sah ada 2 (dua) unit kios berikut dengan tanahnya yang terletak di Jalan Bogor No. 1-A dan 1B, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota,

NT

Kota Medan, karenanya tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mendalilkan tanah tersebut sebagai kepunyaan Penggugat, dan tidak ada alasan hukum untuk menyatakan penguasaan Tergugat I

-

Bahwa

ILA

atas objek perkara sebagai perbuatan melawan hukum ; selain

dari

pada

ketentuan

hukum tentang

daluarsa

sebagaimana yang uraikan diatas, dalam praktek peradilan di

NG AD

Indonesia khususnya untuk sengketa pertanahan yang bersumber dari hukum adat sebagai dasar diterbitkannya peraturan perundangan agraria, dikenal asas rechtverweking (pelepasan hak) sebagaimana dapat kami temukan dalam : 1. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 4 Februari 1970, Nomor : 499 K/Sip/1970, yang memberikan kaedah hukum :

PE

“apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan / batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 (delapan belas) tahun, maka itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”

2. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Desember 1975, Nomor : 295 K/Sip/1973, yang memberikan kaedah hukum : “mereka telah membiarkan berlalu sampai tidak kurang 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada, sehingga Tergugat dapat dianggap telah mempunyai hak milik” 3. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Desember 1975, Nomor : 200 K/Sip/1974, yang memberi kaedah hukum : “dengan berdiam diri selama 30 (tiga puluh) tahun lebih, Penggugat asal dapat dianggap telah melepaskan haknya (rechtverwerking)”

ME DA N

- 27 -

4. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 September 1958, Nomor : 329 K/Sip/1957, yang memberi kaedah hukum : “orang yang membiarkan saja tanah haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtverwerking)”

Bahwa berdasarkan alasan alasan diatas maka dapat dikatakan

GI

-

secara hukum Tergugat I adalah pemilik kios berikut dengan tanahnya

-

ING

yang terletak di Jalan Bogor No. 1-A dan 1-B Medan ; Bahwa oleh karena kedua kios dan tanahnya di Jalan Bogor No. 1-A dan 1-B Medan tersebut dalam pandangan hukum merupakan milik Tergugat I maka segala perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat,

NT

Turut Tergugat I, II, III, IV dan V, bersifat mengalihkan hak atau membebankan hak atas kios dan tanah tersebut haruslah dipandang tidak pernah ada atau batal demi hukum atau setidaknya tidak sah

ILA

secara hukum, karenanya tidak sah :  Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi dari Turut Tergugat I dan II (Cholil Nasution dan Ahmad Irfan Nasution)

NG AD

kepada Penggugat dan didaftarkan oleh Tjong, Dedy Iskandar, SH Notaris di Medan (Turut Tergugat V), pada tanggal 28 Agustus 2012, dibawah nomor: 463/W/VIII/2012 ;

 Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi dari Turut Tergugat III (Noer Syamsiah Parinduri alias Noer Syam) kepada Penggugat yang dilegalisasi oleh Tjong, Dedy Iskandar,

PE

SH, Notaris di Medan (Turut Tergugat V) pada tanggal 28 Agustus 2012, dibawah nomor: 4319/L/VIII/2012 ;

 Surat Keterangan No. 593.83/215/2012, tanggal 27 Agustus 2012 yang diterbitkan Turut Tergugat IV (Lurah Pasar Baru) tidak benar sepanjang klausula kepemilikan kios dan tanahnya ;  Surat Keterangan No. 593.83/216/2012, tanggal 27 Agustus 2012 yang diterbitkan Turut Tergugat IV (Lurah Pasar Baru) tidak benar sepanjang klausula kepemilikan kios dan tanahnya ;

-

Bahwa oleh karena dalil dalil gugatan penggugat didasarkan pada dalil dalil yang tidak benar maka tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, karenanya sangat beralasan hukum

untuk

menyatakan

gugatan

penggugat

untuk

ditolak

seluruhnya ; -

Bahwa Para Tergugat jelaskan pula tentang ketidak benaran lainnya dari dalil dalil gugatan penggugat yang dapat diuraikan dibawah ini ;

-

ME DA N

- 28 -

Bahwa pada alinea pertama halaman 3 surat gugatan penggugat mendalilkan bahwa objek perkara A dan objek perkara B adalah merupakan hak milik Hadji Mohamad Haroen sesuai dengan Grant Sultan dengan No. D-564, dimana pada saat

berlangsung

persidangan perkara tata usaha negara dan perkara perdata

GI

terdahulu, Tergugat I, II dan III mengetahui bahwa Grant No. D-564 dimaksud bukanlah Grant Sultan, hal ini dapat kita lihat dari bahasa

ING

yang digunakan bukan bahasa Melayu tulisan arab (Arab Gundul) melainkan bahasa Belanda, dan bukan diterbitkan oleh Sultan Deli, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakannya sebagai Grant Sultan, penyebutan Grant Sultan ini memang disengaja oleh

NT

Penggugat dengan tujuan atau target sebagaimana termaktub pada alinea 5, halaman 7 Surat Gugatan, yaitu untuk menimbulkan kesan adanya konversi hak hak lama kepada hak hak baru sebagaimana

ILA

diatur dalam Pasal 24 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dimana oleh karena tidak adanya grant sultan disini maka ketentuan Pasal 24 (1) PP No, 24 tahun 1997 tidaklah berlaku dalam

NG AD

perkara a quo, sehingga dalil gugatan Penggugat yang demikian tidak relevan dalam perkara ini dan haruslah ditolak ; -

Bahwa pada alinea 2 dan 3 halaman 4 surat gugatan penggugat didalilkan tentang adanya levering (penyerahan) objek dari dari Turut Tergugat I, II dan III kepada Penggugat, dalil yang demikian itu adalah tidak benar bahkan bertentangan dengan dalil dalil gugatan lainnya,

PE

serta bertentangan dengan alasan logis diajukannya gugatan a quo, dimana jika benar objek a quo telah diserahkan kepada Penggugat untuk apa

penggugat mengajukan gugatan ini ? serta dapat kita

bandingkan dengan dalil gugatan penggugat pada alinea 7, halaman 4 yang menyatakan secara tegas bahwa objek perkara dikuasai oleh Tergugat I (Nirwan Munir), dimana dalil Penggugat tentang levering ini bukanlah terjadi secara kebetulan melainkan telah direncanakan oleh Penggugat untuk menimbulkan kesan bahwa Penggugat sudah mempunyai hak atas objek perkara dengan telah dilakukan levering, pada hal levering tidak pernah dilakukan maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan telah mempunyai hak atas objek perkara karena itu tidak ada alasan hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ini ;

-

Bahwa keliru dalil gugatan penggugat yang menyatakan perbuatan hukum Tergugat II dan III yang mengalihkan objek perkara tanpa

ME DA N

- 29 -

dasar kepemilikan sebagaimana alinea 4 dan 5 halaman 5 Surat Gugatan, dimana dalam membuat surat peralihan objek perkara dari Tergugat II dan III kepada Tergugat I didasarkan pada Surat Hibah bertanggal 19 Maret 1987, sedangkan pembuatan surat peralihan adalah bulan Desember 2010 artinya setelah lewat 20 (dua puluh)

GI

tahun, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1963 alinea 1 KUH Perdata Tergugat II dan III dalam pandangan hukum diakui

-

ING

sebagai pemilik objek perkara a quo ;

Bahwa demikian juga halnya dengan dalil Penggugat pada alinea 6, halaman 7, surat gugatan penggugat, telah terjadi kekeliruan bagi penggugat dalam memahami Pasal 47 Undang Undang No. 30 tahun

NT

2004 tentang Jabatan Notaris, dimana pasal ini mengatur tentang Akta Notaris yang dibuat dengan Surat Kuasa sedangkan dalam perkara a quo objek yang dipersengketakan tidak dibuat dengan

ILA

memakai surat kuasa karenanya penerapan pasal yang demikian tidak mempunyai relevansi dengan perkara ini dan dapat kami tegaskan disini bahwa

Legalisasi dan Woormekin bukanlah Akta

NG AD

Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 jo Pasal 15 Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dalil penggugat pada alinea 6 halaman

6 surat gugatan

tidak relevan dalam perkara ini ; -

Bahwa

sejalan dengan dalil gugatan penggugat pada alinea 7

halaman 5, alinea 1 dan 2 halaman 6 surat gugatan, tentang Pasal

PE

1865 KUH Perdata tidak relevan dengan perkara ini, karena Pasal 1865 KUHPerdata adalah untuk pembuktian pada umumnya (lex generalis)

sedangkan

dalam

perkara

a

quo

adalah

perihal

memperoleh hak dengan lewat waktu yang mengatur pembuktian secara tersendiri (lex spesialis) berdasarkan Pasal 1963 alinea 2 KUH Perdata, sehingga disini berlakulah asas lex spesialis derogat lex generalis, sedangkan alas hak Tergugat II dan III untuk mengalihkan kepada Tergugat I adalah Surat Hibah bertanggal 19 Maret 1987 dan penguasaan yang melebihi 30 (tiga puluh) tahun ;

-

Bahwa terkait dengan dalil gugatan penggugat dalam perkara a quo tentang

gugatan

penggugat

terdahulu

dalam

perkara

nomor

633/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang telah diputus dengan Putusan Niet onvankelijk verklaard, Tergugat I, II, III tidak akan menanggapinya dalam jawaban ini, karena perkara a quo bukanlah perkara perlawanan terhadap putusan perkara No. 633/Pdt.G/2012/PN-Mdn,

ME DA N

- 30 -

akan tetapi sepintas dapat Tergugat I,

tanggapi tentang dalil

penggugat yang menyatakan Tergugat I dalam jawab jinawab tidak dapat menyebutkan nomor sertipikat milik Tergugat I, secara tegas dan jelas (Expressis verbis) sebagaimana alinea 7 halaman 6 surat gugatan penggugat merupakan dalil yang mengada ada, karena pada 5

petitum

gugatan

rekonpensi

GI

point

pada

gugatan

Nomor

633/Pdt.G/2012/PN-Mdn secara tegas telah didalikan adanya SHM

ING

No 1218, karena Penggugat tidak membaca seluruh dalil jawaban dan gugatan rekonpensi sehingga penggugat menebar dalil keliru yang menjurus pada fitnah ; -

Bahwa perihal penerbitan SHM No 1218 / Kel. Pasar Baru, atas nama

NT

Tergugat I, oleh Tergugat V, bertanggal 11 Januari 2013, seluas 19 M2 (sembilan belas meter persegi) dengan surat ukur nomor : 00147/Pasar Baru/2013 bertanggal 09 Januari 2013, pada dasarnya

ILA

telah diajukan gugatan tata usaha negara oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana perkara nomor 59/G/2013/PTUN-MDN, yang saat ini dalam pemeriksaan di tingkat

NG AD

kasasi, karenanya tidak relevan untuk dipersoalkan dalam perkara ini untuk

menghindari

terjadinya

tumpang

tindih

dalam

putusan

pengadilan ; -

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat tentang Pasal 24 (1) PP No. 24 tahun 1997, adalah tidak relevan dalam perkara ini karena Pasal 24 (1) PP No. 24 tahun 1997 mengatur tentang pendaftaran tanah dari

PE

konversi hak lama, sedangkan persoalan dalam perkara ini bukan mengenai konversi hak lama melainkan pemberian hak baru, sehingga dalil penggugat tentang pasal 24 (1) PP 24 tahun 1997 haruslah dikesampingkan ;

-

Bahwa terkait dengan dalil penggugat tentang pengumpulan data fisik dan data juridis serta

pengukuran dan pemetaan yang dilakukan

Tergugat V, sepengetahuan Tergugat I, hal ini telah dilakukan dengan baik dan benar sebagimana telah diungkapkan Tergugat V didepan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan gugatan

penggugat,

karenanya

tidak

berdasar

dalil

gugatan

penggugat yang mempersoalkan perihal ini dalam surat gugatan a quo ; -

Bahwa terkait dengan dalil penggugat tentang tidak diundangnya atau diberitahukannya Penggugat tentang pengukuran tanah sebelum terbitnya SHM 1218, adalah tidak berdasar karena :

ME DA N

- 31 -

1. Penggugat tidak terdaftar di BPN sebagai pemilik tanah sebelah Utara sedangkan tanah disebelah Utara tersebut kosong (tidak berpenghuni), sehingga tidak mungkin BPN dapat mengetahui keberadaan Penggugat yang demikian ;

2. Disebelah utara tanah SHM 1218 adalah berbatas dengan tembok

mana

bukanlah

GI

tembok,

milik Penggugat,

karena

berdasarkan keterangan Yusriati Parinduri (salah satu penjual

ING

tanah kepada penggugat) bahwa yang dijual kepada Penggugat adalah diukur dari disisi dalam tembok, artinya tembok tidak termasuk menjadi objek jual beli karenanya tembok bukan menjadi milik Penggugat ;

17 (2) PP No 24 Tahun 1997, tidak bersifat

NT

3. Ketentuan Pasal

memaksa (dwingenrecht) terlihat dari redaksinya yang berbunyi “sedapat mungkin” artinya dapat dikesampingkan ; Bahwa jika benar penggugat menderita kerugian baik material

ILA

-

maupun immaterial terkait dengan kios dan tanah di Jalan Bogor No. 1-A dan No. 1-B, hal itu bukanlah karena kesalahan Para Tergugat

NG AD

melainkan karena kelalaian Penggugat sendiri dan atau karena Penggugat memang berkonspirasi dengan Para Turut Tergugat, sehingga

tidak

ada

alasan

hukum

untuk

memintakan

pertanggungjawaban hukum kepada Para Tergugat ; -

Bahwa terkait dengan ganti kerugian baik material maupun immaterial yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya patut untuk

PE

dikesampingkan karena diajukan tanpa rincian ; -

Bahwa terkait dengan tuntutan dwangsoom yang didalilkan pengugat juga tidak relevan untuk dipertimbangkan karena perkara a quo bukanlah mengenai ingkar janji melainkan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak dikenal dwang soom ;

-

Bahwa perihal tuntutan penggugat tentang putusan uitvoorbaar bij voorraad dalam perkara ini haruslah dikesampingkan karena tidak memenuhi ketentuan hukum tentang putusan uitvoorbaar bij voorraad vide pasal 191 Rbg ;

-

Bahwa terkait dengan petitum gugatan penggugat dalam surat gugatannya, terdapat kekacauan dalam permohonan yang disusun tidak secara sistematis dan tidak saling mendukung berdasarkan tata urutan yang baik sehingga tidak dapatlah dijadikan pedoman untuk membuat putusan ;

-

ME DA N

- 32 -

Bahwa terkait dengan point 6 dan 7 petitum gugatan penggugat yang memintakan pembatalan dan pencabutan SHM 1218 / Kel. Pasar Baru atas nama Tergugat I tidak patut untuk dipertimbangkan karena kedua point ini tidak pernah dimintakan dalam posita gugatan, selain dari pada itu kedua point ini juga tidak menjadi kompetensi absolut

GI

Pengadilan Negeri Medan melainkan menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan alasan alasan diatas patut dan berdasar kiranya

ING

-

bagi Tergugat I, II dan III untuk memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili

Dalam Rekonpensi :

NT

perkara ini untuk menolak seluruh gugatan penggugat ;

1. Nirwan Munir (Almarhum) berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Nopember 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

ILA

Negeri Medan pada tanggal 20 Nopember 2013 dibawah nomor : 2502.Penk/2013/PN-Mdn kemudian digantikan oleh anak kandung / ahli warisnya bernama Amelia Nirwan berdasarkan Surat Kuasa Khusus

NG AD

bertanggal 28 Februari 2014, dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Maret 2014 dibawah nomor : 469/Penk/2014.PN-Mdn selanjutnya disebut sebagai Penggugat I dalam rekonpensi (disingkat Penggugat I d.r.) semula sebagai Tergugat I dalam konpensi (disingkat Tergugat I d.k.) ; 2. Chairuddin berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Nopember

PE

2013 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Desember 2013, dibawah nomor : 2717/Penk/2013/PNMdn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II dalam rekonpensi (disingkat Penggugat II d.r.) semula sebagai Tergugat II dalam konpensi (disingkat Tergugat II d.k.) ; 3. Drs. Djamaluddin Effendi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Januari 2014 dan telah di daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Januari 2014, dibawah nomor : 138/Penk/2014/PNMdn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III dalam rekonpensi (disingkat Penggugat III d.r.) semula sebagai Tergugat III dalam konpensi (disingkat Tergugat II d.k.) ; Penggugat I d.r., Penggugat II d.r. dan Penggugat III d.r., dengan ini mengajukan gugatan rekopensi terhadap :

ME DA N

- 33 -

1. Ida Taher, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dalam rekonpensi (selanjutnya disingkat Tergugat I d.r.) semula sebagai Penggugat dalam konpensi (disingkat Penggugat d.k.) ;

2. Cholil Nasution, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam rekonpensi (selanjutnya disingkat Tergugat II d.r.) semula sebagai Turut Tergugat I

GI

dalam konpensi (disingkat Turut Tergugat I d.k.) ; 3. Ahmad Irfan Nasution, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III dalam

ING

rekonpensi (selanjutnya disingkat Tergugat III d.r.) semula sebagai Turut Tergugat II dalam konpensi (disingkat Turut Tergugat II d.k.) ; 4. Rosmania alias Rosma, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV dalam rekonpensi (selanjutnya disingkat Tergugat IV d.r.) semula sebagai Turut

NT

Tergugat III dalam konpensi (disingkat Turut Tergugat III d.k.) ; 5. Lurah Pasar Baru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V dalam rekonpensi (selanjutnya disingkat Tergugat V d.r.) semula sebagai Turut

ILA

Tergugat IV dalam konpensi (disingkat Turut Tergugat IV d.k.) ; 6. Tjong, Dedi Iskandar, SH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI dalam rekonpensi (selanjutnya disingkat Tergugat V d.r.) semula sebagai Turut

NG AD

Tergugat V dalam konpensi (disingkat Turut Tergugat V d.k.) ; Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan rekonpensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I d.r. / Tergugat I d.k. adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut dengan kios yang ada diatasnya seluas 19 M2 (sembilan belas meter persegi), yang terletak di Lingkungan V, Kelurahan

PE

Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1218 / Kelurahan Pasar Baru yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor : 00147/Pasar Baru/2013, tanggal 10 Januari 2013, setempat dikenal dengan Nama Jalan Bogor No. 1-A dan 1-B Medan, dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Grant D-564 / Yusriati Parinduri Sebelah Timur berbatas dengan Gang Kebakaran Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Jalan Bogor Sebelah Barat berbatas dengan Gran D-564 / Yusriati Parinduri 2. Bahwa tanah tersebut Penggugat I d.r. peroleh dari : 2.1.

Untuk tanah dan kios Jalan Bogor No 1-A diperoleh Alm. Nirwan Munir (Penggugat I d.r. / Tergugat I d.k) dengan cara mengganti rugi dari Chairuddin (Penggugat

II d.r. /Tergugat II d.k.)

berdasarkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi bertanggal

ME DA N

- 34 -

03 Nopember 2010 yang dilegalisasi oleh Herniati, SH, Notaris Deli Serdang pada tanggal 03 Nopember 2010, dibawah nomor : 744/Woormeking/2010; 2.2.

Untuk tanah dan kios Jalan bogor No 1-B diperoleh Alm. Nirwan Munir (Penggugat I d.r. / Tergugat I d.k. ) dengan cara mengganti

GI

rugi dari Drs. Djamaluddin Effendi (Penggugat III d.r. / Tergugat III d.k.) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi

ING

bertanggal 29 Desember 2010 yang di Legalisasi oleh Herniati, SH, Notaris di Deli Serdang, pada tanggal 29 Desember 2010, dibawah nomor : 774/LEG.NOT/2010 ;

3. Bahwa adapun Chairuddin (Penggugat II d.r. / Tergugat II d.k.) dan Drs.

NT

Djamaluddin Effendi (Penggugat III d.r. /Tergugat III d.k.) memperoleh kedua persil tanah dan kios yang ada diatasnya tersebut adalah berdasarkan

Surat Hibah dari orang tuanya yang bernama H. Ismail

ILA

Effendi bertanggal 19 Maret 1987, sedangkan H. Effendi Ismail mendapatkan kedua kios berikut dengan tanahnya yang terletak di Jalan Bogor No. 1-A dan 1-B tersebuat adalah dengan cara membeli atau

3.1.

NG AD

mengganti rugi dari :

Untuk kios dan tanah di Jalan Bogor No. 1-A dibeli H. Ismail Effendi dari Noer Syamsiah alias Noer Syam pada tahun 1967 ;

3.2.

Untuk kios dan tanah di Jalan Bogor No. 1-B dibeli H. Ismail Effendi dari Rosmania alias Rosma jauh hari sebelum dibelinya kios 1-A disekitar tahun 1959 ;

PE

4. Bahwa surat jual beli untuk kios 1-A dan 1-B sudah tidak ditemukan lagi, akan tetapi sejak kios tersebut dibeli oleh H. Effendi Ismail (ayah kandung Penggugat II d.r. / Tergugat II d.k. dan Penggugat III d.r. / Tergugat III d.k.) kedua kios tersebut lansung ditempati atau dikuasai dan diusahai oleh H. Ismail Effendi dengan membuka usaha Jual Beli Peci atau Kopiah dengan nama Toko Bulan Bintang, penguasaan mana dilakukan secara terus menerus tanpa pernah terputus dimana sebelum H. Ismail Effendi meninggal dunia, penguasaan mana kemudian dilanjutkan oleh anak H. Ismail Effendi yang bernama Sjamsuddin

dan selanjutnya pada tahun

1998, untuk kios 1-B di sewakan Penggugat III d.r. / Tergugat III d.k. kepada Pengugat I d.r. / Tergugat I d.k., sedangkan untuk kios 1-A disewakan Penggugat II d.r. / Tergugat II d.k. kepada Penggugat I d.r. / Tergugat I d.k. sejak tahun 1999 ; 5. Bahwa sebelum Penggugat I d.r. / Tergugat I d.k. menyewa kios Jalan Bogor No. 1-B dari Penggugat III d.r. / Tergugat III d.k. dan menyewa kios

ME DA N

- 35 -

Jalan Bogor No. 1-A dari Penggugat II d.r. / Tergugat II d.k., Penggugat I d.r. / Tergugat I d.k. telah menjalan usaha jual beli peci / kopiah dengan nama Toko Bukti di Jalan Bogor No. 1-D yang telah dirintis oleh orang tua Penggugat I

d.r. / Tergugat I d.k.

bernama Munir sejak tahun 1957

dengan cara menyewa dari Hj. Fathimah Zahro (istri / ahli waris dari H. M.

GI

Harun Parinduri) ;

6. Bahwa selama penguasaan H. Effendi Ismail (ayah kandung Penggugat II

ING

d.r. dan Penggugat III d.r. terhadap kios 1-A dan 1-B atau sejak tahun 1959 untuk kios 1-B dan tahun 1967 untuk kios 1-A tidak pernah ada pihak yang keberatan atau tidak pernah di ganggu gugat oleh pihak manapun termasuk dari para ahli waris H. Muhammad Harun Parinduri, demikian

d.r. / Tergugat

I

NT

juga seterusnya sejak kios 1-A dan 1-B tersebut disewa oleh Penggugat I d.k. dari Penggugat II d.r. / Tergugat II d.k. dan

Penggugat III d.r. / Tergugat III d.k, tidak pernah ada pihak yang mersa

ILA

keberatan atau mengganggu gugat termasuk dari pihak ahli waris H. Muhammad Harun Parinduri ; 7. Bahwa oleh karena penguasaan Penggugat I, II dan III d.r. atas objek

NG AD

perkara tidak pernah mendapat ganggu gugat dari pihak manapun maka dalam pandangan hukum selama kurun waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun maka dalam pandangan hukum Penggugat I d.r. dapat dipandang sebagai pemilik tanah terperkara, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu : 7.1.

Bahwa Pasal 1946 KUH Perdata dinyatakan :

PE

“daluarsa adalah suatu alat memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari sesuatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu atau atas syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang”

7.2.

Bahwa Pasal 1955 KUH Perdata menyatakan :

“untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seseorang menguasainya terus menerus dan tak terputus putus, tak terganggu, dimuka umum secara tegas, sebagai pemilik” 7.3.

Bahwa ketentuan Pasal 1961 KUHPerdata dinyatakan : “mereka, kepada siapa orang orang penyewa, orang orang penyimpan dan lain lain orang yang menguasai suatu benda berdasarkan

suatu

perjanjian

dengan

pemiliknya,

telah

menyerahkan bendanya dengan suatu alas hak dapat menyerahkan hak milik, dapat memperoleh benda tersebut dengan jalan daluarsa” 7.4.

Bahwa ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata dinyatakan :

ME DA N

- 36 -

“siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu kebendaan tidak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun ”

GI

“siapa yang dengan itikat baik menguasainya selamat tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk

ING

mempertunjukan alas haknya”

8. Bahwa selain dari pada ketentuan hukum tentang daluarsa sebagaimana dikutif pada point 7 diatas, dalam praktek peradilan di Indonesia yang mengadili sengketa pertanahan juga mengenal

asas Rechtverwerking

NT

(pelepasan hak), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah menjadi Jurisprudensi tetap, antara lain : 8.1.

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 4 Februari 1970, Nomor :

ILA

499 K/Sip/1970, yang memberikan kaedah hukum : “apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan / batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 (delapan belas) tahun,

8.2.

NG AD

maka itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikan baik” Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Desember 1975, Nomor : 295 K/Sip/1973, yang memberikan kaedah hukum : “mereka telah membiarkan berlalu sampai tidak kurang 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya

PE

yang mungkin ada, sehingga Tergugatan dapat dianggap telah mempunyai hak milik”

8.3.

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Desember 1975, Nomor : 200 K/Sip/1974, yang memberi kaedah hukum : “dengan berdiam diri selama 30 (tiga puluh) tahun lebih, Penggugat asal dapat dianggap telah melepaskan haknya (rechtverwerking)”

8.4.

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 September 1958, Nomor : 329 K/Sip/1957, yang memberi kaedah hukum : “orang yang membiarkan saja tanah haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtverwerking)”

9. Bahwa dari ketentuan ketentuan hukum diatas baik yang bersumber dari peraturan perundangan maupun yang bersumber dari jurisprudensi, sangat patut dan beralasan kiranya untuk menyatakan tanah terperkara

ME DA N

- 37 -

adalah milik penggugat I d.r. karenanya sangat patut dan berasalan pula kiranya untuk Penggugat I d.r. mendapat perlindungan hukum atas penguasaan tanah terperkara, sehingga penerbitan SHM Nomor 1218 / Kelurahan Pasar Baru, atas nama Nirwan Munir, bertanggal 11 Januari 2013 dengan luas 19 M2 (sembilan belas meter persegi) Surat Ukur

GI

Nomor 00147/Pasar Baru/ 2013 bertanggal 10 Januari 2013, haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;

ING

10. Bahwa oleh karena Tanah dan Kios terperkara adalah dalam penguasaan Penggugat I d.r. yang secara hukum telah menjadi milik Penggugat I d.r. maka tidak ada alasan bagi Tergugat II d.r., Tergugat III d.r. dan Tergugat IV d.r. untuk mengalihkan Tanah dan Kios tersebut kepada Tergugat I d.r.

NT

karenanya peralihan yang dilakukan Tergugat II d.r., Tergugat III d.r. dan Tergugat IV d.r. kepada Tergugat I d.r. dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I d.r. sehingga bagi Para Penggugat d.r. untuk

ILA

sangat beralasan hukum kiranya

mengajukan gugatan rekonpensi ini guna membatalkan atau menyatakan tidak sah perbuatan Para Tergugat d.r. tersebut ;

NG AD

11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I d.r., Tergugat II d.r., Tergugat III d.r. dan Tergugat IV d.r. telah didaftarkan di kantor Tergugat VI d.r. maka beralasan hukum pula untuk menyertakan Tergugat VI d.r. sebagai Tergugat dalam gugatan rekonpensi ini ; 12. Bahwa disertakan Tergugat V d.r. dalam gugatan rekonpensi ini adalah dikarena adanya surat yang diterbitkan Tergugat V d.r. yang karena

PE

kesalahan dalam redaksinya memungkin untuk disalah gunakan oleh Tergugat II d.r., Tergugat III d.r. dan Tergugat IV d.r. sebagai bukti penguasaan atas tanah terperkara, karenanya sangat beralasan hukum kiranya untuk menyertakan Tergugat V d.r. dalam gugatan rekonpensi ini ;

13. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat d.r. telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I d.r. Penggugat II d.r. dan Penggugat III d.r. yang terdiri dari kerugian materil dan kerugian immaterial : 13.1. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat d.r. telah menimbulkan pengeluaran bagi Para Penggugat d.r. yang selayaknya tidak akan pernah ada jika tidak ada gugatan tersebut yaitu biaya terkait dengan perkara yang ditaksir sesesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) sebagai kerugian materil ; 13.2. Bahwa

akibat

adanya

perbuatan

Para Tergugat

d.r.

telah

menimbulkan rasa malu yang tak terhingga bagi Para Penggugat d.r. bahkan telah menyebabkan Penggugat I d.r. berulang kali

ME DA N

- 38 -

keluar masuk Rumah Saki hingga menyebabkan Penggugat I d.r. meninggal dunia, pengeluaran mana tidak dapat dinilai dengan uang namun untuk singkatnya gugatan ini ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai kerugian immateria; 14. Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum diatas berdasar hukum dan

GI

patut kiranya untuk menyatakan penguasaan orang tua Penggugat II d.r. dan Penggugat III d.r. (H. Ismail Effendi) atas tanah dan kios terperkara

ING

adalah penguasaan yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum, sehingga penerusan penguasaan atas tanah dan kios terperkara oleh anak H. Ismail Effendi yang bernama Sjamsuddin juga harus dipandang sah

dan

mendapat

perlindungan

hukum,

demikian

juga

dengan

NT

penguasaan yang Penggugat II d.r. dan Penguasaan Penggugat III d.r. juga sah dan mendapat perlindungan hukum karena penguasaan tersebut telah berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, secara terus menerus,

ILA

tidak terputus, tidak terganggu, dimuka umum dan secara tegas sebagai pemilik sebagaimana diamanatkan Pasal 1955 KUH Perdata ; 15. Bahwa oleh karena penguasaan Penggugat II d.r. dan Penggugat III d.r.

NG AD

atas Tanah dan Kios terperkara dapat dibenarkan secara hukum dan harus mendapat perlindungan hukum, maka peralihan hak dari Penggugat II d.r. dan Penggugat III d.r. kepada Penggugat I d.r. harus pula dinyatakan sah secara hukum, sebagai mana diatur dalam Pasal 1961 KUH Perdata, karenanya harus dipandang sah : 15.1. Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi bertanggal 03 Nopember

PE

2010 yang dilegalisasi oleh Herniati, SH, Notaris Deli Serdang pada tanggal

03

Nopember

2010,

dibawah

nomor

:

744/Woormeking/2010 atas tanah dan kios Jalan Bogor No 1-A dari Chairuddin (Penggugat II d.r. /Tergugat II d.k.) kepada Alm. Nirwan Munir (Penggugat I d.r. / Tergugat I d.k) ;

15.2. Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi bertanggal 29 Desember 2010 yang di Legalisasi oleh Herniati, SH, Notaris di Deli Serdang, pada

tanggal

29

Desember

2010,

dibawah

nomor

:

774/LEG.NOT/2010 atas tanah dan kios Jalan bogor No 1-B dari dengan cara mengganti rugi dari Drs.

Djamaluddin Effendi

(Penggugat III d.r. / Tergugat III d.k.) kepada Alm. Nirwan Munir (Penggugat I d.r. / Tergugat I d.k. ) ; 16. Bahwa oleh karena Perolehan Penggugat I d.r. atas kios dan tanah terperkara dapat dibenarkan secara hukum, maka Penggugat I d.r. harulah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas :

ME DA N

- 39 -

16.1. Kios dan tanah yang terletak di Jalan Bogor No 1-A, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

16.2. Kios dan tanah yang teletak di Jalan Bogor No. 1-B, Lingkungan V,

Propinsi Sumatera Utara ;

GI

Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan,

17. Bahwa oleh karena perolehan Penggugat I d.r. atas tanah dan kios

ING

terperkara dilakukan dengan cara yang benar dan disahkan secara hukum maka dalam pandangan hukum patut pula untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1218 / Kelurahan Pasar Baru, atas nama Nirwan Munir, bertanggal 11 Januari

NT

2013 dengan luas 19 M2 (sembilan belas meter persegi) Surat Ukur Nomor 00147/Pasar Baru/ 2013 bertanggal 10 Januari 2013 ; 18. Bahwa terhadap tanah terperkara yang telah dikuasai Penggugat I d.r.

ILA

sebagai kelanjutan dari penguasaan Penggugat II d.r. dan Penggugat III d.r. yang juga sebagai kelanjutan dari penguasaan orang tua Penggugat II d.r. dan Penggugat III d.r. yaitu Bapak H. Ismail Effendi, selama lebih dari

NG AD

30 (tiga puluh) tahun, maka tidak berdasar secara hukum dan patut dinyatakan tidak sah atau batal, atas : 18.1. surat Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi bertanggal 28 Agustus 2012, yang didaftar di Kantor Tergugat VI d.r. dibawah nomor : 463/W/VIII/2012, bertanggal 28 Agustus 2012 untuk Tanah dan Kios Jalan Bogor No. 1-A, dari Tergugat II d.r.

PE

dan Tergugat III d.r. kepada Tergugat I d.r.

18.2. Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi tanggal 28 Agustus 2012, yang dilegalisasi oleh Tergugat

VI dibawah

nomor : 4319/L/VIII/2012, bertanggal 28 Agustus 2012 untuk Tanah dan Kios Jalan Bogor No. 1-B, dari

Tergugat IV d.r. kepada

Tergugat I d.r. ; 19. Bahwa oleh karena tanah dan kios terperkara adalah sah sebagai milik Pengugat I dr. maka tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak sah perbuatan Tergugat V d.r. yang menerbitkan Surat Keterangan, berupa : 19.1. Surat Keterangan Nomor : 593.83/215/2012, bertanggal

27

Agustus 2012 untuk Tanan dan Kios Jalan Bogor No. 1-A, yang pada hakekatnya berisikan tidak adanya silang sengketa, akan tetapi surat ini telah disalah gunakan seolah seolah menerangkan atau menguatkan tentang penguasaan tanah karena secara redaksional memang mungkinkan untuk itu ;

ME DA N

- 40 -

19.2. Surat

Keterangan Nomor : 593.83/216/2012, bertanggal

27

Agustus 2012 untuk Tanan dan Kios Jalan Bogor No. 1-B, yang pada hakekatnya berisikan tidak adanya silang sengketa, akan tetapi surat ini telah disalah gunakan seolah seolah menerangkan atau menguatkan tentang penguasaan tanah karena secara

GI

redaksional memang mungkinkan untuk itu ; 20. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonpensi ini tidak hampa, maka

ING

berlasan hukum kiranya untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta berda milik Para Tergugat d.r. yang akan dimohonkan secara tersendiri ;

21. Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas patut dan berdasarkan kiranya

NT

untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat d.r. sebagai perbuatan melawan yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat d.r. sehingga sangat beralasan kiranya mengajukan gugatan rekonpensi ini ;

ILA

Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum diatas patut dan berdasar kiranya bagi Para Penggugat d.r. untuk Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

NG AD

mengambil putusan sebagai berikut : Dalam Konpensi :

Tentang Eksepsi :

1. Menerima Seluruh Eksepsi Tergugat I, II dan III ; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

PE

Tentang Pokok Perkara :

Menolak seluruh gugatan Penggugat ; Dalam Rekonpensi : 1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonpensi yang diajukan Para Penggugat dalam rekonpensi ; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (consevatoir beslag) yang telah diletakan dalam perkara a quo ; 3. Menyatakan Penguasaan Penggugat II d.r. dan Penggugat III d.r. sebagai kelanjutan dari Penguasaan orang tua Penggugat II d.r. dan Penggugat III d.r. atas Tanah dan Kios terperkara adalah sah secara hukum karenanya harus mendapat perlindungan hukum ; 4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, atas : 4.1.

Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi bertanggal 03 Nopember 2010 yang dilegalisasi oleh Herniati, SH, Notaris Deli Serdang pada tanggal

03

Nopember

2010,

dibawah

nomor

:

ME DA N

- 41 -

744/Woormeking/2010 atas tanah dan kios Jalan Bogor No 1-A dari Chairuddin (Penggugat II d.r. /Tergugat II d.k.) kepada Alm. Nirwan Munir (Penggugat I d.r. / Tergugat I d.k) ; 4.2.

Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi bertanggal 29 Desember 2010 yang di Legalisasi oleh Herniati, SH, Notaris di Deli Serdang, tanggal

29

Desember

2010,

GI

pada

dibawah

nomor

:

774/LEG.NOT/2010 atas tanah dan kios Jalan bogor No 1-B dari Djamaluddin Effendi

ING

dengan cara mengganti rugi dari Drs.

(Penggugat III d.r. / Tergugat III d.k.) kepada Alm. Nirwan Munir (Penggugat I d.r. / Tergugat I d.k. ) ; 5. Menyatakan dalam hukum, Penggugat I d.r. adalah pemilik yang sah atas : Kios dan tanah yang terletak di Jalan Bogor No 1-A, Lingkungan V,

NT

5.1.

Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

Kios dan tanah yang teletak di Jalan Bogor No. 1-B, Lingkungan V,

ILA

5.2.

Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

NG AD

6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1218 / Kelurahan Pasar Baru, atas nama Nirwan Munir, bertanggal 11 Januari 2013 dengan luas 19 M2 (sembilan belas meter persegi) Surat Ukur Nomor 00147/Pasar Baru/ 2013 bertanggal 10 Januari 2013 ; 7. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Dalam Rekonpensi atas tanah dan kios terperkara merupakan perbuatan melawan hukum ;

PE

8. Menyatakan tidak sah atau melawan hukum 8.1.

perbuatan Tergugat II d.r. dan Tergugat III d.r. yang mengalihkan kios dan tanah di Jalan Bogor No 1-A kepada Tergugat I d.r. ;

8.2.

perbuatan Tergugat IV d.r. yang mengalihkan kios dan tanah di Jalan Bogor No 1-B kepada Tergugat I d.r. ;

9. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum : 9.1.

surat Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi bertanggal 28 Agustus 2012, yang didaftar di Kantor Tergugat VI d.r. dibawah nomor : 463/W/VIII/2012, bertanggal 28 Agustus 2012 untuk Tanah dan Kios Jalan Bogor No. 1-A, dari Tergugat II d.r. dan Tergugat III d.r. kepada Tergugat I d.r.

9.2.

Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi tanggal 28 Agustus 2012, yang dilegalisasi oleh Tergugat VI d.r. dibawah nomor : 4319/L/VIII/2012, bertanggal 28 Agustus 2012 untuk Tanah

ME DA N

- 42 -

dan Kios Jalan Bogor No. 1-B, dari Tergugat I d.r. berdasarkan ;

Tergugat IV d.r. kepada

10. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum :

10.1. Surat Keterangan Nomor : 593.83/215/2012, bertanggal

27

Agustus 2012 untuk Tanan dan Kios Jalan Bogor No. 1-A, yang

10.2. Surat

GI

menerangkan atau menguatkan tentang penguasaan tanah ; Keterangan Nomor : 593.83/216/2012, bertanggal

27

ING

Agustus 2012 untuk Tanan dan Kios Jalan Bogor No. 1-B, yang menerangkan atau menguatkan tentang penguasaan tanah ; 11. Menghukum Tergugat Id.r. Tergugat II d.r., Tergugat III d.r., Tergugat IV. d.r., Tergugat V d.r. dan Terugat V d.r.

secara tanggung renteng

NT

membayar ganti kerugian material dan immaterial kepada Penggugat I d.r., Penggugat II d.r. dan Penggugat III d.r. sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

ILA

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum Tergugat I d.r. / Penggugat d.k., Tergugat II d.r. / Turut Tergugat I d.k., Tergugat III d.r. / Turut Tergugat II d.k., Tergugat IV d.r. / Turut

NG AD

Tergugat V d.k., Tergugat V d.r. / Turut Tergugat IV d.k. dan Tergugat VI d.r. / Turut Tergugat V d.k. secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

PE

1. TentangKompetensi Absolut (Pasal 1`60 R.Bg/134 H.I.R.) Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo adalah menyangfkut tentang Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat V berupa Sertipikat Hak Milik No.1218/Pasar Baru terdaftar atas nama Nirwan munir. -

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menjadi objek fundamentum dalam gugatan Penggugat adalah tentang penerbitan dan keberatan dengan terbitnya sertipikat Hak Milik No.1218/Pasar Baru terdaftar atas nama Nirwan Munir.

-

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang –Undang No.5 Tahun 1986 jo.Undang-Undang No.9 Tahun 2004, disebutkan bahwa “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

ME DA N

- 43 -

tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “ -

Bahwa

seandainya

benar

(quod

noon

)

Penggugat

merasa

GI

kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Sertipikat aquo, maka menurut ketentuan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke

-

ING

Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa selanjutnya kewenangan untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan (vide Pasal 1

NT

Ayat 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo.Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat VI sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.3612/Harjosari II ,

ILA

sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk doperiksa Majelis Hakim aquo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo.

NG AD

Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo.Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke

PE

Verklaard).

2. Gugatan Diajukan Dengan Obyek Yang Sama Atas Perkara Yang Masih Dalam Proses Pemeriksaan (Litispendentie Exceptie ).

-

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No.1218/Pasar Baru juga menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha

Negara

Medan

dengan

register

perkara

No.59/G/TUN/2013/PTUN.Mdn antara Ida Thahrir sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat yang telah diputus tanggal 4 Desember 2013 dengan amar putusan antara lain sebagai berikut : -Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.540.000,- (Dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ; - Bahwa terhadap perkara No.59/G/TUN/2013/PTUN.MDN pada saat ini masih dalam proses tahap Kasasi di Mahkamah Rupublik Indonesia sesuai

dengan

Akta

Permohonan

Kasasi

ME DA N

- 44 -

No.31/B/2014/PT-TUN-Mdn

jo

No.59/G/2013/PTUN-Mdn yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi selaku Kantor Pertanahan Kota Medan (Ic.Terguat V) tanggal 29 April 2014 dan saat ini masih menunggu Putusan Kasasi di Mahkamah Agung RI. - Bahwa terhadap perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

(Inkracht

van

dalam

arti

dengan

terdapat

putusan

demikian

untuk

pengadilan

menjamin

yang

saling

ING

konsistensi

gewijde).Sehingga

GI

tersebut sampai saat ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap

bertentangan, mengingat dalam tingkatan pelaksanaannya banyak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh karenanya Tergugat V Ic. Kantor Pertanahan Kota Medan memohon kepada

NT

Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

ILA

3. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Kapasistas dan Kualitas. - Bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 4 antara lain menyatakan bahwa penggugat memperoleh tanah objek perkara aquo dari Tergugat III

NG AD

berdasarkan Akta Legalisasi Nomor : 4319/L/VIII/2012, tertanggal 28 Agustus 2012, dengan judul: “ Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi “, Kepada Penggugat, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat V (Ic. Tjong, Dedi Iskandar,SH.) Notaris di Kota Medan. -

Bahwa

didalam

menceritakan

riwayat

dalil

gugatan

ataupun

Penggugat

dasar

tersebut

perolehan

tidak

dapat

kepemilikan

tanah

PE

penggugat dalam mengajukan gugatan terhadapsertipikat tanah objek perkara aquo, disamping itu Tergugat V menanggapi bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terkesan direkayasa serta tidak adanya kejelasan dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat V ic. Kantor Pertanahan Kota Medan serta dasar yang membuktikan bahwa Penggugatlah yang berhak terhadap tanah objek perkara aquo. - Sehingga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo.Undang-undang No.9 Tahun 2004 telah

ditegaskan

bahwa

pihak

yang

mempunyai

kapasitas

dalam

mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara aquo Tergugat V tegaskan bahwa Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum untuk mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan adanya suatu alas hak dalam mengklaim kepemilikan atas yang telah diterbitkan keputusan aquo, namun

ME DA N

- 45 -

semata-mata hanya sebatas mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut secara sepihak dari Akta Legalisasi Nomor : 4319/L/VIII/2012, tertanggal 28 Agustus 2012, dengan judul : Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rigi “, Kepada Penggugat, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat V (Ic. Tjong, Dedi Iskandar,SH.) Notaris di Kota Medan. Sehingga

GI

dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berkapasitas dan haruslah ditolak. - Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut diatas Tergugat V Kantor

Pertanahan

Kota

Medan

)

menghujuk

kepada

ING

(ic.Kepala

Yurispudensi Mahkamah Agung RI No.442 K/Sip/1973 bertanggal 8 Oktober 1973 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : “ Gugatan dari seseorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak

NT

dapat diterima “

4. Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libels (Kabur / Tidak jelas). - Bahwa tidak jelas kedudukan, kapasitas dan kualitas serta dasar hukum

ILA

pemilikan obyek perkara yang diajukan oleh Penggugat ; - Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dapat menguraikan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan

NG AD

hukum apa yang telah dilakukan Tergugat V terhadap Penggugat ; - Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalah Obscuur Libels dan untuk mendukung argument Tergugat V diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.137 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : “ Berdasarkan azas –azas dari Hukum Acara Perdata yang

PE

berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dank arena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidak-tidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima,” 5.Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Contraktum). - Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Hajjah Nursyamsiah Parinduri, atau ditulis dan disebut juga dengan Noor Sjam meninggal dunia, maka hak kepemilikan atas tanah Objek Perkara A beralih kepada Turut Tergugat I bertalian dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 10 Agustus 2011, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat Kota Medan. - Dengan demikian Kepala Kelurahan Silalas harus diikutkan sebagai para pihak dalam perkara aquo, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat Kurang Pihak ( Plurium Litis Contraktum ) hal ini berdasarkan Yurisprudensi

ME DA N

- 46 -

Mahkamah Agung No.365 K/Sip/1984 menyatakan : “ Bahwa penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan Hukum dalam pokok perkara, persoalan dengan kata lain komplit “. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat V tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan

GI

Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ;

ING

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulang lagi ;

3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1218/Pasar

NT

Baru terdaftar atas nama Nirwan Munir diterbitkan berdasarkan Surat keputusan

kepala

Kantor

Pertanahan

kota

Medan

No.861/HM/BPN.1271.2012 tertanggal 27-12-2012, yang terletak di

ILA

Jl.Bogor Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota Medan Sesuai dengan Surat Ukur No.00147/PASAR BARU/2013 tanggal 9/1/2013 seluas 19 m2 ;

NG AD

4. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No.1218/Pasar Baru terdaftar atas nama Nirwan Munir merupakan tanah bekas Grant D No.564.seb (terdaftar ).

Bahwa dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tersebut menyatakan bahwa dalam ketentuan Pasal 26 antara lain menyatakan : Pasal 26 Ayat (1) Daftar isian segagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)

PE

-

beserta

peta

bidang

atau

bidang-bidang

tanah

yang

bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara spordik serta di tempat lain yang dianggap perlu. (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, dapat dilakukan melalui media massa.

Penjelasan Pasal 26

ME DA N

- 47 -

(1) Yang diumumkan pada dasarnya adalah data fisik dan data yuridis yang dijadikan dasar pendaftaran bidang tanah yang bersangkutan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, dalam pendaftaran tanah secara sistematik pengumuman tidak harus

GI

dilakukan sekaligus mengenai semua bidang tanah dalam wilayah yang telah ditetapkan, tetapi dapat dilaksanakan secara

ING

bertahap. Pengumuman pendaftaran tanah secara sistematik selama 30 (tiga puluh) hari dan pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik 60 (enam puluh) hari dibedakan karena pendaftaran tanah secara sistematik merupakan pendaftaran

NT

tanah secara yang diketahui oleh masyarakat umum sehingga pengumumannya

lebih

singkat,

sedangkan

pengumuman

pendaftaran tanah secara sporadik sifatnya individual dengan

ILA

ruang lingkup terbatas.

Bahwa Terhadap penjelasan-penjelasan tersebut dan Uraian pasal yang mengatur tentang itu sudah sangat jelas bahwa penerbitan

NG AD

sertipikat aquo telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak ada merugikan Penggugat.

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan dan peralihan terhadap sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang

PE

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 14, Pasal 23 ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga proses penerbitan dan peralihan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ; Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terguat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : Dalam eksepsi :

-

ME DA N

- 48 -

Menerima eksepsi dari Tergugat V untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

GI

perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan

ING

Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 510/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 9 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut: DALAM KONPENSI .

-

NT

DALAM EKSEPSI .

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

dan

ILA

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat

V

adalah

sebagai

Perbuatan

Melawan

Hukum

(Onrechtmatigedaad) ;

NG AD

3. Menyatakan Penggugat adalah satu satunya pemilik sah atas : a. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas lebih kurang 8,55 m2 (delapan koma lima puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Bogor No. 1-A, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, dengan batas batas : Sebelah Utara berbatas dengan tembok milik Penggugat ;

PE

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bogor ; Sebelah Timur berbatas dengan Gang Kebakaran ; Sebelah Barat berbatas dengan Tembok milik Rosmania Parinduri , berdasarkan Akta Waarmerking Nomor : 463/W/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 dengan judul Pelepasan Hak dan Pe4nyerahan dengan Ganti Rugi kepada Penggugat yang dibuat dihadapan Tjong, Dedi Iskandar, SH. Notaris di Kota Medan ;

b. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas lebih kurang 8,55 m2 (delapan koma lima puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Bogor No. 1-B, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota dengan batas batas: Sebelah Utara berbatas dengan Tembok milik Penggugat ; Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bogor ; Sebelah Timur berbatas dengan Tembok milik Ahmad Irfan Nasution ;

ME DA N

- 49 -

Sebelah Barat berbatas dengan Tembok milik Rohani Parinduri, berdasarkan Akta Legalisasi Nomor : 4319/L/VIII/2012, tertanggal 28 Agustus 2012, dengan judul Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan Ganti Rugi kepada Penggugat yang dibuat dihadapan Tjong, Dedi Iskandar, SH. Notaris di Medan ;

GI

4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Waarmerking No. 744/Waarmerking/2010 dengan judul Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi

ING

dari Chairuddin kepada Niewan Munir tertanggal 3 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Herniati, SH. Notaris di Kabupaten Deli Serdang, berikut dengan Akta Legalisasi No. 774/LEG.NOT/2010 dengan judul Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dari Drs. Djamaluddin Effendi kepada

NT

Nirwan Munir tertanggal 29 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Herniati, SH. Notaris di Kabupaten Deli Serdang, sepanjang terhadap tanah perkara berikut bangunan diatasnya yang menjadi milik Penggugat;

ILA

5. Menyatakan Tergugat I adalah sebagai Pembeli dengan Iktikad buruk yang sama sekali tidak didasari atas dasar Iktikad Baik ; 6. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai Penjual dengan

NG AD

Iktikad Buruk yang sama sekali tidak didasari atas dasar Iktikad Baik ; 7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai tanah terperkara berikut bangunan diatasnya untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sah dan berharga ; 8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom)

PE

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila tidak mematuhi isi putusan ini ;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; DALAM REKONPENSI -

Menolak gugatan Penggugat I dalam

Rekonpensi I/Tergugat I dalam

Konpensi, Penggugat II dalam Rekonpensi /Tergugat II dalam Konpensi , Penggugat III Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi III seluruhnya ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -

Menghukum Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat I dalam Rekonpensi, Tergugat II dalam Konpensi/Penggugat III dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp..6.111.000,- (enam juta seratus sebelas ribu rupiah)

ME DA N

- 50 -

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, pada tanggal 23 Februari 2015, telah mengajukan permohonan banding

terhadap

putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

nomor

:

510/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 9 Desember 2014, permohonan banding mana

GI

telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 7 April 2015, kepada Turut Terbanding I sampai dengan IX semula

ING

Tergugat II sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V masing-masing tanggal 13 April 2015, tanggal 4 Juni 2015, tanggal 5 Juni 2015, tanggal 8 Juni 2015, dan tanggal 9 Juni 2015; memori

banding

yang

diajukan

oleh

Kuasa

Hukum

NT

Membaca

Pembanding semula Tergugat I tertanggal 9 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Maret 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa

ILA

Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 13 April 2015, kepada Turut Terbanding I sampai dengan IX semula Tergugat II sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V masing-masing tanggal

NG AD

13 April 2015, tanggal 4 Juni 2015, tanggal 5 Juni 2015, tanggal 8 Juni 2015, dan tanggal 9 Juni 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 27 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 April 2015, dan kontra

PE

memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tanggal 9 Juni 2015, kepada Turut Terbanding I sampai dengan IX semula Tergugat II sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V masing-masing tanggal tanggal 4 Juni 2015, tanggal 8 Juni 2015, dan tanggal 9 Juni 2015; Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tanggal 9 Juni 2015, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 1 September 2015, kepada Turut Terbanding I sampai dengan IX semula Tergugat II sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V masing-masing tanggal 20 April 2015, tanggal 4 Juni 2015, tanggal 8 Juni 2015, dan tanggal 9 Juni 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi

ME DA N

- 51 -

kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang,

bahwa

GI

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; permohonan

banding

dari

Kuasa

Hukum

ING

Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal

NT

dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I pada prinsipnya sangat keberatan terhadap putusan

Majelis Hakim Tingkat

Pertama,

sehingga

memohon

kepada

ILA

Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo, seraya mengadili sendiri dengan amar putusan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan

NG AD

rekonpensi Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada prinsipnya membantah semua dalil-dalil dalam memori banding Pembanding semula

PE

Tergugat I, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama

memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa semua yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada dasarnya tidak mengungkapkan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, melainkan

hanya

merupakan

pengulangan

tentang

apa

yang

sudah

dipertimbangkan dalam persidangan tingkat pertama, dan terhadap kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada prinsipnya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan secara khusus dalam putusan Majelis Hakim Tingkat banding;

ME DA N

- 52 -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 510/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 9 Desember 2014, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding

GI

semula Penggugat, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan

ING

Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam

Menimbang, tersebut

bahwa

diatas, maka

NT

memutus perkara ini ditingkat banding;

berdasarkan putusan

uraian

pertimbangan-pertimbangan

Pengadilan Negeri

Medan

nomor

:

510/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 9 Desember 2014 dapat dipertahankan dan

ILA

dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak

NG AD

yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan

-

PE

hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini; Mengadili :

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut;

-

Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

nomor

:

510/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 9 Desember 2014, yang dimohonkan banding tersebut; -

Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 oleh kami : RUSTAM IDRIS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. dan MARYANA, SH.MH. masingmasing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan

ME DA N

- 53 -

mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 164/PDT/2016/PT-MDN tanggal 27 April 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta JUANTI SITORUS, SH. sebagai

GI

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua

ING

belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

NT

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ILA

1. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

RUSTAM IDRIS, SH.

NG AD

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd JUANTI SITORUS, SH.

Perincian Biaya :

Rp.

6.000,-

2. Redaksi

Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan

Rp

139.000,-

PE

1. Meterai

Jumlah

Rp. 150.000,-

Untuk salinan, sesuai dengan aslinya, Wakil Panitera,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. Nip. 040043391.