ME DA N
PUTUSAN
Nomor : 252/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
GI
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
ING
sebagai berikut dalam perkara antara :
SEAW PIN HONG, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Punak No. 7, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya DR. EDI
NT
YUNARA,S.H.,M.HUM dan DALDIRI,SH.,MH. Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jalam Budi Kemasyarakatan No. 8 Pulo Brayan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa
ILA
Khusus tertanggal 21 April 2015, bertindak baik secara bersama
sama
maupun
masing
masing
sendirian,
NG AD
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; Lawan
1. Ahli Waris Alm. H. MAHMUD PARINDURI, yakni masing-masing : 1.1 H. BAHARUDDIN PARINDURI baik untuk diri sendiri maupun selaku pemegang atas pergantian tempat Alm. Hj. Zubaidah, beralamat Jl. H.
PE
Adam Malik Gg. Peringatan No.94-A, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat – Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I.1 semula Tergugat I.1;
1.2 AHMAD SUKRI NASUTION.,
Dalam hal ini mewakili kepentingan
hukum dari ahli waris Alm. H. RAFI’I, yang telah meninggal dunia pada tahun 1989 yang terdiri dari Hj. Mahrani, Wildani, M. Saleh dan Hj. Chairani beralamat di Jalan H. Adam Malik Gg. Peringatan No.130 B Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai, Terbanding I.2 semula Tergugat I.2; 1.3 ILHAM PARINDURI, dalam hal ini mewakili ahli waris dari Alm. H. AHMAD ILYAS, yang juga ahli waris dari Alm. H. Mukti yang terdiri dari Betti, Lina, Adek, Jumiah, Darma dan Aminah beralamat di Jalan Karya Selamat, Gg. Karya Selamat I No. 1 B Lk VI, Kelurahan Pangkalan
ME DA N
-2-
Mansyur, Kecamatan Medan Johor – Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I.3 semula Tergugat I.3;
2. MISBAH PARINDURI baik untuk diri sendiri maupun kuasa lisan untuk mewakili kepentingan hukum dari Tergugat 1.1, Tergugat 1.2 dan Tergugat
GI
1.3 maupun ahliwaris lainnya dari Alm Mahmud Parinduri beralamat di Jalan. H. Adam Malik Gg. Peringatan No.94-A/130 Kelurahan Silalas, Kecamataan
ING
Medan Barat, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. JOHNI MERY, baik untuk diri sendiri maupun dalam kedudukan selaku
NT
Direktur yang mewakili PT. DWI DAYA MITRA PERKASA, berkedudukan di Jalan Bukit Gading Raya Blok M No. 28 – 29, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai
ILA
Terbanding III semula Tergugat III;
4. JANSEN RICARDO SITANGGANG, S.H., Notaris di Jalan Gatot Subroto No. Medan. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
NG AD
5. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Jend. Besar A.H. Nasution No. 17 – Pangkalan Mansyur - Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
PE
dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal Medan, 24 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register perkara Nomor 212/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 27 April 2015, telah mengemukakan sebagai berikut : -
Bahwa Alm. H. Mahmud Parinduri telah meninggal dunia pada tahun 1928 dengan meninggalkan ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang ahli waris yang terdiri dari : 1. H. Mukti 2. Hj. Mugni 3. H.M. Rafi’i 4. Hj. Zubaidah 5. Hj. Raudah
ME DA N
-3-
6. H. Baharuddin Parinduri 7. H. Lobe Thaib -
Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Alm. H. Mahmud Parinduri semasa hidupnya juga ada memiliki sebidang tanah seluas 3.088,44 M2 (Tiga ribu delapan puluh delapan, koma empat puluh empat
GI
meter persegi) yang terletak di Jalan H. Adam Malik, Gg. Peringatan Lingkungan XI Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat - Kota Medan
ING
sesuai dengan Grant C No. 1234 tanggal 1910. yang diperbaharui tanggal 21 Mei 1951, dengan batas-batas saat ini yakni: Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Capella Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Deli
NT
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Budiarto Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah warga
Bahwa dari peninggalan warisan alm. H. Mahmud Parinduri tersebut
ILA
telah dibagikan kepada masing-masing ahli waris dengan Pembagian yang telah disepakati para ahli waris alm. H. Mahmud Parinduri sesuai dengan Surat Pembagian Harta Peninggalan / Waris tanggal 13 April
NG AD
2013 yang diketahui oleh Kepling Lingkungan XI dan juga Lurah Kelurahan Silalas.
Adapun bagian masing-masing
ahli waris alm. H.Mahmud Parinduri
tersebut adalah :
1. Almh. Hj. Raudah seluas 463,20 M2 yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris diantaranya: - Adenan Lubis
PE
-
- Helmi - Alm. Yus - Elfisyarin - Elli Arjuna - Alm. Ali Rahmad
2. Alm. H. Rafi’i seluas 461,60 M2 yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris diantaranya: - Almh. H. Mhd. Ramli - Hj. Mahrani - Wildani - M. Saleh - Hj. Chairani 3. Alm. H. Ahmad Ilyas seluas 401,10 M2 yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris diantaranya:
ME DA N
-4-
- Betti - Lina - Ilham - Adek
GI
- Juminah - Darma - Aminah
ING
4. Alm. H. Lobe Thaib seluas 452 M2 yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris diantaranya: - Hasnah
- Burhanuddin
NT
- Alm. Sulhadi
- Alm. Abdul Rahim
- Latipah - Aminah
ILA
- Ramlah
5. H. Baharuddin Parinduri seluas 443,60 M2 (masih hidup)
NG AD
6. Hj. Zubaidah seluas 408,37 M2 yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan. 7. H. Lobe Thaib seluas 458,57 M2 yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris diantaranya: - Hasnah
PE
- Alm. Sulhadi
- Burhanuddin - Alm. Abdul Rahim - Ramlah - Latipah - Aminah
-
Bahwa pada bulan Desember 2012, Penggugat telah sepakat dengan sebahagian ahli waris dari Alm. H. Mahmud Parinduri (ic. Tergugat 1.1, Tergugat 1.2, Tergugat 1.3) yang diketahui dan oleh Tergugat II (anak kandung Tergugat I) untuk membeli sebahagian dari tanah warisan peninggalan Alm. H. Mahmud Parinduri tersebut seluas
2.177.87 M2
(Dua ribu seratus tujuh puluh tujuh koma delapan puluh tujuh meter persegi), yang lokasi tanah terbagi dalam 4 (empat) bagian ahli waris dengan luas dan batas-batas yakni:
ME DA N
-5-
1. Tanah bagian Almh. Hj. Raudah seluas 463,20 M2 dengan batas-batas, sebagai berikut :
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bagian H. Rafi’i Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Capella Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Budiarto
GI
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah warga 2. Tanah bagian Alm. H. Rafi’i seluas 461,60 dengan batas-batas,
ING
sebagai berikut :
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bagian Mukti Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bagian Hj. Raudah Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Budiarto
NT
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah warga 3. Tanah bagian Alm. H. Ahmad Ilyas seluas 401,10 M2 dengan batasbatas, sebagai berikut :
ILA
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bagian H.lobe Thaib Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bagian Rafi’i Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Budiarto
NG AD
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah warga 4. Tanah bagian H. Baharuddin Parinduri seluas 851,91 M2
(ic.
Penyatuan antara tanah bagian H. Baharuddin Parinduri seluas 443, 60 M2 dengan tanah bagian Hj. Zubaidah seluas 408,37 M2) dengan batas-batas, sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bagian H.L. Thaib
PE
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bagian H.L.Thaib Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Budiarto Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Warga
5. Tanah bagian Almh Hj. Zubaidah seluas 408,37 M2 dengan batasbatas, sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Sebelah Timur berbatasan dengan tanah warga Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Baharuddin Parinduri Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mughni -
Bahwa kesepakatan harga jual dari tanah objek perkara sebesar Rp. 3.000.000,- / m2 (tiga juta rupiah per meter), sehingga total keseluruhan harga tanah objek perkara sebesar Rp. 3.000.000,- x 2.177.87 M2 = Rp. 6.533.610.000,- (enam milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
ME DA N
-6-
-
Bahwa sebagai keseriusan pembelian tersebut, pada tanggal 1 Desember 2012 Penggugat telah menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang panjar / uang muka dalam pembelian tanah objek perkara, sehingga Penggugat masih harus membayar pelunasan sebesar Rp. 6.533.610.000,- - Rp.
GI
20.000.000,- = Rp. 6.513.610.000,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan pelunasan pembelian tanah
ING
objek perkara akan dilakukan Penggugat setelah surat-surat selesai diproses oleh ali waris alm. H. Mahmud Parinduri -
Bahwa selain itu Tergugat I juga telah memberikan pernyataan tertanggal
NT
01 Desember 2012 yang pada dasarnya Tergugat I (ic. Ahli Waris Alm. H. Mahmud Parinduri) tidak akan menjual tanah tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Penggugat. -
Bahwa setelah lewat beberapa waktu dari pembayaran panjar pembelian
ILA
tanah objek perkara tersebut, Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat tentang progres dan proses perkembangan pengurusan surat tanah pada instansi terkait yang telah
NG AD
dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut. Padahal Penggugat telah berulang kali mempertanyakan kepada Tergugat I melalui Tergugat II tentang tindak lanjut pengurusan surat tanah tersebut, mengingat Penggugat akan segera melakukan pelunasan pembayaran harga tanah objek perkara sebesar Rp. 6.513.610.000,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut karena ingin
PE
membangun usaha dilokasi objek perkara tersebut. Akan tetapi tidak pernah memperoleh tanggapan / jawaban yang pasti dari Tergugat I maupun Tergugat II. -
Bahwa atas sikap Tergugat I maupun Tergugat II tersebut Penggugat sangat meragukan keseriusan dan itikad baik Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual tanah objek perkara kepada Penggugat, sehingga Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan meminta keseriusan Tergugat
I melalui Tergugat II untuk segera merealisasikan jual beli
tanah objek perkara sejak awal tahun 2013 sampai dengan November 2014, namun tetap juga tidak ada respon yang baik dari Tergugat I maupun Tergugat II. -
Bahwa justru tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat I yang telah diketahui oleh Tergugat II telah mengalihkan tanah objek perkara kepada Tergugat III sesuai dengan akte “Pelepasan Hak dan Ganti Rugi” No. 2, No. 3, No. 4 masing-masing tertanggal 10 Januari 2014 dan akte
ME DA N
-7-
“Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 8 tertanggal 13 Januari 2014 yang kesemuanya diperbuat dihadapan Tergugat IV selaku Notaris di Medan. -
Bahwa padahal sebelum tanah terperkara dijual Tergugat I kepada Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan blokir pada buku tanah yang ada di Kantor Tergugat V. Namun karena adanya pernyataan
GI
dari Tergugat IV tertanggal 22 Desember 2014 sehingga blokir Penggugat terhadap tanah objek perkara dimaksud telah dicabut oleh
ING
Tergugat V. Dalam pernyataan yang diperbuat Tergugat
IV tersebut
pada dasarnya Tergugat IV menyatakan bertanggung jawab penuh apabila ada tuntutan hukum dari pihak lain sehubungan adanya jual beli
-
NT
tersebut.
Bahwa sebagai tindaklanjut dari peralihan hak antara Tergugat I dan Tergugat III tersebut yang telah diketahui oleh Tergugat II juga telah dilakukan proses peningkatan dan perubahan alas hak atas tanah objek
ILA
perkara pada Tergugat V. Saat ini telah melalui proses surat ukur untuk selanjutnya proses penerbitan sertifikat yang diberi kode NIB 1959 dan NIB
1960.
Padahal
Penggugat
telah
berulangkali
mengajukan
NG AD
permohonan blokiran kepada Tergugat V agar tidak memproses permohonan hak dari Tergugat I tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan sangat dirugikan oleh tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V yang telah mengelabui Penggugat terkait pengalihan / Jual Beli tanah objek perkara berikut proses balik nama dan pengurusan sertifikat hak atas tanah objek perkara dari Tergugat I bahkan Penggugat telah
PE
-
memberikan uang panjar pembelian tanah terperkara, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta Tergugat V tersebut secara hukum dapat di kwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Dalam hal ini Penggugat menjadi gagal membangun usaha otomotif di atas tanah terperkara yang telah sejak lama Penggugat rencanakan tersebut. Padahal segala perlengkapan dan sarana pembangunan berikut investasi dan kerjasama dari rekan bisnis Penggugat telah siap, sehingga rekan bisnis tersebut hilang kepercayaannya kepada penggugat Adapun kerugian imateriil yang dialami Penggugat tersebut diatas tidak terhingga nilainya sehingga sangat wajar Penggugat taksir nilainya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
ME DA N
-8-
-
Bahwa untuk itu sangat beralasan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV maupun Tergugat V dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat tersebut diatas sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus.
Bahwa selain itu sangat beralasan hukum juga terhadap akte-akte
GI
-
Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 2, No. 3, No. 4 dan No. 8 antara
ING
Tergugat I dengan Tergugat III yang diperbuat dihadapan Tergugat IV dinyatakan tidak sah dan batal. -
Bahwa selanjutnya sangat beralasan hukum pula Tergugat I dihukum
NT
agar menjual tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat dengan harga yang telah disepakati bersama sebelumnya yakni sebesar 6.513.610.000,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut setelah dipotong (dikurangi) panjar yang
juta rupiah), -
ILA
telah Penggugat serahkan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh
Bahwa Penggugat sangat meragukan keseriusan Tergugat I dan II untuk
NG AD
menjual objek perkara kembali kepada Penggugat, sehingga beralasan hukum Tergugat I dan II dihukum untuk membayar denda / Moratoir sebesar Rp. 5.000.000,- / setiap harinya, apabila Tergugat I dan II lalai untuk melaksanakan jual beli atas objek sengketa terhitung sejak perkara ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga Tergugat I dan II melaksanakan jual beli atas tanah terperkara kepada Penggugat. Bahwa Penggugat juga sangat meragukan tindakan Tergugat I, II, III dan
PE
-
IV serta V akan mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak lain sehingga merugikan Penggugat. Untuk itu
sangat beralasan hukum
terhadap tanah objek perkara diletakkan sita jaminan (conservaoir beslag) yang untuk itu akan Penggugat ajukan dalam permohonan lebih lanjut. -
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik sebagaimana Pasal 191 RBg maka sangat beralasan hukum putusan perkara a quo dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbar bij vorrad) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas
dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua agar berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu persidangan yang telah
ME DA N
-9-
ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini dan sekaligus memutus dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini.
GI
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V terkait pengalihan / jual beli tanah yang
ING
terletak di Jalan H. Adam Malik Gang Peringatan No. 94/130 Lingkungan XI Keluarahan Silalas Kecamatan Medan Barat Kota Medan berikut proses balik nama dan pengurusan sertifikat hak atas tanah objek perkara tersebut, sebagai perbuatan melawan hukum
NT
yang merugikan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV serta Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.
sekaligus,
ILA
10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dengan seketika dan
5. Menyatakan batal dan tidak sah terhadap:
NG AD
a. Akte “Pelepasan Hak dan Ganti Rugi” No. 2, tertanggal 10 Januari 2014 yang diperbuat antara Tergugat I dengan Tergugat III di Hadapan Tergugat IV.
b. Akte “Pelepasan Hak dan Ganti Rugi” No. 3, tertanggal 10 Januari 2014 yang diperbuat antara Tergugat I dengan Tergugat III di Hadapan Tergugat IV.
PE
c. Akte “Pelepasan Hak dan Ganti Rugi” No. 4, tertanggal 10 Januari 2014 yang diperbuat antara Tergugat I dengan Tergugat III di Hadapan Tergugat IV.
d. Akte “Pelepasan Hak dan Ganti Rugi” No. 8, tertanggal 13 Januari 2014 yang diperbuat antara Tergugat I dengan Tergugat III di Hadapan Tergugat IV.
6. Menghukum Tergugat I melalui Tergugat II agar menjual tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat dengan harga yang telah disepakati sebelumnya yakni sebesar 6.513.610.000,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) setelah dikurangi panjar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tersebut secara sekaligus dan seketika. 7. Menghukum Tergugat I , membayar denda / moratoir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I maupun Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya untuk
ME DA N
- 10 -
melaksanakan penjualan atas tanah kepada Penggugat, sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga
Tergugat-Tergugat
melaksanakan
terperkara kepada Penggugat.
putusan
atas
tanah
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit
GI
voerbar bij vorrad) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi.
ING
9. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV serta Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara. Atau
yyApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya
NT
(ex aequo et bono). Menimbang,bahwa
atas
gugatan
Penggugat
tersebut,
Tergugat-
I.1,Tergugat-I.2, Tergugat-I.3 dan Tergugat-II mengajukan jawaban dan
I.
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
ILA
mengemukakan sebagai berikut :
NG AD
A. LASTHEBBER/ YANG DIBERI KUASA TIDAK BERHAK UNTUK BERTINDAK MEWAKILI PENGGUGAT IN CASU KARENA BERSTATUS SEBAGAI PENGAWAI NEGERI SIPIL
1. Bahwa, salah satu dari kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo yang bernama Dr. Edi Yunara, SH., M. Hum in casu adalah seorang
yang
berstatus
Pegawai
Negeri
Sipil
(PNS),
NIP.
PE
196012221986031003 dengan Jabatan Lektor Kepala ; 2. Bahwa, larangan seorang PNS sebagai lasthebber telah tertuang dalam Surat Mahkamah Agung RI tertanggal 25 Juli 1988 No. MA/KUMDIL/3889/VII/88 yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman, dalam butir 1 surat dimaksud berbunyi: “1. Pada dasarnya tidak dibenarkan seorang Pegawai Negeri/ Anggota ABRI merangkap berprofesi sebagai Penasehat Hukum (Pengacara Praktek/ Advokat)”, dan larangan itu juga kemudian tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal 3 ayat (1) huruf c yang berbunyi : “(1) Untuk dapat diangkap menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. tidak berstatus sebagai pengawai negeri atau pejabat negara” ; 3. Bahwa, larangan itu juga terdapat dalam salah satu pertimbangan Putusan MARI No. 2279K/Pdt/2010 tanggal 30 Desember 2010 dinyatakan bahwa: “Pegawai Negeri Sipil yang dapat menjadi kuasa hukum di pengadilan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi kuasa
ME DA N
- 11 -
khusus untuk mewakili negara atau pemerintah dalam perkara di Bidang Perdata atau Tata Usaha Negara atau Biro Hukum Pemerintah di Bidang Perdata. Sedangkan untuk perkara pidana, selama seseorang memilili status sebagai PNS tidak bisa menjadi kuasa hukum mewakili kepentingan tersangka atau terdakhwa” ;
GI
4. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas karena Surat Kuasa beserta Gugatan ini ditanda tangani dan diajukan oleh Dr. Edi Yunara,
dipersidangan
ini,
ING
SH., M. Hum yang tidak dapat bertindak untuk mewakili Penggugat sehingga
KHUPerdata yang berbunyi:
juga
berdasarkan
Pasal
1335
“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau
yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak
NT
mempunyai kekuatan”, maka, gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; B. PENGGUGAT
TIDAK
MEMPUNYAI
KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
ILA
STANDING) MENGAJUKAN GUGATAN AQUO. 1. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo bukanlah orang yang dirugikan oleh sebab kedudukan Penggugat didalam SURAT PERNYATAAN
NG AD
tanggal 01 Desember 2012 yang antara lain berbunyi “Bahwa dengan diterimanya panjar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) maka kami terikat dan tidak menjualkan kepada pihak lain tanpa persetujuan oleh pembeli yang diwakili oleh Bpk Yudi Irawan dan Bpk Pin Hong”, artinya Penggugat a quo (Seaw Pin Hong) bersama-sama dengan Yudi Irawan hanyalah sebatas utusan yang tugasnya mewakili Pembeli,
bukan
PE
sebagai Pembeli;
2. Maka oleh karena Penggugat bukanlah sebagai pembeli dan bukan orang yang dirugikan, maka Penggugat tidak mempunyai Kwalitas atau kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
Gugatan
aquo,
karena
bertentangan dengan azas / prinsip hukum perdata yang mengandung kaidah bahwa siapa yang dirugikan maka dialah yang berhak mengajukan tuntutan / gugatan, sehingga patut menurut hukum menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; C. GUGATAN
PARA
PENGGUGAT
MENGANDUNG
KEKABURAN
(OBSCUUR LIBEL) 1. Bahwa pada gugatan Penggugat terdapat dalil-dalil yang sangat kontradiksi/ bertentangan satu sama lain dan juga kabur sehingga menyulitkan dalam mengambil pemahaman yang pasti akan maksud dan tujuan gugatan ini dimajukan kepersidangan yang mulia ini ;
ME DA N
- 12 -
2. Bahwa kekaburan itu dapat dilihat pada halaman 2
mengenai
penempatan Tergugat II, tertulis sebagai berikut :
“MISBAH PARINDURI baik untuk diri sendiri maupun kuasa lisan untuk mewakili kepentingan hukum dari Tergugat 1.1, Tergugat 1.2 dan Tergugat 1.3 maupun ahliwaris lainnya dari Alm Mahmud Parinduri beralamat di Jalan H. Adam Malik
GI
Gg. Peringatan No. 94-A/130 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.”
redaksi Gugatan Penggugat sangatlah obscuur, dengan
ING
Jika mencermati
alasan bahwa pada Gugatan halaman 1 s/d 2 Penggugat sudah menempatkan H. BAHARUDDIN PARINDURI sebagai Tergugat 1.1, AHMAD SUKRI NASUTION sebagai Tergugat 1.2 dan ILHAM PARINDURI sebagai Tergugat
NT
1.3, akan tetapi pada bagian lain Penggugat masih memposisikan MISBAH PARINDURI mewakili kepentingan hukum dari Tergugat 1.1, Tergugat 1.2 dan Tergugat 1.3.
jika Tergugat-II sudah dinyatakan mewakili kepentingan hukum
ILA
Bahwa
Tergugat 1.1, Tergugat 1.2 dan Tergugat 1.3 mengapa pula Penggugat masih menarik H. BAHARUDDIN PARINDURI sebagai Tergugat 1.1, AHMAD SUKRI
NG AD
NASUTION sebagai Tergugat 1.2 dan ILHAM PARINDURI sebagai Tergugat 1.3 kedalam perkara aquo???
Bahwa jika melihat model redaksi Gugatan Penggugat sangat kabur, oleh karena disatu sisi dia ditempatkan sebagai Tergugat-II, akan tetapi disisi lain juga ditempatkan selaku kuasa lisan mewakili kepentingan hukum Tergugat 1.1, Tergugat 1.2 dan Tergugat 1.3 serta mewakili kepentingan hukum Ahliwaris Penggugat tidak secara jelas
PE
lainnya dari Alm. Mahmud Parinduri, dimana
menyebutkan siapa-siapa saja nama Ahlwaris lainnya dari Alm. Mahmud Parinduri yang diwakili oleh Tergugat-II dalam perkara aquo. 3. Bahwa, selain yang disebutkan diatas masih terdapat kekaburankekaburan lain, yakni mengenai
status Penggugat a quo tidak jelas
diterangkan disini apakah sebagai Pembeli ataukah sebagai Yang Mewakili Pembeli objek perkara ; 4. Bahwa, kekaburan yang Tergugat I dan Tergugat II maksudkan sangat beralasan karena dalam Surat Pernyataan tanggal 01 Desember 2012 (yang diklaim Penggugat sebagai alas haknya dalam mengajukan gugatan ini) disebutkan dengan kalimat “Bahwa dengan diterimanya panjar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) maka kami terikat dan tidak menjualkan kepada pihak lain tanpa persetujuan oleh pembeli yang diwakili oleh Bpk Yudi Irawan dan Bpk Pin Hong”, maka menurut surat pernyataan dimaksud akan menimbulkan pengertian jika Penggugat a
ME DA N
- 13 -
quo (Seaw Pin Hong) adalah hanyalah sebatas Yang Mewakili Pembeli bersama-sama dengan Yudi Irawan bukan sebagai Pembeli, akan tetapi ternyata dalam semua gugatan tidak disebutkan secara jelas dan terang apakah Penggugat a quo sebagai Pembeli principal ataukah sebagai yang mewakili pembeli ;
GI
5. Bahwa, selain itu kekaburan juga dapat ditemukan pada gugatan halaman 5 pada alinea pertama dalam kalimat yang berbunyi : “ Bahwa bulan
Desember
2012,
Penggugat
ING
pada
telah
sepakat
dengan
sebahagian ahli waris dari Alm. H. Mahmud Parinduri (i.c Tergugat 1.1, Tergugat 1. 2, Tergugat 1.3) yang diketahui dan oleh Tergugat II (anak kandung Tergugat I) untuk membeli sebahagian dari tanah warisan…” ;
NT
6. Bahwa, kata-kata yang berbunyi “yang diketahui dan oleh Tergugat II (anak kandung Tergugat I)”, adalah kabur dan tidak jelas maksudnya. Hal ini menimbulkan kebingunan bagi Tergugat I dan II untuk menangkap
ILA
maksud kalimat itu berhubung karena dalam surat gugatan Penggugat mendudukkan Tergugat I dalam perkara ini adalah ahli waris Alm. H. Mahmud Parinduri yang dalam gugatan ini disebutkan 3 (tiga) orang yaitu
NG AD
Tergugat I. 1, Tergugat I. 2 dan Tergugat I. 3 yang dengan adanya penyebutan
“(anak
kandung
Tergugat
I)
menimbulkan
berbagai
pertanyaan yaitu: -
Apakah maksud “anak kandung Tergugat I” itu berarti Tergugat II itu anak kandung dari Alm. H. Mahmud Parinduri ?
-
Atau apakah Tergugat II itu anak dari H. Baharuddin Parinduri
PE
sebagai Tergugat I. 1 atau anak bersama-sama dengan Tergugat I. 2 dan Tergugat I. 3 ?
7. Bahwa, bila merujuk pada kalimat-kalimat lainnya seperti pada gugatan halaman 6 alinea keempat yang berbunyi : “Bahwa selain itu Tergugat I juga telah memberikan pernyataan tertanggal 01 Desember 2012 yang pada dasarnya Tergugat I (i.c Ahli waris Alm. H. Mahmud Parinduri) tidak akan menjual tanah tersebut…”, dapat diketahui bahwa maksud Penggugat dengan kata-kata “Tergugat I” dalam kalimat tersebut adalah Tergugat I. 1, Tergugat I. 2 dan Tergugat I.3 sebagai orang yang membuat Surat Pernyataan tanggal 01 Desember 2012, yang mana jika hal ini dikaitkan dengan kalimat “yang diketahui dan oleh Tergugat II (anak kandung Tergugat I)”, maka akan semakin membingungkan lagi ; 8. Bahwa, gugatan Penggugat saling bertentangan satu dalil dengan dalil lainnya dimana pada satu sisi Penggugat telah menguraikan jika ahli waris Alm. H. Mahmud Parinduri hanya 7 orang (vide gugatan halaman 3
ME DA N
- 14 -
alinea pertama), sementara pada kalimat-kalimat lainnya Tergugat I. 2 dianggap sebagai ahli waris Alm. H. Mahmud Parinduri (vide gugatan halaman 5 alinea pertama, halaman 6 alinea keempat), padahal kebenarannya secara hukum Tergugat I. 2 bukanlah sebagai ahli waris Alm. H. Mahmud Parinduri ;
GI
9. Bahwa, dengan adanya dalil-dalil yang kontraditif dan tidak jelas maksud dan tujuannya maka berdasar secara hukum bila Yang Mulia Majelis
ING
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaring); D. GUGATAN PARA PENGGUGAT A QUO KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)
NT
1. Bahwa, dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo adalah didasarkan atas Surat Pernyataan tanggal 01 Desember 2012 pernyataan mana dibuat oleh Tergugat I. 1, Tergugat I. 2 dan
ILA
Tergugat I. 3 perihal pernyataan akan menjual sebidang tanah milik Alm. H. Mahmud Parinduri kepada Penggugat ; 2. Bahwa, karena bidang tanah yang hendak diperjualbelikan pada
NG AD
Desember 2012 masih berstatus hak milik ahli waris Alm. H. Mahmud Parinduri, maka gugatan Penggugat a quo haruslah menarik semua ahli waris Alm. H. Mahmud Parinduri sepanjang yang diketahui oleh Penggugat, dan ternyata Penggugat telah mengetahui siapa-siapa saja ahli waris Alm. H. Mahmud Parinduri sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat halaman 3, 4 dan 5 ;
PE
3. Bahwa, karena Penggugat tidak menarik semua ahli waris Alm. H. Mahmud Parinduri yang diketahui oleh Penggugat, maka secara hukum gugatan a quo termasuk sebagai gugatan kurang pihak, sehingga berdasar secara hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; E. GUGATAN
A QUO SEHARUSNYA GUGATAN WANPRESTASI BUKAN
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM 1. Bahwa, dalam posita dan petita gugatan secara tegas mendalilkan agar Tergugat I dan Tergugat II melakukan sesuatu (doen) yaitu berupa keharusan menjual objek perkara kepada Penggugat yang ternyata tidak melakukan penjualan itu kepada Penggugat (niet doen) ; 2. Bahwa, bilamana suatu tuntutan berupa keharusan melakukan sesuatu/ prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka bila keharusan melakukan itu tidak terpenuhi, maka telah terjadilah
wanprestasi
sehingga
gugatan
ME DA N
- 15 -
terhadapnya
adalah
gugatan
wanprestasi/ ingkar janji sebagaimana diatur pasal 1234 KUHPerdata jo 1320 KUHPerdata bukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;
3. Bahwa, karena dalil-dalil gugatan Penggugat a quo berkenaan
GI
dengan keharusan melakuan sesuatu yaitu menjual objek perkara kepada Penggugat, maka gugan a quo seharusnya gugatan
ING
wanprestasi (dan hal ini tampak dari petita gugatan angka 7 yang meminta pembayaran denda/ bunga moratoir sebagai ciri khas dari gugatan wanprestasi), bukan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasar secara hukum untuk menyatakan gugatan
NT
Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA 1.
Bahwa, apabila gugatan Penggugat a quo diperhatikan secara cermat dan
ILA
teliti maka akan diketahui bila dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo adalah didasarkan atas Surat Pernyataan tanggal 01 Desember 2012 pernyataan mana dibuat dan ditandatangani oleh
NG AD
Tergugat I. 1, Tergugat I. 2 dan Tergugat I. 3 perihal pernyataan akan menjual sebidang tanah milik Alm. H. Mahmud Parinduri kepada Penggugat ; 2.
Bahwa, bila merujuk tempus/ waktu pembuatan Surat Pernyataan tanggal 01 Desember 2012, maka status hukum sebidang tanah yang diperkarakan sekarang ini pada waktu tanggal 01 Desember 2012 adalah masih milik
PE
kolegial/ bersama-sama seluruh ahli waris Alm. H. Mahmud Parinduri, yang berakibat hukum bahwa semua tindakan hukum dalam bentuk apapun atas tanah dimaksud haruslah mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris Alm. H. Mahmud Parinduri termasuk untuk menjualnya kepada siapapun dan ternyata sebidang tanah milik Alm. H. Mahmud Parinduri baru dibagi oleh ahli warisnya pada tanggal 18 April 2013 sesuai dengan Surat Pembagian Harta Peninggalan/ Waris yang diketahui oleh Kepling Lingkungan XI dan Lurah Kelurahan Silalas ; 3.
Bahwa, bila melihat substansi/ isi Surat Pernyataan tanggal 01 Desember 2012, akan tampak jelaslah jika surat tersebut dibuat hanya oleh Tergugat I. 1, Tergugat I. 2 dan Tergugat I. 3 yang mana ternyata Tergugat I. 2 bukanlah sebagai ahli waris Alm. H. Mahmud Parinduri dan juga tidak tampak di dalamnya bila Tergugat I. 1, Tergugat I. 2 dan Tergugat I. 3 dalam membuat surat pernyataan ini telah mendapat persetujuan/ kuasa dari seluruh ahli waris Alm. H. Mahmud Parinduri ;
ME DA N
- 16 -
4.
Bahwa, yang menjadi pertanyaan sebagai analisis hukumnya adalah bagaimanakah kekuatan hukum sebuah Surat Pernyataan tanggal 01 Desember 2012, dan bagaimanakah status tanah yang tertera dalam Surat Pernyataan tanggal 01 Desember 2012 serta bagaimana pulakah kedudukan hukum subjek hukum yang membuat Surat Pernyataan tanggal
5.
GI
01 Desember 2012 ?
Bahwa, pembuatan sebuah surat pernyataan adalah termasuk kepada
ING
sebuah perbuatan hukum sepihak yang berarti perbuatan tersebut hanya mengikat dan berkekuatan hukum bagi dirinya sendiri dan tidak mengikat bagi pihak lainnya dan setiap saat dapat ditarik lagi bilamana ada alasan yang sah untuk itu, dan ternyata Surat Penyataan tanggal 01 Desember
NT
2012 telah dicabut dengan Surat Pencabutan Pernyataan tanggal 14 Oktober 2013 berdasarkan alasan yang sah untuk itu yaitu dimana karena tidak tercapainya kesepakatan harga ; Bahwa, status tanah yang hendak diperjual belikan dalam Surat
ILA
6.
Pernyataan tanggal 01 Desember 2012 adalah milik Ahli Waris Alm. H. Mahmud Parinduri/ budel waris yang belum dibagi oleh seluruh ahli waris,
NG AD
sehingga seluruh tindakan hukum apapun itu terkait tanah budel waris agar memiliki legalitas wajib melibatkan seluruh ahli waris pula ; 7.
Bahwa, telah nyata jika salah satu orang yang turut membuat Surat Pernyataan tanggal 01 Desember 2012 yaitu Tergugat I. 2 BUKANLAH TERMASUK Ahli Waris Alm. H. Mahmud Parinduri dan dalam membuat surat pernyataan tersebut, Tergugat I. 1, Tergugat I. 2 dan Tergugat I. 3
PE
TIDAK PERNAH MENDAPAT KUASA UNTUK ITU dari Ahli Waris Alm. H. Mahmud Parinduri, sehingga tindakan Tergugat I. 1, Tergugat I. 2 dan Tergugat I. 3 dalam membuat surat pernyataan dimaksud adalah tidak sah secara hukum; 8.
Bahwa, oleh karena Surat Pernyataan tanggal 01 Desember 2012 tidak sah secara hukum, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengelabui Penggugat terkait pengalihan / jual beli tanah objek perkara
sebagai perbuatan
melawan hukum adalah tidak benar, karenanya dalil Penggugat halaman 8 alinea pertama haruslah ditolak ; 9.
Bahwa, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka tuntutan sepanjang ganti rugi immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) menjadi tidak berdasarkan hukum, karenanya haruslah ditolak ;
10. Bahwa,
tuntutan
Penggugat
perihal
ME DA N
- 17 -
bunga
moratoir
sebesar
Rp.
5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap harinya adalah tidak berdasarkan ketentuan hukum, karena bunga moratoir itu hanya berhubungan dengan perikatan
membayar
sejumlah
uang,
dimana
debitur
terlambat
melaksanakan prestasi yang nilainya ditentukan undang-undang yaitu
GI
sebesar 6 % pertahun (vide pasal 1250 KUHPerdata) ; 11. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan
ING
(conservatoir beslag) terhadap objek perkara adalah bertentangan dengan Pasal 227 HIR oleh karena Gugatan Penggugat tidak didukung oleh buktibukti yang kuat, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 191 RBg, terutama mengenai bukti alas hak tanah objek perkara, sehingga tuntutan tersebut
12. Bahwa
NT
haruslah dikesampingkan;
permohonan Penggugat terhadap putusan perkara aquo
agar
dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorad) adalah tidak
ILA
berdasar hukum dan bertentangan dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 54 dan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisional,
NG AD
sehingga sudah selayaknya ditolak seluruhnya; 13. Bahwa, karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat tidak memiliki jiwa dan semangat keadilan dan kepatutan sebagai asas dalam menuntut dan mempertahankan hak apapun di depan hukum, karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan
PE
menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; II. DALAM REKONVENSI 1. Bahwa, Tergugat I. 1, Tergugat I. 2 dan Tergugat I. 3 Dalam Konvensi dalam
kedudukannya
sekarang
sebagai
Penggugat
Rekonvensi
(selajutnya disebut sebagai Penggugat DR/ Tergugat I DK) akan mengajukan gugatan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut sebagai Tergugat DR/ Penggugat DK); 2. Bahwa, Penggugat DR/Tergugat I DK mohon semua hal-hal yang dikemukan di atas, secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini, karenanya tidak perlu diulangi lagi ; 3. Bahwa, Penggugat DR/Tergugat I
DK secara tegas menolak seluruh
dalil-dalil gugatan dari Tergugat DR/ Penggugat DK, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui ;
ME DA N
- 18 -
4. Bahwa, Penggugat DR/Tergugat I DK pada tanggal 01 Desember 2012 membuat surat pernyataan yang berisi akan menjual sebidang tanah milik Alm. H. Mahmud Parinduri setempat dikenal dengan Jl. H. Adam Malik Gg. Peringatan No. 94-A/130-B, Lingkungan XI, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan (selanjutnya disebut sebagai
GI
tanah terperkara), kepada Tergugat DR/ Penggugat DK yang saat pembuatan surat pernyataan itu status bidang tanah tersebut masih
ING
budel waris yang belum dibagi oleh seluruh ahli waris Alm. H. Mahmud Parinduri ;
5. Bahwa, kesepakatan awal dalam rencana penjualan tanah terperkara tersebut di atas, Penggugat DR/ Tergugat I
DK bersama dengan
NT
Tergugat DR/ Penggugat DK menyepakati akan menanggung secara bersama-sama pengurusan surat-surat tanah terperkara sehingga kemudian Tergugat DR/ Penggugat DK memberikan uang sebesar Rp.
ILA
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk kemudian jika surat-surat tanah terperkara telah selesai diurus baru diproses jual belinya ; 6. Bahwa, tentang harga defenitif tanah terperkara akan dibicarakan setelah
diurus
NG AD
kemudian
surat-suratnya
dan
setelah
dilakukan
pengukuran ulang sesuai dengan surat-surat yang ada ; 7. Bahwa, ternyata kemudian setelah dilakukan pengukuran ulang tanah terperkara oleh Pihak Penggugat DK/ Tergugat I DK, pihak Tergugat DR/ Penggugat DK, Pihak Kelurahan dan Kepala Lingkungan dan sesuai dengan surat yang ada, ditemukan pertambahan luas tanah, sehingga
PE
mengingat tambahnya luas tanah dan seiring berjalannya waktu, maka harga tanah terperkara bertambah pula, dan perobahan harga ini kemudian menjadi titik permasalahan antara Penggugat DR/ Tergugat I DK dengan Tergugat DR/ Penggugat DK ; 8. Bahwa, telah beberapa kali Penggugat DR/ Tergugat I DK telah mencoba mencari solusi atas permasalahan yang ada akan tetapi Tergugat DR/ Penggugat DK tidak menghiraukannya bahkan Tergugat DR/ Penggugat DK selalu mengelak untuk ditemui dan tidak mau diajak berkomunikasi secara serius ; 9. Bahwa, berdasarkan situasi dan kondisi ini, telah dilakukan pertemuan dan komunikasi antara para pihak tetapi tetap saja tidak mencapai titik temu hingga akhirnya, Penggugat DR/ Tergugat I DK membuat Surat Pencabutan Pernyataan tanggal 14 Oktober 2013 yang pada pokoknya mencabut Surat Pernyataan tertanggal 01 Desember 2012 ;
ME DA N
- 19 -
10. Bahwa, karena Surat Pernyataan tertanggal 01 Desember 2012 telah dicabut dengan Surat Pernyataan Pencabutan Pernyataan tanggal 14 Oktober 2013, maka berdasar hukum bila Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat
GI
Pernyataan tertanggal 01 Desember 2012 dan selanjutnya Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pencabutan Pernyataan tanggal 14
ING
Oktober 2013 ;
11. Bahwa, setelah timbulnya Surat Pencabutan Pernyataan tanggal 14 Oktober 2013, maka objek perkara kemudian Penggugat DR/ Tergugat I DK jual/ ganti rugikan kepada Tergugat III Dalam Konvensi dihadapan ganti rugi mana telah sesuai dengan tata cara dan
NT
Tergugat-IV DK,
prosedur hukum untuk itu sebagaimana terbukti dari : -
Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 2 tanggal 10 Januari
di Medan -
ILA
2014 yang dibuat dihadapan Jansen Ricardo Sitanggang, SH, Notaris
Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 3 tanggal 10 Januari
NG AD
2014 yang dibuat dihadapan Jansen Ricardo Sitanggang, SH, Notaris di Medan -
Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 4 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Jansen Ricardo Sitanggang, SH, Notaris di Medan
-
Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 8 tanggal 13 Januari
PE
2014 yang dibuat dihadapan Jansen Ricardo Sitanggang, SH, Notaris di Medan
12. Bahwa, karena tata cara dan prosedur ganti rugi objek perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum untuk itu, maka berdasar hukum bila Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk: Menyatakan sah dan
berkekuatan hukum : -
Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 2 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Jansen Ricardo Sitanggang, SH, Notaris di Medan ;
-
Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 3 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Jansen Ricardo Sitanggang, SH, Notaris di Medan ;
ME DA N
- 20 -
-
Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 4 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Jansen Ricardo Sitanggang, SH, Notaris di Medan ;
-
Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 8 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Jansen Ricardo Sitanggang, SH, Notaris
GI
di Medan ;
13. Bahwa, karena Surat Pernyataan tertanggal 01 Desember 2012 telah
ING
dicabut maka berdasar hukum bila Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: Menghukum Tergugat I. 1, Tergugat I. 2 dan Tergugat I. 3 Dalam Konvensi untuk mengembalikan uang milik Tergugat DR/ Penggugat DK
NT
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat DR/ Penggugat DK secara seketika, tunai dan lunas dan bila Tergugat DR/ Penggugat DK tidak bersedia menerimanya agar menitipkan uang
ILA
sejumlah tersebut melalui Pengadilan Negeri Medan ; Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat DR/ Tergugat I DK mohon kepada Majelis Hakim yang
NG AD
memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI : I.
DALAM KONVENSI
Dalam Eksepsi:
Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
-
Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
PE
-
Dalam Pokok Perkara: -
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
II. DALAM REKONVENSI - Mengabulkan gugatan Penggugat DR/ Tergugat I DK untuk seluruhnya - Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Pernyatan tertanggal 01 Desember 2012 ; - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pencabutan Pernyataan tanggal 14 Oktober 2013 ; - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum: 1. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 2 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Jansen Ricardo Sitanggang, SH, Notaris di Medan ; 2. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 3 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Jansen Ricardo Sitanggang, SH, Notaris di Medan ;
ME DA N
- 21 -
3. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 4 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Jansen Ricardo Sitanggang, SH, Notaris di Medan ; 4. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 8 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Jansen Ricardo Sitanggang, SH, Notaris di Medan ; - Menghukum Tergugat I. 1, Tergugat I. 2 dan Tergugat I. 3 Dalam Konvensi
GI
untuk mengembalikan uang milik Tergugat DR/ Penggugat DK sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat DR/ Penggugat DK
ING
secara seketika, tunai dan lunas dan bila Tergugat DR/ Penggugat DK tidak bersedia menerimanya agar menitipkan uang sejumlah tersebut melalui Pengadilan Negeri Medan ;
5. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
NT
- Menghukum Penggugat DK/ Tergugat DR untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
aequo et bono) ;
ILA
Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex
Menimbang,bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-III telah mengajukan jawaban, dan mengemukakan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI
NG AD
I.
A. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA Gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona yang disebut juga exceptio in persona. Adapun cacat error in persona yang terdapat dalam Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: 1) PENGGUGAT KELIRU MENYEBUTKAN NAMA TERGUGAT III
PE
Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT menyebutkan atau menulis Identitas TERGUGAT III dengan susunan huruf nama JOHNI MERY. Penyebutan atau penulisan identitas nama TERGUGAT III tersebut adalah KELIRU, karena susunan huruf nama TERGUGAT III yang benar sebagaimana bukti identitas TERGUGAT III (Kartu Tanda Penduduk) adalah JHONI MERY; Bahwa kekeliruan penyebutan atau penulisan nama TERGUGAT III tersebut menyimpang
dari
yang
semestinya,
sehingga
dapat
menimbulkan
ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara dan benar-benar mengubah
identitas.
Hal
ini
dianggap
melanggar
syarat
formil
yang
mengakibatkan surat gugatan cacat formil, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT error in persona, dalam arti orang yang digugat kabur. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima. 2) PENGGUGAT KELIRU MENARIK TERGUGAT III SEBAGAI PIHAK
ME DA N
- 22 -
Bahwa tindakan PENGGUGAT menarik TERGUGAT III dalam gugatan a quo adalah salah dan keliru (gemis aanhoeda nigheid), karena TERGUGAT III tidak tepat didudukkan sebagai Tergugat. TERGUGAT III tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT dalam kasus yang diperkarakan.
Bahwa TERGUGAT III digugat oleh PENGGUGAT secara pribadi dan sebagai yang
mewakili
PT.
DWIDAYA
MITRA
GI
direktur
PERKASA
untuk
mempertanggung-jawabkan sengketa yang berkaitan dengan PT. DWIDAYA
ING
MITRA PERKASA yang menerima pelepasan hak dan penyerahan hak atas sebidang tanah berikut bangunan milik dari sebahagian Ahli Waris Alm. H. Mahmud Parinduri. Dalam perkara tersebut, ditarik-nya TERGUGAT III sebagai Tergugat oleh PENGGUGAT adalah TIDAK TEPAT, karena yang semestinya
NT
ditarik sebagai Tergugat adalah Badan Hukum atau Perseroan (Perseroan Terbatas) yang mempunyai hubungan hukum dengan sebahagian Ahli Waris Alm. H. Mahmud Parinduri, yaitu PT. DWIDAYA MITRA PERKASA, BUKAN
ILA
JHONY MERY baik untuk diri sendiri maupun dalam kedudukannya sebagai direktur yang mewakili PT. DWIDAYA MITRA PERKASA; Dalam perkara a quo, peristiwa hukum yang terjadi terkait pelepasan hak
NG AD
dengan ganti rugi atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak Jl. Haji Adam Malik (bahagian belakang) Gang Peringatan Nomor 94, Lingkungan XI Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang dibuat TERGUGAT IV. Dimana dalam Akta tersebut HANYA melibatkan 2 (dua) Pihak, yaitu Pihak PT. DWIDAYA MITRA PERKASA selaku pihak yang menerima
PE
pelepasan dan penyerahan hak atas tanah tersebut dan Pihak Ahli Waris Alm. H. Mahmud Parinduri (Tuan BAHARUDDIN PARINDURI, Tuan ADNAN LUBIS, Tuan ILHAM PARINDURI dan Nyonya Hajjah CHIRANI PARINDURI) selaku pihak yang melepaskan dan menyerahkan hak atas tanah tersebut. TERGUGAT III yang menandatangani Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dengan sebahagian Ahli Waris Alm. H. Mahmud Parinduri
hanya bertindak
dalam jabatanya sebagai direktur yang mewakili untuk dan atas nama badan hukum atau perseroan PT. DWIDAYA MITRA PERKASA, sehingga nantinya sebidang tanah tersebut akan tercatat atas nama PT. DWIDAYA MITRA PERKASA sebagai pemilik-nya bukan atas nama TERGUGAT III. Bahwa TERGUGAT III yang bertindak dalam jabatannya selaku direktur yang mewakili PT. DWIDAYA MITRA PERKASA untuk melakukan tindakan hukum dalam Akta pelepasan hak dengan ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas TIDAK DAPAT digugat oleh PENGGUGAT, karena PT. DWIDAYA MITRA PERKASA sebagai badan hukum (Perseroan Terbatas) telah mendapat
ME DA N
- 23 -
pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia, perseroan (PT. DWIDAYA MITRA PERKASA ) telah memiliki legitimasi sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu apabila terjadi sengketa, yang dapat bertindak sebagai Tergugat adalah Perseroan itu
GI
sendiri.
Sedangkan direksi hanya bertindak mewakili (representative). Kedudukan dan
ING
kapasitas direksi mewakili perseroan untuk melakukan tindakan hukum (didalam maupun diluar pengadilan) bersifat demi hukum (legally). Itu sebabnya, kedudukan itu disebut perwakilan atau kuasa menurut hukum (wettelijke vertegenwoordig) atau legal mandatory (legal representative) berdasarkan Pasal
NT
1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penerapan itu diikuti oleh putusan pengadilan (yurisprudensi), salah satunya adalah putusan MA No. 480 K/Sip/1973, yang menegaskan: oleh karena persil
ILA
tanah yang diperkarakan tercatat atas nama
PT. Gunung Mas, bukan atas
nama pribadi direktur, yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah PT yang bersangkutan. Penegasan yang sama terdapat putusan MA No. 436 K/Sip/1973.
NG AD
Menurut putusan ini, apabila Perseroan Terbatas melakukan wanprestasi, yang harus dituntut adalah Perseroan Terbatas. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan PENGGUGAT dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan akibat lebih lanjutnya adalah Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard). 3) PENGGUGAT TIDAK LENGKAP MENARIK PIHAK TERGUGAT
PE
Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kurang pihak atau tidak lengkap, masih ada orang/pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat (plurium litis consortium).
Bahwa prisnip umum atau ketentuan umum yang diterapakan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengeketakan diperoleh tergugat dari pihak ketiga. Berdasarkan Fakta Hukum, PT. DWIDAYA MITRA PERKASA adalah pihak yang beritikad baik sebagai pihak yang menerima pelepasan dan penyerahan hak atas sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jl. Haji Adam Malik (bahagian belakang) Gang Peringatan Nomor 94, Lingkungan XI Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang diserahkan dan dilepaskan oleh sebahagian Ahli Waris Alm. H. Mahmud Parinduri melalui Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV. Dimana tanah tersebut saat ini disengketakan oleh PENGGUGAT.
ME DA N
- 24 -
Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang dibuat oleh TERGUGAT IV pihak yang melepaskan dan menyerahkan hak tanah tersebut kepada PT. DWIDAYA MITRA PERKASA adalah Tuan BAHARUDDIN PARINDURI (TERGUGAT I.1), Tuan ADNAN LUBIS, Tuan ILHAM PARINDURI (TERGUGAT I.3) dan Nyonya Hajjah CHIRANI PARINDURI.
GI
Di dalam Gugatan-nya, PENGGUGAT hanya menarik Tuan BAHARUDDIN PARINDURI (TERGUGAT I.1) dan Tuan ILHAM PARINDURI (TERGUGAT I.3)
ING
sebagai pihak Tergugat. Seharusnya, menurut hukum PENGGUGAT juga wajib menarik Tuan ADNAN LUBIS dan Nyonya Hajjah CHIRANI PARINDURI sebagai pihak yang ikut melepaskan dan menyerahkan hak atas sebidang tanah kepada PT. DWIDAYA MITRA PERKASA yang saat ini disengketakan oleh yang
Akta-nya
juga
NT
PENGGUGAT
dimintakan
Pembatalannya
oleh
PENGGUGAT. Oleh karena masih adanya pihak yang tidak atau kurang ditarik oleh PENGGUGAT sebagai TERGUGAT dalam Gugatan-nya, maka secara
ILA
hukum mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT cacat formil dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard). B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
NG AD
Gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Adapun faktor-faktor yang membuat gugatan PENGGUGAT kabur adalah sebagai berikut: 1) PENGGUGAT TIDAK JELAS MENYEBUT SALAH SATU BATAS OBJEK TANAH SENGKETA
Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan-nya TIDAK JELAS menyebut batas tanah
PE
yang disengketakan PENGGUGAT, khususnya batas tanah sebelah utara. Dalam uraian batas tanah sebelah utara PENGGUGAT hanya menyebutkan TANAH WARGA untuk setiap batasan-nya. Oleh karena tanah yang disengketakan PENGGUGAT belum bersertifikat,maka mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas. Oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak menyebut dengan jelas batas tanah sengketa sebelah utara, maka Gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. 2) LUAS TANAH YANG DIGUGAT TIDAK SAMA DENGAN YANG DIKUASAI PT. DWIDAYA MITRA PERKASA Bahwa PENGGUGAT menjelaskan dalam gugatannya halaman 7 TERGUGAT I telah mengalihkan tanah objek perkara kepada TERGUGAT III. Dimana tanah objek perkara yang dimaksud PENGGUGAT dalam halaman 5 Gugatannya adalah sebahagian tanah warisan peninggalan Alm. H. Mahmud Parinduri dengan luas 2.177.87 M2 (dua ribu seratus tujuh puluh tujuh koma delapan
ME DA N
- 25 -
puluh tujuh meter persegi). Sedangkan luas tanah yang dilepaskan dan diserahkan hak-nya oleh sebahagian Ahli Waris Alm. H. Mahmud Parinduri kepada PT. DWIDAYA MITRA PERKASA sesuai 4 (empat) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi luas keseluruhannya adalah 2,052.3 M2 (dua ribu lima puluh dua koma tiga meter persegi). Oleh karena tanah yang dikuasai PT. DWIDAYA
GI
MITRA PERKASA tidak sama luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan kabur dan tidak
ING
dapat diterima. 3) GUGATAN
PENGGUGAT
MENCAMPURADUKKAN
POSITA
WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Bahwa PENGGUGAT telah menguraikan dalam dalil gugatannya halaman 5
NT
bahwa hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I.1, TERGUGAT I.2 dan TERGUGAT I.3 berawal dari adanya suatu kesepakatan untuk membeli sebahagaian dari tanah warisan peninggalan Alm. H. Mahmud
ILA
Parinduri dengan luas 2.177.87 M2 (dua ribu seratus tujuh puluh tujuh koma delapan puluh tujuh meter persegi). Kemudian dalam halaman 8 Gugatan PENGGUGAT mendalilkan PENGGUGAT keberatan dan sangat dirugikan oleh
serta
NG AD
Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV TERGUGAT
V
yang
telah
mengelabui
PENGGUGAT
terkait
pengalihan/JualBeli tanah objek perkara berikut proses balik nama dan pengurusan sertifikat hak atas tanah objek perkara dari TERGUGAT I bahkan PENGGUGAT telah memberikan uang panjar pembelian tanah terperkara, sehingga dengan demikian tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT
PE
III dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V tersebut secara hukum dapat dikwalifikasikan
sebagai
perbuatan
melawan
hukum
yang
merugikan
PENGGUGAT,
Selain itu, dihalaman 8 Gugatannya, PENGGUGAT juga mendalilkan sangat beralasan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV maupun TERGUGAT V dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian PENGGUGAT diatas sebesar Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah), kemudian PENGGUGAT juga mendalilkan sangat beralasan hukum pula TERGUGAT I dihukum agar menjual tanah objek perkara tersebut kepada PENGGUGAT dengan harga yang telah disepakati bersama sebelumnya, yakni sebesar Rp. 6.513.610.000,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut setelah dipotong (dikurangi) panjar yang telah PENGGUGAT serahkan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah)
ME DA N
- 26 -
Dua permasalahan hukum tersebut adalah hal yang berbeda, yang mana dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I berawal dari kesepakatan pembelian sebidang tanah dengan permintaan PENGGUGAT agar TERGUGAT I dihukum untuk menjual tanahnya kepada PENGGUGAT dengan harga yang telah disepakati bersama
GI
sebelumnya ADALAH posita tentang pemenuhan PRESTASI yang erat kaitannya dengan WANPRESTASI apabila prestasi tersebut tidak atau belum
ING
dilaksanakan; sedangkan dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mengelabui PENGGUGAT terkait pengalihan/JualBeli tanah objek perkara berikut proses balik nama dan
NT
pengurusan sertifikat hak atas tanah objek perkara dari TERGUGAT I bahkan PENGGUGAT telah memberikan uang panjar pembelian tanah terperkara dengan meminta ganti kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar
Dalam
merumuskan
ILA
rupiah) ADALAH posita tentang PERBUATAN MELAWAN HUKUM. posita
atau
dalil
gugatannya
PENGGUGAT
mencampuradukkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, dengan cara
NG AD
mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan peristiwa hukum yang didalilkan Penggugat secara objektif adalah Wanprestasi. Oleh karena itu, Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah Kabur atau Tidak Jelas. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997, yang menjelaskan Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus tersendiri.
PE
diselesaikan
kesepakatan/perjanjian,
Dalam
namun
posita,
dalam
gugatan
petitum
didasarkan
dituntut
agar
atas
Tergugat
dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan obscuur libel, sehingga tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan PENGGUGAT mengandung Cacat Error In Persona dan Obscuur Libel, sehingga secara hukum Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dan akibat hukum-nya Gugatan tersebut haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA; II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil
yang diajukan
PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT III dalam jawaban ini;
ME DA N
- 27 -
2. Bahwa BENAR H. Mahmud Parinduri Gelar Mangkoeto Saleh
telah
meninggal pada tahun 1928 dan telah meikah dengan Siti Khadijah yang juga telah meninggal pada tahun 1972. Selama pernikahannya tersebut telah melahirkan anak sebanyak 7 (tujuh) orang (ahli waris) yaitu sebagai berikut:
GI
a) H. Mukti;
c) H. Rafi’i d) Hj. Zubaidah; e) Hj. Raudah; f) H. Baharuddin Parinduri; dan
NT
g) H. Lobe Thaib.
ING
b) H. Mughni;
3. Bahwa BENAR H. Mahmud Parinduri Gelar Mangkoeto Saleh telah meninggalkan harta peninggalan (warisan) berupa sebidang tanah yang
ILA
terletak di Jl. H. Adam Malik, Gg. Peringatan Lingkungan XI, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat sesuai dengan Akta 1234 dan juga sesuai dengan pengukuran fisik di lapangan. Berdasarkan surat persetujuan
NG AD
pembagian harta peninggalan/warisan tanggal 18 April 2013, ahli waris pengganti telah sepakat dan setuju secara mufakat untuk menerima pembagian terhadap tanah warisan tersebut dengan pembagian sebagai berikut:
a) Bagian H. Raudah mendapat sebidang tanah dengan luas 463.20 M2 (empat ratus enam puluh tiga koma dua puluh meter persegi);
PE
b) Bagian H. Rafi’i mendapat sebidang tanah dengan luas 461.60 M2 (empat ratus enam puluh satu koma enam puluh meter persegi); c) Bagian H. Ahmat Ilyas mendapat sebidang tanah dengan luas 401.10 M2 (empat ratus satu koma sepuluh meter persegi); d) Bagian H. Lobe Thaib mendapat 2 (dua)
bidang tanah dengan luas
452.00 M2 (empat ratus lima puluh dua meter persegi) dan 458.57 M2 (empat ratus lima puluh delapan koma lima puluh tujuh meter persegi); e) Bagian H. Baharuddin mendapat sebidang tanah dengan luas 443.60 M2 (empat ratus empat puluh tiga koma enam puluh meter persegi); dan f) Bagian Hj. Zubaidah mendapat sebidang tanah dengan luas 408.37 M2 (empat ratus delapan koma tiga puluh tujuh meter persegi). 4. Bahwa TERGUGAT III MENOLAK dengan TEGAS dalil PENGGUGAT yang disampaikan dalam halaman 5 sampai dengan halaman 7 Gugatannya. Pembagian harta peninggalan/warisan Alm. H. Mahmud Parinduri Gelar Mangkuto Saleh kepada Almh. Hj. Raudah seluas 463,20 M2, bagian Alm.
ME DA N
- 28 -
H. Rafi’i seluas 461.60 M2, bagian Alm. H. Ahmad Ilyas seluas 401,10 M2, Bagian H. Bahharuddin Parinduri seluas 443, 60 M2 dan bagian tanah Hj. Zubaidah seluas 408.37 M2 seperti yang didalilkan PENGGUGAT dilakukan oleh Ahli Waris Alm. H. Mahmud Parinduri Gelar Mangkuto Saleh pada tanggal 18 APRIL 2013 sedangkan dalam dalil PENGGUGAT halaman 5
GI
Gugatannya menyatakan pada bulan DESEMBER 2012 PENGGUGAT telah sepakat dengan TERGUGAT I yang diketahui TERGUGAT II untuk
ING
membeli sebahagian tanah warisan peninggalan Alm. H. Mahmud Parinduri seluas 2.177.87 M2 (dua ribu seratus tujuh puluh tujuh koma delapan puluh tujuh meter persegi) yang terbagi dalam empat bagian seperti tersebut diatas.
NT
Berdasarkan dua situasi (waktu) tersebut diatas dapat disimpulkan dalil yang disampaikan PENGGUGAT tersebut diatas adalah Dalil yang menyesatkan dan Tidak Masuk Akal sehingga haruslah DITOLAK, karena
ILA
persetujuan pembagian harta peninggalan/warisan Alm. H. Mahmud Parinduri Gelar Mangkuto Saleh berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Adam Malik, Gg. Peringatan Lingkungan IX Kelurahan Silalas
NG AD
Kecamatan Medan Barat, sesuai dengan surat Acta 1234 TIDAK PERNAH ADA PADA BULAN DESEMBER 2012; Bahwa terlebih lagi tentang kesepakatan harga jual dari tanah objek perkara, total keseluruhan harga tanah objek perkara, uang panjar/uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan PENGGUGAT, Surat Pernyataan TERGUGAT I pada tanggal 1 Desember
PE
2012 yang tidak akan menjual tanah tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan
dari
PENGGUGAT
serta
proses
atau
perkembangan
pelaksanaan jual beli atas tanah warisan peninggalan Alm. H. Mahmud Parinduri
yang
disampaikan
PENGGUGAT
dalam
dalil
gugatanya,
kesemuanya adalah hal yang tidak berdasar dan patut untuk ditolak. 5. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam halaman 7 paragraf ke-3 Gugatannya adalah TIDAK BENAR. Bukan hanya TERGUGAT I yang telah mengalihkan tanah objek perkara kepada PT. DWIDAYA MITRA PERKASA yang diwakili oleh TERGUGAT III dan TIDAK ADA Akta “Pelepasan Hak DAN Ganti Rugi” No. 2, No. 3, No. 4 masing-masing tertanggal 10 Januari 2014 dan akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 8 tertanggal 13 Januari 2014 yang kesemuanya dibuat dihadapan TERGUGAT IV seperti yang didalilkan PENGGUGAT. 6. Bahwa Proses pengalihan hak sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jl. Haji Adam Malik (bahagian belakang) Gang Peringatan Nomor 94,
ME DA N
- 29 -
Lingkungan XI Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan total seluas 2,052.3 M2 (dua ribu lima puluh dua koma tiga meter persegi) dilakukan PT. DWIDAYA MITRA PERKASA dengan Tuan BAHARUDDIN PARINDURI (TERGUGAT I.1), Tuan ADNAN LUBIS, Tuan ILHAM PARINDURI (TERGUGAT I.3) dan
GI
Nyonya Hajjah CHIRANI PARINDURI dengan cara membuat AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI yang dibuat dihadapan
yang didalilkan PENGGUGAT;
ING
TERGUGAT IV, Bukan Akta Pelepasan Hak DAN Ganti Rugi sebagaimana
7. Bahwa PT. DWIDAYA MITRA PERKASA yang diwakili oleh TERGUGAT III selaku direktur adalah Pihak yang mempunyai ITIKAD BAIK dan Pihak yang
NT
mentaati segala prosedur serta peraturan terkait proses pengalihan hak atas tanah milik Tuan BAHARUDDIN PARINDURI (TERGUGAT I.1), Tuan ADNAN LUBIS, Tuan ILHAM PARINDURI (TERGUGAT I.3) dan Nyonya
ILA
Hajjah CHIRANI PARINDURI yang dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi. PT. DWIDAYA MITRA PERKASA juga telah menerima pelepasan hak atas tanah tersebut dari Pihak-Pihak yang memiliki tanah
NG AD
secara SAH dan dilindungi undang-undang. Adapun Bentuk ITIKAD BAIK dan Proses Pengalihan Hak atas tanah tersebut yang telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dilihat dari Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV. Dimana sebelum melakukan proses pengalihan hak atas tanah tersebut PT. DWIDAYA MITRA PERKASA yang diwakili TERGUGAT
PE
III telah melakukan serangkaian penelusuran dan penelitian terkait keabsahan pemilik tanah dan status tanah yang akan dialihkan tersebut. Hal ini didukung oleh tindakan PT. DWIDAYA MITRA PERKASA
bersama
TERGUGAT IV yang mengumpulkan seluruh tandatangan Ahli Waris maupun Ahli Waris Pengganti Alm. H. Mahmud Parinduri Gelar Mangkuto Saleh yang SAH menurut undang-undang terkait persetujuan perihal Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi atas tanah warisan Alm. H. Mahmud Parinduri Gelar Mangkuto Saleh yang terletak di
Jl. Haji Adam Malik
(bahagian belakang) Gang Peringatan Nomor 94, Lingkungan XI Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Tindakan tersebut mencerminkan PT. DWIDAYA MITRA PERKASA sebagai pihak yang menerima pelepasan hak dengan gani rugi telah melakukan hubungan hukum dengan Pihak atau Subjek hukum yang sah dan berhak (sebagai pemilik tanah) dalam rangka untuk melakukan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi di hadapan TERGUGAT IV. Setelah semua persyaratan
ME DA N
- 30 -
telah dipenuhi, maka PT. DWIDAYA MITRA PERKASA dan Tuan BAHARUDDIN PARINDURI (TERGUGAT I.1), Tuan ADNAN LUBIS, Tuan ILHAM PARINDURI (TERGUGAT I.3) dan Nyonya Hajjah CHIRANI PARINDURI mengikatkan diri dalam perjanjian yang dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang dibuat TERGUGAT IV. Adapun
GI
Akta-Akta tersebut adalah sebagai berikut:
a) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 2 tanggal 10 Januari
ING
2014 yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV antara Tuan BAHARUDDIN PARINDURI (TERGUGAT I.1) sebagai pihak yang melepaskan hak dan menyerahkan hak sebidang tanah dengan luas 726,40 M2 (tujuh ratus dua puluh enam koma empat puluh meter persegi) dan PT. DWIDAYA
NT
MITRA PERKASA yang diwakili TERGUGAT III selaku Direktur sebagai pihak yang menerima pelepasan hak dan penyerahan hak serta pemberian ganti rugi berupa uang tunai atas tanah tersebut;
ILA
b) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV antara Tuan ADNAN LUBIS (bertindak untuk diri sendiri dan Kuasa dari ahli waris yang berhak)
NG AD
sebagai pihak yang melepaskan hak dan menyerahkan hak sebidang tanah dengan luas 463,20 M2 (empat ratus enam puluh tiga koma dua puluh meter persegi) dan PT. DWIDAYA MITRA PERKASA yang diwakili TERGUGAT III selaku Direktur Sebagai pihak yang menerima pelepasan hak dan penyerahan hak serta pemberian ganti rugi berupa uang tunai atas tanah tersebut;
PE
c) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 4 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV antara Tuan ILHAM PARINDURI (bertindak untuk diri sendiri dan Kuasa dari ahli waris yang berhak) sebagai pihak yang melepaskan hak dan menyerahkan hak sebidang tanah dengan luas 401,10 M2 (empat ratus satu koma sepuluh meter persegi) dan PT. DWIDAYA MITRA PERKASA yang diwakili TERGUGAT III selaku Direktur sebagai pihak yang menerima pelepasan hak dan penyerahan hak serta pemberian ganti rugi berupa uang tunai atas tanah tersebut; dan d) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 8 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV antara Nyonya Hajjah CHIRANI PARINDURI (bertindak untuk diri sendiri dan Kuasa dari ahli waris yang
berhak)
sebagai
pihak yang
melepaskan
hak dan
menyerahkan hak sebidang tanah dengan luas 461,60 M2 (empat ratus enam puluh satu koma enam puluh meter persegi) dan PT. DWIDAYA
ME DA N
- 31 -
MITRA PERKASA yang diwakili TERGUGAT III selaku Direktur sebagai pihak yang menerima pelepasan hak dan penyerahan hak serta pemberian ganti rugi berupa uang tunai atas tanah tersebut.
Bahwa Pasal 4 yang tertuang dalam setiap Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi diatas mengatur bahwa Tuan BAHARUDDIN PARINDURI
GI
(TERGUGAT I.1), Tuan ADNAN LUBIS, Tuan ILHAM PARINDURI (TERGUGAT I.3) dan Nyonya Hajjah CHIRANI PARINDURI menjamin
ING
kepada PT. DWIDAYA MITRA PERKASA bahwa apa yang dilepaskan hak dan diserahkan dalam akta tersebut tidak dalam perkara dan bebas dari sitaan dan oleh karena itu baik sekarang maupun di kemudian hari, PT. DWIDAYA MITRA PERKASA tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain,
NT
yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah dan bangunan tersebut dan PT. DWIDAYA MITRA PERKASA dibebaskan dari segala tuntutan berupa apapun juga. Oleh karena itu, menurut hukum
ILA
PT. DWIDAYA MITRA PERKASA harus dilindungi secara hukum sebagai Pihak Yang beritikad baik dan dibebaskan dari segala Tuntutan yang dilakukan oleh PENGGUGAT.
NG AD
8. Bahwa berdasarkan 4 (empat) Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi tersebut diatas, maka hak atas tanah dengan total keseluruhan seluas 2,052.3 M2 (dua ribu lima puluh dua koma tiga meter persegi) yang telah dilepaskan
dan
diserahkan
oleh
Pemiliknya
(Tuan
BAHARUDDIN
PARINDURI (TERGUGAT I.1), Tuan ADNAN LUBIS, Tuan ILHAM PARINDURI (TERGUGAT I.3) dan Nyonya Hajjah CHIRANI PARINDURI
PE
kepada PT. DWIDAYA MITRA PERKASA TELAH SAH DIMATA HUKUM, oleh karenanya mulai saat itu tanah tersebut menjadi hak dan kepunyaan PT. DWIDAYA MITRA PERKASA sebagai Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum. 9. Bahwa dalil PENGGUGAT paragraf 3 halaman 7 Gugatannya adalah TIDAK BENAR.
Tanah
yang
dialihkan
Tuan
BAHARUDDIN
PARINDURI
(TERGUGAT I.1), Tuan ADNAN LUBIS, Tuan ILHAM PARINDURI (TERGUGAT I.3) dan Nyonya Hajjah CHIRANI PARINDURI kepada PT. DWIDAYA MITRA PERKASA sebagaimana Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Tidak dalam Keadaan Blokir oleh Tergugat V, hal ini terbukti proses peningkatan dan perubahan alas hak atas tanah tersebut tetap di proses oleh Tergugat V yang mana proses tersebut telah melewati proses surat ukur dan penerbitan peta bidang atas tanah kepunyaan PT. DWIDAYA MITRA PERKASA yang diwakili oleh TERGUGAT III;
ME DA N
- 32 -
10. Bahwa TERGUGAT III MENOLAK dalil PENGGUGAT paragraf 1 halaman 8 Gugatannya. Dasar PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT III melakukan perbuatan
melawan
hukum
kepada
PENGGUGAT
TIDAK
ADA.
PENGGUGAT hanya mengkualifikasi tindakan “mengelabui” sebagai kategori Perbuatan Melawan Hukum. PENGGUGAT tidak menyebutkan
GI
secara jelas pasal berapa dan undang-undang apa yang telah dilanggar TERGUGAT III, selain itu PENGGUGAT juga tidak dapat menunjukkan
ING
unsur kesalahan (schuld) yang dilakukan oleh TERGUGAT III. TERGUGAT III TIDAK PERNAH melakukan tindakan untuk mengelabui PENGGUGAT.
Proses
Pengalihan
Hak
Atas
Tanah
milik
Tuan
BAHARUDDIN PARINDURI (TERGUGAT I.1), Tuan ADNAN LUBIS, Tuan
NT
ILHAM PARINDURI (TERGUGAT I.3) dan Nyonya Hajjah CHIRANI PARINDURI kepada PT. DWIDAYA MITRA PERKASA TELAH SESUAI dengan syarat dan Ketentuan yang berlaku dan TIDAK ADA Perbuatan
ILA
Melawan Hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III maupun PT. DWIDAYA MITRA PERKASA. Perbuatan PT. DWIDAYA MITRA PERKASA dikategorikan sebagai Pembeli yang beritikad
NG AD
baik, Sehingga HARUS DILINDUNGI oleh Hukum; 11. Bahwa Tergugat III MENOLAK dalil PENGGUGAT paragraf 2, 3 dan 4 halaman 8 gugatannya. Oleh karena TIDAK ADA Perbuatan Melawan Hukum
yang
PENGGUGAT
dilakukan TIDAK
TERGUGAT BERDASAR.
III,
Maka
Kerugian
tuntutan yang
Kerugian
diderita
oleh
PENGGUGAT tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan
PE
oleh TERGUGAT III yang telah melaksanakan segala syarat dan prosedur yang ditentukan dalam proses pengalihan hak atas tanah dari Tuan BAHARUDDIN PARINDURI (TERGUGAT I.1), Tuan ADNAN LUBIS, Tuan ILHAM PARINDURI (TERGUGAT I.3) dan Nyonya Hajjah CHIRANI PARINDURI sebagai pemilik tanah kepada PT. DWIDAYA MITRA PERKASA sebagai pihak yang menerima pelepasan dan penyerahan hak atas tanah tersebut sekaligus pihak yang memberikan ganti rugi berupa uang tunai atas pelepasan dan penyerahan hak atas tanah tersebut. Kerugian imateriil PENGGUGAT atas kegagalan membangun usaha diatas tanah terperkara yang saat ini telah menjadi milik PT. DWIDAYA MITRA PERKASA adalah sangat tidak berdasar. Terlebih lagi PENGGUGAT menuntut ganti rugi atas sesuatu hal-hal yang sifatnya abstrak seperti hilangnya kepercayaan rekan bisnis PENGGUGAT. Hal-hal tersebut wajiblah ditolak oleh Majelis Hakim.
ME DA N
- 33 -
Tuntutan ganti rugi Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas kerugian imateriil yang dimintakan PENGGUGAT secara tanggung renteng kepada TERGUGAT III adalah tidak layak dan tidak patut, oleh karena itu wajib ditolak oleh majelis hakim, karena kerugian imateriil terwujud dalam ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula. Kerugian
GI
imateriil yang dituntut PENGGUGAT kepada TERGUGAT III TIDAK DAPAT DIKABULKAN, karena terhadap tuntutan imateriil suatu gugatan terbatas
ING
pada hal-hal tertentu saja. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur oleh Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 yang
menerbitkan pedoman yang isinya: “Berdasarkan
Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat
NT
diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”.
Oleh karena Penggugat tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan
sejalan
ILA
untuk memperhitungkan suatu kerugian imaterill dalam suatu gugatan dan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/1977, maka
gugatan PENGGUGAT wajib ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
NG AD
12. Bahwa TERGUGAT III MENOLAK dalil Penggugat Paragraf 5 dan 6 halaman 8 gugatannya. TERGUGAT III dengan ini kembali menjelaskan bahwa TIDAK PERNAH ADA Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 2, No. 3, No. 4 dan No. 8 terkait pengalihan hak atas tanah antara Tuan BAHARUDDIN PARINDURI (TERGUGAT I.1), Tuan ADNAN LUBIS, Tuan ILHAM PARINDURI (TERGUGAT I.3) dan Nyonya Hajjah CHIRANI
PE
PARINDURI sebagai pemilik tanah yang sah kepada PT. DWIDAYA MITRA PERKASA. Akta yang dibuat TERGUGAT IV adalah Akta Pengalihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4 masing-masing tanggal 10 Januari 2014 dan Akta Pengalihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 8 tanggal 13 Januari 2014. Selain itu Akta Penggantian Hak Dengan Ganti Rugi yang dibuat oleh TERGUGAT IV BUKANLAH Semata-mata antara PT. DWIDAYA MITRA PERKASA dengan TERGUGAT I. Terdapat pihak-pihak lain selain TERGUGAT I, yaitu Tuan ADNAN LUBIS sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 10 Januari 2014 dan Nyonya Hajjah CHIRANI PARINDURI sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 8 tanggal 13 Januari 2014. Bagaimana PENGGUGAT dapat menuntut suatu Akta Otentik (Pengalihan Hak Dengan Ganti Rugi) dinyatakan tidak sah dan Batal AKAN TETAPI tidak menarik Pihak didalam Akta itu sendiri???
ME DA N
- 34 -
Akta Pengalihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4 masing-masing tanggal 10 Januari 2014 dan Akta Pengalihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 8 tanggal 13 Januari 2014 telah dibuat oleh TERGUGAT IV antara Tuan BAHARUDDIN PARINDURI (TERGUGAT I.1), Tuan ADNAN LUBIS, Tuan ILHAM PARINDURI (TERGUGAT I.3) dan Nyonya Hajjah dengan PT. DWIDAYA MITRA PERKASA telah
GI
CHIRANI PARINDURI
dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku serta telah mengikuti syaratyang
diatur
tentang
sahnya
suatu
ING
syarat
Perjanjian
(Pasal
1320
KUHPerdata). Oleh karena itu, tuntutan PENGGUGAT yang meminta Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang dibuat TERGUGAT IV tersebut dinyatakan tidak sah dan batal HARUSLAH DITOLAK, Karena tidak
NT
Berdasar dan mengada-ngada.
Terlebih Lagi tuntutan PENGGUGAT yang meminta agar TERGUGAT I dihukum agar menjual tanah objek perkara kepada PENGGUGAT adalah
ILA
tuntutan yang sangat dipaksakan, mengingat PT. DWIDAYA MITRA PERKASA adalah pembeli yang beritikad baik atas tanah yang dilepaskan dan
diserahkan
hak-nya
oleh
Tuan
BAHARUDDIN
PARINDURI
NG AD
(TERGUGAT I.1), Tuan ADNAN LUBIS, Tuan ILHAM PARINDURI (TERGUGAT I.3) dan Nyonya Hajjah CHIRANI PARINDURI. Kepada PT. DWIDAYA MITRA PERKASA sebagai pembeli beritikad baik TENTUNYA dilindungi oleh Hukum. Sehingga tuntutan PENGGUGAT agar TERGUGAT I dihukum agar menjual tanah objek perkara kepada PENGGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
PE
diterima;
Selain itu PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM dengan Tuan ADNAN LUBIS sebagai ahli waris yang sah dan mewakili ahli waris lain yang berhak atas tanah warisan Alm. H. Mahmud Parinduri Gelar Mangkuto Saleh seluas 463,20 M2 (empat ratus enam puluh tiga koma dua puluh meter persegi) sesuai dengan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV dan juga kepada Nyonya Hajjah CHIRANI PARINDURI sebagai ahli waris yang sah dan mewakili ahli waris lain yang berhak atas tanah warisan Alm. H. Mahmud Parinduri Gelar Mangkuto Saleh seluas 461,60 M2 (empat ratus enam puluh satu koma enam puluh meter persegi) sesuai dengan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 8 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV. Sehingga tuntutan PENGGUGAT untuk meminta menjual tanah objek perkara yang sebagian milik Tuan ADNAN LUBIS dan Nyonya Hajjah CHIRANI PARINDURI beserta ahli waris lainnya
ME DA N
- 35 -
yang diwakilinya adalah tuntutan yang TIDAK BERDASAR dan patut untuk DITOLAK.
13. Bahwa dalil PENGGUGAT untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek perkara yang akan Penggugat ajukan dalam permohonan lebih lanjut HARUSLAH DITOLAK. Oleh karena Penggugat
GI
tidak dapat menyebutkan alas hak atas tanah objek perkara yang akan dimohonkan untuk diletakkan sita jamininan. Selain itu objek perkara yang
ING
hendak dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan oleh PENGGUGAT saat ini adalah milik pihak ketiga (bukan milik salah satu dari Tergugat), objek tanah perkara saat ini telah beralih kepemilikan haknya dari
Tuan
BAHARUDDIN PARINDURI (TERGUGAT I.1), Tuan ADNAN LUBIS, Tuan
NT
ILHAM PARINDURI (TERGUGAT I.3) dan Nyonya Hajjah CHIRANI PARINDURI kepada PT. DWIDAYA MITRA PERKASA. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya majelis hakim menolak Sita Jaminan yang
ILA
dimintakan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat Ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 14. Bahwa permohonan PENGGUGAT untuk putusan dalam perkara aquo
NG AD
dinyatakan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi HARUSLAH DITOLAK.
Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No.1043 K/1971, dimana dalam putusan tersebut dikatakan bahwa pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap,
PE
meskipun salah satu pihak (tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi Penggugat banding dan kasasi berarti putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata), oleh karena itu belum dapat dieksekusi. Bahwa MA juga telah mengeluarkan SEMA
(Surat Edaran Mahkamah
Agung) untuk dijadikan pedoman apabila Hakim hendak menjatuhkan putusan uit voerbaar bij voerraad, diantaranya adalah SEMA NO.13 Tahun 1964 (10 Juli 1964), SEMA No.5 Tahun 1969 (2 Juni 1969), SEMA No.3 tahun 1971 (17 Mei 1971), SEMA No.06 Tahun 1975 (1 Desember 1975) dan SEMA No.03 Tahun 1978 (1 April 1978), yang mana keseluruhan SEMA tersebut pada intinya mengatakan bahwa agar para Hakim tidak menjatuhi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun syaratsyarat telah terpenuhi. Sedangkan SEMA tentang uit voerbaar bij voerraad yang terakhir kali dikeluarkan oleh MA adalah SEMA NO.4 Tahun 2001 yang pada intinya mengatakan bahwa Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) hanya harus memperhatikan
ME DA N
- 36 -
dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil. Dimana dalam angka 4 SEMA dimaksud, Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
GI
a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang
ING
menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti; b. Gugatan Hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain; d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan setelah
NT
putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap; e. Dikabulkannya gugatan provisionil;
f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
ILA
tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; serta
g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
NG AD
Bahwa berdasarkan SEMA tersebut maka putusan uit voerbaar bij voerraad tidak dapat dilaksanakan pada perkara a quo oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur secara limitatif oleh SEMA No. 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil; Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan oleh TERGUGAT III dalam bagian Pokok Perkara ini, maka sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan DITOLAK
PE
UNTUK SELURUHNYA;
15. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT untuk selebihnya yang tidak secara rinci dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III dalam jawaban aquo, mohon dianggap telah disangkal dan ditolak kebenarannya. Maka, berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, dengan hormat TERGUGAT III MEMOHON kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: I.
DALAM EKSEPSI 1. MENERIMA EKSEPSI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT III; 2. MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA; 3. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA.
II. DALAM POKOK PERKARA 1. MENERIMA DAN MENGABULKAN DALIL-DALIL YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT III;
ME DA N
- 37 -
2. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA; Atau
ING
yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).
GI
Dalam hal Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-IV telah mengajukan jawaban, dan mengemukakan sebagai berikut : 1. Penggugat dalam gugatannya mengakui bahwa ada 33 (tiga puluh tiga) orang
NT
ahli waris yang berhak atas tanah yang menjadi objek perkara, namun Penggugat mengakui dan menyatakan dalam gugatannya bahwa Penggugat telah sepakat dengan sebahagian ahli waris yaitu Tergugat 1.1, Tergugat 1.2,
ILA
dan Tergugat 1.3. Bagaimana mungkin yang 3 (tiga) orang ahli waris bisa sah mewakili 30 (tiga puluh) orang ahli waris lainnya. 2. Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah menyerahkan uang sebesar
NG AD
Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran tanah objek perkara, namun tidak ada penjelasan kepada siapakah diserahkan uang tersebut kepada ahli waris atau kepada pihak ketiga yang bertindak sebagai calo?
3. Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa harga yang disepakati seluruhnya Rp.6.533.610.000, (enam milyar lima ratus tiga puluh tiga juta
PE
enam ratus sepuluh ribu rupiah) tetapi hanya memberikan uang panjar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kalau benar demikian halnya dapat disimpulkan bahwa Penggugat pada dasarnya tidak serius mau membeli tanah objek perkara dan telah melecehkan para ahli waris yang berhak atas tanah objek perkara. 4. Tergugat IV tidak ada membuat akta PELEPASAN HAK DAN GANTI RUGI, yang benar adalah akta PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI tanggal 10 Januari 2014 No.2, No.3, dan No.4 serta tanggal 13 Januari 2014 No.8. -Akta-akta tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan tidak ada alasan hukum untuk membatalkannya. 5. Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa sebelum tanah terperkara dijual kepada Tergugat III (berarti sebelum Januari 2014) Penggugat telah mengajukan
blokir pada buku tanah yang ada di Kantor Tergugat V
(Pertanahan Kota Medan) Namun karena adanya pernyataan dari Tergugat IV tanggal 22 Desember 2014, blokir dicabut Tergugat V. Berkenaan dengan hal tersebut maka kami memberikan penjelasan sbb:
ME DA N
- 38 -
-Status tanah adalah tanah negara, belum terdaftar di Kantor Pertanahan dan belum ada buku tanahnya di Kantor Pertanahan dan oleh karena itu tidak pernah ada pemblokiran.
-Adapun pernyataan yang dibuat oleh Tergugat IV tidak ada kaitannya
Pertanahan. 6. Penggugat
menyatakan
telah
GI
dengan urusan blokir karena itu sepenuhnya adalah otoritas Kantor
mengalami
kerugian
immaterial
ING
Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) karena tidak jadi membeli tanah yang menjadi objek perkara, adalah tidak masuk akal, ngarang dan sudah ngawur dan oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim yang mulia
NT
mengesampingkan dan tidak menerima dalil-dalil penggugat tersebut . Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Desember 2015 Nomor :
Dalam Konpensi : Dalam Eksepsi;
ILA
212/Pdt.G/2015/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
NG AD
1. Menolak Eksepsi Tergugat I.1, Tergugat I.2, Tergugat I.3, Tergugat-II dan Tergugat-III;
Dalam Pokok Perkara:
1.Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/ Tergugat I dk untuk seluruhnya;
PE
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Pernyataann tertanggal 01 Desember 2012 ; 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pencabutan Pernyataan tanggal 14 Oktober 2013 ; 4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum: a. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 2 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Jansen Ricardo Sitanggang, SH, Notaris di Medan. b. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 3 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Jansen Ricardo Sitanggang, SH, Notaris di Medan. c. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 4 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Jansen Ricardo Sitanggang, SH, Notaris di Medan d. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 8 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Jansen Ricardo Sitanggang, SH, Notaris di Medan; 5. Menghukum Tergugat I. 1, Tergugat I. 2 dan Tergugat I. 3 dalam konvensi untuk mengembalikan uang milik Tergugat dr/ Penggugat dk sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada
Tergugat dr/ Penggugat dk
ME DA N
- 39 -
secara seketika, tunai dan lunas dan bila Tergugat dr/ Penggugat dk tidak bersedia menerimanya agar menitipkan uang sejumlah tersebut melalui Pengadilan Negeri Medan; Dalam Konpensi dan Rekonpensi:
1. Menghukum Penggugat.dk/ Tergugat.dr untuk membayar segala biaya yang
GI
timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.
ING
2.581.000.-(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah); Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal
23
Desember
2015
Nomor
:
212/Pdt.G/2015/PN.Mdn,
yang
disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa
NT
Hukum Penggugat, kepada Kuasa Hukum Tergugat IV dan kepada Kuasa Hukum Tergugat V masing-masing tanggal 14 Januari 2016, dan tanggal 13 Januari 2016;
ILA
Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 18 Januari 2016, telah mengajukan permohonan
NG AD
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 212/Pdt.G/2015/PN.Mdn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I.1 semula Tergugat I.1, kepada Kuasa Hukum Terbanding I.2 semula Tergugat I.2, kepada Terbanding I.3 semula Tergugat I.3, kepada Kuasa Hukum Terbanding II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV
PE
dan kepada Terbanding V semula Tergugat V masing-masing tanggal 08 Maret, tanggal 7 Maret 2016 dan tanggal 18 Maret 2016; Membaca
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Kuasa
Hukum
Pembanding semula Penggugat tertanggal 26 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 September 2016, yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Tentang yudexfactie Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru memberikan pertimbangan bukti-bukti hukum terkait hubungan hukum Pembanding dan Terbanding dalam kesepakatan pembelian tanah objek perkara. 2. Tentang Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam memutus perkara a quo dengan mengabulkan gugatan rekonpensi Terbanding I dan II/Tergugat I dan II yang didasarkan atas pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti yang kurang sempurna dan tidak lengkap (onvoeldoende gemotiverd) - Bahwa yudexfactie dalam memutus objek perkara telah menolak gugatan Pembanding/Penggugat dk/Tergugat dr dan sebaliknya justru mengabulkan gugatan rekonpensi yang diajukan Terbanding I /Tergugat I
ME DA N
- 40 -
PE
-
NG AD
ILA
-
NT
ING
GI
dk/Penggugat dr terkait kesepakatan jual beli atas tanah objek perkara antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding I dan II / Tergugat I dan II dengan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut : Bahwa antara Pembanding dan Terbanding belum ada perjanjian jual beli karena bukti P-1 dan P-2 secara formal bukan surat perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdata, namun berupa pernyataan belaka. Lebih lanjut lagi dalam pertemuan lanjutan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding I dan II / Terbanding I dan II tidak terdapat kesepakatan karena kedua belah pihak belum ada sepakat tentang harga jual permeternya atas tanah objek perkara (vide. Pertimbangan hukum halaman 55 dan 56). Bahwa adanya pencabutan terhadap pernyataan pada bukti P-1 dan P-2 yang dilakukan oleh Terbanding I dan II/Tergugat I dan II karena tidak adanya kesepakatan dan keseriusan serta kepastian hukum dari pihak pembeli (ic. Pembanding/Penggugat) sehingga transaksi jual beli tanah objek perkara tidak terjadi dan sesuai ketentuan Pasal 1465 KUHPERdata maka dengan tidak terjadi transaksi jual beli, maka akan melahirkan konsekwensi hukum terhadap apa yang pernah dituangkan dan dinyatakan dalam surat pernyataan menjadi tidak berlaku lagi. (vide. Pertimbangan hukum halaman 57). Bahwa pertimbangan hukum yudexfactie Pengadilan Negeri Medan sebagai dasar memutus perkara a quo sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum sehingga putusan a quo haruslah dibatalkan karena yudexfactie telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo terkait tidak ada kesepakatan antara Pembanding dengan Terbading I dan II tersebut dalam pembelian tanah objek perkara. Bahwa sejak awal setelah terjadinya kesepakatan pembelian tanah objek perkara antara Pembanding dengan Terbanding I dan II yang ditandai dengan Pembanding/Penggugat telah memberikan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 1 Desember 2012 (vide. Bukti P – 1). Dengan adanya keseriusan pembayaran dari Pembanding kepada Terbanding I dan II tersebut maka Terbanding I dan II memberikan pernyataan untuk tetap menjual tanah objek perkara hanya kepada Pembanding (Vide. Bukti P – 2). Selanjutnya Pembanding secara terus menerus baik melalui surat (tertulis) maupun bertemu langsung dengan Terbanding I dan II tetap menindaklanjuti (mem-follow-up) untuk mempertanyakan terhadap pengurusan surat tanah objek perkara yang pengurusannya dilakukan oleh Terbanding I dan II (vide. Bukti P – 5 s/d P – 8 dan keterangan saksi Yudi Irawan dan saksi Ipit Hermansyah). Bahwa dengan adanya komunikasi yang terjadi secara terus menerus (continue) antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding I dan II/Tergugat I dan I tersebut, maka hal ini membuktikan tentang sikap keseriusan kedua belah pihak dalam jual – beli tanah objek perkara yakni Pembanding sangat berminat membeli tanah objek perkara dari Terbanding I dan II selaku bagian ahli waris alm. H. Mahmud Parinduri tersebut. Bahwa bahkan hingga akhir tahun 2014 sebelum gugatan a quo Pembanding /Penggugat ajukan, maka Pembanding masih terus memantau dan meminta keseriusan Terbanding I dan II untuk dapat menyelesaikan pengurusan surat tanah objek perkara a quo secepatnya agar dapat dilakukan pembayaran selanjutnya (lihat Bukti P – 6). Dengan demikian sangatlah keliru dan salah sikap yudexfactie dalam mengambil dasar pertimbangan hukum yang secara tegas menyimpulkan tentang pembeli (ic. Pembanding) tidak ada keseriusan dan kesungguhan Pembanding/Penggugat dalam membeli tanah objek perkara dari
-
-
ME DA N
- 41 -
-
-
-
PE
-
NG AD
ILA
-
NT
ING
-
GI
-
Terbanding I dan II sehingga putusan yudexfctie a quo layaklah dibatalkan. Bahwa seandainyapun benar (quadnon) tidak ada keseriusan dari Pembanding untuk membeli tanah objek perkara tersebut, maka tentunya telah sejak lama pula Pembanding/Penggugat membiarkan dan tidak merespon pengurusan surat-surat oleh Terbanding I dan Terbanding II. Dengan adanya tindak lanjut dan sikap pro-aktif Pembanding (ic : bukti bertanda P – 5 s/d P – 8) membuktikan Pembanding sangat serius membeli tanah objek perkara. Bahwa demikian pula dengan harga jual tanah objek perkara sejak awal telah disepakati bersama seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) / meter persegi. Adanya perbedaan penafsiran harga karena lamanya proses pengurusan surat tanah terperkara yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II tersebut sehingga Terbanding I dan II meminta penyesuaian kembali. Perbedaan inilah yang masih terus dibicarakan oleh Pembanding dengan Terbanding I dan II. Bukan perbedaan atas rencana terjadinya jual beli antara Pembanding dan Terbanding tersebut. Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pembanding/Penggugat ternyata Terbanding I dan II/Tergugat I dan II telah mengalihkan dan menjual tanah Terbanding I dan II/Tergugat I dan II kepada Terbanding III/Tergugat III. Adapun harga jual tanah objek perkara yang dilakukan Terbanding I dan II/Tergugat I dan II kepada Terbanding III/Tergugat III adalah sebesar Rp. 1.641.840.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). (vide. Bukti Tergugat III bertanda T.III – 5A, 5B, 5C dan 5D). Padahal Penawaran yang Pembanding/Penggugat ajukan terhadap Terbanding I dan II/Tergugat I dan II adalah Rp. 6.513.610.000,- (enam milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Dalam hal ini sangat jauh diatas harga jual yang dilakukan antara Terbanding I dan II / Tergugat I dan II kepada Terbanding III / Tergugat III tersebut. Bahwa akan tetapi ternyata yudexfactie telah salah dan keliru menafsirkan perbedaan harga antara Pembanding dengan Terbanding I dan II tersebut, sehingga yudexfactie Pengadilan Negeri Medan mengambil kesimpulan seolah-olah tidak ada kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding I dan II dalam transaksi jual beli antara Pembanding dengan Terbanding I dan II. Bahwa selain itu juga, dengan dibandingkan nilai harga jual atas tanah objek perkara yang dilakukan Terbanding I dan II kepada Pembanding, dibandingkan penjualan yang dilakukan Terbanding I dan II kepada Terbanding III, maka terdapat perbedaan yang signifikan/mendasar dan sangat mencolok, bahkan sangat jauh dibawah harga yang telah disepakati antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding I dan II / Tergugat I dan II tersebut. Bahwa meskipun menurut Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan terkait surat pernyataan Terbanding I dan II tertanggal 01 Desember 2012 tersebut bukanlah merupakan surat perjanjian sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata. Namun dengan keberadaan dan dibuatnya surat pernyataan tertanggal 01 Desember 2012 tersebut sebagai bentuk suatu keseriusan dan komitmen Terbanding I dan II dalam pengalihan atas tanah objek perkara yang sudah terikat secara moral dan hukum kepada Pembanding/Penggugat. Bahwa tentunya secara hukum tidak dengan begitu mudahnya begitu saja Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan memberikan kesimpulan tersebut diatas dengan menyatakan tentang Pembanding/Penggugat tidak serius membeli tanah objek perkara sehingga membenarkan
ME DA N
- 42 -
PE
NG AD
ILA
NT
ING
GI
pembelian yang dilakukan oleh Terbanding III tersebut (vide. Bukti Tergugat III bertanda T.III – 5A, 5B, 5C dan 5D). Padahal Pembanding hingga gugatan diajukan masih memberikan kesempatan yang cukup kepada Terbanding I dan II untuk membicarakan dan meralisasikan penjualan tanah objek perkara ( P – 5 s/d P-8). Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini untuk menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding/ Penggugat a quo dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.212/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 23 Desember 2015 tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan Penggugat seluruhnya. Ad.2). Tentang Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam memutus perkara a quo dengan mengabulkan gugatan rekonpensi Terbanding I dan II/Tergugat I dan II yang didasarkan atas pertimbangan hukum yang kurang sempurna dan tidak lengkap (onvoeldoende gemotiverd) - Bahwa yudexfactie Pengadilan Negeri Meda a quo dalam putusannya telah mengabulkan gugatan rekonpensi yang diajukan Terbanding I dan II/ Penggugat dr/Tergugat I dan II dk untuk seluruhnya yang pada dasarnya tentang keabsahan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 2, No. 3 dan No. 4 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan notaries Jansen Ricardo Sitanggang, SH., dan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 8 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat dihadapan notaris Jansen Ricardo Sitanggang, SH., - Bahwa putusan yudexfactie Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas tidaklah tepat dan masih tidak sempurna serta tidak lengkap (onvoeldoende gemotiverd) terkait kebenaran dari bukti-bukti berupa akte-akte notaris pelepasan hak dengan ganti rugi tersebut sehingga haruslah dibatalkan. - Bahwa terhadap Akte-Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 2, No. 3 dan No. 4 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan notaris Jansen Ricardo Sitanggang, SH., dan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 8 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat dihadapan notaris Jansen Ricardo Sitanggang, SH., merupakan pengalihan tanah objek perkara antara Terbanding I dan II/Tergugat I dan II selaku penjual kepada Terbanding III/Tergugat III selaku pembeli (lihat. Bukti Terbanding III/Tergugat III bertanda T. III 5A, T.III- 5B, T.III - 5C dan T.III - 5D sama dengan bukti T IV -1, T IV-2, T.IV -3 dan T.IV-4). - Bahwa dengan diperhatikan secara seksama dan teliti terhadap akte-akte pelepasan hak atas tanah antara Terbanding I, II dan Terbanding III tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Pada Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 2 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan notaries Jansen Ricardo Sitanggang, SH. Tersebut menunjukkan mengenai pelepasan tanah seluas + 726.40 M2 dengan harga Rp. 581.120.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah (lihat. Bukti Terbanding III/Tergugat III bertanda T. III 5A, sama dengan bukti T IV -1). b. Pada Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 3 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan notaries Jansen Ricardo Sitanggang, SH., tersebut menunjukkan mengenai pelepasan tanah seluas 463.20 M2 dengan harga Rp. 370.560.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (lihat. Bukti T.III- 5B, sama dengan bukti T IV-2). c. Pada Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 4 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan notaries Jansen Ricardo Sitanggang, SH., tersebut menunjukkan mengenai pelepasan tanah
ME DA N
- 43 -
-
-
PE
NG AD
-
ILA
-
NT
ING
GI
seluas 401.10 M2 dengan harga Rp. 320.880.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) (lihat. Bukti T.III - 5C sama dengan bukti T.IV -3). d. Pada Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 8 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat dihadapan notaris Jansen Ricardo Sitanggang, SH., tersebut menunjukkan mengenai pelepasan tanah seluas 461.60 M2 dengan harga Rp. 369.280.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) (lihat. Bukti Terbanding III/Tergugat III bertanda T.III - 5D sama dengan bukti T.IV-4). Dengan demikian terhadap pelepasan ke-4 (keempat) akte pelepasan hak tanah objek perkara yang merupakan peninggalan alm. H. Mahmud Parinduri antara Terbanding I dan II kepada Terbanding III tersebut adalah dengan jumlah keseluruhan luas tanah 2.052 M2 dengan pembayaran sebesar Rp. 1.641.840.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). (lihat. Bukti Terbanding III/Tergugat III bertanda T. III 5A, T.III- 5B, T.III - 5C dan T.III - 5D sama dengan bukti T IV -1, T IV-2, T.IV -3 dan T.IV-4). Bahwa padahal jauh sebelumnya tanah objek perkara a quo dijual Terbanding I dan II kepada Terbanding III tersebut, telah terdapat kesepakatan pengalihannya antara Pembanding dengan Terbanding I dan II dengan harga jual Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per meter persegi yakni tanah objek perkara peninggalan alm. Mahmud Parinduri seluas 2.177, 87 M2 x 3.000.000,- / per meter = Rp. 6.513.610.000,(enam milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa namun Terbanding I dan II tanpa alasan yang jelas justru telah mengalihkannya kepada Terbanding III dengan harga yang sangat jauh dibawah kesepakatan Pembanding tersebut, dan bukan dijual kepada Pembanding yang terlebih dahulu melakukan transaksi dengan Terbanding I dan II, bahkan Pembanding telah melakukan pembayaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai keseriusan pembelian tanah objek perkara a quo (bukti P - 1 dan P - 2), sehingga dengan demikian sangat mustahil dan sangat tidak masuk akal Terbanding I dan Terbanding II melepaskan tanah objek perkara kepada Terbanding III sebesar Rp. 1.641.840.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). (ic. dalam hal ini terdapat selisih + Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Bahwa dengan demikian dalam transaksi pelepasan hak antara Terbanding I dan II dengan Terbanding III sangat tidak wajar dan terdapat itikad yang tidak baik / itikad buruk karena mengenyampingkan hak dan kepentingan hukum Pembanding yang telah terlebih dahulu melakukan transaksi dengan Terbanding I dan II tersebut. Bahkan dalam pelepasan hak antara Terbanding I dan II dengan Terbanding III tersebut diduga terdapat unsur tipu muslihat dan kebohongan tersebut. Bahwa dengan demikian terhadap Terbanding II/Tergugat III selaku pembeli atas tanah objek perkara tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik, bahkan sebaliknya merupakan pembeli yang beritikad buruk sehingga jual beli antara Terbanding I dan II/Tergugat I dan II dengan Terbanding layak untuk dibatalkan. Perhatikan : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1816 K/Pdt/1989 yang pada dasarnya menyatakan : “Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yag beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status Para Penjual tas tanah terperkara, karea itu ia tidak pantas dilindungi dalam transkasi itu”.
ME DA N
- 44 -
-
Relas
Pemberitahuan
ILA
Membaca
NT
ING
GI
Bahwa atas unsur tipu muslihat dan kebohongan tersebut, patut diduga Para Terbanding telah melakukan manipulasi pajak penjualan dan pembebanan atas tanah tersebut yang dapat dituntut secara pidana maupun perdata oleh Negara. - Bahwa secara hukum sangat beralasan hukum pula terhadap Akte-Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 2, No. 3 dan No. 4 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dihadapan notaris Jansen Ricardo Sitanggang, SH., dan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 8 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat dihadapan notaris Jansen Ricardo Sitanggang, SH., (vide. Bukti Terbanding III/Tergugat III bertanda T. III 5A, T.III- 5B, T.III - 5C dan T.III - 5D sama dengan bukti T IV -1, T IV-2, T.IV -3 dan T.IV-4) dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam gugatan Pembanding/Penggugat. Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini untuk menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding/ Penggugat a quo dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.212/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 23 Desember 2015 tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Untuk
Melihat,
Membaca
dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kepada Kuasa Hukum
NG AD
Terbanding I.1 semula Tergugat I.1, kepada Kuasa Hukum Terbanding I.2 semula Tergugat I.2, kepada Terbanding I.3 semula Tergugat I.3, kepada Kuasa Hukum Terbanding II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dan kepada Terbanding V semula Tergugat V masing-masing tanggal 15 Maret, tanggal 9 Mei 2016, tanggal 7 Maret 2016, dan tanggal 18 Februari 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang
PE
waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; Menimbang,
bahwa
permohonan
banding
dari
Kuasa
Hukum
Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 212/Pdt.G/2015/PN.Mdn, dan telah memperhatikan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
ME DA N
- 45 -
Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan
yang
berlaku,
oleh
karenanya
diambil
alih
dan
dijadikan
GI
pertimbangan dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding;
Menimbang, bahwa hal-hal yang berupa keberatan dalam memori
ING
banding pada substansinya telah dipertimbangkan dalam putusan aquo, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding; Menimbang, Negeri
dari
Medan
uraian
tanggal
tersebut
23
diatas,
Desember
maka
2015
putusan Nomor
:
NT
Pengadilan
bahwa
212/Pdt.G/2015/PN.Mdn, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap
tingkat peradilan;
ILA
dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua
Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan
-
NG AD
hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini; MENGADILI :
Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Desember 2015
-
PE
Nomor : 212/Pdt.G/2015/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan
dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 oleh kami : BANTU GINTING, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan, LINTON SIRAIT, SH.MH. dan ABDUL FATTAH, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Tinggi
Medan
Nomor
:
252/PDT/2016/PT-MDN tanggal 18 Agustus 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan
ME DA N
- 46 -
Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim - Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
GI
TTD. ttd
BANTU GINTING, SH.
TTD.
NG AD
ILA
2. ABDUL FATTAH, SH.MH.
NT
ttd
Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
PE
Jumlah
ttd
ING
1. LINTON SIRAIT, SH.MH.
TTD.
Rp. 150.000,-
Panitera Pengganti,
TTD. ttd ZAINAL POHAN, SH.MH.
