PENGADILAN TINGGI MEDAN

ME DA N

PUTUSAN

NOMOR : 18/ PDT/2016/ PT.MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

GI

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti

ING

tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

XXXXXXXXX, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Sihabong-habong, tanggal 28 Januari 1979, Agama Kristen, Karyawan

NT

Swasta, beralamat di Jl. Kenari 3 Blok 1.2 No. 4. RT/RW: 003/013, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok-Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KARLISTON HORAS SITOMPUL, SH,

ILA

MARTIN ONRUSO SIMANJUNTAK, SH dan SOLAIMAN SIRINGORINGO, SH, Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office KARLISTON HORAS SITOMPUL & Associates

NG AD

beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Baru No. 65, Medan selanjutnya

disebut

sebagai

PEMBANDING

sdemula

sebagai PENGGUGT ; MELAWAN:

PE

XXXXXXXXXX, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Pematang Siantar,

tanggal

31

Januari

1978,

Agama

Kristen,

Pekerjaan Notaris, terakhir diketahui berlamat di Jl. Asahan Km.

IV

Nomor

527,

Kecamatan

Dolok

Marlawan,

Kabupaten Simalungun-Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada YUNUS TIMOTHEUS, SH

dan

YUDIARTO

SIMANJUNTAK,

SH,

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum IDAMAN yang beralamat di Jl. Peta 125 Lantai II Kota Bandung, selanjutnya

disebut

sebagai TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

sebagai

TERBANDING

semula

ME DA N

2

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2016 No. 18/Pdt/2016/PT-Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2. Berkas perkara tanggal 4 Agustus 2015 No. 05/Pdt.G/2015/PN-Sim dan

GI

surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

ING

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Pebruari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun

pada hari dan

tanggal itu juga,

NT

sebagai berikut :

telah mengajukan gugatan

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Kristen dan upacara adat Batak pada tanggal 4 Januari 2013;

ILA

- Bahwa pemberkatan dilaksanakan di GKLI Sihabong-habong, Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan, yang kemudian pada hari yang sama dilanjutkan dengan acara adat Batak yang lebih dikenal dengan istilah

NG AD

“Mangadati”;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dicatatkan secara sah menurut hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 189/DKC/III/2013 bertangggal 27 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Humbang Hasundutan;

PE

- Bahwa sebelum dalil berikutnya, karena dirasa perlu dan nantinya akan berkaitan dengan dalil-dalil posita dan petitum berikutnya, maka dengan ini Penggugat lebih dahulu mendalilkan fakta sebagai berikut: -

Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang karyawan swasta yang lokasi pekerjaannya ada di Nabire-Papua, sedangkan Tergugat bekerja sebagai seorang Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Simalungun;

-

Bahwa hingga gugatan a quo didaftarkan, Penggugat dengan Tergugat belum atau tidak dikaruniai anak;

- Bahwa selanjutnya, pada awalnya setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan layaknya suami-istri; - Bahwa setelah acara pemberkatan pernikahan dan acara “mangadati” (acara Perkawinan secara adat Batak) di kampung Penggugat di Parlilitan, Penggugat bersama dengan Tergugat berangkat ke rumah orangtua Tergugat dimana Tergugat tinggal; Halaman 2 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

3

- Bahwa ternyata selama beberapa lama tinggal rumah orang tua Tergugat, sudah mulai kelihatan kebiasaan dari Tergugat, yang mencerminkan sebagai Isteri yang diidam-idamkan selama ini, dimana selama di rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengejakan pekerjaan rumah yang malah dikerjakan oleh Mertua Perempuan Penggugat (ic. Ibu Kandung Tergugat) dan atau Lae

GI

Penggugat (ic. Adik Laki-laki Tergugat) termasuk pekerjaan memasak; - Bahwa perlu didalilkan dalam gugatan a quo, kalau Ibu Tergugat dan Adik

ING

Laki-laki Tergugat secara adat Batak masuk dalam kategori Hula-hula (pihak yang harus dihormati) yang tidak mungkin memasak bagi Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama tinggal sementara di rumah Tergugat, Tergugat sangat sering

NT

keluar hingga malam hari dengan alasan pekerjaan, sehingga Penggugat yang masih orang baru di rumah tersebut menjadi merasa tidak nyaman; - Bahwa namun demikian, karena Penggugat telah membuat keputusan untuk

ILA

menikah dan berkeluarga dengan Tergugat, hal tersebut diabaikan saja dan tetap berusaha untuk mencipatakan hubungan baik dimana sekitar bulan Juni 2013, Penggugat dan Tergugat berbulan madu ke Bali selama lebih

NG AD

kurang 2 minggu yang kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah Kakak perempuan Penggugat di Jakarta; - Bahwa ketika di rumah Kakak Perempuan Penggugat tersebut, sempat terjadi pembicaraan tentang rencana Penggugat dan Tergugat tinggal di mana ke depannya mengingat lokasi pekerjaan Penggugat dengan Tergugat yang bebeda, namun dengan tegas Tergugat menyatakan tidak akan pindah

PE

dari Pematang Siantar;

- Bahwa Penggugat mencoba mempersiapkan diri untuk mengikuti kemauan dari Tergugat untuk tinggal bersama di Pematang Siantar, dimana Penggugat menghubungi rekan-rekan yang ada di Medan untuk mencari informasi pekerjaan dan informasi itupun dapat namun dengan gaji yang cukup kecil; - Bahwa untuk memutuskan apakah harus bekerja di Medan atau tetap di Papua, tentunya Penggugat harus membuat pehitungan secara ekonomis kemampuan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk hidup bersama; - Bahwa sebagai salah satu variabel yang akan dipertimbangkan dalam mengambil keputusan tersebut, Penggugat menanyakan penghasilan yang diperoleh Tergugat rata-rata per bulannya, namun Tergugat menolak

Halaman 3 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

4

memberitahukan

dan

bahkan

menyatakan

Penggugat;

kalau itu

bukan

urusan

- Bahwa hal tersebut meyebabkan Penggugat menjadi dilematis dalam usaha mengikuti kemauan Tergugat untuk tinggal bersama di Pematang Siantar; - Bahwa sekitar Oktober 2013, atas kesepakatan bersama Penggugat dan

GI

Tergugat berkeinginan mengganti mobil Suzuki Escudo milik Tergugat dengan mobil tahun pembuatan yang lebih baru dengan kesepakatan mobil

ING

yang akan dibeli secara kredit lebih dahulu sambil menunggu Mobil Susuki Escudo milik Tergugat laku terjual dan hasil penjualan digunakan melunasi pembelian mobil tersebut, atas kesepakatan tersebut akhirnya pada tanggal 28 Desember 2013 Mobil Toyota Rush dibeli dengan cara kredit seharga Rp.

NT

230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah); - Bahwa DP pembelian mobil tersebut adalah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dimana Penggugat membayar Rp. 100.000.000,- (seratus

ILA

juta rupiah) untuk sebagian besar DP dengan cara ditransfer ke rekening Tergugat di Bank Mandiri 107-00-0669883-3 an Lenny Mutiara Ambarita (ic. Tergugat) dan cicilan setiap bulannya dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.

NG AD

3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ke rekening Tergugat tersebut; - Bahwa meskipun demikian permasalahan mobil bukanlah substansi dari gugatan a quo, dimana Penggugat sudah mengikhlaskan apa-apa yang sudah dikeluarkannya untuk pembelian mobil tersebut; - Bahwa oleh karena pada dasarnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sensitif, maka sekitar akhir bulan Pebruari 2014, terjadi mobil Suzuki Escudo milik

PE

komunikasi berkenaan dengan penjualan

Tergugat tersebut yang akhirnya merembet kemana-mana dan menjadi momentum putusnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan momentum pertengkaran dan cekcok terus-menerus yang tiada henti yang akhirnya menyangkut hal-hal prinsipil dalam perkawinan; - Bahwa sebagaimana kesepakatan pada bulan Oktober 2013 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menjual mobil Suzuki Escudo tersebut, namun hingga akhir Pebruari 2014 mobil tersebut belum juga dijual oleh Tergugat; - Bahwa ketika hal tersebut ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat menjawab dengan ketus dengan menjawab “Masalah mobil bukan urusanmu!”; - Bahwa sebagaimana dalil terdahulu masalah mobil tersebut menjadi momentum petengkaran selanjutnya temasuk masalah pekerjaan Penggugat yang selalu diributkan oleh Tergugat, dimana ketika Penggugat menjawab

Halaman 4 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

5

belum bisa pindah dari Papua ke Pematang Siantar karena belum mendapat pekerjaan baru di Pematang Siantar, namun dengan ketus dan nada keras Tergugat merespon dengan mengucapkan “Kalau kau tidak pulang ke Siantar, Aku akan menceraikanmu”;

- Bahwa ucapan Tergugat tersebut sangat mengejutkan bagi Penggugat,

GI

namun Penggugat mencoba memperjelas dengan mempetanyakan apakah ucapan Tergugat diucapkan dengan sadar, dan dijawab oleh Tergugat kalau

ING

ucapannya diucapkan dalam keadaan sadar;

- Bahwa pada dasarnya ucapan Tergugat tersebut sangat menyakitkan bagi Penggugat, dimana sebagai seorang suami sama sekali tidak dihargai dan bahkan diancam untuk diceraikan;

NT

- Bahwa sejak kejadian tersebut, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk dan justru setiap komunikasi selalu disertai dengan amarah dan emosi dari masing-masing pihak;

ILA

- Bahwa situasi yang makin parah tesebut semakin menjadi-jadi dimana sekitar bulan April 2014, ketika terjadi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang disertai emosi dan pertengkaran, Tergugat kembali

NG AD

mengucapkan kata-kata cerai dengan mengucapkan “aku menyesal menikah sama kau, kau ceraikan saja aku!”; - Bahwa

meskipun

demikian,

Penggugat

tetap

berusaha

mencoba

mempebaiki hubungan yang telah rusak tersebut, dimana Penggugat memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara membeli tiket Tergugat dan paket tour di Lombok mulai tanggal 6 s/d 9 Juni dengan

maksud

menyelesaikan

semua

permasalahan

antara

PE

2014

Penggugat dengan Tergugat secara dewasa tanpa campur tangan dari pihak manapun;

- Bahwa sangat disayangkan, tenyata di Lombok justru pertengkaran yang terjadi dan terungkap fakta baru dimana pada waktu itu Tergugat mengungkapkan kalau dianya sama sekali tidak mencintai Penggugat; - Bahwa perlu didalilkan dalam gugatan a quo pada waktu di Lombok meskipun hanya berdua, namun hanya pertengkaran yang terjadi dan sama sekali tidak ada romantisme layaknya suami isteri, masing-masing jalan sendiri-sendiri tanpa komunikasi yang berarti; - Bahwa tanggal 09 s/d 11 Juni 2014, selama 3 (tiga) hari perjalanan dari Lombok dilanjutkan ke Jakarta dengan harapan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat makin membaik namun tetap saja pada kondisii semula, alalu setelahnya masing-masing pulang ke Papua dan ke Pematang Siantar;

Halaman 5 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

6

- Bahwa sejak bulan Juni s/d Agustus 2014 komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali terputus, dan selanjutnya Penggugat sudah tidak mempunyai cara lagi memperbaiki hubungan tersebut dan setelah usaha akhir tersebut, Penggugat pun sudah mengaminkan keinginan Tergugat untuk bercerai;

mengaminkan

keinginan

Tergugat

GI

- Bahwa ironisnya, ketika Penggugat telah mengambil keputusan untuk bercerai,

tanpa

sepengetahuan

ING

Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2014, Tergugat ada datang ke NabirePapua, namun memang “rasa” itu sudah tidak ada lagi dan kedatangan Tergugat di Papua tersebut sama sekali tidak mempebaiki hubungan apapun bahkan saat Tergugat di Papua, pertengkaran sempat terjadi hingga

NT

Tergugat dengan emosi memukul dinding Hotel; - Bahwa sebagai upaya terakhir, pada tanggal 16 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat bertemu di rumah Tulang Penggugat bermarga XXXXXX

ILA

(ic. Paman Penggugat) di Tarutung guna mencoba menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak ada hasil karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

NG AD

- Bahwa besoknya tanggal 17 Januari 2015, telah pula dilaksanakan pertemuan adat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat dengan dihadiri oleh: -

Hula-hula (mewakili keluarga Tergugat) marga Malau, pihak mana waktu pesta adat permikahan Penggugat dan Tergugat masuk pihak keluarga Tergugat,

Kepala Desa Sihabonghabong,

-

Keluarga Sihotang,

-

Dongan Sahuta (Tokoh Desa) dan

-

XXXXXX (Paman Penggugat dari XXXXXX)

PE

-

- Bahwa pada pertemuan adat tersebut, terungkap fakta yang dibenarkan oleh Tergugat dihadapan Keluarga dan Para Tokoh Adat sebagai berikut: -

Bahwa Tergugat mengakui pernah mengatakan dan mengancam menceraikan Penggugat;

-

Bahwa Tergugat mengakui pernah mengatakan kalau tidak cinta kepada Penggugat;

-

Bahwa Tergugat mengakui pernah mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

7

-

Bahwa Penggugat akhirnya memutuskan tidak dapat mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut lagi karena tidak akan mungkin bersatu lagi;

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2015, Pihak Keluarga Penggugat bermarga Sihotang

akhirnya

telah

mengantarkan Tergugat

pulang

ke

rumah

GI

Orangtuanya dan setelahnya tidak pernah bertemu lagi; - Bahwa sangat jelas dan nyata fakta-fakta diatas telah membuktikan kalau

ING

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terusmenerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

- Bahwa sebagai fakta penguat dari dalil tersebut, adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri

NT

semenjak Januari 2014 yang lalu atau lebih kurang 1 tahun; - Bahwa apabila dihitung kebersama Penggugat dengan Tergugat, maka 2 (dua) tahun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melewati waktu

ILA

bersama layaknya suami isteri hanya kurang dari 3 (tiga) bulan saja, dengan rincian sebagai berikut:

Maret 2013, selama ± 1 (satu) bulan setelah tanggal menikah;

-

Juni 2013, selama ± 2 (dua) minggu sewaktu bulan madu di Bali –

NG AD

-

Jakarta; -

Oktober 2013, selama 4 (empat) hari di Medan;

-

27 Desember 2013 – 20 Januari 2014 atau ± 1 (satu) bulan, Liburan Natal/Tahun Baru di Parlilitan dan Siantar;

-

Selebihnya petemuan untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan

PE

Tergugat yang sudah tidak layaknya suami isteri karena sudah terjadi pertengkaran dan cekcok yang terus menerus; -

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan telah terjadi pertengkaran atau cekcok yang terus menerus atau ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat yang didukung fakta pendukung telah selama kurang lebih 1 (satu) tahun tidak melakukan hubungan suami isteri dan dari 2 (dua) tahun masa perkawinan hanya kurang dari 3 (tiga) bulan hidup bersama layaknya suami isteri, fakta mana telah bersesuaian dan memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

- Bahwa dengan demikian adalah fakta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dimana telah terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus-menerus ditambah komunikasi antara Penggugat dengan

Halaman 7 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

8

Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik serta tidak ada lagi keinginan untuk bersama lagi;

- Bahwa atas dasar fakta tersebut maka cukup alasan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena peceraian; - Bahwa atas dasar fakta tersebut beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri

GI

Simalungun c/q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menentukan

ING

suatu hari persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan memanggil pihak-pihak yang berperkara supaya hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan mengambil keputusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

NT

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 2013 secara Agama Kristen di GKLI Sihabong-habong, Perkawinan mana telah dicatatkan sesuai

27

Maret

ILA

hukum sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXX- bertanggal 2013,

Kependudukan

yang

diterbitkan

Kabupaten

Humbang

oleh

Kepala

Hasundutan

Kantor

Dinas

putus

karena

NG AD

perceraian dengan segala akibat hukumnya; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang dihunjuk untuk itu, mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan

hukum

dalam

perkara

ini

kepada

Kepala

Dinas

Kependudukan Kabupaten Simalungun untuk dicatatkan dalam buku register yang disiapkan untuk itu;

PE

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini; Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Simalungun c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan dalam perkara ini yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku (Ex aequo Et Bono); Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut

di

atas, selanjutnya Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 5 Mei 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : - Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;

Halaman 8 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

9

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yamg menikah menurut agama Kristen di GKLI Sihabong-habong, Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan, yang kemudian dilanjutkan dengan acara adat Batak;

- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan

GI

secara sah menurut hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 189/DKC/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013,

ING

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah hidup rukum sebagai suami istri dan belum memiliki keturunan;

NT

- Bahwa tidak benar, Tergugat mengabaikan tugasnya sebagai istri kepada suaminya dan tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah; - Bahwa tidak benar, Tergugat tidak bersedia pindah dari Pematang Siantar

ILA

dan mengikuti tinggal bersama dengan suaminya; - Bahwa masalah pekerjaan dan penghasilan tidak pernah mejadi masalah buat Tergugat untuk dijadikan alasan untuk tidak bersedia pindah mengikuti

NG AD

suaminya yaitu Penggugat. Bahkan Tergugat selalu bertanya kapan Tergugat bisa berangkat dan tinggal bersama dengan Penggugat di Nabire karena Tergugat siap meninggalkan pekerjaannya dan kota Pematang Siantar demi untuk bisa hidup bersama dengan Penggugat tetapi Penggugatlah yang selalu mengatakan nanti, nanti dan nanti; - Bahwa Tergugat selaku Notaris bukan karyawan yang bergaji tetap sehingga

PE

tidak bisa membeitahukan kepada Penggugat berapa penghasilannya sebagai

seorang

Notaris

setiap

bulannya,

bukannya

tidak

mau

membeitahukan; - Bahwa bila Penggugat merasa tidak nyaman berada dan tinggal di rumah mertuanya, Tergugat sudah membangun rumah baru untuk bisa ditinggali berdua dengan Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha untuk mencarikan pekerjaan buat Penggugat di Medan maupun di Siantar; - Bahwa benar, masalah pembelian mobil bukan masalah buat Penggugat dengan Tergugat dan pembelian mobil tersebut adalah bukti bahwa sesuangguhnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja; - Bahwa perbedaan pendapat mengenai penjualan mobil adalah merupakan sesuatu hal yang biasa saja dan wajar dalam kehidupan rumah tangga tetapi Penggugat terlalu membesar-besarkan masalah kecil ini;

Halaman 9 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

10

- Bahwa masalah ucapan perpisahan yang diucapkan oleh Tergugat adalah semata-mata karena didorong oleh kekesalan saja karena Penggugat tidak memberikan kepastian kepada Tergugat apakah Penggugat akan tinggal di Pematang Siantar atau Tegugat yang akan ikut Penggugat di Nabire; - Bahwa untuk ucapannya tersebut Tegugat sudah meralat dan meminta maaf

GI

kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah kembali berbaikan di Lombok. Tergugat merasa heran kalau Penggugat menyatakan

ING

kalau selama di Lombok tidak ada romantisme layaknya suami istri, karena bukankah hal tersebut seharusnya sudah menjadi tugas dan kewajiban seorang suami istri untuk bisa mencipatakan suasana romantis? Tergugat sendiri merasakan sukacita selama berada di Lombok karena telah terjadi

NT

rekonsiliasi antara keduanya;

- Bahwa benar, untuk bisa selalu menjaga hubungan yang baik antara Tergugat dan Penggugat meskipun ada jarak antara tempat tinggal

ILA

keduanya, Tergugat mengunjungi Penggugat di Nabire; - Bahwa tidak benar, Tergugat memukul dinding hotel dengan emosi. Yang terjadi

adalah

Penggugat

lagi-lagi

tidak

memberikan

kepastian

NG AD

apakahTergugat diizinkan untuk tinggal di Nabire bersama Penggugat atau Penggugat yang pindah ke Pematang Siantar untuk tinggal bersama-sama Tergugat. Ketiadaan keputusan Penggugat ini yang membuat Tergugat menjadi sangat sedih sekaligus kecewa; - Bahwa benar telah terjadi upaya perdamaian dan penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat di rumah Tulang Penggugat dimana Tulang

PE

Penggugat berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak meyetujui upaya berpisah dari Penggugat; - Bahwa benar Tergugat pernah mengucapkan beberapa kalimat yang berkonotasi negatif tetapi Tergugat sudah menjelaskan alasan mengapa Tergugat menyampaikan hal tersebut dan yang paling utama adalah Tergugat sudah meralat ucapannya tersebut dan menarik kembali katakatanya tersebut; - Bahwa tidak terjadinya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat adalah semata-mata karena terpisah jarak. Tergugat sendiri selalu berusaha untuk bertemu dan memenuhi kewajibannya sebagai istri dengan bukti telah mengunjungi Penggugat di Nabire yaitu pada tanggal 23 Agustus 2014 dan Maret 2015; - Bahwa hubungan suami istri tidak hanya sekedar ditunjukkan dengan berhubungan badan, melainkan dengan adanya niat suci untuk membangun

Halaman 10 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

11

rumah tangga yang baik sesuai dengan sumpah/janji yang telah dilakukan di gereja saat sakramen pernikahan dilangsungkan yaitu janji kepada Tuhan dan jemaat yang hadir. Tujuan sebuah perkawinan yang bahagia tentang Perkawinan;

- Bahwa harapan akan hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat

GI

selama Tuhan berkehendak dan Penggugat dan Tergugat masih beriman dan takut akan Tuhan;

ING

Berdasarkan segala yang kami paparkan diatas, dengan ini Tergugat memohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Negeri Simalungun cq. Ketua Majelis Hakim memutuskan:

1. Menolak semua gugatan Penggugat, atau setidak-tidaknya menyatakan

NT

gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

ILA

adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Simalungun

telah menjatuhkan putusan tanggal 04 Agustus 2015 Nomor :

NG AD

05/Pdt.G/ 2015/PN-Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ---- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah); Menimbang, telah

kuasa

mengajukan

hukum

Pembanding

permohonan

PE

Penggugat

bahwa

Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 2015/PN-Sim berdasarkan Risalah

banding

semula

sebagai

terhadap

putusan

04 Agustus 2015 No. 05/Pdt.G/

Pernyataan Permohonan Banding No.

05/Pdt.G/2015/PN-Sim tanggal 18 Agustus 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding

pada tanggal 24 Agustus

2015; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 20 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 Nopember 2015 dan salinannya telah diserahkan dengan seksama kepada Terbanding pada tanggal 26 Nopember 2015 dengan Relas Penyerahan Memori Banding No. 05/Pdt.G/2015/PN-Sim pokoknya Memori Banding tersebut

yang pada

mengemukakan keberatan-keberatan

sebagai berikut

Halaman 11 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

12

Bahwa Pembanding secara tegas dan nyata menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya dan secara tegas mengajukan dalil-dalil melalui risalah Banding sebagai berikut : -

Bahwa seluruh dalil TERBANDING yang membalikkan fakta dimana seolaholah TERBANDING-lah yang berkeinginan untuk ikut PEMBANDING ke

GI

Nabire Papua, menurut hemat PEMBANDING dalil tersebut semata-mata hanya upaya sia-sia yang mencoba mengajukan retorika tanpa dasar; Bahwa

fakta

yang

sebenar-benarnya adalah

ING

-

dari

awal

pernikahan

TERBANDING berkeras tidak berkeinginan sama sekali untuk ikut bersama dengan PEMBANDING fakta mana telah disampaikan oleh TERBANDING kepada keluarga PEMBANDING di awal pernikahan; Bahwa dengan demikian pula maka seluruh dalil yang “seolah-olah”

NT

-

TERBANDING telah berusaha keras untuk tinggal bersama dengan PEMBANDING justru bertentangan dengan Jawabannya yang mendalilkan

ILA

telah membangun rumah baru di Pematang Siantar (rumah mana tanpa setahu dan tanpa keinginan dari PEMBANDING) serta mencari pekerjaan bagi PEMBANDING;

Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis

NG AD

-

Hakim judex factie dalam pertimbangannya pada halaman 16 alinea ke-5 Tentang hukumnya, mengenai “ ….bahwa saksi-saksi Penggugat seluruhnya tidak menguraikan dengan jelas keadaan rumah tanggga PEnggugat dan Tergugat

sebagaimana

didalilkan

Penggugat

terus-menerus

terjadi

percekcokan yang tidak dapat dipersatukan lagi.”,; sehingga pertimbangan

PE

tersebut perlu PEMBANDING uraikan persesuaian fakta hukum antara Gugatan

PEMBANDING

dengan

saksi-saksi

yang

diajukan

oleh

PEMBANDING sebagai berikut : -

Bahwa Pihak keluarga telah berupaya untuk melakukan mediasi/perdamaian secara kekeluargaan, yaitu dengan mengumpul para keluarga Para Pihak untuk

menyelesaikan

perselisihan

yang

terus-menerus

antara

PEMBANDING dengan TERBANDING; -

Bahwa pada bulan Januari 2015 telah dilakukan upaya perdamaian terkait perselisihan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT di rumah orang

tua

PENGGUGAT

di

Parlilitan

dengan

tujuan

menyatukan

PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan dihadiri saksi, orang tua PENGGUGAT, 2 (dua) orang abang PENGGUGAT, Bapak Uda (adik

Halaman 12 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

13

kandung dari Ayah PENGGUGAT) dan isterinya serta dari Pihak TERGUGAT dihadiri oleh Marga Malau. Dengan

adanya

upaya

perdamaian

perselisihan/pertengkaran

panjang

tersebut

antara

tentunya

jauh

PEMBANDING

hari

dengan

TERBANDING telah pula diketahui oleh keluarga baik dari keluarga maupun

keluarga

TERBANDING,

GI

PEMBANDING

akan

tetapi

tidak

mendapatkan kepastian dalam menyatukan hubungan suami-isteri antara

-

ING

PEMBANDING dengan TERBANDING;

Bahwa PENGGUGAT telah meminta TERGUGAT selaku istrinya mengikuti suaminya ke wilayah tempat kerja PENGUGAT Ke Nabire.

dikarenakan

permintaan

PEMBANDING

NT

Namun

TERBANDING

selalu

tersebut

menolak,

berujung

bahkan

sia-sia

TERBANDING

mengirimkan pesan kepada PEMBANDING melalui sms dengan mengatakan

ILA

“AKU LEBIH BAIK CERAI DARI KAMU’ sehingga tentunya perkataan tersebut sangat menyakitkan dan membuat PEMBANDING tidak pantas lagi sebagai layaknya SUAMI yang harus dihormati dan sebagai Imam dalam

Bahwa PEMBANDING tidaklah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim judex factie dalam pertimbangannya pada halaman 17 Tentang hukumnya, mengenai “ ….bahwa kedua belah pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat beragama kristen sehingga berdasar bagi majelis hakim untuk menggunakan pula ayat-ayat dalam Alkitab tentang Perkawinan Kristen yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi

PE

-

NG AD

keluarga;

suatu perkara perceraian. Ayat-ayat tersebut yaitu .. 1. Matius 19 ayat 3b-6…dst” 2. Matius 19 ayat 9……dst” 3. I Korintus 7 (nats tentang perkawinan) ayat 5……dst” 4. I Korintus 7 ayat 10-11….dst” Bahwa pertimbangan - pertimbangan majelis hakim judex factie tersebut diatas perlu untuk diuji dari segi hukum positif, dimana terdapat perbedaan yang sangat substansial terhadap dasar-dasar hukum positif Indonesia secara tertulis, apabila dilihat dari segi hukum acara perdata dan Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga PEMBANDING perlu menguraikan hal – hal sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

14

-

Bahwa apabila gugatan perkara a quo dalam pertimbangan majelis hakim judex factie tersebut diatas dikaitkan dengan Ayat – ayat yang terdapat di dalam

Alkitab,

maka

demikian

pula

haruslah

dipertimbangan

sebagaimana dalil PEMBANDING dalam Replik terdahulu yang tertulis dalam Alkitab tepatnya pada Ulangan 24 : 1 berbunyi : “Apabila seorang

GI

pria mengambil seorang wanita dan menjadikan dia miliknya, sebagai istrinya dan jika dia tidak mendapat perkenan di matanya karena ia

ING

menemukan sesuatu yang tidak pantas padanya, maka ia harus menulis surat ceraibagi dia dan menaruh itu di tangannya dan menyuruh dia pergi dari rumahnya”;

Bahwa sebagaimana yang tertulis dalam Ayat Alkitab pada Ulangan 24 :

dengan

cara

sebagaimana

NT

1, PEMBANDING dalam hal ini telah pula tepat penerapannya yaitu mengajukan

gugatan

cerai

ke

Pengadilan

Negeri

diisyaratkan oleh perundang-undangan, akan tetapi

ILA

pertimbangan tersebut telah pula menjadi timbul perbedaan yang sangat substansial terhadap hukum positif dengan tidak adanya kepastian hukum, dimana dalil religius tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan

NG AD

untuk mempengaruhi putusan perkara a quo, sebab perkara a quo layak dan patut dipertimbangan dari segi hukum positif agar tercipta kepastian hukum yang mengikat; -

Bahwa pertimbangan yang sedemikian juga apabila dikaji dari segi hukum tertulis, tidaklah dapat ditemukan fakta-fakta hukum dan dasar yang mengikat apabila dikaitkan dengan pertimbangan Alkitab, akan

PE

tetapi yang utamanya dalam pertimbangan haruslah dari segi yuridis hukum,

sehingga

ditemukan

sebagaimana dimaksud dalam

kepastian

hukum

yang

mengikat

Undang-undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo PP nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan; -

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah menguatkan dalil-dalil gugatan PEMBANDING, maka telah ditemukan fakta yuridis bahwa PEMBANDING dan TERBANDING telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang secara terus menerus, yang mana telah bersesuaian dengan dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Dengan demikian layak dan patut apabila dasar pertimbangan dari Alkitab majelis hakim judex factie haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 14 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

15

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian dalil dalam risalah banding a quo, dengan demikian sangat berdasar bagi yth, Ketua Pengadilan Tinggi Medan c/q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 05/Pdt.G /2015/PN.Sim tertanggal 04 Agustus 2015

dan oleh karenanya Mengadili

GI

sendiri dan dengan ini mohon diberi putusan, dengan “ Mengabulkan gugatan

Menimbang,

bahwa

ING

Penggugat untuk seluruhnya “ ; terhadap

Memori

Banding

yang

diajukan

Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula sebagai Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12

NT

Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari dan tanggal itu juga, dan salinannya telah diserahkan kepada Pembanding semula sebagai Penggugat dengan Akta Tanda Terima Kontra No. 05/Pdt.G/2015/PN-Sim tanggal 12 Januari 2016, yang

pada pokoknya

Kontra Memori Banding tersebut mengemukakan hal-hal

ILA

Memori Banding

sebagai berikut :

1. Bahwa TERBANDING/TERGUGAT sependapat atas pertimbangan hukum

NG AD

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo dan sudah tepat dalam menerapkan pertimbangan hukumnya serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada sebagaimana tertuang pada halaman 16 alinea ke-5 yang berbunyi sebagai berikut : “Menimbang

bahwa

saksi-saksi

Penggugat

seluruhnya

tidak

PE

menguraikan dengan jelas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat terus menerus terjadi percekcokan yang tidak dapat dipersatukan lagi.” ; 2. Bahwa keberatan PEMBANDING/PENGGUGAT pada halaman 8 garis kesatu memori banding Pembanding menurut kami tidaklah berdasar hukum, karena Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Simalungun No.05/Pdt.G/2015/PN.Sim tanggal 04 Agustus 2015 telah benar dalam menerapkan

hukum

pembuktian

dalam

memeriksa

bukti-bukti

yang

digunakan oleh para pihak sebagaimana dimuat pada halaman 17 alinea ke1 : “ Menimbang bahwa bukti surat Tergugat bertanda T.4 s/d T.8 merupakan foto-foto selama di Lombok yang menunjukkan bahwa tidak benar hubungan para pihak selama di Lombok hanya gaduh saja seperti diuraikan dalam gugatan Penggugat” ;

Halaman 15 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

16

3. Bahwa atas keberatan PEMBANDING/PENGGUGAT pada halaman 8 garis terakhir sampai halaman 10 garis ke-dua memori banding PEMBANDING menurut kami tidaklah berdasarkan hukum, karena Majelis Hakim dalam perkara aquo sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dimuat pada halaman 17 dan halaman 18 yang berbunyi

GI

sebagai berikut :

ING

“Menimbang bahwa kedua belah pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat beragama Kristen sehingga berdasar bagi Majelis Hakim untuk menggunakan pula ayat-ayat dalam Alkitab tentang Perkawinan Kristen yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan

NT

bagi suatu perkara perceraian. Ayat-ayat tersebut yaitu matius 19 ayat 3b-6, matius 19 ayat 9, I Korintus 7 (Nats tentang Perkawinan) ayat 5, I

ILA

Korintus 7 ayat 10-11 ;

“Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, perceraian bagi penganut agama kristen (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat)

NG AD

seharusnya didasarkan oleh suatu keadaan yang sangat memaksa oleh karena tidak dapat lagi ditempuh upaya apapun untuk mencari jalan damai bagi kedua belah pihak.” Bahwa oleh karena pertimbangan hukum judex factie tersebut di atas sudah benar sehingga alasan banding PEMBANDING sangatlah tidak maka sudah sepatutnya

Majelis

Hakim Tingkat Banding

PE

tepat,

menyatakan menolak permohonan banding PEMBANDING karena alasan Majelis Hakim aquo sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 05/Pdt.G /2015/PN-Sim kepada Terbanding pada tanggal 22 September 2015 dan kepada Pembanding pada tanggal 30 Nopember 2015, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dalam tenggang waktu 14 (empat) belas hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

Halaman 16 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

17

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ; Menimbang, bahwa permohonan

banding

dari Pembanding semula

sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh

GI

karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara No. 05/Pdt.G/2015/PN-Sim beserta surat-surat

Pengadilan

dengan perkara

Negeri

Simalungun

05/Pdt.G/2015/PN-Sim

tersebut, serta salinan resmi putusan

ING

yang berhubungan

tanggal

dan Memori Banding

4

Agustus

2015

dari Pembanding

No.

semula

berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa

NT

Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak

gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan yang pada

ILA

pokoknya bahwa pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tidak membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat hebat dalam

keluarnya ;

NG AD

jangka waktu perkawinan yang cukup panjang dan tidak dapat dicari jalan

Menimbang, bahwa

Pengadilan Tinggi

tidak sependapat

dengan

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-undang

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PE

menyebutkan : “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ; Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahuhn 1974Tentang Perkawinan tersebut, maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga bukan adanya pertengkaran yang sangat hebat dalam jangka waktu perkawinan yang cukup panjang ; Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat

serta keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti

dari

kedua belah pihak yang berperkara, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

18

 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Agama Kristen pada tanggal 4 Januari 2013 dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 27 Maret 2013 No. 189/DKC/III/ 2013, dan dari perkawinan tersebut mereka belum mempunyai anak ;  Bahwa Tergugat sebagai isteri tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga

GI

yang mengerjakan adalah mertua Penggugat (ic. Ibu kandung Tergugat) dan yang memasak adalah Lae Penggugat (ic. Adik laki-laki Tergugat)

ING

sehingga tidak mencerminkan sebagai isteri yang diidam-idamkan ;  Bahwa Penggugat bekerja di Papua, sedangkan

Tergugat

tinggal di

Pematangsiantar dan bekerja sebagai Notaris ;  Bahwa Tergugat tidak mau memberitahukan berapa penghasilannya setiap

NT

bulan sebagai Notaris pada waktu Penggugat mencoba untuk mencari kerja di Medan atau Pematangsiantar sebagai pertimbangan Penggugat dalam menentukan sikap, Tergugat mengatakan itu bukan urusanmu ;

ILA

 Bahwa Tergugat telah mengucapkan kata-kata yang tidak sepantas terhadap Penggugat pada saat menanyakan

tentang mobil Suzuki Eskudo yang

belum dijual sehubungan dengan pembelian mobil yang saat ini ada pada

NG AD

Tergugat yaitu dengan jawaban masalah mobil bukan urusanmu, sehingga menjadi putusnya komunikasi antar Penggugat dan Tergugat ;  Bahwa

ketika

Pematangsiantar

Penggugat belum bisa pindah dari

Papua ke

Tergugat mengucapkan : “ kalau kau tidak pulang ke

Siantar aku akan menceraikanmu ;  Bahwa selain itu pada saat terjadi pertengkaran

antara Penggugat dan

PE

Tergugat, kembali Tergugat mengucapkan : “ aku menyesal menikah sama kau, kau ceraikan saja aku “ ;  Bahwa ucapan-ucapan Tergugat tersebut, membuat Penggugat sebagai suami tidak dihargai dan memicu adanya pertengkaran-pertengkaran dan Penggugat sakit hati atas ucapan-ucapan Tergugat ;  Bahwa meskipun

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tetapi

Penggugat berusaha memperbaiki hubungan yang telah rusak dengan mengajak Tergugat Tour ke Lombok sejak tanggal 6 sampai dengan 9 Juni 2014,dilanjutkan ke Jakarta tanggal 9 sampai dengan 11 Juni 2014 akan tetapi hubungan Penggugat dan Tergugat tetap tidak membaik, sehingga sejak Juni sampai dengan Agustus 2014 tidak ada komunikasi lagi ;  Bahwa tanggal 23 Agustus 2014 Tergugat ke Nabire

tetapi tidak dapat

memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat yang ada hanya pertengkaran-pertengkaran ;

Halaman 18 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

19

 Bahwa tanggal 17 Juni 2015 telah dilaksanakan pertemuan Adat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat dengan dihadiri : --- Hula-hula / mewakili keluarga Tergugat ; --- Kepala Desa Sibahong-habong ;

--- Dongan Sahuta (Tokoh Desa dan

GI

--- Keluarga Sihotang ;

--- Tulang Nainggolan/ ( Paman Penggugat marga Nainggolan), dimana

ING

Tergugat mengakui pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat, tidak cinta pada Penggugat dan menyesal menikah dengan Penggugat --- Bahwa karena perdamaian tidak tercapai maka pada tanggal 18 Januari pihak keluarga

Penggugat bermarga Sihotang

telah mengantarkan

--- Bahwa

NT

Tergugat pulang kerumah orang tuanya ; jarak antara Papua dan Pematangsiantar yang cukup jauh

sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat + 2 (dua) Tahun, hanya

ILA

dapat melakukan pertemuan yang dihitung Penggugat + 3 (tiga) bulan; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ;

saksi-saksi

NG AD

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, serta keterangan dari Penggugat

dan

Tergugat,

terbukti

Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara

bahwa

perkawinan

Agama

Kristen dan

perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan (bukti P-2), maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2)

PE

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan yang sah

menurut

hukum alasan perceraian

yang diajukan

oleh

Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukum kembali dalam rumah tangga ; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta

sebagaimana tersebut diatas,

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa antara

Penggugat dan Tergugat

sebagai suami isteri telah terjadi pertengkaran-pertengkaran / perselisihanperselisihan yang terus menerus,

sehingga pihak keluarga Penggugat dan

Tergugat pada bulan juni 2015

di rumah orang tua

Penggugat telah

Halaman 19 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

20

mengadakan pertemuan secara adat terkait perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena perdamaian tidak tercapai maka Tergugat telah dikembalikan kepada orang tuanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan pertemuan secara adat terkait perselisihan /pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan tidak

Penggugat dan Tergugat untuk dapat

hidup rukun

kembali dalam rumah

ING

tangga ;

GI

tercapai perdamaian menurut Pengadilan Tinggi tidak ada harapan antara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak ada

NT

harapan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f P.P. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

ILA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan secara hukum, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat No. 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

NG AD

Menimbang, bahwa petitum gugatan No. 3 memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun

atau pejabat yang ditunjuk

untuk itu,

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Sumalungun untuk dicatat dalam buku Register

yang disiapkan

untuk itu, Pengadilan Tinggi

akan

mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa

persyaratan

Administrasi

pasca

perceraian

PE

Menimbang,

Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia ; Menimbang, bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak pencatatan kantor

catatan

sipil

saat pendaftarannya pada daftar

sebagaimana diatur dai dalam ketentuan

Pasal 32 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975 ; Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, menyatakan :

Halaman 20 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

(1) Panitera

Pengadilan

atau

pejabat

ME DA N

21

yang

ditunjuk

berkewajiban

mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu trerjadi dan pegawai Pencatat mendaftar putusan

GI

perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ; (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan

ING

daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan

dimaksud

ayat (1) yang telah

mempunya kekuatan hukum yang tetap/ telah diberlakukan

tanpa

bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian

NT

dilangsungkan oleh

pinggir dari daftar Perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan salinan di sampaikan kepada

Jakarta ;

Pegawai Pencatatan di

ILA

di luar negeri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di

NG AD

persidangan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Kabupaten

Humbang Hasundutan,

kemudian mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten

Humbang Hasundutan, sementara

Penggugat mengajukan gugatan Perceraian

terhadap

Tergugat pada

Pengadilan Negeri Simalungun ; daerah hukum

PE

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan

antara perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan daerah hukum tempat pencatatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan

Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka perlu pula diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun atau pejabat

yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan

putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk di daftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor

Kantor Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Kabupaten

Humbang Hasundutan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar Catatan Sipil ;

Halaman 21 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

22

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 40 ayat

(1) Undang-undang No. 23

Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan

tentang perceraian

GI

kekuatan hukum tetap ;

yang telah memperoleh

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No.

ING

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab

dan

berwenang

melaksanakan

Kependudukan ;

dalam

urusan

Administrasi

NT

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2006 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

terjadi perceraian ;

Pelaksana

ILA

dilakukan di Instansi

yang menyatakan bahwa Pencatatan Perceraian atau

UPTD Instansi

Pelaksana

tempat

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-

NG AD

undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tentang kewajiban kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian ke Intansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak ada dicantumkan didalam gugatan, namun mengingat putusan merupakan suatu instrument pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi prinsipmoral Yustice dan segala yuistice serta yuridis sebagaimana ditentukan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006

PE

didalam ketentuan

Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat agar kedua belah pihak in cassu

Penggugat dan Tergugat merupakan penduduk Non Muslim

diwajibkan melaporkan perceraian

dalam perkara a quo ke Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dicantumkan dalam amar putusan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan tambahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 Agustus 2015 No. 05/Pdt.G/2015/PN-Sim

tidak dapat dipertahankan lagi

dan harus

Halaman 22 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

23

dibatalkan dan Pengadilan Tinggi

akan mengadili

sendiri perkara ini pada

tingkat banding sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat, berada dipihak yang kalah, maka

Terbanding semula Tergugat

dihukum untuk

membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

yang berkenaan dengan perkara ini ;

GI

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lain

ING

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut

NT

----- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 05/Pdt.G/2015/ PN-Sim tanggal 04 Agustus 2015 dan dengan, MENGADILI SENDIRI :

ILA

--- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --- 2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 2013 secara Agama Kristen

NG AD

di GKLI Sihabong-habong, Perkawinan mana telah dicatatkan sesuai hukum yang berlaku, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan

No.

189/DKC/III/2013 bertanggal 27 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Humbang Hasundutan ; --- 3. . Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah

dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 2013 secara Agama Kristen di

PE

GKLI Sihabong-habong, Perkawinan mana telah dicatatkan sesuai hukum sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 189/DKC/III/2013 bertanggal 27 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Humbang Hasundutan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; --- 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap, tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan satu helai salinan putusan tersebut dikirimkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan ;

Halaman 23 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn

ME DA N

24

--- 5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara untuk mencatat perceraian dalam Buku Register yang tersedia paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap ;

GI

---6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

Demikian

diputus

dalam

ING

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; sidang

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin

musyawarah

Majelis

tanggal 21 Maret

2016

Hakim oleh

NT

kami HJ. WAGIAH ASTUTI, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH dan ABDUL FATTAH, SH. MH

masing-masing sebagai

Hakim Anggota yang ditunjuk untuk

ILA

memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2016 Nomor. 18/Pdt/2016/PTMdn , dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

dihadiri

NG AD

pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan oleh

Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh

: MUSALLIM

SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ; HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd HJ. WAGIAH ASTUTI, SH.

PE

YANSEN PASARIBU, SH.

ttd

ABDUL FATTAH SH.MH. PANITERA PENGGANTI, ttd MUSALLIM SIREGAR,SH Perincian ongkos banding : 1. Redaksi putusan Rp. 5.000.2. Materai Rp. 6.000.3. Pemberkasan Rp. 139.000.J u m l a h = …….. Rp. 150.000.-

Halaman 24 dari 24 Hal.Put. No. 18/PDT/2016/PT-Mdn